PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG (TBJP) LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2011
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NOMOR : 105/Kpts/KP.440/I/4/2011 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Tugas Belajar Jangka Panjang di dalam dan luar negeri, diperlukan pedoman pelaksanaan program tugas belajar jangka panjang. b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Tugas Belajar Jangka Panjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas belajar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2
Mengingat
: 1. Undang-Undang No. 12 Prps Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 234 Tahun 1961) tentang Pemberian Tugas Belajar; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44/1974 jo Nomor 15 Tahun 1984 jis Nomor Nomor 4/1990; 8. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II; 9. Keputusan Presiden No. 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/ 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian; 11. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 193/Kpts/OT.160/I/12/2010 tentang Pembentukan Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
: Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Tugas Belajar Jangka Panjang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti terlampir pada Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Belajar Jangka Panjang.
KEDUA
: Para petugas belajar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
KETIGA
: Dengan diterbitkan keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 17.1/Kpts/KP.410/J/1/2007 dinyatakan tidak berlaku.
4
KEEMPAT
: Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :14 April 2011 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Dr. Ir. Haryono, M.Sc NIP. 19560516 198103 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 5. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pusat/Balai Besar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 6. Para Kepala Balai Penelitian/Pengkajian dan Loka Penelitian lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 7. Komisi Pembinaan Tenaga Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
5
Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG (TBJP) LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN I. PENDAHULUAN Visi Badan Litbang Pertanian adalah menjadi lembaga penelitian berkelas dunia. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Peningkatan mutu SDM dimaksud dilakukan melalui pelatihan jangka panjang dan jangka pendek secara terencana, konsisten, dan terus menerus dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan nasional. Pada tahun 1977 Komisi Pembinaan Tenaga dibentuk untuk membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam implementasi program peningkatan mutu SDM. Kegiatan komisi itu ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebagai pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 juncto UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6
Salah satu tugas Komisi Pembinaan Tenaga adalah merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri bagi pegawai lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam perencanaan, komisi ini berkewajiban memeriksa usulan-usulan tugas belajar jangka panjang sebelum diproses lebih lanjut oleh Sekretariat Badan Litbang Pertanian. Petunjuk ini mencakup program tugas belajar jangka panjang yang merupakan penyempurnaan buku petunjuk pelaksanaan program tugas belajar jangka panjang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor 17.1/Kpts/KP.410/J/1/2007. Petunjuk ini merupakan acuan bagi para petugas belajar dan pengelola SDM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.
7
II.
PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG
A. Pengertian Yang dimaksud dengan Program Tugas Belajar Jangka Panjang (TBJP) ialah tugas yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada PNS di Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau keahlian di Dalam atau Luar Negeri yang ditempuh paling sedikit dalam waktu satu tahun. Program ini diwujudkan dalam bentuk Program D2 (Diploma 2), D3 (Diploma 3), D4 (Diploma 4), S1 (Sarjana), S2 (Master), atau S3 (Doktor). B. Tujuan Berkaitan dengan SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, tujuan program TBJP ialah untuk: 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan; 2. Meningkatkan kemampuan penalaran ilmu, teknologi, dan manajemen; 3. Meningkatkan dedikasi, motivasi, dan kreativitas; 4. Memberikan berprestasi.
penghargaan
kepada
pegawai
yang
8
C. Peserta Program TBJP Peserta program TBJP adalah PNS lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang memenuhi persyaratan tugas belajar sebagaimana diatur dalam petunjuk ini. D. Sumber Biaya Sumber biaya untuk program TBJP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman maupun Hibah dari Luar Negeri (PHLN), serta sumber pendanaan lainnya.
9
III. TATA CARA PENGAJUAN USULAN A. Persyaratan Calon Petugas Belajar 1. Persyaratan Umum : a. PNS yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil penuh. b. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. c. Menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS. d. Menyerahkan daftar riwayat hidup. e. Mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (UK) yang bersangkutan. f.
Menyerahkan surat perjanjian tugas belajar yang menyebutkan kesediaannya untuk kembali ke UK semula atau ditempatkan di UK lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
g. Tidak dalam proses pemeriksaan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai.
rangka
2. Persyaratan Khusus: a. Untuk Program D2 dan D3: 1) Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat. 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 40 tahun.
10
b. Untuk Program S1: 1) Program ini hanya untuk pejabat terampil dan staf manajemen.
fungsional
2) Minimal berijazah D2 atau D3 atau sedang mengikuti program S1 di semester 5. 3) Pada saat diusulkan berumur maksimal 35 tahun. c. Untuk Program S2: 1) Berizasah S1 dari perguruan terakreditasi minimal B.
tinggi
yang
2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 40 tahun. 3) Untuk calon peneliti dan fungsional khusus lainnya harus mempunyai karya tulis yang sudah diterbitkan. 4) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya. d. Untuk Program S3: 1) Minimal berijazah S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi B. 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 45 tahun. 3) Telah memiliki jabatan fungsional peneliti. 4) Untuk calon fungsional khusus harus mempunyai karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan. 5) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya.
11
Dalam kondisi khusus, calon yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan dengan justifikasi yang kuat dari kepala UK. B. Prosedur Pengajuan Usulan 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengirimkan daftar calon peserta yang telah diseleksi kepada UK Eselon II yang bersangkutan. 2. UK Eselon II mengirimkan calon peserta yang telah diseleksi kepada Sekretaris Badan/Ketua Komisi Pembinaan Tenaga. 3. Pengajuan usulan tugas belajar di Dalam Negeri dibuat rangkap 3, sedang untuk ke Luar Negeri dibuat rangkap 4. C. Waktu Pendaftaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membuat surat edaran mengenai waktu pendaftaran sesuai kalender akademis.
12
IV. PENERIMAAN CALON A. Kriteria Seleksi Kriteria seleksi antara lain sebagai berikut: 1. Kondisi UK, dilihat dari kinerja, program, dan SDM yang tersedia. 2. Prioritas diberikan pada disiplin-disiplin ilmu penting yang diperlukan tetapi sedikit peminatnya. 3. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Untuk program S2 IPK yang diperlukan paling sedikit 2,75 (skala 0-4). Sedang untuk program S3 IPK yang diperlukan paling sedikit 3,25. Besarnya angka IPK ini disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. 4. Bagi calon peserta program TBJP di Luar Negeri: memiliki nilai TOEFL serendah-rendahnya 500. Komisi Pembinaan Tenaga menentukan Perguruan Tinggi tempat tugas belajar setiap calon dengan mempertimbangkan kesesuaian antara disiplin ilmu dan kompetensi Perguruan Tinggi. B. Proses Pendaftaran dan Penerimaan Nama-nama peserta program TBJP yang lulus seleksi diberitahukan oleh Komisi Pembinaan Tenaga kepada UK asal yang bersangkutan.
13
Pendaftaran para calon petugas belajar yang lulus seleksi ke Perguruan Tinggi dilakukan oleh calon peserta secara online atau dikirim langsung ke perguruan tinggi yang dituju. Calon petugas belajar yang telah lulus seleksi di perguruan tinggi harus segera melaporkan ke Komisi Pembinaan Tenaga untuk diproses lebih lanjut.
14
V. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI A. Hak-hak Petugas Belajar Petugas belajar mendapatkan hak antara lain: 1. Menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Tunjangan kuliah: biaya hidup, biaya operasional, biaya buku, biaya penelitian, tunjangan awal dan akhir program, dan biaya ujian terbuka bagi petugas belajar S3. 3. Biaya kuliah: biaya pendaftaran/daftar ulang, biaya alih tahun, wisuda, biaya pendidikan/kuliah, dan biaya lainnya berdasarkan tagihan dari universitas/penyelenggara. 4. Biaya transport berangkat ke tempat pendidikan dan transport pulang ke instansi asal. 5. Untuk petugas belajar di Luar Negeri, jika dibiayai melalui dana berbantuan/pinjaman, pemberian tunjangan lainnya sesuai kesepakatan dengan negara/lembaga donor yang sewaktu-waktu dapat berubah. Macam dan jumlah tunjangan ini disesuaikan pada ketentuan yang ada dan dana yang tersedia. 6. Petugas belajar program S2 apabila menunjukkan prestasi yang baik dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan langsung ke program S3 dengan syarat telah mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi, Kepala UK/UPT, dan Komisi Pembinaan Tenaga. Rekomendasi ini
15
sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan Litbang Pertanian untuk memberikan persetujuan. B. Kewajiban Petugas Belajar Kewajiban petugas belajar antara lain: 1. Mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan. 2. Sebelum menjalankan tugas belajar, menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk. 3. Mentaati semua tata tertib dan aturan yang berlaku di Peguruan Tinggi tempatnya belajar. 4. Mentaati isi surat perjanjian tugas belajar (Lampiran 1). 5. Melaporkan kemajuan belajar setiap semester dengan diketahui oleh dosen pembimbingnya. Laporan ini dikirimkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan tembusan pada Komisi Pembinaan Tenaga, dan Kepala UK yang bersangkutan. 6. Bila telah menyelesaikan studinya, wajib mengirimkan laporan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan melampirkan ijazah dan transkrip serta satu rangkap skripsi/thesis/disertasi. Tembusan surat laporan ini dikirim kepada Komisi Pembinaan Tenaga dan Kepala UK. 7. Petugas belajar yang sudah lulus, wajib menyumbangkan dharma baktinya ke UK/UPT asal atau ke UK/UPT sesuai
16
perjanjian, setidak-tidaknya dua kali masa belajar di Luar Negeri atau satu kali masa belajar di Dalam Negeri. 8. Petugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar program S2, harus bekerja setidak-tidaknya dua tahun sebelum melanjutkan ke program S3. C. Sanksi Petugas belajar yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa: 1. Hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan ketentuan lain yang berlaku. 2. Menyetorkan ke kas negara dua kali semua biaya tugas belajar; salinan (fotokopi) bukti setoran dikirim kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud antara lain: 1. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan. 2. Menyatakan secara sepihak keluar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam masa tugas belajar dan masa sesudahnya seperti diatur dalam butir B7. 3. Meninggalkan tempat belajar dalam masa tugas belajar. 4. Melalaikan tugas belajar hingga dinyatakan kadaluarsa oleh Perguruan Tinggi tempat belajar. 5. Empat bulan setelah menyelesaikan tugas belajar tidak kembali bekerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
17
VI. KETENTUAN LAIN A. Penataran Alih Tahun Petugas belajar wajib mengikuti penataran alih tahun yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar, kecuali bila mendapat izin Komisi Pembinaan Tenaga dan disetujui Perguruan Tinggi yang bersangkutan. B. Pengunduran Diri Calon petugas belajar yang mengundurkan diri setelah dipanggil Perguruan Tinggi wajib melapor pada Komisi Pembinaan Tenaga, diperkuat oleh Pimpinan Unit Kerjanya. Calon tersebut dapat diusulkan kembali paling cepat setelah 2 (dua) tahun kemudian. C. Jangka Waktu Jangka waktu tugas belajar program S2 (Master) adalah 24 bulan dan untuk program S3 (Doktor) adalah 36 bulan. Jangka waktu TBJP dihitung sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai petugas belajar oleh Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bagi petugas belajar di Dalam Negeri serta Sekretariat Kabinet bagi petugas belajar di Luar Negeri. Bagi petugas belajar yang karena alasan kesehatan dan/atau force majeure dapat mengajukan cuti (paling lama 1 tahun) yang mengakibatkan jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang. Selama masa cuti petugas belajar tidak
18
mendapatkan tunjangan bulanan, sedangkan uang pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Perpanjangan Waktu Petugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3 dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Komisi Pembinaan Tenaga dengan mengisi formulir perpanjangan tugas belajar (Lampiran 2) yang diketahui oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan pimpinan UK. Permohonan tersebut akan dievaluasi oleh Komisi Pembinaan Tenaga. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretaris Badan dalam menentukan perpanjangan waktu tugas belajar. Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya batas waktu tugas belajar yang telah ditetapkan. Perpanjangan waktu tugas belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri diberikan maksimal dua kali tiga bulan untuk S2 dan tiga kali tiga bulan untuk S3. Pelaksanaan perpanjangan waktu tugas belajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam menyediakan dana serta mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan disiplin ilmu yang diambil, terutama jika melewati batas waktu yang telah ditentukan.
19
E. Pindah Jurusan/Disiplin Ilmu Perpindahan jurusan/disipiln ilmu dapat dilakukan bila perlu. Perpindahan jurusan/disiplin ilmu dalam masa tugas belajar harus disertai alasan kuat dan disetujui Ketua Jurusan/Departemen yang dituju. Perpindahan dimaksud harus disetujui pimpinan UK dan Komisi Pembinaan Tenaga. Tanpa memenuhi syarat tersebut, tugas belajar dapat dibatalkan. F. Topik Thesis/Disertasi Pemilihan topik thesis/disertasi sedapat mungkin disesuaikan dengan program penelitian UK dan bidang kepakaran yang disetujui pimpinan UK. Sebelum mendapat pembiayaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, petugas belajar di Luar Negeri yang akan mengadakan penelitian di Dalam Negeri, demikian pula sebaliknya, harus melaporkan rencananya ke Komisi Pembinaan Tenaga. Tunjangan biaya hidup dan biaya penelitian disesuaikan dengan lokasi penelitian. G. Gagal/Drop Out Petugas belajar yang dinyatakan gagal/drop out oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar wajib melapor kepada Pimpinan UK dan Komisi Pembinaan Tenaga, serta bekerja kembali. Yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti tugas belajar lagi setelah tiga tahun kemudian.
20
H. Penghentian Tunjangan Belajar Tunjangan belajar dihentikan bila: 1. Petugas belajar sudah dinyatakan lulus, meskipun kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan. 2. Dinyatakan gugur/drop tempatnya belajar.
out
oleh
Perguruan
Tinggi
3. Telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan namun yang bersangkutan menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. I. Penghentian Tunjangan Fungsional/Struktural Tunjangan fungsional petugas belajar dihentikan mulai bulan ke tujuh tugas belajar. Tunjangan struktural petugas belajar dihentikan sesuai Surat Keputusan Pemberhentian. J. Pembebasan Tugas Petugas belajar S3, S2, S1, D3, dan D2 dibebaskan dari tugas sehari-hari baik dalam kegiatan struktural maupun kegiatan fungsional selama masa tugas belajar. Petugas belajar tidak dibenarkan struktural maupun fungsional.
memegang
jabatan
K. Ketentuan Mengikuti Latihan/Lokakarya/Seminar di Luar Negeri/Dalam Negeri Petugas belajar tidak dapat diusulkan mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, baik di luar maupun di dalam
21
negeri, kecuali bila program tersebut mendukung penyelesaian thesis/disertasinya, dan berlangsung tidak lebih dari enam bulan. Untuk mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, petugas belajar diusulkan oleh pimpinan UK, diperkuat oleh Promotor/Ketua Komisi Pembimbing, kepada Komisi Pembinaan Tenaga untuk dipertimbangkan. Bila partisipasi dalam program itu disponsori oleh pihak lain, maka selama mengikuti program tersebut tunjangan bulanan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dihentikan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi petugas belajar yang sejak awal diprogramkan belajar dengan ‘sandwich system’ (perpaduan di dalam negeri dan luar negeri). L. Lain-lain Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur tersendiri.
22
LAMPIRAN 1 SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap
:
Nomor Induk Pegawai
:
Pangkat/Jabatan
:
Instansi
:
Dengan ini menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar di dalam negeri dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia : 1. Menyerahterimakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk; 2. Mengikuti seluruh program pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Tidak merubah jurusan studi yang telah ditetapkan; 4. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas belajar, baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi atau non kedinasan; 5. Tidak mengambil atau mencalonkan untuk mengikuti diklat atau mendapatkan tugas belajar lain selama menjalankan tugas belajar;
23
6. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala pada setiap akhir semester kepada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian; 7. Mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirimkan ke atasan langsung/instansi asal; 8. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian studi wajib melapor pada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian; 9. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip kepada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian; 10. Membayar kembali kepada negara biaya pendidikan selama tugas belajar sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena alasan non akademis atau tidak memenuhi aturan wajib berdinas (berdinas setelah penyelesaian tugas relajar yang lamanya sama dengan lama tugas belajar). Apabila janji-janji seperti tertulis di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa : 1. Hukum disiplin pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 2. Penghentian Tugas Belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar. 3. Hukuman Administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan ke Kas Negara ditambah dengan 100% jumlah biaya dan bunga 6 % setiap tahunnya terhitung mulai saat pemberian tugas belajar apabila :
24
a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar. b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan. c. Tidak mematuhi ketentuan wajib berdinas sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961. Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.
......., ................... Mengetahui Sekretaris Badan/Ketua Komisi Pembinaan Tenaga,
Saya yang berjanji,
Materai Rp. 6000,(………………………………) NIP.
(………….……………….) NIP.
25
LAMPIRAN 2 PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
(APPLICATION FOR REQUEST OF STUDY EXTENSION) 1.
Nama (name)
:
2.
Program
:
3.
Field study
:
4.
Universitas (University) :
5.
Balai/Puslit (Institute/Centre)
6.
Alamat Surat
7.
Tanggal Mulai masuk program tersebut :
:
:
(date of admission) 8.
Tanggal mulai Penelitian
:
(Date of commence resesrch) 9.
Tugas yang sudah disesaikan
:
(Study course/research already complete) 10. Tugas yang harus diselesaikan :
(Program to be completed) 11. Perkiraan selesainya tugas belajar :
(Expected date to complete study)
26
12. Alasan mengajukan perpanjangan tugas belajar :
(Reason for request of study extension) 13. Waktu perpanjangan yang diperlukan :
(Extension time request) 14. Rekomendasi dan Justifikasi dari Pembimbing/Promotor :
(Advisor Recommendation and Justification)
Pernyataan ini kami buat dengan sejujur-jujurnya. .....,.........., 20... Mengetahui/Menyutuju Pembimbing/Promotor (Approved by Advisor)
Kepala Balai (Head of Institute)
Pemohon (Applicant)
(……………………….)
(……………………..)
(…………………)
27
LAMPIRAN 3 LAPORAN KEMAJUAN BELAJAR SUMBER DANA : DIPA BADAN LITBANG PERTANIAN
Nama
: ………………………………………….....
Nomor Mahasiswa
: …………………………………………….
Bidang Ilmu
: …………………………………………….
Perguruan Tinggi
: …………………………………………….
Nama Pembimbing Utama Kemajuan Belajar
: …………………………………….
:
1. IP Kumulatif : Semester
Nilai IP Kumulatif
Nilai IP Dikeluarkan Tanggal/Bulan/Tahun
Keterangan
I II III IV V VI
28
2. Penelitian (judul)
: …………………………………………….
a. TOR
: belum/sedang/sudah
b. Persiapan lapangan
: ………%
c. Pengumpulan data : ……….% d. Penulisan
: ………%
3. Rencana Ujian akhir : …………………………………………... 4. Hambatan/Masalah yang dihadapi
: …………………………
…………………………………………………………………... 5. Saran-Saran : …………………………………………………… Mengetahui, *)
(…………………..)
Yang Melapor,
(………….……….)
*) Pembimbing/Pembimbing Utama Catatan : 1. Harap Saudara mengirim transcript mata kuliah semester yang baru saja diambil; 2. Bagi yang memerlukan biaya penelitian harap mengajukan proposal penelitian ke Badan Litbang Pertanian.
29
