Perpustakaan Nasional RI Sebagai Ujung Tombak Kegiatan Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa Menuju Terwujudnya Khazanah Nasional * *
Arif Rifai Dwiyanto, ST *
Abstrak Rancangan Undang-Undang Perpustakaan menyebutkan salah satu kegiatan penting perpustakaan adalah melakukan pelestarian khazanah budaya bangsa. Perpustakaan Nasional RI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini pada tingkat nasional. Meskipun telah dilengkapi dengan perangkat Undang-Undang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam, bercermin dari pengalaman yang ada, dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat berbagai kendala. Dalam makalah ini akan dibahas kendala-kendala yang ada dan usulan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian diharapkan Perpustakaan Nasional RI dapat menjadi “ujung tombak” kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa. Pembahasan dimulai dari pengertian kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa, tugas dan fungsi perpustakaan nasional, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran perpustakaan dalam pelestarian, upaya yang dilakukan negara lain, kegiatan yang sudah dilakukan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pelestarian, dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Kata kunci: Perpustakaan Nasional RI, khazanah budaya bangsa, koleksi deposit nasional, khazanah nasional, serah-simpan, pelestarian, undang-undang perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi.
I. Pendahuluan Sebagai pengantar makalah ini, kami akan membahas pengertian “pelestarian khazanah budaya bangsa”, untuk memperoleh pengertian yang sama tentang topik yang akan dibahas. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari “Buddhi” yang berarti akal atau budi. Padanan kata budaya dalam bahasa Inggrisnya adalah “culture” yang berasal dari bahasa Latin “colo-ere” yang berarti mengolah atau mengerjakan. “Culture” sendiri memiliki lebih dari 200 definisi arti. Ada banyak sekali definisi dan konsep mengenai kebudayaan, setiap definisi dan konsep akan mengantar kita ke pembahasan yang berbeda. Definisi kebudayaan dalam tulisan ini adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam alam pikiran manusia, sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal-budi, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. berbentuk fisik seperti bangunan, peralatan hidup, bahasa, tulisan, dan karya sastra. Berbentuk non-fisik seperti pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat. Kata “Khazanah” berasal dari bahasa Arab, merupakan kata benda nominal yang bisa diartikan sebagai "korpus", himpunan, kelompok, atau kumpulan sesuatu. Istilah ini biasanya *
Juara I Lomba Nasional Penulisan Artikel Tentang Perpustakaan Nasional RI Tahun 2006 Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pengetahuan, Bandung, Jawa Barat
**
digunakan untuk kumpulan benda-benda peninggalan kuno yang berharga. Selain pengertian di atas, pengertian khazanah lainnya adalah perbendaharaan, barang-barang kepunyaan atau harta benda. Kata khazanah juga bisa diartikan sebagai "kamar tempat penyimpanan harta karun", namun pengertian seperti ini tidak terlalu lazim lagi. Kata pelestarian dalam bahasa Inggris-nya adalah to preserve, preserve lebih dekat artinya dengan pengawetan dan perawatan, sedangkan pelestarian mempunyai arti yang lebih luas dari itu. Lestari dapat diartikan eksis, bertahan lama, abadi. Melestarikan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjaga sesuatu agar tetap ada, sehingga terus-menerus dapat diambil manfaatnya. Seperti tujuan kita melestarikan hutan untuk kehidupan, begitu pula seharusnya pandangan kita untuk melestarikan khazanah budaya bangsa. Pelestarian khazanah budaya bangsa dapat diartikan sebagai kegiatan terus menerus untuk menjaga kumpulan kekayaan akal-budi, pengetahuan, dan budaya bangsa untuk tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Pertanyaan yang muncul dari pendefinisian diatas adalah apa yang telah dan bisa dilakukan Perpustakaan Nasional Repulik Indonesia (selanjutnya disebut PERPUSNAS) dalam kegiatan ini, sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan oleh PERPUSNAS, hambatanhambatan apa saja yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya, adakah landasan hukum untuk kegiatan ini, bagaimana melakukan kegiatan ini agar sesuai dengan aturan perundangan yang ada, bagaimana perpustakaan nasional di negara lain melakukannya, bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dan masih segudang pertanyaan-pertanyaan lain. Beberapa pertanyaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. II. Tugas dan Fungsi Perpustakaan Nasional Perpustakaan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat, bisa dikatakan perpustakaan itu sendiri merupakan produk dari kebudayaan, dibuat untuk melayani masyarakat. International Federation of Library Associations and Institutions menegaskan bahwa tujuan dan fungsi suatu perpustakaan adalah mengumpulkan, menata, melestarikan, dan menyediakan bahan pustaka dalam berbagai bentuk (tidak hanya buku dan naskah, tetapi juga film, foto, cetakan, peta, rekaman suara, pita visual, piringan, dan lain-lain), semua bahan yang mempunyai kemampuan memuat atau merekam pengetahuan dan pikiran manusia. Semua bahan tadi dengan perbedaan waktu, peradaban, dan bentuk merupakan ungkapan kehidupan intelektual dan budaya pada suatu masa dan tempat tertentu. Hasil dari kegiatan mengumpulkan ini adalah sebuah kumpulan atau khazanah pengetahuan. Di Indonesia kumpulan ini disebut sebagai Koleksi Deposit Nasional. Yang dimaksud dengan Koleksi Deposit Nasional adalah segala dokumen tercetak dan/atau terekam yang diterbitkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi membahas tentang Indonesia. Hampir di setiap negara, perpustakaan nasional mereka ditugaskan untuk membangun sebuah koleksi deposit nasional. Tujuan dari pembuatan koleksi deposit nasional bermacammacam, mulai dari tujuan pendataan, bibliografis, riset, pelestarian, sampai untuk tujuan intelijen dan penyensoran. Namun demikian, tujuan utama dari kegiatan pengumpulan deposit, dikenal juga dengan istilah serah-simpan, adalah untuk pelestarian. Seperti telah dijelaskan di atas, tujuan dari pelestarian adalah menjaga agar tetap ada untuk dimanfaatkan. Jadi selain kegiatan serah-simpan, perlu dilakukan upaya untuk 1
meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan adalah dengan membuka akses terhadap koleksi tersebut dan menyebarkannya untuk masyarakat, tentunya disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. Jadi kegiatan pelestarian tidak berhenti sampai pada serah-simpan saja, tapi juga sampai penyebarannya atau bisa kita katakan sebagai kegiatan serah-simpan-sebar. III. Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah sendiri telah memahami arti penting kebudayaan dan peran perpustakaan dalam pelestariannya. Untuk itu pemerintah mengaturnya dalam berbagai produk perundangundangan. Setidaknya sampai saat ini, ada dua undang-undang dan satu rancangan undang-undang terkait dengan peran perpustakaan dalam pelestarian khazanah budaya bangsa. Undang-undang tersebut adalah UU Hak Cipta, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Rancangan UU Perpustakaan, termasuk juga keputusan presiden mengenai pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beberapa aturan yang mendasari kepres 67/2000 tentang pembentukan PERPUSNAS adalah UUD 45 Pasal 4 ayat (1), UU 2/1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU 4/1990 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilengkapi dengan PP 70/1991 tentang pelaksanaannya. Khusus mengenai karya rekam film dijelaskan pada PP 23/1999 tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. Keppres 67/2000 hanya berumur singkat, pada tahun yang sama keppres ini dicabut dan diganti dengan keppres 166/2000 tentang Kedudukan; Tugas; Fungsi, Kewenangan; Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, kemudian dilengkapi dengan Keppres 178/2000 mengenai Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Meskipun demikian, melihat dari semangat Keppres 67/2000 di atas, selain untuk tujuan pendidikan, kegiatan serah-simpan menjadi dasar dibentuknya PERPUSNAS untuk mewujudkan Koleksi Deposit Nasional. 3.1 Undang-Undang Hak Cipta.
Membicarakan karya cipta manusia, termasuk di dalamnya karya cetak dan karya rekam, akan membicarakan hak cipta manusia atas karya cipta tersebut. Sehingga, terkait dengan kegiatan serah-simpan dan sebar perlu diperhatikan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Peraturan mengenai hak cipta berbeda-beda pada setiap negara, pada tahun 1958 Perdana Menteri Ir. H. Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing dengan bebas. Akan tetapi, masalah hak cipta terkait erat dengan politik perdagangan antar negera, sehingga Indonesia memutuskan untuk kembali meratifikasi Konvensi Bern berdasarkan Keppres 18/1997 dan meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keppres 19/1997. Ratifikasi ini mengakibatkan perlunya diadakan penyesuaian pada Undang-Undang Hak Cipta yang ada. Sejak diundangundangkan pada tahun 1982 undang-undang hak cipta di Indonesia mengalami kali beberapa revisi, saat ini UU 19/2002 yang berlaku.
2
Terkait dengan kegiatan pelestarian ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, berapa lama hak cipta itu berlaku atas karya dan bagaimana dengan karya yang tidak diketahui penciptanya. Dalam UU Hak Cipta pasal 29 Ayat (1) menjelaskan, Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta atas karya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Hak yang diberikan negara kepada pencipta atas karya cipta seharusnya juga diiringi dengan kewajiban. Kewajiban yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan serah-simpan untuk semua karya yang memiliki hak cipta, sayang kewajiban ini tidak dituangkan langsung dalam Undang-Undang Hak Cipta. Untuk hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, hak ciptanya dimiliki oleh negara. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Dari penjelasan diatas, secara tersirat pengetahuan asli masyarakat atau indigenous knowledge juga menjadi milik Negara. PERPUSNAS diharapkan dapat melakukan kegiatan alih media untuk karya cipta milik negara, penginformasian dan penyebaran karya milik umum sebagai salah satu bagian dari kegiatan pelestarian. 3.2 Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Pemerintah telah membuat UU 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilengkapi dengan PP 70/1991 Pasal 4 ayat (c) UU 4/1990, menyatakan salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Melanggar ketentuan ini adalah tindakan pidana yang dapat dihukum penjara atau denda. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undangundang ini bertujuan untuk mewujudkan “Koleksi Deposit Nasional” dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa PERPUSNAS telah melakukan kegiatan ini semenjak diundang-undangkan, Jenis koleksi karya rekam dan cetak yang disimpan saat ini dalam Koleksi Deposit Nasional adalah AVCD, Brosur, Buklet, Buletin, CD ROM, Compact Disk, Disket, Dokumen, Kaset Audio, Kaset, Kaset Video, Laporan, Laser Disk, Literatur Kelabu, Majalah, Mikrofilm, Mikrofis, Monografi, Peta, Poster, Prosiding, Surat Kabar, Tesis, dan VCD. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri. Kegiatan serah-simpan karya cetak dan karya rekam di PERPUSNAS, menurut Prof. Sulistyo Basuki, pakar perpustakaan, memiliki kendala, meskipun telah dibuatkan undangundangnya. PERPUSNAS masih harus mengirimkan surat peringatan untuk penerbit yang (a) hanya mengirimkan satu salinan (PERPUSNAS diberi hak untuk memiliki dua salinan) (b) gagal mengirimkan, dengan berbagai alasan, untuk mengirimkan deposit, atau mereka tidak 3
memperhatikan kewajiban mereka (c) penerbit biasanya menunggu sampai diingatkan akan kewajibannya (d) Berhenti mengirimkan deposit ke PERPUSNAS. Namun surat kadang tidak sampai di tujuan, atau penerbit tidak dapat dihubungi. Akibatnya Bibliografi Nasional Indonesia kurang lengkap dibandingkan dengan bibliografi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga lain. Pernyataan di atas didukung dengan statistik koleksi deposit nasional, seperti yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:
4
No.
Tahun Terbit Produksi
Jumlah Penerbit Jumlah Judul
Jumlah Eksemplar
Swasta
Pemerintah
1
1990
549
742
29
64
2
1991
3230
3882
44
17
3
1992
3456
15615
305
92
4
1993
3705
40128
464
225
5
1994
4626
42787
595
340
6
1995
6471
38976
518
269
7
1996
8763
50358
720
363
8
1997
7225
52358
680
641
9
1998
5308
39208
569
736
10
1999
3558
26136
568
590
11
2000
4327
29923
612
1233
12
2001
3776
26946
587
529
13
2002
2674
13201
582
327
14
2003
4389
24356
724
345
15
2004
5307
24326
707
414
Tabel 1. Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU 4/1990, seluruh koleksi
Khusus untuk monograf dapat dilihat pada tabel berikut:
No.
Tahun Terbit Produksi
Jumlah Judul
Jumlah Eksemplar
Jumlah Penerbit Swasta
Jumlah Penerbit Pemerintah
Rata-Rata Exemplar
Kekurangan exemplar
Rata-Rata Terbitan per Penerbit 16.13333333
1
1990
484
676
28
2
1.396694215
292
2
1991
3218
3869
44
6
1.202299565
2567
64.36
3
1992
3091
7242
98
28
2.34293109
0
24.53174603
4
1993
3049
6929
156
81
2.272548377
0
12.8649789
5
1994
3490
7188
196
85
2.059598854
0
12.41992883
6
1995
5495
10423
182
64
1.896815287
567
22.33739837
7
1996
7596
15395
288
109
2.026724592
0
19.13350126
8
1997
5897
11270
264
185
1.911141258
524
13.13363029
9
1998
4145
7342
175
198
1.771290712
948
11.11260054
10
1999
2729
4823
198
156
1.767314034
635
7.709039548
11
2000
3242
5865
222
123
1.809068476
619
9.397101449
12
2001
2748
5037
202
68
1.832969432
459
10.17777778
13
2002
1497
3278
177
16
2.189712759
0
7.756476684
14
2003
2880
5347
169
50
1.856597222
413
13.15068493
15
2004
3213
6225
204
87
1.937441643
201
11.04123711
52774
100909
Total
7225
Tabel 2. Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU 4/1990, koleksi monograf
5
Jumlah Judul Deposit per Tahun 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Monografi
Total Koleksi
Rekam
Cetak lainnya
Gambar 1. Grafik Jumlah Judul per Tahun Koleksi Deposit Nasional Periode 1993-1996 terjadi pertumbuhan pesat jumlah koleksi monograf per tahun, setelah itu terjadi penurunan tajam. Penurunan ini disadari sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu dan masih berpengaruh pada pertumbuhan koleksi deposit nasional sampai saat ini. Menurut Prof. Sulistyo Basuki, selain krisis ekonomi, kendala pertumbuhan koleksi ini disebabkan karena ketidakpedulian sebagian penerbit, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya usaha dari pihak PERPUSNAS. Di lain pihak, penerbit merasa PERPUSNAS tidak memberikan layanan optimal kepada mereka, salah satunya dalam proses pengurusan ISBN/KDT (“Pengurusan ISBN Kembali Menuai Persoalan”, Kompas 12 Januari 2006). Akibatnya data statistik terbitan buku di Indonesia simpang siur. Kami melihat faktor lain adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap karya rekam dan karya cetak yang belum masuk dalam koleksi deposit nasional. Selain hal diatas, ada lembaga lain yang mempunyai kewajiban yang sama sebagai tempat penyimpanan deposit seperti Arsip Nasional, Pusat Dokumentasi Informasi Ilimah, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, mengakibatkan penerbit dan produsen karya cetak dan rekam merasa cukup untuk mengirimkan ke salah satu lembaga itu tanpa mengirimkannya kedalam Koleksi Deposit Nasional. Meskipun kendala di atas dapat diatasi, akan muncul kendala lain, semakin banyak koleksi yang terkumpul akan semakin membutuhkan tempat dan perawatan ekstra, untuk itu perlu dipikirkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan pelestarian digital. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, Undang-Undang tersebut belum mengatur karya cipta budaya bangsa yang disebarkan dalam bentuk digital melalui media Internet tanpa ada versi cetak atau rekamnya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah perbandingan antara jumlah karya rekam dan karya cetak yang masih sangat timpang. Hal ini bisa diakibatkan memang lebih banyak 6
karya cetak daripada karya rekam yang diproduksi atau produsen karya rekam merasa tidak perlu melakukan deposit karya rekam. Namun demikian, terjadi pertumbuhan jumlah karya rekam dari tahun ke tahun (lihat lampiran II). Perlu adanya pemahaman bersama bahwa Undang-Undang serah-simpan ini juga berlaku surut, termasuk terbitan yang dibuat sebelum tahun 1990. Berdasarkan data yang ada Koleksi Deposit Nasional tidak memuat koleksi sebelum tahun 1990. Karya cetak dan rekam yang belum didepositkan dapat dianggap sebagai hutang penerbit atau produsen karya cetak dan rekam. Sehingga diharapkan penerbit dan produsen untuk segera melakukan serah-simpan karya-karya tersebut, tidak hanya karya setelah tahun 1990, juga untuk karya-karya yang dibuat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Peran serta aktif masyarakat untuk kegiatan ini juga sangat diperlukan, terutama untuk memantau karya yang belum masuk kedalam koleksi deposit, dan sebagai sumber alternatif karya tersebut bilamana penerbit yang bersangkutan sudah tutup. Organisasi penerbitan semacam IKAPI, perlu dilibatkan aktif dalam kegiatan serah-simpan ini. 3.2 Rancangan Undang-Undang Perpustakaan. Sejak tahun 2005 PERPUSNAS telah menggodok Rancangan Undang-Undang Perpustakaan. BAPPENAS sendiri menyatakan salah satu arah kebijakan pembangunan tahun 2007 adalah menyelesaikan perundang-undangan di bidang kebudayaan. Terkait dengan pelestarian, sebelumnya PERPUSNAS menggunakan istilah “Pelestarian Pustaka Budaya Bangsa” sesuai dengan istilah yang diundangkan dalam Keppres 67/2000, namun pada RUU Perpustakaan istilah ini diganti menjadi “Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa”. Penggantian “Pustaka” menjadi “Khazanah” sangatlah tepat. Istilah “Pustaka” akan mempersempit lingkupan pada persoalan buku dan karya cetak, sementara “Khazanah” mencakup semua hal hasil karya akal-budi manusia. Untuk mempertegas fungsi perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, sebaiknya UU 4/90 dilebur dalam undang-undang perpustakaan yang baru ini, termasuk didalamnya pengaturan dengan mengenai hak cipta, terutama yang dimiliki Negara. RUU Perpustakaan masih dalam bentuk draft, untuk itu perlu diadakan pengkajian lebih mendalam dan evaluasi dari berbagai pihak sebelum disahkan. Diharapkan dengan disahkan RUU ini oleh DPR, UU Perpustakaan dapat menjadi “senjata”yang ampuh bagi PERPUSNAS sebagai kekuatan hukum dalam melakukan berbagai kegiatannya, termasuk kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa untuk mewujudkan Koleksi Deposit Nasional. IV. Kegiatan Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa Kegiatan pelestarian sudah dilakukan oleh PERPUSNAS, namun seperti penjelasan diatas, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala. Untuk itu bolehlah kita melihat apa yang sudah dilakukan PERPUSNAS selain melakukan pengumpulan deposit, dan menengok apa yang dilakukan perpustakaan nasional negera lain, dan upaya LSM Internasional. Sebagai contoh kita melihat kegiatan pelestarian di negara Amerika Serikat dan negara tetangga kita, Malaysia. 4.1.1 Upaya LSM Internasional
Ada banyak upaya untuk melakukan kegiatan pelestarian ini baik oleh lembaga PBBUNESCO ataupun LSM Internasional lain. Salah satu yang coba kita angkat adalah gutenberg project. 7
Proyek Gutenberg dicetuskan pada tahun 1971 oleh Michael Hart. Proyek ini termasuk kegiatan preservasi digital paling awal, terutama dalam menyediakan eBook atau Electronic Book. Proyek Gutenberg menegaskan bahwa mereka tidak berminat pada politik, tidak mengharapkan imbalan finansial, tidak ingin berbelit-belit dalam urusan administrasi organisasi. Proyek Gutenberg adalah penghasil eBook bebas yang paling awal dan termasuk yang paling besar. Koleksinya dihasilkan oleh ratusan relawan. Mereka tidak saja memproduksi eBook namun juga sekarang sudah memproduksi audio book. Koleksi itu bisa diunduh pada alamat http://www.gutenberg.org. Kita juga dapat membuat mirror dari seluruh isi Proyek Gutenberg secara bebas. Saat ini sudah ada 18.000 eBook dalam Proyek Gutenberg yang bebas digunakan. 4.1.2 Upaya Library of Congress Amerika Serikat
Kegiatan pelestarian di Amerika Serikat telah banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tidak mengherankan karena negara ini memang maju dalam teknologi tersebut. Beberapa kegiatan pelestarian yang dilakukan Library of Congress adalah The American Folklife Center, Memory of America, Copyright Office, Poetry dan Digital Preservation. Tujuan dari Digital Preservation Project seperti disebutkan dalam websitenya adalah to develop a national strategy to collect, archive and preserve the burgeoning amounts of digital content, especially materials that are created only in digital formats, for current and future generations. Hal lain yang menarik Kantor Hak Cipta di Amerika Serikat dikelola oleh perpustakaan nasionalnya, sementara di Indonesia dikelola oleh Departemen Hukum dan HAM. Untuk itu ada baiknya PERPUSNAS menjalin hubungan erat dengan Direktorat Jendral HAKI. 4.1.3 Upaya Perpustakaan Nasional Malaysia
Tidak hanya di Amerika Serikat, kegiatan pelestarian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dilakukan di negara tetangga kita, Malaysia. Beberapa kegiatan tersebut adalah program Sirih Pinang:A Heritage of Malay Culture, Sejarah Malaysia dan Warisan Budaya Malaysia. Ketiga kegiatan itu tergabung dalam program “E-Warisan”. Proyek lainnya adalah Proyek Pendigitan Manuskrip Melayu dan MyLib. Penjelasan dari website MyLib disebutkan MyLib is the pilot project of the proposed larger National Digital Library Initiative. As part of the MSC initiative, it is intended to promote the economical and efficient delivery of information and knowledge to all levels of the Malaysian society in line with our quest to become a knowledge society. Most importantly, this portal aims to provide more local content on the net. Di Malaysia pengertian “Khazanah” lebih condong ke pengertian kumpulan kekayaan berupa materi. Meskipun demikian, kami mengusulkan “Koleksi Deposit Nasional” sebaiknya diubah istilah itu menjadi “Khazanah Nasional”. Perubahan ini diharapkan akan memberi pemahaman lebih kuat dan luas dari Koleksi Deposit Nasional. “Khazanah Nasional” di Indonesia berisi kumpulan kekayaan akal-budi, bukan materi, karena akal-budi itulah kekayaan sesungguhnya. 4.1 Upaya yang Telah dilakukan PERPUSNAS
8
Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan PERPUSNAS terkait dengan kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa, diantaranya adalah preservasi dan konservasi, proyek perpustakaan digital, kepustakaan presiden dan pengumpulan koleksi deposit nasional. Struktur organisasi PERPUSNAS sendiri telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan konservasi. Pada prinsipnya seluruh sub-organisasi PERPUSNAS mempunyai peran dalam kegiatan pelestarian, namun sub-organisasi yang terkait erat dengan kegiatan pelestarian adalah: • Direktorat Deposit Bahan Pustaka o Sub Direktorat Deposit o Sub Direktorat Bibliografi • Pusat Preservasi Bahan Pustaka o Bidang Konservasi Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka Sub Bidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka o Bidang Reprografi Sub Bidang Mikrofilm Sub Bidang Reproduksi o Bidang Transformasi Digital Koleksi Johannes Rach Digitalisasi dan Alih media PERPUSNAS juga memprakarsai proyek Kepustakaan Presiden RI yang bisa diakses di alamat http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id PERPUSNAS juga telah membangun sebuah perpustakaan digital, yang dapat diakses di alamat http://digilib.pnri.go.id. Perpustakaan digital ini berisi koleksi-koleksi digital milik PERPUSNAS. Selain kegiatan diatas, memberikan layanan Buku Langka, Naskah, Peta dan Lukisan, layanan ISBN/KDT banyak mengumpulkan dan merawat koleksi-koleksi sarat nilai lainnya. Kegiatan lain yang tak kalah pentingnya adalah perumusan Undang-undang Perpustakaan. Uraian di atas telah menunjukan bahwa PERPUSNAS sudah mengarahkan organisasinya untuk mendukung kegiatan pelestarian dan sudah berupaya keras untuk melakukannya. V. Penutup
Satu kesimpulan utama yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah PERPUSNAS mempunyai peran penting dalam pelestarian khazanah budaya bangsa. Melestarikan budaya tidak hanya melestarikan fisik hasil dari kebudayan ataupun pengetahuan yang terkandung didalamnya, tetapi juga turut menyebarluaskan untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pelestarian ini, baik untuk menyimpan, merawat, dan menyebarkannya. Berbagai kendala pasti akan muncul. Kegagalan dalam melakukan kegiatan pelestarian ini dapat menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa “tuna budaya”. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Pekerjaan pelestarian ini adalah pekerjaan berat yang harus dilakukan terus menerus. Tidak bijaksana kalau hanya meletakkan beban ini hanya pada pundak PERPUSNAS semata. 9
Seluruh komponen bangsa harus memahami arti penting kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa, dan turut serta melakukan kegiatan tersebut. PERPUSNAS diharapkan menjadi motor penggerak dan ujung tombak kegiatan pelestarian ini dengan melibatkan berbagai komponen bangsa lain. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud suatu “Khazanah Nasional” yang merupakan kekayaan dan kebanggaan milik bersama bangsa Indonesia
10
1991
1
11
23
199
3049
58
57
273
200
3490
73
200
5495
62
7596
10
5897
18
51
1993
131
56
80
1994
196
105
115
1995
118
80
112
1
242
17
1996
149
85
117
5
270
70
4
282
24
1997
127
2
295
6
85
70
20
518
1998
125
305
13
35
1999
30
133
1
19
2000
6
158
2001
16
240
18
28
2002
3
461
8
31
2003
6
1
135
2
128
36
142
29
51
2
373
2346
70
710
357
5
2
956
36
Prosiding
Poster
Peta 11
3091
44
2
64
3218
44
10
484
131
1992
2004
Mikrofis
Mikrofilm
Majalah
Literatur Kelabu
Laser Disk
Laporan
Kaset Video
Kaset
Kaset Audio
Dokumen
Disket
Compact Disk
CDROM
1
Monografi
1990
Buletin
Buklet
Brosur
Tahun
AVCD
Lampiran I Tabel Koleksi Deposit Nasional
1
553
4145
9
3
538
2729
2
3
5
552
3242
2
8
6
528
2748
45
20
1
581
1497
4
710
2880
75
393
12
393
358
1
232
358
1
232
24
584
567
584
5674
89
3213 41
400
52774
*) Data diatas adalah data koleksi deposit nasional yang terdapat di PERPUSNAS. Data ini diperoleh dari http://www.pnri.go.id/official_v2005.4/deposit_v2005.1/ . Data ini bukan data karya cetak atau karya rekam yang pernah dikeluarkan oleh penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam. Jika diantara pembaca memiliki informasi mengenai karya cetak atau kerya rekam yang pernah dikeluarkan oleh penerbit atau produsen, dapat disampaikan ke penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
11
320
7
138
Lampiran II Grafik Koleksi Deposit Nasional AVCD
Jumlah Koleksi per Tahun selain Monografi
Brosur Buklet
800
Buletin CDROM
700
Compact Disk Disket Dokumen
600
Kaset Audio Kaset
500
Kaset Video Laporan 400
Laser Disk Literatur Kelabu
300
Majalah Mikrofilm Mikrofis
200
Peta Poster
100
Prosiding Surat Kabar
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tesis VCD
Pertumbuhan Koleksi per Tahun selain Monografi
AVCD Brosur Buklet
6000
Buletin CDROM Compact Disk
5000
Disket Dokumen Kaset Audio
4000
Kaset Kaset Video Laporan
3000
Laser Disk Literatur Kelabu Majalah
2000
Mikrofilm Mikrofis Peta
1000
Poster Prosiding Surat Kabar
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tesis VCD
12
Pertumbuhan Total Koleksi per Tahun 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04
0
Monografi
Total Koleksi
Rekam
Cetak lainnya
Pertumbuhan Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam per Tahun 100% 90% 80% 70%
0% 98 % 98 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 96 %
10
0%
0%
10
10
10
50%
0%
60%
40% 30% 20% 10%
Karya Cetak
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
19 99
19 97 19 98
19 96
19 95
19 94
19 93
19 92
19 90 19 91
0%
Karya Rekam
13
Referensi IFLA, “Guidelines for Legislation for National Library Services” http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/gnl-i2.htm Basuki, L. Sulistio, “A Rethinking of the National Library’s Roles in Bibliographic Control in The ICT Age, with Special Reference to the Region of Southeast Asia“ In Proceedings International Seminar on the Role of National Bibliography in the Knowledge Based Society, Bangkok (Thailand). http://eprints.rclis.org/archive/00005339/01/Rethinking-National-Library.pdf Dureau, J.M, Clements, D.W.G “Dasar-dasar Pelestarian dan Pengawetan Bahan Pustaka”, Perpustakaan Nasional R.I. Jakarta, Indonesia 1990 PERPUSNAS, “Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Perpustakaan” www.PERPUSNAS.go.id/uploaded_files/homepage_folders/highlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis. htm PERPUSNAS, “Koleksi Deposit Nasional” http://www.pnri.go.id/official_v2005.4/deposit_v2005.1/ PERPUSNAS, “Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perpustakaan” http://www.PERPUSNAS.go.id/uploaded_files/homepage_folders/highlight/ruu_perpustakaan/ruu.htm Wikipedia Indonesia, Ensklopedia http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
Bebas
Berbahasa
Indonesia,”Budaya”,
Wikipedia, The Free Encyclopedia, “Culture”, http://en.wikipedia.org/wiki/Culture Wikipedia Indonesia, Ensklopedia http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta
Bebas
Berbahasa
Indonesia,
“Hak
Cipta”,
Wikipedia, The Free Encyclopedia, “Library”, http://en.wikipedia.org/wiki/Library Wendyartaka, Anung, “Pengurusan ISBN Kembali Menuai Persoalan”, Harian Kompas, Sabtu, 21 Januari 2006 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/21/pustaka/2383963.htm Wikipedia Indonesia, Ensklopedia http://id.wikipedia.org/wiki/Khazanah
Bebas
Berbahasa
Indonesia,
“Khazanah”,
UU 4/1990, Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Oleh: Presiden Republik Indonesia Nomor:4 TAHUN 1990 (4/1990) Tanggal:9 AGUSTUS 1990 (JAKARTA) http://kambing.vlsm.org/bebas/v01/RI/uu/1990/uu-1990-004.txt Tanya Jawab Hak Cipta http://www.dgip.go.id/article/articleview/36/1/9/ Peraturan Presiden No.19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007, Buku II Bab 2 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur http://www.bappenas.go.id/pnData/ContentExpress/Perpres%2019%20RKP%202007/Buku2/Bab%2002% 20-%20Narasi.doc Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2000 Tentang “Perpustakaan Nasional Republik Indonesia”. http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/keppres2000/kp67'00.htm
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/uu2002/uu19'02.htm Sejarah Perpustakaan Nasional http://www.PERPUSNAS.go.id/official_v2005.4/about_us/index.asp?pilihan=history http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/keppres2000/kp178'00.htm MyLiB http://www.pnm.my/new/faq.htm
1
