PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND

PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND,

Be rhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan ya ng telah terjalin lama antara kedua negara, Menyadari bahwa ketentuan da lam ASEAN CONCORD untuk meningkatkan kerjasama antar Negara di bidang pera dilan per lu dilaksanakan,

TELAH MENCAPAI PERSETUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

BAB I Ketentuan-Keten toa n Umum Pasal 1

Pemerintah Republik Indonesia den Pemerintah Kera jaan Tha iland bersepakat untuk mengadakan kerjasama dal am menyampai kan dokumen-dokumen pengadilan don memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata den dagang .

Pasal 2

(1)

Warga negara dari Pihak dalam Persetujuan ini akan mendapat keleluasaan berperkara den menghadap ke pengaditan di wilayah Pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama seperti warga nega ra dari Pihak itu. (2)

Ketentuan ••..........

~-------------------------------------------,-----------------------------------------.

- 2 -

(2)

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini yang berlaku untuk warganegara dari kedua belah Pihak akan berlaku juga untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum masing-masing Negara don yang bertempat kedudukan da lam wi layahnya . Pasal 3

( 1)

Masing-masing Pihak akan menun juk satu lnstansi yang berkewa ji ban untuk mengirimkan don menerima permohonan penyampaian dokumen

I

pengadi Ian don panggi Ian a tau Surat Pe rmohonan untuk memperoleh bukti-bukti, baik secara langsung atau melalui saluran diplomatik, don selan jutnya akan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

I

(2)

lnstansi tersebut untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jendera I Pembinaan Badon Peradi 'lan Umum, Departemen Kehakiman don untuk Kerajaan Thailand adalah "Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice".

I

Pasa l 4

1

(l)

Permohonan don Surat Permohonan tersebut harus tertulis dalam bahasa lnggris.

Suatu terjemahan dalam bahasa lnggris dari dokumen yang

menyerta inya ha rus juga dikirim bersama dengan permohonan atau SuI

rat Permohonan itu kepada lnstansi yang telah di tun juk untuk mene-

I

rima permohonan atau Surat Permohonan demikian oleh Pihak yang diminta. (2)

Terjemahan-terjemahan tersebut harus dinyatakan benar oleh seoran g penterjemah tersumpah dari Pihak peminta.

Lego Iisasi •••..........

- 3 -

Legalisasi atau formalitas lai nnya yang serupa tidak diperlukan. Pasal 5 Pihak Peminta berkewajiban untuk mem bayar kembali kepada Pihak yang diminta semua biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan permohonan atau Surat Permohonan, termasuk biaya penterjemahan.

BAB II Penyampaian Dokumen Pengadilan Pasal

( l)

6

lnstansi dari Pihak tempat dokum en-dokumen termaksud berasa I, harus mengi rimkan peirmohonan ya ng bersangkutan kepada lnstansi Pihak lainnya tanpa diperlukan legalisasi atau formalitas lainnya yang serupa.

(2)

Dokumen yang disampaikan atau so lina nn ya harus di lampirkan pada permohonan tersebut.

(3)

Baik permohonan maupun doku men itu harus diserahkan dalam rangkap duo. Pasal 7

Permohonan itu harus disertai dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan don harus menyebutkan secara terperi nc i ha I-ha I sebagai berikut: (a)

Noma don a lamat Pengadi Ian yang menga jukan permohonan;

(b)

Sifat perkara yang memerlukan penyampa~an perm ohonan itu;

(c)

Noma don alamat para pihak dalam pe rka ra dan Kuasa mereka,

apabila ............ .

- 4' a pa bi la ada; (d)

Nama dan alamat dari si-alamat;

(e)

Segala keterangan yang mungkin di perluka n mengenai sifat dokume n dokumen yang harus disampaikan don sego la persyaratan atau formulir khusus yang harus dig unakan. Pasal 8

( l)

Permohonan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan dilaksanakan kecuali dalam hal : (a)

Pelaksanaa nnya tidak mungkin karena orang yang dimaksud tidak ditempat atau karena al omatnya tidak dapat ditem ukan, atau karena sesuatu a lasan yang seru pa;

(b) Pihak yang diminta menganggap pelaksanaan permohonan itu bertentangan den ga n ketertiban umum atau merugikan kedaulatan atau keamanannya. (2)

Bi lamana suatu permoh onan tidak di laksanakan, maka instansi yang telah di tun juk oleh Pihak yang dimi nto harus secepat mungkin me mberi ta hukan ke pada Pihak pemin ta alason untuk tidak melaksanakan permohonan tersebut.

(3)

Pelaksanaa n suatu permohonan untuk men yampaikan dokumen -dokumen pengadi Ian a kan di lakukan segera dan d enga n care sebagaimana diatur oleh hukum Pihak yang diminta atau dengan cara sebagaimana khusus dimohonkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum intern Pihak yang diminta.

(4)

Bukti, bahwa dokumen-dokumen pengadik1n telah disampaikan, harus diberikan dengan suatu tanda terima ya ng sah dari si-alamat, yang diberi hari-tanggal atau dengan suatu berita acara dari instansi/Pihak yang diminta yang memberitahukan bahwa dokumen-dokumen itu telah disampaikan, dengan menyebutkan secara terperinci hari-tangga I don cara penyam pa iannya.

Pasal 9 ............... .

- 5 -

Pasal 9 Masi ng -masi ng Pihak be rhak untuk menyampaikan dokumendoku men kepada wa rganegaranya sendiri ya ng me n jadi penduduk wilayah Pi hak la innya, mela lui misi di p lomati knyo , asalkan da lam penyam paian itu tidak di gunakan pa ksaan .

BAB Ill Mempero le h Bukti-Bukti Pasal 10

( l)

Dalam perkara-perkara huk um pe rda ta atau daga ng, suatu badan peradi Ian da ri sa lah satu Pihak , sesuai dengan ketentuan -keten tuan hukumnyo , dapat meminta untuk mem peroleh bukti-bukti ke pada instansi ya ng be rwenang di Pi ha k lai nnya dengan Surat Permohonan .

(2)

Surat Permohonan dem ikian tidak boleh diperguna kan untuk mem peroleh bu kti-bukti ya ng ti dak di maksudkan untuk perkara pengadi Ian. Pasal i

·1

Surat Permohonan itu harus disertai dokumen-dokumen yang bersangku tan dan harus men yebutkan dengan terperinci keterangan -keterangan berikut: (a) Noma don a la mat Peng adi Ian yang menga ju kan Surat Permohonan itu; (b) Sifat perkara ya ng meme rlukan buk ti-buk ti ya ng di mohon; (c) Nama don alamat para pihak dalam pe rkara itu a tau kuasa me reka, a pa bi la ada; (d) Nama dan alamat para saksi atau para si-alamat; (e)

Dokumen-dok umen atau harta benda yang aka n diperiksa;

(f)

Keterangan lainnya yang mungk in diperlukan mengenai keadaan ya ng perlu d· buktikan; perta nyaan-pertanyaan yang a kon diaiukan kepa da orang ya ng diperiksa dan syarat-syorat bahwa kesaksian harus diberikan dibawah sumpah atau tidak ata u dengan cara lain yang khusus. Pasal 12 •........•...

- 6Pasal

( l)

12

Dalam melaksanakan suatu Surat Permohonan, Pengadi Ian dari Pihak yang diminta atau instansi yang telah di tun juk oleh Pihak yang diminta, apabila dimohon, harus menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu yang wa jar perihal waktu dan tempat dimana perolehan bukti-bukti akan dilakukan, kepada setiap orang yang ditunjuk untuk keperluan itu ol eh Pengadilan yang mengeluarkan Surat Permohonan itu, serta kepada instansi yang telah di tun juk oleh Pihak peminta dari lnstansi pengirim Surat Permohonan itu.

(2)

Pengadilan termaksud harus mengizinkan kepada para pihak dalam perkara di Pihak peminta atau kuasa me reka untuk hadir pada waktu perol ehan bukti-bukti di lakukan. Pasal

13

Pelaksanaan suatu Surat Permohonan harus di lakukan segera don dengan cara sesuai hukum Pihak yang diminta atau dengan cara yang khusus dimohon, asalkan tidak bertentangan dengan hukum intern Pihak ya ng diminta. Pasal

14

Dalam melaksanakan Surat Permohonan, orang yang bersangkutan dapat menolak untuk memberikan kesaksian sejauh ia menikmati hak-hak istimewa dan kekeba Ian a tau apabi la ada kewa jiban padanya untuk menolak memberikan kesaksian : (a)

menurut hukum Pihak yang diminta; atau

(b)

menurut hukum Pihak peminta don hak-hak istimewa serta kekebalannya a tau kewa jibannya telah diperinci da lam Surat Permohonan, a tau atas permintaan lnstansi yang dimohon telah ditegaskan secara lain kepada lnstansi tersebut oleh lnstansi pemohon.

Posa I 15 .............•..•...

- 7Pasal 15

( l)

Suatu Surat Permohonan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan dilaksanakan, kecuali apabila : (a)

pelaksanoan Surat Permohonan itu ti dak termasuk wewenang pengadilan di Pihak yang dimi n ta; atau

(b)

pelaksanaannya tidak mungkin karena ora ng yang akan diambil kesaksiannya tidak ditempat atau tidak dapat ditem ukan alamatnya, atau karena al asan-al a san lain yang serupa; atau

(c)

Pihak yang diminta menganggc:J p pelaksanaan Surat Permohonan itu bertentangan dengan ketertiban umum atau merugikan kedaulatan atau keamanannya.

(2)

Pelaksanaan tidak dapat ditolak semata-mata berdasarkan a lasan bahwa menurut hukum intern Pihak yang diminta, Pihak itu adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengadi Ii pokok perkara yang berkenaan itu, atau bahwa huku m in tem -nya tidak mengakui hak-gugat atas pokok perkara tersebut. Pasal 16

(1)

lnstansi yang telah ditunjuk oleh Pi ha k ya ng di mi nta harus mengirimkan surat keterangan tentang kenyataan pelaksanaan Surat Permohonan denga n menyebutkan hari-tangga I dan cara pe laksanaan itu, bersama dengan berita acara dari setiap kesaksian yang diambil, kepada lnstansi yang telah ditunjuk oleh Pihak peminta.

(2)

lnstansi ya ng telah di tun juk oleh Pihak ya ng dimunta harus menyuruh membuat terjemahan dari surat keterangan pelaksanaan dan berita acara kesaksian itu kedalam bahasa lnggeris untuk dikirim bersama dengan surat keterangan dan berita acara tersebut kepada lnstansi yang telah di tun juk oleh Pihak peminta.

(3)

Terjemahan demikian harus dinyatakan benar oleh seorang penterjemah tersumpah dari Pihak yang diminta. Legalisasi atau formalitas lainnya yang serupa tidak diperlukan. Pasal 17 .......... .

------------------------------------------------------------------------------------. - 8 -

Pasal 17 Masing-masing Pihak, atas perm in taan , clan sesuai deng,a n hukum Pihak yang diminta, akan soling memberikan kutipan-kutipan dari berita acara pengadi Ian tentang perkara-perkara di mana wa rganegara Pihak peminta telah tersangkut. BAB IV Ketentuan-k etentuan PenllJ tup Pasal 18 Segala kesulitan antara k edua Pihak dalam persetujuan yang timbul karena penafsiran a tau pelaksanaan Persetujuan ini, akan diselesaikan se ca ra damai me lalui konsultasi atau perundi ngan. Pasal 19 Persetujuan ini akan diratifikasi don akan mulai berlaku pada haritanggal penukaran piagam-piagam ratifikasi. Pasal 20

(1) Persetujuan ini dapat diakhiri pada setiap waktu oleh masing-masing Pihak secara tertul is, dengan memberitahukan ten tang kehendaknya itu kepada Pihak lainnya satu tahun sebe lumnya . (2)

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan menghalangi berlangsungnya suatu perkara yang telah di mulai sebe lum hari-tanggal pengakhiran itu. MAKA DEMI

KESAKSIAN

tenta ng segala sesuatu yang tersebut di-

atas, yang bertanda tangan dibawah ini, ya ng tel ah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menanda tangani Persetujuan ini. Dibuat dalam rang kap dua di Bangkok pada tanggal delapan Ma ret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dengan naskah yang tertulis

dal am .••.....•....

- 9 -

dalam bahasa Indonesia, Thai dan lnggris, semua naskah adalah samasama sah. Dalam hal terdapat perbeda an tafsiran,. maka naskah yang berbahasa lngg ris yang akan menentukan.

Untuk Pemerintah Republ ik

Indonesia~

Kera jaan Thai land~ •

'r ,

Untuk Pemeri nta h

1

-

Signed

(Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja) Menteri Kehakiman

I

• .,4,

,

Signed

'

(Dr. Upadit Pachariyangkun) Menteri Luar Negeri

I'

I

I

.,,

~')'Wflfi~~~'lf\")U~')'\"113.nl~Vl'l~~'lO

1::V11'l'3 ai11iftllilw1";i L~ LLit: 1 'l'1lfl1

;nit YIU

m:~ufl~'3ial'l'llJ'i·1 L~u;j,:,\1 LWO'i4L ;i~utJt\fl"ll.ruwJ ml u~ -.II

~

t

~

...

.,

I

1

....

ftlJ'lU'llU\'lU\hrn'l Lenuu Lnu 10lJfll"li1J11l.JUElvn'li'i"la II

I

t.'

1flflflMOUrl tifl1W J

~

'lJVlVI I

vi\i1111

r111~u\Nfl'l!'l1w~mi1"ilLil u(l:: r

I

I

flf)

.J

I

....

.J

-.II

I

.... "

.

1

lJ'ltrniN i 1«nfl1m-tM 'VIU ~

.

....

il ...

I

'3Vl'i: 'lWtl'n'3flUUtt .. OULUfl'lttl·B~Ofl'll'LL~:rnrn1muiu~~flflU Ufif\Lt .:J ~

u~

""' .. 'WJW

... I

•

ia\U~'lfl11t\~11'lPl ... '

fl'ru U'il"l I

...

L .,.

"'4

.

ru

I

I

~

....~

.J

...

J

t

I

fl'Ilfblfl'lPl~ftt tll'l'Elflcl'lUW.N LLt\:fl')~l.h'&f\Dti'1rttlt'i'1~ tllf I

oit

...¥

I

'lUf!fi::cl'lt.JlJaVl1J 1'll L ft1Vl'i:u·'WlfmU~ft"m

I

J

~

LW L'1U'l1lllt-1Uitt'l°fl'll'll\Jf1'1f1Qru trancl'lUW~UU

11,A

1

.fl'\UL L'3ilU «n

... I

~. ._,

ni~i11'fWill"l'

t

Ufl1Hl'3 Ltl

~1tl~1Uvi1'3n11wi •

I

fl'\PI~

I

I

.,4

I

I

'lLl1ltt:r.1'lu~:111 mf\W')U~'1UW'ltmU'3 l tltf~u.a:

fli~'l u ~ ~rew~fi

II

1

ut\:r'11wn·u tihl¥i1iruvru ..._ •

...

II

ftl-.l'®L ~~

1UV1afl iU1f\Uf1 -l

L~'3~'l'"llJVlnMff

... .... '1 ..,. ... ...

"'

W'lU ~Uff1~n.Jff11J'l1tu.r tlU Lf\UL'm.J"'flfl lJl.11,.,11 1Ufi1

2' ''l-34~1fUlJ Ut1::~')tNIUfl11~f'm "'l~tl'li1i1i'nj1'VIU~tl61U'fl~11J '3 Ldt1J 1

'IltN01:

II

"' •

II

II

~·11tl~ ·mL~:w..,atl1tl-Jttl ~01~\'1·11n\U\'\lf~O~

II

Pi1HHJ1tl

1JniJP1•1; 'fl'1'11tl "i:~'1fl-l1ur~~'lU-l "IU .., • I I _... .,~ 111 Ytflil'IQtWf.ll"lcl1tJVl'1Jrl'11M1Jfl ftfl1Wf\!U LTttlllll'l'l fl~ 'Mli.1'6~U..,tt'il:fl\J'ntl Lt\:l'i'lLLlifl

.J ... .

1i1uft.,m"fltJW4fi~ Lt'l0tl'l1~UU1J _J., r -f I

•

II

II•

11

1&

II

II

II

.J

II

• ri1u1J8 LllU'liUU 'tZflf)~ ' fltlJ rru flJ 71}'11ifl~U1JttVlfi'"lll'1Uf\ULLf\"J 1

I

t

.Jll

'i!1N fl"l~Qfilt '"lcl u 111 4lltl

l f\u

I ll

lJml

..,nn11 i'u Hl\J ;L~u

,._

1

·N fl'\ nn tl Vlt.1 Ll111J

...

.J

iitru Vi

"'

II . ,ill II ~ I "' J J II ~ &I t fl'Ufl11Jl'i1 Hhl1tfll'1f.lml'3 ~Hl 'iltl j ')1J~..J\l\"lL'n"ltJtUn1nuJtWHfU.J'l'lltl\JUU ~Ufl I

I

.s

.

al

n1~ad'm '1 ci1~ \1t1J rt•11 tl\J 'tltl

- "' -

•• II

W1U

.. '

II

t

'

"l1nltl~f\'lf'\Qtf: 1thu I

• .a

'3 L~- LL\ttN'V1111'1ltl'3 L'Cl0fl11

I

J

I

~::flfl'3L'f~Pi1,~MM1111u W')u~'1U'Ml~.ri,.. ~m -..fincl"'ltlw'3 ..,.

mm~

~

A

LlJU'VI"\~ fl'l7

~ ... -f

4i -

,., ...

~1fl .LftU LL1J1J·,1Jt)U II

111

1flU11ma'3nnir

..,

lflt\''\tJOU

II

...

I

~ II

4

·1r'fN'mlf'l'fl'1 LLUil Lf.lflfl"ltVl'i:: fi -l'lWflff"l tU'l Lenfi'\7UUrl'lU

.,

...

G'D e

l'l•11tl'3'11'flUfl:Lt10~1~ n:'1fh1Vi1L~U

.f

J

I

,,,,

'"

&I

(n) fjj'flU~:W1tl~'11tl'3Pi'ltm'1vi1Pi1 fNt'jlfl

J "

..,,

era) tinfKU:'lrtHJfl\m'3' ra~n1r'l vin ~ uma11 ( iat)

J ..J ' ' . ""' I) ' " cntlLLf\:Vlt:i~'ilM f'l1"l1JL UrlflLL~ :~ u.\'1Uin1l~~r\1'UJ tl1W"lftn ,,f

•

".,

( '3) ~tlllft: Vttl~ 11tN WllH fl Oft 'U (1)

;rinlJ~~·1LWt~u1ffuti'nHW:'llflH'fln ·n~'i:'l;a'3 uu: fl'l11mtl~fl'ln11flU111.J\mt1: 1::L i.l nun1nt~ Ul1lft11 ...

..,

""

II II

I

- ~ -

I

t

.

.,,:

I)

•

I

( '11) fl"\~~ftt 'lcl'ltJ VlruP,"lltl'3'llfl LW 'l1 O"U fl'l L fl'1ffl11J

.,

"

Uu

t-t•1ttH'ilf1'i: LWn11i'f\fltlfl'l'llJfi.:Ju L7umtlt1'Ml'31b

:,1w

1 _,,

.til Al I ~ !, ... ~ \Utl"i::fl1 :mm t: LVltlUfltltml.1 . flU~1 t1fl')1l.JUUPI~ ml~n'lPIUU II

ti

l!i. ..,

•

II

I

II

t1,,,·,rn..,·H111J1f\run,,"·1twn11

•

II

iii ""

II

I

nJPl13t'WYJtlfl1Wf\'1:f'lfl~ ~l l~1m.JL1·rnqf'\ L'Vl'l • -I"

.

~.

d

1:: L1 'l

.,

~

I ,., I t .J w'lu'3"luW11~ottt 1ci"lUV1 II II I -I ollll I

'hmu')U

.

"lUVln1P1Qflt 1

"

~

dtu\UtN 'Mlfl1Wft\llf1lJ L~tl"l un1n'll.J1 "ri1 LUufl1lfl11Jrh1't'1'311flUU

'".

""

..

.,

"'

~

M 1,r, LiluM• 11J,i'ltM'Ml'l ~a '1 Ltlmi'lt1uP1fti1:V1fNn1:

II

.

I

t

m1ftJ

I

I

~1UJJ1l,.'fl~fN ~tlJ Ulflfl11 ~1fl f\llffilJ fu 1'M~ ml "lll '1 "lU'il'fl'111'l~Qfil ~'lci'lu~ru II t IJ • 1-:4 II
'l

•. .., ..__

fl"UJt!VllJ

t

..

.

...

. ""

~

. .....

LUPl"U '3\4Hl1 'ttimtJ fi'l~Ml'1n'lf!\~ .. ~

U\ll'1f\D~1J'1U'iltl'3fl"lM1U

I

ti

ti

J llal

fl1) L1")W"ll~

1riuvhLi1uinr~atl;tl '1flL~'l ;aii ~ ,u~ ...n 1u'l;

J

"

~Jf'ltl1ULINtl'l'UtN'lltl ...

I

...

I

..,

tf1U'"l~Sfl'Mfl'lPl~d"qJCJ"l1lflcl"ltnm'1 I

- ~ -

., ., '"A ., • .,, m!-JdfJrn'3'11fl~:~tN1u'lra 1 ~a11Vtt.J'N~tfn~"1Uit~i11 ~~W.Jiu

• .J

.,

w~:'l '1fL un·u

...

"'','Cl"fi1t\

'i'U

(O)

.-1 '

A

.

.J • .,

.,

flU~:'Ml .'1Jfl~Pi11a'n~l'l1W" ' flHWll'fl

"

.,

.,

<-a> am~u:'ttN~mhlfle~n1t'l ~lJ"MJ'lU~/;;...nj'l'UL~ ..

.J

I

I

II

Iii

I

(~) ~~u~:\1fl~~~~~~11"lU~~u~:ijUVIU'Ml ~'l1U ~1~10" ,A .J I ... 11.J ." U . I ( ~ ) 1ltl Uft: Vltl~, 1ttl'3Tfll "lU\U tl~lll.J t: fl~~ Wlf\fre

L

.J II ( 'i) Lflfltt1rnrn1u 1t1 uvr~:t!J1.~111':11 ., -1. ~cJ.,"" ..., . ".,.., ~.. _.,

,,,,,

f'

('i'.l) 'ntlf\1"llJvt'i"l LlJU Utt.I 'lfllJ ,qflfl"\

.,

'lU\UUlf'N

WW'h Wltl.,l'ftlJ

• .J ., ~ " ~ ., J ~'ltl'l1JV1'i:Llm1~ ~~~~~1:1~L~n~11" ~:~11"fl~~n11vi

-,:, ;n,13u 1Uitt\orm&n,. :vi11 flJn'lra1lJ"lUrtU 11ifl1fltJ •

... "i'

...

•

..

011fl51"lA•'n(l 1U1 \UfJ ~tt11!fl'U L~ 'l:f)U'l'3f)U

ti

... ,.,

...

I

I

I

'lun1Hh1uuo1:r ··uJw~a'a1'B'1'Ml t'f1tlittNn~~ dt" diu ...fu

1>. 4lli

.J ....

•

w~tls1twnf.l i-1rnw1u 1uwai"~ru •

~

-"

•

~---

...

"

•

.,

.,

1clim1rumNat1Hl..,'flf.ln1wri1::'111-J 'i'3 ...

. •

t

I

...

.,

~ ~

•

.,

"I .,

fl1mlfl L'ltt"lLLa::e1tl"lUVI LUfl"l H11Jitl.l '"lU\Ulf1 !i 'lUil~~?\tlVlri"lt'i'il"Vl1W~ ~ti 1fl'3 'il'fl (fl

.A

II

I

.J

I

.J ll

II

Il l

...

n··nn.iflL n1iil u ::unw'lu~"lUM1~QtU 'ld'1m1111.J 11ffnrufl1"l '3 flfl~~flti

.,

...

~

., .,

·

~

7'fl..JllJffiUU1J1.fl'lUL U i 1t1t'ttlU111Jrt')7 ~'lOiJrl'U 2"0\J'tl'flL tm \J LWW I

•

.,

.,

I

•

Jll

~Pl'l11JL U~ft'M1~fl"l~Ol'ti1 'ltl'lll'Vi7'a~'atl

,.,

olllll

I

ti

'MHl LLVl\1'1'fl 'fll')'llJ

1:1rtiiltl14tJJ1vt'l wtl\\fl'lULU'!ltu:~l'ru'lU\ffin~"lU

~

fVlt ·, t wn11m11wr~ tlHWJJtl

.t

.,

.

vin·1w" 'll Ufl!)WJ1tJ'Otl'3ft1~

1

I

I

J

V

.

I

I

~=m·rn1 =~·11 flu LN ft'lUf1ilJiifl"lt ."

ru_, 1ci1U\llfinm~a'fl

tW'i'lfl

llll

.Jli'

~7fliftU~fl1n1HWD1l

- ti-


9' mu'l f\1\!)'tAll'lll'Ml \Jfl"l~~i~

('ii)

Sl'"ltllflf\DWJ'iU'il'fl~ft'l~Qfil 1d"lU'Vlal'1'Ml U~: Ltlflflvffl u.~:

I

"

I

.,

...

""'

I

_, . ,

~Hl

""

..ti

~

'1 "

I'

~

II

~HlW"l\'IUU Lflt:~ L'lL U~t1tl1fl'31J,fl ~7£1

fll1"l1J'VJOU

.I"

I

J~

II

4

t

"lci"luVlruW\Jfttirn 11£1

.

11'4

...

I

.,

•

\I

I

I

I

"" ..,

W'ltN'"\UVIHl'3'i!1l P\UUUULUW'lU'fhl L'ruUU flilW':lll..,'lU\UlJ "

W~ dtl Hl'1 'i11l

. ""

f\1 LWfl'U

II

..s

LlJ8W 1tt-l 'lU'vl111W-3

dfl rn" filttmJ\'l "l1Jhi II

I

L1ULLfl

(0)

• """ .., ~ II ~ "':1 .. I O'it~iLUU011fl'llJm!~~fl'~..,':MlU1Uhfltl~ Uti1U'l'i,fl~ ... .

t

,.,

""t\VtN n1 il aaQJQ!"l cl"lu viru ( 'ii)

.

1'

O'lHl'HUU011 1J I&

I

I

II

w-J a~ rn'3 ,fl

'4

~'fl

·~ " 11:~~1'lM1-J'i: "' L\Jfl "" 1lJ"lttl'i:Yn~t\L

Al

J

I

I

1Jt)\\ liltflLni:1116"'11J'lta~:,,.,,\'l~~'Ml~14t-1fll~ "''1 " ~lflL . . 1'l!L~~LU~1U~..,Lfllinu "~ • ... ......... UULPl ~ · fJ 1'l")'UJW

( rt}

sn~

I

I

I

II

I

m 1cl'iU~l1JW'3fl'6rn-.J'Ml L~1n1n"lt f\.'HUUf\17 II

V

I

ri"'l11i~~ 111t'l~llJlfJ'i:: Li1un1ri'ri.i11rn1lJtl'31J Liumw«ntN .... ~

11tl~ fl"lrtUU

Im . fl

... I .

•

fl11't1 LUufl'U : llJ~fl~ Ld'If I

... .,

..,

~

V

1 u" Lu~ L....

...

~ II

I

..

•

~ 'l'1 fl'UJflt}~lJ"lU •

.ill

4llf

,,f

fl"'ru LU'H)..,fl'lrtaaCJJqJ1d'lUVl11JW\J~fl1fl'3,,flfr'\M!Ufl1'11'1 flUlttl'1U1~ LWfJflft Lttl~

~1"u L~MJ'lfl \1f~~'"lf\!l\UJ1Un-WLU tl~ n1mYuh11; fffl~'i:lta.J mun 1~ll ~,'fu

- ~~

,.,

dt ..J.., _....,..,

"lt.Y.

II

•

II

I

W'ltJ "lUlU'l1Pl~tti.~"l "ltJVltlJW flfl fl'l'Dt01Wf\'~:'1tl~tl'1

•.

.... .. .... " .. "Ill ct ... "" ... .J • ... ~ ti VIU-.3 tltirn Hh14Ml L~1"iN ~ f\U HlflU"1 u~: ;;n'11~ri·uilufl'l1fl"ll.lmi~itt1tN'iltl

9'

~

~Ii'

iw\·Niu~n"1 LuflP1')1JJVi Lf\alJ _1U 1in'"mnu 1uMiri~d"CJ!Lll"~1ul'lnN'Dtl · . "'

..,,

I

... .

"" II

n·1wft .J . ...

I .

n11 ....

I

_,. -....

-"' ·~

II

•

...,

1'4

w.law~atiiinMn11~1 LUUfl'1tfl11Jf't·1; -B'31Hl LLtt:iJu~nPI·') LUOf'l')'U.Jm; ~

.

.

ilUWU'nNU Ltlw1'1H'l6-ln~11+ .,

I

W~U'3~M1f'i~ 1cl1U\UllW'
.. .

.,

... . , . . .

" I . I -I . I !l 1ffl~h111Ju~' W')U'1'n1\'ln1~~ru .,,4

•

I

,.a 11

i.cl1UV11tl'1Mn·1wr1

~

""

1'fllJft 'lUmJ~· ftfl,nJ 11l '1 Ltt\ :UU\10Pl1 L1J ft Pl 11WU

' ' lil

"~

ri1wJfi l W'l:1UU1::fl,fN1f\run"lJ fm1N 'i10~UUt\1'1fl11J"\UtlUL1t\'l

en .

•

• J

'!!! ... ..: ....

...

' . ... .

ti"

'MNl''l~~m t!Jicl1uvif'uw'3atlu~~~a

- '"

.

.

"

.

...

1"ul1100'1iln1 1 rurn~ 1wvn.,,ninutllttJ

UJJlJ «ro flU vn~ -iu nu

I It ttJ _ I I J -I n1~QifQl 1Uf1t\: ~ "llr~: '1tltlU Pi1d'1u 'lUf11U, f'ift1UW '1 'lJtl'
"

lll'l~~W'ltJ

- ~-

11 11 : . . " ., ... ,... ... v i i ... ..S 1" 'lillflflMU 'i::flfN1 nlflfltYnJU LL : 'i:11tJi\1-mN Pll.l l U1UU~ft UJ UU

lfluiuu

11ffu

"

~. II

'N~ 1'"\ln.l r:: I

.,

ciaUW-l

1

I>

~

J

•

I

u ri Li1ua "lU !n "'nH 1w-3 fl1ftadt 1fln

'+l

..:

'l'1W'lW'3~ 11

II

Wt

11111

-ii~1 ;L7lJflt :~i"ll 1~l

V

'lfltlU fu

t

~fl.,

1Jt1flUVl..,~'l"llJP'.10tNUU

"lUUflfl"lTU

I

I

~'lfl~lJ~1 ml~flULLfl~::cl'ltJ I._,

~

I

~ II

LW

L

•

AA

I

1117flU PlmNrl111J'111MU1:1 nt:mm::L\ffiU'11lO :1rlu"'111

• ..

•

~

""'Vl,::1~"11lJPln II

"

uqf\ML ut 11'1, : rm1" 1Rlfl1... ' (t 'lcl"lUW~

fl'l11Jfl0MW"\

..,

...

"

1

II

Oflfl~

ft':l'llJflOMU

fl~

Vl1QflUUJ\lff'fl'11l1JlJ

V

ti

tJ

1 a..,u,

t4,

II

MU '"UJ1!'1'3 ')U .., f\ ..,1JlJm.Jtl.'1Ul'i f\U

um ,

.,

..f ,.,. l

,,.

lllt

Lltt11U\'IUJ.Jfl, Lf\'t'JWJU'lN.J

~

l'l!nflt"\'Jf

;,;11udfl1n~ L~'lN mlL.nu M'lf'l WJ u~:1111¥ltNOt'Jii t1111\1~~a111 WlJL; t i1u~ifl "lUl ; 'lOU LUfl 1MtlP111lJUflf\~'l OU L;~'flfl'llJM'llS'"l{-3 f\ tp.+

fitl..J ...

1

LWft1~

'

i'm l YIU

111ArufjlJ'l LL\N 111tl1

'" '-

Signed /' 1 ' -

·'

.· Signed

..

.

1dn1 '111tu

l • 1mflfl11

..

q 1J1'1JJ"'t1)

(P\% ,

l

I

~1Jfirl1

""

"

tl1'ittJ 'H~t ) I

lJUfl~')'1fl"l:f\7::'Vl '"NO'ltfl"l'3lh:Ul11

AGREEMENT ON JUDICIAL CO-OPERATION

BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE KINGDOM OF THAILAND

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand , Desiring to strengthen the historical bonds of fri ndship between the t wo countries , Realizing the need to i ple ent the provisions

in the Declaration of ASEAN Concord on judicial co-operation , Have agreed as follows :

Chapter

I

General Provisions

Article

1

The Government of the Republic Of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand agree to co-operate with each 0th.er in serving judicial documents and obtaining 1

evid nee in ciri.l and commercial

Articl

1.

atters . 2

Nationals of either Party shall have free

access in the territory of the other Party to the c ,o urta and may appear before them und r the same conditions as

nationals of the latter Party.

- 2 -

2.

The provisions of this

greement referring to

nationals of either Party shall also apply to juristic persons constituted under the law of either Party and domiciled in its territory.

Article 1.

3

Each Party shall designate an Authority to

t ransmit and receive request for service of j udicial documents or Letter of Requa.s t to obtain evidence directly or through

diplomatic channels and proceed in conformity with provisions

of this Agreement . 2.

The Authority for the Republic of Indonesia is

the Directorate Gen ral for Court Administration of the Ministry of Justice , and the Authority for the Kingdom of Thailand is the Office of J udicial Affairs of the Ministry of

Justice . Article 1.

4

The request and t he Letter of Request shall be

written in English.

A translation into English of the

accompanying documents must also be transmitted, together

with the request , to the Authority designated to receive such request or Letter of R quest by the requested Party. 2.

Such trane1ation must be certified b:y a sworn

translator of the requesting Party .

No lega1ization ,o r other

like formality is required .

Article

5

'rhe requesting Party undertakes to r i burae to the requested Party expens.e s i curred in the execution of the

- 3 request or the Letter of Request, including costs of translation relating thereto . Chapter

II

Service of Judicial Documents Article 1.

6

The Authority of the Party in which the docum nts

originate shall forward the request to the Authority of th other Party without any requirement of legalization or other like for ality. 2.

Th

,d ocumen.t

to be served or a copy thereof

shall be attached to the reque t .

3. The request and the document shall both be furnished in duplicate. Article

?

The request sha11 be accompanied by related documents and shall specify the toll wing partiou1ara (a)

The title and address of the Court

aking the

request ;

(b)

The nature of the proceedings in which the service is require ;

( c)

The

es and addresses of the parties to the

proceedings and th ir representatives, if any ;

(d)

The name and address of the addressee;

(e)

Such information as may be necessary concerning

the nature of the documents to be served and any requirement or

pecific for

to be used.

- 4 Article 1.

8

A request duly made in accordance with the

provisi,o ns ot this Agreemen.t shall be executed un1ess (a)

Execution is impossible on account of absence of the persons upon whom service i s r equested or on account of i nability

to locate such person or for any similar reason ; (b)

The requested Party considers the

execution of the request woul.d be contrary to public policy or prejudicial to its sovereignty or security. 2.

I f a request is not executed , the Authority

designated by the requested Party shall as soon as possible inform t he Authority designated by the requesting Party or the reason for failure to execu.t e it.

3.

The execution of a request for service of

judicial documents sha11 be e ffeoted e.x peditiously in the

manner prescribed by the law of the requested Party or in the manner speci.f ically reque ted , provided this is not

inco patible with the internal law of the requ sted Party .

4.

Proof of service of judicial documents , shall

be given either by a dated authenticated receipt from the

addressee or by an attestation by the Authority of the requested Party , stating that the documents have been served

and specifying the manner and date of service .

- 5 Article Each Party

9

hall have the right to serve documents

on its own nationals resident i

the territory of the other

Party through its diplomatic mission provided that .n o

compulsion is used in such service.

Chapter

III

Taking of Evidence

Article 1.

10

In civil or com ercial matters , a judicial

authority ,o f the Party may , in aooordanoe

ith provisions

of the law of that Party , request the competent authority of the oth r Party , by means of a Letter of Requeet to obtain evi·d ence.

2.

A Letter of Request shall not be used to

obtain evidence which is not intended for use in judicial proceedings.

Article

11

The Lett r of Request shall be accompanied by related documents an,d shall specify the following particulars

(a )

The title and address of the Court making the Letter of Request ;

(b)

'?he nature of the proceedings in which th . evidence is required ;

(c)

Th

names and addresses of the parties to

the proceedings and their representatives , if any ;

- 6 (d)

The names and addresses of

itneaaes or the

addressees; (e)

The docume ts or properties to be inspected;

(t )

Such information as may be necessary concerning the circumstances as to which evidence is to b,e taken , the questions to be put to the

persons to b

examined, and any requirement

that the evidence i

to b

given. on oath or

affirmation or in any specific manner. Article 1.

12

In the execution of a Letter of Request , the

c ,o urt of the requested Party or the Authority designated by

the requested Party , shall, if so requested, give reasonab1e notice of tbe tim

and place of its intended taking of evid nee, 1

to any person designated to this end by the Court issuing the reque:it and to the Authority designated by the requesting Party from whom the Letter of Request was tran mitted . 2.

It shall permit the parties to t.he proee dings

in the reque.s ting Party or t.h ir representatives to be pr,esent

when the evidence is tak n.

Article

13

The execution of a Letter of Request aha.11 be

effected expeditioua1y in the manner prescribed by the law f

the r quested Party or in the

provided this i

anner apec1fioa1ly requested

not incompatible with the internal law ot

the .r equested Party.

- 7 Article

14

In the execution of a Letter of Request the pers.o n concerned may refuse to give evidence in so far as he has privi.l eges and imm.u nities or duty to refuse to give the evidence ( a)

Under t he law Of t he requested Party ; or

(b )

Under the l aw Of the r equesting

privileges and i

Party and the

unities or duty has been

specified in the Letter of Request , or , at the instance of the requested .Authority , has been

otherwise confirmed t o· that Authority by the

requesting Authority . Article 1.

1.5

A Letter of Request made 1n accordance with the

provisions o.f this Agreeme.n t shall be executed unless ( .a )

Execution of the Letter of Request does

not fall within the competence ot the

judiciary of the requested Party ; or (b)

Execution is impossible o·n account of'

absence of the person

hose testi ony is

to be taken , or on account of inability

to locate such person or for an:r simi1ar reason; or

(c )

The requested Party considers the execution of the Letter of Request would be contrary

to public policy or prejudicial to its sovereignty or security.

- 8 2.

Execution may not be refused , solely on the ground

that under its internal law the requested Party claims exclusive jur.i sdiction over the subj ct - matter of the action or that its 11

internal law does not admit a right ,o f action on it . Article 1.

16

The Authority designated by the r equeste,d Party shall

transmit a certificate of the fact specifying the date and manner of the execution of the Letter of Request , together with a record of any testimony taken, to the Authority designated by the requesting

Party . 2.

The Authority designated by the requested Party sha1l

cause such ce r t .ificate of execution and r cord of testimony taken ,

to be translated into English for transmittal, t ogether with the certificate and the record, to the Authority designated by the requesting Party .

3.

Such translation must be certified by a sworn

translator of the requested Party. forma1ity i

No legalization or other like

required. Article

17

Each Party shall. transmit to each other on request , in accordance with the la

of the requested Party , extracts from

judicial records concerning the cases in which the nationals of the requesting Party are involved.

Chapter

IV

Final Clauses Article

18

Any difficulties, between the Parties arising out of t h

- 9 interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully through consultation or negotiation. Article

19

This Agreement shall be ratified and shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification. Article 1.

20

This Agreement may be terminated at any t ime by either

Party in writing giving the other one year prior notice of its intention to do so. 2.

The termination of this Agreement shall not prejudice

any proceedings commenced prior to the date of such termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized

by their respective Governments have signed this Agreement. Done in duplicate at Bangkok on the Eighth day of March, One Thousand Nine Hundred and Seventy Eight in the Indonesian 1 Thai and English languages, al! the threA texts heing

~qually

authentic .

In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA

KINGDOM OF THAILAND

.

I

Signed

(Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja) Minister of Justic&

t ..

~ ..

(Dr.

•

·, .Signed l . Upadi~;

Pachariyangkun)

Minister of Foreign Affairs