GEOSTRATEGIS NKRI MEMANFAATKAN PELUANG MENUJU NEGARA MARITIM TERKEMUKA DI DUNIA Oleh Dr. Ir. H. Son Diamar, MSc 0811163279
[email protected]
Dr. Ir. H. Son Diamar, MSc Billy & Moon Blok CH II No 8 - Pondok Kelapa -- Jakarta Timur 13450 – 021 864 1917 Ir, Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, 1979 Msc, Public Policy and Management, Carnegie-Mellon University, USA, 1986 Phd, Public Policy, University of Pittsburgh, USA, 1991 Certificate, Investment Analysis, Harvard University, USA, 1986 Sekarang : Deputi V UP4B (Papua), Kantor Wakil Presiden – Dosen FISIP UI Ketua Tim: Perpres Jalan, Perpres Percepatan Ekonomi, UP4B
2002-2010: 1. Staf Ahlii Mentri PPN/Bappenas Bid Tata Ruang dan Maritim 2. Ketua Tim RUU 25/2004 ttg Sistem Perenc Pemb Nasional, Bappenas 3. Ketua Tim Perumus Revisi UU 32/2004 ttg Pemda, Dep Dagri 4. Ketua Tim Ahli RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, Dep Keu 5. Ketua Tim: Inpres Pelayaran, Perpres Bakorkamla, Bappenas 6. Ketua Tim: Kerjasama Dg Bank Dunia utk Pengelolaan SDA, Bappenas 7. Ketua Tim: Kajian Hukum Otonomi, dan Hukum Ekonomi, Dep Kum Ham 1999-2002: 1.Sekjen Dewan Maritim Indonesia (DMI), diketuai Presiden RI 2. KetuaTim Kebijakan Kelautan Nasional, DMI 1979-1999: 1. Staf dan Pj Struktural di Ditjen PUOD dan Litbang, Dep Dagri 2. Tim Perumus RUU 22/1999 ttg Pemda, Dep Dagri 3. Ketua Tim Renstra Pemda Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dep Dagri 4. Penelitian pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, Derah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Desa .
DAFTAR ISI A. GEOSTRATEGIS NKRI 1. Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia 2. Lokasi di “Perempatan & Pertengahan” Jalan Dunia 3. Perubahan Sistem Industri dan Perdagangan Dunia 4. NKRI Pusat Industri dan Perdagangan Antar Bangsa 5. Pembangunan Negara Kepulauan B. LIMA PILAR NEGARA MARITIM 1. Ekonomi 2. Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan 3. Han Kam dan Hubungan Internasional 4. SDM, Budaya, dan Iptek 5. Kelembagaan dan Hukum C. CARA BARU MEMBANGUN NEGERI 1. Membangun ”tanpa” uang negara: Manajemen aset 2. PT BUMB – Public Private People Partnership – PPPP 3. Reinventing SisRenBang – Bappenas D. PERUBAHAN TOTAL NKRI 1. Pendidikan dan Kebijakan Ekonomi 2. Sepuluh Perubahan Kebijakan NKRI
REPUBLIK INDONESIA Negara KepulauanTerbesar Di Dunia – Negeri Maha Kaya SDA
Jumlah Pulau Garis Pantai Luas Wilayah Daratan Luas Wilayah Lautan
: + 17.480 : + 95.000 km (kedua terpanjang setelah Kanada) : 1,9 Juta km2 : 5,8 Juta km2
LOKASI STRATEGIS Berpeluang Menjadi Pusat Industri dan Perdagangan Global Rotterda mAntwerp
Los Ang. Long Beach West Cost
New York
Europe
Dubai
East Cost
Pusan Tokyo Yokohama
Hongkong Shanghai Shenzen Kaoshiung
Jpn Korea
TimTeng China Taiwn
Asteng
… fully 90 percent of International trade is carried by sea
South Afrc
Singapura Laem Chabng PortKlang Tg Priok
… 40 percent lewat Indonesia
Austr. NZ
Sidney Melbourne Auckland
CHANGES IN THE GLOBAL TRADE ENVIRONMENT Industri Global Mencari Lokasi di “tengah jalan” Utk Finalisasi Produk dan Pemasaran Before 1970s
1970s – 1990s Mobility of Factors of Production Container shipping
ORIENTASI PASAR 1990s onward
Global Production Networks Commodity chain
Global Market
Commodity Market
SUMBER: UNCTAD
Bulk point-to-point
Country B
Country A
UPAH BURUH & TRANSPORT
Immobile Factors of Production
Perkembangan Ukuran Kapal
KAPAL BESAR TIDAK LAGI DAPAT BERLAYAR DI SELAT MALAKA
SHIPPING LANES AND STRATEGIC PASSAGES IN PACIFIC ASIA Empat Lokasi Sbg “Choke Points” Atau Pusat Industri Dan Logistik Global Russia
Tsugaru
Japan China
if Pac
ce a O c i
n
Malacca
So u
th C
hi n
aS
ea
India
Makassar
Indonesia
I n d ia n
O c e an
Torres
Sunda Lombok
Australia
Equidistant Conic Projection
SUMBER: UNCTAD
MENUJU NEGARA MARITIM TERKEMUKA Pusat Industri & Perdagangan Global SHIPPING 40%
EXPORT Eropa Timteng Afrika IMPORT
EXPORT Asia Asifik
IMPORT
KOTA “BANDAR INTERNASIONAL”
Batam, Kota Agung, Lombok, Donggala, Sabang, Medan, Padang, Belitung, Jakarta, Surabaya, Singkawang Tarakan, Kupang, Bitung, Makasar, Ambon, Morotai, Sorong Presentasi Dr. Son Diamar pada SEMINAR HUT FEUI ke 60 - Maret 2011 di Jakarta
NEGARA KEPULAUAN NUSANTARA Sebagai Basis Bagi Kebijakan Pembangunan FAKTA
Sejarah budaya dan
kerajaan di Nusantara NEGARA KEPULAUAN TERLUAS: Laut terluas, Pulau terbanyak pantai terpanjang kedua, di dunia SDA terkaya ke dua dunia di darat dan di laut Lokasi strategis dlm sistem industri dan perdagangan antar bangsa
1. 2.
3.
4.
5.
ARAH KEBIJAKAN SDM, Masy, Budaya, Iptek untuk darat dan kelautan, Ekonomi:HTI, agro, ternak, ikan, ESDM, Pariwisata, Industri dan perdagangan domestik, pusat global, dan maritim, Tata ruang : kota-kota bandar dunia, terintegrasi dlm sistem nasional, daratlaut Pertahanan yg kuat berbasis geografi sejati, dan Keamanan di laut dlm satu institusi Sistem hukum nasional yang berbasis Negara Kepulauan, seimbang darat dan kelautan
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 10 TAHUN SOSIAL BUDAYA IPM di atas rata-rata Asia 40% usia kerja tamat SMK
kelas dunia Pendidikan berkualitas di atas rata2 Asia Jaminan sosial berkualitas bagi semua waga negara Keluarga sejahtera Budaya masy yg unggul Budaya Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Iptek agro tropikal dan kelautan terkemuka dunia Negeri penuh kasih bagi semua bangsa
EKONOMI Berbasis SDA yg adil dan berkelanjutan : hutan tanaman, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, ESDM, real estat, pariwisata Sbg pusat2 penting industri dan perdag antar bangsa, didukung industri maritim (shipping, shipbuilding) Perbankan: tersedia modal bagi usaha besar, menengah, dan ukm Badan Usaha Milik Bersama (PT BUMB) utk usaha SDA: kemitraan pemerintah, swasta, masy/ulayat, dan pekerja Sediakan lapangan kerja utk 50 juta org.
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 10 TAHUN WILAYAH DAN LINGKUNGAN
SARANA DAN PRASARANA
Kepastian hukum Wilayah kedaulatan (darat, laut teritorial, kepulauan, pedalaman) dan yurisdiksi (ZEE, landas kontinen) Pengelolaan wilayah berbasis kepentingan nasional dg prinsip2 berkelanjutan. Tata ruang berbasis geografi negara kepulauan, yg terintegrasi darat dan laut, ruang bagi rakyat, dan bagi ekonomi antar bangsa Kepastian hukum “hak masyarakat adat” atas kekayaan alam dan hubungannya dengan negara dan dunia usaha. Perhatian khusus (afirmasi) pada bagi wilayah / kawasan perbatasan, dan tertinggal
Perumahan dan permukiman layak bagi semua warganegara Sarana olah raga, budaya, dan kreatifitas di ibukota provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan Transportasi intermoda antar ibukota provinsi, kabupaten dan kecamatan. Sebagian besar pergerakan orang di kota2 menengah, besar, dan metropolis dg angk umum masal Listrik sebagian besar dg energi terbarukan, dan laut, utk min 1000kwh/kap/th Air cukup utk pertanian dan permukiiman. Telekomunikasi dan informasibagi semua warga.
FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI Berbasis SDA dan Kemaritiman 10 Tahun 1. HTI 2 Juta Ha 2. Tanaman Pangan2 Juta Ha 3. Kebun 2 Juta Ha: Utama di Papua, Kalimantan, Sulawesi 4. Ikan: 5.000 kapal, 50.000 perahu, 100.000 Ha budidaya 5. Ternak : Serba 2 Juta ekor
6. Migas cukup, minerba optimal, Listrik 60% EBT, terutama energi arus laut
7. Pariwisata: 8 DTW kelas dunia, 10% cruises dunia, 5% yachts Aus Asia
8. Industri pengolah, manufaktur, perdagangan, dan jasa, lokal sd global 9. Maritim: Shiping 100% cabotage, 20% exim, Pelra utk logistik Nas, shipbuilding 60% di dlm negeri 10.Real estat kwsn Perkotaan: 700.000 Ha
TERSEDIA LAPANGAN KERJA UNTUK 60 JT ORG MENGHIDUPI 180 JT PENDUDUK
7 KEBIJAKAN Pembangunan Industri Pelayaran:
3 TAX FISKAL
2
CABOTAGE & 40% EXIM SHARE & PELRA UTK LOGNUS
MODAL
SDM
6
1
INDUST DLM NEGRI
4
PORT SYSTM & MGT
5
7. “INDONESIA MARITIME INCORPORATED”
PELAYARAN KEBIJAKAN: 1. Tegakkan “cabotage”, “terms of trade” pro Ina ships
SASARAN: 1.
“cabotage 100%”, “40% exim share” kapal Ina
2.
Industri galangan: mbangun sbgn besar kapal Ina, pusat service kapal dunia
3.
Pelayaran rakyat berperan penting dalam sist log nas
4.
Sistem dan mgt pelabuhan berstandar internas
5.
Pusat diklat dan penyedia SDM shipping & shipbuilding terkemuka dunia
2. Dorong integrasi bisnis , “Ina maritime incorporated” 3. Fiskal: zero tax, share modal, jamin kredit, dan subsidi bunga utk pengadaan kapal, Lemb Keu Bukan Bank
4. Penataan ulang “sistem” dan “mgt” pelabuhan 5. Dorong Industri galangan, dan komponen 6. Siapkan SDM “shipping & shipbuilding” dg kejuruan dan dikti, “deregulasi dik pelaut” 7. Brdayakan “pelayaran rakyat”
Solusi 1 – JOINT FINANCING Kredit (65%) Joint Financing & Security Agent Arrangement
BANK
Master Agreement Security Agent Kredit Payment
Disbursment
LKBB
Lease Payment+Kredit Payment
Equity (5%)
SHIPPING COMPANY
Payment
SHIPPER/ END USER
Leasing (30%)
Kontrak Pembangunan Supervisi
Delivery
SHIPYARD/ SELLER
Pembelian Kapal Bekas
Financial Lease Kredit Equity Gross Akte Mortgage
=> 30 % Harga Kapal => 65 % Harga Kapal => 5 % Harga Kapal => Nama PT PANN => Hipotik Bank => untuk Kapal Baru
Note : LKBB : Lembaga Pembiayaan Bukan Bank
SOLUSI 2 – PEMBENTUKAN INDONESIAN MARITIME FUND
APBN
Utang Luar Negeri
Alokasi Kredit Perbankan
LKBB PT PANN
Bagian Keuntungan BUMN
Kontribusi Stake Holder
Insurance Fund
Trustee/Trust Agent HUBLA/INSA -Technical Aspect -Route -Cator -Galangan Pembangun -Maintenance - Crewing
Pelayaran
PT PANN (Executor Operasi Pembiayaan Kapal)
Pelayaran
Pelayaran
Pelayaran
Pelayaran
Pelayaran
Pension Fund
KEK BANDAR DUNIA KEBUTUHAN: 1. International Ports 2. Kawasan Industri Berikat dan Umum 3. Kawasan Komersial 4. Perumahan 5. Sarana Prasarana 6. Pelayanan: Pusat, Prov, Kab, Kota
Rp 150T
BISA TANPA UANG NEGARA
Wk Pus, Gub,bup,wali
DEWAN KEK
UU & PP?
BP
Profesional
FISIK
USAHA
ADM PUS
TR
PORTS
PROV
TRANSP
INDUS
K/K
UTILITI
CBD
PLP
POLAIR
IKAN
BC KARAN TINA
SAR REAL PLP
UU BARU INTEGRASI SEMUA INST SIPIL GAK KUM KAM MAT DI LAUT ONE INST ONE COMMAND MULTI FUNCTIONS
GAK KUM KAM MAT DI LAUT SEKTORAL DAN PARSIAL TDK EFEKTIF TDK EFISIEN... MENHUB TDK UTK MULTI TUGAS
IMI GRASI
HANKAM POLRI
REAL PLP
PRES
MENTRI
TNI AL
TNI AU
TNI AD
KEMENTRIAN MARITIM MENTRI SESMEN
TUGAS POKOK: 1. Koordinasi 2. Fasilitasi 3. Pengendalian 4. Evaluasi 5. Admin Umum
BIRO DEPUTI EKONOMI ASDEPS Perikanan Pelayaran, Pariwisata ESDM Jasa-Jasa
DEPUTI WILAYAH ASDEPS Data & Batas Tata Ruang Sar Pras Lingkungan
DEPUTI SOSBUD ASDEPS SDM Budaya Iptek Aparatur
DEPUTI KUM KAM ASDEPS Gak Kum Kam Mat Bencana Bang Kum
STAF AHLI MENTRI
BAGAIMANA MEMBANGUN EKONOMI RIIL
AGAR :
Tumbuh (Pro Growth); Sediakan lapangan kerja (Pro Job); Hapus kemiskinan (Pro Poor); Berdayakan Daerah (Pro Pemda).
Butuh Faktor Produksi: 1. SDA & Intangibl Asset 2. SDM Wirausahawan 3. SDM Ahli & Pekerja 4. Modal Usaha 5. Infrastruktur
PRIMER
SEKUNDER
TERSIER
• • • • • •
• • • • • •
• Perdagangan • Transportasi • Keuangan • Pariwisata • Jasa2 Profesional • Jasa2 Personal
Kehutanan Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan ESDM
Industri Hasil Hutan Industri Hasil Agro Industri Hasil Laut Industri Hasil ESDM Industri Konstruksi Industri Angkutan
NEGARA SEDIAKAN 5 FAKTOR PRODUKSI
Membangun Negeri “Tanpa“ Uang Negara Berbasis Aset Potensial USAHA INDUSTRI SAWIT UNTUK “EKA”
USAHA PARIWISATA + REAL ESTATE USAHA MILIK DKI
JAMINAN
BANK
PEM II
BANK
I
MODAL
DKI II
IZIN-IZIN
MODAL
EKA Saham Eka 100%
III
M
F
SAWIT
IZIN-IZIN
CI REKRUT
REKRUT
Profesional
P
I
A
III
Saham DKI mayoritas
Profesional
S
P
M
F
ANCOL
A
S
BADAN USAHA MILIK BERSAMA (PT. BUMB) PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASY Public Private People Partnership (PPPP) KENAPA PT MILIK BERSAMA? 1. UUD 1945 Pasal 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar kemakmuran rakyat – prinsip “inklusif” dan “adil”. 2. Stakehplders sesuai “peran” dan “hak”: i. pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan sarpras, II. swasta memiliki keahlian, III pekerja memiliki hak aset negara, iV. Masy/ulayat memiliki hak aset negara 3. PT bersama terapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, “stakeholders menjadi “shareholders”. 4. Dg “bagi hasil adil” sbg saham tertulis dlm Akta PT, masing2 utk swasta, pekerja, masy/ulayat, pemda prov, dan kab/kota, misalnya 20%, maka “4 PRO” bisa tercapai.
ORGANISASI: BUPATI/WALIKOTA
SEKDA
SKPD
BUMD
PT BERSAMA
KOP MASY
WK PROV
KOPKAR
CONTOH
PT BERSAMA PARIWISATA RAJA AMPAT Kawasan dg 20 Resorts, Pelabuhan kapal Cruises dan 500 Yachts
ORGANISASI: 15%
BUPATI
WK PROV
SEKDA
15% SKPD
25% PROF MGT
BUMD
PT BERSAMA
5% KAB LAIN
10% KOP KAR
CSR 5%
MASY ULAYAT
15%
O&M
INVEST
5%
5%
CARA BARU
BESAR, STRATEGIS, MULTI SOLUSI Bagaimana membangun Ekonomi Perikanan, agar:
Terkemuka di Asia Nelayan dan rakyat pesisir sejahtera Menjadi Potensi HanKam “Tanpa Uang Negara”
Jaminan
BANK
PEM Kredit
PROV
Fasilitas
KAB
PENGELOLA UNTUNG
MASY
PEKERJA
5.000 kapal “ocean going”, 50.000 perahu 100.000 Ha budidaya 20 kawasan “cluster industry” Sistem pemasaran DN+LN Sistem pendukung: SMK, PT, Penyuluh, Sarana, Prasarana, Lembaga Keuangan
MANFAAT
PENERIMAAN
ABK TERLATIH HANKAM ! 10 JT PEKERJA
CARA BARU: BESAR, STRATEGIS, MULTI SOLUSI Bagaimana membangun Institut Pertanian Tropikal?
Terkemuka di dunia
20% mahasiswa gratis, 40% beasiswa
“tanpa uang negara”
INSTITUT WALI AMANAH
Jaminan
BANK
KOM
REKTOR
PEM
PT MITRA USAHA
CIVITAS AKADEMIKA MAHASISWA
MAGANG
Usaha Hut
Usaha Tan
Usaha Bun
SEKELAS SINAR MAS
Usaha Ternk
55% SAHAM UNTUK INSTITUT
Usaha Ikan
KELEMAHAN RENBANG TIDAK BERBASIS GEOGRAFI NEGARA KEPULAUAN DG KARAKTER YG BHINEKA
HANYA ANDALKAN UANG NEGARA TIDAK GUNAKAN SDA / ASET SBG MODAL
MAKRO, KURANG MIKRO, KURANG RIIL, KURANG ORIENTASI BISNIS SEKTORAL, PARSIAL, TER KOTAK2, DLM UNIT2 TERKECIL
RPJMN Tanpa Pioritas Laut Tdk Ranc Kekhasan Daerah Tdk Ranc Sinergitas Internal & Antar Wilayah Rp Terbatas, Kinerja Terbatas Tidak Koversi Aset Jadi Modal Aset Dikuasai Pemodal, Tertinggal, Miskin Renbang “berbahasa dewa” Tdk Ranc Bang Usaha Tdk Ranc Faktor2 Produksi: Modal, SDA, SDM, Mgt. Piecemil, kecil-kecil, tdk berarti Langka Koord, apalagi “out of the box” Tanpa “grand design”
BI
ASET
Negara Tersulit Modal
Obral Utk Pemodal
BIROKRASI Tanpa Grand Deign Fragmentd Sentralistis
KEUANGAN NEGARA
Tdk Utk Riil Fragmentd
MISKIN DIKUASAI ASING TERTING GAL
POLITIK Recruitmt Money Poltics &Tanpa Kompetensi
REINVENTING ECONOMICS:
UU PERLU REVISI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BANK INDONESIA, PENANAMAN MODAL, MIGAS, MINERBA, SDA AIR, PESISIR & LAUT, IKAN, HUTAN, TANAH, KEUANGAN NEGARA, PERBENDA NEGARA, SISRENBANG, PEMDA, HAN, KAM
Ekonomi Negara Kepulauan “Blue Ocean Strategic Mgt” Industrial Value-chains Maritime, Logistic, NR Based Asset Mgt & Capitalization Financial Engineering Entrepreneurship Public-Private-People Enterprise Distribution of Benefit
SESUAI DG UUD 1945
UU BARU: SISTEM MGT SDA & ASET, KEUANGAN KHUSUS, KAM LAUT
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN “Prinsip Batang – Cabang – Ranting” Perlu Kejelasan dan Pengawasan
Nat Port
PROV A
PROV B IK PROV
IK KAB
Local Port IK KEC
PROV C
PERCEPAT PELAYANAN PUBLIK: INDONESIA LEBIH LUAS DARI EROPA BARAT…. Tidak mungkin segala bisa diurus dg baik dari Jkt, perizinan, program, dan pengendalian. Perlu “small head quarter, big branches”
Berikan Kewenangan kpd Gub Sbg wk Pusat: • Perizinan, tdk usah ke Jkt • Perencanaan terinci utk integrasi vertikal dan horizontal • Pengendalian Kab/Kota
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
SMALL HEAD QUARTER, BIG BRANCHES: 20 MENTRI, 34 GUB, 533 BUP DAN WALI
REN-GAR FASILITASI DAL
GUB
DEPUTI GUB
SEKDA SKPD GUB PROV GUB
BADAN DINAS BUMD
ORGAN PUSAT ORGAN DAERAH
PERENCANAAN & ANGGARAN
TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
RAPBN
4
5
DPR
6
K/L 3 RENC Kegiatan Anggaran
2
PEMBAHASAN DI DAERAH
BALAI K/L
APBN
DIPA
PAGU 1
Kantor Pusat TP DAK
GUB
DEPUTI REN-GAR
SKPD PROV
7
PELAKSANAAN DI DAERAH SKPD KAB
UUD 1945 Dan Tuntutan Perubahan
NEGRI PENUH KASIH BAGI SMUA BNGSA
HANKAM MAMPU MLINDUNGI
PERAN MASY ADAT ILMU AGAMA NEGARA KEPPULAU AN
KEKAAYAAN NEGRI UTK ANAK2 NEGERI
UUD 1945
HUKUM PRO MAJU, MAKMUR, DAN ADIL
ADMIN NEG UTK INOVASI BERTANGG JAWAB
BANK DAN LEMBAGA USAHA PRO RAKYAT
REPOSISI PERAN EKON DLM GLOBAL SDM, MASY, IPTEK UNGGUL
TERIMAKASIH Lebih Kurang Mohon Dimaafkan
