REVITALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (RIS PNPM) Benjamin Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung ABSTRAK RIS PNPM is a revitalization of rural area development through rural infrastructure improvement. It is aimed at eradicating poverty by improving rural infrastructure as part of efford to stimulate improvement on level of life of community in backward area. Located in district of Kedondong, this study used the qualitative methods with focus discussion group approach. Data were collected by interviewing 5 informan whom were determined with way of purposive sampling. Tis study come to conslusion that program of RIS PNPM has run well since planning untill implementation. Rural community has accepted and they are already so able to identify local problems. This development is enable to find out the number of poverty enclaves at each location. Key Word: poverty, rural, development
PENDAHULUAN Berkaitan dengan usaha memerangi pertumbuhan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah perdesaan,maka pemerintah meluncurkan beberapa program nasional yang dilaksanakan di beberapa kawasan otonom yang termasuk daerah daerah tertinggal. Nuansa yang selama ini berkembang, yaitu penerapan program dilaksanakan dari atas ke bawah. Semuanya dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat tidak merasa bertanggung jawab, tidak perduli, bahkan apatis yang sudah berulang kali terjadi.
Ekspitasi ini menyebabkan membutuhkan revitalisasi (pembangkitan kembali) melalui pendekatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) (Resmi diluncurkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 30 April 2007, PNPM Mandiri.co.id) sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan inisiatif pembangunan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui dasar pemikiran tersebut, pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan kesadaran masyarakat, dan merumuskan 3 program nasional pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu :
Gambar 1. Tiga Program Pengentasan Kemiskinan (Men.Kesra.co.id. 4 maret 2009).
316
317 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 Berdasarkan gambar program tersebut, bahwa kosentrasi program pemerintah lebih mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan dilakukan melalui swadya masyarakat. Penumbuhan kesadaran masyarakat miskin dilakukan karena lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, seperti keadilan, kepercayaan, kejujuran, keikhlasan, pengorbanan, kesatuan, kebersamaan dan kesetaraan. Untuk menanggulangi kemiskinan dicoba untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai tersebut melalui proyek pembangunan. Adapun pelaksanaan program Rural Infrastructure Support PNPM Mandiri (RISPNPM Mandiri), yaitu program pemerintah dengan melakukan perbaikan infrastruktur di perdesaan melalui swadaya dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebagai salah satu sasarannya dilaksanakan di Propinsi Lampung. Kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan program jangka menengah pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten yang disusun oleh masyarakat. Kaidah pelaksanaan program mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan dengan menekankan partisipatif masyarakat, stakeholder dan pemerintah daerah. Melalui program RISPNPM Mandiri, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- / desa (modul pelaksanaan teknis RIS – PNPM mandiri : 2009). Karakteristik kemiskinan yang terjadi menyadarkan bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan berubah ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat sebagai wadah kaum miskin mandiri dan berkelanjutan. Melalui kelembagaan masyarakat diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah proses revitalisasi di wilayah perdesaan melalui
ADMINISTRATIO
pembangunan infrastruktur. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan revitalisasi di wilayah perdesaan melalui program RIS – PNPM mandiri dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. Penelitian dengan pendekatan pengamatan pada permasalahan kemiskinan dan fokus pada gambaran yang diperoleh tentang struktur masyarakat perdesaan yang terindikasi sebagai masyarakat lokal yang tergolong ke dalam desa tertinggal dan dapat diamati pengorganisiran masyarakat dalam proses revitalisasi pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan. Permasalahan kurangnya ketersediaan infrastruktur, terlihat penduduk desa tertinggal ini menempuh jarak 6-10 km ke pusat pemasaran ( pusat kecamatan). Melalui revitalisasi pembangunan infrastruktur dengan pelaksanaan RIS – PNPM mandiri dapat membuka lapangan kerja demi terbukanya akses untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. TINJAUAN PUSTAKA 1. Revitalisasi Pembangunan Desa Revitalisasi yang arti harfiahnya “menghidupkan kembali”, maknany a bukan sekedar mengadakan/mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, menyesuaikan dengan kondisi baru, semangatnya dan komitmennya. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Revitalisasi bukan hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, namun juga harus disertai peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk pelaksanaan revitalisasi diperlukan keterlibatan masyarakat. Selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut, tetapi masyarakat luas. Aspek lain yang berperanan dalam revitalisasi, yaitu
ISSN : 2087-0825
Benjamin; Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program RIS PNPM 318
penggunaan peran teknologi informasi tentang pengelolaan keterlibatan berbagai fihak untuk menunjang kegiatan revitalisasi. 2. Pemberdayaan Masyarakat Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), ber as aldar ikat a“power”( kekuas aanat au keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisirkan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karikatif maupun prespektif professional. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga pranatapranatanya, pembaharuan institusiinstitusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi (Sumodiningrat, 1999). Menurut Mardiniah (2003), pemberdayaan komunitas mengacu pada peningkatan kemampuan komunitas dalam memegang kendali atas urusanurusannya sendiri dan peningkatan inisiatif komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai tujuan pemberdayaan untuk menjadikan komunitas mandiri terhadap agen-agen eksternal, dalam
ADMINISTRATIO
menyusun agenda maupun menangani urusan-urusannya sendiri. Konsepsi pemberdayaan tersebut nampaknya menjiwai revitalisasi. Oleh sebab itu fokus pada pengorganisiran pentahapan dari pelaksanaan program RIS PNPM. Revitalisasi (pembangkitan kembali) dalam penelitian ini lebih melalui tiga proses, yaitu reorientasi menemukan visi baru, restrukturisasi yaitu menata ulang organisasi kemasyarakatan dan sumber daya lokal merupakan potensi yang belum berkembang lebih disebabkan oleh keterbatasannya dan ketidakterjangkaunya masyarakat melalui pengembangan komunitas lokal. 3. Pengertian Desa Tertinggal Pengertian desa tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersedian sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Kriteria desa tertinggal dalam penelitian ini, yaitu : (a) Kawasan permukiman (unit administratif desa), (b) Prasarana dasar wilayah kurang atau tidak (air bersih, listrik, irigasi), (c) Sarana wilayah kurang atau tidak ada, (d) Sarana ekonomi : (pasar, pertokoan, serta industri masyarakat), (e) Sarana transportasi : (kondisi jalan yang masih belum memadai, tertutupnya akses transportasi), (f) Perekonomian masyarakat rendah (miskin/prasejahtera), (g) Tingkat pendidikan rendah (terbelakang atau kurang dari program wajib belajar 9 tahun), (h) Produktivitas masyarakat rendah (pengangguran usia produktif), (i) Pengelompokan masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (adanya kelompok mayoritas dan minoritas). 4. Pendekatan dan Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan dalam pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat dengan mengikuti pendekatan : Pertama, upaya
ISSN : 2087-0825
319 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 itu harus terarah (targetted), secara populer disebut pemihakan. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk analisis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Dalam pengertian pertama, upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, dan pengerahan sumber daya yang tersedia serta pengembangan potensi yang ada secara nasional yang mencakup seluruh masyarakat. Pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Selanjutnya, salah satu pendekatan yang digunakan oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi (Davidoff, 1965), model ini mencoba meminjam pola dalam sistem hukum di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu untuk membuka akses kepada pelakupelaku pembangunan, membantu mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kelompok masyarakat. 5. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat. Indeks kesejahteraan juga telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan Human Development Index (HDI). Manusia mempersiapkan diri untuk kehidupan melalui pembangunan spiritual sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pembangunan budaya untuk menciptakan, di atas budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Ukuran tersebut tentu relatif dan bersifat kualitatif. Pemberdayaan masyarakat berarti membangkitkan kesadaran dan
ADMINISTRATIO
kemampuan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. METODE PENELITIAN Kecamatan Kedondong (masuk dalam Rural Infrastructure Support program nasional pemberdayaan masyarakat -RIS- PNPM Mandiri- tahun 2009) berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran Propinsi. Kecamatan Kedondong terbagi menjadi 12 desa diantaranya masih termasuk ke dalam kawasan desa tertinggal. Salah satu potensi dari beberapa desa di Kecamatan Kedondong mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Di sini penulis hanya memaparkan salah satu profil desa dari 7 desa sebagai sasaran program, karena berdasarkan pemetaan desa, bahwa Desa Kota Jawa ini yang jumlah penduduknya terbanyak, jumlah penduduk wanitanya terbanyak, dan jumlah penganggurannya pun terbanyak. Desa Kota Jawa ini memiliki luas wilayah 948 ha dan masih tergolong desa yang memiliki lahan subur, penggunaan lahan sebagian besar untuk perumahan, peladangan, dan pertanian. Mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Keadaan iklim sebagai berikut : Curah hujan kategori sedang, suhu rata-rata 260 C, ketinggian 167 m di atas permukaan laut. Pertanian tergantung pada kesedian air karena kondisinya sawah tadah hujan. Jalan-jalan di desa sebagian besar kondisinya tidak mendukung untuk peningkatan akses ekonomi di setiap dusun yang terdiri dari 5 dusun. Kondisi jalan sulit dilewati, yaitu : (a) Jalan penghubung Desa Kota Jawa dengan Tanjung Rejo sepanjang 1000 m dan jembatan penghubung. (b). Pembangunan jalan onderlagh antara desa ke lokasi Tempat Pemakaman Umum sepanjang 500 m yang terletak di dusun IV Kelapa Dua. Pembronjongan sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan hidup dan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses mengembangkan pendekatan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD).
ISSN : 2087-0825
Benjamin; Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program RIS PNPM 320
Pelaksanaannya dengan cara PRA (Participatory Rural Appraisal). Untuk pengumpulan data dilakukan dengan empat metode pengumpulan data kualitatif, yaitu : wawancara mendalam, Participatory rural Appraisal (PRA), pengamatan langsung atau observasi dan studi atau kajian dokumentasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancarai beberapa informan.
PEUBAH Jenis Kelamin Usia (tahun) Pendidikan Pekerjaan
Zikri Laki-laki 51 SR Buruh Tani
Asal Desa
Bayas Jaya
Suku Jumlah saudara/anak Lama domisili Pengalaman organisasi Jabatan/status
Sunda 7 orang Warga Asli IDT, MP
Tabel Data Informan INFORMAN Sukadi Damiri Laki-laki Laki-laki 49 50 SMA SR Buruh Buruh Bangunan Tani Babakan Loa Gunung Sugih Jawa Lampung 4 orang 4 orang 20 tahun MP
Ketua OMS
asli MP
Siswanto Laki-laki 43 SR Buruh Tani
Antoni Laki-laki 40 Strata 1 Kepala Desa
Kubu Batu
Kota Jawa
Lampung 4 orang
Lampung 4 orang
11 Tahun MP
7 tahun -
Kader Desa Ketua BPD OMS POKMAS Sumber : Data Sekunder hasil penelitian 2009
PEMBAHASAN Hasil perbaikan infrastruktur yang dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya karena kondisi internal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Adapun pengkategoriannya, yaitu sebagai berikut : Kelompok lemah karena struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis; Kelompok lemah khusus, seperti halnya manula, kaum wanita, dan anak-anak; Kelompok lemah secara personal, yakni kelompok masyarakat yang termarjinal karena keadaan ekonomi keluarga atau pun ada permasalahan keluarga. Adapun beberapa kelompok masyarakat yang selama ini kurang ikutserta selama program berlangsung mengalami diskriminasi. Dituturkan oleh
ADMINISTRATIO
Penentuan informan secara Purposive Sampling Technik. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dipaparkan bahwa semua informan laki-laki yang berusia diatas 40 tahun dan sebagian besar berpendidikan SR dengan pekerjaan sebagai buruh tani dan Suku Lampung serta semuanya berpengalaman berorganisasi di wilayahnya, untuk jelasnya lihat table berikut ini.
Kades
informan Damiri (informan) bahwa ada sejumlah warga yang tidak ikut dalam musyawarah. Syarat berlangsungnya MUSDES bahwasanya masyarakat yang selama ini kurang bergaul ditengah masyarakat karena ada kesenjangan di antara mereka, seyogyanya dapat hadir pada acara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka diasumsikan bahwa kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukan kemampuannya terhadap lingkungan sosialnya secara tertutup dan cenderung semakin melemah, seperti yang diutarakan Sennet dan Cabb, serta Conway yang menyatakan salah satu penyebab ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan jaminan sosial, kesehatan, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya
ISSN : 2087-0825
321 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 ketegangan fisik maupun emosional. Secara teoritis sekelompok masyarakat tidak berdaya merupakan internalisasi yang dihasilkan dari interaksinya dengan masyarakat. Mereka beranggapan memang dirinya lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya, Leanner memaparkan bahwa ada seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian diri karena takut mengambil resiko dengan pemikiran sederhana, seperti halnya presepsi masyarakat yang mendapatkan bantuan RIS-PNPM bahwa dengan dibangunnya MCK umum di depan rumah, ia tidak peduli karena lebih memilih pergi ke sungai dan ada pemikiran keuntungan apa yang akan didapatkan, sementara aktualisasi diri tidak dapat diperoleh. Bimbingan dan pola pendampingan adalah cara yang paling efektif untuk melakukan pendekatan, seperti yang diutarakan Solomon bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Ketidakberdayaan berasal dari penilaian diri yang negatif, interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan dari lingkungan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan operasional pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukan seseorang untuk berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dikonsentrasikan pada aspek-aspek yang menjadi perubahan dengan pendekatan perbaikan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Parson bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, bahwa proses pemberdayaan terjadi suatu relasi satu lawan satu antara fasilitator dan OMS. Meskipun pemberdayaan, seperti meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dan kemampuan diri dari OMS. Hal ini bukanlah strategi utama dari pemberdayaan masyarakat. Namun, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilaksanakan secara kolektiv. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat
ADMINISTRATIO
dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pelaku pembangunan adalah masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulant dalam wadah PNPM-Mandiri. Pemberdayaan merujuk pada program RIS PNPM mandiri yang menunjukan bahwa kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan kurang keterjangkauan wilayah menyebabkan sebagian masih cenderung keterbatasan cakupan program dan belum tepat mengenai sasaran. A. Perencanaan Setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahap di dalam program RIS-PNPM secara umum konteks dan tujuan perencanaan lebih fokus pada perbaikan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dari segi perencanaan dilaksanakan terpadu antara OMS beserta fasilitator sebagai pendamping, dan proses pelaksanaan direncanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut : 1. Survey Kampung Sendiri SKS (Survey Kampung Sendiri) adalah suatu kegiatan pendataan yang dilakukan ditingkat dusun. Data yang di survey adalah data yang berupa potensi umum dan data potensi khusus. Data Potensi Umum adalah sumberdaya material yang dimanfaatkan oleh masyarakat dusun, seperti jalan dusun, kantor kepala desa, rumah ibadah, jembatan, sungai, gunung, hutan. Potensi khusus adalah sumberdaya material dan non material yang dimilki oleh masyarakat. Sumberdaya material, seperti rumah, sawah, peralatan kerja. Sumberdaya non material seperti jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga, pendidikan, keterampilan, pekerjaan. Survey dusun bukan dilakukan di pelatihan yang diberikan oleh OMS. Hal ini untuk pembelajaran masyarakat terutama pengelolaan administarasi desa. Setelah dilakukan pembuatan draft potensi umum dan potensi khusus, kader dusun melakukan survey dusun untuk mendapatkan jumlah kuantitas dan jumlah volume dari setiap potensi.
ISSN : 2087-0825
Benjamin; Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program RIS PNPM 322
2. Pemetaan Sosial Pemetaan Sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penangan masalah sosial. Pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik dan melibatkan pengumpulan daya dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial masyarakat desa. Pemetaan sosial disusun oleh OMS dan masyarakat desa yang menggambarkan hasil akhir berupa peta sosial dengan simbol dan warna dimana terdapat masalah-masalah yang dihadapi desa, mulai dari kantung-kantung kemiskinan, kondisi sarana dan prasarana serta dapat membandingkan elemenelemen masyarakat antar wilayah dengan komposisi etnis (heterogen-homogen) dan status sosial ekonomi masyarakat desa. 3. Identifikasi Masalah / Penggaliaan gagasan Masyarakat Refleksi dinamika masyarakat desa selama ini, sikap pasrah terhadap keadaan. Seperti halnya yang telah diungkapkan pada mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang direspon di dalam RIS-PNPM, yaitu memfokuskan pada perbaikan infrasturktur desa. Salah satu permasalahan mendasar di bidang pengerjaan fisik pola pengembangan yang berteknologi sederhana. Sebagian besar jumlah penduduk desa, yaitu dengan tingkat pendidikan formal rendah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini menyebabkan kemampuan dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan, juga berakibat pada rendahnya kemampuan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. 4. Identifikasi masalah kemiskinan di desa Setelah dibahas maka dapat dijelaskan pendekatan sosial mengenai pengidentifikasian kemiskinan di desa. Kemiskinan didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima seseorang. Namun demikian, masalah keterbatasan
ADMINISTRATIO
sarana dan prasarana sebagai salah satu penyebab kemiskinan di desa. Kecenderungan ini sebagai salah satu bentuk kehidupan masyarakat desa dalam kondisi tidak layak. 5. Prioritas Masalah Di dalam penentuan prioritas masalah ada beberapa teknis yang dilaksanakan di dalam penilaian seberapa jauh manfaat pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat. Penilaian ini didasarkan hasil kesepakatan antara OMS dan masyarakat sehingga perencanaan pembangunan untuk masa depan dapat bermanfaat. 6. Identifikasi Penerima Manfaat Dari beberapa gambaran diatas dapat dijelaskan proses pelaksanaannya sebagai berikut ini : (a) Identifikasi Potensi Khusus yang pada proses pelaksanaannya, OMS bersama masyarakat mengidentifikasi potensi khusus yang dimiliki desa. Potensi khusus adalah semua sumberdaya material, dan non material yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Setelah mengidentifikasi potensi khusus dusun, fasilitator menjelaskan simbol yang akan digunakan untuk setiap potensi khusus (Simbol ditulis di kertas khusus dan ditempel pada sisi sebelah kiri bawah peta dusun. Ajak peserta pertemuan dusun untuk menuliskan semua potensi umum yang sudah diidentifikasi pada sketsa dusun yang dipersiapkan. (b) Identifikasi masalah dusun yakni identifikasi atas segala sesuatu yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan oleh masyarakat. Meminta masyarakat untuk mengidentifikasi semua masalah yang pernah dan sedang dialami, identikasi masalah dusun cukup dengan menggunakan simbol angka untuk satu jenis masalah (misal masalah kekurangan air diberi simbol 3, masalah putus sekolah diberi simbol 1). Peserta pertemuan dusun untuk menuliskan semua masalah yang sudah diidentifikasi pada sketsa dusun yang dipersiapkan. Penulisan identifikasi dimulai dari lokasi yang paling dikenal oleh peserta pertemuan. Setelah semua potensi umum, potensi khusus dan masalah sudah dituliskan di sketsa dusun, mengajak peserta untuk mengamati dan menganalisis
ISSN : 2087-0825
323 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 potensi umum dan potensi khusus tersebut. Gagasan apa saja yang dirumuskan berdasarkan potensi umum dan potensi khusus serta masalah yang dimiliki. Fasilitator kemudian membacakan satu persatu potensi yang sudah ditulis di sketsa dusun, dan minta masyarakat menyampaikan gagasannya untuk setiap potensi dan masalah (baik potensi umum maupun potensi khusus dan masalah). Kemudian masyarakat berkumpul dengan pengelompokkan sesuai dengan pembagian dalam pembahasan dalam segi infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Setiap potensi (umum/khusus) tidak harus ada gagasan, tetapi dalam kondisi tertentu satu potensi bisa muncul beberapa gagasan. Setiap gagasan yang disampaikan peserta, fasilitator mencatat gagasan tersebut di kertas plano tersendiri. Setelah terkumpulnya data dari pengelompokan hasil FGD, kemudian hasil identifikasi permasalahan dicermati bersama oleh OMS, KD yang didampingi FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi. Perumusan permasalahan dilakukan dengan: Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data dan permasalahan yang disintesakan dengan permalahan infrastruktur dan permasalahan kemiskinan; Penyusunan akar masalah, dilakukan dengan pemetaan permasalahan dan menyusun pohon masalah; Penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon masalah yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya dengan mempergunakan Metoda Metaplan; Prioritas alternatif pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas yang kemudian diverifikasi dalam Musyawarah Desa II. Hasil dari perumusan masalah kemudian dijadikan bahan dalam Musyawarah Desa II. 7. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Penyaluran keuangan umumnya telah dilakukan langsung kepada OMS. Hal ini berdampak positif dalam membangun kepercayaan OMS, namun pengaruh elit desa dalam pengelolaan keuangan di
ADMINISTRATIO
tingkat Pokmas/OMS masih terlihat. Selain itu beberapa kasus dalam pemotongan PPN untuk proyek pinjaman luar negeri yang masih terjadi. Pembangunan infrastruktur desa sudah dilaksanakan dengan baik terutama pilihan jenis sarana dan manfaatnya dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial. Kualitas teknis sarana infrastruktur yang dibangun, umumnya sudah cukup baik dan kualifikasinya mendekati spesifikasi teknik yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan konstruksi dikerjakan dengan car a “kont r akt ual /KS O” r es pons dan tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah. Umumnya masyarakat puas dengan hasil dan fungsi infrastruktur yang dibangun. Namun, sebagian besar merasakan kurang puas dalam hal transparansi penetapan anggaran dan mekanisme pencairan dana. Ukuran partisipasi masih terbatas pada kesediaan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Sementara dalam partisipasi dalam proses pengelolaan proyek relatif tidak mendapat perhatian. Karena itu, beberapa keputusan masih didominasi dan dipengaruhi oleh elit desa. Termasuk partisipasi kaum perempuan masih sangat terbatas pada kegiatan rapat-rapat. 8. Program Jangka Menengah Perencanaan dilaksanakan oleh masyarakat dengan didampingi dan difasilitasi oleh FM. Pada tahap ini pemerintah daerah berperan sebagai pendorong dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses penyusunan PJM yakni melibatkan peran aktif OMS dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Dalam tahap perencanaan, dihasilkan PJM Pronangkis yang mencakup perencanaan pengembangan desa selama 3 (tiga) tahun ke depan, yang terdiri dari penyediaan dan peningkatan infrastruktur, penanganan masalah ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di desa sasaran. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Rencana Teknis serta RAB dari kegiatan yang dilakukan pada 1 (satu) ke depan.
ISSN : 2087-0825
Benjamin; Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program RIS PNPM 324
Apabila sudah terdapat PJM Pronangkis dalam hasil Musrenbang tahun sebelumnya, maka hasil musrenbang tersebut dapat dijadikan bahan usulan kegiatan. Sedangkan kebutuhan aspek lainnya akan dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang yang akan datang. PJM Pronangkis dalam keseluruhan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari rencana induk pemangunan secara menyeluruh, karena penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan yang terkait dengan peningkatan Human Development Index (HDI) dengan menitik beratkan pada pelaksanaan pencapaian tujuan Milenium Development Goals ( MDG’ s ) pada tahun 2015. Didalam proses penentuan PJM di dalam penyusunan keterlibatan aktif masyarakat untuk menentukan jangka panjang program pembangunan desa dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan tanpa memberikan pilihan dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan menentukan hidupnya sendiri. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan‐ k ebut uhannya. Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana‐ r encana kegi at an pembangunan skala komunitas untuk kerangka waktu jangka menengah dengan waktu lebih dari satu tahunan (3‐ 5tahun). Penyusunan PJM Pronangkis disusun melalui perencanaan partisipatif dari hasil dari identifikasi masalah, perumusan permasalahan, dan hasil Musyawarah Desa II. Perencanaan partisipatif adalah sebuah proses penentuan rencana dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui perencanaan partisipatif, secara bertahap proses penentuan rencana diserahkan oleh FM kepada masyarakat. Perencanaan partisipatif merupakan sarana penguatan kemampuan masyarakat untuk
ADMINISTRATIO
menganalisis situasi, merumuskan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Dalam penyusunan PJM Pronangkis mempertimbangkan: a. Hasil‐ has i l i dent i f i kas i mas al ah y ang dilakukan oleh OMS bersama dengan FM, KD dan aparat desa; b. Keterpaduan dengan rencana dan program kelurahan/desa; c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten setempat. Fokus utama PJM Pronangkis adalah masyarakat belajar merumuskan rencana program penanggulangan kemiskinan berdasarkan masalah, potensi, hambatan dan kebutuhan riil serta untuk pengembangan program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan jangka pendek (1 tahun). B. Tahap Pelaksanaan 1. Operasi Pemeliharaan Operasi dan pemeliharaan adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur secara optimal oleh masyarakat pengguna infrastruktur dengan pembinaan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) yang dibentuk melalui Musyawarah Desa. Tujuan Operasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: a. Infrastruktur terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan sesuai rencana; b. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta penghematan biaya pemeliharaan; c. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan penciptaan peluang pelatihan dan pendidikan baik teknis maupun non teknis. Pelestarian kegiatan RIS‐ PNPM Mandi r i sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan infrastruktur, penyampaian pelayanan, tata cara dan pendanaan.
ISSN : 2087-0825
325 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 2. Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan infrastruktur pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian hasil kegiatan/infrastruktur terbangun,maka perlu memperhatikan beberapa hal: a. Kinerja infrastruktur yang dikelola; b. Jumlah infrastruktur yang tersedia; c. Jumlah infrastruktur yang digunakan; d. Target/sasaran perencanaan; e. Standar kriteria teknis infrastruktur. Secara umum hasil dari kegiatan RIS‐ PNPM Mandiri dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi jalan, jembatan, titian dan tambatan perahu; (ii) irigasi perdesaan; (iii) air minum dan (iv) sanitasi perdesaan dapat berjalan aktif dengan dukungan partisipasi masyarakat. Karena pengoperasian dan pemeliharaan masing‐ mas i ngs ekt orber beda‐ beda,maka tugas pengelolaan KPP disesuaikan dengan jenis infrastruktur terbangun yang disediakan. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, KPP melakukan langkah‐ l angkah ber i kut : a. Mel akukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi infrastruktur, mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan dan pemeliharaan yang baik; b. Melakukan rehabilitasi secara tepat waktu; c. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. KPP bertanggung jawab menjaga penyampaian pelayanan infrastruktur terbangun. Hal‐ hal yang diperhatikan adalah: a. Infrastruktur terbangun mampu melayani seluruh sasaran pelayanan atau pemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa; b. KPP menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur terbangun sesuai dengan rencana. KPP menyusun tata cara, yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan, juga peraturan untuk organisasi KPP itu sendiri, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya, lama periode kepengurusan serta mekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggung‐ j awaban pengurus, dan sebagainya.
ADMINISTRATIO
Tata cara ini disusun oleh pengurus KPP bersama warga pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum musyawarah desa/rembug warga, dan setelah dicapai mufakat disahkan oleh Kepala Desa. Setiap desa mengembangkan tata cara kerjanya sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya yang dianut di daerahnya masing‐ masing. Secara khusus, untuk infrastruktur air minum dan irigasi perdesaan, dioperasikan dan dikelola oleh masyarakat pemanfaat yang tergabung dalam KPP dengan kemampuan dan kesiapan teknis dan finansial. Dalam upaya mencapai keberhasilan pengelolaan didukung organisasi yang handal, dimana organisasi tersebut : a. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat; b. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi; c. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain di luar KPP; d. Mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggotanya yang melanggar peraturan. Selain itu dalam upaya melestarikan infrastruktur terbangun perlu adanya dukungan kemampuan teknis, seperti: a. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan, misalnya untuk irigasi perdesaan dengan menyusun rencana tata tanam dan rencana pembagian air irigasi; b. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja infrastruktur terbangun, dan melakukan inventarisasi kerusakan serta usulan perbaikannya; c. Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaannya. 3. Pengelolaan Pendanaan Terkait dengan pendanaan infrastruktur terbangun, KPP perlu mengenal tipe dan jenis infrastruktur. Secara umum berdasar pengguna/pemanfaatnya, infrastruktur dikategorikan sebagai berikut : (a) Infrastruktur Umum, adalah infrastruktur terbangun yang dimanfaatkan oleh banyak orang (publik) tanpa pembatasan, misalnya jalan desa, jembatan desa; (b) Infrastruktur Kelompok, adalah
ISSN : 2087-0825
Benjamin; Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program RIS PNPM 326
infrastruktur terbangun yang dimanfaatkan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu secara terbatas, misalnya saluran irigasi perdesaan. Sesuai dengan tipe dan jenis infrastruktur, dapat disusun mekanisme pendanaan pengelolaannya. Pendanaan untuk infrastruktur kelompok dapat dilakukan dengan mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan infrastruktur. Penarikan pembayaran pemanfaatan infrastruktur tersebut melalui pengenaan tarif kepada pengguna.Pendanaan untuk infrastruktur umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat dilakukan melalui iuran bersama warga masyarakat. Evaluasi program Prinsip dasar proyek pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perbaikan infrastruktur desa dapat diketahui memiliki nilai demokrasi, goodgovernance, transparan keterlibatan perempuan dan sebagainya yang menimbulkan situasi paradoks antara prinsip dalam mendukung effektivitas manajemen proyek dengan sekedar prinsip yang bersifat populis. Nampaknya penerapan local good governance disadari baru dalam tahap belajar. Proses dan praktek transpransi dan akuntabilitas justru terjadi di lingkungan OMS, meskipun sangat kecil kasus dan bentuk penerapannya. Program revitalisasi pembangunan infrastruktur telah mencoba meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, seperti; memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada yang salah atau tidak benar dari pelaksanaan proyek. Namun mekanisme pengaduan tidak berjalan effektif karena tidak dikelola dengan baik. Seharusnya ada satu unit khusus yang menangani pengaduan mulai dari penyebaran informasi, pengolahan data hingga mekanisme penindakannya, sehingga masyarakat menjadi percaya dan tidak menilai formalitas semata dengan keberadaan posko pengaduan. Jangka waktu pelaksanaan proyek umumnya di desain untuk 1 (satu) tahun kegiatan. Realita implementasinya ratarata hanya tersedia waktu 3 –4 bulan. Hal tersebut disebabkan Loan pinjaman dari
ADMINISTRATIO
pihak luar (ADB). Akibatnya kegiatan cenderung lebih berorientasi mengejar target capaian bangunan phisik dan mengabaikan aspek proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan OMS. Maka, pemerintah sebaiknya memperbesar kesempatan dan peluang masyarakat untuk melaksanakan proyek infrastruktur pedesaan dengan menggunakan tehnologi sederhana seperti jaringan irigasi, tambatan perahu, sarana air bersih dan lainnya. Untuk aspek keberlanjutan proyek, di masyarakat umumnya t el ah di bent uk “kel ompok pemanf aat dan pemel i har aan/KPP”, namun keberadaan kelompok tersebut tidak fungsional dalam memelihara bangunan, karena : 1). Dapat dinyatakan bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi sebagai kondisi yang ditandai oleh kekurangan sarana pendidikan, sarana kesehatan yang buruk, dan sarana transportasi yang tidak mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa; 2). Dari evaluasi untuk melaksanakan proyek infrastruktur, dibutuhkan proses pendampingan yang intensif, terutama oleh tenaga fasilitator yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengorganisasian masyarakat. Hal ini untuk menghilangkan dominasi elite desa dalam penentuan keputusan proses proyek; 3). Penguatan kapasitas baik kepada aparatur pemerintah daerah (manajemen pelaksana, aparatur desa dan OMS sangat penting dilakukan terutama dalam bidang good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). Disamping peningkatan kapasitas dalam melakukan monitoring dan evaluasi itu sendiri (community based self monitoring and evaluation). KESIMPULAN Pembangunan infrastruktur menunjukan bahwa proses perencanaan maupun pelaksanaan secara bertahap dengan proses pemberdayaan masyarakat. Kelima informan mayoritas menyatakan sudah berjalan dengan baik di dalam program RIS-PNPM Mandiri ini dilihat melalui beberapa media pembelajaran dapat dikatakan masyarakat desa sudah cenderung menerima dan sudah dapat
ISSN : 2087-0825
327 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 merumuskan mengidentifikasi masalah desa pada tingkat dusun sehingga dapat diketahui jumlah kantung-kantung kemiskinan pada masing-masing lokasi. Selanjutnya pendataan pokok permasalahan melalui perumusan akar permasalahan khususnya dengan kondisi infrastruktur desa. Sehingga hasil yang dicapai di dalam pembentukan kesadaran sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup layak dan membuka kesempatan untuk menggali potensi yang dimiliki desa.
DAFTAR PUSTAKA Anonim, Panduan Program Inpres Desa Tertinggal; Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Dalam Negeri, 1994. ---------, Pembinaan Program dan Pendampingan Pokmas IDT; Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri, 1995. ---------, Kaji Tindak Program Inpres Desa Tertinggal Tahun Pertama; Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1995. Becker, Gary S., Human Capital: A Theoritical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education; New York: Columbia University Press, 1964. Buchor i , Mocht ar . “Pengant ar ”. Wal t er Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.) Riset Partisipatoris- Riset Pembebasan. Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Gramedia Pustaka Umum, 1993. Catanese, J.A. and J.C. Snyder. Pengantar Perencanaan Kota. Penyunting: Sussongko. Penerbit Erlangga. Jakarta, 1986. Dasgupta, Partha, An Inquiry into WellBeing and Destitution; New York: Oxford University Press, 1993. Dav i dof f ,Paul .“Adv oc acyandPl ur al i s mi n Pl anni ng”. J our nal of t he Amer i can Institute of Planners, 1965.
ADMINISTRATIO
Kartasasmita, Ginandjar, Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan; Jakarta: CIDES, 1995. ---------, Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan; Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 15 April 1995. ---------, Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangunan Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995. Suharto, Edi. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial Refika Aditama Bandung, 2009 Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Tugas dan Fungsi Community Development officer) metode dan teknik pengelolaan Community Development, penulis : Bambang rudito dan Arif Budimanta, ICSD Jakarta 2003 Buku panduan pengembangan permukiman : Modul RPIJM (rencana program investasi jangka menengah) 2007 Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen pekerjaan umum Jakarta Buku panduan RIS PNPM mandiri : Modul pelaksanan teknis RIS –PNPM mandiri 2009 Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen pekerjaan umum Jakarta INTERNET Mardiniah, Naning, Praktek-Praktek Diskriminasi Terhadap Manusia Diawali dari Anak, www.docstoc.com
ISSN : 2087-0825
