Plt. Sekretaris Jenderal Haris Munandar N

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja

yang

selalu

meningkat.

Bentuk

perwujudan

penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata

pertanggungjawaban

secara periodik. Sesuai

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah.

Tata

cara

penyusunan

laporan

akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bagian dari dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 150 Tahun 2011 adalah bagian dari rangkaian tahapan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan industri agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Hasil

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan melalui Peraturan Menteri ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk perbaikan atau perubahan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang akan datang. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, melakukan kewajiban dalam membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan gambaran pencapaian pencapaian sasaran strategis yang direncanakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2016. Laporan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja satuan unit dimasa yang akan datang. Jakarta,

Januari 2017

Plt. Sekretaris Jenderal

Haris Munandar N


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai

pertanggungjawaban

kinerja

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perindustrian pada Tahun 2016. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengukuran akuntabilitas kinerja ini

didasarkan pada dokumen Perjanjian

Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016. Dokumen perjanjian kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33.1/M-IND/PER/03/2011 Tentang Peta Strategi dan IKU Unit Eselon I. A.

Akuntabilitas Kinerja Secara umum Sekretariat Jenderal telah berhasil melaksanakan tugas dan

fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2016. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016

Di tahun

anggaran 2016, Sekretariat Jenderal memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis yang dilihat dari perspektif pemangku kepentingan dan 11 (sebelas) sasaran strategis dari perspektif proses bisnis internal dengan IKU dan targetnya masing – masing. Pada Perjanjian Kinerja 2016 Pada Perjanjian Kinerja perspektif pemangku kepentingan terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). 5 (lima) Indikator Kinerja Utama diantaranya tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, antara lain (1)

Nilai SAKIP Kemenperin, predikat BB (nilai 73,90) yang disebabkan karena belum adanya komitmen pimpinan.

(2)

Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi pada sistem informasi industri. Dari 82 rancangan peraturan-perundang-


iii

undangan, 60 rancangan telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perindustrian. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh: 

Terdapat Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang sudah diperiksa dan diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi dan kemudian disampaikan kembali kepada unit kerja (Pemrakarsa) agar disesuaikan dengan saran atau koreksian namun oleh Pemrakarsa tidak disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Organisasi;



Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang substansinya masih menunggu pengesahan dokumen dari instansi lain, memerlukan pendalaman

atau

menunggu

pembahasan

kembali

dengan

unit

pemrakarsa, menyangkut beberapa isu yang harus diselesaikan dengan stakeholder terkait. (3)

Tingkat

kepuasan

stakeholders

terhadap

pelayanan

administrasi

dan

kerumahtanggaan tercapai 80%, serta tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian tercapai 76%. Tidak tercapainya sasaran strategis tersebut disebabkan oleh: 

Jumlah SDM pengelola arsip yang terbatas yang mempengaruhi pelayanan kearsipan di mana lingkupnya pada tingkat kementerian;



Kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik pengadaan

maupun

pemeliharaan

terbatas,

sehingga

ekspektasi

stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal. 

Kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik pengadaan

maupun

pemeliharaan

terbatas,

sehingga

ekspektasi

stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal. 

Alokasi

anggaran

pembangunan,

perbaikan,

pemeliharaan

gedung/bangunan pada satker daerah tidak terpenuhi karena adanya kebijakan

pembatasan

pembangunan

maupun

kebijakan

efisiensi

anggaran. (4)

Tersedianya informasi pada sistem informasi industri, yang pada tahun 2016 hanya dapat dianggarkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan terkait analisis


iv

dan penyajian informasi, yaitu informasi perkembangan industri, perkembangan dan peluang pasar, serta informasi perkembangan investasi industri. a.

Sedangkan pada perspektif proses bisnis internal, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). 13 Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis perspektif proses bisnis internal tidak tercapai targetnya, yaitu sebagai berikut: (1)

Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh tidak adanya

Rekrutmen

CPNS

dalam

rentang

waktu

2015-2016

sementara pegawai yang pensiun semakin bertambah setiap bulannya sehingga kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tidak terpenuhi; (2)

Persentase pegawai yang telah dinilai kompetensinya sebanyak 61,75%, disebabkan penghematan anggaran;

(3)

Evaluasi produk hukum bidang industri hanya tercapai 80% karena penghematan anggaran;

(4)

Pada sasaran strategis terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, terdapat 6 indikator kinerja utama (IKU) yang tidak tercapai targetnya karena pemghematan anggaran, yaitu: 

Jumlah pembina industri yang memiliki sertifikat kompetensi (SI dan EKIN), tidak dilaksanakan;



Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi, realisasi 55 orang dari target 80 orang;



Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar, realisasi 207 orang dari target 230 orang;



Jumlah konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi, tidak dilaksanakan;



Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan realisasi 22 orang dari target 100 orang;



Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi, realisasi 1.412 orang dari target 1.490 orang.


v

(5)

Terdapat 2 (dua) IKU pada sasaran strategis tersedianya informasi pada sistem informasi industri yang tidak tercapai targetnya, yaitu: 

Jumlah informasi yang tersedia, hanya tercapai 3 jenis dari target 8 jenis, antara lain informasi perkembangan industri, informasi perkembangan dan peluang pasar, serta informasi perkembangan investasi industri;



Jumlah hasil pengolahan, analisis, dan penyajian data (berdasarkan pengelompokan industri pada bangun industri nasional), hanya tercapai 3 jenis dari target sebanyak 8 jenis yang

meliputi

perkembangan

analisis dan

perkembangan peluang

pasar,

industri,

analisis

serta

analisis

perkembangan investasi industri. B.

Akuntabilitas Keuangan Pada awal tahun 2016, untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator

kinerja sebagaimana yang ditetapkan, Sekretariat Jenderal memperoleh anggaran awal tahun 2016 sebesar Rp. 979.071.934.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dan program Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja, dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 966.404.715.000,- dan Rp. 15.923.000.000,-. Pada pelaksanaannya, anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2016 mengalami penghematan dan self blocking, yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016

Tentang

Langkah-Langkah

Penghematan

dan

Pemotongan

Belanja

Kementerian/Lembaga Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 764.427.473.000,Sekretariat

Jenderal

setelah

atau sebesar 96,38% dari pagu APBN 2016 penghematan/self-blocking

sebesar

Rp.

793.178.401.000,-.


vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................................iii DAFTAR ISI ............................................................................................................................................vii DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................. x BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ......................................................................................................................... 1

B.

Pemantauan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Pelaporan ................................................. 2

C.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal ......................................................................... 2

D.

Latar Belakang Program .......................................................................................................... 3

E.

Peran Strategis Sekretariat Jenderal........................................................................................ 4

F.

Struktur Organisasi .................................................................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................... 7 A.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019...................................................... 7

B.

Rencana Kinerja ..................................................................................................................... 10

C.

Program Kerja Sekretariat Jenderal ....................................................................................... 12

D.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 .............................................................. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....................................................................................................... 20 A.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 ................................................... 20

B.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 ..................................................... 55

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 62 A.

Kesimpulan ............................................................................................................................ 62

B.

Permasalahan dan Kendala ................................................................................................... 62

C.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut .......................................................................................... 683


vii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Awal Tahun 2016 ................................................. 13 Tabel 2. 2. IKU Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan ............................................... 17 Tabel 3. 1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran ..................................... 21 Tabel 3. 2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN ............................................................................................................... 23 Tabel 3. 3. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel ......................................... 24 Tabel 3. 4. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU ) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pengelolaan Produk Hukum Serta penataan Organisasi ...................... 25 Tabel 3. 5. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan ................................................................................. 28 Tabel 3. 6. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi SDM Industri ..................................................................................................................... 29 Tabel 3. 7. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Lembaga Pendidikan Industri dan Pelatihan SDM Industri .............................................................. 29 Tabel 3. 8. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional...................................................................... 33 Tabel 3. 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan dan Informasi Publik ........................................................................................... 37 Tabel 3. 10. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian .......................... 38 Tabel 3. 11. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Persentase Anggaran yang Masuk Dalam Catatan Halaman IV DIPA ......................................................................... 39 Tabel 3. 12. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Terlaksananya Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi.................................................................................. 40 Tabel 3. 13. Rekapitulasi Evaluasi Penilaian SAKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian ..................................................................................................................... 41 Tabel 3. 14. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai .................................................................... 42 Tabel 3. 15. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersusunnya dan Tersajikannya Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan Capaian Tertinggi .......................................................................................................................................... 43


viii

Tabel 3. 16. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Terlaksanya Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri ................................................................................... 44 Tabel 3. 17. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Infrastruktur Kompetensi ....................................................................................................................... 46 Tabel 3. 18. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi ................................................................................ 51 Tabel 3. 19. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Modul Pada Sistem Informasi Industri ................................................................................................... 52 Tabel 3. 20. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Informasi Pada Sistem Informasi Industri ......................................................................................... 53 Tabel 3. 21. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Data Center yang Handal ...................................................................................................................... 54 Tabel 3. 22. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri .................. 55 Tabel 3. 23. Realisasi Per Program ....................................................................................................... 64 Tabel 3. 24. Realisasi Per Eselon II ....................................................................................................... 64 Tabel 3. 25. Realisasi Keuangan Berdasarkan OMSPAN Kementerian Keuangan ............................... 65


ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal .................................................................... 6 Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal .............................................................................. 8


x

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental

menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah

kepada

perwujudan

transparansi,

akuntabilitas,

demokratisasi,

desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutran

pemanfaatan maupun pengalokasian

sumber dana pembangunan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Pembangunan

Nomor

25

Nasional

Tahun

(SPPN).

2004

Tentang

Berdasarkan

Sistem

sistem

Perencanaan

tersebut,

tahapan

perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

merupakan

bagian-bagian

dari

fungsi

manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana

pembangunan;

mengidentifikasi

serta

mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

1

pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Sebagai salah satu upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pelasanaan anggaran diperlukan proses pelaporan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. B.

Pemantauan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Pelaporan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga wajib melaporkan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah C.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015

tanggal 30 November 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian,

tugas

Sekretariat

Jenderal

adalah

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit

melaksanakan

organisasi tugas,

di

lingkungan

Sekretariat

Kementerian

Jenderal

Perindustrian.

Kementerian

Dalam

Perindustrian

menyelenggarakan fungsi: 1.

Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;


2

2.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian;

3.

Pembinaan

dan

ketatausahaan,

pemberian

kepegawaian,

dukungan keuangan,

administrasi

yang

kerumahtanggaan,

meliputi

arsip,

dan

dokumentasi Kementerian Perindustrian; 4.

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

5.

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

6.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian. Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan

tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan bidang perindustrian terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. D.

Latar Belakang Program Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perindustrian menetapkan visi mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders, dengan misi melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis serta menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional. Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 2015-2019. Arah kebijakan tersebut meliputi: 1.

Mewujudkan perencanaan yang kredibel;

2.

Menjadikan SDM aparatur yang terampil, profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas;

3.

Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar;

4.

Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan Kementerian;

5.

Menjadikan institusi pendidikan dan pelatihan yang terpercaya dalam pengembangan SDM industri professional;

6.

Menjadikan instansi pelayanan informasi sektor industri yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

7.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima;


3

8.

Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran strategis

yang akan dicapai, Sekretariat Jenderal, melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perindustrian serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perindustrian. E.

Peran Strategis Sekretariat Jenderal Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki unit organisasi Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019, Sekretariat Jenderal mempunyai visi “Menjadi Unit Pendukung Pelaksanaan Tugas Kementerian Perindustrian Yang Profesional dan Berkualitas” dan visi "Mewujudkan tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi, transparan, dan tepat waktu bagi para stakeholders”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang pencapaiannya dilakukan melalui pelaksanaan

2

(dua)

program

yaitu

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal dengan indikator keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut: a.

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di

lingkungan

Kementerian Perindustrian; b.

Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat;


4

c.

Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unitunit organisasi di lingkungan Kementerian.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program

ini

bertujuan

untuk

memberikan

dukungan

dalam

bidang

penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. a.

Kegiatan Pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan sasaran (i) Terkelolanya sarana prasarana kerja (ii) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

b.

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sasaran

terlaksananya

perencanaan,

pengorganisasian,

pembinaan,

pengawasan serta evaluasi penggunaan kebutuhan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa seluruh satuan

organisasi di lingkungan

Kementerian Perindustrian. F.

Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai dengan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

107/M-IND/PER/11/2015

Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi 8 (delapan) Unit Eselon II, yang terdiri atas 6 (enam) Biro dan 2 (dua) Pusat, yaitu : 1.

Biro Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

2.

Biro Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan

pemberian

dukungan

administrasi

kepegawaian

Kementerian

Perindustrian. 3.

Biro Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan keuangan dan barang milik negara kementerian.

4.

Biro Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan


5

perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. 5.

Biro Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.

6.

Biro

Umum,

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

administrasi,

kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pelayanan administrasi pimpinan. 7.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi.

8.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dapat

dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO KEUANGAN

PUSDIKLAT INDUSTRI

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BIRO UMUM

BIRO HUMAS

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana

Strategis Tahun 2015-2019 yang memuat hal-hal pokok seperti arah kebijakan, peta strategi serta program kerja. 1.

Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Visi dan misi Sekretariat Jenderal sebagai arah dalam mengambil kebijakan,

penetapan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut. Visi: Menjadi Unit Pendukung Pelaksanaan Tugas Kementerian Perindustrian Yang Profesional dan Berkualitas Berkualitas memiliki arti layanan, produk, dukungan administrasi yang dapat memenuhi harapan para stakeholders dengan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan produktif serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai berikut: Misi: Mewujudkan tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi, transparan, dan tepat waktu bagi para stakeholders Terintegrasi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan layanan kepada seluruh stakeholders, sudah melalui sistem atau proses yang saling terkait atau terpadu. Transparan memiliki arti bahwa Sekretariat Jenderal mampu menjamin akses atau

kebebasan

penyelenggaraan

bagi

setiap

pemerintahan,

orang yakni

untuk

memperoleh

informasi

tentang

informasi

tentang

kebijakan,

proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Stakeholders Sekretariat Jenderal adalah stakeholders internal mencakup semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal yang terdiri dari instansi pemerintah dan swasta. Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal sebagai berikut: LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

7

a.

Terwujudnya tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif;

b.

Tersedianya sistem layanan bidang industri yang terintegrasi, transparan, akurat, dan handal; dan

c.

Terwujudnya

pembangunan

SDM

Industri

Kompeten

yang

dapat

meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri. 2.

Peta Strategi Sekretariat Jenderal Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian, telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian. Berikut ini peta strategis Seketariat Jenderal yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis dan faktor-faktor yang mendukung pencapaiannya.

Gambar 2.1. Peta Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

8

Sekretariat Jenderal juga telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja dari masing-masing tujuan tersebut di atas yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Berikut ini uraian mengenai sasaran strategis Sekretariat Jenderal untuk Tahun 2015 - 2019. Tujuan I

: Terwujudnya tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif

Sasaran 1 : Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja sasaran yaitu: a.

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

b.

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

c.

Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai

d.

Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja

e.

Kualitas Laporan Keuangan dan BMN

f.

Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri

g.

Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum

h.

Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana

i.

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja sasaran yaitu: -

Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah terhadap kualitas sarana dan prasarana kerja kerja.

Tujuan II

: Tersedianya sistem layanan bidang industri yang terintegrasi, transparan, akurat, dan handal

Sasaran 1 : Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator kinerja sasaran yaitu: a.

Tersedianya modul pada sistem informasi industri;

b.

Tersedianya data pada sistem informasi industri;

c.

Tersedianya informasi pada sistem informasi industri.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:


9

a.

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

publik

Kementerian Perindustrian b.

Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kementerian Perindustrian

Tujuan III : Terwujudnya pembangunan SDM Industri Kompeten yang dapat meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi SDM industri, dengan indikator kinerja sasaran yaitu: -

Jumlah SDM Industri yang bersertifikat kompetensi.

Sasaran 2 : Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan SDM industri, dengan indikator kinerja sasaran yaitu: -

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi.

B.

Rencana Kinerja Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian. Visi Sekretariat Jenderal yaitu menjadi unit pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berkualitas. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu mewujudkan tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi, transparan, dan tepat waktu bagi para stakeholders. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: (1)

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan industri.

(2)

Membangun lembaga sertifikasi profesi di lembaga pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan industri.

(3)

Membangun akademi komunitas. Sedangkan untuk sasaran strategis Sekretariat Jenderal pada Tahun 2016

adalah sebagai berikut: (1)

Terwujudnya

dukungan

manajemen

pemerintahan

yang

berkualitas

di

lingkungan Kementerian Perindustrian. (2)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.


10

(3)

Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4)

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik.

(5)

Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri.

Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama tersebut dengan target capaian sebagai berikut: (1)

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan sebesar 90%.

(2)

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan nilai A .

(3)

Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai dengan nilai 78.

(4)

Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja sebesar 80%.

(5)

Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) dengan target capaian standar tertinggi.

(6)

Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri sebesar 95%.

(7)

Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum sebesar 95%.

(8)

Tersedianya

Layanan

Organisasi

dan

Tata

Laksana

sebanyak

1 laporan. (9)

Tingkat kepuasan stakeholders sebesar 83%.

(10) Jumlah SDM Industri yang berstifikat kompetensi sebanyak 15.200 orang. (11) Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi sebanyak 19 unit lembaga pendidikan. (12) Tersedianya modul pada sistem informasi industri sebanyak 1 modul. (13) Tersedianya data pada sistem informasi industri sebesar 65%. (14) Tersedianya informasi pada sistem informasi industri sebanyak 6 jenis informasi. (15) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin dengan indeks 3,2. (16) Menurunnya

persentase

pemberitaan

negatif

Kemenperin

sebesar

9%. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

11

Kegiatan Untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan untuk Tahun 2016, Sekretariat Jenderal merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: (1)

Penyusunan

Perencanaan,

Pemrograman,

Penganggaran,

Pemantauan,

Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi; (2)

Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Pegawai;

(3)

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN;

(4)

Pelayanan Hukum dan Organisasi;

(5)

Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi;

(6)

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;

(7)

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal;

(8)

Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik; dan

(9)

Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja.

C.

Program Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal untuk

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan industri, Sekretariat Jenderal

pada

awal

Tahun

2016

memperoleh

pagu

anggaran

sebesar

Rp. 979.071.934.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

sebesar

Rp.

966.404.715.000,-

dan

program

Pembangunan,

Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja sebesar Rp. 15.923.000.000,-, dengan rincian terlampir pada Tabel 2.1. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: 1.

Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi Kegiatan ini berperan dalam memberikan Layanan Peraturan Perundangundangan, Layanan Bantuan Hukum, serta Layanan manajemen Organisasi dan

Tata

Laksana,

dengan

anggaran

awal

Tahun

2016

sebesar

Rp. 17.552.000.000;. Seteleha pemotongan APBN tahap I, anggaran kegiatan ini menjadi Rp. 11.168.365.000,LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

12

Tabel 2.1. Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Awal Tahun 2016 Dalam ribuan Rupiah KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

1

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 1824 Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi 1.824.011 Layanan Peraturan Perundang-undangan

PAGU 966.404.715 17.552.000 8.020.918

1.824.012 Layanan Informasi Dan Advokasi Hukum

3.993.308

1.824.013 Layanan Organisasi Dan Tata Laksana

2.651.238

1.824.014 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

1.676.728

1.824.994 Layanan Perkantoran

1.209.808

1825

Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi 1.825.011 Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian Dan Ketatausahaan Pimpinan Yang Sistematis 1.825.012 Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggan Dan Perlengkapan 1.825.994 Layanan Perkantoran 1826

Pengembangan SDM Industri

1.826.011 Pembinaan, Pengembangan Dan Layanan Manajemen ASN Kementerian Perindustrian 1.826.012 Layanan Operasional Biro 1.826.994 Layanan Perkantoran 1827

42.463.983 16.227.715 7.924.828 18.311.440 15.124.000 13.765.616 427.604 940.780

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional 1.827.011 Dokumen Keuangan Dan Bmn Kementerian Perindustrian 1.827.012 Layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

133.670.000

1.827.013 Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional 1.827.014 Fasilitasi Operasional Otorita Asahan 1.827.994 Layanan Perkantoran

1.130.360 3.788.077 107.507.312

1828

10.602.694 3.278.220

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

31.638.714

1.828.005 Dokumen Perencanaan/program, Penganggaran Dan Pengendalian

24.556.268

1.828.006 Dokumen Laporan Pemantauan, Analisa, Dan Evaluasi 1.828.007 SDM Fungsional Perencana 1.828.994 Layanan Perkantoran 1829 1.829.021 1.829.022 1.829.023 1.829.024 1.829.025 1.829.026

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal Basis Data Di Bidang Industri Aplikasi Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Informasi Di Bidang Industri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dukungan Operasional Organisasi

1.829.994 Layanan Perkantoran LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

4.483.422 822.130 1.766.894 33.347.000 4.270.000 2.227.000 4.647.460 3.080.000 573.686 9.175.684 9.372.870 13

KODE 1830 1.830.001 1.830.002 1.830.003 1.830.004 1.830.005

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU

Peningkatan Kualitas SDM Industri

187.206.007

SDM Industri Yang Difasilitasi Dokumen Infrastruktur Kompetensi Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi SDM Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

3.748.758 9.173.768 11.714.250 25.494.288 76.917.086

1.830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.830.994 Layanan Perkantoran 1831

16.693.416 43.464.441

Peningkatan Kualitas Kehumasan

46.246.000

1.831.011 1.831.012 1.831.013 1.831.015 1.831.994

Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Layanan Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik Layanan Sarana Dan Prasarana Pusat Komunikasi Publik Layanan Perkantoran

6.367.976 30.636.000 1.840.559 509.315 6.892.150

5277 5.277.001 5.277.002 5.277.003

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri SDM Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Pendidikan Kejuruan SDM Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Pendidikan Vokasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Vokasi Industri Yang Difasilitasi

5.277.004 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

9.129.722

5.277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi

22.075.707

5.277.006 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Yang Difasilitasi 5.277.994 Layanan Perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja 1.832.011 Layanan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Satker Pusat Dan Daerah 1.832.995 Kendaraan Bermotor TOTAL

2.

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

459.157.011 27.095.514 66.710.808 14.269.661

140.379.478 173.936.036 15.923.000 15.923.000 14.810.090 1.112.910 979.071.934

dan

Manajemen

Perkantoran

Berbasis Teknologi Peran kegiatan ini adalah memberikan Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan Pimpinan, Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian, Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kesehatan Pegawai, serta Layanan Perkantoran, dengan pagu anggaran di awal tahun 2016 sebesar Rp. 42.463.983.000;. Melalui APBNP, anggaran kegiatan ini menjadi

Rp. 43.910.173.000,-


14

3.

Pengembangan SDM Industri Kegiatan Pengelolaan

Pengembangan Urusan

industri

Kepegawaian,

meliputi

Perencanaan

Pengembangan

SDM

SDM,

Kementerian

Perindustrian, serta Layanan Manajemen Kinerja Kementerian Perindustrian, dengan pagu anggaran di awal Tahun 2016 Melalui

pemotongan

tahap

I,

sebesar Rp. 15.124.000.000;.

anggaran

kegiatan

ini

menjadi

Rp. 12.849.703.000,-. 4.

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional Sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker Dilingkungan Kemenperin ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Dokumen Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian, Layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional, Fasilitasi

Operasional

Otorita

Asahan,

Peningkatan

Kompetensi

SDM

Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Pedoman pengelolaan Keuangan dan BMN, atase Tokyo dan atase Belgia serta dengan pagu anggaran di awal tahun 2016 adalah sebesar

Rp. 133.670.000;. Melalui APBNP, anggaran kegiatan

ini menjadi Rp. 137.792.988.000,-. 5.

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan

ini

mempunyai

sasaran

berupa

tersusunnya

dokumen

Perencanaan Kementerian Perindustrian, Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian, Peningkatan kualitas SDM Perencana,

serta

tersusunnya

dokumen

Pengkajian,

Pemetaan

Dan

Pemantauan Teknologi Proses, Produksi dan Manufaktur. Di awal Tahun 2016, kegiatan ini memiliki

pagu awal sebesar Rp. 31.638.714.000,-. Di awal

semester II, mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 100 M sehingga anggaran sebesar

pagu

Rp. 122.966.645.000; setelah pemotongan tahap pertama

melalui APBNP. 6.

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal mempunyai peran dalam Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri, Pembinaan Dan Pengembangan SDM Dalam Bidang Penyajian Data dan Informasi, Penyediaan Basis Data Yang Mutakhir, Publikasi Data Industri, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Jaringan, Pengembangan Aplikasi,


15

Pelayanan Informasi Industri, serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan pagu anggaran di awal tahun 2016 sebasar Rp. 33.347.000.000,Melalui APBN-p, pagu anggaran kegiatan ini menjadi Rp. 27.199.123.000,-; 7.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan Vokasi Industri Kegiatan ini berperan dalam pencapaian output berupa SDM Industri yang Kompeten di Bidang Industri, Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri, Fasilitasi Pengembangan SDM Industri, Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan, serta Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi, dengan pagu anggaran di awal tahun 2016 adalah sebesar Rp. 646.363.018.000. Melalui pemotongan tahap I, pagu anggaran untuk kegiatan ini menjadi Rp. 600.985.936.000,-.

8.

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Peningkatan

Kualitas

Hubungan

Antar

Kelembagaan/dunia

Usaha,

Sosialisasi/diseminasi/visualisasi/publikasi Dan Pemberitaan, serta Layanan Informasi Publik, Layanan Perkantoran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.246.000.000,-. Melalui APBNP pemotongan tahap I, pagu anggaran untuk kegiatan ini menjadi Rp. 39.621.549.000,-. Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

meliputi

kegiatan

Pembangunan,

Pengadaan,

Perbaikan

Dan

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja. Kegiatan tersebut berperan dalam penyediaan

Sarana/perlengkapan

Sarana/perlengkapan

Kesehatan,

Kerja,

Laporan

bangunan

Barang

Lainnya,

Milik

Kendaraan

Negara, Bermotor,

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran serta gedung/bangunan, dengan pagu anggaran

di awal Tahun 2016 sebesar

Rp. 15.923.000.000,-. Melalui pemotongan tahap I, pagu anggaran untuk kegiatan ini menjadi Rp. 9.165.963.000,-. D.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 Sesuai

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

Tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan rencana kinerja yang telah LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

16

disusun, dengan dukungan pembiayaan yang telah disetujui dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai. Penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian Perindustrian kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan dari penetapan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut: a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Perspektif Pemangku Kepentingan Tabel 2. 2. IKU Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan

No.

Sasaran Strategis (SS)

1.

Meningkatnya kualitas, keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Meningkatnya kualitas manajemen ASN Mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

1.

Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum serta penataan organisasi Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan

1.


2.

Terlaksananya pertimbangan hukum dan dan pendampingan hukum Tingkat kepuasan stakeholders

2. 3.

4.

5.

Indikator Kinerja Utama

Target

Satuan

90

Persen

2.

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian

A

Predikat

1.


78

Nilai

1.

Persentase jumlah pegawai yang sesuai denga analisis beban kerja Kualitas laporan keuangan dan BMN

80

Persen

Capaian Standar Tertinggi 95

Nilai dari Kementerian Keuangan Persen

95

Persen

83

Persen

2.

1.


17

6. 7. 8.

Meningkatnya kompetensi SDM industri Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan SDM industri Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional

1.

Jumlah SDM industri yang bersertifikat kompetensi Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi Tersedianya modul pada sistem informasi industri Tersedianya data pada sistem informasi industri Tersedianya informasi pada sistem informasi industri

15.200

Orang

19

Unit

1

Modul

6

Database

6

Jenis

1.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin

3,2

2.

Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah

9

Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1 - 4 Persen

81

Persen

1. 1. 2. 3.

9.

10.

2.

Meningkatnya layanan dan publik

kualitas informasi

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Perindustrian

1.

Perpektif Proses Bisnis Internal

No.



Target

Satuan

1.

Terlaksananya 1. Persentase anggaran yang masuk dalam perencanaan/program, catatan halaman IV DIPA penganggaran dan pengendalian yang berkualitas

15

Persen

2.

Terlaksananya pemantauan, 1. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal analisa, dan evaluasi

A

Nilai

3.

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai

1. Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja

80

Persen

2. Persentase Pegawai kompetensinya

dinilai

80

Persen

4.

Tersusunnya dan 1. Tersedianya kebijakan internal mengenai tersajikannya laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan BMN yang anggaran sesuai SAP dengan capaian tertinggi

3

Pedoman

5.

Terlaksananya layanan 1. Evaluasi produk hukum bidang industri penyusunan, evaluasi, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri

5

Laporan

6.

Tersedianya infrastruktur kompetensi

1. Terbentuknya SKKNI

10

Standar

2. Terbentuknya LSP dan TUK

10

Unit


yang

telah

18

7.

Terselenggaranya Pendidikan 1. Jumlah asesor kompetensi dan pelatihan berbasis 2. Jumlah pembina industri yang kompetensi sertifikan kompetensi (SI dan EKIN)

150

Orang

memiliki

450

Orang

3. Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi

80

Orang

4.

230

Orang

5. Jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1)

10.000

Orang

6. Jumlah konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi

50

Orang

7. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL

120

Orang

8. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan

100

Orang

9. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi

1.490

Orang

10. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi

2.050

Orang

11. Jumalh tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap sektor industri

480

Orang

Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar

8.

Tersedianya modul pada 1. Pengembangan modul pada sistem informasi sistem informasi industri industri nasional

1

Modul

9.

Tersedianya informasi pada sistem informasi industri

1. Jumlah informasi yang tersedia

8

Jenis

2. Jumlah hasil pengolahan, analisis, dan penyajian data (berdasarkan pengelompokan industri pada bangun industri nasional)

8

Jenis

10.

Tersedianya data center yang 1. Tersedianya sarana dan prasarana data center handal yang handal

1

Perangkat Infrastruktur

11.

Tersedianya pengolahan dan 1. Tersedianya database Peningkatan pemeliharaan daftar Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), inventarisasi barang/jasa Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar produksi dalam negeri Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

1

Database TKDN


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016

Berbagai upaya telah dilakukan Sekretariat Jenderal, melalui pelaksanaan kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2016 seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016. Sementara dari 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Senderal seperti yang disebutkan dalam Bab II, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah terwujudnya pelayanan prima bagi Stakeholders Sekretariat

Jenderal,

dengan

indikator

kinerja

tujuan

indeks

kepuasan

stakehoders.Analisis yang disajikan meliputi capaian indikator kinerja utama dan analisis pencapaian yang dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang sama. Capaian untuk indikator kinerja tujuan ini adalah 100% dengan indeks kinerja tujuan 3,2 dari skala 1-4. 1.

Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016, terdapat 10

(sepuluh) sasaran strategis perspektif stakeholder yang akan dicapai. Berikut adalah analisis capaian setiap sasaran strategis Sekretariat Jenderal. a.

Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Sasaran strategis perspektif stakeholder Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan,

serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja

yaitu:

(1) Tingkat

kesesuaian

rencana

kegiatan

dengan

dokumen

perencanaan, dengan target 90%; (2) Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian, dengan target predikat A. Secara ringkas, capaian masing-masing indikator tersebut seperti berikut ini: 1)

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 90%. Indikator ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memang sesuai


20

dengan kebutuhan dalam rangka pembangunan industri. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penilaian atas kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Target indikator ini pada Tahun 2015 adalah 90 (sembilan puluh) persen. 2)

Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian Indikator kinerja utama nilai SAKIP Kementerian Perindustrian merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi kementerian Perindustrian atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target indikator ini pada Tahun 2016 adalah predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian, yaitu mencapai predikat A. Tabel 3. 1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran 2015

2014 Sasaran Strategis

Satuan T

Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

2016

IKU

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan

R

C

Belum digunakan sebagai indikator

Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian

T

R

C

T

R

C

90

n/a

n/a

90

92,24

102

%

A

BB*

97,45%

Nilai


 Nilai SAKIP Tahun 2015, SAKIP Kementerian Perindustrian tahun 2016 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB

Untuk IKU pertama, yaitu Indikator Tingkat Kesesuaian rencana Kegiatan Dengan Dokumen Perencanaan merupakan indikator yang telah ditetapkan sebagai pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal sejak Tahun 2015. Capaian untuk Tahun 2015 ini merupakan hasil dari penilaian atas kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pada Tahun 2015 Tingkat kesesuaian tersebut telah dilakukan penilaian dan reviu, namun hasil penilaian ini

belum

bisa

dikonversikan

ke

dalam

ukuran

kuantitatif,

sehingga

mengakibatkan capaian indikator ini belum dapat dihitung. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penilaian atas kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dibandingkan dengan dokumen perencanaan. Pada Tahun 2016, tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaannya adalah 92,24%. Nilai tersebut dihitung berdasarkan 116 kegiatan yang terdapat pada LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

21

Trilateral Meeting TA 2017 sedangkan yang terdapat pada rencana kegiatan Kementerian pada tahun 2017 adalah sebanyak 107 kegiatan. Selanjutnya IKU kedua dari sasaran strategis ini adalah Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP Tahun 2016 Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim auditor Kemenpan dan RB. Terdapat 5 (lima) aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP, yaitu sebagai berikut. 

Aspek perencanaan, komponen-kompenen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.



Aspek pengukuran kinerja, komponen-komponen yang Idievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran,serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.



Aspek pelaporan kinerja, yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.



Aspek evaluasi kinerja, yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.



Capaian kinerja. SAKIP Kementerian Perindustrian pada Tahun 2016 masih dalam proses

penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. b.

Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen ASN, yaitu tingkat prestasi kerja, dengan target nilai 78. Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai dinilai berdasarkan ratarata nilai prestasi kerja Kemenperin. Nilai prestasi kerja tersebut dihitung dari nilai capaian SKP dan nilai perilaku kerja pegawai. Realisasi sasaran kinerja meningkatnya kualitas ASN dengan indikator tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai tersebut pada tahun 2016 adalah 87,17. Penghitungan tingkat prestasi kerja pegawai didapat dari nilai SKP dan DP3, yaitu didapat dari 4.907 pegawai yang sudah menginput SKP 2016 dari jumlah total pegawai Kementerian


22

Perindustrian sebanyak 5.278 pegawai. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun 2015, yaitu 86,69. Tabel 3. 2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas, Manajemen ASN

c.

IKU Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai

2014 T

R

2015 C


2016

Satuan

T

R

C

T

R

C

76

86,69

114%

78

87,17

111%

nilai

Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangannya,

setiap

instansi

pemerintah wajib mempertanggungjawabkan integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar. Sasarannya adalah laporan keuangan yang disajikan dengan predikat capaian standar tertinggi dan ketaatan atas peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Indikator sasaran strategis Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel adalah tingkat kualitas laporan keuangan dan BMN, yang diukur berdasarkan nilai kualitas laporan keuangan dan BMN dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2016, Kementerian Perindustrian memperoleh predikat capaian tertinggi dari Kemenkeu, sehingga sasaran strategis tersebut dapat tercapai sesuai target. Tahun sebelumnya, sasaran

strategis tersebut diukur dengan tingkat

penyerapan anggaran dan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian. Pemeriksaan keuangan BPK tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap laporan keuangan, yaitu apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah. Pemeriksa memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa. Terdapat 4 (empat) jenis opini yg dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:  wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);  wajar dengan pengecualian (qualified opinion); LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

23

 tidak wajar (adversed opinion); dan  pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) Pada Tahun 2016, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian adalah 2,164 triliun, atau sebesar 95,49% dari pagu anggaran sebesar 2,164 triliun. Persentase realisasi keuangan tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada dibawah target 90%. Sedangkan untuk tingkat kualitas laporan keuangan dengan indikator opini dari BPK, pada tahun 2014 - 2016, Kementerian Perindustrian memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan BMN-nya. Pencapaian Kementerian Perindustrian terhadap tingkat kualitas laporan keuangan dan BUMN didukung oleh faktor-faktor:  Tersedianya sistem Teknologi Informasi yang memadai.  Adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan.  Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan.  Koordinasi yang baik dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta kooperatif dengan pemeriksa laporan keuangan (BPK) Tabel 3. 3. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

IKU

T

Kualitas Laporan Keuangan dan BMN Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan

d.

2014 R

2015 C

T

R

2016 C

Tidak digunakan sebagai indikator

Satuan

T

R

C

Capaian Standar Tertinggi


100

Predikat

90

85,92

95,46

90

77,45

86


Persen

WTP

WTP

100

WTP

WTP

100


Opini

Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pengelolaan Produk Hukum Serta penataan Organisasi Sasaran ini merupakan sasaran yang mendukung perumusan kebijakan yang

sesuai dengan kebijakan pembangunan industri, serta perumusan kebijakan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan industri yang terjadi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

24

1)

Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri;

2)

Terlaksananya Pertimbangan hukum dan pendampingan hukum Realisasi, target, serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat

pada tabel 3.4. Tabel 3. 4. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU ) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pengelolaan Produk Hukum Serta Penataan Organisasi Sasaran Strategis

2014

IKU

T

Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pengelolaan Produk Hukum Serta Penataan Organisasi

Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri

Mewujudkan Kebijakan yang Probisinis dan Penyelesaian Perkara

Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenperin

100

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

95

R

2015 C

T

2016

R

C

Satuan

T

R

C

95

73,17

77,02

Persen

95

100

105

Persen

Belum dipergunakan sebagai indikator Terlaksananya Pertimbangan hukum dan pendampingan hukum

Terfasilitasinya

95

95

100

93

93

Persen

Tidak dipergunakan sebagai indikator 100

penyusunan

105,26

95

peraturan

100

105,26

perundang-undangan

Persen

bidang

industri, diukur dengan melihat perbandingan jumlah usulan penetapan produk hukum bidang industri dari satker selaku unsur pelaksana dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan bidang industri dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan dan menjadi kebijakan di bidang industri. Pada tahun 2016 terdapat 82 rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi. Dari jumlah tersebut, 60 diantaranya telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian menjadi Peraturan Menteri. Selebihnya, 22 rancangan peraturan masih dibahas dan dikaji dengan unit pemrakarsa. Jumlah tersebut menjadikan tidak terpenuhinya target fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan industri sebesar 73,13%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut: (1)

Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang sudah diperiksa dan diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi dan kemudian


25

disampaikan kembali kepada unit kerja (Pemrakarsa) agar disesuaikan dengan saran atau koreksian namun oleh Pemrakarsa tidak disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Organisasi; (2)

Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang substansinya masih menunggu pengesahan dokumen dari instansi lain;

(3)

Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang substansi yang masih memerlukan pendalaman sehingga belum bisa diselesaikan pada Tahun 2016;

(4)

Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang masih menunggu pembahasan kembali dengan unit pemrakarsa, menyangkut beberapa isu yang harus diselesaikan dengan stakeholder terkait Sebagai perbandingan, pada Tahun 2015, Biro Hukum dan Organisasi telah

melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan capaian 93%, yaitu penetapan 88 Peraturan Menteri oleh Menteri Perindustrian dari 94 Rancangan Peraturan Menteri di bidang industri yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi. Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum, diukur dengan menghitung jumlah permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang dapat dilayani dengan baik. Untuk indikator ini, seluruh permohonan pendampingan hukum telah ditindaklanjuti, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) pendampingan hukum. Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani meliputi: (1)

Perkara hukum dengan objek gugatan berupa tanah milik Kementerian Perindustrian, Sertifikat Hak Pakai No. 10/Grogol Utara Tahun 1971 seluas 12.957 M2. Perkara saat ini dalam tahap kasasi, Kementerian Perindustrian mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

(2)

Perkara hukum nomor 39/Pdt.G/2013/PN.GS dengan objek perkara berupa tanah dan bangunan atas nama PT. Barata (Persero) dengan luas 219.260 M2 berikut Sertipikat HGB hasil pemecahan (splitsing) tanggal 19 Nopember 1988. Status perkara saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung;

(3)

Perkara hukum nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum karena pemecahan sertifikat dan girik yang tidak sesuai permintaan serta penerbitan sertifikat secara melawan hukum. Perkara dimenangkan Kementerian Perindustrian pada tingkat pertama dan penggugat tidak mengajukan banding;


26

(4)

Perkara hukum nomor 126/Pdt.G/2015/PN.Bdg dengan pokok gugatan kepada Kementerian Perindustrian dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum karena telah membuat pagar yang masuk ke dalam tanah milik penggugat. Perkara dimenangkan Kementerian Perindustrian pada tingkat pertama dan penggugat mengajukan banding;

(5)

Perkara hukum nomor 205/PDT/2016/PT.BDG dengan pokok gugatan kepada Kementerian Perindustrian dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum karena telah membuat pagar yang masuk ke dalam tanah milik penggugat. Perkara dimenangkan Kementerian Perindustrian pada tingkat banding;

(6)

Perkara hukum nomor 462/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dengan pokok gugatan Tanah yang dikuasai Kementerian Perindustrian dalam rangka pelaksanaan Proyek Kaca Jendela yang beralamat di Rawajati seluas 10 Ha. Perkara dimenangkan Kementerian Perindustrian pada tingkat pertama dan penggugat tidak mengajukan banding;

(7)

Perkara nomor 16P/HUM/2016 berupa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Road Map) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020. Mahkamah Agung memberikan putusan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dan memerintahkan kepada Menteri Perindustrian RI untuk mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 63/MIND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Road Map) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020;

(8)

Pendampingan pada PTKI Medan dalam rangka pengumpulan data dan pengumpulan bukti keterangan;

(9)

Pendampingan pada Pusat Standardisasi (Pustand) BPPI dalam rangka pengumpulan data dan pengumpulan bukti keterangan; dan

(10) Pendampingan pada Politeknik AKA Bogor dalam rangka pengumpulan data dan pengumpulan bukti keterangan. e.

Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan Indikator Kinerja utama sasaran ini adalah tingkat kepuasan stakeholders

terhadap pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan, yang diukur melalui survei terhadap pegawai pada seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Perindustrian, yang meliputi unit Eselon I dan II. Indikator-indikator yang diukur


27

dalam survey tersebut terutama pada hal yang berkaitan dengan pelayanan adminitrasi Kementerian dan kerumahtanggaan yang meliputi: 1.

Layanan Persuratan dan Kearsipan Kementerian;

2.

Layanan Pengelolaan Ruang Rapat Kementerian;

3.

Layanan Pengelolaan Area Parkir;

4.

Layanan Pengelolaan Utilitas Perkantoran, yang terdiri atas sistem tata udara, sistem transportasi dalam gedung, sistem kelistrikan, sistem pencegah kebakaran, sistem distribusi air bersih dan air kotor, sistem pengolah limbah, serta sistem komunikasi dan tata suara dalam gedung.

5.

Layanan Kesehatan dan Kebugaran Pegawai; dan

6.

Layanan Keamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor. Tabel 3. 5. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan 2014 Sasaran Strategis

2016

IKU

Satuan T

Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan

2015

Tingkat kepuasan stakeholders

R

C

T

R

C

T

R

C

83

80

96,36

Persen

Belum dipergunakan sebagai indikator

Setelah dilaksanakan pengukuran terhadap indikator-indikator seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperoleh hasil ”tingkat kepuasan stakeholders” dengan nilai 80% atau dengan capaian 96,39%. Hasil pengukuran tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83%. Hal-hal yang berpengaruh terhadap capaian tersebut diantaranya adalah jumlah SDM pengelola arsip terbatas yang mempengaruhi pelayanan kearsipan di mana lingkupnya pada tingkat kementerian, kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik pengadaan maupun pemeliharaan terbatas, sehingga ekspektasi stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal. f.

Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan meningkatnya kompetensi

SDM Industri memiliki indikator kinerja jumlah SDM industri yang bersertifikasi kompetensi dengan target 15.200 orang. Capaian target ini merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah asesor kompetensi, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

28

industri yang kompeten, jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1), jumlah wirausaha baru bidang industri, serta SDM aparatur yang kompeten. Realisasi target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 15.860 orang atau melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 indikator kinerja utama ini belum dipergunakan sebagai indikator. Tabel 3. 6. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi SDM Industri

g.

IKU

T

Jumlah SDM industri yang bersertifikasi kompetensi

2015

R

C

T

2016

R

C


T

R

C

15.200 15.860 107%

Satuan orang

Tersedianya Lembaga Pendidikan Industri dan Pelatihan SDM Industri Sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan tersedianya lembaga

pendidikan dan pelatihan SDM industri memiliki indikator kinerja utama jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi dengan target 19 unit. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 indikator kinerja utama ini belum dipergunakan sebagai indikator. Tabel 3. 7. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Lembaga Pendidikan Industri dan Pelatihan SDM Industri Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya Lembaga Pendidikan Industri dan Pelatihan SDM Industri

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

2014 T

R

2015 C

T

2016

R

C


n/a

4

-

4

4

100

T

R

C

19

19

100%

Tidak dipergunakan sebagai indikator

Satuan unit

Satuan kerja

Indikator kinerja utama jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi merupakan indikator yang mengukur jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri di lingkungan Seketariat Jenderal yang telah penerapkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

29

SKKNI, kurikulum sebesar 60% praktek dan 40% teori, dan setiap lulusan mendapatkan sertifikat kompetensi. Pendidikan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pendidikan atau pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Sertifikasi kompetensi diselenggarakan melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi untuk memastikan kualitas tenaga kerja industri. Pada tahun 2016 terdapat 19 unit kerja yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Unit kerja tersebut antara lain Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATI Padang, Politeknik ATK Yogyakarta, Politeknik STTT Bandung, SMK-SMAK Bogor, SMKSMAK Makassar, SMK-SMAK Padang, SMK-SMTI Banda Aceh, SMK-SMTI Bandar Lampung, SMK-SMTI Makassar, SMK-SMTI Padang, SMK-SMTI Pontianak, SMKSMTI Yogyakarta, BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Padang. h.

Tersedianya Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendorong kelancaran arus informasi

lintas regional dan lintas sektoral, melalui layanan informasi publik dalam rangka menunjang implementasi program-program utama Kementerian Perindustrian maupun upaya-upaya koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif baik intersektoral maupun interregional serta menunjang proses monitoring, perencanaan dan pengendalian terhadap pembangunan nasional khususnya di bidang industri. Pelayanan data dan informasi bertujuan memberikan layanan informasi yang bermutu kepada Publik (baik internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian, seperti: Dunia Usaha, Masyarakat luas, institusi pendidikan, instansi terkait dan lembaga/institusi lainnya yang membutuhkan) dengan terus-menerus meningkatkan aksesibilitas publik terhadap informasi Industri melalui jangkauan sistem jaringan informasi dan komunikasi yang seefektif mungkin serta menyediakan dukungan data/informasi yang akurat, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran bagi perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016, terdapat tiga indikator kinerja utama yang akan dicapai pada sasaran strategis ini yaitu sebagai berikut: LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

30

1)

Tersedianya modul pada sistem informasi industri Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

Perindustrian untuk membangun dan

2014

mengamanatkan

Kementerian

mengembangkan Sistem Informasi Industri

Nasional yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan informasi industri; mempercepat pengumpulan dan diseminasi data; dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam mendukung pembangunan Industri Nasional. Salah satu komponen yang harus disiapkan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional tersebut adalah pembuatan modul-modul aplikasi SIINas. Modul aplikasi SIINas adalah perangkat lunak penyusun Sistem Informasi Industri Nasional yang mempunyai peran dan olah fungsi tertentu. Target indikator kinerja utama ini pada Tahun 2016 adalah tersedianya satu modul pada Sistem Informasi Industri Nasional, yaitu modul aplikasi informasi peluang pasar. Pada pelaksanaannya, selama tahun 2016 telah diselesaikan pengembangan 6 (enam) buah modul aplikasi yaitu: 1) Modul Perkembangan Industri dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota; 2) Modul Aplikasi Informasi Peluang Pasar; 3) Application Program Interface (API) dalam rangka interkoneksi dengan BKPM; 4) Application Program Interface (API) dalam rangka interkoneksi dengan BIG; 5) Modul e-Reporting; dan 6) Modul Data Produksi. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 600 persen. Besarnya capaian ini dikarenakan pengembangan modul aplikasi tersebut beberapa diantaranya telah dimulai sejak tahun 2015 melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Modul-modul aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2016 tersebut di atas merupakan pengembangan dari modul induk yang telah disusun pada tahun 2015, dan melihat target pada tahun 2015 berupa tersedianya satu modul pada sistem informasi industri maka capaian IKU ini pada tahun tersebut adalah sebesar 100 persen. Apabila capaian pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 maka terlihat capaian pada tahun 2016 meningkat 600 persen. Adapun adanya penetapan target yang hanya berupa satu buah modul pada setiap tahun dikarenakan pertimbangan awal bahwa dalam menyusun modul untuk SIINas ini perlu adanya koordinasi maupun interkoneksi aplikasi dengan unit internal Kemenperin, Kementerian/Lembaga lain, maupun pemerintah daerah yang nantinya terlibat dalam penggunaan SIINas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

31

2)

Tersedianya data pada sistem informasi industri Sasaran ini merupakan rangkaian proses dan kegiatan untuk menyediakan data

yang akurat dan up-to-date. Ketersediaan data yang detail, akurat dan up-to-date sangat dibutuhkan dalam merumuskan suatu kebijakan. Semakin detil data dan informasi yang dimiliki semakin cepat antisipasi perubahan maupun pengambilan kebijakan yang dapat dilakukan, semakin up-to-date informasi semakin tajam kebijakan yang dapat dirumuskan, dan semakin akurat data semakin besar probabilitas pencapaian sasaran organisasi. Realisasi indikator ini pada tahun 2016 adalah tersedianya 6 database, yaitu (1) Data Industri, (2) Data Kawasan, (3) Data Perkembangan Pasar, (4) Data Peluang Pasar, (5) Data Perkembangan Teknologi, dan (6) Data Ekspor Impor, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen. Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yang hanya sebesar 33,3 persen terhadap target yang sama, yaitu dengan realisasi tersedianya 2 database berupa Data Industri dan Data Ekspor Impor. Tidak tercapainya target indikator ini pada tahun 2015 dikarenakan pada tahun tersebut Kementerian Perindustrian masih melanjutkan pemutakhiran data yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga database yang ada belum mengacu pada jenis data yang harus tersedia dalam Sistem Informasi Industri Nasional. 3)

Tersedianya informasi pada sistem informasi industri Komponen

lain

yang

perlu

dipersiapkan

dalam

pembangunan

dan

pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional adalah informasi di bidang industri. Target indikator kinerja utama ini yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal pada tahun 2016 adalah tersedianya enam jenis informasi yaitu: (1) Informasi perkembangan industri, (2) Informasi perkembangan dan peluang pasar, (3) Informasi perkembangan teknologi industri, (4) Informasi Perkembangan investasi Industri, (5) Informasi Perwilayahan Industri, (6) Informasi Sarana dan prasarana Industri. Target tersebut diambil dari penetapan awal target renstra Tahun 2015-2019 (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019) dimana sebenarnya target ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019. Adapun untuk tahun anggaran 2016 Pusdatin hanya dapat anggaran untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait analisis dan penyajian informasi yaitu: (1) Informasi Perkembangan Industri, LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

32

(2) Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Informasi Perkembangan Investasi Industri. Pada tahun 2015 target indikator ini adalah 8 (delapan) jenis informasi dengan rincian yang sama seperti di atas. Kedelapan jenis informasi tersebut merupakan jenis informasi yang harus tersedia pada pada Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun 2019. Selama tahun 2015 Kementerian Perindustrian telah melakukan pengolahan dan analisis terhadap data-data yang dimiliki, namun yang termasuk dalam pengelompokan delapan jenis informasi tersebut hanya ada dua, yaitu Informasi Perkembangan Industri dan Informasi Perkembangan Investasi Industri, sehingga

capaiannya

adalah

sebesar

25

persen.

Dengan

demikian,

bila

dibandingkan capaian pada tahun 2016 dengan capaian pada tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 50 persen dengan adanya tambahan realisasi satu jenis informasi. Tabel 3. 8. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

2014 T

R

2015 C

T

R

2016 C

R

C

Tersedianya modul pada sistem informasi industri

1

6

600%

Tersedianya data pada sistem informasi industri

6

6

100 Basis data

6

3

50

Modul



i.

Satuan

T

Jenis

Meningkatnya Kualitas Layanan dan Informasi Publik Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik

mempunyai dua indikator kinerja utama, yaitu (1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin dan (2) Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin. 1)

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

publik

Kemenperin Indeks

Kepuasan

Masyarakat

merupakan

suatu

ukuran

kualitas

pelayanan publik yang diberikan. Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kementerian LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

33

Perindustrian. Hasil pengukuran IKM pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian Tahun 2016 mempunyai kategori “baik”, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,20. Survei

Indeks

kepuasan

Masyarakat

(IKM)

dilakukan

dengan

menggunakan 9 (sembilan) ruang lingkup berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

mengenai

Pedoman

Penyelenggaraan

Survei

Pelayanan

Publik.

Kepuasan Ruang

Masyarakat lingkup

Terhadap

tersebut

telah

dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai dengan karakteristik pelayanan Pusat Kementerian Perindustrian: a)

Kemudahan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

b)

Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan

untuk

mendapatkan

pelayanan

sesuai

dengan

jenis

pelayanannya; c)

Keberadaan petugas pelayanan, yaitu ada atau tidaknya petugas di lokasi pelayanan yang tersedia pada masing-masing tahapan pelayanan pada saat jam pelayanan berlangsung;

d)

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu rasa tanggung jawab dan kejelasan wewenang petugas dalam menjalankan pekerjaannya;

e)

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

f)

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

g)

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

h)

Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;


34

i)

Keramahan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah serta saling menghargai dan menghormati;

j)

Kesesuaian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

k)

Kesesuaian jam buka dan jam tutup pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

l)

Kenyamanan pelayanan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

m)

Maklumat Pelayanan adalah dipenuhinya pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

n)

Sarana

pengaduan/keluhan

adalah

ketersediaan

fasilitas

dimana

penerima layanan menyampaikan opini terkait proses pelayanan maupun kinerja petugas pelayanan. o)

Ketanggapan petugas pelayanan adalah respon petugas pelayanan terhadap keluhan masyarakat terhadap kinerja Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian. Kemudian terdapat juga penilaian terhadap kesesuaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan; Selain variabel-variabel diatas, terdapat pertanyaan terbuka yaitu

mengenai: a)

Media dalam memperoleh informasi pelayanan;

b)

Kejelasan informasi pelayanan;

c)

Sistem pemantauan pada website;

d)

Keluhan/pengaduan pelanggan;

e)

Media pengaduan; dan

f)

Isi pengaduan. Pengumpulan data untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini

dilakukan secara elektronik, wawancara tatap muka, dan melalui kontak saran. Pada tahun 2015, rincian responden yang berasal dari surat elektronik mencapai 237 responden, wawancara tatap muka sebanyak 26 responden dan melalui kotak saran sebanyak 18 responden, sehingga total responden untuk LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

35

tahun 2015 mencapai 281 responden. Sedangkan jumlah responden untuk survei indeks kepuasan masyarakat pada tahn 2016 adalah sebanyak 360 responden, yang merupakan pengguna layanan Kementerian Perindustrian. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2016 mengalami penurunan dari 3,21 pada tahun 2015 menjadi 3,2 pada tahun 2016. Ini disebabkan adanya kelemahan

dalam

pemberian

layanan

publik

terkait

variabel

sarana

pengaduan/saran. Sarana pengaduan/saran yang dimaksud oleh responden lebih mengacu pada sarana pengaduan/saran kepada tim teknis/direktorat teknis. Selain itu juga pada variabel sarana prasarana unit pelayanan publik seperti kondisi dan kebersihan toilet yang masih perlu diperbaiki. Sedangkan untuk pelayanan yang diberikan oleh UPT di daerah (Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri), kepuasan pelanggan diukur

secara

kuantitatif

dengan

menyebarkan

kuesioner

yang

berisi

pertanyaan yang dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah mendapatkan jasa layanan teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan RBPI. Pada tahun 2016, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan, rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,5. Realisasi tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,8. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada, terutama keterbatasan SDM dan kemampuan peralatan. Hal ini menyebabkan adanya komplain dari pelanggan karena delivery time yang melebihi standar pelayanan maksimum (SPM), dan keluhan-keluhan lainnya. Selain itu, belum semua balai memiliki sistem informasi yang dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang status layanan yang sedang dikerjakan. 2)

Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kementerian Perindustrian Pengukuran persentase pemberitaan negatif dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap pemberitaan oleh media massa terkait sektor industri. Tahun 2016, jumlah media online yang

di monitoring sebanyak 57 media,

untuk majalah dan media cetak nasional sebanyak 23 media, media cetak LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

36

lokal sebanyak 20 media, dan televisi sebanyak 10 media. Setelah dilakukan monitoring selama Tahun 2016, pemberitaan terkait sektor industri sebanyak 28.836 berita/artikel, dengan rincian sebagai berikut: 

Pemberitaan dengan tone positif sebanyak 12.836 berita/artikel;



Pemberitaan dengan tone netralsebanyak 16.544 berita/artikel;



Pemberitaan dengan tone negatif sebanyak 21 berita/artikel. Berdasarkan data tersebut, persentase pemberitaan negatif Kementerian

Perindustrian sebesar 0,1%, jauh berada di bawah target sebesar 9%. Tabel 3. 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan dan Informasi Publik 2014

Sasaran Strategis

IKU

Meningkatnya Kualitas Layanan dan Informasi Publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin

j.

2015

2016 Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C

4

3,10

77,5

4

3,21

80,25

3,2

3,2

100

Indeks Kepuasan Pelanggan (1 – 4)

9

0,1

9.000

Persen


Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian Sasaran ini diwujudkan dengan melaksanakan pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan gedung pusat Kementerian Perindustrian terhadap stakeholder Biro Umum yaitu pegawai Kementerian Perindustrian. IKU ”Tingkat kepuasan stakeholder pusat dan daerah” dengan target sebesar 81%. Pengukuran dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja yang berada di lingkungan gedung kantor pusat. Dari kuesioner yang disebarkan ke 9 unit Eselon I dan Unit Eselon II Pusat diperoleh hasil pengukuran dengan tingkat kepuasan dengan realisasi 76%. Artinya, capaian IKU adalah sebesar 93,82% atau tidak mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut karena kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik pengadaan maupun pemeliharaan terbatas, sehingga ekspektasi stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal. Sebagai contoh rencana untuk mengalokasikan kegiatan dalam membantu pembangunan, perbaikan, pemeliharaan gedung/bangunan pada LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

37

satker daerah tidak terpenuhi karena adanya kebijakan pembatasan pembangunan maupun kebijakan efisiensi anggaran. Tabel 3. 10. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2014 Sasaran Strategis

IKU

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung

2.

T

R

2015 C

T

R

2016 C


82

84,07 102,52

83

84,96 101,78

T

R

C

81

76

93,82

Tidak dipergunakan sebagai indikator

Satuan Persen

Persen

Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016, terdapat 11

(sebelas) sasaran strategis perspektif Proses Bisnis Internal yang akan dicapai. Berikut adalah analisis capaian setiap sasaran strategis Sekretariat Jenderal. a.

Terlaksananya Perencanaan/Program Penganggaran dan Pengendalian yang Berkualitas Sasaran strategis ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri maka perlu dilakukan dilakukan berbagai upaya untuk

mencapainya,

antara

lain

menyusun

program

dan

kegiatan

serta

melaksanakan finalisasi dan penelitian program dan kegiatan. Bila perencanaan kegiatan dilakukan dengan optimal maka pemblokiran anggaran dapat berkurang. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Sasaran strategis terlaksananya perencanaan/program penganggaran dan pengendalian yang berkualitas diukur berdasarkan persentase anggaran Kementerian Perindustrian dibintangi dalam catatan halaman IV DIPA karena kesalahan dalam perencanaan, dengan target kurang dari 15% anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA. Realisasi IKU tersebut sebesar 11,5%. Pencapaian target ini dilakukan melalui penyempurnaan sistem penganggaran. Proses ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki serta menyusun perencanaan program dan kegiatan. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

38

Penyempurnaan sistem perencanaan ini mencakup kegiatan perencanaan program sektoral dan regional melalui peningkatan kualitas koordinasi dan penguatan jejaring kinerja antar stakeholder yang terkait yaitu dengan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian sendiri, dengan Kementerian/lembaga terkait, dengan Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta atau industri, sehingga berdampak pada kesesuaian perencanaan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh sektor industri. Peningkatan kualitas koordinasi dan jejaring ini dilaksanakan melalui rapat kerja serta rapat koordinasi dalam penyusunan rencana pogram/kegiatan maupun dalam perencanaan penganggarannya. Tabel 3. 11. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian 2014 Sasaran Strategis

2016 Satuan

T Meningkatnya kualitas perencanaan/program, penganggaran dan pengendalian

2015

IKU Persentase Anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA

R

C

T

R

C

T

R

C

15

11.5

130%

Persen


Selain itu, dalam meningkatkan kualitas perencanaan, Biro Perencanaan juga melaksanakan kegiatan penilaian program yang dimaksudkan untuk meneliti dan menelaah apakah program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sudah sesuai dengan perencanaan strategis atau perencanaan jangka menengah/panjang yang telah ditetapkan. Dengan penilaian ini akan mampu mendeteksi kegiatan yang tidak sesuai dari awal. Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. b.

Terlaksananya Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi Indikator kinerja utama nilai SAKIP Sekretariat Jenderal merupakan indikator

yang mengukur tingkat kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target indikator ini pada Tahun 2016 adalah predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, yaitu predikat A. Evaluasi terhadap implkementasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: 

Mengidentifikasi

berbagai

kekurangan

dalam

penerapan

sistem

akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP). LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

39



Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.



Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.



Menilai akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;



Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output;



Menilai

efektivitas

pencapaian

hasil

(outcome)

terhadap

rencana

pelaksanaan program; 

Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders;



Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

Tabel 3. 12. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Terlaksananya Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi Sasaran Strategis

Terlaksananya Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi

IKU


2014 T

75

R

2015 C

73,11 97,48

T

80

R

C

66,83 83,54

T

75 (A)

R

C

79,98 107% (A)

Satuan

Nilai

Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP Tahun 2015 seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim auditor Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016. Nilai yang diperoleh oleh Sekretariat Jenderal untuk implementasi SAKIP tersebut adalah sebesar 79,98 dari nilai absolut 100 dengan predikat A. Nilai ini menggambarkan bahwa implementasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal sudah baik, dan hanya perlu sedikit perbaikan. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015, yang berkisar dinilai 73,11 dan 66,83. Dibandingkan dengan capaian kinerja unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 Sekretariat Jenderal memperoleh peringkat ke 2 (dua) dari 9 (sembilan) unit Eselon I yang dievaluasi, atau dibawah unit kerja Eselon I BPPI (nilai 82,71). Beberapa aspek yang dapat ditingkatkan kualitasnya antara lain adalah aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

40

Pembandingan capaian kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut. Tabel 3. 13. Rekapitulasi Evaluasi Penilaian SAKIP 2015 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.

Unit Kerja

BPPI Setjen Ditjen IKTA Itjen Ditjen IA Ditjen IKM Ditjen PPI Ditjen ILMATE Ditjen KPAII

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

32,80 31,42 30,00 27,96 24,79 23,92 27,21 25,44 25,88

18,01 18,04 17,65 16,01 16,52 16,97 15,35 15,31 15,09

Pelaporan Kinerja

13,00 12,91 12,98 12,79 13,14 12,43 12,29 12,95 11,14

Evaluasi Kinerja

4,53 4,28 4,13 4,55 4,78 4,00 3,05 4,65 2,83

Pencapaian Sasaran Kinerja

14,38 13,33 14,38 16,04 13,54 12,71 11,67 11,04 12,08

Total

Kategori

82,71 79,98 79,13 77,35 72,77 70,03 69,55 69,39 67,02

A A A A B B B B B

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Sasaran Strategis tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan

pegawai, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu: (1) Persentase pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (2) Persentase jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya. Capaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Persentase pegawai yang sesuai dengan Analis Beban Kerja Analis Beban Kerja menjadi dasar dari pembuatan Peta Jabatan di suatu institusi. Untuk itu dilakukan penataan SDM di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Analis Beban Kerja, guna menciptakan organisasi yang sehat dan berkinerja sesuai dengan Analis Beban Kerja dan Peta Jabatan. Untuk tahun 2016 Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang sesuai dengan analisis beban kerja adalah 55,28% (perhitungannya pegawai saat ini sebanyak 5.278 pegawai dibagi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja sebanyak 9.543 pegawai) yang berarti kurang dari target pencapaian sebesar 80%. Untuk tahun sebelumnya, persentase pegawai Kementerian Perindustrian yang sesuai dengan analisis beban kerja adalah 90,5%, lebih besar dari target pencapaian sebesar 75%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh tidak adanya Rekrutmen CPNS dalam rentang waktu 2015-2016 sementara pegawai yang pensiun semakin bertambah setiap bulannya sehingga kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tidak terpenuhi.


41

2)

Persentase jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya Penghitungan IKU ini didasarkan atas terpenuhinya kriteria-kriteria seorang pejabat dalam menduduki suatu jabatan yang dinilai melalui penilaian kompetensi (assessment) SDM aparatur di Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian. Standar Kompetensi SDM Aparatur ini meliputi Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis. Tabel 3. 14. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 2014 Sasaran Strategis

2016 Satuan

T Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

2015

IKU R

Persentase pegawai yang sesuai dengan Analis Beban Kerja Persentase jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya

n/a

C

T

R

C

T

R

C

75

90,5

121

80

55,28

69

Persen

80

61,75

77

Persen

Belum menjadi IKU

Persentase jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebanyak 3.259 pegawai dari jumlah pegawai total yang sebanyak 5.278 pegawai sehingga presentasenya sebesar 61,75 persen dari target yang direncanakan sebesar 80%. Sedangkan pada tahun 2015 belum menjadi IKU karena masih menyelesaikan Standar Kompetensi Manajerial (yang merupakan IKU tahun 2015). Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemotongan anggaran 2016 sehingga terdapat assessment pegawai yang tidak terlaksana. d.

Tersusunnya dan Tersajikannya Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan Capaian Tertinggi Sasaran strategis ini diukur berdasarkan tersusunnya kebijakan internal

mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pada tahun 2016, target sasaran strategis ini adalah tersusunnya 3 (tiga) kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dengan realisasi sebanyak 5 (lima) peraturan/pedoman, yaitu: 1.

Pedoman Administrasi Pertanggungjawaban Anggaran


42

2.

Pedoman Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian

3.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN.

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

5.

Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola DIPA Tahun 2017.

Tabel 3. 15. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tersusunnya dan Tersajikannya Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan Capaian Tertinggi Sasaran Strategis

IKU

Tersusunnya dan Tersajikannya Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan Capaian Tertinggi

Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

e.

2014 T

R

2015 C

T

R

Belum dipergunakan sebagai

2016 C

T

R

C

3

5

167%

Satuan Pedoman

indikator

Terlaksananya Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri Tingkat capaian sasaran strategis ini diukur berdasarkan jumlah evaluasi

terhadap produk hukum bidang industri, dengan target sebayak 5 (lima) produk hukum. Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi melakukan 4 (empat) evaluasi produk hukum bidang industri yaitu evaluasi terkait perizinan bidang industri, evaluasi kebijakan P3DN, evaluasi kebijakan lintas sektoral, dan evaluasi standardisasi dan kawasan industri. Terdapat perbedaan jumlah target evaluasi produk hukum bidang industri pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016. Pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019, ditargetkan 5 laporan evaluasi produk hukum bidang industri. Namun pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 hanya ditargetkan 3 laporan evaluasi produk hukum bidang industri. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang diberikan pada Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan dengan tahun LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

43

2015. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015 dilakukan 3 evaluasi produk hukum bidang industri, yaitu evaluasi perizinan bidang industri, evaluasi peraturan tentang SNI Produk Industri, dan evaluasi kebijakan P3DN. Tabel 3. 16. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Terlaksanya Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri 2014 Sasaran Strategis

f.

2016

IKU

Satuan T

Terlaksanya Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri

2015

Evaluasi produk hukum bidang industri

R

n/a

C

T

3

R

3

C

100%

T

5

R

4

C

80% Laporan

Tersedianya Infrastruktur Kompetensi Sasaran strategis ini mempunyai 3 indikator kinerja Utama, yaitu sebagai

berikut: 1)

Jumlah SKKNI di sektor industri, diukur melalui jumlah standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan mengikuti prosedur tahapan yang telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target penetapan SKKNI pada tahun 2016 adalah sebanyak 10 standar, dengan capaian sebanyak 4 SKKNI. Penetapan 4 SKKNI tersebut terdiri dari bidang Otomotif, Karoseri, Pupuk, dan Alumunium Ekstrusi, sedangkan yang tertunda sebanyak 6 SKKNI karena masih dalam proses. Proses penyusunan SKKNI sampai pada tahap prakonvensi meliputi Sub-bidang Pengelasan dan Bidang Industri Daur Ulang Plastik, sedangkan proses penyusunan SKKNI sampai pada tahap penyusunan rancangan, meliputi Bidang Industri Pestisida, Industri Pangan, Keahlian Konsultan Industri dan Industri Alat Besar. Tertundanya 6 SKKNI ini dikarenakan penghematan anggaran yang mengakibatkan rancangan SKKNI tidak sampai tahap penetapan. Sebagai gambaran, berikut adalah tahapan penyusunan SKKNI: a)

Penyusunan draft (oleh tim perumus), meliputi: (1)

Peta Fungsi Kompetensi

(2)

Uraian unit-unit kompetensi


44

b)

Verifikasi internal (oleh tim verifikasi);

c)

Pra Konvensi SKKNI;

d)

Verifikasi eksternal (oleh Kemenaker);

e)

Konvensi SKKNI;

f)

Penetapan (oleh Kemenaker). Sebagai perbandingan pada tahun 2015 menghasilkan 27 SKKNI

sedangkan tahun 2014 menghasilkan sebanyak 5 SKKNI. Pada tahun 2015 Pusdiklat Industri mendapatkan alokasi anggaran melalui APBNP untuk menambah target program prioritas dimana salah satunya adalah SKKNI sehingga realisasi di tahun 2015 jauh melebihi target yang diinginkan. 2)

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian Sertifikat Kompetensi. Sedangkan indikator Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi. Target yang ditetapkan berdasarkan indikator ini adalah sebanyak 10 LSP dan TUK, dengan realisasi sebanyak 9 unit. Tidak tercapainya target ini karena untuk mendirikan LSP dan TUK ini sendiri

membutuhkan

waktu

yang

panjang,

serta

pendiriannya

harus

mendapatkan lisensi dari BNSP. Capaian LSP dan TUK terdiri dari LSP P-1 BDI Yogyakarta, TUK BDI Yogyakarta, LSP P-1 BDI Padang, TUK BDI Padang, LSP P-1 BDI Denpasar, TUK BDI Denpasar, LSP P-1 BDI Makassar, TUK BDI Makassar, Pengembangan LSP P-1 SMAK Bogor. Sebagai informasi, aspek teknis yang harus dimiliki LSP antara lain Standar Kompetensi Kerja/Skema Sertifikasi, pedoman pelaksanaan sertifikasi, asesor (asesor kompetensi & asesor lisensi), serta Tempat Uji Kompetensi (TUK). Sebagai perbandingan pada tahun 2015 Pada tahun 2015 telah dibentuk 8 LSP terdiri dari 5 LSP Pihak Pertama dan 3 LSP Pihak Ketiga. LSP Pihak Pertama yang telah mendapatkan lisensi di tahun 2015 adalah LSP P-1 BDI Jakarta, LSP P-1 BDI Surabaya (Garmen), LSP P-1 SMK-SMTI Makassar, LSP P-1 Bandar Lampung dan LSP P-1 BDI Denpasar. Adapun LSP Pihak Ketiga yang dilisensi pada tahun 2015 adalah LSP Chemsign, LSP Minuman dan LSP


45

Inspektor Industri Manufaktur. Sedangkan pada tahun 2014 telah dibentuk 30 LSP dan TUK. Tabel 3. 17. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tersedianya Infrastruktur Kompetensi 2014 Sasaran Strategis

Tersedianya Infrastruktur Kompetensi

g.

2015

2016

IKU

Satuan T

R

C

T

R

C

T

R

C

Terbentuknya SKKNI

4

5

125%

4

27

675%

10

4

40%

Standar

Terbentuk LSP dan TUK

n/a

30

-

28

8

28%

10

9

90%

Unit

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Terdapat

11

indikator

kinerja

utama

(IKU)

dari

sasaran

strategis

terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Capaian dan analisis dari sasaran strategis tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: (1)

Jumlah asesor kompetensi Indikator ini diukur dari jumlah sertifikat assessor yang diterbitkan oleh BNSP, dengan tempat pelatihan terdapat di Pusdiklat Industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 150 orang. Realisasi indikator kinerja utama ini adalah sebesar 159 orang/asesor atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 106%. Sebagai perbandingan pada tahun 2015 realisasi jumlah asesor kompetensi adalah sebesar 209 orang, sedangkan pada tahun 2014 realisasi sebesar 120 orang.

(2)

Jumlah pembina industri yang memiliki sertifikat kompetensi (SI dan EKIN) Indikator ini diukur dari jumlah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat Sistem Industri dan diklat Ekonomi Industri yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri. Target Indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 450 orang. Indikator kinerja ini tidak tercapai seluruhnya dikarenakan terdapat penghematan anggaran. Pada tahun 2015 dan tahun 2014 indikator kinerja ini belum dipergunakan sebagai indikator.


46

(3)

Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi Indikator ini diukur melalui jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi, baik melalui sertifikasi profesi guru maupun sertifikasi profesi dosen. Sertifikasi profesi guru, diukur berdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang diterbitkan untuk guru-guru yang berada di sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Sedangkan sertifikasi profesi dosen, diukur berdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang yang diterbitkan untuk dosen-dosen di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah 80 orang, dengan capaian sebanyak 55 orang guru dan dosen yang memiliki sertifikasi atau sebesar 69%. Jumlah tersebut terdiri dari 29 orang telah memiliki sertifikasi profesi dosen dan 26 orang sertifikasi profesi guru. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan adanya penghematan anggaran yang mengakibatkan Pusdiklat Industri tidak bisa memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi guru dan dosen secara optimal. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 dan tahun 2014, target tidak ditentukan melalui jumlah melainkan melalui presentase.

(4)

Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar Sasaran strategis ini bertujuan mewujudkan SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri, diukur melalui jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dari Kementerian Perindustrian yang dikemas dalam Program Beasiswa Mandiri Pusdiklat Industri atau kerjasama dengan Institusi Pendidikan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendidikan S3 (Program Doktor), Pendidikan S2 LN Taiwan, Pendidikan S2 Mandiri, Pendidikan S2 Ekonomi Industri UI, Pendidikan S2 Double Degree SNI-ITB, Beasiswa S-1/S-2 Calon Tenaga Pengajar Kemenperin, Kerjasama Pendidikan Laos, dan Pendidikan S3 Mandiri LN Jepang. Target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah 230 orang dengan realisasi sebesar 207 orang. Setiap tahun target indikator ini mengalami peningkatan, sebagai perbandingan pada tahun 2015 target indikator kinerja ini sebesar 83 orang dengan realisasi 244 orang sedangkan pada tahun 2014


47

target indikator kinerja ini sebesar 88 orang dengan realisasi 169 orang. Adapun target tahun 2016 tidak tercapai disebabkan karena adanya penghematan anggaran yang mengakibatkan perekrutan aparatur untuk melaksanakan program rintisan gelar tahun 2016 ditunda untuk tahun 2017. (5)

Jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1) Indikator ini merupakan indikator yang mengukur jumlah tenaga kerja yang melaksanakan pelatihan yang lulus sertifikasi dan ditempatkan di industri. Dalam rangka mencapai target indikator ini dilaksanakan program Pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi yang disebut juga pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, baik melalui Pusdiklat dan Balai Diklat Industri. Program ini merupakan penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Pelatihanpelatihan tersebut dilaksanakan dalam beberapa bidang diklat antara lain: (a)

BDI Jakarta: garmen (operator, desain pakaian Jadi, quality control, supervisor);

(b)

BDI Yoyakarta: pengolahan plastik (tingkat dasar dan menengah) dan diklat sektor alas kaki (perakitan sol system, lem dan pengendalian mutu produk);

(c)

BDI Surabaya: garmen (operator dan supervisi) dan diklat elektronika;

(d)

BDI Medan: operator PKS (kelapa sawit), operator pabrik karet;

(e)

BDI Padang: diklat bidang bordir dan merancang busana;

(f)

BDI Depasar: animasi;

(g)

BDI Makassar: kakao, rumput laut dan kemasan;

(h)

Pusdiklat Industri: alas kaki, mekanik garmen; operator pabrik semen; operator pabrik semen manokwari; elektronika; galangan kapal. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 10.000 orang.

Realisasi indikator kinerja utama ini adalah sebesar 10.820 orang, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 108%. Sebagai perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar 17.832 orang dan tahun 2014 sebesar 6.000 orang. Dibandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 7.012 orang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Pusdiklat Industri mendapatkan tambahan alokasi anggaran melalui mekanisme APBNP. Dengan LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

48

adanya dukungan dana melalui APBNP maka Pusdiklat Industri mampu menambah jumlah realisasi sesuai dengan permintaan dari dunia industri akan tenaga kerja yang kompeten, sehingga capaian akhir tahun 2015 dapat melebihi target yang telah ditetapkan. (6)

Jumlah konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 60 orang. Indikator kinerja ini tidak dapat tercapai seluruhnya dikarenakan adanya penghematan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 dan tahun 2014, target tidak ditentukan melalui jumlah melainkan melalui presentase.

(7)

Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL Wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL merupakan calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa. Indikator ini diukur melalui penghitungan jumlah SDM program TPL yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian melalui Pendidikan Tinggi dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang memiliki sertifikat kompetensi dan telah siap menjadi wirausaha baru.Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 120 orang. Realisasi indikator kinerja utama ini sebesar 285 orang atau mencapai 237%. Sebagai perbandingan capaian yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah 285 orang dan tahun 2014 adalah 267 orang.

(8)

Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan Indikator ini diukur melalui jumlah wirausaha industri yang memiliki kompetensi melalui diklat kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 100 orang. Realisasi indikator kinerja utama ini sebesar 22 orang atau hanya mencapai 22% karena terdapat penghematan anggaran. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 dan tahun 2014, target tidak ditentukan melalui jumlah melainkan melalui presentase.


49

(9)

Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Indikator ini diukur melalui jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi dari sekolah industri di bawah Kementerian Perindustrian. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 1.490 orang. Realisasi target indikator kinerja ini adalah sebesar 1.412 orang atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 95%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 dikarenakan di tahun tersebut tidak mentargetkan secara spesifik untuk pendidikan kejuruan melainkan keseluruhan pendidikan vokasi. Sebagai informasi capaian jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri pada tahun 2015 sebesar 3.538 orang dan pada tahun 2014 sebesar 3.254 orang.

(10) Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Indikator ini diukur dari jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian melalui pendidikan D3 reguler di Politeknik yang berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang lulus dan kompeten. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 2.050 orang. Realisasi target indikator kinerja ini adalah sebesar 2.547 orang atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 124%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 karena pada tahun tersebut tidak ditargetkan secara spesifik untuk pendidikan tinggi melainkan keseluruhan pendidikan vokasi. (11) Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap sektor industri Indikator ini diukur melalui jumlah tenaga kerja yang lulus melalui jenjang pendidikan D1 dan D2 di Politeknik Industri yang memiliki sertifikat kompetensi kemudian langsung ditempatkan di sektor industri yang telah bekerjasama dengan Politeknik industri tersebut. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah 480 orang. Realisasi target indikator kinerja ini adalah sebesar 353 orang atau mencapai 74%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 dikarenakan di tahun tersebut tidak


50

ditargetkan secara spesifik untuk pendidikan D1 dan D2 melainkan keseluruhan pendidikan vokasi. Tabel 3. 18. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sasaran Strategis Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

2014 IKU Jumlah asesor kompetensi

2015

T

R

C

T

R

20

120

600%

20

209

2016 C

C

Satuan

T

R

1.045% 150

159

106%

Orang

Jumlah pembina industri yang memiliki sertifikat kompetensi (SI dan EKIN)


450

0

0%

Orang

Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi

Target Indikator dalam prosentase

80

55

69%

Orang

230

207

90%

Orang

1.600 17.832 1.115% 10.000 10.820 108%

Orang

Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar Jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1)

83

169

1.600 6.000

Jumlah konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi

204%

375%

88

244

227%

60

0

0%

Orang

120

285

238%

Orang

100

22

22%

Orang

Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi

1.490

1.412

95%

Orang

Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis 2.530 3.254 spesialisasi dan kompetensi

2.050

2.547

124%

Orang

480

353

74%

Orang

Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL


300

Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan

Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap sektor industri


267

89%

300

285

95%


724%

2.530

3.538

140%

51

h.

Tersedianya Modul Pada Sistem Informasi Industri Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2014

mengamanatkan

Kementerian

Perindustrian untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan informasi industri; mempercepat pengumpulan dan diseminasi data; dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam mendukung pembangunan Industri Nasional. Salah satu komponen yang harus disiapkan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional tersebut adalah pembuatan modul-modul aplikasi SIINas. Modul aplikasi SIINas adalah perangkat lunak penyusun Sistem Informasi Industri Nasional yang mempunyai peran dan olah fungsi tertentu. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2016 adalah tersedianya satu modul pada Sistem Informasi Industri Nasional, yaitu modul aplikasi informasi peluang pasar. Penetapan target satu modul untuk SIINas ini diambil dari penetapan awal target renstra tahun 2015-2019 dengan pertimbangan bahwa dalam pengembangan SIINas ini perlu dilakukan koordinasi maupun interkoneksi aplikasi dengan unit internal perindustrian, Kementerian/Lembaga lain, maupun pemerintah daerah yang nantinya terlibat dalam penggunaan SIINas sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu buah modul. Pada tahun 2016 telah selesai dikembangkan 6 buah modul aplikasi yaitu (1) Modul Perkembangan Industri dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota; (2) Modul Aplikasi Informasi Peluang Pasar; (3) Application Program Interface (API) dalam rangka interkoneksi dengan BKPM; (4) Application Program Interface (API) dalam rangka interkoneksi dengan BIG; (5) Modul e-Reporting; dan (6) Modul Data Produksi. Namun langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang tekait pengembangan aplikasi modul ini beberapa diantaranya telah dimulai sejak tahun 2015. Tabel 3. 19. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Modul Pada Sistem Informasi Industri 2014 Sasaran Strategis

2016

IKU

Satuan T

Tersedianya Modul Pada Sistem Informasi Industri

2015

Pengembangan modul pada sistem informasi industri Nasional


R

C

T

R

Belum menjadi indikator

C

T

R

C

1

6

600%

Modul

52

i.

Tersedianya Informasi Pada Sistem Informasi Industri Komponen

lain

yang

perlu

dipersiapkan

dalam

pembangunan

dan

pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional adalah informasi di bidang industri. Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah jumlah informasi yang merupakan hasil sajian dari informasi industri dan yang kedua adalah pengolahan dan analisis data. Target untuk indikator kinerja utama jumlah informasi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal pada tahun 2016 adalah delapan jenis informasi yaitu: (1) Informasi perkembangan industri, (2) Informasi perkembangan dan peluang pasar, (3) Informasi perkembangan teknologi industri, (4) Informasi Perkembangan investasi Industri, (5) Informasi Perwilayahan Industri, (6) Informasi Sarana dan prasarana Industri, (7) Informasi Sumber daya Industri, dan (8) Informasi Kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri. Target tersebut diambil dari penetapan awal target renstra tahun 2015-2019 (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019) dimana sebenarnya target ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019. Adapun untuk tahun anggaran 2016 hanya dapat dianggarkan untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait penyajian informasi yaitu: (1) Informasi Perkembangan Industri, (2) Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Informasi Perkembangan Investasi Industri. Tabel 3. 20. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Informasi Pada Sistem Informasi Industri Sasaran Strategis Tersedianya Informasi Pada Sistem Informasi Industri

IKU

2014 T

R

2015 C

T

R

2016 C

T

R

C

Satuan

Jumlah Informasi yang tersedia


8

3

37,5%

Jenis

Jumlah hasil pengolahan, analisis, dan penyajian data (berdasarkan pengelompokan industri pada bangun industri nasional)


8

3

37,5%

Jenis

Target untuk indikator kinerja utama kedua atau jumlah hasil pengolahan dan analisis data ini adalah delapan jenis analisis yaitu: (1) Analisis perkembangan industri, (2) Analisis perkembangan dan peluang pasar, (3) Analisis perkembangan teknologi industri, (4) Analisis perkembangan investasi Industri, (5) Analisis LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

53

Perwilayahan Industri, (6) Analisis sarana dan prasarana Industri, (7) Analisis Sumber daya Industri, dan (8) Analisis Kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri. Namun untuk tahun anggaran 2016 hanya dapat anggaran untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait pengolahan dan analisis data yaitu: (1) Analisis Perkembangan Industri, (2) Analisis Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Analisis Perkembangan Investasi Industri. j.

Tersedianya Data Center yang Handal Pembangunan dan pengembangan Sistem

Informasi Industri Nasional

memerlukan dukungan pengembangan perangkat keras yang andal. Perangkat keras ini terdiri atas perangkat keras di sisi server untuk keperluan penyediaan layanan pemrosesan data maupun perangkat keras di sisi client untuk proses administrasi, pengembangan, dan pengelolaan layanan SIINas. Perangkat keras, terutama di sisi server, wajib mempertimbangkan kapasitas layanan, kontinuitas, dan performansi dari layanan. Perangkat keras di sisi server terdiri atas: storage server, application server, dan server lain untuk menjaga keamanan dan reliabilitas layanan, serta untuk keperluan backup/recovery. Perangkat keras di sisi server, wajib disimpan pada ruang pusat data (Data Center) yang memenuhi standar persyaratan ISO 27001-2014 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Untuk itulah penguatan data center menjadi prioritas dengan menargetkan tersedianya sebuah data center pada tahun 2016. Target ini dapat dipenuhi dengan terlaksananya pembangunan sebuah data center baru disertai tersedianya disaster recovery center (DRC) untuk cadangan jika terjadi bencana Tabel 3. 21. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Data Center yang Handal Sasaran Strategis Tersedianya Data Center yang Handal

k.

IKU

2014 T

Tersedianya sarana dan prasara

Tersedianya

Pengolahan

R

2015 C

T

R

2016 C


dan

Pemeliharaan

T

R

C

1

1

100%

Daftar

Satuan Perangkat Infastruktur

Inventarisasi

Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Timnas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

54

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selaku sekretariat pokja mengemban tugas untuk menyusun dan menyediakan basis data produk yang sudah diverifikasi dan mendapatkan sertifikat TKDN yang nantinya menjadi salah satu syarat perusahaan untuk ikut tender proyek pemerintah. Karena itulah Pusat Data dan Informasi Kemenperin setiap tahunnya memberikan informasi perkembangan produk yang sudah mendapatkan sertifikat. Target indikator kinerja atas sasaran strategis ini pada tahun 2016 adalah satu basis data, dan telah berhasil dipenuhi seratus persen. Tabel 3. 22. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis Tersedianya Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya pengolahan dan pemeliharaan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri

Tersedianya database Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

B.

2014 T

R

2015 C

T

R


2016 C

T 1

R 1

C 100%

Satuan Database TKDN

Pencapaian Target IKU Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015 – 2019, target

jangka menengah untuk setiap IKU adalah sebagai berikut: 

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan Penganggaran. 1.

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan memiliki target 90 persen. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi IKU ini adalah 92,5 persen, lebih besar dari target IKU sampai dengan akhir tahun 2019.

2.

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal memiliki target nilai berdasarkan PerMenPAN memperoleh nilai 85. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi IKU ini adalah 79,98, dimana target IKU ini direvisi melalui rapat monitoring revisi target IKU di akhir tahun 2015 menjadi 75. Sementara sampai dengan akhir tahun 2019, target realisasi IKU ini adalah 85. Sehingga hal yang perlu dilakukan untuk pemenuhan target jangka menengah adalah melalui pembenahan 5 komponen akuntabilitas kinerja dimulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang lebih komprehensif.


55



Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Manajeman ASN 3.

Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai memiliki target nilai 85. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi IKU ini adalah 87,17. Sehingga tingkat capaian IKU ini perlu dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2019.



Sasaran Strategis: Mewujudkan Sistem tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel 4.

Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja memiliki target 95 persen. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi IKU ini adalah 55,28. Oleh karena itu, agar bisa mencapai target persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan dengan target dalam Renstra 2015 – 2019 maka kegiatan untuk pemenuhan target ini dilaksanakan pada tahun 2017 – 2019 adalah Melaksanakan Rekrutmen ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai Analisis Beban Kerja.

5.

Kualitas laporan keuangan dan BMN memiliki target nilai dengan capaian standar tertinggi. Sampai dengan akhir tahun 2016, target ini bisa direalisasikan. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019, proses pencapaian target setiap tahun ini harus terus dipertahankan.



Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pengelolaan Produk Hukum serta Penataan Organisasi 6.

Terfasilitasinya penyusunan perundang-undangan memiliki target realisasi 95 persen setiap tahunnya. Sampai dengan akhir tahun 2016, target ini bisa direalisasikan. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019, kegiatan pencapaian target tahunan ini perlu untuk terus dipertahankan.

7.

Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum memiliki target realisasi 95 persen setiap tahunnya. Sampai dengan akhir tahun 2016, target ini bisa direalisasikan. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019, kegiatan pencapaian target tahunan ini perlu untuk terus dilakukan.



Sasaran

Strategis:

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

dan

Kerumahtanggaan


56

8.

Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah dengan target 86 persen sampai akhir tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi untuk IKU ini adalah 76 persen. Sehingga untuk mencapai target tahunan sampai dengan akhir tahun 2019 adalah dengan perbaikan pelayanan terhadap stakeholders.



Sasaran Strategis: Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 9.

Jumlah SDM industri yang bersertifikat kompetensi. Target janga menengah dari indikator sasaran strategis tersebut adalah 86.300 orang SDM industri bersertifikat kompetensi. Hingga akhir tahun 2016, realisasi indikator tersebut adalah 34.456 orang atau 39,93% dari target. Dengan target tahunan sebesar 20.000 orang/tahun pada tahun 2017 – 2019, target jangka menengah indikator tersebut akan tercapai pada tahun 2019.



Sasaran Strategis: Tersedianya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri 10. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi. Dari target sebanyak 58 lembaga hingga tahun 2019, sampai dengan tahu kedua pelaksanaan kegiatan telah tercapai jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri sebanyak 33 lembaga, atau 56,90% dari target. Dengan perkiraan tambahan sebanyak 26 lembaga, target jangka menengah tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi akan tercapai pada tahun 2019.



Sasaran Strategis: Tersedianya Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Tersedianya modul pada sistem informasi industri. Target jangka menengah dari IKU tersebut adalah tersusunnya 1 (satu) buah modul pada sistem informasi industri atau 5 (lima) buah modul hingga ahun 2019. Pada tahun 2015 tersusun telah 1 (satu) buah modul, sedangkan pada tahun 2016 tersusun sebanyak 6 (enam) modul. Dengan demikian, target sebanyak 5 (lima) modul hingga tahun 2019 telah tercapai pada tahun 2016. Modul-modul aplikasi yang dikembangkan pada tahun berjalan merupakan pengembangan dari modul induk yang telah disusun pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2017 – 2019 akan terus


57

dilakukan penyusunan dan pengembangan modul pada sistem informasi industri. 12. Tersedianya data pada sistem informasi industri. Target tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen) adalah 100% pada tahun 2019. Pada tahun 2016, realisasi indikator tersebut adalah 65%. Untuk mencapai target jangka menengah

sesuai

Renstra

2015-2019,

maka

perlu

ditingkatkan

ketersediaan ragam data yang dapat diakses langsung oleh dunia industri. Untuk mencapai target sebesar 100% pada tahun 2019, tingkat tersedianya data pada sistem informasi industri ditargetkan sebesar 75% dan 85% pada tahun 2017 dan 2018. 13. Tersedianya informasi pada sistem informasi industri. Target jangka menengah indikator ini ditetapkan berdasarkan renstra Tahun 2015-2019 (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019) dimana target tersebut merupakan target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2016, dikarenakan penghematan anggaran, hanya terlaksana tiga kegiatan terkait analisis dan penyajian informasi yaitu: (1) Informasi Perkembangan Industri, (2) Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Informasi Perkembangan Investasi Industri. Sedangjan pada telah dilakukan pengolahan dan analisis terhadap datadata yang dimiliki, namun yang termasuk dalam pengelompokan delapan jenis informasi tersebut hanya ada dua, yaitu Informasi Perkembangan Industri

dan

Informasi

Perkembangan

Investasi

Industri.

Dengan

memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan penyediaan informasi pada sistem informasi industri melalui penyediaan anggaran yang mencukupi, sesuai dengan targetnya. 

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan dan informasi Publik 14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk indeks kepuasan masyarakat, target sampai dengan akhir tahun 2019 adalah 3,5. Sementara sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi IKU ini adalah 3,2, dari target 3,2. Dalam rangka mencapai target jangka


58

menengah sampai dengan akhir tahun 2019, perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut: a)

Meninjau ulang metode informasi mengenai tersedianya sarana pengaduan kepada seluruh pelanggan

b)

Mereviu kemudahan cara penggunaan sarana pengaduan dan kestabilan akses sarana pengaduan di unit ini

c)

Menyediakan media pengaduan khusus yang langsung menuju kepada tim teknis atau direktorat.

d)

Meningkatkan

jumlah

personil

dan

kesiapan

personil

yang

mendukung tercapainya target kerja. e)

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan terkait pejabat/ pihak terkait tidak berada di tempat pelayanan dalam waktu yang cukup lama

f)

Membakukan

format

khusus

pada

persyaratan

yang

tidak

mempunyai bentuk baku tertentu. g)

Melakukan analisa lama waktu per proses/tahapan penerbitan rekomendasi/pertimbangan teknis.

h)

Perbaikan sarana dan prasarana seperti kondisi ruang toilet, kebersihan toilet dan ketersediaan wifii di ruang tunggu layanan publik.

i)

Pelayanan online untuk semua jenis rekomendasi/pertimbangan teknis.

j)

Meningkatkan kualitas berkomunikasi terkait pelayanan antara petugas

pelayanan

dengan

pengguna

jasa,

seperti

dengan

disediakannya fasilitas call center, kolom tanya jawab pada website, fasilitas online chat, atau video live chat, sehingga informasi terkait status permohonan ataupun jika terjadi kendala dan keperluan penambahan dokumen, dapat lebih mudah tersampaikan, dan pelanggan

tidak

harus

datang

langsung

ke

Kementerian

Perindustrian. k)

Perlu dilakukan sosialisasi bersama dengan bea cukai maupun dengan instansi-instansi terkait untuk setiap peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian

15. Menurunnya persentase pemberitaan negatif kemenperin. Target indkator ini pada tahun 2019 adalah pemberitaan negatif Kemenperin LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

59

maksimal 6% dan telah tercapai sebelum waktu yang ditentukan, yaitu pada tahun 2016, dimana persentase pemberitaan negatif Kemenperin adalah 0,1%. Dengan melihat kesenjangan yang sangat signifikan antarea target dengan realisasi, perlu dilakukan reviu terhadap besaran target indikator kinerja ini. 

Sasaran Strategis: meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian 16. Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah. Target tingkat kepuasan stakeholders pada tahun 2019 adalah 84%, dengan capaian saat ini sebesar 76%. Untuk mecapai target sesuai yang telah ditetapkan, diperlukan kebijakan untuk mengatasi kendala pada pembatasan pembangunan maupun efisiensi anggaran.



Sasaran Strategis: Tersedianya Infrastruktur Kompetensi 17. Terbentunya SKKNI. Target jangka menengah indikator terbentuknya SKKNI adalah 50 standar pada tahun 2019, atau sebanyak 10 setandar setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah SKKNI yang telah tersusun sebanyak 31 standar, atau sebanyak 62% yang tercapai selama 2 (dua) tahun. Dengan perkiraan capaian sebanyak 10 SKKNI per tahun hingga 2019, target jangka menengah indikator ini diharapkan dapat tercapai sesuai target. 18. Terbentuknya LSP dan TUK. Pada 2 (dua) taun pertama pelaksanaan kegiatan, jumlah LSP dan TUK yang terbentuk sebanyak 17 unit, dari target sebanyak 50 lembaga pada tahun 2019. Dengan tambahan capaian target yang diperkirakan lebih dari 10 lembaga setiap tahunnya, target jangka menengah akan tercapai pada tahun 2019.



Sasaran Strategis: Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis kompetensi 19. Target jumlah asesor kompetensi adalah 750 orang. Target jumlah asesor kompetensi pada tahun 2019 adalah sebayak 750 orang asesor, atau sebanyak 150 orang setiap tahun. Pada tahun 2015 dan 2016, realisasi dari target tersebut masing-masing adalah sebanyak 2019 orang dan 159 orang, atau total sebanyak 368 orang dalam periode 2 (dua) tahun. Dengan jumlah realisasi tersebut, target tersebut diperkirakan akan tercapai sebagaimana jumlah yang ditetapkan.


60

20. Target jumlah pembina industri yang bersertifikat kompetensi sebanyak 2.350 orang. Pada tahun 2016, anggaran untuk kegiatan dalam

rangka

pencapaian

target

tersebut

mengalami

penghematan/pemotongan anggaran sehingga realisasi target angka menengah ini selama periode tahun 2015 dan 2016 baru sejumlah 336 orang dari target sebanyak 2.350 orang. Untuk mencapai target tersebut akan dilakukan penyesuaian penganggaran pada tahun 2018 dan 2019 sehingga target jangka menengah dapat tercapai. 21. Target jumlah guru dan dosen yang bersertifikat 570 orang. Hingga tahun 2016. Dikarenakan penghematan anggaran, pada tahun 2015 dan 2016, jumlah sertifikasi guru dan dosen tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 140 orang, hanya teerealisasi sebanyak 90 orang. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian anggaran pada tahun 2018 dan 2019 agar realisasi target tahunan yang mendukung capaian jangka menengah dapat tercapai. 22. Target jumlah pembina industri yang mengikuti rintisan gelar adalah 1.180 orang. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019), dengan target pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 430 orang. Realisasi jumlah pembina industri yang mengikuti rintisan gelar pada tahun 2015 dan 2016 adalah 451 orang. Dengan mempertahankan dan memperbaiki berbagai kegiatan dalam mendukung pencapaian target jangka menengah tersebut, diharpkan target sebanyak 1,180 orang akan tercapapai pada tahun 2019. Target tahunan indikator tersebut pada tahun 2017 – 2019 masing-masing adalah 250 orang. 23. Target jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (diklat 3 in 1) adalah 60.000 orang. Hingga tahun kedua pelaksanaan kegiatan, jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan berbasis kompetensi adalah sebanyak 28.652 orang, lebih besar dari target. Dalam rangka mencapai target sebanyak 60.000 orang, telah dianggarkan dana untuk pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 20.00 orang pada tahun 2017 dan 32.000 orang pada tahun 2018, sehingga target akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.


61

24. Jumlah Konsultan Industri yang memiliki sertifikat kompetensi (orang). Target jangka menengah indikator kinerja utama tersebut adalah 250 orang, tetapi dikarenakan adanya penghematan anggaran, belum terdapat realisasi dari target indikator tersebut dan telah dilakukan revisi Renstra Sekjen pada Desember 2016, dimana -

Jumlah

Konsultan

Industri yang memiliki sertifikat kompeten tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. 25. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL). Target jangka menengah indikator ini adalah 600 orang, yang akan dicapai melalui target tahunan masing-masing sebanyak 120 orang. Pada tahun 2015 dan 2016, realisasi indikator tersebut masing-masing adalah sebanyak 285 orang, atau sebanyak 570 orang hingga tahun 2016. Dengan capaian tahun 20172019 diperkirakan masing-masing sebanyak 285 orang, maka realisasi indikator tersebut akan melebihi dari target yang telah ditentukan. 26. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan. Hingga tahun 2016. Realisasi target IKU tersebut adalah sebanyak 356 orang dari target sebanyak 500 wirausaha baru pada tahun 2019. Dengan pola anggaran dan kegiatan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, target IKU tersebut akan tercapai pada tahun 2019. 27. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi. Pada tahun 2019, target jumlah tenaga kerja yang lulus pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi adalah 7.450, dengan capaian sebanyak 37% pada tahun 2016. Dengan target tahunan sebanyak 1.490 orang, maka target indikator tersebut akan tercapai pada tahun 2019. 28. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi. Target tahunan indikator kinerja ini adalah 2.050 orang lulusan. Pada tahun 2016, jumlah lulusan pendidikan vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi adalah 5.365 orang, atau lebih dari 50 persen dari target yang telah ditentukan. Dengan melihat perkembangan jumlah lulusan tersebut, target jangka menengah sebanyak 10.250 orang akan terpenuhi pada tahun 2019. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

62

29. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap di industri. Target tahunan indikator kinerja ini adalah 480 orang lulusan. Pada tahun 2016, jumlah lulusan pendidikan D1 dan D2 yang terserap industri adalah 729 orang, atau baru 30 persen dari target yang telah ditentukan. Untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditentukan diperlukan peningkatan kualitas lulusan dan kerjasama sekolah-industri agar jumlah lulusan yang terserap dapat meningkat tiap tahunnya. C.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 Pada awal Tahun 2016, untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator

kinerja sebagaimana yang ditetapkan, Sekretariat Jenderal memperoleh anggaran awal tahun 2016 sebesar Rp. 982.327.715.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dan program Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja, dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 971.034.399.000,- dan Rp. 9.165.963.000,-. Pada pelaksanaannya,

anggaran

Sekretariat

Jenderal

Tahun

2016

mengalami

penghematan dan self-blocking, yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah

Penghema

tan dan

Pemotongan Belanja

Kementerian/Lembaga Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya,

Sekretariat

Jenderal

melalui

anggaran

Biro

Perencanaan

mendapat tambahan anggaran belanja prioritas Kementerian Perindustrian tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000.000,-. Berdasarkan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian pada tanggal 27 Juni 2016, anggaran tambahan sebesar Rp. 100.000.000.000,-yang ditambahkan kepada anggaran belanja Kementerian Perindustrian dikembalikan ke negara disebabkan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan oleh karena terbatasnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 764.427.473.000,Sekretariat

Jenderal

setelah


atau sebesar 96,38% dari pagu APBN 2016 penghematan/selfblocking

sebesar

Rp. 63

793.178.401.000,-. Rincian realisasi untuk masing masing program dan unit kerja Eselon II dapat dilihat pada Tabel 3. 23. dan Tabel 3.24. Tabel 3. 23. Realisasi Per Program Sampai Dengan 31 Desember 2016 Dalam ribuan rupiah Kode

Program

019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian 019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Jumlah

Pagu

Realisasi

%

785.712.137

757.078.541

96,36%

7.466.264

7.348.932

98,43%

793.178.401

764.427.473

96,38%

Tabel 3. 24. Realisasi Per Eselon II Sampai Dengan 31 Desember 2016

(dalam ribuan) NO 1 a b c d e f g h l m

PAGU (Setelah Self Blocking )

UNIT ES I DAN II SETJEN BIRO HUKUM BIRO KEPEGAWAIAN BIRO KEUANGAN BIRO PERENCANAAN

793.178.401 8.985.314 11.491.523 129.633.433 19.868.482 49.774.216 24.079.433 520.531.684 24.563.433 2.855.102 1.395.781

BIRO UMUM PUSDATIN PUSDIKLAT BIRO HUMAS ATASE TOKYO ATASE BELGIA

REALISASI 764.427.473 8.594.991 11.239.713 128.171.211 19.186.185 48.273.327 22.899.787 498.205.685 24.027.354 2.829.505 999.715

% 96,38 95,66 97,81 98,87 96,57 96,98 95,10 95,71 97,82 99,10 71,62

Realisasi Anggaran berdasarkan OMSPAN Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember

2016 dapat dilihat pada Tabel 3.25. Sementara menurut aplikasi

laporan PP39 - form B laporan monitoring triwulan tahun anggaran 2016 Sekretariat Jenderal, realisasi anggaran yang dicapai adalah Rp. 601.661.777,- atau mencapai sebesar 69,18% dari pagu APBN 2016 untuk Sekretariat Jenderal berdasarkan aplikasi e-monitoring yang ada di aplikasi laporan PP 39 form B - laporan monitoring triwulan

tahun

anggaran

2016

Sekretariat

Jenderal

yaitu

sebesar

Rp. 878.295.844.000. Perbedaan angka realisasi dari e-monitoring berdasarkan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan dengan angka realisasi di laporan PP 39 form B laporan monitoring triwulan tahun anggaran 2016 Sekretariat Jenderal adalah LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016

64

karena pada aplikasi e-mon yang ada di aplikasi laporan PP 39 - form B laporan monitoring triwulan tahun anggaran 2016 Sekretariat Jenderal tidak memisahkan anggaran yang menjadi self-blocking sehingga menyebabkan angka realisasinya menjadi lebih kecil. Tabel 3. 25. Realisasi Keuangan Berdasarkan OMSPAN Kementerian Keuangan Sampai Dengan 31 Desember 2016 REALISASI S.D BULAN DESEMBER

PAGU AWAL KODE 1 1824

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

PAGU PEMOTONGAN PAGU SETELAH TAHAP I SELF BLOCKING 966.404.715.000 996.094.482.000 785.712.137.000 17.552.000.000

11.168.365.000

1.824.011 Layanan Peraturan Perundang-undangan

8.020.918.000

1.824.012 Layanan Informasi Dan Advokasi Hukum

% thdp self

blocking TOTAL 757.078.541.000 76,00% 96,36%

8.594.991.000

95,66

95,66

4.458.483.000

1.771.210.000

39,73

39,73

3.993.308.000

2.385.009.000

1.506.111.000

63,15

63,15

1.824.013 Layanan Organisasi Dan Tata Laksana

2.651.238.000

2.078.537.000

1.335.756.000

64,26

64,26

1.824.014 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

1.676.728.000

1.036.528.000

789.090.000

76,13

76,13


1.209.808.000

1.209.808.000

961.841.000

79,5

79,5

Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi 1.825.011 Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian Dan Ketatausahaan Pimpinan Yang Sistematis 1.825.012 Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggan Dan Perlengkapan

42.463.983.000

43.910.173.000

33.796.961.000

79,88

96,98

16.227.715.000

16.733.912.000

10.518.300.000

62,86

62,86

7.924.828.000

9.452.078.000

6.439.929.000

68,13

68,13


18.311.440.000

17.724.183.000

13.307.975.000

75,08

75,08

15.124.000.000

12.849.703.000

8.727.172.000

89,43

97,81

13.765.616.000

11.491.319.000

7.891.873.000

68,68

68,68

427.604.000

427.604.000

310.113.000

72,52

72,52

930.780.000

930.780.000

610.529.000

65,59

65,59

133.670.000.000

137.792.988.000

128.171.211.000

95,45

98,87

10.602.694.000

9.242.912.000

6.504.929.000

70,38

70,38

1.827.012 Layanan Unit Layanan Pengadaan (ulp)

3.278.220.000

787.529.000

786.601.000

99,88

99,88

1.827.013 Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

1.130.360.000

945.360.000

396.964.000

41,99

41,99

1.827.014 Fasilitasi Operasional Otorita Asahan

3.788.077.000

2.849.164.000

1.469.609.000

51,58

51,58

107.507.312.000

123.968.023.000

83.675.788.000

71,51

71,51

ATASE TOKYO

4.107.556.000

3.757.556.000

ATASE BELGIA

3.255.781.000

2.805.781.000

1825

1826

Pengembangan Sdm Industri

1.826.011 Pembinaan, Pengembangan Dan Layanan Manajemen Asn Kementerian Perindustrian 1.826.012 Layanan Operasional Biro 1.826.994 Layanan Perkantoran 1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional 1.827.011 Dokumen Keuangan Dan Bmn Kementerian Perindustrian



8.985.314.000

% thdp pagu pemotongan thp I

42.307.952.000

11.491.523.000

134.284.316.000

65

REALISASI S.D AKHIR DESEMBER % realisasi % realisasi thdp pagu thdp pagu SETELAH pemotongan SELF thp I BLOCKING TOTAL

PAGU AWAL

PAGU PEMOTONGAN PAGU SETELAH TAHAP I SELF BLOCKING 963.148.934.000 996.094.482.000 785.712.137.000 757.078.541.000

KODE 1

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

31.638.714.000

122.966.645.000

19.868.482.000

Dokumen Perencanaan/program, Penganggaran Dan Pengendalian Dokumen Laporan Pemantauan, Analisa, Dan Evaluasi Sdm Fungsional Perencana Layanan Perkantoran Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

24.556.268.000 4.483.422.000 822.130.000 1.776.894.000 33.347.000.000

117.433.376.000 3.186.003.000 594.880.000 1.752.386.000 27.199.123.000

1.829.021 Basis Data Di Bidang Industri

4.270.000.000

1.829.022 Aplikasi

2.227.300.000

1.829.023 Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi 1.829.024 Informasi Di Bidang Industri

78,88%

96,36%

19.186.185.000

16,16

96,57

24.079.433.000

11.079.348.000 2.123.774.000 127.963.000 1.089.556.000 22.899.787.000

9,43 66,66 21,51 62,18 84,19%

9,43 66,66 21,51 62,18 95,10%

3.369.177.000

817.186.000

1.477.921.169

74,27

74,27

1.865.703.000

43.200.000

872.301.905

53,64

53,64

4.647.460.000

4.285.025.000

15.650.000

2.986.204.150

72,32

72,32

3.080.000.000

2.390.875.000

591.010.000

536.403.266

35,02

35,02

573.686.000

573.686.000

4.500.000

377.151.630

68,01

68,01

1.829.026 Dukungan Operasional Organisasi

9.175.684.000

6.098.787.000

1.506.081.000

3.349.156.321

73,22

73,22


9.372.870.000

8.615.870.000

142.063.000

6.518.570.286

67,7

67,7

46.246.000.000

39.221.549.000

24.163.433.000

24.027.354.000

61,61%

99,44%

6.367.976.000

5.727.843.000

5.727.843.000

3.707.720.000 100,00%

64,73%

1.831.012 Layanan Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian

30.636.000.000

24.930.452.000

24.930.452.000

8.067.364.000 100,00%

32,36%

1.831.013 Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik

1.840.559.000

1.896.457.000

1.896.457.000

983.607.000 100,00%

51,87%

1.828.005 1.828.006 1.828.007 1.828.994 1829

1.829.025 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse)

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

1.831.011 Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian

1.831.015 Layanan Sarana Dan Prasarana Pusat Komunikasi Publik 1.831.994 Layanan Perkantoran 1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

1.830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 1.830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi

509.315.000

356.215.000

356.215.000

264.616.000 100,00%

74,29%

6.892.150.000

6.310.582.000

6.310.582.000

4.507.498.000 100,00%

71,43%

187.206.007.000 3.748.758.000

173.283.876.000 159.380.527.000 108.917.483.000 2.852.371.000

1.859.710.000 2.722.774.000

9.173.768.000

7.003.421.000

1.830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

11.714.250.000

10.410.311.000

6.047.723.000

1.830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi

25.494.288.000

19.822.921.000

10.517.503.000

1.830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

76.917.086.000

70.642.209.000

50.823.329.000

1.830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.830.994 Layanan Perkantoran

16.693.416.000

18.028.782.000

8.229.517.000

44.523.861.000

28.716.927.000

5277

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

43.464.441.000 459.157.011.000

427.702.060.000 358.592.502.000 182.602.187.000

5.277.001 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 5.277.002 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Pendidikan Vokasi 5.277.003 Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Vokasi Industri Yang Difasilitasi 5.277.004 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

27.095.514.000

22.318.896.000

11.702.541.000

66.710.808.000

53.217.384.000

23.127.624.000

14.269.661.000

10.396.453.000

4.891.371.000

9.129.722.000

8.373.132.000

3.544.922.000

5.277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi

22.075.707.000

17.980.920.000

6.620.754.000

5.277.006 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Yang Difasilitasi 5.277.994 Layanan Perkantoran

140.379.478.000

137.405.831.000

30.740.802.000

173.936.036.000

178.009.444.000

101.974.173.000

5.277.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 5.277.998 Gedung/bangunan

68,34%

97,81%

83,84%

97,81%

1.279.383.000 4.280.702.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja 1.832.011 Layanan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Satker Pusat Dan Daerah 1.832.995 Kendaraan Bermotor TOTAL


15.923.000.000

9.165.963.000

7.466.264.000

7.348.932.000

81,46%

98,43%

15.923.000.000

9.165.963.000

7.466.264.000

7.348.932.000

81,46%

98,43%

14.810.090.000

8.207.213.000

6.390.182.000

59,73

59,73

1.112.910.000

958.750.000

958.750.000

100

100

1.005.260.445.000 793.178.401.000 764.427.473.000 78,90278

96,38

979.071.934.000

0

66

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis tersebut. Namun bila dilihat dari keberhasilan pencapaian target kinerja, dari 40 (empat puluh) target realisasi kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang tidak bisa tercapai karena penghematan anggaran, ada 21 (dua puluh satu) target kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian yang bisa tercapai. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, beberapa target kinerja sasaransasaran strategis dalam perspektif stakeholder belum menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan target kinerja dalam persepektif pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap

proses

perencanaan

program

dan

penganggaran

dalam

rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. B.

Permasalahan dan Kendala

Secara teknis, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis telah dijelaskan pada BAB III, sedangkan permasalahan umum yang dihadapi Sekretariat Jenderal selama tahun 2016 antara lain: 1.

Adanya Kebijakan penghematan/selfblocking melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja

Kementerian/Lembaga

Dalam

rangka

Pelaksanaan

Anggaran

pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 menyebabkan realisasi rencana kegiatan 2016 mengalami keterlambatan, penundaan, maupun realokasi ke tahun anggaran 2017. 2.

Perubahan Nomenklatur Organisasi dan mutasi beberapa pejabat yang diikuti dengan perubahan Nomenklatur satuan kerja di Kementerian Perindustrian berdampak pada pencairan anggaran yang tidak dapat dilakukan sebelum


67

melakukan koordinasi dan

konfirmasi dengan Kementerian Keuangan.

Perubahan Nomenklatur organisasi yang tidak diikuti dengan revisi yang telah ditetapkan pada Renstra 2015 – 2019 dan Perkin 2016, pada akhirnya menyebabkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai; 3.

Terdapat perjanjian kerja unit kerja Eselon II yang belum sesuai dengan renstranya, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal.

4.

Berdasarkan

Analisis

Beban

Kerja,

kebutuhan

pegawai

Kementerian

Perindustrian adalah 9.543 pegawai, sedangkan jumlah pegawai saat ini sebanyak 5.278 pegawai sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4.265 pegawai untuk kelancaran pelaksanaaan tugas terutama di Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. C.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Berdasarkan

permasalahan

dan

kendala

tersebut,

rekomendasi

dan

tindaklanjut yang dapat diambil oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya antara lain: 1. Penyesuaian dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2015 - 2019 yang telah direvisi; 2. Peningkatan

kualitas

implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kierja

Instansi

Pemerintah (SAKIP); 3. Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran,

dengan

mempertimbangkan adanya penghematan; 4. Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang; 5. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; 6. Peningkatan SDM dan kualitasnya dalam hal pemahaman mengenai manajemen kinerja;


68

7. Penambahan pegawai Kemenperin untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah pegawai dan jumlah kebutuhan pegawai.


69

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran

: 2016

Pagu Anggaran setelah self blocking


Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Satuan

Realisasi

Realisasi s.d bulan Desember

Capaian

Keterangan Total (dalam ribuan rupiah)

Total (dalam ribuan rupiah)

% thdp pagu setelah SELF BLOCKING

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN


Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian

Meningkatnya kualitas manajemen ASN


Mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Kualitas laporan keuangan dan BMN

Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum serta penataan organisasi


90

Persentase

92,24

102%

10.998.324 10.949.931

A (75)

78

Peringkat (Nilai)

BB (73,90)

Nilai

87,34

112%

8.998.940


100%

129.636.099

73,17

77%

Capaian Nilai dari Standar Kementerian Tertinggi Keuangan 95

Persentase

99%

974.833 973.176

3.258.253.000

Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan

Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum

95

Tingkat kepuasan stakeholders

83

Persentase

Persentase

100

80

99,56% Nilai Akhir SAKIP Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 99,83% Birokrasi

8.727.172

96,98%

128.171.211

98,87%

2.073.441.000

63,64%

- 22 rancangan peraturan saat ini masih dibahas dan dikaji dengan unit pemrakarsa - Terdapat Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang sudah diperiksa dan diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi dan kemudian disampaikan kembali kepada unit kerja (Pemrakarsa) agar disesuaikan dengan saran atau koreksian namun oleh Pemrakarsa tidak disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Organisasi; - Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang substansinya masih menunggu pengesahan dokumen dari instansi lain; - Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang substansi yang masih memerlukan pendalaman sehingga belum bisa diselesaikan pada tahun 2016; - Adanya Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian yang masih menunggu pembahasan kembali dengan unit pemrakarsa, menyangkut beberapa isu yang harus diselesaikan dengan stakeholder terkait.

105%

96%

548.157.000

429.600.000

34.849.413

33.796.961

78,37% 96,98% - Jumlah SDM pengelola arsip terbatas yang mempengaruhi pelayanan kearsipan di mana lingkupnya pada tingkat kementerian; Kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik - pengadaan maupun pemeliharaan terbatas, sehingga ekspektasi stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal.



Tahun Anggaran

: 2016




Target

Satuan

Realisasi


Meningkatnya kompetensi KEPENTINGAN SDM Jumlah SDM industri yang PERSPEKTIF PEMANGKU industri bersertifikat kompetensi Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan SDM industri Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik



Capaian Total (dalam ribuan rupiah)


15.200

Orang

15.860

104%

51.961.281

50.823.329

97,81%

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi Tersedianya modul pada sistem informasi industri

19

Unit

19

100%

11.197.517

10.952.291

97,81%

1

Modul

6

600%

Tersedianya data pada sistem informasi industri

6

Basisdata

6

100%


6

Jenis

3

50%

24.079.692

22.899.787

95,10%

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin

3,2

(Indeks Kepuasan Masyarakat skala 1-4)

3,2

100%

24.162.665

24.027.354

99,44%

Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin

9

Persentase

0,1

9000%


81

Persentase

76

94%

7.466.151

7.348.932

11.935.370

99,07%

644.450

97,79%

98,43% - Kegiatan-kegiatan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik pengadaan maupun pemeliharaan terbatas, sehingga ekspektasi stakeholders atas sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi secara optimal. Alokasi anggaran pembangunan, perbaikan, pemeliharaan gedung/bangunan - pada satker daerah tidak terpenuhi karena adanya kebijakan pembatasan pembangunan maupun kebijakan efisiensi anggaran.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Terlaksananya perencanaan/program, penganggaran, dan pengendalian yang berkualitas

Persentase anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA

15

Persentase

11,5

130%

12.047.411

Terlaksananya pemantauan, analisa, dan evaluasi


A

Dokumen

A

100%

659.014

Untuk tahun 2016 hanya dapat dianggarkan untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait analisis dan penyajian informasi yaitu: (1) Informasi Perkembangan Industri, (2) Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Informasi Perkembangan Investasi Industri.



Tahun Anggaran

: 2016 Realisasi s.d bulan Desember




Target

Satuan

Realisasi

Capaian



Tersedianya Persentase jumlah pegawai yang PERSPEKTIFdokumen PEMANGKU KEPENTINGAN perencanaan dan sesuai dengan Analisis Beban pengembangan pegawai Kerja

80

Persentase

55,28


69%

8.922.576

8.727.172

97,81%

- Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh tidak adanya Rekrutmen CPNS dalam rentang waktu 2015-2016 sementara pegawai yang pensiun semakin bertambah setiap bulannya sehingga kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tidak terpenuhi.

Persentase Pegawai yang telah dinilai kompetensinya Tersusunnya dan tersajikannya Tersedianya kebijakan internal laporan keuangan dan BMN mengenai pelaksanaan dan yang sesuai SAP dengan pertanggungjawaban anggaran capaian tertinggi

80

Persentase

61,75

77%

3

Pedoman

5

167%

129.636.099

Terlaksananya layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri Tersedianya infrastruktur kompetensi

Evaluasi produk hukum bidang industri

5

Laporan

4

80%

8.984.937

8.594.991

Terbentuknya SKKNI

10

4

40%

3.817.071

3.664.388

Terbentuknya LSP dan TUK

10

Standar (SKKNI) Unit

9

90%

3.418.373

3.144.903

Jumlah asesor kompetensi Jumlah pembina industri yang memiliki sertifikan kompetensi (SI dan EKIN) Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi

150 450

Orang Orang

159 0

106% 0%

2.906.487

80

Orang

55

69%

19.682.806

16.927.213

86% - penghematan anggaran yang mengakibatkan Pusdiklat Industri tidak bisa memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi guru dan dosen secara optimal.

Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar Jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1)

230

Orang

207

90%

29.696.865

16.927.213

57% - Penghematan/pemotongan aggaran

10.000

Orang

10.820

108%

72.554.961

68.927.213

95%

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

- Pemotongan anggaran 2016 sehingga terdapat assessment pegawai yang tidak terlaksana 128.171.211

-

2.644.903 -

98,87%

95,66% - Pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 hanya ditargetkan 3 laporan evaluasi produk hukum bidang industri. - Penurunan jumlah tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang diberikan pada Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan dengan tahun 2015. 96% - Tertundanya 6 SKKNI ini dikarenakan penghematan anggaran yang mengakibatkan rancangan SKKNI tidak sampai tahap penetapan. 92% - Proses pendirian LSP dan TUK membutuhkan waktu yang panjang, serta harus mendapatkan lisensi dari BNSP 91% 0% - Penghematan anggaran

Penghematan/pemotongan aggaran



Tahun Anggaran

: 2016




Target

Satuan

Realisasi


Capaian




Jumlah konsultan industri yang PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

60

Orang

0

0%

#VALUE!

-

0% - Penghematan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016.

Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan

120

Orang

285

238%

18.834.665

100

Orang

22

22%

545.611

1.490

Orang

1.412

95%

21.684.455

20.817.077

96%

2.050

Orang

2.983

146%

37.840.438

35.191.607

93%

480

Orang

499

104%

4.554.961

4.327.213

95%

1

Modul

6

600%

Jumlah informasi yang tersedia

8

Jenis

3

37,50%

Jumlah hasil pengolahan, analisis, dan penyajian data (berdasarkan pengelompokan industri pada bangun industri nasional)

8

Jenis

3

37,50%

Tersedianya sarana dan prasarana data center yang handal Tersedianya database Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

1


1

100%

1

Database TKDN

1

100%

memiliki sertifikat kompetensi

Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap sektor industri Tersedianya modul pada sistem Pengembangan modul pada informasi industri sistem informasi industri nasional Tersedianya informasi pada sistem informasi industri

Tersedianya data center yang handal Tersedianya pengolahan dan pemeliharaan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri

15.256.079

436.489

81%

80% - Penghematan/pemotongan aggaran

- Untuk tahun anggaran 2016 hanya dapat dianggarkan untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait penyajian informasi yaitu: (1) Informasi Perkembangan Industri, (2) Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Informasi Perkembangan Investasi Industri. 24.079.691,90

22.899.787

554.553,20

377.152

95,10%

68,01%

- Untuk tahun anggaran 2016 hanya dapat anggaran untuk melaksanakan tiga kegiatan terkait pengolahan dan analisis data yaitu: (1) Analisis Perkembangan Industri, (2) Analisis Perkembangan dan Peluang Pasar, dan (3) Analisis Perkembangan Investasi Industri.

MONITORING CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal No

Sasaran Strategis


Target

Satuan

1

2

3

4

90

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Target Antara

Realisasi Antara

Target Antara

Realisasi Antara

Target Antara

Realisasi Antara

Target Antara

Realisasi

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Persen

- Koordinasi mengenai usulan program dan kegiatan TA 2017 - Sinkronisasi program terhadap dokumen perencanaan (RIPIN, RPJMN, RKP, RENSTRA)

40%

- Koordinasi penyusunan program dan RKA-K/L TA 2017 - Penyiapan kelengkapan dokumen (ADIK, KAK, RAB, dll)

60%

- Reviu dan Penelitian program dan RKA-K/L TA 2017 oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal

75%

- Reviu dan Penelitian program dan RKA-K/L TA 2017 oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal - Finalisasi RKA-K/L dan program tahun 2017

100%

Pemangku Kepentingan 1


1 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

Target: 43% 2 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

A

Predikat

- Workshop Permenperin 150 Tahun 2011 - Penyempurnaan dokumen LAKIP tahun 2015 dan penyiapan kelengkapan dokumen pendukungnya

Target: 61% 28%

Target: 17%

2

Meningkatnya kualitas manajemen ASN

1 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai

78

Nilai

- Melaksanakan Penghitungan Tingkat Prestasi Kerja RataRata Pegawai untuk triwulan I - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prestasi kerja golongan IV/C ke atas

Mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

1 Kualitas laporan keuangan dan BMN


Nilai dari Kementerian Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2015 tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian

55%

Target: 48%

87%

Target : 78

3

- Reviu LAKIP Setjen tahun 2015 - Diseminasi SAKIP

Target: 77%

- Melaksanakan Penghitungan Tingkat Prestasi Kerja RataRata Pegawai untuk triwulan II - Melakukan Penilaian Kinerja Unit - Melakukan penilaian Pegawai Teladan

- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian TA 2015 (Audited)

Target: 100% 69%

Target: 68%

87%

Target : 78

29%

- Diseminasi SAKIP - Penyempurnaan Draft Perubahan Permenperin 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Melaksanakan Penghitungan Tingkat Prestasi Kerja RataRata Pegawai untuk triwulan III

- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2016 tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian

87%

4

Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum serta penataan organisasi

1 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri 95

Persen

- Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (Dari 24 rancangan peraturan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi, 20 telah ditetapkan)

- Melaksanakan Penghitungan Tingkat Prestasi Kerja RataRata Pegawai untuk triwulan IV

69%

- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun 2016 tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian

Realisasi: A (Predikat)

87,34%

100%

Target: 100%

Target: 50%

83%

- penyusunan peraturan perundang-undangan industri (Dari 25 rancangan peraturan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi, 23 telah ditetapkan)

92%

- Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (Dari 16 rancangan peraturan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi, 16 telah ditetapkan)

- Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri 100%

Target: 95% Target: 95%

100%

Target: 78


- Penyusunan draft dokumen LAKIP 2016 - Diseminasi SAKIP

Target: 100%

Target: 78

54%

Realisasi: 92,24%

Target: 95%

Target: 95%

5,88%

2 Terlaksananya pertimbangan hukum dan dan pendampingan hukum

95

Persen

- Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (Dari 5 kasus yang masuk di Biro Hukum dan Organisasi selama periode Januari - Maret 2016, semua kasus telah ditangani. Namun belum terdapat putusan pengadilan atas kasus yang masuk tersebut.)

100%

Target: 95%

5.

Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan

1. Tingkat kepuasan stakeholders

83

Persen

- Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (Dari 3 kasus yang masuk di Biro Hukum dan Organisasi selama periode April - Juni 2016, semua kasus telah ditangani. Namun belum terdapat putusan pengadilan atas kasus yang masuk tersebut.)

100%

-

- Penyusunan/penentuan Indikator-indikator pengukuran dalam kuesioner

Target: 95%

40%

Target: 40%

6.

Meningkatnya kompetensi SDM industri

1. Jumlah SDM industri yang bersertifikat kompetensi

15200

Orang

- Persiapan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, monitoring pelaksanaan diklat serta pelaporan

1.411

7.

Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan SDM industri

1. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi

19

Unit

- Persiapan dokumen pendirian Politeknik Morowali dan Akademi Komunitas Bantaeng

12

8.

Tersedianya data industri melalui Sistem 1. Tersedianya modul pada sistem Informasi Industri Nasional informasi industri

1

Modul -

Tahap Perencanaan: Studi kelayakan Diagram arus logis Spesifikasi pemakai Perancangan Konseptual 25% Target: 25% Catatan: perencaaan sistem

2. Tersedianya data pada sistem informasi industri

6

Basis Data

Penetapan kebutuhan data dan kelayakan data, meliputi data-data (Data Perusahaan Industri; Data Kawasan Industri; Data Perkembangan dan Peluang Pasar; Data Teknologi; Data Indonesia secara global; Data Internasional) Target: 20% Catatan: Telah dilakukan pembahasan kebutuhan data olahan

21,48%

- Persiapan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, monitoring pelaksanaan diklat serta pelaporan - FGD dan Penyelesaian Dokumen

Tahap Perancangan: - Laporan perancangan sistem Bagan arus dan tabel - keputusan Deskripsi program - Prosedur-prosdur operasi - Deskripsi file Prosedur-prosedur - memasukkan data Target: 50% perancangan sistem Identifikasi kekurangan data dan melakukan pengumpulan data, meliputi data-data (Data Perusahaan Industri; Data Kawasan Industri; Data Perkembangan dan Peluang Pasar; Data Teknologi; Data Indonesia secara global; Data Internasional) Target: 47% Catatan: Telah dilakukan proses pengumpulan data

Tidaj ada kasus baru

- Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum

100,00%

Target: 95%

-

- Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (Tidak terdapat kasus baru yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan III tahun 2016)

- Pembuatan form kuesioner

Target: 95%

60%

Target: 60%

6.189

12

- Persiapan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, monitoring pelaksanaan diklat serta pelaporan - Penerimaan Mahasiswa

12.996

- Persiapan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, monitoring pelaksanaan diklat serta pelaporan

85%

12

- Penulisan Laporan Kegiatan

12

Tahap Akhir: - Sosialisasi - Lakukan penyempurnaan

75%

Target: 75% implementasi sistem 39,92%

Proses mengolah data, meliputi data-data (Data Perusahaan Industri; Data Kawasan Industri; Data Perkembangan dan Peluang Pasar; Data Teknologi; Data Indonesia secara global; Data Internasional) Target: 76% Catatan: Telah dilakukan pengolahan data dari data-data yang sudah terkumpul

100%

Target: 100%

Tahap Implemtasi: - Pembuatan Prototyping Siklus Hidup Pengembangan - Sistem

50%

- Pelaksanaan Survey, penyebaran kuesioner - Pengolahan data kuesioner - Pengukuran capaian target

Target: 100% 48,01%

Melengkapi kekurangan data dan mengolah data, meliputi data-data (Data Perusahaan Industri; Data Kawasan Industri; Data Perkembangan dan Peluang Pasar; Data Teknologi; Data Indonesia secara global; Data Internasional) Target: 80%

3. Tersedianya informasi pada sistem informasi industri

6

Jenis

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan I

10,44%

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan II

26,07%

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan III

67,68%

- Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan IV - Terpublikasi hasil analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Investasi


9.

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin 3.2

Target: 27%

- Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian - Pembuatan Publikasi Unit (Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pusat Masyarakat skala - Sosialisasi Peraturan Unit 1-4) Pelayanan Publik

- FGD Standar Pelayanan Publik - Surveilence ISO 9001:2008 - Bimbingan Teknis Petugas UP2 25%

Target: 20% 2. Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin

9

Persen


1.


83

Persen

60%

Target: 50%

- Monitoring dan Analisa Berita Sektor Industri - Pembuatan Kumpulan Sektor Industri - Pemberitaan di Media Online - Koordinasi Pemberitaan Sektor Industri - Diskusi Pimpinan dengan Media Massa

20%

Target: 20%

10.

Target: 100%

- Monitoring dan Analisa Berita Sektor Industri - Pembuatan Kumpulan Sektor Industri - Pemberitaan di Media Online - Koordinasi Pemberitaan Sektor Industri - Diskusi Pimpinan dengan Media Massa

Hasil evaluasi tingkat kualitas layanan dan informaso publik

40%

- Monitoring dan Analisa Berita Sektor Industri - Pembuatan Kumpulan Sektor Industri - Pemberitaan di Media Online - Publikasi Kinerja Industri di Media Cetak, TV, Online - Koordinasi Pemberitaan Sektor Industri - Workshop Peningkatan Pemahaman Wartawan terhadap Kebijakan Sektor Industri - Diskusi Pimpinan dengan Media Massa

Target 100% Hasil monitoring dan Analisa Berita Sektor Industri

-

70%

Target: 70%

- Penyusunan/penentuan Indikator-indikator pengukuran dalam kuesioner

-

80%

Target: 75%

Target: 40%

-

- Pemetaan Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Kinerja UP2 Daerah

Target: 100%

- Pembuatan form kuesioner

- Pelaksanaan Survey, penyebaran kuesioner - Pengolahan data kuesioner - Pengukuran capaian target Target: 83%

Target: 40%

Target: 60%

Proses Bisnis Internal 1

Meningkatnya kualitas perencanaan / program, penganggaran dan pengendalian

1 Persentase Anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA

10

Persen

- Persiapan (Rapat koordinasi, rapat persiapan, dll) Penyiapan kelengkapan - dokumen Sosialisasi BAS dan PMK 196/2015 Target: 83%

80%

- Penyusunan dan penelaahan RKA-K/L

Target: 88%

85%

- Penyusunan dan penelaahan RKA-K/L Tindak lanjut telaahan RKA-K/L -

Target: 94%

95%

- Tindak lanjut telaahan RKA-K/L Melaksanakan finalisasi RKA- K/L

Target: 100%

100% Realisasi: 11.5%

2 Tingkat kepuasan pelayanan penyusunan dokumen perencanaan

3,6

Skala (1-4)

- Persiapan (Rapat koordinasi, rapat persiapan, dll) Koordinasi dengan seluruh unit - Eselon II dalam rangka penentuan target cascading Persiapan pembahasan konsep dokumen perencanaan

28%

- Target: 23% 2

Tersusunnya dokumen perencanaan / laporan hasil evaluasi

1 Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang berkualitas

20

Dokumen

- PP39 TW IV 2015 Biro Perencanaan - PP39 TW IV 2015 Sekretariat Jenderal - PP39 TW IV 2015 Kementerian Perindustrian LAKIP 2015 Biro Perencanaan - LAKIP 2015 Sekretariat Jenderal - LAKIP 2015 Kementerian Perindustrian - Evaluasi Kinerja Industri TW IV 2015

Tersedianya dokumen perencanaan dan 1 pengembangan pegawai

Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja

80

Persen

- Persiapan (Rapat koordinasi, rapat persiapan, dll)

7

Persentase Pegawai yang telah dinilai kompetensinya

80

Persen

- Melaksanakan seleksi terbuka JPT untuk bulan Januari 2016

4

- Penyusunan Formasi ASN berdasarkan Uraian Tugas, ABK & Peta Jabatan Untuk Unitunit pendidikan dan BPPI

59%

- Melaksanakan seleksi terbuka JPT untuk bulan Mei / Juni 2016

3

- Penyusunan Formasi ASN berdasarkan Uraian Tugas, ABK & Peta Jabatan Untuk Unitunit pusat

- Melaksanakan seleksi terbuka JPT untuk bulan Oktober 2016

100% Realisasi: 2,99

- PP39 TW III 2016 Biro Perencanaan - PP39 TW III 2016 Sekretariat Jenderal - PP39 TW III 2016 Kementerian Perindustrian - RKA-K/L Biro Perencanaan - RKA-K/L Sekretariat Jenderal - RKA-K/L Kementerian Perindustrian

-

Target: 6 Dokumen

79%

- Menyusun Laporan Akhir

55,28%

Target: 80% 82,50%

- Penilaian dokumen perencanaan - Finalisasi dokumen perencanaan - Analisis hasil pelayanan penyusunan dokumen perencanaan Target: 100%

Target: 3 Dokumen

Target: 62% 72,50%

74%

- PP39 TW II 2016 Biro Perencanaan - PP39 TW II 2016 Sekretariat Jenderal - PP39 TW II 2016 Kementerian Perindustrian

Target: 4 Dokumen

0%

- Tindak lanjut pembahasan dokumen perencanaan

Target: 74%

- PP39 TW I 2016 Biro Perencanaan - PP39 TW I 2016 Sekretariat Jenderal - PP39 TW I 2016 Kementerian Perindustrian Evaluasi Kinerja TW I 2016

Target: 0% 2

55%

Target: 44%

- Target: 7 Dokumen

3

- Pembahasan konsep dokumen perencanaan

Target: 80% 74%

- Melaksanakan seleksi terbuka JPT untuk bulan Nopember 2016

Target: 60%

77,18%

Target: 20% Target: 40% 4

Tersusunnya dan tersajikannya laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi

1 Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

4

Pedoman

- Pengumpulan data dan Penyusunan Draft Awal Permenperin tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN - Pengumpulan data dan Penyusunan Draft Pedoman Kebijakan Akuntansi PNBP

39%

- Penyusunan draft final Permenperin ttg tata cara pelaksanaan PSP BMN di Lingkungan Kemenperin - Penyusunan Draft Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenperin

Target: 80% 57%

- Penyusunan Draft Permenperin Pedoman Akuntansi - Finalisasi Permenperin ttg tata cara pelaksanaan PSP BMN di Lingkungan Kemenperin - Pembahasan Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenperin

70%

Target : 73% Target: 58%

- Finalisasi peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola DIPA Kementerian Perindustrian - Finalisasi Permenperin tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan di lingkungan Kemenperin - Finalisasi Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenperin

100% Realisasi: 20 Dokumen

Target: 31 % Target: 100% 5

Terlaksananya layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri

2 Evaluasi produk hukum bidang industri

5

Laporan

- Pembentukan Tim Evaluasi Perumusan Masalah -

10%

- Perumusan Masalah - Pengumpulan Bahan

30%

Target: 10%

- Pengumpulan Bahan Pembahasan melalui - rapat/FGD

70%

Target: 80%

- Pembahasan melalui rapat/FGD - Kesimpulan (Penyusunan rekomendasi)

80,00%

Target: 100%

Target: 35%

6

Tersedianya infrastruktur kompetensi

1. Terbentuknya SKKNI

10

Standar

- Koordinasi - Penyusunan Peta Kompetensi

Target: 30%

-

- Penyusunan Konsep Unit Penyusunan Unit Target: 60%

-

- Penyusunan Dokumen RSKKNI Verifikasi Internal - Pra Konvensi Target: 90%

10

- Verifikasi Eksternal - Konvensi - Pengusulan Penetapan kepada Kemenaker Target: 100%

40%

2. Terbentuknya LSP dan TUK

10

Unit

- Persiapan dokumen dan administrasi, koordinasi dengan pihak terkait serta pembentukan LSP dan TUK

1

Target: 20%

7

Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

1. Jumlah asesor kompetensi

150

Orang

- Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan Angkatan I


1

Target: 40%

22

- Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan Angkatan II, III dan IV


8

Target: 80%

95

Target: 80

- Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan Angkatan V dan VI


90%

Target: 100%

139

- Pelaporan

100% 159 asesor

Target: 150

Target: 20 orang 2. Jumlah pembina industri yang memiliki sertifikan kompetensi (SI dan EKIN)

450

Orang

- Terselenggaranya Diklat Sistem Industri I dan II serta Diklat Ekonomi Industri I dan II

0 (penghematan anggaran)

Target: 25% 3. Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi

80

Orang

- Persiapan dokumen dan administrasi sertifikasi guru dan dosen

230

Orang

- Penyelenggaraan pendidikan rintisan gelar untuk mahasiswa terdaftar - rintisan kerja sama dengan universitas tujuan dalam dan luar negeri

5. Jumlah tenaga kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (Diklat 3 in 1)

10000

Orang

- Persiapan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan perusahaan industri - Pengumuman rekruitmen diklat


Target: 50% 0

Target: 20% Target IKU: 80 orang 4. Jumlah pembina industri yang memiliki rintisan gelar


- proses sertifikasi guru dan dosen

Target: 230 orang

- Sosialisasi Rekruitmen - Seleksi penerimaan mahasiswa baru (tes TPA, Toefl, Wawancara) - Pengumuman hasil

0

Target: 10%

- Pelaksanaan Pelatihan - Pelaksanaan Sertifikasi - Penempatan


190

- Registrasi Akademik dan administrasi untuk mahasiswa baru - Pendataan Lulusan untuk mahasiswa yang telah selesai masa pendidikan

Target: 150 - Terselenggaranya Diklat Sistem Industri I dan II serta Diklat Ekonomi Industri I dan II


Target: 100% 29

Target: 70% Target IKU: 80 orang

Target: 230 orang 1.200


Target: 75%

Target: 40% Target IKU: 80 orang 189



68,75% 55 orang

Target: 100% Target IKU: 80 orang 207

- Memonitoring dan evaluasi

90% 207 orang

9.844

- Memonitoring dan evaluasi

98%

Target: 207 orang 5.830

Target: 50%

- Pelaksanaan Pelatihan - Pelaksanaan Sertifikasi - Penempatan


6. Jumlah konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi

50

Orang

- Persiapan kerja sama dengan pihak-pihak terkait - Pengumuman rekruitmen diklat

tidak dianggarkan - Pelaksanaan Pelatihan di tahun 2016

Target: 10% 7. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL

120

Orang

- Persiapan, Pengumuman rekrutmen, seleksi PMB

tidak dianggarkan - Pelaksanaan Pelatihan di tahun 2016

Target: 50 % -

- Pengumuman hasil registrasi akademik dan administrasi untuk mahasiswa

-

- Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Industri berbasis Kompetensi

tidak dianggarkan - Memonitoring dan evaluasi di tahun 2016

Target: 90% -

- Ujian sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa yang telah selesai pendidikan

tidak dianggarkan di tahun 2016

Target: 100% 291

- Penempatan lulusan

-

22

Target: 100% - Pelaporan

-

Target: 10% Target: 20% 8. Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui diklat kewirausahaan

100

Orang

- Persiapan Diklat

Target fisik: 80% Target IKU: 100 orang

Target fisik: 20% 9. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi

1490

Orang

- Proses pendidikan tinggi kejuruan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi

Target: 70% 22

-

- Praktek Kerja Industri - Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru

- Monitoring dan Evaluasi

Target fisik: 90% Target fisik: 100% 600

- Implementasi program kerjasama antara - Sekolahdengan mitra luar negeri dan dalam negeri - Penyelenggaraan Sertifikasi - dan kompetensi Siswa Penyelenggaraan Wisuda Penempatan ke Industri

1.234

- Tracer study - Memonitoring dan evaluasi unit Sekolah

82,82%

10. Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi

2050

Orang

- Proses pendidikan tinggi vokasi berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi

fisik: 25% 2983 orang

Target fisik: 25% Target IKU: 2050 orang 11. Jumalh tenaga kerja lulusan pendidikan D1 dan D2 yang lulusannya langsung diserap sektor industri

480

Orang

- Penyelenggaraan Pendidikan Reguler

Tersedianya modul pada sistem informasi industri

1 Pengembangan modul pada sistem informasi industri nasional

1

Modul -

Tahap Perencanaan: Studi kelayakan Diagram arus logis Spesifikasi pemakai Perancangan Konseptual

-


1. Jumlah informasi yang tersedia

8

Jenis

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan I

25%

8

Jenis

- Terlaksananya analisis Perkembangan Industri triwulan I - Terlaksananya analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Terlaksananya analisis Perkembangan Investasi

Target: 15%

-

Tahap Perancangan: - Laporan perancangan sistem - Bagan arus dan tabel keputusan - Deskripsi program - Prosedur-prosdur operasi Deskripsi file - Prosedur-prosedur memasukkan data

10,44%

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan II

50%

- Terlaksananya analisis Perkembangan Industri triwulan II - Terlaksananya pengumpulan data-data untuk analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Terlaksananya pengumpulan data-data untuk analisis Perkembangan Investasi Target: 30%

- Implementasi program kerjasama antara dengan mitra luar negeri dan dalam negeri - Penyelenggaraan Sertifikasi dan kompetensi mahasiswa - Penyelenggaraan Wisuda - Penempatan ke Industri

Tahap Implemtasi: - Pembuatan Prototyping Siklus Hidup Pengembangan Sistem

26,07%

Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan III

499

- Terlaksananya analisis Perkembangan Industri triwulan III - Terlaksananya proses pengolahan data analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Terlaksananya proses pengolahan data analisis Perkembangan Investasi Target: 48%


- Tracer study - monitoring dan evaluasi unit Sekolah

100% 499 orang


75%

Tahap Akhir: - Sosialisasi - Lakukan penyempurnaan

100%

Target: 100%

67,68%

Target: 74% - Telah di kirimkan ke masingmasing Eselon I di lingkungan Kemenperin hasil analisis Perkembangan Industri triwulan III

25,00%

- Tracer study - Memonitoring dan evaluasi unit Politeknik


Target: 75% Catatan: Telah dilakukan tahapan implementasi sistem

Target: 27% - Telah di kirimkan ke masingmasing Eselon I di lingkungan Kemenperin hasil analisis Perkembangan Industri triwulan II 11,33%



Target: 50% Catatan: Telah dilakukan tahapan perancangan sistem

Target: 13% Catatan: - Telah di kirimkan ke masingmasing Eselon I di lingkungan Kemenperin hasil analisis Perkembangan Industri triwulan I 2. Jumlah hasil pengolahan, analisis, dan penyajian data (berdasarkan pengelompokan industri pada bangun industri nasional)


- Implementasi program kerjasama antara Politeknik dengan mitra luar negeri dan dalam negeri - Penyelenggaraan Sertifikasi dan kompetensi mahasiswa - Penyelenggaraan Wisuda - Penempatan ke Industri Target fisik: 75% Target IKU: 2050 orang


Target: 25% Catatan: Telah dilakukan tahapan perencaaan sistem

9




8


47,00%

- Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Industri triwulan IV - Terpublikasi hasil analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Terpublikasi hasil analisis Perkembangan Investasi

Target: 100% - Terlaksananya analisis Perkembangan Industri triwulan IV - Telah selesainya analisis Perkembangan dan Peluang Pasar - Telah selesainya analisis Perkembangan Investasi

100%

100%

10

Tersedianya data center yang handal

1. Tersedianya sarana dan prasarana data center yang handal

1


- Pengumpulan daftar referensi harga - Pembuatan HPS

25%

Target: 25% Catatan: - Telah dilakukan pengumpulan daftar referensi harga dari berbagai perusahaan penyedia - Telah dibuat HPS lelang

11

Tersedianya pengolahan dan pemeliharaan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri

1. Tersedianya database Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

1

Database TKDN - Planning database - Pengumpulan data

Target: 25% Catatan: - Telah dilakukan planning database -Telah dilakukan pengumpulan data berdasarkan kelompoknya

- Pengajuan lelang dari PPK ke ULP - Proses Lelang ULP

50%

Pengolahan database Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Target: 50% Catatan: Telahdilakukan pengolahan database Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

75%

- Pemasangan perangkat - Ujicoba perangkat

Target: 75% Catatan: - Adanya pengumuman pemenang lelang dan surat dari kepala ULP terhadap usulan calon pemenang kepada PPK - Kontrak antara pemenang dan PPK - Barang dalam proses pengiriman

Target: 50% Catatan: - Pembuatan surat dari PPK untuk ULP dalam pengajuan lelang - Paket lelang sudah diumumkan

25%

- Telah ada Pemenang Lelang - Pengiriman perangkat

100% 1 perangkat infrastruktur database

Target: 100% Catatan: - Dilakukan pemasangan perangkat - Dilakukan ujicoba perangkat

50%

Validasi database Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Target: 75% Catatan: - Telah dilakukan validasi database Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri - Telah di cetak Buku Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

75%

- Pencetakan Buku Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Target: 100% Catatan: Pencetakan telah dilakukan pada triwulan III

100% 1 database TKDN

Plt. Sekretaris Jenderal Haris Munandar N

Recommend Documents