Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN LOKASI / PENETAPAN LOKASI / PERUNTUKAN No. Komponen 1. Dasar Hukum
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, Mekanisme
SATU
PINTU
Uraian 1. Peraturan Menteri Agraria / Kepala – BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Pelaksanaan Dalam rangka Penanaman Modal. 2. Peraturan Menteri Agraria / Kepala – BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Peraturan Penggunaan Tanah. 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 1. Surat permohonan bertandatangan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Proposal Uraian Rencana Proyek 3. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon 1 (Satu) Lembar 4. Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap 6. Fotocopy Dokumen Izin – Izin Legalitas Perusahaan 7. Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap 8. Fotocopy bukti lunas PBB/NJOP tahun terakhir 1 (satu) lembar 9. Site Plan Rencana Lokasi 10. Titik Koordinat GPS Overlay Peruntukan Tanah 11. Kuasa Pertambangan ( KP ) 12. Surat Pertimbangan Teknis (BPN) 13. Perjanjian Kerjasama Kedua Belah Pihak 14. Jarak antar KP dengan Pelabuhan 15. Peta kontur eksisting lokasi rencana kegiatan. 16. Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan
dan Prosedur
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis 3. Pemeriksaan Lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) 4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) tersebut pemohon dapat disetujui atau ditolak. 5. Proses SK / izin (berdasarkan SOP Penerbitan SK Izin Lokasi/ Penetapan Lokasi/ Peruntukan. 6. Penyerahan SK / izin
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
21 ( dua puluh satu ) hari kerja.
5.
Biaya/Tarif
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, tidak dipungut biaya.
6.
Produk pelayanan
Sertifikat Izin Lokasi / Penetapan Lokasi / Peruntukan Kertas HVS Ukuran F4 70 gram, KOP Walikota Samarinda berlogo Garuda
7.
8.
Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Meja kerja Meja Komputer Komputer Printer
5. 6. 7. 8.
Kertas SK
9. AC 10. Gudang arsip 11. Gedung
Lemari
12. Kamera Digital
Scanner Kursi
SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office ( Bagian Teknis ) SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan MT/M.Si = Kepala BPPTSP
9.
Pengawasan Internal
1. Kabid. Pelayanan Perizinan 2. Kabid. Pendataan dan Penetapan 3. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id
5. Email :
[email protected] 11.
Jumlah Pelaksana
21 (dua puluh satu) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. 10 Budaya Malu 2. Pengurusan Izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo 3. Kami memberikan layanan kepada anda dengan cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah.
4. Kami akan memberikan pelayanan dengan nilai-nilai akuntable sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kami sangat berterima kasih jika anda tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan kami 13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang
3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 14.
Evaluasi Kinerja
1. Laporan (Dilakukan secara periodik setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut :
a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi.
b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel.
c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.
d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
No 1
2.
3.
:
Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tentang Pedoman Organisasi adalah : dan Tata Kerja Unit Pelayanan Tugas : Perizinan Terpadu di Daerah; Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi 2. Peraturan Menteri di Bidang Peijinan Secara Terpadu. Pendayagunaan Aperatur Fungsi : Negara dan Reformasi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman perijinan secara terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan; rencana strategis yang ditetapkan 3. PERWALI Nomor 24 Tahun Pemerintah Daerah ; 2008 Tentang Penjabaran 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pembinaan dan pengendalian kebijakan Struktur Organisasi teknis di bidang perijinan secara terpadu; Inspektorat, Badan 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis koordinasi dan pengendalian teknis di Daerah Kota Samarinda. bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Badan Pertanahan Nasional
1. Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
Jenis Pelayanan
Pelayanan Administrasi
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Produk Pelayanan
Izin Lokasi / Peruntukan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Pelaksanaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.;
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Badan Pertanahan Nasional
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Izin Lokasi/ Peruntukan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
1. Surat permohonan bertandatangan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Proposal Uraian Rencana Proyek 3. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon 1 (Satu) Lembar 4. Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap 6. Fotocopy Dokumen Izin – Izin Legalitas Perusahaan 7. Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap 8. Fotocopy bukti lunas PBB/NJOP tahun terakhir 1 (satu) lembar 9. Site Plan Rencana Lokasi 10. Titik Koordinat GPS Overlay Peruntukan Tanah 11. Kuasa Pertambangan ( KP) 12. Surat Pertimbangan Teknis (BPN) 13. Perjanjian Kerjasama Kedua Belah Pihak 14. Jarak antar KP dengan Pelabuhan
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Tehnis; 3. Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 4. Advice peninjauan lapangan; 5. Telaah Badan untuk persetujuan Walikota 6. Berkas dan draf SK dikirim ke bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda ; 7. Proses SK/izin; 8. Penyerahan SK/izin.
Biaya
0 Rupiah
Waktu
- 21 ( dua puluh satu ) hari kerja.
Penanggung Jawab Walikota
No.
Produk Pelayanan
Persyaratan pelayanan
15. Peta kontur eksisting lokasi rencana kegiatan. 16. Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Lokasi / Peruntukan
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Meja komputer Komputer Printer Scanner Kursi Kertas SK Lemari AC Gudang arsip Gedung Kamera Digital *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Lokasi / Peruntukan
Kualifikasi SDM yang tersedia
1. SMK/SMU
Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
21 Orang
2. Sarjana
Terknik DIII/ST/MT = Back Office (Bagian Teknis)
3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan
4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP. *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur
Dukungan SDM
Sarana
Keterangan
Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No
Jenis Penanganan
1.
Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana -
-
Bentuk Organisasi
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
