BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pasca kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang berusaha bangkit menjadi
salah satu kekuatan besar di dunia. Perdana Menteri yang berpengaruh pasca PD II, di era 1950-an ialah Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Ia dikenal karena berbagai kebijakannya yang terkait kerjasama dengan Amerika. Tahun 1951 Yoshida Shigeru menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat yang dinamakan Yoshida Doctrine. Yoshida mengeluarkan pernyataan bahwa “Beraliansi dengan Amerika merupakan kunci dasar bagi Jepang melakukan rekontruksi
keadaan
ekonomi
dan
merupakan
tonggak
utama
dalam
melaksanakan politik luar negeri (Hakim, 2009: 3). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa aliansi dengan Amerika didasari oleh kebutuhan Jepang untuk memulihkan kondisi perekonomian dalam negeri. Pada waktu itu Jepang memprioritaskan perbaikan ekonomi dalam kegiatan aliansinya dengan Amerika. Ada beberapa kondisi yang mendukung Jepang untuk dapat berkonsentrasi pada perbaikan ekonomi negaranya pada saat itu. Pertama, Jepang memberikan hak secara penuh kepada Amerika untuk mengatur kekuatan militer di wilayah Jepang, sehingga Jepang tidak perlu memfokuskan pertahanan karena sudah mendapatkan perlindungan dari Amerika. Kedua, adanya pembukaan Konstitusi Jepang dan pasal 9 Konstitusi Jepang. Secara garis besar Isi Pembukaan
1
2
Konstitusi dan pasal 9 di dalam Kontitusi Jepang berisi ketentuan Jepang dilarang menggunakan hak untuk berperang (Hakim, 2009: 31-34). Isi Pembukaan Kon stitusi Jepang dan isi pasal 9 dalam Konstitusi Jepang menjadi sebab Jepang untuk fokus memperbaiki kondisi perekonominya. Salah satu cara Jepang memperbaikinya adalah dengan mengadopsi dan menerapkan liberalisasi ekonomi dari
Amerika.
Penerapan
liberalisasi
ekonomi
dilakukan
dengan
cara
menyebarkan produk atau dengan melakukan liberalisasi perdagangan Jepang seluas-luasnya ke pangsa pasar Asia, Eropa dan Amerika, serta menerapkan kebijakan harga penjualan produk ekspor lebih murah daripada harga di dalam negeri. Produk Jepang berhasil bersaing kualitas dan jumlah dengan produk Eropa dan Amerika dalam kurun waktu satu dasawarsa. Kemajuan ekonomi ini lantas membuat Jepang gencar memperluas ekonominya tidak hanya di kawasan Asia timur tetapi juga hingga kawasan Asia Tenggara. Jepang juga harus membayar biaya pampasan perang (ODA). Pembayaran ODA dilakukan salah satunya dengan memakai keuntungan dari hasil jual produk Jepang. Tahun 1970, nilai perdagangan Jepang kegiatan megekspor produk lebih besar daripada mengimport produk. Dari data tersebut membuat Jepang terus melakukan ekspor karena hasil keuntungan dan keberhasilannya Semakin banyak ekspor barang yang dilakukan oleh Jepang, produk buatan Jepang menjadi luas pemasarannya. Namun ternyata, hal ini menjadi senjata makan tuan bagi Jepang. Akibat dari besarnya jumlah ekspor barang tersebut Jepang dikritik sebagai “binatang ekonomi” oleh publik di kawasan Asia
3
Tenggara. Kritik tersebut muncul karena semakin mengguritanya barang ekspor dari Jepang yang mempengaruhi daya saing jumlah, kualitas produk lokal negara di kawasan Asia Tenggara. Kritik tersebut menimbulkan gerakan demonstransi Anti-Jepang yang terjadi di Asia Tenggara. Peristiwa Anti-Jepang ini, Jepang terus melakukan perbaikan hubungan kepada negara yang mengkritik Jepang, yakni dengan melakukan diplomasi publik dengan cara melakukan pendekatan budaya. Pendekatan budaya yang bersasaran kepada publik langsung dan lebih dikenal dengan istilah diplomasi publik. Tahun 1977 menjadi tahun momentum arah diplomasi publik Jepang. Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Perdana Menteri Takeo Fukuda membuat sebuah doktrin yang lebih dikenal dengan istilah Doktrin Fukuda. Esensi dari Doktrin Fukuda tersebut adalah : 1. Jepang tidak akan pernah menjadi negara adidaya militer. 2. Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya terhadap negara–negara di Asia Tenggara. 3. Jepang akan bekerjasama secara positif dengan seluruh anggota ASEAN sebagai mitra sejajar. Berkat Doktrin Fukuda, Jepang merubah cara berdiplomasinya dengan menggunakan pendekatan hubungan kepada publik internasional. Upaya ini dilakukan terutama melalui berbagai produk budaya Jepang, seperti menyebarkan nilai, keunikan dan budaya pop Jepang, maupun budaya tradisional Jepang dengan maksud bahwa Jepang ingin melibatkan keikutsertaan publik dalam kebijakan diplomasinya. Selain itu, Jepang juga tidak menggunakan cara–cara militer untuk mendapatkan tujuan dan apa yang Jepang inginkan. Pelaksanaan diplomasi publik
4
setelah terciptanya doktrin Fukuda ialah dengan menggunakan cara–cara damai seperti kerjasama–kerjasama, perjanjian–perjanjian dan pemberian bantuan dari Jepang kepada negara – negara lain khususnya negara yang terkena dampak Perang Dunia II. Dampak dari diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Jepang sangat membantu mengubah opini publik internasional tentang citra Jepang yang lebih baik. Keterbukaan Jepang dalam memperlihatkan potensi negaranya mulai dilakukan, sebagai contoh Jepang melakukan pertukaran budaya, dan pertukaran intelektual, sehingga membuat publik percaya bahwa Jepang telah berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya pada negara Jepang, melainkan juga dengan negara yang memiliki hubungan dengan Jepang mendapatkan hasil dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Jepang. Hubungan yang terjadi antara Jepang dan publik mengalami kemajuan, dan kemunduran. Hubungan yang terjadi mulai dari kemajuan ekonomi Jepang yang berkembang pesat sehingga menyebabkan peristiwa Anti-Jepang, sampai adanya Doktrin Fukuda yang menjadi cikal-bakal diplomasi publik Jepang yang pada akhirnya membuat publik mengubah citra Jepang. Kronologi tersebut merupakan tahapan yang membuat Jepang berhasil mendapat apresiasi yang baik dan bahkan sangat berpengaruh kepada publik internasional, khususnya publik di negara-negara Asia Tenggara. Dalam Tugas Akhir ini Penulis akan menjelaskan bagaimana proses tahapan diplomasi publik yang Jepang lakukan dalam mengimplementasikannya pada kebijakan luar negeri sehingga Jepang berhasil diterima kembali oleh publik internasional.
5
1.2
Pokok Bahasan Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis akan menjelaskan : 1. Gambaran umum diplomasi publik Jepang setelah Perang Dunia II. 2. Tahapan yang dilakukan Jepang dalam menjalankan diplomasi publik era 1970-an sampai sekarang.
1.3
Tujuan Penulisan
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberi informasi tentang tahapan diplomasi publik Jepang yang diawali pada era 1970 – an.
1.4
Tinjauan Pustaka Buku yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir ini salah
satunya adalah Diplomasi Publik Jepang Perkembangan dan Tantangan yang ditulis oleh Tonny Dian Effendi tahun 2011. Isi dari buku tersebut menjelaskan kesuksesan Jepang dalam mengubah strategi dari diplomasi yang menggunakan diplomasi tradisional sampai menggunakan diplomasi publik. Jepang melakukan diplomasi publik dengan cara melalui pendekatan budaya yang dilakukan oleh aktor – aktor perangkat negara atau institusi lembaga negara sampai masyarakat Jepang itu sendiri. Penulis juga menemukan beberapa skripsi yang bisa dijadikan pustaka. Skripsi berjudul “diplomasi publik Jepang terhadap Asia Tenggara paska kebangkitan Cina” karya Noriko Adhyanti tahun 2012. Skripsi tersebut lebih mengkhususkan perkembangan terhadap Asia Tenggara pasca kebangkitan
6
Tiongkok bukan pada tahap–tahap yang dibahas oleh penulis pada skripsi ini. Skripsi selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Doktrin Yoshida: Dasar kebijakan politik luar negeri dan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II (19461954) ” karya Made Chandrawati tahun 2012. Skripsi tersebut membahas tentang doktrin Yoshida mampu membuka jalan bagi barang produksi Jepang masuk ke pasar Amerika dan melakukan perdagangan dengan negara dikawasan Asia, sehingga kondisi perekonomian Jepang meningkat. Terdapat bagian dari skripsi tersebut yang penulis jadikan pustaka dalam salah satu sub-bab pada tugas akhir penulis dalam skripsi ini, yaitu biografi dan kebijakan luar negeri dari Perdana Menteri Yoshida Shigeru. 1.5
Metode Penulisan Metode yang digunakan untuk memaparkan pokok bahasan dalam tugas
akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penulisan yang menggambarkan atau mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu hal yang dibahas. Kemudian, untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Data dan informasi yang digunakan dalam tugas akhir ini diperoleh dari buku – buku teks, artikel, skripsi dan media publikasi elektronik. 1.6
Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini disajikan dalam lima bab secara sistematis. sebagai berikut :
7
BAB I
: Pendahuluan. Bab yang berisi tentang latar belakang masalah,
pokok bahasan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
: Sejarah diplomasi publik Jepang setelah perang dunia II. Bab
yang berisi tentang diplomasi Luar Negeri Jepang pasca perang dunia II – 1970, Peristiwa gerakan anti-Jepang, dan fokus diplomasi publik Jepang pada diplomasi Jepang.
BAB III
: Tahapan diplomasi publik Jepang. Bab yang berisi tentang tahap
diplomasi publik Jepang .
BAB IV
: Penutup. Bab berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir.
