PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON KE SKEMA PERDAGANGAN KARBON PEMERINTAH AUSTRALIA ERA TONY ABBOTT. Albertus Wenau 1 NIM

ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 989 - 1004 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON KE SKEMA PERDAGANGAN KARBON PEMERINTAH AUSTRALIA ERA TONY ABBOTT Albertus Wenau1 NIM.0702045145

Abstract Australia is the biggest number thired on gas mession level and this its impact of the global level gas emission that influence the climate change. As an country that already ratificated the Kyoto Protocal, Australia government have to reduce the emission level by they policy. First policy that this country have to reduce its by the carbon tax policy but, this policy is fail cause the value of the tax is too high and lots peoples refuse this policy. Cause the failure of this policy Australia governtment change the policy by carbon trade Scheme. Australia government says that carbon tax policy is fail and transform it to carbon trading scheme. Theres is some few reason that used by the Australia government transition the a carbon tax to carbon trading scheme witch are: increasing the electricity and transportation cost, support from mining entrepreneur, carbon tax value to high, lots of closed mining companies, increasing unemployment level, increasing of cost of goods and services. Key Words : Australian’s environment, Carbon Tax policy, Australia’s Carbon Trade Scheme.

Pendahuluan Australia memiliki nama resmi Persemakmuran Australia yaitu sebuah negara di belahan bumi sebelah selatan. Negara ini sering disebut sebagai negara benua, karena wilayahnya meliputi seluruh wilayah benua. Benua ini letaknya di sebelah selatan Kepulauan Indonesia. (http://www.syadiashare.com). Dengan luas wilayah mencapai 7.686.850 km persegi, menjadikannya sebagai benua terkecil di dunia. 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 989 - 1004

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara ini pun berlimpah, diantaranya berasal dari cadangan kayu, batubara, tembaga dan bijih besi. Australia pun memiliki emas terbanyak di dunia, yaitu sebesar 14,3% pasokan global dan juga memiliki 46% pasokan uranium global. (http://www.forum.kompas.com). Perekonomian Australia didukung oleh lima sektor utama yaitu pertanian yang terdiri dari enam belas komoditi unggulan, sektor kehutanan dan perikanan sekitar tujuh belas komoditi utama, sektor pertambangan sekitar delapan belas komoditi ekspor, sektor energi sekitar sembilan belas komoditi termasuk listrik, dan manufaktur sekitar dua puluh komoditi utama. (http://www.thisisourstory.com.au) Isu polusi udara dan emisi karbon merupakan isu lingkungan yang terkait dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi sehingga menjadi agenda penting dalam politik nasional Australia. Sebagai salah satu negara benua dengan pembangunan ekonomi bersandar pada sektor pertambangan, isu emisi karbon pun merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus utama yang dianggap sebagai kepentingan dan agenda nasional. Masalah lingkungan terutama masalah emisi karbon di Australia merupakan isu yang dapat dilihat dari berbagai macam perspektif baik dari perspektif ekologi, ekonomi maupun politik. Emisi karbon adalah isu yang mempengaruhi Australia dalam kebijakan lingkungan berbasis global, hal ini dikarenakan Australia merupakan negara benua yang memiliki investasi swasta nasional di bidang pertambangan di beberapa negara Asia terutama dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia, seperti diketahui bahwa pertambangan batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui menyebabkan permasalahan lingkungan yang menjadikan hutan tropis berkurang sehingga hal ini akan mengancam kehidupan manusia seperti terjadinya bencana alam dan masalah udara bersih. Menurut sebuah penelitian setiap pohon di Australia, menyimpan rata-rata 2,2 miliar ton karbon dalam kurun waktu sebelas tahun. Rerumputan yang banyak terdapat di wilayah yang kering dan sabana, merupakan wahana penyimpan karbon terbanyak (56%) sementara sisanya (44%) diserap oleh tanaman kayu. Saat musim semi biosfer di Australia menyerap karbon dalam jumlah besar dari atmosfer, melebihi emisi gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Namun saat musim kering, biosfer ini kembali melepaskan karbon dengan jumlah yang hampir sama dengan karbon yang telah mereka serap di musim semi. Volume penyerapan dan pelepasan emisi karbon hingga tahun 2011 ini lebih tinggi dibanding periode periode sebelumnya karena proses fertilisasi karbon dioksida. Proses fertilisasi karbon mengacu pada peningkatan produksi tanaman akibat kenaikan emisi. Penelitian ini adalah salah satu dari 14 pelaporan skala regional dan benua yang menjadi bagian dari Regional Carbon Cycle Assessment and Processes (RECCAP). (http://www.hijauku.com) Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian dengan teknik Eksplanatif yaitu penulis menjelaskan alasan Perubahan Kebijakan Pajak karbon Ke Skema Perdagangan Karbon Pemerintah Australia Era Tony Abbott. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni yang diperoleh

990

Perubahan Kebijakan Pajak Karbon Era Tony Abbot (Albertus W)

dengan menelaah sejumlah literatur (library research) yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang dikaji dalam penulisan, seperti diperoleh dari buku, jurnal, dan akses situs internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah tekhnik kualitatif analisis yang dilandaskan pada kerangka pemikiran dengan menggunakan teori. Kerangka Konseptual 1. Konsep Penyelesaian Permasalahan Lingkungan (Solving Environmental Problem) Solving Environmental Problem menjelaskan interaksi-interaksi manusia dengan lingkungan yang menyebabkan permasalahan yang memerlukan alat untuk menyelesaikannya dengan berbagai konsepsi yang berbeda tentang cara terbaik mengorganisir penyelesaian permasalahan manusia terutama isu tentang penyelesaian permasalahan sosial seperti kasus tentang kerusakan hutan yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam Forestry Eight (F8), memerlukan koordinasi dari tiap negara dalam jumlah yang besar sebagaimana yang di kemukakan oleh John S. Dryzek, bahwa: Human Interactions with the environment generate a range of problems (Rather than one big problemlike overshoot of limits threatening social collapse), to which human problem-solving devices need to be turned. Now, different varieties of this discourse reveal different conceptions about how best to organize human problem solving, especially when social problem solving is at issue, which require the coordination of large numbers of individuals the three mains way human beings have found to coordinate such efforts are by bureaucracy, democracy, a markets. (Dryzek, 1997: 61). Jadi menurut John S.Dryzek ada 3 (tiga) cara koordinasi yang dikemukakan sebagai penjelasan permasalahan dampak interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu: 1. Penyerahannya pada para ahli; Rasionalism Administratif, Rasionalism Administratif merupakan wacana penyelesaian permasalahan yang menegaskan peran ahli dari pada warga negara atau produsen/konsumen dalam penyelesaian persoalan sosial, dan yang menekankan hubungan-hubungan sosial secara hirarkis dari pada persamaan hak atau kompetisi sebagaimana model instifungsional, rasionalisme administratif menggambarkan kekuatan yang lebih pada beberapa sistem-sistem politik, dibanding yang lainnya. 2. Menyerahkannya pada rakyat; pragmatisme demokrasi. Pragmatisme demokrasi dicirikan dalam istilah penyelesaian masalah yang saling mempengaruhi dalam struktur instifungsional dasar dan demokrasi liberal kapitalis. Jadi penyelesaian masalah merupakan proses yang fleksibel mencakup banyak suara ,dan kerjasama melalui perspektif yang pluralitas ini ada atau tidak diperlukan lagi partisipasi publik yang luas dalam menyelesaikan masalah. Pada masalah ini lebih sedikit penekanan pada bagian filosofi pragmatis (lingkungan pragmatis) lebih pada cara demokrasi dan wacana pragmatis yang diperankan pada dunia nyata urusan-urusan lingkungan.

991


3. Menyerahkannya pada pasar, Rasionalisme ekonomi Rasionalisme Ekonomi dapat didefinisikan dengan komitmennya pada persebaran yang tepat terhadap mekanisme pasar untuk mencapai tujuan-tujuann umum. Dalam aspek kunci rasionalisme ekonomi ini dikeluarkan untuk tergantung pada rasionalisme administratif tapi kemunculan rasionalisme ekonomi pada urusanurusan lingkungan banyak dilakukan dengan perluasan kekuasaan pada pemikiran orientasi pasar,dalam membagi konteks kemunduran ekonomi dan defisit budget. Dalam penyelesaian masalah lingkungan pemerintah Australia menerapkan kebijakan emisi karbon dimana hal ini sempat diwacanakan pada masa Kevin Ruud namun ditolak oleh oposisi dan dapat dijalankan pada masa Julia Gillard. Pemerintah Australia baik pada masa Ruud dan Gillard menyadari bahwa masalah lingkungan merupakan masalah penting bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia khususnya di Australia. Dengan adanya inisiatif dari kebijakan tersebut maka pemerintah Australia terutama pada masa Gillard menjalankan protocol Kyoto yang telah diratifikasi oleh Ruud. Jika dilihat kebijakan emisi karbon tersebut tidak hanya mengajak kerjasama para ahli lingkungan Australia namun juga dari pihak eksekutif maupun yudikatif dengan tujuan optimalisasi hasil dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan emisi karbon tersebut dapat mengkordinasi negara-negara penghasil karbon tinggi di dunia baik dari negara maju maupun berkembang, sehingga hal ini dapat menjadikan Australia sebagai negara utama dalam memerangi polusi udara dan mengedepankan penyelamatan lingkungan melalui kebijakan politik lingkungannya. 2. Decision-Making Theory Proses pembuatan kebijakan atau keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan para pembuat keputusan untuk merumuskan suatu bentuk kebijakan atau aturan yang akan diterapkan kepada masyarakat umum. Pihak yang merumuskan suatu kebijakan adalah para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang akan (1) menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal, (2) memuaskan permintaan lingkungan, dan (3) secara khusus memenuhi keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri. Pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk masukan dan keluaran (inputs dan outputs). Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi suatu kebijakan politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs). Sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutantuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari kebijakan sistem politik.

992


Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak dalam suatu peristiwa. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktifitas-aktifitas pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Chester I. Barnard pengambilan keputusan adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting dari pada kepentingan perorangan. Menurut James A.F. Stoner: “keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik; dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut”. Pengertian pengambilan keputusan berdasarkan teori diatas menyatakan bahwa keputusan atau kebijakan adalah suatu hasil daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah serta memiliki resiko yang minim. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau tehnik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Jenis-jenis pengambilan keputusan antara lain: 1. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusuan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu : a. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. b. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. 2. Pengambilan Keputusan Rasional Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif.

993


Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila keinginan masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui. 3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta Pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. 4. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang Banyak keputusan yang diambil karena wewenang (authority) yang dimiliki. Setiap pihak yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentisitas (otentik), dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanent sifatnya. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang, pembuat keputusan sering melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis keputusan antara lain: 1. Keputusan Terprogram, merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya, dalam keputusan terprogram prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan, dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberberhasilan antara dua alternatif atau lebih. 2. Keputusan Tidak Terprogram, keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak, akibatnya keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram selain itu tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategis.

994


Proses pembuatan keputusan atau kebijakan merupakan proses mengenai implementasi dari batasan, aturan-aturan yang dirancang, langkah-langka berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan yang pantas. Proses pembuatan kebijakan yang menyimpulkan langkah yang aman yang diambil dalam menanggapi suatu kejadian ataupun suatu peristiswa. (Almond, 1978: 245-246) Menurut SM Turmin dan MA Marais ada lima bentuk pembuatan kebijakan antara lain rational model, the model of bounded rationality, the incrementalist view, the organizational procedures view, the political view: 1. Rational model Pengambilan kebijakan dengan model rasional dilakukan dengan cara menyimpulakn beberapa pandangan rasional dan yang memerikan informasi kepada para pembuat kebijakan. Proses dari modelrasional ini menggabungkan beberapa langka yaitu intelligence, design, choice, review. Metode ini dihgunakan untuk menganalisa beberapa nilai dari beberapa alternatif selama proses pembuatan kebijakan. 2. The model of bounded rationality Metode pembuatan kebijakan dengan cara ini dilakukan dengan cara mempersempit langkah-langkah alternatif yang diperoleh. Hal ini akan mempermudah proses pencarian atau pembuatan kebijakan bagi para pembuat kebijakan. 3. The incrementalist view Penentuan kebijakan dengan metode incrementalist dilakukan selangka demi selangkah dan tetap membuat strategi terbuka. Proses pembuatan kebijakan berdasarkan status quo untuk menyelesaikan permasalahan yang ada daripada mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Organization procedures view Dalam proses ini para pembuat kebijakan mencari kesalahpahaman sebagai suatu output sebagai prosedur standar operasi yang mengidentifikasikan bahwa kebijakan adalah sebuah pra-program dalam menjalankan prosedur-prosedur sebagai rutinitas berfikir dari para pembuat kebijakan. Untuk mrmbantu memelihara status quo dari adanya perubahan. 5. Political view Proses pembuatan kebijakan sebagai proses tawar menawar secara personal. Diatur berdasarkan agenda-agenda dari para partisipan politik daripada prosedur rasional. Proses pembuatan kebijakan tidak pernah berakhir, tetapi tetap berlansung diantara pihak-pihak yang memiliki perbedaan koalisi. Menurut Rizky Darmawan, terdapat empat bentuk pengambilan keputusan atau kebijakan, (Darmawan, 2004: 164-169). yaitu antara lain: a. Group Aided Decision Making

995


Pengambilan keputusan atau kebijakan secara Group Aided Decision Making atau pengambilan kebijakan secara berkelompok yaitu dilakukan dengan cara menentukan kebijakan dari satu langkah strategis yang diambil berdasarkan pengambilan keputusan bersama dari beberapa individu dalam sebuah kelompok. Hal ini dapat terjadi karena pengajuan alternatif merupakan totalitas kombinasi dari kemampuan, kompetensi, dan akumulasi dari seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota team. b. Brainstorming Technique Teknik pengambilan kebijakan ini digunakan untuk menghasilkan beragam ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Teknik ini efektif dalam mengurangi gangguan (noise) dan campur tangan (interference) dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh kritik atau reaksi penilaian atas ide satu orang/satu kelompok oleh kelompok lain. Langkah ini dinilai lebih banyak menghasilkan lebih banyak ide dan pandangan bagi penyelesaian sebuah masalah. c. The Nominal Group Technique Teknik ini membantu kelompok dalam menghasilkan sejumlah ide, mengevaluasi dan memilih solusi secara lebih terstruktur dan sistematis. Dalam teknik ini, setiap anggota kelompok menyampaikan ide kepada anggota lainnya. Mendiskusikan dan merangking seluruh alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk diambil. Teknik ini dapat mengurangi hambatan terhadap pengambilan keputusan secara berkelompok. d. Delphi Technique Teknik pengambilan kebijakan ini merupakan pendekatan proses pengumpulan ide alternatif dalam keadaan konflik. Pengambilan kebijakan didasarkan pada input dan output dari para ahli dibidang tertentu, baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Hasil Penelitian Australia menghasilkan sekitar 1,5% dari emisi gas rumah kaca global. Namun, pada basis per kapita Australia adalah salah satu pencemar terbesar di dunia. Hingga Juni 2012, emisi inventarisasi nasional per kapita sekitar 24,4 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) per orang. Jumlah Per kapita emisi CO 2 Australia hampir dua kali rata-rata OECD dan lebih dari empat kali rata-rata dunia. (http://www.carbonneutral.com.au). Jumlah emisi gas yang terdapat di Australia semakin mengalami peningkatan. Aktivitas transportasi adalah sumber utama emisi lain yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Transportasi menyumbang 83,2 Mt CO2-e atau 15% dari emisi bersih Australia pada tahun 2010. Emisi dari sektor ini adalah 32% lebih tinggi pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 1990. Transportasi jalan merupakan sumber utama emisi transportasi pada tahun 2010, akuntansi untuk 71,5 Mt CO2-e atau 86% dari emisi nasional. Mobil penumpang adalah sumber transportasi terbesar, menyumbang 41,7 Mt CO2-e.

996


Selain dari sektor transportasi, sektor pertanian juga menghasilkan sebagian besar metana Australia dan emisi nitrous oxide. Pertanian menghasilkan sekitar 79,5 juta ton CO2-e emisi atau 14,6% dari emisi nasional bersih pada 2010. Departemen Perubahan Iklim Australia mengklasifikasikan emisi gas rumah kaca (dan kepindahan, misalnya oleh hutan bertindak sebagai penyerap karbon) dari beberapa sektor terutama sektor energi listrik yang mereka gunakan dalam negeri. Berikut tabel penggunaan sumber energi Australia untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Pemerintah Australia menggunakan beberapa sumber daya alam untuk kebutuhan listrik. Pemerintah Australia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk mengurangi tingkat emisi gas yang terdapat di negara tersebut, terlebih setelah pemerintah Australia menandatangani protocol Kyoto sebagai salah satu upaya pemerintah setempat untuk menguragi efek rumah kaca secara global. Setiap negara yang menandatangai protocol tersebut diwajibkan untuk megurangi tingkat emisi gas yang mereka produksi termasuk pemerintah Australia. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kyoto Protocol bahwa semua negara yang menyumbang emisi gas di udara yang menyebabkan meningkatnya suhu global harus mengurang tingkat emisi CO2 yang mereka hasilkan baik dari industri maupun dari sektor lainya termasuk dari kegiata rumah tangga warga Australia, Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam mengurangi peningkatan emisi gas yang mereka hasilkan dari beberapa sektor ekonomi terutama sektor pertambangan adalah dengan memberlakukan pajak karbon bagi setiap pelaku usaha terutama bagi para pemiliki perusahaan pertambangan. Dari sekitar 500 perusahaan pertambangan yang berada di Australia 83% diantaranya merupakan perusahan milik asing. Perusahan pertambangan tersebut melakukan aktifitas pertambangan natara lain batu bara, emas, biji besi, aluminium, nikel, uranium, dan tembaga. Berikut persentase kepemilikan saham dan peringkat jumlah produksi dari beberapa perusahaan pertambangan asing yang berada di Australia. Peringkat Jumlah Produksi dan Kepemilikan Saham

997


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikikan saham perusahaan pertambangan yang berada di Australia merupakan milik investor Asing yang telah menanamkan saham dinegara tersebut. Tidak hanya itu dalam tabel tersebut juga menyatakan bahwa sebagian besar perusahan-perusahan pertambangan tersebut juga memiliki jumlah produksi yang sangat besar pada setiap bidang pertambangan yang berada di Australia. Dengan demikian hampir keseluruhan perusahan pertambangan yang membayar pajak karbon kepada pemerintah Australia merupakan perusahaan pertambangan asing atau berasal dari luar Australia. Pajak emisi yang diterapkan Australia ini jauh lebih tinggi dari pajak serupa di sejumlah negara, misalnya Uni Eropa yaitu antara US$ 8,7 sampai US$ 12 per ton emisi karbon. Penerapan pajak karbon ini diyakini akan mempengaruhi langsung sejumlah sektor industri seperti pertambangan, pabrik baja dan perusahaan energi. Akibatnya adalah harga bahan bakar meningkat cukup tajam. Karena adanya peningkatan jumlah pajak yang harus diberikan kepada pemerintah Australia kepada para pengusaha pertambangan yeng terbukti emisi gasnya melebihi ambang batas yang telah ditentukan, kebijakan tersebut banyak ditentang oleh para pengusaha tersebut. Pajak karbon ditargetkan akan menambah pendapatan negara sebesar Aus$ 10-12 miliar per tahun. Harga karbon akan naik sekitar 2,5 persen setiap tahun, mengikuti inflasi. Harga ini berlaku sebelum Australia menggunakan skema perdagangan emisi karbon dengan harga berfluktuasi pada 2015. Kebijakan pajak karbon tersebut lebih banyak diberlakukan kepada perushaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan. Khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, batu bara dan minyak bumi. Industri yang harus membayar pajak telah mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Aus$ 9,2 miliar untuk tiga tahun mendatang. Penerapan kebijakan pajak karbon ini diyakini akan mempengaruhi langsung sejumlah sektor industri seperti pertambangan, pabrik baja dan perusahaan energi. Akibatnya adalah harga bahan bakar meningkat cukup tajam. Karena adanya peningkatan jumlah pajak yang harus diberikan kepada pemerintah Australia kepada para pengusaha pertambangan yeng terbukti emisi gasnya melebihi ambang batas yang telah ditentukan, kebijakan tersebut banyak ditentang oleh para pengusaha tersebut. (http://www.balancecarbon.com). Dalam program kebijakan ijin gratis pemerintah Australia mengalokasikan ijin bebas karbon untuk para pengusaha yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam proses produksinya juga mengahasilkan emisi gas karbon. Yaitu para pengusaha yang terlibat dalam emisi-intensif, industri perdagangan terpajang seperti produksi aluminium, manufaktur baja, pulp dan manufaktur kertas, pembuatan kaca, produksi semen dan penyulingan minyak bumi. Dalam program ini, alokasi izin gratis ditentukan sebagai berikut: Langkah pertama menentukan suatu entitas ambang batas karbon yang tidak dikenakan pajak dalam perdagangan terbuka. Langkah kedua menentukan dasar alokasi untuk setiap perusahaan, dimana dasar

998


alokasi tersebut ditentukan oleh regulasi, dan memperhitungkan tingkat emisi yang dihasilkan dan diproduksi. Langkah ketiga adalah menentukan pangsa dasar setiap perusahaan yang akan menerima izin bebas karbon. Perdagangan karbon merupakan istilah untuk aktivitas penyaluran dana dari negara-negara penghasil emisi karbon kepada negara-negara pemilik potensi sumberdaya hutan. Penjagaan, perlindungan atau perluasan hutan sebagai penyerap karbon ini dimotivasi dengan cara memberikan kompensasi keuangan. (http://www.green.kompasiana.com) A. Faktor Internal 1. Adanya kenaikan tarif listrik dan transportasi Didalam tagihan pembayaran listrik, dicantumkan nilai ekuivalensinya dalam emisi karbon. Semakin banyak energi listrik yang dikonsumsi semakin banyak pula emisi karbon yang dikeluarkan. Demikian pula untuk aktivitas-aktivitas lain yang berimplikasi pada pengeluaran jumlah emisi karbon yaitu penggunaan bahan bakar pada mobil/motor baik kepemilikan pribadi maunpun transpotasi umum, begitu juga jika bepergian dengan menggunakan pesawat terbang. Pada setiap tagihan listrik, pembelian BBM, dan booking tiket pesawat terbang ada nilai ekuivalensi dalam unit karbon yang akan tercatat dalam PIN kartu kredit atau kartu debit, atau bila seseorang menggunakan cara pembayaran kas untuk membayar tagihan-tagihannya, akan tercatat dalam nomor Social Security Number (SSN). Setiap individu yang telah dewasa yang telah mempunyai KTP mendapatkan jatah alokasi atau allowance. Yaitu sejumlah kuota unit karbon yang diperkenankan. Bila konsumsi energinya dalam unit karbon masih dalam batas kuota toleransi atau bahkan lebih kecil berarti orang tersebut mempunyai tabungan unit karbon atau disebut juga piutang. Bila sebaliknya yaitu orang tersebut mengkonsumsi sejumlah unit karbon melebihi kuota pribadinya maka dia akan mempunyai hutang unit karbon. Hutang dan piutang tersebut dikonversi menjadi disinsentif dan insentif dalam mata uang. Seseorang yang mempunyai hutang unit karbon pasti akan membayar ekstra yaitu melalui kenaikan pajak transportasi dan pajak dalam pembayaran iuran listrik disetiap bulannya, namun seseorang yang mempunyai piutang unit karbon akan menerima bonus tambahan uang dari upaya penghematan yang dilakukan. Namun penambgahan bonus tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga Asutralia karena sebagian besar warga negaranya memproduksi emisi gas buang lebig dari batas ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia mengatakan, dengan pencabutan pajak tersebut rata-rata rumah tangga akan menghemat 550 dolar Autralia setahun. PM Abbott menyatakan bahwa setiap rumah tangga akan diuntungkan sebanyak rata-rata 550 dollar atau sekitar Rp 5,5 juta per tahunnya dengan turunnya harga gas sebanyak 7 persen dan listrik sebanyak 9 persen. Sehngga warga Australia tidak harus mengeluarkan tambahan biaya lainnya untuk keperluan sehari-hari karena ketentuan pajak karbaon yang dinilai terlalu tinggi untuk kalangan rumah tangga di negara tersebut.

999


2. Banyaknya Perusahaan Pertambangan yang Ditutup Harga karbon yang diterapkan oleh pemerintah Asutralia pada masa pemerintahan perdana menteri Julia Guillard dianggap sangat memberatkan industri pertambangan. dan banyak operasi pertambangan di Queensland terpaksa dikurangi atau dihentikan sama sekali akibat kebijakan tersebut menurut Dewan Mineral Australia. Direktur kebijakan industri Dewan, Sid Marris, berpendapat bahwa jika semakin banyak perusahaan pertambangan yang ditutup, hal tersebut akan mengakibatkan semakin berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak pertambangan. Meskipun penerapan pajak karbon yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak tetapi pada saat kebijakan tersebut diterapkan justriu mengakibatkan banyak perusahaan pertambagan terpaksa menghentikan kegiatan produksinya karena proses produksi yang dilakukan tersebut meningkatkan produksi emisi gas buang yang mereka hasilkan yang artinya hal tersebut akan menyebabkan para pengusaha untuk membayar pajak karbon yang lebih tinggi atau mereka harus mengurangi tingkat produksi yang justru akan mengurangi profit yang mereka hasilkan. Keadaan ini sangat memberatkan bagi para pengusaha tersebut karena baik mereka melaksanakan kebijakan pajak karbon maupun tidak hal tersebut samasama merugikan para pengusaha itu sendiri, dan hal tersebut berimbas pada tingkat pendapatan pemerintah Australia yang mempengaruhi cadangan devisa negara tersbut. 3. Meningkatnya Jumlah Pengangguran Karena meningkatnya pajak karbon yang diberlakukan oleh pemerintah Australia mengakibatkan banyak perusahaan pertambangan mengalami penutupan. Hal ini mengakibatkan Industri pertambangan semakin menurun di Australia dan jumlah pengangguran semakin meningkat. Sebagian besar tenaga kerja yang mengalami pemecatan atau pemberhentian hak kerja adalah para pekerja profesional, seperti ilmuwan bidang geologi, teknik kimia dan metalurgi. Badan-badan usaha pertambangan tengah berusaha menurunkan biaya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja, dikarenakan perusahaan harus mengurangi jumlah produksi agar pajak karbon yang harus mereka bayar tidak terlalu tinggi. Eksplorasi dan kontraktor pun dikurangi. Menurut Biro Sumberdaya dan Ekonomi Energi atau Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), yaitu lembaga prediksi komoditas Australia, menyatakan dalam perkiraan caturwulanpada awal tahun 2013 terjadi penurunan eksplorasi sebesar 12 persen. Data ini didapatkan dari agen tenaga kerja di Australia. Sedangkan menurut Insititut Mineral dan Metalurgi Australasia (AusIMM) adalah perwakilan pekerja profesional bidang pertambangan. Contohnya para geolog, ahli metalurgi dan teknik kimia. Dalam survei terakhir melaporkan 12,2 persen atau sekitar 14.000 anggotanya, menganggur. Tingkat pengangguran ini dua kali lipat tingkat pengangguran nasional Australia.

1000


Ketua AusIMM Michael Catchpol menjelaskan bahwa satu dari tiap sepuluh pekerja profesional bidang pertambangan mengalami pemecatan selama satu tahun terakhir. Ia meminta agar pekerja profesional pertambangan dihapus dari daftar mereka yang berhak mendapat visa 457, yaitu visa bekerja sementara, karena tingkat pengangguran di industri pertambangan di Australia begitu tinggi. Sementara perusahaan terkait yang juga melaporkan pengurangan tenaga kerja akibat adanya kebijakan pajak karbon adalah Badan Konsultasi Geologis CSA Global, yang bermarkas di Perth, telah memecat sekitar 40 persen pegawainya sejak puncak booming industri tambang. Badan Tenaga Kerja dan Produktivitas Australia memperkirakan jika kebijakan pajak karbon tersebut tetap diimplementasikan dan tidak ada kebijakan poengganti yang lebih baik untuk diterapkan maka akan ada sekitar 263.000 pekerjaan di industri sumber daya aka mengalami pemutusan hubungan kerja, yang merupakan peningkatan pemutusan hubungan kerja sekitar 80 persen selama lima tahun di negara tersebut. 4. Meningkatnya harga dalam bidang Jasa dan Barang Menteri Pertanian Barnaby Joyce, yang dulu pernah mengingatkan dampak pajak karbon yang dapat menyebabkan harga daging domba naik hingga 100 dollar, mengatakan bahwa keputusan senat adalah hari kemenangan untuk rumah tangga di Australia. “Kami, partai koalisi harus bisa menjadi juara di bidang energi yang harganya terjangkau. Tidak hanya kenaikan dalam harga daging, tetapi kenaikan harga juga terjadi di bidang lainya seberti bidang jasa. Berikut tabel kenaikan harga yang terjadi pasca pemberlakukan kebijakan pajak karbon. B. Faktor Eksternal 1. Adanya Dukungan dari Pengusaha Pertambangan Asing di Australia Para pengusaha pertambangan asing di Australia menyambut baik keputusan pemerintah federal untuk menghapus pajak karbon dan beralih ke skema perdagangan emisi setahun lebih awal, meskipun pihak oposisi federal mengatakan, peralihan lebih cepat itu tidak akan mengubah dampak dari pengenaan harga karbon pada rumah tangga. Dan adanya indikasi bahwa pemerintah Australia harus menanggung biaya yang dikeluarkan untuk melakukan program pengurangan emisi gas yang banyak dilakukan oleh kalangan pengusaha khususnya pengusaha pertambangan asing dan pertanian, dimana kedua bidang tersebut merupakan bidang yang menyumbang emisi gas buang yang besar yang mempengaruhi perubahan iklim. Sebgaian besar income yang dimiliki oleh pemerintah Asutralia berasal dari sektor pertambangan dimana sektor tersebut 83% merupakan perusahaan asing yang melakukan kegiatan produksi di negara tersebut. Dengan kata lain penyumbang devisa Asutralia yang berasal dari sektor pertambangan merupakan hasil dari pembayaran pajak dari perusahaanperusahaan pertambangan asing tersebut. Sebagian besar para pengusaha tersebut menolak pajak karbon diterapkan lebih lanjut karena mereka beranggapan kebijakan pjak karbon tersbut sangat merugikan para pengusaha karena tingginya ahrga yang harus mereka bayar ke pemerintah Australia jika merka inigin tetap

1001


melakukan kegiatan produksi sesuai dengan target produksi yang telah mereka tetapkan atau mereka harus mengurangi produksi yang dilakukan jika para pengusaha tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar. Pencabutan pajak karbon berarti harga karbon akan turun dari $24 per ton menjadi antara $6 dan $10 per ton. Akan tetapi pemerintah masih belum merinci bagaimana cara membayar biaya sebagai dampak keputusan itu. Salah satu pengusaha yang mendukung dan menolak kebijakan pajak karbon adalah CEO Australian Industry Group yaitu Innes Willox, mengatakan harga karbon yang lebih rendah akan menguntungkan kalangan bisnis. Serta meminta pemerintah Australia untuk dimajukan dan diterapkan hingga lima tahun kedepan. Kalangan bisnis mendukung pengenaan harga karbon, hal itu menunjang dipenuhinya kewajiban internasional yang dimiliki oleh Asutralia sesuai dengan isi dari Protoco Kyoto asal tidak dengan biaya atau pajak yang dapat memberatkan seperti pemberlakukan pajak karbon selama ini. 2. Tingginya Nilai Pajak Karbon Australia Angka pajak karbon di Australia merupakan angka pajak karbon yang terbesar di dunia. Dalam setiap ton emisi gas yang dihasilakan oleh perusahaan tambang dan bidang lainnya, mereka harus membayar sekitar 24 dolar Australia. Sedangkan di negra lain seperti misalnya di negara-negara di kawasan Eropa hanya menerapkan harga opajak karbon hanya kesitar 6 euro per ton emisi gas yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan bukan vidang lainnya. Dan ada beberapa jenis kandungan emisi gas buang yang juga dihitung dimana kandungan emisi gas tersebut dianggap tidak harus diperhitungkan oleh para pengusaha pertambangan di negara tersebut. Menurut Dewan Mineral Australia, emisi methan dari tambang batubara tidak dimasukkan dalam skema perdagangan emisi di Eropa, dan para pengusaha juga mengimbau pemerintah agar melakukan hal yang sama. Dewan juga menyerukan agar pemerintah melakukan konsultasi luas mengenai perubahan-perubahan itu. Peralihan lebih awal ke harga karbon yang dianggap tidak akan mengubah dampak dari fixed price pada rumah tangga. Hal inilah menjadi tolak ukur pemerintah Australia bahwa kebijakan pajak karbon yang mereka terapkan sangat memberatkan bagi para pengusaha pertambangan. Kesimpulan Australia merupakan negara yang memiliki tingkat emisi gas ketiga terbesar di dunia. Karena tingkat emisi gas tersebut pemerintah Australia harus berusaha untuk mengurangi tingkat emisi gas buangnya. Kebijakan awal yang diterapkan oleh pemerintah Australia untuk mengurangi tingkat CO2 adalah dengan menerapkan kebijakan pajak karbon, yaitu sebyah kebijakan yang mewajibkan kepada seluruh warga Australia untuk membayar pajak atas emisi gas yang mereka hasilkan. Tetapi karena pajak yang harus dibayar sangat tinggi dan mempunyai imbas terhadap peningkatan harga dan tarif lainnya. Maka pemerintah

1002


Australia menganggap kebijakan tersebut gagal dan mengganti dengan kebijakan skema perdagangan karbon. Ada beberapa faktor yang dinyatakan oleh pemerintah Australia diantaranya yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal: (1) adanya kenaikan tarif listrik dan transportasi, (2) banyaknya Perusahaan Pertambangan yang ditutup, (3) meningkatnya jumlah pengangguran, dan (4) meningkatnya harga dalam bidang Jasa dan Barang. Faktor Eksternal: (1) adanya dukungan dari pengusaha pertambangan asing di Australia, (2) tingginya nilai Pajak Karbon Australia. Daftar Pustaka Buku: Almond, Gabirel A. 1978. COMPARATIVE POLITICS: System, Process, and Policy. Canada: Little, Brown and Company Inc. Darmawan, Rizky. 2004. Pengambilan Keputusan. Bandung: CV. ALVABETA. Dryzek, John S. 1997. The politics of the earth Environmental Discourses. New York: Oxfort University Press. Website: ACT Government, Clean Energy Household Assistance Package, terdapat di : http://www.assistance.act.gov.au/adult/utilities/clean_energy_household_a ssistance_package, Diunduh pada 12 juli 2014 Australia Government, Jobs and Competitiveness program, terdapat di : http://www.climatechange.gov.au/reducing-carbon/jcp. Diunduh pada 12 juli 2014 Australian Mining, terdapat di http://www.thisisourstory.com.au/ourcontribution.aspx. Diunduh pada tanggal 27 September 2014. Australia Renewable Energy Agency, ARENA, terdapat di : http://arena.gov.au/. Diunduh pada 13 juli 2014 Balance Karbon, Update – Carbon Price Scheme, terdapat di http: http://www.balancecarbon.com/knowledge-centre/papers-essays/updatecarbon-price-scheme/ diakses pada 7 juli 2014 Bulletpoint, sector batubara jobs package, terdapat di http://www.bulletpoint.com.au/coal-sector-jobs-package/. Diunduh pada 12 juli 2014 CEFC, terdapat di : http://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/. Diunduh pada 12 juli 2014 Departement of government, paket sector tanah, terdapat di http://www.environment.gov.au/cleanenergyfuture/land-sector/. Diunduh pada 13 juli 2014 Department of the government, pelaporan bidang pertanahan, terdapat di : http://www.environment.gov.au/climate-change/greenhouse-gasmeasurement/land-sector. Diunduh pada 13 juli 2014 Energy matters, efisiensi energi di Australia, terdapat di,

1003


http://www.energymatters.com.au/energy-efficiency/. Diunduh pada 13 juli 2014 Financial Planning, Household Assistance Package - Low Income Supplement, Terdapat dihttp://www.financialplanningmagazine.com.au/technical/centrelink/hous ehold-assistance-package-low-income-supplement. Diunduh pada 12 juli 2014 Kalangan bisnis dukung penghapusan pajak karbon, terdapat di http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-07-15/kalangan-bisnisdukung-penghapusan-pajak-karbon/1161262. Diunduh pada tanggal 2 Oktober 2014. Kompasiana, Perdagangan Karbon (Carbon Trade), terdapat di http://green.kompasiana.com/iklim/2010/07/18/perdagangan-karboncarbon-trade-197376.html. Diunduh pada 11 juli 2014

1004

PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON KE SKEMA PERDAGANGAN KARBON PEMERINTAH AUSTRALIA ERA TONY ABBOTT. Albertus Wenau 1 NIM

Recommend Documents