PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN INDONESIA
INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION
Dasar Hukum PP 6/2007 jo PP3/2008 Pasal 19 huruf b, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) PP 6/2007 jo PP 3/2008 Pasal 33 ayat (1) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; PERMENHUT P. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung PERMENHUT P.50/Menhut-II/2014 Tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction
Apa sih SPEKHI/ICER itu? SPEKHI (Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia) atau ICER (Indonesia Certified Emission Reductions) adalah suatu bentuk dokumen pengakuan yang menjelaskan tentang RAP/PAN dan pengurangan emisi karbon setara CO2 dan manfaat lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan konservasi dan penanaman hutan, atau pencegahan dari deforestasi dan degradasi hutan yang dapat diperdagangkan. SPEKHI atau ICER mengikuti PKS/VCM (Pasar Karbon Sukarela)
Hutan Mana Saja yang bisa dilakukan SPEKHI/ICER 1. Hutan Negara 2. Hutan Hak/Hutan Adat Usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAPKARBON dan/atau UP PAN-KARBON) adalah usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung
Kegiatan Usaha RAP-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 1. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan; 2. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE; 3. Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR; 4. Penanaman pada jalur tanam di IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK- HT yang menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau menerapkan teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif; 5. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur.
Kegiatan Usaha PAN-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
Perpanjangan siklus tebang atau penundaan tebangan pada areal tertentu pada areal kerja IUPHHK-HA Perpanjangan rotasi tebang atau penundaan tebangan pada bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR Penerapan penebangan ramah lingkungan pada bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang menggunakan sistem tebang tanam jalur atau teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal IUPHHK-HA dan IUPHH-HT perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK- RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR atau IUPHHBK Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE
Kegiatan Usaha RAP-KARBON pada Hutan Lindung 1. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan 2. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa; 3. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur
Kegiatan PAN-KARBON pada hutan lindung 1.
2.
3.
4.
Pemeliharaan dan pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
Lembaga apa saja yang diperlukan dalam SPEKHI/ICER 1. Pengembang Proyek: pemegang izin atau pengelola yang mendapatkan izin untuk melakukan usaha penyerapan dan/atau penyimpanan (RAP/PAN), dan pengurangan emisi karbon. 2. Lembaga Akreditasi yaitu lembaga independen yang mengakreditasi Lembaga Verifikasi Independen (LVrI) dan Lembaga Validasi Independen (LVI). 3. Lembaga Verifikasi Independen (LVrI) yaitu lembaga yang dibentuk untuk menilai/memverifikasiDokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD) dari pengembang proyek. 4. Lembaga Validasi Independen (LVI) yaitu lembaga yang dibentuk untuk memvalidasi Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD) dari pengembang proyek. 5. Lembaga Pemantau Independen (LPI) yaitu lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pengembang proyek, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan. 6. Badan Registrasi Nasional adalah badan yang bertugas melakukan pencatatan pendaftaran Dokumen Rancangan Proyek yang diajukan oleh Pengembang Proyek. 7. Badan Pengawas Pasar Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI) adalah badan yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari. 8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) adalah badan pengawas nasional bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar sertifikat karbon sebelum terbentuk Badan Pengawas Pasar SPEKHI. Catatan: Lembaga 1 s/d 5 yang sudah ada di pasar Internasional atau dibentuk Masyarakat Madani
Siapa Seller dan Buyer SPEKHI/ICER A. Penjual/sellers: 1.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HA) / Hak Pengusahaan Hutan (HPH); 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HT) / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI); 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat (IUPHHKHTR); 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-RE); 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat (IUPHKm); 6. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah izin yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu; 7. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat (KPHP); 8. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat (KPHL); 9. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, yang selanjutnya disingkat (KPHK); 10. Izin Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, yang selanjutnya disingkat (KHDTK) pada hutan produksi dan/atau hutan lindung; 11. Hak Pengelolaan Hutan Hak atau Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat (HR); 12. Hak Pengelolaan Hutan Adat
B. Pembeli
Perusahaan-perusahaan dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan proses produksinya (emiter).
Lainnya yang diperlukan.. SPEKHI/ICER 1. Risk Management Buffer (RMB) adalah upaya pengembang proyek menyiapkan cadangan Karbon dari SPEKHI. 2. Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) adalah kesepakatan yang melibatkan dua pihak, dapat antara dua negara atau antara satu negara dengan perusahaan besar dalam perdagangan sertifikat karbon.
Pembuatan DRP/PDD 1.
Penjual/Seller yaitu pemegang izin/hak pengelola, dapat menjadi pengembang proyek bersama calon investor dengan menyusun Dokumen Rancangan Proyek(DRP)/Project Design Document (PDD) yang ada di pasar dan dapat menggunakan tenaga konsultas berbadan hukum Indonesia.
2.
Pengembang proyek mendaftarkan DRP/PDD kepada Badan Registrasi Nasional dan PDD dicatat (listed) secara online oleh Badan Registrasi Nasional
Validasi DRP/PDD 1.
Validasi PDD di lakukan oleh Lembaga Validasi Independen berbadan hukum Indonesia dan Standar validasi tercantum dalam Lampiran I P.50/Menhut-II/2014.
2.
Perhitungan karbon kredit hasil validasi dapat diperdagangkan melalui Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA).
3.
Lembaga Validasi Independen (LVI) diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN).
ERPA dan Badan Registrasi Nasional 1.
ERPA dapat dilakukan oleh konsultan hukum yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
2.
Badan Registrasi berbentuk organisasi non struktural yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
3.
Berdasarkan laporan ERPA, Badan Register Nasional wajib memantau distribusi manfaat yang diperoleh Pengembang Proyek.
4.
Distribusi manfaat mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/MenhutII/2009.
5.
Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement).
6.
Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.
7.
Dana yang diterima oleh pemerintah merupakan PNBP Kehutanan.
Distribusi Manfaat
Verifikasi DRP/PDD 1.
Hasil validasi Dokumen Rancangan Proyek selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVrI).
2.
Lembaga Verifikasi Independen diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional (KAN).
3.
Pedoman verifikasi tercantum pada Lampiran II peraturan P.50/Menhut-II/2014.
Penerbitan SPEKHI/ICER dan RMB 1.
Hasil verifikasi DRP/PDD diterbitkan SPEKHI/ICER.
2.
SPEKHI/ICER berisi nama lembaga verifikasi, nama lembaga validasi, nama pengembang proyek, lokasi, jumlah RAP/PAN karbon, pengurangan emisi karbon setara CO2 dan manfaat lain dalam jangka waktu kesepakatan sesuai ERPA.
3.
Pemerintah menetapkan tingkat/presentasi Risk Management Buffer (RMB).
4.
RMB ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi
Badan Registrasi Nasional (1) SPEKHI didaftarkan ke Badan Registrasi Nasional. (2) Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mencatat/meregistrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia (menghindari duplikasi). (3) Tugas Badan Registrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia: a. memberikan identitas karbon hutan pada areal pengembang proyek; b. mencatat seluruh PDD yang terkait dengan pengembangan karbon hutan; c. mencatat seluruh PDD yang telah diverifikasi; d. mencatat SPEKHI yang telah diterbitkan dan diperdagangkan; e. mencatat lembaga verifikasi; f. monitoring dan pelacakan karbon hutan yang diperdagangkan berdasarkan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA); dan g. melayani informasi (clearing house) sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf f.
Perdagangan SPEKHI/ICER 1.
SPEKHI dapat dijual langsung melalui Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.
2.
Kementerian LHK memfasilitasi para pengembang proyek dan calon pembeli untuk membentuk Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.
3.
Pasar Sertifikat Karbon Indonesia diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon.
4.
Dalam hal Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon belum terbentuk maka Perdagangannya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Penjaminan (Assurance) dan Asuransi (Insurance) 1.
Kementerian LHK mengakui PDD yang telah diverifikasi sebagai penjamin SPEKHI dalam Pasar Bursa Karbon Indonesia.
2.
Dalam hal belum tersedia lembaga asuransi karbon maka RMB sebagai kolateral karbon hutan yang diperdagangkan.
3.
Setelah diverifikasi pada periode tertentu, RMB dapat diperdagangkan.
Perhitungan Penurunan Emisi GRK 1.
Pembeli SPEKHI/ICER Dalam Negeri diperhitungkan sebagai penurunan emisi GRK Indonesia.
2.
Pembeli SPEKHI/ICER Luar Negeri tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK dari negara pembeli.
3.
Pembeli SPEKHI/ICER dari Luar Negeri tidak boleh menggunakan SPEKHI/ICER untuk transfer Pricing.
PEMANTAU INDEPENDEN 1.
Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi Lembaga Pemantau Independen.
2.
Biaya atas kegiatan dapat diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
SPEKHI/ICER BUKAN BASA BASI…
Nih Calon Pembelinya…
P.S aja sudah ada Karbon Hutan.. Go Ahead (Media Indonesia Rabu, 7September 2016 Hal 22)
TERIMA KASIH SPEKHI ini gampang, ko dibikin susah. tanya kenapa ???
