PETA PERJALANAN PENYELESAIAN BATAS-BATAS MARITIM NKRI1 OLEH SOBAR SUTISNA2 PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH, BAKOSURTANAL JL. RAYA BOGOR KM. 46, CIBINONG 16911. ABSTRAK Penentuan batas-batas maritime Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu paket dengan penentuan wilayah dan batas NKRI, baik di darat, laut maupun udara, yang memerlukan perjuangan panjang dan berliku-liku. Perjuangan tersebut berjalan sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, karena wilayah adalah salah satu unsur yang harus dimiliki Negara, dan sudah seharusnya batas-batasnya jelas dan tegas. Akan tetapi kondisi nyata saat ini masih belum tuntas dan masih perlu perjuangan yang tidak ringan. Dalam hal ini permasalahannya tidak lah sederhana, melainkan memiliki kompleksitas dan dinamika politik yang tinggi disertai berbagai pertimbangan teknis, sosial, ekonomi, sejarah, budaya, pertahanan dan keamanan yang tidak sederhana pula. Perjalanan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak atas wilayah dan batasnya perlu dipetakan untuk dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para intelektualis, akademisi dan para praktisi di bidangnya masing-masing. Permasalahannya bukan hanya sekedar menarik garis-garis batas yang bersifat maya di lapangan, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang kondisi lingkungan, sumberdaya yang ada dan potensi-potensi lainnya, serta implikasi legal dan teknis implementasinya di lapangan. Karena itulah penanganan masalah wilayah dan batas-batasnya tidak bisa hanya ditangani secara sektoral dan adhoc, tetapi harus dikelola secara terintegrasi lintas sektoral dengan memperhatikan hubungan antara Pusat dan Daerah, serta didukung oleh suatu ‘Komisi Permanen’ (Permanen Commission, PC) yang terdiri dari wakil-wakil instansi terkait dan para pakar yang berbobot untuk mendukungnya. Dalam makalah ini juga disampaikan ilustrasi peta-peta batas maritime NKRI sesuai perjalanan waktu dari saat berdirinya RI hingga pada saat ini. Makalah ini juga memberikan pandangan dan masukan bagi adanya penyelenggaraan suatu sistem pengelolaan masalah batas wilayah dan wilayah perbatasan secara terpadu.
1. PENDAHULUAN Pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, wilayah Indonesia
terdiri
dari
pulau-pulau
besar
dan
kecil
yang
sebelumnya
merupakan wilayah koloni Belanda, yang disebut Hindia Belanda. Sesuai dengan
konvensi
hukum
internasional
tentang
wilayah
negara
eks
1
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kelautan 2004, Keluarga Mahasiswa Teknik Geodesi (KMTG) UGM, Yogyakarta, 24-25 Maret 2004. 2 Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc. adalah Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah; juga Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia. 1
kolonialisasi (walau tidak tercantum pada Undang-undang Dasar 1945), maka wilayah negara Republik Indonesia secara otomatis sama dengan wilayah Hindia Belanda. Lalu, mana saja wilayahnya dan dimana batas-batasnya, masih perlu penegasan lebih lanjut sesuai amanat proklamasi. Sebagai catatan, tidaklah jelas apabila di bulan Desember 1949, Negeri Belanda dalam pengakuannya terhadap berdirinya negara RI juga menyatakan penyerahan wilayah-wilayah kedaulatannya. Inilah salah satu persoalan yang belum tegas dan perlu penelusuran. Substansi teknis masalah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia berkenaan dengan perbatasan darat dan laut (maritime) dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, meliputi peraturan perundang-undangan (aspek legal), dan aspek teknis delimitasi, delineasi, demarkasi dan rekonstruksi (memerlukan kompetensi survei dan pemetaan). Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara tetangga yaitu dengan Malaysia di Kalimantan; dengan Papua New Guinea (PNG) di Papua (Irianjaya) dan dengan Timor-Leste di Pulau Timor. Di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, PNG, Australia, dan Timor-Leste. Perjuangan dalam penentuan batas-batas maritime merupakan satu paket dengan penentuan wilayah dan batas NKRI, baik di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Maka dalam hal ini kejelasan atas kepemilikan pulau-pulau menjadi kata kunci. Perjuangan tersebut serta konsisi nyata saat ini, harapan kedepan dan permasalahannya dipetakan dalam makalah ini dalam bentuk produk penetapan batas-batas maritime yang diproyeksikan berdasarkan tiga era perjalanan waktu, yaitu pada era kemerdekaan, era wawasan nusantara, dan era demokratisasi di Indonesia, seperti diuraikan dalam tulisan berikut ini. Rangkuman perjalanan dan waktunya seperti pada Tabel 1 berikut.
TABEL 1. TITIAN WAKTU PERJUANGAN ATAS WILAYAH DAN BATAS NKRI 1945, 17 AGUSTUS 1945, 18 AGUSTUS 1957, 13 DESEMBER
1958, 29 APRIL 1960
HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PENETAPAN KONSTITUSI NEGARA RI; UUD RI TAHUN 1945 WILAYAH RI = WILAYAH EKS KOLONIAL BELANDA MASIH BERLAKU TZMKO 1939 DEKLARASI DJUANDA TTG WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN ‘KLAIM’ WILAYAH RI ATAS PULAU-PULAU TERLUAR YANG ADA DALAM LAMPIRAN ‘DAFTAR KOORDINAT TITIK-TITIK DASAR GARIS PANGKAL KEPULAUAN’. KONVENSI JENEWA TTG TIGA HUKLAI (UNCLOS I) UNCLOS II, TIDAK ADA HASIL??
2
1960, 8 FEBRUARI
1961, 6 SEPTEMBER 1963, 27 MEI
1969, 17 FEBRUARI 1969, 5 NOVEMBER
1971, 10 MARET
1971, 1 JULI
1972, 11 MARET
1972, 4 DESEMBER
1973, 6 JANUARI 1973, 8 DESEMBER 1973, 8 DESEMBER
1974, 25 DESEMBER
1975, 11 DESEMBER
PENETAPAN PERPU NO. 4/1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA KEMUDIAN DIKUKUHKAN SEBAGAI UU NO.4/PRP/1960 DITETAPKAN DIDLMNYA ‘DAFTAR KOORDINAT GEOGRFIS TITIKTITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA’; RATIFIKASI ATAS TIGA KONVENSI JENEWA 1958; UU RI NO.19/1961 PENETAPAN LINGKUNGAN MARITIM INDONESIA DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN GUBERNUR DJENDERAL BELANDA TTG LINGKUNGAN MARITIM; KEPPRES NO. 103/1963 PENGUMUMAN PEMERINTAH RI TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN BATAS LANDAS KONTINEN BERSAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA, DAN DI LAUT CHINA SELATAN (BAG BARAT DAN TIMUR); KEPPRES NO. 89/1969 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH BERSAMA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA; UU RI NO. 2/1971 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN BATAS DASAR LAUT TERTENTU ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DI LAUT ARAFURA DAN DI SEBELAH SELATAN PULAU IRIAN (NEW GUINEA); KEPPRES NO. 42/1971 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN GARIS-GARIS BATAS LANDAS KONTINEN BERSAMA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN THAILAND DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA; KEPPRES NO. 20/1972 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DI LAUT TIMOR DAN LAUT ARAFURA ; KEPPRES NO. 66/1972 PENETAPAN LANDAS KONTINEN INDONESIA; UU RI NO. 1/1973 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA INDONESIA DAN PNG; UU RI NO. 6/1973 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH BERSAMA ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI SELAT SINGAPURA; UU RI NO. 7/1973 PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN INDIA DI LAUT ANDAMAN; KEPPRES NO. 66/1972 PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA INDONESIA DENGAN TAILAND TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS DASAR LAUT BERSAMA DI
ANDAMAN PERNYATAAN KEINGINAN RAKYAT TIMTIM UNTUK BERINTEGRASI DENGAN NKRI PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN PENETAPAN GARIS BATAS DASAR LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND DI LAUT ANDAMAN; KEPPRES NO. 1/1977 LAUT
1976 1977, 31 JANUARI
3
1977, 4 APRIL
1977, 17 DESEMBER
1978 1978, 16 AGUSTUS
PENGESAHAN HASIL PERUNDINGAN GARIS BATAS LANDAS
KONTINEN BERSAMA ANTARA INDONESIA DENGAN INDIA DI LAUT
ANDAMAN DAN SAMUDERA HINDIA; KEPPRES NO. 26/1977 PENGESAHAN HASIL KESEPAKATAN ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND MENGENAI BATAS LANDAS KONTINEN BERSAMA DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA DAN DI LAUT ANDAMAN; KEPPRES NO. 21/1977 PENGESAHAN INTEGRASI TIMTIM KEDALAM WILAYAH NKRI; TAP MPR RI NO. VI TAHUN 1978. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA INDONESIA, INDIA DAN THAILAND TENTANG PENETAPAN TITIK PERTEMUAN TIGA GARIS BATAS DAN PENETAPAN GARIS BATAS KETIGA NEGARA DI LAUT
1982 1985 1996 1998 1998 1999 2000, AGUSTUS 2002, JULI 2002, AGUSTUS 2002, DESEMBER 2003
ANDAMAN; KEPPRES NO. 24/1978 KONVENSI KETIGA PBB TTG HUKLA (UNCLOS-82) RATIFIKASI KETENTUAN DALAM UNCLOS-82 OLEH RI; UU RI NO. 17/1985 UU RI NO. 4/PRP/1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA DICABUT, DAN DIGANTIKAN DENGAN UU RI NO. 6/1996 PENYESUAIAN GARISPANGKAL KEPULAUAN DI LAUT NATUNA DAN SEKITARNYA; PP NO. 61/1998. KESEPAKATAN RI-AUSTRALIA TENTANG BATAS-BATAS ZEE ANTARA KEDUA NEGARA; BELUM DIRATIFIKASI OLEH PIHAK INDONESIA. JAJAK PENDAPAT (REFERENDUM) DI TIMOR-TIMUR; RAKYAT TIMTIM MEMILIH UNTUK MENJADI NEGARA SENDIRI. AMANDEMEN KEDUA UUD-45 MENAMBAHKAN PASAL 25E TENTANG WILAYAH NEGARA PP NO.38 TH 2002 MENETAPKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA AMANDEMEN TERAKHIR UUD-45 PASAL 25E TENTANG WILAYAH NEGARA, MENJADI PASAL 25A. KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) TENTANG STATUS KEPEMILIKAN PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN KESEPAKATAN INDONESIA-VIETNAM TENTANG BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA DI LAUT CHINA SELATAN; BELUM DIRATIFIKASI OLEH PIHAK INDONESIA.
2. BATAS-BATAS MARITIM INDONESIA DI ERA KEMERDEKAAN Pada saat bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Hindia Belanda (tidak tercantum pada Undang-undang Dasar RI tahun 1945; UUD-45) dimana pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya sesuai ketentuan TZMKO 1939. Ini berarti kapal asing dengan leluasa dapat melayari laut yang mengelilingi atau yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
4
Atas dasar ketentuan peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD-45), maka ketentuan yang erat terkait dengan masalah wilayah RI adalah Territorial Zee en Maritime Krigen Ordonansi tahun 1939 (TZMKO-39). Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada TZMKO-39, negara RI terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang satu sama lain dipisahkan oleh laut dan/atau selat di sekelilingnya, lihat ilustrasinya dalam Peta 1. Hal ini jelas tidak menguntungkan Indonesia. Ini berarti kapal asing pada waktu itu dapat dengan leluasa melayari laut atau selat yang mengelilingi atau disekitar pulau-pulau kita hingga tiga mil-laut mendekati pantai. Hal itu jelas mengancam eksistensi keutuhan wilayah negara RI dipandang dari sudut mana pun. Ketentuan TZMKO-1939 tersebut dirasa sangat merugikan negara RI yang baru berdiri pada saat itu, karena Indonesia hanya memiliki laut wilayah sejauh 3 mil-laut saja, sehingga antara pulau-pulau Indonesia yang berjumlah 13.000 lebih menjadi terpisah-pisahkan oleh laut dan selat karenanya. Atas dasar kenyataan gatra geografis itulah diantaranya, maka konsepsi Wawasan Nusantara kemudian diperjuangkan. Dari situ lah kemudian awal perjuangan bangsa Indonesia dimulai untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-haknya sebagai negara maritime, baik hak atas laut wilayah maupun hak atas kewenangan lainnya di laut (yurisdiksi wilayah maritim).
3. BATAS-BATAS MARITIM INDONESIA DI ERA WAWASAN NUSANTARA Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda, menyatakan bahwa laut antar pulau tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laut antar pulau merupakan laut penghubung, sehingga laut di antara pulau-pulau merupakan satu kesatuan dengan pulaupulau tersebut. Batas laut wilayah (territorial) Indonesia adalah 12 mil-laut dari garis pantai kearah laut lepas, dan Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola daerah kedaulatannya yang mempunyai batas wilayah 12 mil dari garis pantai tersebut. Hal ini dipertegas dengan UU RI No. 4/Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Secara implisit UU ini menyatakan klaim kedaulatan atas pulau-pulau terluar Indonesia dan sekali gus klaim atas laut wilayah (laut territorial) Indonesia. Ilustrasinya ditunjukan dalam Peta 2. Dengan ketentuan ini masih ada ‘kantong’ laut bebas di Natuna hingga ke selat Karimata (dikenal dengan sebutan ‘Kantong Natuna’).
5
Pada tanggal 17 Februari 1969 dikeluarkan Pengumuman Pemerintah (Deklarasi) tentang Landas Kontinen Indonesia yang kemudian dipertegas dengan UU RI No. 1 tahun 1973. Laut di atas landas kontinen ini merupakan laut zone ekonomi eksklusif (ZEE)/laut internasional dengan batas sejauh 200 mil-laut dari garis pantai yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Selama era ini, khususnya mulai 1969 hingga satu decade, Pemerintah RI gencar melakukan perundingan-perundingan batas baik batas-batas darat, maupun batas-batas maritime, baik secara bilateral maupun trilateral. Hasil-hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 mulai kurun waktu 1969 hingga 1979. Peta 3 mensuperimposekan ketetapan UU RI No. 1/1973 diatas dan hasil-hasil perundingan batas selama decade 1969-1978 pada Peta 2. Keadaan peta batas-batas wilayah kemudian berubah ketika Indonesia melalui Ketapan MPR tentang integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia sebagai Provinsi ke-27. Setelah keputusan politik pada tahun 1973 tersebut di atas, dalam kurun waktu 1974 hingga akhir tahun 1998, terdapat perubahan politik dan hasil diplomasi politik yang substansial dan berhubungan dengan batas-batas maritime NKRI. Yaitu (i) adanya pernyataan politik rakyat Timor-Timur, yang dibiarkan/ditinggalkan
oleh
pemerintah
penjajahan
Portugal,
untuk
berintegrasi dengan NKRI pada tahun 1974 melalui deklarasi bersama, dan (ii) diakuinya eksistensi negara RI sebagai negara kepulauan oleh masyarakat dunia melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, dan (iii) diundangkannya perubahan daftar titik-titik dasar garis pangkal Indonesia disekitar laut Natuna pada tahun 1998. Menindak lanjuti kemauan politik rakyat Timor-Timur tahun 1974 tersebut, maka pada tahun 1978 melalui Ketetapan MPR No. VI tahun 1978 dinyatakan lah Timor-Timur berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi yang ke-27. Keputusan/Ketetapan tersebut dengan sendirinya mempengaruhi keadaan batas-batas wilayah maritime Indonesia disekitar pulau Timor dan laut Timor. Usaha memperjuangan wawasan nusantara melalui diplomasi politik di tingkat dunia akhirnya membuahkan hasil pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut di Wina pada tahun 1982, atau dikenal dengan sebutan UNCLOS-82. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82 tersebut Indonesia diakui oleh dunia sebagai sebuah negara kepulauan (archipelagic state). Indonesia telah mengikatkan diri terhadap ketentuan UNCLOS-82 sejak tahun 1985, yaitu melalui
UU
RI
No.
17/1985
tentang
Ratifikasi
UNCLOS-82.
Secara 6
internasional ketentuan UNCLOS-82 dinyatakan efektif berlaku sejak 16 Nopember 1994. Menindak lanjuti hal ini, Indonesia kemudian melakukan perubahan terhadap UU RI No. 4/Prp.1960 melalui penetapan UU RI No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, serta menetapkan formasi titik-titik dasar (base points) baru di kepulauan Natuna sehingga sesuai dengan ketentuan UNCLOS-82 melalui PP No. 61 tahun 1998, sehingga tertutuplah ‘kantong Natuna’, maka dengan sendirinya juga mengubah batas-batas laut territorial dan laut yurisdiksi Indonesia. Keputusan-keputusan politik di atas jelas telah memantapkan ‘fondasi’ bagi penentuan batas-batas maritime Indonesia. Selain memantapkan ‘fondasi’ bagi penentuan batas-batas maritime NKRI, pada tahun 1998 juga ditandai dengan adanya kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan Australia tentang batas-batas ZEE diantara kedua negara. Kesepakatan teknis telah dicapai, akan tetapi sampai saat ini belum ada ratifikasinya. Ilustrasi batas-batas maritime wilayah NKRI berdasarkan keputusan-keputusan politik dan kesepakatan bilateral seperti diuraikan di atas, dapat dilihat dalam Peta 4. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1971, Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden
mendirikan
Panitia
Koordinasi
Penyelesaian
Masalah
Wilayah
Nasional dan Dasar Laut (Pankorwilnas) yang merupakan forum ‘lembaga’ koordinasi interdep untuk menangani masalah-masalah perbatasan dan kewilayahan. Pada tahun 1996 Pankorwilnas digantikan dengan Dewan Kelautan Nasional (DKN) melalui Keputusan Presiden tahun 1997, yang untuk kemudian berganti nama menjadi Dewan maritim Indonesia (DMI) sejak tahun 1999. Perubahan-perubahan ‘kelembagaan’ ini ternyata tidak dapat efektif menangani masalah-masalah batas wilayah dan wilayah perbatasan negara.
4. BATAS-BATAS MARITIM DI ERA DEMOKRATISASI INDONESIA Seperti dijelaskan tadi, keputusan-keputusan politik di atas telah memantapkan ‘fondasi’ bagi penentuan batas-batas maritime Indonesia. Akan tetapi perjuangan menyelesaikan batas-batas maritime NKRI belum lah selesai dan
nampaknya
masih akan berjalan panjang. Memasuki era
demokratisasi baru di Indonesia yang dimulai sejak akhir tahun 1998, ternyata juga ada kaitannya dengan perkembangan peta batas-batas maritim NKRI. Dalam kurun waktu dari akhir tahun 1998 sampai saat ini, dapat dicatat peta perubahan batas-batas maritime Indonesia yang secara dominan
7
ditandai dengan: (i) hasil jajak pendapat (referendum) rakyat di Timor-Timur pada tahun 1999 yang berakhir dengan terbentuknya negara baru Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), (ii) ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 (PP No. 38/2002) bulan Juli 2002, dan (iii) diputuskannya status kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada 17 Desember 2002. Hasil jajak pendapat (referendum) rakyat Timor-Timur tahun 1999 menghasilkan
keputusan
politik
berdirinya
negara
RDTL
memberikan
pekerjaan rumah (PR) baru untuk penyelesaian batas-batas negara baik di darat maupun di laut (maritime). Beberapa titik dasar garis pangkal kepulauan harus ditetapkan untuk melengkapi daftar koordinat geografis titiktitik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia yang ada dalam lampiran PP No. 38/2002. Selain batas-batas darat dan laut antara RI dengan RDTL, harus pula ditetapkan kembali beberapa titik batas maritime (ZEE dan landas kontinen) yang telah disepakati bersama antara Indonesia dengan Australia beberapa tahun yang lalu, secara trilateral. Ditetapkannya PP No. 38/2002, pada bulan Juli 2002, ternyata masih harus diperbaiki, selain karena adanya garis-garis pangkal yang terputus, juga karena adanya keputusan ICJ tentang status kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia. Rangkaian garis pangkal yang terputus adalah disekitar selat Leti, selat Wetar, selat Ombai dan laut Sawu dikarenakan status negara RDTL yang semula merupakan bagian dari NKRI. Selain adanya keputusan-keputusan politik dan ketetapan mahkamah internasional di atas, terdapat usaha komisi teknis batas landas kontinen bersama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam untuk delimitasi batas-batas landas kontinen di laut China Selatan, yang pada tahun 2003 telah mencapai kesepakatan bersama. Namun demikian kesepakatan tersebut masih harus ditindak lanjuti dengan proses legislasi berupa ratifikasi. Penentuan batas laut yang dianut Indonesia adalah regim hukum perbatasan International di laut sesuai ketentuan UNCLOS-82, dimana Indonesia memiliki regim Negara Kepulauan (Archipelagic State regime). Termasuk dalam regim tersebut adalah regim titik pangkal dan garis pangkal, regim laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Sebagai konsekwensinya Indonesia harus menyediakan ALKI sesuai dengan ketentuan regim alur laut kepulauan. Disamping itu untuk laut
8
yang berhadapan dengan negara tetangga yang jaraknya kurang dari ketentuan batas minimal, terdapat regim median line maupun regim equity in benefits. Selain regim-regim batas maritime, Indonesia juga memiliki regimregim batas darat dengan tiga negara tetangga. Tabel 2 berikut menunjukkan keberadaan regim-regim perbatasan dan status penanganannya bersama negara
tetangga.
Ilustrasi
batas-batas
wilayah
NKRI
(kedaulatan
dan
yurisdiksi) sesuai status saat ini digambarkan dalam Peta 5. Tabel 2. Regim perbatasan RI dengan Negara Tetangga BATAS DGN AUSTRALIA
BATAS DARAT Tdk ada
LT
BATAS MARITIM ZEE LK/DL
Tdk ada
Ada
Ada
CATATAN/STATUS Perjanjian 1972 hanya utk sea bed saja Sistem georefe-rensi tdk jelas
MALAYSIA
Memakai prinsip watershed
Ada
SINGAPORE
Tdk ada
Ada
Tdk ada
Tdk ada
INDIA
Tdk ada
Tdk ada
Ada
Ada
Median line
THAILAND
Tdk ada
Tdk ada
Ada
Ada
Median line
VIETNAM
Tdk ada
Tdk ada
Ada
Ada
Hasil Perundingan belum diratifikasi
FILIPINA
Tdk ada
Tdk ada
Ada
Ada
Masih praperundingan
PALAU
Tdk ada
Tdk ada
Ada
Ada
Belum dirundingkan
PAPUA NEW GUINEA
Astromeridian dan thalweg
Ada
Ada
Ada
Batas darat dan laut ditangani secara parsial
TIMOR-LESTE
Batas alam: watershed & thalweg
Ada
Ada
Ada
Batas darat & ditangani parsial
laut
Sistem georef di laut tdk jelas; di darat dg datum Timbalai (M’sia)
Ada trijunction dgn Malaysia
Sistem georeferensi di darat = Astronomis
Ada
Ada
Dalam proses
Catatan: LT= Laut teritorial; ZT= Zona tambahan; ZEE= Zona ekonomi eksklusif; LK= Landas kontinen; DL= Dasar laut (sea bed)
5. BATAS-BATAS LAUT DAERAH OTONOM Era
Otonomi
Daerah
dimulai
pada
tahun
1999,
yaitu
dengan
diundangkannya paket Undang-undang Otonomi Daerah berupa UU RI No. 22
9
tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999. Didalam kerangka otonomi daerah ini, dikenal azas desentralisasi tugas dan kewenangan Pemerintahan secara lebih luas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adakah hubungannya dengan peta batas maritime Negara RI, jelas tidak ada. Akan tetapi ada hal baru dalam system pengelolaan
wilayah
maritime
Indonesia,
dimana
Pemerintah
Daerah
memiliki/diberikan kewenangan pengelolaan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) UU RI No. 22/1999. Ketentuan mana tidak pernah dikenal sebelumnya didalam UU RI No. 5/1974 tentan Pemerintah Daerah. Walaupun tidak ada kaitannya dengan batas-batas maritime Negara RI, akan tetapi cukup menarik untuk dibicarakan berkenaan dengan batas-batas pengelolaan laut (maritime) Pemerintahan Daerah. Jadi erat terkait dengan batas-batas administratif wilayah pengelolaan Daerah di laut, yang dewasa ini ternyata manyak membawa masalah. Perlu diingat bahwa didalam negara kesatuan ini semestinya tidak boleh timbul permasalahan batas wilayah pengelolaan di laut, karena penetapan batas-batas administrasi di laut semata-mata adalah ditujukan untuk keperluan desentralisasi wewenang dan tanggung jawab agar terjadi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi masalah penentuan batas-batas laut pengelolaan daerah ini murni merupakan permasalahan internal pengaturan batas-batas maritime didalam NKRI. Akan tetapi sadar-tidak-sadar, ternyata telah timbul nuansa kedaerahan karena dipicu oleh upaya untuk mendapatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan pengalokasian dana alokasi umum (DAU) dari Pusat ke Daerah. Penetapan batas-batas laut di internal NKRI ini perlu digambarkan secara jelas di atas peta dan disosialisasikan ke daerah-daerah. Usaha ini telah dilakukan sejak tahun 2001. Keadaan pembagian wilayah administrasi pengelolaan wilayah laut Daerah Otonom seperti diilustrasikan dalam Peta 6. Permasalahan yang menonjol dalam penataan batas administrasi pengelolaan wilayah laut daerah adalah kurang akuratnya data administrasi keberadaan pulau-pulau kecil yang masuk ke daerah-daerah otonom. Hal ini lah yang sering kali menjadi sumber konflik masalah perbatasan antar daerah di laut, selain kurangnya pemahaman geografis akan letak batas-batas di laut, karena memang memerlukan bantuan teknologi yang tidak mudah dikuasai oleh masyarakat di daerah.
10
6. PERLUNYA SISTEM TERPADU BAGI PENGELOLAAN MASALAH BATAS NKRI Perubahan
(amandemen)
terakhir
Undang
Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD-45), Bab IXA, tentang Wilayah Negara pada Pasal 25A menyatakan: “Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
adalah
sebuah
negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini jelas menyebutkan bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik (Unity Republic) yang berwujud negara kepulauan (archipelagic state). Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS 82), Bab IV, Pasal 46 mendefinisikan negara kepulauan sebagai berikut: (a) “archipelagic State” means a State constituted wholly by one or archipelagos and may include other islands; (b) “archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting
waters
and
other
natural
features
are
so
closely
interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such. ‘Negara kepulauan berciri Nusantara’ mempunyai arti Negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera; yang dimaksud dengan dua benua adalah Benua Asia dan Benua Australia dan yang dimaksud dengan dua samudera adalah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam pernyataan ‘sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan berbentuk negara kesatuan republik’ ini baru menunjukkan dimana lokasi geografis negara kesatuan yang berbentuk republik yang bernama Negara Republik Indonesia. Kemudian, ‘dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan
undang-undang’
mempunyai
makna
bahwa
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan Negara Kepulauan itu masih harus menetapkan batas-batas dan hak-haknya, yaitu batas dan hak kedaulatan dan yurisdiksi lainnya di darat, di laut, dan di ruang udara. NKRI merupakan negara kepulauan yang secara internasional telah diakui dunia, maka batas-batas wilayahnya di laut harus mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982; UNCLOS-82). Indonesia menjadi para pihak yang terikat dengan Konvensi tersebut karena telah meratifikasinya dengan Undang-Undang RI 11
No. 17 tahun 1985 (UU No. 17/1985). Atas ketentuan UNCLOS-82 tersebut, batas-batas maritime yang harus ditetapkan oleh RI adalah batas laut territorial dan batas zona tambahannya (contiguous zone), batas zona ekonomi ekslusif (ZEE), serta batas landas kontinennya. Hak dan wewenang didalam batas laut teritorial, akan berbeda dengan hak dan wewenang di dalam batas ZEE dan hingga batas landas kontinen, sehingga pengaturannya lebih lanjut hendaknya ditetapkan dengan undang-undang.
Refleksi Penanganan Masalah Perbatasan Negara Dari uraian di atas, nampak jelas cakupan yang harus ditangani dalam pengelolaan
perbatasan
negara
dalam
kerangka
memperjuangkan
dan
memelihara kebutuhan vital bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan nasional. Diawal perjuangan bidang politik dan hankam, Indonesia pada era 1950 – 1970 dihadapkan pada pergolakan di dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, kestabilan politik dan keamanan, antara lain dari gangguan gerakan PRRI – Permesta, dan lain-lain. Karenanya selama perairan Indonesia diantara pulaunya merupakan laut bebas, maka selama itu pula bangsa Indonesia akan merasa dirinya terpecah-pecah dalam beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah. Aspek politik dan Hankamnas lainnya pada waktu itu juga berkaitan dengan pembebasan Irian Barat dan GPK di Kalimantan. Rangkaian kepentingan seperti itulah yang kemudian terlihat dalam pola penanganan masalah perbatasan negara lebih menonjol pendekatan sekuriti-nya. Sekarang era telah berubah, tuntutan jaman pun telah berubah. Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia untuk menyatunya konsep kesatuan geografis dengan konsep kesatuan politik pemerintahan negara dalam bentuk konsep Negara Kepulauan atau Wawasan Nusantara melalui Deklarasi Djuanda 1957. Tinggal sekarang bagaimana kita mengisi eksistensi Negara Kepulauan Indonesia ini melalui konsep pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan konsep Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI. Keinginan tersebut cukup jelas tertuang dalam konsep pembangunan ekonomi nasional seperti terdapat dalam UU tentang Propenas Tahun 2000-2004, yaitu adanya keinginan kuat untuk memajukan masyarakat di daerah perbatasan. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki suatu kebijakan nasional yang komprehensif dan dapat mengitegrasikan model
12
penanganan masalah perbatasan secara lebih efektif dan efisien. Seperti diketahui bahwa kebijakan dan praktek penanganan masalah perbatasan negara selama ini sifatnya “adhoc” dan parsial, seperti contoh-contoh adanya kepanitiaan berikut:
Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut (Pankorwilnas) yang dibentuk tahun 1971 dan berakhir tahun 1996 dan digantikan
oleh
Dewan
Kelautan
Nasional
(DKN)
tahun
1997
dan
kemudian menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI) tahun 1999.
Sementara Pankorwilnas telah berakhir tapi produk turunannya terus berjalan secara adhoc tanpa ada kejelasan hubungannya dengan DMI, seperti adanya: a. General Border Committee (GBC) RI-Malaysia diketahui oleh Panglima ABRI (sekarang TNI). b. Joint Commission Meeting (JCM) RI-Malaysia diketuai oleh Deplu. c. Joint Border Committee (JBC) RI-PNG diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. d. Joint Border Committee (JBC) RI-UNTAET diketuai oleh Dirjen Umpem Depdagri. e. Subkomisi Teknis Batas Landas Kontinen diketahui oleh Dirjen Migas, Deptamben. f.
Sub Komisi Teknis (TSC) Survei dan Demarkasi (untuk batas darat) RI-Malaysia diketuai oleh Sekjen Depdagri.
g. Sub Komisi Teknis (TSC) Survei penegasan dan pemetaan batas RIPNG diketuai Kapusurta TNI sejak 1995, sebelumnya diketuai oleh ketua Bakosurtanal. h. Sub Komisi Teknis (TSC) Border Demarcation dan Regulation RITimTim diketuai oleh Kapusurta TNI, Wkilnya Bakosurtanal. i.
Dan sub-sub komisi lainnya yang bersifat “adhoc” dan parsial. Pola penangan seperti di atas jelas kuran produktif dan kurang efisien,
serta sering menyebabkan banyak kelemahan dalam beberapa hal, seperti:
Selalu diperlukan review dan konsolidasi setiap kali akan melakukan perundingan.
Representasi delegasi hanya tertumpu kepada figure kekuatan Ketua Delegasi.
Tindak lanjut hasil perundingan kurang sosialisasi dan sering kurang terakomodasi dalam program tahunan.
13
Pemerintah Daerah tidak berperan aktif, demikian pula masyarakat di perbatasan tidak memperoleh perhatian sebagai mana mestinya.
Adanya kendala membuat komitmen sekalipun oleh Ketua Delegasi karena kurang konsolidasi.
Birokrasi pengambilan keputusan menjadi panjang dan terpisah-pisah.
Tidak ada sistem baku baik dalam aspek pengelolaan (management aspects) maupun dalam aspek teknisnya (technical aspects).
Identifikasi Permasalah Penanganan Perbatasan Negara Dari uraian di atas, nampak jelas lingkup permasalahan yang dapat kita kelompokkan menjadi: (i) masalah teknis perbatasan mencakup delimitasi, demarkasi dan perapatan pilar batas, (ii) masalah inventarisasi sumberdaya alam, demografi, dan lingkungan perbatasan, (iii) masalah sosialisasi dan penempatan tanda pengenal pos lintas batas, (iv) masalah sarana perbatasan terkait dengan imigrasi, patroli perbatasan, pajak dan cukai, dan keamanan, (v) masalah pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanahan, pelestarian dan pemanfaatan, (vi) masalah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, (vii) masalah peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat perbatasan, dlsb. Selain
mengenali
berbagai
kelompok
permasalahan
di
daerah
perbatasan seperti disebutkan di atas, dapat pula dikenali aspek-aspek yang perlu dikelola dan merupakan ‘infrastruktur data spasial’ dalam penanganan perbatasan negara, yaitu: (i) sistem peraturan perundang-undangan, (ii) sistem kelembagaan yang bersifat permanent (tidak bersifat adhoc), (iii) sistem data utama (spasial dan non-spasial) dan basis data yang terintegrasi dari daerah perbatasan sebagai modal utama untuk manajemen daerah perbatasan, (iv) sistem partisipasi komunitas masyarakat perbatasan, dan (v) metode
dan
teknologi
yang
tepat
dan
diperlukan
untuk
mendukung
pelaksanaan penangan masalah perbatasan.
Penanganan Batas Negara Perlu Keputusan Politik yang Mapan Dari uraian dan atas dasar pemikiran diatas, diperlukan suatu produk kebijakan public berupa UU tentang Batas Wilayah Negara beserta Hakhaknya, dan untuk implementasinya perlu dipercayakan kepada suatu ‘lembaga tetap’ atau ‘komisi tetap’ yang diberi tugas dan tanggung jawab
14
untuk merumuskan sistem dan penanganan masalah perbatasan negara, dan mungkin perlu didukung oleh suatu National Permanent Secretariat untuk penanganan masalah perbatasan sebagai fasilitator kegiatan berbagai komisi dan sub-komisi nasional dalam penanganan perbatasan. ‘Komisi Tetap’ juga harus berfungsi sebagai Clearing House dari setiap posisi dan perjuangan kepentingan Indonesia dalam masalah perbatasan. Demikian semoga berguna, dan selamat ber-seminar.
YOGYAKARTA, 24 MARET 2004 SOBAR SUTISNA
15
