PNPM Support Facility

PNPM Support Facility Local Governance Capacity Development Project

STOCK TAKING STUDY TEMUAN-TEMUAN DI DELAPAN KABUPATEN L b Lembaga P ik S Percik, Salatiga l i Jakarta, 18 Augustus 2011 1

Tujuan j Studi Stocktakingg y Kisah sukses, praktik baik dan pelajaran untuk perbaikan

perencanaan dan pelayanan publik yang responsif terhadap miskin (pro poor) y Identifikasi kekuatan-kekuatan kunci , tantangan serta keterbatasan dalam memperbaiki (a) penyampaian program dan (b) perbaikan proses perencanaan partisipatif masyarakat

Integrasi PNPM kedalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, desa kecamatan dan kabupaten y Kesenjangan Kapasitas dan sumber daya manusia y Hambatan dan halangan terhadap lingkungan yang kondusif bagi Pemda dalam memberikan ppelayanan y ppublik yyangg berkualitas kepada p masyarakat y Institusi lokal yang mempengaruhi pengembangan masyarakat dan pemerintahan daerah y

2

Metodologi g dan Lokasi y Lokasi Penelitian 1. Batangg Hari (J (Jambi)) 2. Sumedang (Jawa Barat) 3. Jombang (Jawa Timur) 4. Bantaeng (Sulawesi Selatan) 5. K Kutai K Kertanegara (K l (Kalimantan T Timur)) 6. Lombok Barat (NTB) 7. Sumba Tengah (NTT) 8 8. Sumba Barat Daya (NTT) y Kabupaten yang diteliti dipilih secara sengaja menurut kehadiran

3

program yang ingin diamati y Di setiap ti kabupaten k b t dipilih di ilih 3 kecamatan k t (t (total t l 24 kec) k ) dan d disetiap di ti kecamatan dipilih minimal 2 desa (total 50 desa) y Di setiap kabupaten studi dilakukan oleh seorang koordinator regional dibantu oleh dua orang penaliti lokal regional, y Penelitan dilakukan bulan Februari-Maret 2011

TEMUAN POKOK – TANTANGAN DAN PRAKTEK BAIK

4

Tantangan Integrasi dan Perkuat P Proses P Perencanaan d i Bawah dari B h y y y y y y y y

5

Perencanaan aras desa masih terpisah dari perencanaan aras kabupaten Posisi tawar desa masih lemah Rontoknya usulan masyarakat di dalam proses perencanaan Desa tidak d k bisa b memprediksi d k apakah k h usulannya l akan k didanai dd oleh l h APBD atau tidak. Keterbatasan akses informasi oleh desa Integrasi proses perencanaan di supra desa masih sebatas penyelarasan waktu Dukungan g ppilar ppolitis ((DPRD)) masih rendah Peran Setrawan sebagai katalisator untuk perubahan di lingkungan pemerintahan dan sekaligus pendampingan proses perencanaan di desa/kecamatan masih kurangg maksimal

Upaya Integrasi dan Perkuat P Proses P Perencanaan d i Bawah dari B h • Pagu g Indikatif Kewilayahan y (PIK) ( ) memberikan kepastian alokasi anggaran dan indikator penggunaannya ke masingmasing kecamatan sebagai upaya-upaya mendukung pengarusutamaan perencanaan desa • Forum Delegasi Musrenbang (FDM) memperkuat k pengawalan l usulan l masyarakat dalam penyusunan APBD dan implementasinya • Di dalam d l Forum F SKPD tahun h 2011 di Lombok Barat, delegasi masyarakat (termasuk BKAD) diberikan waktu untuk berdialog langsung dan memasukkan usulannya kepada masing-masing SKPD 6

ÆDi Sumedang PIK diberlakukan melalui Perda No 1 th 2007 berhasil membangkit-kan gairah mengikuti Musrenbang ÆNamun di Bantaeng Perda no 4 th 2011 yang memuat pagu indikatif alokasi pendanaan teknokratis (25%), politis (15%) dan partisipatif (65%) pada akhirnya kh pasall yang berisi b pagu indikatif tersebut dibatalkan karena kesulitan menyesuaikan dengan p 54 th 2010. Perpres

RPJM-Desa (1) • Posisi penting RPJM-Desa menjadi satu-satunya satu satunya dokumen perencanaan yang mengikat desa dan supra desa • Dengan RPJM-Desa, Desa dapat memiliki l k kebijakan k b k alokasi l k penganggaran yang memilah proyek mana yyangg hendak didanai oleh ADD, APBD, APBN/PNPM dan sumbangan pihak ketiga • Muncul inisiatif-inisiatif inisiatif inisiatif lokal untuk meningkatkan kualitas RPJM-Desa , termasuk PNPM-MP dan ACCESS 7

Aspirasi masyarakat

Aspirasi masyarakat

RPJM-Desa

ADD

APBD

PNPM

lain2

RPJM-Desa (2) • Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu g bervariasi. Faktor yyangg RPJM-Desa sangat mendukung adanya RPJM-Desa yang baik adalah adanya rasa kepemilikan desa, evaluasi, ppelatihan, dan ppendampingan p g • Pendekatan aset yang dipakai oleh ACCESS (berdasarkan atas aset dan kapasitas yang dimiliki desa)) memperkuat p dokument RPJM-Desa dan kemandirian desa • Pelibatan perangkat desa dalam kegiatan Pengalian Gagasan (PNPM (PNPM-MP) MP) dan pendanaan bersama meningkatkan rasa kepemilikan oleh desa 8

Æ Di Sumba Barat Daya, y, Pemkab bekerja sama denganTim Sekber LSM untuk melakukan pendampingan penyusunan RPJMDes terhadap desa di 5 Kec. yang bukan wilayah PNPM Æ Di Bantaeng dan Lombok Barat, Barat PNPM bekerja sama dengan mitra lokal ACCESS mendampingi penyusun-an penyusun an RPJM RPJM-Desa Desa dan pelatihan kader desa

Membangun Kapasitas Desa (1) y

y

9

Kapasitas pemerintah desa masih belum memadai dalam mengelola dana-dana yang masuk ke desa Upaya peningkatan kapasitas desa dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti: y

Program Anggur Merah (NTT) dan P2ED (Sumba Tenggah)

y

Perda No.2 Tahun 2008 tentang alokasi dana desa (Bantaeng)

y

Perda No 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Bantaeng)

Æ Di Kabupaten a upate Bantaeng a tae g

terdapat uji kompetensi calon Kades dan program peningkatan kapasitas Kades terpilih agar memiliki kecakapan memimpin dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

Membangun Kapasitas Desa (2) y

y

y

10

Di hampir semua desa penelitian, fungsi pengawasan Badan P Permusyawaratan t Desa D (BPD) kurang k maksimal k i l dan d cenderung d pasifif dikarenakan dana operasional yang minim dan fungsi serta kewenangan yang terbatas Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) juga kurang berfungsi karena tidak cukup dimanfaatkan ketika program-program masuk ke desa mensyaratkan struktur baru yang dipilih secara demokratis Praktek baik pelaksanaan PNPM di Lombok Barat telah menjadi inspirasi bagi Program ADD untuk juga menggunakan fasilitator untuk mendampingi TPKD dalam pengelolaan ADD

Membangun Kapasitas Pemda y Kalangan pemerintah memiliki latar belakang pendidikan akademis yang

cukup tinggi, tinggi namun belum memiliki pemahaman tentang perencanaan partisipatif dan mereka tidak terbiasa melakukan kerja lapangan (seperi pada penggalian gagasan) y Setrawan di aras kabupaten memiliki kualitas yang baik namun belum ada koordinasi tugas antar mereka y Setrawan kecamatan terlihat masih belum berpengalaman p g dalam bidangg pendampingan dan pemberdayaan dan seringkali terjebak dalam hal-hal administratif, seperti pengamatan di beberapa musrenbang dimana setrawan banyak y terlibat dalam urusan absensi dan tidak terlibat dalam memfasilitasi pembahasan y Insentif yang kurang dan dianggap tugas pembantuan menjadikan setrawan kurang fungsional. fungsional Ada usulan agar setrawan dijadikan jabatan fungsional 11

Akuntabilitas Sosial dan Peran Komunitas dalam Monitoring y Mekanisme pertanggungjawaban PNPM belum berimbas ke sistem Pemdes

regular oleh karena beda domain y Ada upaya-upaya meningkatkan community pressure untuk perbaikan pelayanan publik blik y Insentif-insentif yang memberi pengakuan dan penghargaan atas prestasi individual mulai mendapat perhatian (antara lain oleh ACCESS) y Kepastian pendanaan meningkatkan gairah untuk melakukan perencanaan partisipatif

12

Praktek Baik: • Blok Pencar (Jombang) • Community C it C Center t (L (Lobar) b ) • Pusat Pengaduan Pelayanan Publik (Bantaeng)

Transparansi p dan Informasi • Di beberapa daerah penelitian, komunitas tidak memiliki akses informasi yang cukup terhadap proses perencanaan dan penganggaran di aras kabupayen. Pihak desa h hanya mengetahui t h i proyek-proyek k k apa saja j yang telah t l h disetujui di t j i • Masyarakat kadang dibuat kaget karena tiba-tiba ada program dari supra kecamatan masuk ke desa tanpa diketahui sebelumnya oleh pemerintah dan masyarakat desa • Namun, akses k ke k informasi f menjadi d tuntutan banyak b k pihak h k dengan d b b beberapa prakarsa k daerah

Praktek Baik: • LPJ kepala desa di pasang di pintu masjid2 (Bantaeng) • Pemasangan papan informasi dilakukan untuk ADD (Sumedang) • Pemanfaatan radio komunitas/radio swasta lokal untuk sosialisasi dan mendapatkan feedback (Jombang, Lombok Barat, Bantaeng) g ppapan p informasi untuk • Pemerintah desa sudah memakai mekanisme ppemasangan program2 pemerintah desa juga di koran lokal (Kutai Kertanegara). 13 • Pengumuman SPP yang macet dilakukan di Gereja dan di kantor desa

Multi-stakeholder Groups/CSOs: Sinkronisasi Antar Program

14

y Di daerah ppenelitian, Komunitas Belajar j Perkotaan (KBP, PNPM Perkotaan) dan TKPKD dinilai kurang berhasil mempertahankan p keberlanjutan j dikarenakan dengan struktur yang formal akan sangat tergantung kepada leading sector dan secto a legalitas ega tas formal o a y Peran Forum lintas aktor (politisi, birokrat dan aktifis OMS) sangat menentukan dalam mencairkan sekat2 hubungan, mempermudah komunikasi, melahirkan kesepakatan2 yang sekalipun i f informal l namun sangatt efektif f ktif dalam dl mendorong perubahan

Æ Di Sumedang forum lintas aktor sudah mendorong y Perda Partisipatif, p , dan lahirnya pelembagaan FDM untuk mengawal usulan2 dari bawah Æ Di Lombok Barat dan Bantaeng juga terdapat forum lintas aktor yang terdiri dari aktor-aktor yang relatif muda yang memiliki concern bersama berkenaan dengan pemberdayaan b d masyarakat kt

PELAJARAN YANG DIPEROLEH

15

Pembelajaran j dari segi g Pemda ((1)) Ada banyak program (pusat, propinsi, daerah) bawa uang yang masukk ke k desa. d M i Masing-masing i program mempunyaii tujuan, konteks, dan struktur sendiri-sendiri Di daerah penelitian, sebagian besar Kepala Daerah memiliki program yang sasarannya mirip dengan PNPM Implementasi kerangka hukum merupakan problem utama

y

y y •

y

16

co to pagu indikatif contoh at dan a forum o u delegasi e egas Musrenbang us e ba g yang ya g disebut di Permendagri 54/2010 tetapi tidak diimplementasi)

Prakarsa2 untuk mendorong integrasi secara horisontal maupun vertikal mulai bergulir namun masih pada tahap awal; sangat tergantung kepada komitment individu, ditentukan oleh dinamika politik lokal yang sangat bervarisai dan belum terlembaga dalam sistem bervarisai, sistem.

Pembelajaran j dari segi g Pemda ((2)) Beberapa p kebupaten p (Sumedang, g Bantaengg dan Jombang,) mengembangkan kerangka hukum untuk menjamin keberlanjutan pembangunan partisipasi y Di Jombang ada perda pemeliharaan asset PNPM untuk menjamim keberlanjutan sub-proyek y Di beberapa desa, hasil PNPM (misalnya pasar desa) telah di-Perdeskan y RPJM-Desa harus disingkronkan dengan perencanaan kabupaten (Renja SKPD, RPJMD dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) y

17

Pembelajaran j dari segi g Masyarakat y y

y y

y y

18

PNPM memunculkan lembaga yang handal (UPK, BKM, TPK, TPU, BKAD dll) sebagai institusi yang handal dalam proses perencanaan, BKAD, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan bagi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau PNPM. Komunikasi lintas aktor menjadi kunci dari proses integrasi menuju perubahan sosial Peran penting CSO dalam mengorganisir komunitas untuk menjadi communit pressure, community pressure menjadi komunikator (tetapi tidak untuk implementasi program) Kerangka hukum dapat menjamin keberlanjutan pencapaian kalau berkaitan dengan kebutuhan lokal dan public concern Hanya sedikit mekanisme pertanggungjawaban di tinggkat desa – namun Musyawarah Pertanggungjawaban cukup efektif dalam PNPM

REKOMENDASI

19

Terkait RPJM-Desa dan Lembaga g Desa y

y y

y y 20

Peningkatan kualitas RPJM-Desa perlu dipercepat (diberi pengutamaan). ) Desa D diberi dib i kebebasan kb b d l cara merancang RPJMdalam RPJM Desa selama terdapat prinsip-2 good governance. Pendekatan “aset” yyangg dikembangkan g oleh ACCESS sebaiknya y dipakai untuk melengkapi proses penyusunan RPJM-Desa Untuk memperkuat posisi RPJM-Desa, perlu diperejelas kd d k kedudukannya ddalam l sistem perencanaan pembangunan b nasionall (SPPN) Nomenklatur RPJM RPJM-Desa Desa disesuikan dengan kode kegiatan perencanaan di tingkat kabupaten (Permendagri 13/2006) Fungsi dan kewengang BPD sebaiknya kembali kepada UU 22/1999

Terkait Perencanaan dan Integrasi g y

y y y

y 21

PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) perlu didorong untuk diterapkan di semua kabupaten untuk mendekatkan gap antara alokasi anggaran dengan perencanaan masyarakat Dampingan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan nasionall (misalnya l Permendagri d 54/2010) sangat diperlukan d l k Memperbesar dana dan kewenangan desa yang perlu disertai dengan ppeningkatan g kapasitas/kualitas p calon ppemimpin p Gejala melemahnya semangat kompetetif dalam proses2 perencanaan partisipatif, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas verifikasi (berdasar pengamatan verifikasi sering hanya sebatas administratif) Fungsi fasilitator sebagai agen perubahan harus diperkuat dari segi fungsi dan kapasitas

Terkait Transparansi p dan Akuntabilitas y y y y

22

Mengembangkan forum lintas pelaku untuk memperlancar komunikasi lintas sektor Praktek baik PNPM di bidang transparansi dan penyebarluasan informasi perlu diarusutamakan Pendekatan ACCESS untuk mendukung OMS lokal berhasil membangun g kapital p sosial dan bisa direplikasikan p Draft Renja SKPD harus diverifikasi dengan usulan masyarakat (sesuai Permendagri 54/2010) (contoh baik: GERDU BANGDES di Lombok Barat)

TERIMA KASIH

23