BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Skripsi ini mendiskusikan tentang politisasi kawasan konservasi Tasmanian Wilderness oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Tasmanian Wilderness merupakan salah satu Situs Warisan Dunia yang dimiliki oleh Australia yang terletak di Tasmania. Keutuhan geografis wilayah ini terancam oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Abbott dengan menarik kembali perluasan kawasan Tasmanian Wilderness yang telah ditambahkan ke dalam daftar Situs Warisan Dunia dalam rangka menunjang sektor perekonomian Tasmania. Kebijakan Abbott merupakan ancaman bagi kelestarian Tasmanian Wilderness. Koalisi Hijau Tasmania hadir untuk menyelamatkan keutuhan wilayah konservasi Tasmania ini. Berdiri atas kepentingan yang sama yaitu melindungi keutuhan Hutan Konservasi Tasmanian Wilderness dari politisasi lingkungan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Abbot. Penulis menggunakan istilah Koalisi Hijau untuk menjelaskan kelompok-kelompok, organisasi, atau badan yang memiliki perhatian terhadap isu politik konservasi Tasmanian Wilderness di Tasmania Australia yang terdiri dari Partai Hijau AustraliaTasmania dan Tasmanian Wilderness Society didukung oleh komunitas peduli lingkungan beserta kelompok masyarakat Australia dan Tasmania yang melakukan upaya-upaya guna menolak kebijakan Abbot tersebut. Di Australia, keberadaan Partai Hijau sebagai salah satu partai politik yang ada di Australia yang memiliki perhatian pada tema dan kasus-kasus 11
lingkungan juga Non-Government Organization di Australia seperti Tasmanian Wilderness Society menjadi salah satu bukti bahwa alam di Australia memiliki pelindung dari dunia perpolitikan dan isu politisasi lingkungan1. Dalam dunia politik, lingkungan dapat menjadi salah satu tema menarik karena kekayaan alam merupakan aset yang dimiliki oleh suatu wilayah seringkali menghadirkan kasuskasus menarik untuk dibahas dan diteliti. Australia secara keseluruhan memiliki 19 situs yang terdaftar dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO yang mencakup sebagian dari hutan hujan tertua di dunia dan sekitar sepertiga dari kawasan laut dilindungi di dunia2. Dalam kawasan tersebut juga tersimpan kekayaan sejarah peninggalan penjajahan dan suku asli Australia, Aborigin. Tasmania yang merupakan negara bagian dari Australia memiliki satu situs yaitu Tasmanian Wilderness yang merupakan bentangan hutan hujan tropis yang masih tersisa di dunia dan masuk dalam daftar World Heritage pada 1982. Dan pada 2013 Pemerintah Federal Australia melakukan perluasan kawasan hutan untuk kemudian ditambahkan dalam daftar sebagai bentuk konservasi alam Tasmania3. Pada 2014, Hutan Konservasi Tasmania menjadi isu yang kontroversial di Australia. Perdana Menteri Tony Abbot mengusulkan untuk melepas 74.000 hektar atau sebagian wilayah hutan konservasi di Tasmania karena dianggap sudah rusak atau terdegradasi. Dengan dalih mendongkrak pertumbuhan ekonomi 1
Milne, Christine, 2013, Tasmanian Wilderness World Heritage, [Online], tersedia: http://christine-milne.greensmps.org.au/category/issues-tags/tasmanian-wilderness-world-heritage, diakses pada 7 April 2015 2 Fisher, James, 2014, Situs-Situs Warisan Dunia di Australia, [Online], tersedia: http://www.australia.com/id/explore/things-to-do/nature/world-heritage-sites-australia.aspx diakses pada 26 Juni 2014 3 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2014, World Heritage List: Tasmanian Wilderness, [Online], tersedia: http://whc.unesco.org/en/list/181 diakses pada 24 Juni 2014
12
masyarakat Tasmania seperti tersebut dalam janji kampanye Abbot, banyaknya hutan Australia yang terkunci menjadikan hutan tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk sektor ekonomi. Usulan ini menuai protes keras dari banyak pihak, baik oposisi maupun masyarakat pro-lingkungan, karena areal tersebut termasuk dalam kawasan Situs Warisan Dunia. Selaras dengan hal itu muncul pandangan bahwa semakin menurunnya kepedulian pemerintah federal terhadap pelestarian lingkungan dan pemerintah federal dianggap mengalami kemunduruan dari komitmen untuk pelestarian taman nasional dan kawasan lindung4. Apa yang dilakukan oleh Abbot berseberangan dengan pendapat Partai Hijau dan Tasmanian Wilderness Society dalam rangka mempertahankan kawasan warisan alam dan budaya Tasmania dan strategi yang dibuat oleh Pemerintah Negara Bagian Tasmania. Pada November 2013, Natural Heritage Strategy for Tasmania (2013-2030): Securing Our Natural Advantagetelah dirilis oleh Pemerintah Tasmania. Strategi ini merupakan program jangka panjang untuk melindungi warisan alam Tasmania yang kaya dan beranekaragam. Strategi ini juga menyediakan pedoman untuk konservasi, manajemen, dan perlindungan warisan alam Tasmania oleh pengelola sumber daya alam yang lain5. Pergerakan Partai Hijau dan Tasmanian Wilderness Society sudah terbukti berhasil saat memperjuangkan isu Franklin Dam pada tahun 1982-1983. Maka tidak menutup kemungkinan, pergerakan Koalisi Hijau ini untuk melawan
4
Mathiesen, Karl, 2014, UN rejects Australia’s ‘feeble’ bid to strip Tasmanian forest’s heritage status, [Online], tersedia: http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/23/un-rejects-australiatasmanian-forest-heritage diakses pada 24 Juni 2014 5 Department of Primary Industries, Parks, Waters, and Environment, 2014, Conservation: Natural Heritage Strategy (2013-2030), PDF, Tasmanian Government, [Online], tersedia: http://dpipwe.tas.gov.au/conservation/natural-heritage-strategy-(2013-2030) diakses pada 24 Juni 2014
13
gagasan Abbot kali ini pun dapat membuahkan hasil dalam rangka proteksi situs warisan dunia Australia.
1.2 Pertanyaan Penelitian Apa upaya Koalisi Hijau dalam mempertahankan kebijakan konservasi Konservasi Tasmania di era Perdana Menteri Abbot?
1.3 Kerangka Konseptual Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka konseptual ekologi politik dari buku Robert Bryant dan Sinead Bailey (1997), Third World Political Ecology. Secara etimologis, ekologi politik berasal dari dua kata, ekologi dan politik. Membahas ekologi sama dengan membahas sumber daya alam, sementara istilah politik pada konteks ini berarti power6. Power dalam tema penulisan ini adalah pembentukan kekuatan politik atas Hutan Konservasi Tasmania oleh Koalisi Hijau maupun Pemerintah Federal Australia. Ekologi politik memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi politik. Penelitian tentang ekologi politik harus pula melihat kaitan antara kebijakan politik, kepentingan ekonomi, serta kerusakan lingkungan7. Perubahan bentuk lingkungan yang terjadi di sebuah negara tidak akan lepas dari pengaruh ataupun interaksi sebab-akibat antara politik maupun ekonomi. Ekologi politik kecenderungan memunculkan konflik ekologi politik. Pertarungan antara Koalisi 6
Satria, Arif, 2009, Ekologi Politik Nelayan, (PDF), Bantul Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 7 Bryant, Raymond L., and Sinead Bailey, 1997,Third World Political Ecology,New York [US] :
Routledge
14
Hijau dengan Pemerintah Federal merupakan konflik yang melibatkan kebijakan politik, kepentingan ekonomi, dan isu lingkungan di dalamnya. Terkait konteks pendekatan, Bryant dan Bailey (1997:20-23) memetakan beberapa pendekatan ekologi politik yang saling berkaitan untuk membaca fenomena konflik ekologi politik. Namun untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan salah satu pendekatan yang diadaptasi dari literatur yaitu Actor Approach atau pendekatan aktor. Pendekatan aktor adalah sebuah pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan dari berbagai jenis pelaku atau aktor dalam memahami konflik ekologi politik. Dalam konteks Politik Konservasi Hutan di Tasmania Australia ini, pendekatan akan lebih terfokus melalui environmental non-governmental organizations yang terlibat yaitu Koalisi Hijau, dengan kepentingan Pemerintah Federal Australia periode kepemimpinan Perdana Menteri Abbot. Sebagai sebuah koalisi, beragam kelompok dan institusi berada di dalam Koalisi Hijau, namun mereka memiliki tujuan yang sama terhadap perlindungan Tasmanian Wilderness. Baik Pemerintah Federal maupun Koalisi Hijau disini keduanya memiliki peran di skala lokal dan global. Seperti digambarkan pada tabel dalam buku Bryant dan Bailey (1997:34), di skala lokal dan global, Pemerintah berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang mendukung kegiatan politisasi lingkungan oleh aktor lain (kelompok bisnis dan industri, misalnya) yang dapat berdampak pada kehilangan pajak pendapatan negara, dan di level global dapat memberi dampak buruk dan preseden bagi negara lain. Resolusi yang kemudian muncul adalah pembuatan kebijakan baru, menemukan gagasan baru dalam praktek manajemen
15
lahan, bahkan hingga membuat kerja sama dan perjanjian antar negara yang terkena dampak. Sementara Koalisi Hijau dalam skala lokal dan global memiliki kontribusi dalam mendukung grassroots, melobi aktor-aktor lain (terutama pemerintah atau state) untuk mengkritisi masalah yang terjadi. Resolusi yang dapat dilakukan Environmental Non-Governmental Organizations menurut tabel peran aktor Bryant dan Bailey adalah dengan melakukan aksi kampanye bagi publik, menarik media untuk turut bergabung dalam isu dan bahkan memiliki celah untuk mendapatkan peran sebagai pemimpin dalam sebuah isu lingkungan. Aspek Power dimanifestasikan sebagai kontrol atas Tasmanian Wilderness. Bryant dan Bailey menuliskan beberapa pemahaman tentang power dan penulis mengambil pengertian power sebagai hal winning the battle ideas8. Gagasan yang dimiliki Abbott untuk mempolitisasi hutan konservasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Tasmania bertentangan dengan gagasan Koalisi Hijau bahwa Tasmanian Wilderness merupakan kawasan dilindungi dan tidak seharusnya Abbott melakukan perusakan lingkungan hanya untuk alasan ekonomi. Dalam kasus ini Koalisi Hijau merupakan bentuk dari strategi aktoraktor penentang kebijakan Abbott untuk memperbesar kekuatan mereka, tentunya dengan membawa misi untuk memenangkan pertarungan dengan Abbott. Penulis juga menggunakan konsep gerakan lingkungan (environmental movement) untuk mendeskripsikanposisi Koalisi Hijau dalam kasus ini. Seperti gerakan yang lain, gerakan lingkungan memiliki tujuan dan misi dengan membangun strategi yang dipersiapkan dalam rangka mencapai tujuan yang 8 Bryant, Raymond L., and Sinead Bailey, 1997,Third World Political Ecology,New York [US] : Routledge, p. 40
16
diinginkan9dan tujuanitu adalah menggagalkan kebijakan Abbot. Koalisi Hijau sebagai sebuah gerakan lingkungan di Tasmania Australia yang berisikan personal, kelompok maupun organisasi dengan tujuan dan kepentingan yang sama yang berujung pada aksi kolektif dengan adanya interaksi dari masing-masing koalisi10
peserta
kemudian
melahirkan
strategi-strategi
dalam
rangka
memenangkan konflik ekologi politik yang terjadi di Hutan Konservasi Tasmania. Menurut Russel Dalton dalam tulisannya Environmental Movement and The Modes of Political Action; bahkan gerakan sosial memberikan anggapan bahwa gerakan lingkungan memiliki kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan rasional yang taktis untuk memenuhi tujuan. Gerakan lingkungan ini pun berupaya untuk memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan dan mengharuskan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan itu sendiri11. Dalam tulisannya pula, Dalton mencatatkan daftar aksi dan aktivitas politik yang secara berulang dan intens dilakukan oleh gerakan lingkungan sebagai upaya mencapai tujuan dari gerakan. Pada Tabel 1 Dalton menguraikan tentang temuan hasil survey pola aksi beberapa kelompok lingkungan yang diteliti. Serangkaian kegiatan dalam tabel 1 ini dapat dikategorikan menjadi tiga ranah yaitu level pemerintahan, seperti: pertemuan informal dan non formal 9
Hays, Samuel P, 1981, The Environmental Movement, Journal of Forest History Vol. 25, No. 4, (PDF), Forest History Society 10 Stevenson, William, 1985, The Concept of “Coalition” in Organization Theory and Research, E-book, Academy of Management, [Online], tersedia: http://www.jstor.org/discover/10.2307/257967?uid=3738224&uid=70&uid=2&uid=2134&uid=3&uid=39142 6171&uid=391426161&uid=60&purchasetype=article&accessType=none&sid=21106408171113&showMyJstorPss=false&seq=6&showAccess=false, diakses pada 7 April 2015 11 Dalton, Russel J, et al, 2003, The Environmental Movement and The Model of Political Action, (PDF), Sage Publications, [Online], tersedia: http://www.vedegylet.hu/okopolitika/Dalton%20et%20al%20%20Modes%20of%20political%20action.pdf diakses pada 23 April 2015
17
dengan pejabat pemerintahan yang berkepentingan, berpartisipasi dalam komite dewan penasihat, membawa kasus lingkungan kepada badan hukum, dan menjalin kerja sama dengan partai politik. Ranah kedua yaitu masyarakat dengan cara pembentukan opini publik, mengadakan aksi demonstrasi, protes, dan aksi lapangan lainnya. Ranah ketiga yaitu kelompok tertentu seperti menjalin kerja sama dengan media (dimana hal ini merupakan aksi yang secara frekuensi paling sering dilakukan oleh gerakan lingkungan), dan berkolaborasi dengan gerakan sosial (union), ENGO baik lokal maupun internasional. Dari temuan Dalton pada Tabel 1 ini menguatkan argumen dalam konsep ekologi politik bahwa aktor yang terlibat memiliki power untuk memenangkan gagasan. Koalisi Hijau sebagai sebuah gerakan lingkungan menggunakan strategi seperti yang dituliskan oleh Dalton dalam rangka mencapai tujuan yaitu menyelesaikan konflik ekologi politik atas Tasmanian Wilderness dengan Abbott. Tabel 1. Aktivitas Politik Gerakan Lingkungan
Sumber: Dalton, 2003:9
18
Adapun tujuh dari tiga belas daftar aktivitas politik yang ditemukan oleh Dalton, dilakukan oleh Koalisi Hijau sebagai strategi menyikapi kebijakan politisasi Hutan Konservasi Tasmania oleh Abbot, antara lain; bekerjasama dengan media massa baik di level lokal maupun global, membangun opini publik di Tasmania khususnya dan Australia pada umumnya, bekerjasama dengan Pemerintah Tasmania, ENGO lain, union (dalam hal ini UNESCO) dan partai politik (The Greens Australia) serta aksi kampanye dan demonstrasi damai sebagai satu gerakan bersama melawanAbbot. Upaya Koalisi Hijau yang dibangun baik di level pemerintah, masyarakat dan kelompok lain ini dapat menjadi kuat dan berhasil karena adanya tujuan yang sama untuk menggagalkan kebijakan Abbott. Kekuatan besar yang terbentuk dari strategi-strategi yang dibagun oleh Koalisi Hijau mejadi harapan bagi keberlangsungan Tasmanian Wilderness.
1.4 Argumen Utama Dalamkonflik ekologi politik Hutan Konservasi Tasmania, Koalisi Hijau bergerak dan melakukan berbagai strategi dalam rangka menggagalkan kebijakan Abbott. Strategi-strategi tersebut merupakan perpaduan antara langkah-langkah politis di ranah pemerintahan serta pembentukan opini dan gerakan masyarakat untuk turut menekan kebijakan Abbott tersebut. Koalisi Hijau tidak hanya melakukan upaya-upaya tersebut di tingkat lokal semata, namun juga di tingkat global, antara lain dengan bekerjasama dengan media massa baik dalam maupun luar negeri, membangun opini publik di Tasmania khususnya dan Australia secara luas, bekerjasama dengan Pemerintah Tasmania, ENGO lain, union (dalam hal ini
19
UNESCO) dan partai politik di Tasmania serta aksi kampanye dan demonstrasi damai. Strategi yang dilancarkan oleh Koalisi Hijau membuahkan hasil. Kebijakan politisasi Hutan Konservasi Tasmania gagal diberlakukan oleh Abbott. Keberhasilan Koalisi Hijau ini didukung oleh persamaan tujuan antar kelompok di dalamnya. Strategi yang berjalan secara efektif dilihat dari pembentukan opini publik yang mampu mendukung lobi-lobi politik di ranah eksekutif, serta upaya di tingkat global yang juga mampu berperan sebagai tekanan eksternal pada kebijakan Abbott.
1.5 Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dan bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan referensi dari beberapa jurnal PDF yang diakses secara online dan juga beberapa e-book antara lainThird World Political Ecology karya Bryant Robert dan Sinead Bailey.Sebagian besar dokumen online dari media Australia juga dipilih dalam rangka menunjang isi penelitian, juga jurnal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan permasalah yang diangkat dalam skripsi ini.
1.6 Sistematika Penulisan Bab 1. Pendahuluan Berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan
20
Bab 2. Kemunculan Koalisi Hijau Pada bab 2.1 penulis ingin menjelaskan lebih lanjut tantangan terhadap Konservasi Hutan Tasmania dan mengenai siapa itu Koalisi Hijau juga sejarahnya dalam melindungi natural heritage Australia yang telah masuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO. Dalam bab ini akan dijelaskan juga sekilas tentang sejarah Franklin Dam yang merupakan awal mula pergerakan Koalisi Hijau merespon isu lingkungan di Australia. Penulis juga akan menjelaskan Tasmanian Wilderness sebagai salah satu Warisan Dunia UNESCO yang dimiliki oleh Australia dan membahas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Federal Australia, dalam hal ini Perdana Menteri Abbot, berkaitan dengan Hutan Konservasi Tasmania yang telah terdaftar sebagai Warisan Dunia. Adanya isu ekonomi yang memang tidak jauh dari konsep ekologi politik, yang menjadi landasan Perdana Menteri Abbot mengusulkan kebijakan penghapusan sebagian kawasan dari daftar Warisan Dunia. Penulis akan menelisik apakah dibalik usulan tersebut terselip kepentingan institusi atau aktor lain yang dianggap lebih memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi komunitas atau masyarakat yang lebih besar. Pada bab 2.2 penulis akan membahas tentang kemunculan aksi kolektif Koalisi Hijau. Latar belakang pergerakan Koalisi Hijau atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Abbot tentang politisasi Hutan Konservasi Tasmania Australia. Bentuk respon awal sebagai sebuah gerakan peduli lingkungan Tasmania Wilderness.
21
Bab 3. Strategi Koalisi Hijau dalam mempertahankan power atas Kawasan Konservasi Tasmanian Wilderness Pada bab ini akan dibahas strategi yang dilakukan Koalisi Hijau dalam rangka mempertahankan
power atas komitmen perlindungan World Heritage
UNESCO menyikapi politisasi lingkungan konservasi Hutan Tasmania oleh Pemerintah Federal Australia periode kepemimpinan Perdana Menteri Abbot. Pada 3.1 penulis akan membahas pertarungan antara Koalisi Hijau dan Pemerintah Tasmania dengan Pemerintah Federal Australia berkaitan dengan sikap yang dibangun masing-masing pihak dalam menanggapi konflik politisasi kawasan konservasi ini. Pada 3.2 penulis akan membahas bagaimana strategi yang kemudian dibangun baik oleh Koalisi Hijau, Pemerintah Tasmania maupun Pemerintah Federal Australia dalam rangka menjawab kepentingan masingmasing pihak. Bagaimana aksi dan reaksi yang muncul dengan keikutsertaan Partai Hijau, Tasmanian WildernessSociety dengan Perdana Menteri Abbot dilihat melalui cara pandang dan pendekatan aktor ekologi politik. Pada 3.3 penulis akan membahas bagaimana hasil yang diterima oleh Pemerintah Federal Australia.
Bab 4. Kesimpulan Bab ini berisi kesimpulan yang menegaskan kembali permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan juga membahas mengenai temuan analisis berupa jawaban pertanyaan penelitian sebelumnya yang diajukan oleh peneliti di bagian awal
22
