PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI KAROSERI INDONESIA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Nomor: 10

PERNYAT AAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI KAROSERI INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Nomor: 10 - Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2013 (dua ribu tiga belas); ------------------------------------------------- Jam : 10.16 W.I.B (sepuluh lewat en am belas menit Waktu -Indonesia Barat); ---------------------------------------------------- Berhadapan dengan sa ya, GEORGE HANDOJO HERMAWI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri 2 (dua) ----orang saksi akta yang nama -namanya akan disebutkan pada ---akhir akta ini: -------------------------------------------------------- Tuan SUPRIYADI, Sarjana Huku m, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) November 1956 (seribu sembilan ----ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan --swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor , Komplek PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya Blok A10 Nomor 1 , -----Rukun Tetangga 0 5, Rukun Warga 08, Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 32.03.09.141156.18459, yang berlaku --hingga tanggal 14 (empat belas) November 2014 (dua ribu ----empat belas); --------------------------------------------------- ------ untuk sementara berada di Jaka rta; ------------------------------ menurut keterangannya berdasarkan Keputusan Dewan -------Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, tertanggal 20 (dua ------puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) -----------------------Nomor: KEP -01/DP/ASKARINDO/X/2012, tentang ------------Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri --------

1

Indonesia, yang aslinya d ilekatkan pada minuta akta ini, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua --------------Kompartemen Hukum dari Asosiasi yang akan disebut , dan --berdasarkan Surat Tugas yang dibuat di bawah tangan, --------tertanggal 26 (dua puluh enam) Fe bruari 2013 (dua ribu tiga --belas) bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini telah mendapatkan tugas dari tuan JOHNNY ----------BASUSENO DHEWO , lahir di Madiun, pada tanggal 11 ------(sebelas) Juli 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) ,Warga Ne gara Indonesia, Ketua Umum dari Asosiasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan -------Nanas VI 528 - PCI, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, ---Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, pemegang Kartu ----Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------12.14.14.110746.0001 dan berdasarkan ketentuan-ketentuan --dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) -------Anggaran Dasarnya telah memberikan tugas sesuai dengan ----kedudukannya seperti tersebut di atas dan karenanya bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota ASOSIASI KAROSERI -INDONESIA, (selanjutnya cukup disebut ASKARINDO), -----berkedudukan di Ibukota Negara , yang anggaran dasar berikut perubahan seluruh anggaran dasarnya berturut-turut dimuat ---dalam: ---------------------------------------------------------------a.- akta Pendirian tertanggal 20 (dua puluh) November 2003 --(dua ribu tiga) Nomor: 01, dibuat dihadapan HE LMY ------PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----------b.- akta Perubahan tertanggal 18 (delapan belas) November ---2008 (dua ribu delapan) Nomor: 15, dibuat dihadapan -----DWI KIMTORO, Sarjana Hukum, Notaris di Mertoyudan, -

2

Kabupaten Magelang; ------------------------------------------- kedua akta tersebut di atas semuanya telah mendapatkan ----Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia, tertanggal 05 (lima) Maret 2009 (dua ribu sembilan) Nomor: AHU -27.AH.01.06.Tahun 2009. -------------- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : ------------------- bahwa sesuai dengan Keputusan Musya warah Nasional ------Asosiasi Karoseri Indonesia ke VI tahun 2012, tentang Tata --Tertib Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia -----ke VI Tahun 2012, tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2012 (dua -ribu dua belas) Nomor: KE P -02/MUNAS /VI/2012 yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, bertempat di Hotel SANT IKA, Taman --Mini Indonesia Indah , Jakarta, pada hari Sabtu – Minggu -----tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas), sampaidengan tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) telah -diselenggara kan Musyawarah Nasi onal ASKARINDO VI ------tahun 2012 dan untuk selanjutnya akan disebut Munas ---------ASKARINDO VI; ---------------------------------------------------- bahwa dalam Munas ASKARINDO VI, tersebut telah --------dihadiri/diwakili oleh perwakilan dari Perusahaan --------------Karoseri/Anggota Asosiasi Karoseri Indonesia yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) peserta yang mempunyai hak suara yang sah dalam Musyawarah; -------------------------------------- bahwa seluruh peserta yang hadir dalam Musyawarah tersebut telah memberi tugas kepada Dewan Pengurus Pusat terpilih ---untuk memproses dan mengesahkan isi perubahan seluruh -----anggaran dasar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia –

3

Republik Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap --dalam akta ini; ------------------------------------------------------- bahwa penghadap menjalani jabatannya seperti tersebut di --atas, telah setuju dan sepakat untuk menyatakan kembali ------keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khusus ---mengenai perubahan seluruh angga ran dasar dalam suatu akta yang dibuat dihadapan No taris, guna memperoleh pengesahan – dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini -------------------------------------------------------------------- Sehubungan dengan hal -hal yang telah diterangkan di atas, -maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa dalam Musyawarah telah mengambil ---keputusan dengan suara bulat sebagai berikut : -----------------1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Karoseri Indonesia khususnya mengenai Anggaran Dasar yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini. --------------2. Menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipilih ----untuk menyelaraskan khususnya Anggaran Dasar sesuai ----dengan Hasil Sidang Komisi A (Komisi Organisasi). --------3. Ketetapan berlaku se jak tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ---ribu dua belas) . --------------------------------------------------- Berhubung seluruh acara Musyawarah juga t elah diketahui --oleh seluruh yang hadir dan setelah Pimpinan Sidang ----------mengadakan pembahasan di antara para hadirin, maka MUNAS ASKARINDO VI dengan suara bulat mengambil keputusan : --MENYETUJUI untuk menyusun ke mbali seluruh anggaran ----dasar ASKARINDO sehingga untuk selanjutnya seluruh ------ketentuan dalam anggaran dasar berbunyi sebagai berikut: -----

4

------------------------------ MUKADIMAH ------------------------ Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam usaha --lebih meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, perlu -------mengambil langkah -langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat sehingga dapat mengembangkan dan ---------mendorong seluas-luasnya keikutsertaan masyarakat ----------pengusaha dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. -------- Bahwa berhubung dengan itu, masyarakat pengusaha di -----bidang industri karoseri pada tanggal 9 (sembilan) Januari ----1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , telah sepakat menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama Asosiasi Karoseri Indonesia, disingkat ASKINDO, yang merupakan ----wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pro fesi ---pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku -----ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi -----dalam rangka keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan -di bidang ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang -Undang ---Dasar 1945. ---------------------------------------------------------- Pada Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia -----Ke IV di Jakarta pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2003 – (dua ribu tiga), singkatan nama ASKINDO di ganti dengan ----ASKARINDO. ------------------------------------------------------- Bahwa memperhatikan perkembangan organisasi serta dalam rangka meningkatkan peran serta, fungsi dan tugas pokok -----organisasi serta profesional kepengurusan ASKARINDO, -----dengan ini menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan --------Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : -----------------------

5

--------------------------------- BAB I ------------------------------------------------------ KETENTUAN UMUM ------------------------------------------------------ Pasal 1 -----------------------------Dalam Anggaran Dasar ini, yang di maksud dengan : -----------(1) Asosiasi Karoseri Indonesia, disingkat ASKARINDO ------adalah organisasi persekutuan yang berbentuk Perkumpulan Perusahaan dan merupakan wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan -perusahaan Indonesia yang didirikan -----secara sah berdasarkan ketentuan perundang -undangan ----yang berlaku atas dasar persamaan jenis usahanya, yaitu --industri karoseri, industri komponen dan industri komoditi penunjang karoseri kendaraan bermotor roda empat atau --lebih, selanjutnya disebut perusahaan karoseri. -------------(2) Perusahaan Karoseri adalah setiap Perusahaan Perseroan --(P.T.) maupun Comanditer Venoschap (C.V.) yang ---------menjalankan jenis usaha industri karoseri. ------------------(3) Perusahaan Komoditi Penunjang Karoseri adalah setiap ---Perusahaan Perseroan (P.T.) maupun Comanditer ----------Venoschap (C.V.) yang menjalankan usaha industri --------komoditi penunjang karoseri. ---------------------------------(4) Pemerintah Pusat adalah Kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan ----industri karoseri dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan khususnya terkait dengan -----------penggunaan produk industri karoseri. ------------------------(5) Pemerintah Daerah adalah Dinas Provinsi dan --------------Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi ---dalam pembinaan dan pengembangan industri karoseri ----dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang --------

6

perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ---terkait dengan p enggunaan produk industri karoseri. -------------------------------------- BAB II ------------------------------------- NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN --------------------------------- WILAYAH KERJ A -------------------------------------------------------- Pasal 2 ------------------------------------------------------------- N a m a ----------------------------Organisasi Perkumpulan Perusahaan ini merupakan organisasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang -----Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan diberi nama Asosiasi Karoseri Indonesia, dan selanjutnya -----dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan ASKARINDO. ----------------------------------- Pasal 3 ------------------------------------------------------------- W a k t u -----------------------------ASKARINDO didirikan pada tanggal 09 (sembilan) Januari ---1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , dan ---------didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -------------------------------------------- Pasal 4 -------------------------------------------------------- Tempat Ke dudukan ---------------------a. ASKARINDO Pusat, berkedudukan di Ibukota Negara -----Republik Indonesia. ---------------------------------------------b. ASKARINDO Daerah, berkedudukan di ibukota Provinsi. ---------------------------------- Pasal 5 --------------------------------------------------------- Wila yah Kerja --------------------------a. Wila yah Kerja ASKARINDO Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. ------------------------------------b. Wila yah Kerja ASKARINDO Daerah meliputi wilayah -----provinsi yang bersangkutan. --------------------------------------------------------------------- BAB III --------------------------------------------- ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN ------------7

--------------------------------- Pasal 6 --------------------------------------------------------------- A s a s -----------------------------ASKARINDO berasaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas. -------------------------------- Pasal 7 ------------------------------------------------------------- Landasan -----------------------------ASKARINDO berlan daskan : --------------------------------------a. Undang-undang Dasar 1945 sebaga i landasan konstitusional. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar ------Dagang dan Industr i sebagai landasan struktural. ------------c. Keputusan Musyawarah Nasional A SKARINDO seba gai ---landasan operasional. ---------------------------------------------------------------------------- Pasal 8 ------------------------------------------------------------ T u j u a n ---------------------------ASKARINDO bertujuan m ewujudkan dunia usaha industri ----karoseri yang kuat dan berdaya cipta dan ber daya saing tinggi dalam wadah ASKARINDO yang profesional di seluruh -------tingkat dengan : -----------------------------------------------------a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan ---kepentingan perusahaan industri karoseri dalam rangka -----mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan ketentuan Pasal 33 -------Undang-Undang Dasar 1945. -----------------------------------b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang -kondusif, bersih dan transparan ya ng memungkinkan --------keikutsertaan yang seluas -luasnya bagi perusahaan industri karoseri sehingga dapat berperan secara efek tif dalam ------pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan ekonomi global. --------------------------------------------------------------------- BAB IV -----------------------------8

------------------------ BENTUK DAN SIFAT ------------------------------------------------------ Pasal 9 ------------------------------------------------------------- B e n t u k -------------------------ASKARINDO adalah organisasi perusahaan yang merupakan -wadah persatuan dan kesatuan bagi p erusahaan-perusahaan ---karoseri di Indonesia yang didirikan secara sah berdasarkan --peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------------------------------------------------- Pasal 10 ------------------------------------------------------------- S i f a t -----------------------------ASKARINDO bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, -bukan organisasi politik dan tidak merupakan bagiannya, dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. -------------------------------------------------- BAB V -------------------------------------------------- FUNGSI DAN T UGAS POKOK ---------------------------------------------- Pasal 11 ----------------------------------------------------------- F u n g s i ----------------------------ASKARINDO berfungsi seba gai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi para anggotanya dan wahana --------komunikasi, informasi, representasi , konsultasi, fasilitasi dan advokasi para anggota , antara para anggota dengan pemerintah, dan antara para anggota dengan perusahaan lain tentang hal -hal terkait dengan industri karoseri dalam rangka menciptakan ---serta memelihara iklim usaha yang sehat, transparan dan ------profesional guna mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonominasional dan global. ----------------------------- ---------------------------------------------------- Pasal 12 ---------------------------------------------------------- Tugas Pokok --------------------------Untuk mencapai tujuan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 8 -Anggaran Dasar ini, ASKARINDO mempunyai tugas pokok : 9

a. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada anggota yang berkaitan dengan pembinaan industri -karoseri dan pasar global industri karoseri. -------------------b. Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan ------perkembangan internasional di bidang industri karoseri -----kepada pemerintah dan anggota. -------------------------------c. Memfasilitasi penciptaan sinergi aspirasi dan kepentingan para anggota dalam rangka keikutsertaan dalam --------------pembangunan nasional di bidang industri karoseri. ----------d. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan ---pemerintah dalam ra ngka mewakili kepentingan dunia usahaindustri karoseri. ----------------------------------------- -------e. Mewakili para anggota dalam forum penentuan kebijakan --pemerintah di bidang industri karoseri. ----------------------- f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan - -----kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan para anggota secara --------------berkelanjutan. --------------------------------------------------- -g. Meningkatkan efisiensi dunia usaha industri karoseri dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumberdaya manusia (SDM), -------manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energ i, -------lingkungan, dan sebagainya. ------------------------------------h. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar anggota termasuk ----------pengembangan keterkaitan antara bidang industri karoseri -dan sektor ekonomi lainnya. ------------------------------------i. Memelihara kerukunan antar anggota disatu pihak serta -----upa ya pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat -------10

diantara para anggota dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi antar unsur/pelaku ekonomi yang bergabung -----sebagai anggota serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. ------------------------------------------- --------------j. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar anggota dan --perusahaan diluar negeri seiring dengan kebutuhan dan -----kepentingan pengembangan di bidang Industri Karoseri ----sesuai dengan tujuan pembangu nan nasional. -----------------k. Melakukan pembinaan hubungan kerja yang serasi antara --pekerja dan pengusaha dalam lingkup usaha industri --------karoseri. ---------------------------------------------------------- l. Melakukan upaya penyeimbanga n dan pelestarian serta -----pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ---yang berkaitan dengan usaha para anggota. ------------------------------------------------------ Pasal 13 ---------------------------Selain melaksanakan fungsi dan tugas pokok seba gaimana ----di maksud dalam Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar ini, dalam -rangka membina dan menciptakan iklim usaha yang sehat -----dan tertib bagi para anggota dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----------Organisasi ASKARINDO dapat : ----------------------------------a. melakukan jasa -jasa, baik dalam bentuk surat keterangan, penengahan/mediasi dan rekomendasi mengenai usaha para anggota termasuk legalisasi surat -surat yang diperlukan --bagi kelancaran usaha para anggota. -------------------------b. mendirikan badan usaha, ya ya san, koperasi dan lembaga - -lembaga. ----------------------- ----------------------------------c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh --------pemerintah. ------------------------------------------------------

11

------------------------------- BAB VI ---------------------------------------------------------- KE KAY AAN ---------------------------------------------------------- Pasal 14 ----------------------------------------------------------- Sumber Dana --------------------------(1).- ASKARINDO mempunyai keka yaan berupa uang tunai --yang hingga saat ditandatanganinya akta ini untuk ----------ASKARINDO PUSAT, berjumlah Rp. satu dan lain seperti ternyata dari tertanggal nomor: yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------(2).- Sedangkan untuk membiayai kegiatan organisasi ---------diperoleh dari : --------------------------------------------------a. Uang pangkal dan uang iuran anggota; ------------------b. Sumbangan anggota; --------------------------------------c. Bantuan pihak -pihak lain yang tidak mengikat; --------d. Usaha-usaha lain yang sah . -------------------------------(1)

Ketentuan pelaksanaan ayat (2) Pasal 14 Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----------------

------------------------------- Pasal 15 ----------------------------------- Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan -----Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - ----jawab atas pengawasan penggunaa n dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. -------------------------------------- Pasal 16 ----------------------------------------------- Tahun Buku dan La poran Tahunan --------------(1)

Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan -Januari sampai dengan Akhir bulan Desember tiap -tiap --tahun. --------------------------- --------------------------------

12

(2)

Pada akhir Desember dari tiap -tiap Tahun Buku ----------ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan --------selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan -----------sesudahnya, dari penutupan buku -buku tersebut oleh -----Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ---------pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun buku yang lampau. ------------------------------------ ---------

(3)

Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung ----jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ---segera disampaikan oleh :-------------------------------------

Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; ---------

-

Dewan Pengurus Daerah k epada Dewan Pengurus Pusat;-

-

untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. ------

(4) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban --tersebut oleh : -------------------------------------------------- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pem bebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus Pusat; --------------- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan -----pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus -------Daerah, -------------------------------------------------------- Atas se gala tindakan Dewan Pengurus yang bersangkutan terhadap ASKARINDO sesuai tingkatannya selama tahun buku yang bersangkutan. -----------------------------------(5).- Semua keka yaan Perkumpulan dipergunakan untuk -------mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan ASKARINDO. --------------------------- BAB VII ----------------------------13

-------------------------- KE ANGGOTAAN -------------------------------------------------------- Pasal 17 ---------------------------------------------------------- Keanggot aan ---------------------------(1)

Kelompok Keanggotaan ASKARINDO terdiri dari : ------1) Anggota Biasa; --------------------------------------------2) Anggota Kehormatan; dan --------------------------------3) Anggota Luar Biasa; ---------------------------------------

(2)

Keanggotaan ASKARINDO dinyatakan sah sebagai -------anggota bilamana telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------------

(3)

Tata Cara Penerimaan anggota ASKARINDO ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

--------------------------------- Pasal 18 --------------------------------------------------------- Hak Anggota --------------------------(1)

Anggota Biasa mempunyai : --------------------------------a. Hak suara, ad alah hak anggota untuk memberikan suara dalam pemilihan, pengambilan keputusan dalam -------Musya warah Nasional, Musyawarah Nasional Luar ---Biasa, Musyawarah Daerah, Musya warah Daerah Luar Biasa. ------------------------------------------------------- b. Hak dipilih adalah hak anggota dalam Musyawarah ---Nasional, Musyawarah Nas ional Luar Biasa, -----------Musya warah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar ---Biasa menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan ASKARINDO . ------------------------ -----c. Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran dan ----pendapat dan mengajukan pertanya an. ------------------d. Hak pela yanan adalah hak untuk mendapatkan ---------informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan ------organisasi dalam menjalankan usa hanya sejalan dengan 14

tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi --------------ASKARINDO. ---------------------------------------------(2)

Anggota Kehormatan : ----------------------------------------a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan -menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan --tetapi tidak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki oleh Anggota Biasa. ---------------------------------------b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran -dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. --------------

(3)

Anggota Luar Biasa : -----------------------------------------a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan -menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan --tetapi tidak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki oleh Anggota Biasa. ---------------------------------------b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran -dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. -------------c. Hak pela yanan adalah hak untuk mendapatkan ---------informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan ------organisasi dalam menjalankan usahanya seja lan dengan tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi --------------ASKARINDO. ----------------------------------------------

-------------------------------- Pasal 19 ------------------------------------------------------- Ke wajiban Anggota ----------------------Setiap anggota ASKARINDO berkewajiban : --------------------a. mentaati dan melaksanakan semua ketentuan -ketentuan ---dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan -ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh --------------ASKARINDO. --------------------------------------------------b. menjaga dan menjunjung tinggi citra dan nama baik -------organisasi ASKARINDO. --------------------------------------15

c. memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana ditetapkanorganisasi. ------------------------------------------------------d. aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan e. mengisi formulir keanggotaan yang ditujukan kepada ------Pengurus. --------------------------------------------------------menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan. –

f.

g. mentaati keputusan -keputusan musyawarah/rapat. ----------------------------------------- BAB VIII ------------------------------------------------- STRUKTUR ORGANISASI, --------------------------- KEMITRAAN DAN HUBUNGAN KERJA ----------------------------------- Ba gian Pertama --------------------------------------- Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja ----------------------------------------- Pasal 20 ------------------------------------------------------- Struktur Organisasi ----------------------a. Organisasi ASKARINDO, terdiri dari : -----------------------1) Di tingkat Nasional disebut ASKARINDO Pusat. --------2) Di tingkat provinsi disebut ASKARINDO Daerah, diikuti nama provinsi yang bersangkutan. -------------------------b. Dalam hal di tingkat kabupaten/kota terdapat sekurang- ----kurangnya 5 (lima) perusahaan karoseri , apabila dipandang perlu dapat dibentuk ASKARINDO Kabupaten/Kota . ------------------------------------------ Pasal 21 ------------------------------------------------------- Hubungan Kerja ------------------------(1)

ASKARINDO Pusat merupakan induk ASKARINDO -----Daerah dan berada dalam satu garis hubungan jenjang ---dalam struktur organisasi ASKARINDO . --------------------

(2)

ASKARINDO Pusat bertanggung ja wab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Gar is BesarProgram Tingkat Nasional sesuai dengan Keputus an ------Musya warah Nasional. ---------------------------------------16

(3)

ASKARINDO Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan -------Musya warah Daerah. ------------------------------ ------------

(4)

Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha -----industri karoseri di wilayah kerjanya, ASKARINDO -----Daerah menjalan kan fungsi sebagai koordinator, ---------pendorong, dan fasilitator peningkatan kemampuan ------ASKARINDO Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing - -masing. ----------------------------------------------------------

----------------------------- Ba gian Kedua ------------------------------------------------------- Mitra Kerja ----------------------------------------------------------- Pasal 22 -----------------------------(1)

Mitra Kerja ASKARINDO, yaitu: ---------------------------a. ASKARINDO Pusat , terdiri dari: -------------------------(a) Menteri Perindustrian Repulik Indonesia dan -------Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sebagai -pelindung. ----------------------------------------------(b) Direktur Jenderal Industri Unggul an Berbasis ------Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian -------Republik Indonesia dan Direktur Jenderal ----------Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan -----Republik Indonesia, sebagai Pembina . ---------------b. ASKARINDO Daerah , terdiri dari: ----------------------(a) Gubernur/Kepala Daerah Provinsi , sebagai ---------Pelindung. ----------------------------------------------(b) Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas ------Perhubungan/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ------Daerah Provinsi sesuai wi layah kerja Dewan -------Pengurus Daerah masing-masing, sebagai Pembina. 17

(2)

Hubungan kerja ASKARINDO dengan Mitra Kerja -------sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran -Dasar ini, bersifat kemitraan. ---------------------------------

-------------------------------- BAB IX -------------------------------------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ------------------------------------ Ba gian Pertama ------------------------------------------------------ Musyawarah ---------------------------------------------------------- Pasal 23 -----------------------------Musya warah/Rapat ASKARINDO t erdiri dari : -----------------a. Musya warah Nasional . ------------------------------------------b. Musya warah Nasional Luar Biasa . -----------------------------c. Musya warah Daerah . --------------------------------------------d. Musya warah Daerah Luar Biasa . -------------------------------e. Rapat Kerja Nasional . -------------------------------------------f. Rapat Kerja Daerah . ----------------------------------- ------------------------------------------- Pasal 24 ---------------------------------------------------- Musyawarah Nasional ---------------------(1)

Musyarawah Nasional , disingkat Munas adalah perangkatorganisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga ----------perwakilan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan -------------------------------------------

(2)

Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling --lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan --------------kepengurusannya berakhir . ------------------------------------

(3)

Munas mempunyai wewenang melakukan : ----------------a. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran --Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ---------------mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus -

18

untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ---------------------------b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan -------pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja -----Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Pusat. --------------------------------------------c. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ---Program Organisasi Tingkat Nasional, dan -------------d. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas danDewan Pengurus. ------------------------------------------(4)

Peserta Munas terdiri dari : ----------------------------------a. Setiap utusan Anggota Biasa . ----------------------------b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota -------Kehormatan. -----------------------------------------------c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . -d. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(5)

Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas -diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 25 ---------------------------------------------- Musyawarah Nasional Luar Biasa --------------(1)

Musya warah Nasional Luar Bi asa, disingkat Munaslub ---adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggung -jawaban Dewan ------Pengurus Pusat mengenai pelanggaran -pelanggaran -------prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan --organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ---berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan --ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -

19

dan atau Keputusan-keputusan Munas t idak terlaksana ---sebagaimana mestinya. ---------------------------------------(2)

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub ----akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 26 ----------------------------------------------------- Musyawarah Daerah -----------------------(1)

Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga --------perwakilan anggota . ------------------------------------------ -

(2)

Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan --------------kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(3)

Musda mempunyai wewena ng melakukan : -----------------a. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di -----wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota -Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan -dalam Munas. ----------------------------------------------b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan -------pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja -----Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Daerah. ------------------------------------------c. Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ---d. Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. -----e. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan --Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya -dalam Munas. ------------------------------ ---------------f. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ----------------------

(4)

Peserta Musda terdiri dari : ----------------------------------a. Setiap utusan Anggota Biasa . ----------------------------20

b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota -------Kehormatan. -----------------------------------------------c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . -d. Peninjau atau Tamu Undangan. --------------------------(5)

Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam --------Anggaran Rumah Tangga . -------------------------------------

--------------------------------- Pasal 27 ---------------------------------------------- Musyawarah Daerah Luar Biasa ----------------(1)

Musya warah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub -----adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Musda untuk meminta pertanggung -jawaban Dewan ------Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran -----prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perben daharaan --organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah, dan atau tidak -berfungsinya Dewan Pengurus Daerah sehingga ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan -keputusan Musda tidak terlaksana ---sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------ Ba gian Kedua --------------------------------------------------------- R a p a t ------------------------------------------------------------- Pasal 28 -------------------------------------------------------- Rapat Kerja Nasional ------------------(1)

Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat --kerja antara Dewan Pembina , Dewan Pengawas, Dewan --Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik ------

21

dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ---Kerja antar jajaran. ---------------------------- ---------------(2)

Rapat Kerja Nasional se kurang-kurangnya -----------------diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(3)

Rakernas mempunyai wewenang : ---------------------------a. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi . --------------------------b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik dalam perencanaan dan --pelaksanaan program -program kerja antar jajaran, dan c. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil -kerja Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(4)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Ra kernas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------------------------------ Rapat Kerja Daerah -----------------------(1)

Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, -sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik dalam -----------perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran.

(2)

Rapat Kerja Daerah sekurang-kura ngnya diselenggar akan1 (satu) kali dalam setiap periode .----------------------------

(3)

Rakerda mempunyai wewenang : ----------------------------a. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi – dan upaya -upa ya sinergistik dalam perencanaan dan --pelaksanaan program -program kerja antar jajaran, danb. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai -hasil kerja Dewan Pengurus Daerah . ---------------------

22

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam -----Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------- -------------------------------- Ba gian Ketiga ------------------------------------------ Mekanisme Pengambilan Keputusan -------------------------------------------- Pasal 30 ------------------------------(1)

Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum -------musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah -untuk mufakat . -------------------------------------------------

(2)

Dalam hal tidak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara – terbanyak. ------------------------------------------------------

(3)

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, baik secara ----serempak atau anggota demi a nggota. -----------------------

(4)

Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang -menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ----------

(5)

Musya warah dan Rapat dinyatakan mencapai korum dan -sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota – yang mempunyai hak suara. -----------------------------------

(6)

Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari -------anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda selama 1 (satu) jam, dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang ------berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------

-------------------------------- BAB X -------------------------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

------------------ STRUKTUR KE PENGURUSAN ----------------23

-------------------------------- Pasal 17 -----------------------------Struktur Kepengurusan ASKARINDO terdiri dari : ------------a. Di tingkat Nasional adalah : ----------------------------------1) Dewan Pembina; --------------------------------------------2) Dewan Pengawas; -------------------------------------------3) Dewan Pengurus Pusat ; ------------------------------------b. Di tingkat Daerah adalah Dewan Pengurus Daerah. ------------------------------------ Ba gian Pertama -------------------------------------------------- Dewan Pembina -------------------------------------------------------- Pasal 18 --------------------------------------------------- Susunan Keanggotaan -----------------------(1)

Dewan Pembina merupakan perangkat organisasi ---------ASKARINDO Pusat yang menggam barkan representatif --dari perusahaan -perusahaan karoseri di seluruh Indonesia.

(2)

Anggota Dewan Pembina seb agaimana dimaksud pada ---a yat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, sebanyak 3 (tiga) -orang dari masing-masing Dewan Pengurus Daerah di ----lingkungan ASKARINDO dan berst atus sebagai pemilik -(pemegang saham) perusahaan karoseri yang berdomisili di wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah. ------------------

(3)

Unsur representatif dari perusahaan -perusahaan karoseri sebagai Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam Musya warah Daerah yang diselengga rakan oleh masing- -masing Dewan Pengurus Daerah untuk keperluan ---------dimaksud. -------------------------------------------------------

24

(4)

Hasil Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada --a yat (3) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan ---------pengangkatannya dalam Munas untuk jangka waktu 5 -----

(lima) tahun. ---------------------------------------------------(5)

Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ------a yat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam --Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(6)

Anggota Dewan Pembina tidak dapat merangkap sebagai -anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengurus Pusat maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. -------------------

--------------------------------- Pasal 19 -------------------------------------------------------- W e w e n a n g ------------------------Dewan Pembina mempunyai wewenang : -------------------------a. Pengesahan atas perubahan dan penyempurnaan Anggaran -Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah --Nasional yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. b. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat -----------------------------------------c. Penetapan Kebijakan Umum ASKARINDO berdasarkan ---Anggaran Dasar . ------------------------------------------------d. Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan sebagai pelaksanaan Program Orga nisasi yang ditetapkan -oleh Musyawarah Nasional. -----------------------------------e. Penetapan keputusan tentang penggabungan atau -----------pembubaran organisasi ASKARINDO melalui --------------Musya wara h Nasional yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan dimaksud. -------------------------------------------------------------------- Pasal 20 ------------------------------------------------------------- R a p a t -----------------------------25

(1)

Dewan Pembina mengadakan rapat sekurang -kurangnya --sekali dalam 1 (satu) tahun , yang disebut Rapat Tahunan Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(2)

Dalam Rapat Tahunan Dewan Pembina sebagaimana -----dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran Dasar ini, ----Dewan Pembina melakukan evaluasi kinerja: --------------a. Dewan Pengawas; -----------------------------------------b. Dewan Pengurus Pusat; -----------------------------------dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok -------------ASKARINDO tahun sebelumnya sebagai dasar ------------pertimbangan pe rkiraan perkembangan ASKARINDO ----untuk tahun yang akan datang. -------------------------------

( 3)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Tahunan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 --Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran -Rumah Tangga . - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

--------------------------------- Pasal 21 ------------------------------------------------- Berakhirnya keanggotaan --------------------Keanggotaan Dewan Pembina berakhir karena: -----------------a. Masa Jabatan telah berakhir; -----------------------------------b. Mengundurkan diri; ---------------------------------------------c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) ---pada perusahaan karoseri ; --------------------------------------d. Dinyatakan tidak cakap dan tidak mampu menjalankan tugas organisasi; --------------------------------------------------------e. Melakukan pelanggaran dan penyi mpangan terhadap --------Anggaran Dasar dan Anggaran Ru mah Tangga ; --------------f. Diberhentikan oleh Rapat Dewan Pembina ; -------------------g. Meninggal Dunia; ------------------------------------------------------------------------------ Ba gian Kedua ------------------------26

--------------------------- Dewan Pengawas --------------------------------------------------------- Pasal 22 -----------------------------

------------------------ Susunan Keanggotaan ---------------------(1)

Dewan Pengawas merupakan perangkat organisasi --------ASKARINDO Pusat yang menggam barkan representatif -dari perusahaan -perusahaan karoseri di seluruh Indonesia dan Mitra Kerja Perusahaan Karoseri. -----------------------

(2)

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada --a yat (1) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, terdiri dari : -------a. 1 (satu) orang dari masing-masing Dewan Pengurus --Daerah yang berstatus sebagai pemilik (pemegang ----saham) perusahaan karoseri yang berdomisili di -------wilayah kerja Dewan Pengurus Dae rah; dan ------------b. 2 (dua) orang tenaga p rofesional dan/atau Mitra Kerja perusahaa n Karoseri dan bersedia bekerja penuh waktu.

(3)

Unsur representa tif dari perusahaan -perusahaan karoseri sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam -Musya warah Daerah yang diselenggarakan untuk ---------keperluan dimaksud. -------------------------------------------

(4)

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---Pasal 22 Anggaran Dasar ini bertugas melakukan ---------pengawasan dan memberi nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan -Program Kerja Tahunan yang telah disetujui dan disahkan Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(5)

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---Pasal 22 Anggaran Dasar ini, diangkat oleh Dewan --------

27

Pembina dalam Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. ------------------------------------------------(6) Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam -----

Rapat Dewan Pengaw as. --------------------------------------(7) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pembina , anggota Dewan Pengurus Pusat maupun anggota Dewan Pengurus Daerah . --------------------------------------------------- Pasal 23 ----------------------------------------------------- Tugas dan Wewenang -------------------(1)

Dewan Pengawas seb agaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 Anggaran Dasar ini, wajib dengan itikat baik dan penuh -tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---kepentingan ASKARINDO. -----------------------------------

(2)

Dewan Pengawas seb agaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 Anggaran Dasar ini, berwenang: ----------------------------a. memasuki halaman, bangunan atau tempat lain yang --dipergunakan sebagai Kantor Dewan Pengurus Pusat -dan Dewan Pengurus Daerah; ----------------------------b. melakukan pemeriksaan d okumen dan pembukuan serta mencocokannya dengan uang kas atau laporan ---------keuangan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah; -----------------------------------------------------c. mengetahui segala tindakan yang t elah dijalankan ----Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah; -d. memberikan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat -dan Dewan Pengurus Daera h; -----------------------------

(3)

Dewan Pengawas seb agaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 Anggaran Dasar ini, dapat memberhentikan untuk ---------

28

sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan ------Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah apabilaDewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau -------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------------(4)

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 23 Anggaran Dasar ini, ----Dewan Pe ngawas wajib: --------------------------------------a. memberitahukan secara tertulis perihal pemberhentian sementara serta alasan -alasannya kepada anggota -----Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus -----Daerah yang telah melakukan pelanggaran ket entuan -sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -------------------b. melaporkan secara tertulis tindakan pemberhentian ---sementara kepada Dewan Pembina selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a; -------c. mengambil alih tugas Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah yang telah diberhentikan ----sementara sampai dengan waktu pemberhentian -------sementara dimaksud berakhir ; ----------------------------

--------------------------------- Pasal 24 ----------------------------(1)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya -----laporan tertulis tindakan pemberhentian dari Dewan ------Pengawas seba gaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (4)huruf b, Dewan Pembina wajib memanggil anggota ------Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

29

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----------pembelaan diri sebagaimana dimak sud pada ayat (1), ----Dewan Pembina melalui keputusan Rapat Dewan Pembina wajib : ----------------------------------------------------------a. mencabut keputusan Dewan Pengawas yang -------------

memberhentikan sementara Dewan Pengurus; atau ----b. memberhentikan anggota Dewan Pengurus yang -------bersangkutan. ----------------------------------------------(3)

Dalam hal Dewan Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 24 Anggaran -Dasar ini, pemberhentian sementara sebag aimana ---------dimaksud dalam Pasal 2 3 Anggaran Dasar ini, batal demihukum dan anggota Dewan Pengurus Pusat dan/atau ------Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan menjabat ----kembali pada jabatan semula. ---------------------------------

-------------------------------- Pasal 25 ---------------------------------------------------- Berakhirnya keanggotaan ------------------Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena: ----------------a. Masa Jabatan telah berakhir; ----------------------------------b. Mengundurkan diri; --------------------------------------------c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) --pada perusahaan karoseri ; -------------------------------------d. Dinyatakan tidak cakap dan tid ak mampu menjalankan ----tugas organisasi oleh Dewan Pembina ; -----------------------e. Diberhentikan oleh Dewan Pembina dengan alasan: --------1) Telah mela kukan tindak pidana berdasarkan ketentuan -peraturan perundang-undangan; ----------------------------

30

2) Melakukan pelanggaran dan penyi mpangan terhadap ---- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; --------f.

Meninggal Dunia; -----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 26 ------------------------------------------------------------- R a p a t ----------------------------(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang -kurangnya -sekali dalam 1 (satu) tahun yang di sebut Rapat Tahunan --

Dewan Pengawas. ---------------------------------------------(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengawas seba gaimana -----dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Anggaran Dasar ini, ----Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Dewan -----Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam -------melaksanakan fungsi dan tugas po kok ASKARINDO -----tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi -----perkiraan perkembangan ASKARINDO untuk tahun yan g akan datang. ---------------------------------------------------(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan --Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------- Ba gian Ketiga ------------------------------------------------- Dewan Pengurus Pusat ---------------------------------------------------- Pasal 27 ---------------------------------------------------- Susunan Keanggotaan ----------------------(1)

Keanggotaan Dewan Pengurus Pusa t adalah para tenaga – profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan ------mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah --dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan ----tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam -

31

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ------putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------------(2)

Dewan Pengurus Pusat bertugas melaksanakan Program --Kerja ASKARINDO Pusat yang telah disahkan oleh ------Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(3)

Dewan Pengurus Pusat diangkat berdasarkan keputusan --Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lim a) tahun.

-------------------------------- Pasal 28 -----------------------------(1) Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, maka – dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus -------------menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk mengisi -kekosongan itu. --------------------------------------- ---------(2)

Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewa n Pembina harus ------menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk ----------mengangkat Dewan Pengurus Pusat yang baru dan untuk -sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan -------Pengawas. -------------------------------------------------------

(3)

Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus Pusat, -maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) – hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pembina wajib menyampaikan ---pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi -----terkait. --------------------------------------------- -------------

(4)

Anggota Dewan Pengurus Pusat tidak dapat merangkap --sebagai anggota Dewan Pembina, anggota Dewan ---------Pengawas maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. -----32

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------------------------------ Tugas dan Wewenang --------------------(1)

Dewan Pengurus Pusat menjalankan tugas -tugas harian -pelaksanaan Program Kerja Tahunan sesuai dengan -------Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan -----Pembina; --------------------------------------------------------

(2)

Membentuk ASKARINDO Daerah dan mengangkat Dewan Pengurus Daerah sesuai rekomendasi Musya warah Daerah -

yang bersangkutan. -------------------------------------------(3)

Memberhentika n Dewan Pengurus Daerah sewaktu-waktu dan mengangkat penggantinya .--------------------------------

(4)

Dewan Pengurus Pusat berkewajiban : ----------------------a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran ----Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan ----------pengesahan Dewan Pembina; -----------------------------b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang -------dinyatakan oleh Dewan Pengawas; ----------------------c. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ---------menjalankan tugas-tugasnya denga n mengindahka n ---peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

(5)

Dewan Pengurus Pusat berhak mewakili ASKARINDO ---Pusat di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan - ----------pembatasan untuk : -------------------------------------------a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---------ASKARINDO Pusat (tidak termasuk mengambil uang ASKARINDO Pusat di Bank). ----------------------------

33

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----------penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalammaupun di luar negeri. ------------------------------------c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. --d. membeli atau dengan cara lain ---------------------------mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama -------ASKARINDO Pusat ---------------------------------------e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --ASKARINDO Pusat serta mengagunkan/membebani -kekayaan ASKARINDO Pusat. ----------------------------

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua ---------DewanPembina, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan ------Pembina. ----------------------------------------------------------

------------------------------- Pasal 30 -----------------------------Dewan Pengurus Pusat tidak berwenang mewakili -------------ASKARINDO Pusat dalam hal : ----------------------------------a. mengikat ASKARINDO Pusat sebagai penjamin utang; ---dan/atau ---------------------------------------------------------b. membebani kekayaan ASKARINDO Pusat untuk -----------kepentingan pihak lain. ------------------------ ------------------------------------------------ Pasal 31 -----------------------------(1)

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berwenang ---------bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat ---serta mewakili ASKARINDO Pusat. -------------------------

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil -----Sekretaris J enderal bertugas mengelola administrasi ------Dewan Pengurus Pusat .----------------------------------------(3) Bendahara dibantu 2 (dua) orang Wakil Bendahara -------bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus Pusat. -----

34

(4)

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ---Pengurus Pusat ditetapkan oleh Dewan Pembina mel alui -Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(5)

Dewan Pengurus Pusat untuk perbuatan tertentu berhak --mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau --------kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 32 ------------------------------------------------------------ R a p a t -----------------------------(1)

Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat sekurang- ------kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rap at

Tahunan Dewan Pengurus Pusat. ----------------------------(2)

Dalam Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada -------a yat (1) Pasal 32 Anggaran Dasar ini, Dewan Pengurus --Pusat memberikan Laporan mengenai pelaksanaan --------Program Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas pokok ASKARINDO Pusat t ahun yang lampau sebagai ---dasar pertimbangan bagi perkiraan perkembangan --------ASKARINDO Pusat untuk tahun ya n g akan datang. --------

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan -Pengurus Pusat di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

--------------------------- Ba gian Keempat ------------------------------------------------ Dewan Pengurus Daerah --------------------------------------------------- Pasal 33 -------------------------------------------------------Susunan Keanggotaan --------------------(1)

Keanggotaan Dewan Pengurus Daerah adalah para tenaga profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan ------mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak p ernah -dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan ----tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, dalam 35

jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal -------putusan tersebut berkekuatan hu kum tetap. ----------------(2)

Dewan Pengurus Daerah bertugas melaksanakan program kerja ASKARINDO Daerah yang telah disahkan oleh ----Dewan Pengurus Pusat. ----------------------------------------

(3)

Dewan Pengurus Daerah diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk jangka waktu 5(lima) tahun. -----------------------------------------------------------

(4)

Dewan Pengurus Daerah tidak dapat merangkap sebagai -anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengawas -------

maupun anggota dewan Pe ngurus Pusat. --------------------------------------------------- Pasal 34 -----------------------------(1) Dewan Pengurus Pusat dapat memberhentikan Dewan ----Pengurus Daerah sewaktu-waktu serta mengangkat -------penggantinya. ---------------------------------------------- ----(2)

Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) h ari sejak terjadinya kekosongan , Dewan Pengurus Pusat harus -----menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ---mengisi kekosongan itu. --------------------------------------

(3) Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 ( tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewa n Pengurus Pusat harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ---mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru dan untuk sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan -------Pengurus Pusat. ------------------------------------------------------------------------------ Pasal 35 ------------------------------------------------------ Tugas dan Wewenang ---------------------36

(1)

Dewan Pengurus Daerah menjalankan tugas -tugas harian – pelaksanaan Program Kerja Tahun an sesuai dengan -------Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan -----Pengurus Pusat -------------------------------------------------

(2)

Dewan Pengurus Daerah berkewajiban : --------------------a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran ----Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan ----------pengesahan Dewan Pengurus Pusat ; ---------------------b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang -------dinyatakan oleh Dewan Pengawas; ----------------------c. dengan itikad baik dan penuh tanggun g jawab ---------menjalankan tugas-tugasnya denga n mengindahkan ---peraturan perundan g-undangan yang berlaku; -----------

(3)

Dewan Pengurus Daerah berhak mewakili ASKARINDO -Daerah di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembata san- ----------pembatasa n untuk : -------------------------------- -----------a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---------ASKARINDO Daerah (tidak termasuk mengambil uang ASKARINDO Daerah di Bank); -------------------------b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----------penyertaan dalam berbagai bentuk usaha bai k di dalammaupun di luar negeri ; ------------------------------------c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -d. Membeli atau dengan cara lain ---------------------------mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama -------ASKARINDO Daerah ; ------------------------------------e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --ASKARINDO Daerah serta mengagunkan/membebani – kekayaan ASKARINDO Daerah ; -------------------------37

- harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum ----Dewan Pengurus Pusat, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat. ----------------------------------------------------------------------------------- Pasal 36 ----------------------------Dewan Pengurus Daerah tidak berwenang mewakili ------------ASKARINDO Daerah dalam hal : --------------------------------a.

mengikat ASKARINDO Daerah sebagai penjamin utang; -dan/atau ----------------------------------------------------------

b. membebani kekayaan ASKARINDO Daerah untuk ----------

kepentingan pihak lain. ------------------------------------------------------------------------ Pasal 37 ----------------------------(1)

Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan -Pengurus Daerah serta mewakili ASKARINDO Daerah . --

(2)

Sekretaris bertugas mengelola administrasi Dewan ------Pengurus Daerah, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -Sekretaris berlaku juga baginya . -----------------------------

(3)

Bendahara bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus Daerah, dalam hal hanya ada seorang Bendahara , maka --segala tugas dan wewenang yang di berikan kepada -------Bendahara berlaku juga baginya . -----------------------------

(4)

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ---Pengurus Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat – melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat . -----------------------

(5)

Dewan Pengurus Daerah untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau --------kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 38 ------------------------------------------------------------- R a p a t ----------------------------38

(1)

Dewan Pengurus Daerah mengadakan rapat sekurang- ----kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Tahunan Dewan Pengurus Daerah . ---------------------------

(2)

Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengurus Daerah -----------sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 8 Anggaran -Dasar ini, Dewan Pengurus Daerah memberikan laporan -tahunan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas pokok --ASKARINDO Daerah tahun yang l ampau sebagai dasar --pertimbangan bagi perkiraan perkembangan ASKARINDO

Daerah untuk tahun yan g akan datang. ---------------------(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan -Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

-------------------------------- BAB X -------------------------------------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ------------------------------------ Ba gian Pertama ------------------------------------------------------ Musyawarah ---------------------------------------------------------- Pasal 42 -----------------------------Musya warah/Rapat ASKARINDO t erdiri dari : -----------------g. Musya warah Nasional . ------------------------------------------h. Musya warah Nasional Luar Biasa . -----------------------------i. Musya warah Daerah . --------------------------------------------j. Musya warah Daerah Luar Biasa . -------------------------------k. Rapat Kerja Nasional . -------------------------------------------l. Rapat Kerj a Daerah. ------------------------------------------------------------------------------ Pasal 43 ---------------------------------------------------- Musyawarah Nasional ---------------------(2)

Musyarawah Nasional , disingkat Munas adalah perangkatorganisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga ----------perwakilan anggota. ------------------------------------------39

(2)

Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling --lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan --------------kepengurusannya berakhir . ------------------------------------

(3)

Munas mempunyai wewenang melakukan : ----------------e. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran --Dasar dan Anggaran Ruma h Tangga atau ---------------mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ---------------------------f. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan -------pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja -----Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Pusat. --------------------------------------------g. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ---Program Organisasi Tingkat Nasional , dan -------------h. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas danDewan Pengurus. -------------------------------------------

(6)

Peserta Munas terdiri dari : ----------------------------------e. Setiap utusan Anggota Biasa . ----------------------------f. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota -------Kehormatan. -----------------------------------------------g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . -h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(7)

Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas -diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 44 ---------------------------------------------- Musyawarah Nasional Luar Biasa ---------------

40

(1)

Musya warah Nasional Luar Bi asa, disingkat Munaslub ---adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggung -jawaban Dewan ------Pengurus Pusat mengenai pelanggaran -pelanggaran -------prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan --organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ---berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan --ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana ---sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2)

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub ----akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 45 ----------------------------------------------------- Musyawarah Daerah -----------------------(6)

Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga --------perwakilan anggota. -------------------------------------------

(7)

Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan --------------kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(8)

Musda mempunyai wewenang melakukan : -----------------g. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di -----wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota -Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan -dalam Munas. ----------------------------------------------h. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan -------pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

41

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Daerah. -------------------------------- ----------i. Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ---j. Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. -----k. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan --Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya -dalam Munas. ---------------------------------------------l. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ---------------------(9)

Peserta Musda terdiri dari : ----------------------------------e. Setiap utusan Anggota Biasa . ----------------------------f. Setiap utusan Anggota Luar B iasa dan Anggota -------Kehormatan. -----------------------------------------------g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . -h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(10) Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam --------Anggaran Rumah Tangga . --------------------------------------------------------------------- Pasal 46 ---------------------------------------------- Musyawarah Daerah Luar Biasa ----------------(3)

Musya warah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub -----adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Musda untuk meminta pertanggung -jawaban Dewan ------Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran -----prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan --organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah, dan atau tidak -berfungsinya Dewan Pengurus Daerah sehingga ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan -keputusan Musda tidak terlaksana ---sebagaimana mestinya . ----------------------------------------

42

(4)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------ Ba gian Kedua --------------------------------------------------------- R a p a t ------------------------------------------------------------- Pasal 47 -----------------------------

---------------------------- Rapat Kerja Nasional ------------------(5)

Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat --kerja antara Dewan Pembina , Dewan Pengawas, Dewan --Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik -----dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ---Kerja antar jajaran. ------------------------ --------------------

(6)

Rapat Kerja Nasional se kurang-kurangnya -----------------diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(7)

Rakernas mempunyai wewenang : ---------------------------d. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi . --------------------------e. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik dalam perencanaan dan --pelaksanaan program -program kerja antar jajaran, danf. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil -kerja Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(8)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Ra kernas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 48 ------------------------------------------------------ Rapat Kerja Daerah -----------------------(4)

Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, --

43

sinkronisasi dan upaya -upa ya sinergistik dalam -----------perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran. (5)

Rapat Kerja Daerah sekurang-kura ngnya diselenggarkan 1 (satu) kali dalam setiap periode .------------------------ ------

(6)

Rakerda mempunyai wew enang : ----------------------------c. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi – dan upaya -upa ya sinergistik dalam perencanaan dan --pelaksanaan program -program kerja antar jajaran, dand. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai -hasil kerja Dewan Pengurus Daerah . ---------------------

(7)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 49 ------------------------------------------------------- Rapat Pengurus --------------------------(1)

Dewan Pembina, Dewan Pengawas , Dewan Pengurus ----Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah wajib -----------------menyelenggarakan Rapat Pleno sesuai kebutuhan . ---------

(2)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

---------------------------- Ba gian Ketiga ------------------------------------------ Mekanisme Pengambilan Keputusan -------------------------------------------- Pasal 50 ------------------------------(7)

Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum -------musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah -untuk mufakat . -------------------------------------------------

(8)

Dalam hal tidak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara – terbanyak. ------------------------------------------------------

(9)

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, baik secara ----serempak atau anggot a demi anggota. ----------------------44

(10) Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang -menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ---------(11) Musya warah dan Rapat dinyatakan mencapai korum d an -sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota –

yang mempunyai hak suara. ----------------------------------(12) Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari -------anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda selama 1 (satu) jam, dan ap abila dalam waktu 1 (satu) jam belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang ------berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------------------------------------- BAB XI ------------------------------- MASA J ABAT AN, PENDE LE GASIAN WEWENANG DAN --------------- PERGANTIAN ANTAR WAKT U --------------------------------------------- Ba gian Kesatu ------------------------------------------------------- Masa Jabatan --------------------------------------------------------- Pasal 51 ------------------------------(1)

Jabatan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan ---Pengurus Daerah hanya 2 (dua) kali, baik berturut -turut -maupun tidak berturut -turut. ----------------------------------

(2)

Dalam kondisi tertentu, jabatan Ketua Dewan Pembina --dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) periode masa ----jabatan apabila disetujui oleh Munas. -----------------------

(3)

Masa jabatan kepengurusan baru, hasil Munaslub atau ---Musdalub adalah masa jabatan tersisa dari masa ----------kepengurusan yang di gantikannya. ---------------------------

45

(4)

Masa jabatan tersisa lebih dari 2 (dua) tahun dianggap ---sebagai masa jabatan dalam 1 (satu) periode --------------kepengurusan. --------------------------------------------------

------------------------------ Ba gian Kedua ---------------------------------------------- Pendelegasian Wewenang --------------------------------------------------- Pasal 52 ----------------------------Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus ----Daerah berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab – sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu -----tertentu, maka Wakil Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua ----Dewan Pengawas, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Ketua/Ketua Umum yang bersangkutan menjalankan tugas ----kepengurusan untuk dan atas nama Ketua/Ket ua Umum untuk jangka waktu tersebut. ------------------------------------------------------------------------- Ba gian Kedua ------------------------------------------------- Pergantian Antar Waktu ---------------------------------------------------- Pasal 53 -----------------------------(1)

Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas , Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan --Pengurus Daerah berhalangan tetap dan atau karena ------sesuatu sebab tidak dapat menjalan kan dan atau ----------menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan --------kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan ------Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan --Pengurus Pusat, atau Ketua Dewan Pengurus Daerah -----digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan -------Pembina, Wakil Ketua Dewan Pengawas , Wakil Ketua ---Umum Dewan Pengurus Pusat, atau Wakil Ketua Dewan -46

Pengurus Daerah, yang masing -masing ditetapkan oleh --dan dalam Rapat Dewan masing -m asing yang dia gendakan untuk keperl uan itu. ------------------------------------------(2)

Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam ----keanggotaan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan -Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah maka ------pergantiannya dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat ----Dewan masing-masing, yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----

(3)

sejak terjadinya lowongan jabatan itu. ----------------------

(4)

Tindakan yang dilakukan oleh Dewan sebagaimana ------dimaksud dalam ayat (2) Pasal 53 Anggaran Dasar ini ---harus dipertanggung -jawabkan kepada Munas dan Musda masing-masing. ------------------------------------------------

(5)

Jika masa jabatan pengganti Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat --dan Ketua Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud a yat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar ini lebih dari separuh -masa jabatan atau periode, masa jabatan Ketua atau ------Ketua Umum Dewan pen gganti tersebut dianggap satu ---periode. ---------------------------------------------------------

(6)

Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang tidak lagi berstatus se bagai pemilik (pemegang saham) wajib --melepaskan jabatannya seba gai Anggota Dewan, dan -----selanjutnya akan digantikan yang l ain mengikuti ---------ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan a yat (2) ---Pasal 53 Anggaran Dasar ini. ---------------------------------

--------------------------------- BAB XII --------------------------------------------------- PERBENDAHARAAN ----------------------------------------------------- Pasal 54 -----------------------------47

----------------------------- Sumber Dana --------------------------(2)

Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari : -----------------------------------------------------------e. Uang pangkal dan uang iuran anggota; ------------------f. Sumbangan anggota; ---------------------------------------

g. Bantuan pihak -pihak lain yang tidak mengikat; --------h. Usaha-usaha lain yang sah . -------------------------------(3)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----------------

------------------------------- Pasal 55 ----------------------------------- Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan -----Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - ----jawab atas pengawasan penggunaa n dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. -------------------------------------- Pasal 56 ----------------------------------------------- Tahun Buku dan La poran Tahunan --------------(4)

Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan -Januari sampai dengan Akhir bulan Desember tiap -tiap --tahun. ------------------------------------------ -----------------

(5)

Pada akhir Desember dari tiap -tiap Tahun Buku ----------ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan --------selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan -----------sesudahnya, dari penutupan buku -buku tersebut oleh -----Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ---------pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun buku yang lampau. ------------------------------------ ---------

48

(6)

Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung ----jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ---segera disampaikan oleh :-------------------------------------

Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; ---------

-

Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat;-

-

untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. ------

(7) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban ---

tersebut oleh : -------------------------------------------------- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Penguru s Pusat; --------------- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan -----pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus -------Daerah, -------------------------------------------------------- Atas se gala tindakan Dewan Pengurus yang bersangkutan terhadap ASKARINDO sesuai tingkatannya selama tahun buku yang bersangkutan . ------------------------------------------------------------------ BAB XIII -------------------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN --------------------------- PEMBUBABARAN ORGANISASI ----------------------------------------------- Pasal 57 --------------------------------------------------- Perubahan Anggaran Dasar -----------------Penyempurnaan atau Perubahan Anggaran Dasar diusulkan dan disahkan berdasarkan Munas. ---------------------------------------------------------------------- Pasal 58 ---------------------------------------------------- Pembubaran Organisasi --------------------

49

(1)

Pembubaran organisasi harus melalui Munas yang --------diadakan khusus dengan ¾ (tiga per empat) jumlah peserta Munas yang hadir dan Mitra ASKARINDO . ----------------

(2)

Apabila Organisasi dibubarkan, maka Munas ini sekaligus menetapkan ketentuan -ketentuan mengenai likuidasi . -----

(3)

Mekanisme Pembubaran O rganisasi ASKARINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------- BAB XIV ---------------------------------------------- ANGGARAN RUMAH T ANGGA ---------------------------------------------- Pasal 59 -----------------------------(1)

Hal -hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran ---Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan ----tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

(2)

Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan - -ketentuan Anggaran Dasar ini dan disahkan oleh Munas. -

------------------------------- BAB XV ---------------------------------------------------- PERATURAN KHUSUS ---------------------------------------------------- Pasal 60 -----------------------------(1)

Hal -hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam --------Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam Peraturan terse ndiri oleh Dewan Pembina yang ----isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar -dan Anggaran Rumah Tangga. --------------------------------

(2)

Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan --penafsiran yang berbeda, maka menurut urutan berturut - turut yang berlaku untuk menjadi dasar penafsiran yaitu : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar -Dagang dan Industri; --------------------------------------b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -------c. Keputusan Munas/Munaslub; -----------------------------50

d. Keputusan Rakernas; --------------------------------------e. Keputusan Dewan Pembina; ------------------------------f. Keputusan Dewan Pengawas; ----------------------------g. Keputusan Dewan Pengurus Pusat; ----------------------h. Keputusan Musda /Musdalub; -----------------------------i. Keputusan Rakerda; ---------------------------------- ----j. Keputusan Dewan Pengurus Daerah. -------------------------------------------------- BAB XVI --------------------------------------------------- ATURAN PERALIHAN ----------------------------------------------------- Pasal 61 -----------------------------(1)

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan ------------penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang diputuskan ---dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia Ke V tanggal 01 (satu) September 2007 (dua ribu tujuh) -dan 02 (dua) September 2007 (dua ribu tujuh) di Jakarta -sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal 18 (delapan belas) November 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15 yangdibuat dihadapan Notaris D WI KIMTORO, Sarjana Hukum dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Man usia -Republik Indonesia dalam Keputusannya -------------------Nomor : AHU -27.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 05 (lima) Maret 2009 (dua ribu sembilan) . -----------------------------

(2)

Seluruh anggota ASKARINDO sepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberl akukan mulai tanggal -----------diputuskan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Kar oseri Indonesia Ke VI yaitu tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua --ribu dua belas) . ------------------------------------------------

(3)

Selanjutnya menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat -yang terpilih dalam Munas ASKARINDO Ke VI untuk ---memproses pengesahan perubahan Anggaran Dasar ini ---51

kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. ----------------------------------------------------------------------------------- BAB XVII -------------------------------------------------- PERATURAN PENUTUP --------------------------------------------------- Pasal 62 ------------------------------(1)

Anggaran Dasar ini diusulkan dalam Munas ASKARINDO Ke VI. dan di sahkan oleh Dewan Pembina tanggal 01 ---(satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas). ------------------------

(2)

Sejak diberlakukan Anggaran Dasar ini sebagaimana -----dimaksud Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka ---Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum -----Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. --------

(3)

Agar setiap Anggota ASKARINDO dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Ka roseri Indonesia ------diperintahkan untuk mengumumkan dan atau --------------menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kep ada setiap ------Anggota dan khalayak lainnya. -------------------------------

- Guna melaksanakan hasil keputusan Mu nas VI ASKARINDO, tertanggal 01 (satu) Juli 2 012 (dua ribu dua belas) -------------Nomor: KEP -06/MUNAS/VI/2012 t entang Pengangkatan ------Dewan Pembina ASKARINDO, ma ka telah diangkat : ----------- DEWAN PEMBINA ASKARINDO untuk periode tahun -----2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 201 7 (dua ributujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: -------------------- Ketua : -------------------------------------------------------------- Tuan DAVID HERMAN JAYA , lahir di Magelang, --pada tanggal 05 (lima) Maret 1952 (seribu sembilan ----ratus lima puluh dua , Warga Negara Indonesia, ----------wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jalan – Taruma Negara 3 , Rukun Tetangga 003, Rukun ----------52

Warga 008, Kelurahan Rejowinangun Utara, KecamatanMagelang Tengah , pemegang Kartu Tanda Penduduk ---Nomor Induk Kependudukan : 3371010503520004 , yang berlaku hingga tanggal 05 (lima) Maret 2016 (dua ribu – enam belas); -------------------------------------------------- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------ Tuan HENGKY TENACIOUS , l ahir di Jakarta Utara ,pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1948 (seribu – sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Ne gara ----Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -Suraba ya, Darmo Harapan Regenc y RC -3, Rukun -------Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3578271812480001; ------------------------------------------ Wakil Ketua : ------------------------------------------------------ Tuan LIAUW TEDDY LESMANA JAYA , lahir di ---Sukabumi, pada tanggal 1 3 (tiga belas) Mei 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Ne gara --------Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -----Selatan, Jalan Kebon Nanas III, Rukun Tetangga 00 4, --Rukun Warga 00 2, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Keba yoran Lama , pemegang Kartu Tanda Penduduk ----Nomor Induk Kependudukan: 3174061305560005, ya ng berlaku hingga tanggal 13 (tiga belas) Mei 2016 (dua --ribu enam belas) ; ----------------------------------------- ---- Se kretaris : --------------------------------------------------------- Tuan PETRUS TANARDI, lahir di Jakarta, pada -----tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1952 (seribu -------sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara ----------53

Indonesia, pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota --Bogor, Jalan Sukasari 3 Nomor 62, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukasari, K ecamatan -----Kota Bogor Timur, pemegang Kart u Tanda Penduduk ---Nomor Induk Kependudukan: 32.7102.230852.0003, ----yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2016 (dua ribu enam belas); ---------------------------------

- Wakil Se kretaris : ------------------------------------------------- Tuan BUDI TANTONO, Sarjana Hukum, lahir di ---Suraba ya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1971 ---(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -------Suraba ya, Villa Valensia CA 2 Nomor 1 , Rukun ---------Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Lontar, ----Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda --------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3578272305710002, yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2015 (dua ribu lima belas); --------------- Wakil Se kretaris : ------------------------------------------------- Tuan BENGAWAN CIANG, lahir di Padang ----------Sidempuan, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga -------Negara Indonesia, karyawan swast a, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok L -8/06, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 001, Kelurahan -----Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu --Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----------3674022105640001, yang berlaku hingga tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas); --------------54

- Bendahara : -------------------------------------------------------- Tuan KRISNA HIDAYAT PUSPAWIGUNA, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Kota – Tangerang Selatan , Rukun Tetangga 002, Rukun --------Warga 006, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---------Kependudukan: 3674051812540001, yang berlaku hingga tanggal 18 (delapan belas) Desember 2017 (dua ribu ----tujuh belas); -------------------------------------------------- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------ Tuan Insinyur IWAN HERIANTO ARMAN , lahir di La sem, pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Ne gara ----Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -Semarang, Jalan Kompol Maksum Nomor 197, Rukun --Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda --Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------33.7407.170348.001; ----------------------------------------- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------ Tuan I PUTU SOEARTHA ADNYANA, Sarjana ----Hukum, lahir di Bali, pada tanggal 09 (sembilan) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga --Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Rukun Tetangga 005, Kelurahan ------Kali Balau Kencana , Kecamatan Sukabumi, pemegang --Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ---1871126903570008; -----------------------------------------55

- Anggota : ----------------------------------------------------------- Tuan HERMANTO , lahir di Medan, pada tanggal 04 -(empat) September 1985 (seribu sembilan ratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indone sia, partikelir, --------bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jambi Nomor 53 Medan, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan -----Perjuangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --Induk Kependudukan: 1271180409850005, yang berlakuhingga tanggal 04 (empat) September 2014 (dua ribu ---empat belas); -------------------------------------------------- Anggota : ----------------------------------------------------------- Nyonya TASM IYATI MUJIONO , lahir di Magelang, pada tanggal 21 (dua puluh satu ) Juli 1952 (seribu ------sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara ----------Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta ----Selatan, Jalan Raya Cilandak KKO/112 , Rukun ----------Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Ragunan, -Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda -------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3174046107520005, yang berlaku hingga tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas); -------------- Anggota : ----------------------------------------------------------- Tuan HARIS MULYADI , lahir di Bogor, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 19 59 (seribu sembilan ratus – lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---------pedagang, bertempat tinggal di Kot a Bogor, Jalan Sari – Bentang Nomor 5 , Rukun Tetangga 007, Rukun ---------Warga 004, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 32.7102.270359.0002; ------------56

- Anggota : ----------------------------------------------------------- Tuan WIDODO, lahir di Magelang, pada tanggal 02 -(dua) Juli 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh -----sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, --------bertempat tinggal di Kota Magelang, Jalan Kalingga 149, Rukun Tetangga 00 2, Rukun Warga 004, Kelurahan -----Rejowinangun Utara , Kecamatan Magelang Tengah , ----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---------Kependudukan: 3371010207490004; ----------------------- Anggota : ----------------------------------------------------------- Tuan SIMON JETHRO KUSUM O , lahir di Malang, -pada tanggal 14 (empat belas) Juni 1944 (seribu --------sembilan ratus empat puluh empat), Warga Ne gara ------Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -------Malang, Jalan Wilis Indah D/6 -9, Rukun Tetangga 00 7, Rukun Warga 00 4, Kelurahan Gadingkasri , Kecamatan -Klojen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3573021406440002; ----------------------- Anggota : ----------------------------------------------------------- Insinyur nyonya TANEKE ANAWATI RUSTAM, ---lahir di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia , karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -Suraba ya, Karang Empat Timur 1/30 , Rukun -------------Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Ploso, -----Kecamatan Tambak Sari , pemegang Kartu Tanda --------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3578105702700001, yang berlaku hingga tanggal 17 ----(tujuh belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) ; -------

57

- Hasil keputusan Musya warah Nasional VI ASKARINDO, ----tertanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) -------------Nomor: KEP -07/MUNAS/VI/2012 t entang Susunan Dewan ----Pengawas ASKARINDO, maka telah diangkat: ------------------- DEWAN PENGAWAS ASKARINDO untuk periode ---------tahun 2012 (du a ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ---(dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: --------- Ketua : -------------------------------------------------------------- Tuan JONATHAN PRATAMA, l ahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1959 (seribu --------sembilan ratus lima puluh sembilan) , Warga Ne gara ----Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Jakarta Utara, Sunter Nirwana Asri T HP III Blok C/18 , Rukun -Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda ------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3172022101590002, yang berlaku hingga tanggal 2 1 (dua puluh satu) Januari 2015 (dua ribu lima belas); ----------- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------ Tuan LIE LEMAN SARIOWAN , lahir di Surabaya, --pada tanggal 07 (tujuh) September 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----karyawan swasta, bertempat tingga l di Jakarta Barat, ---Jalan Wijaya Kusumah Nomor 39 , Rukun Tetangga 002,Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara , -------Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 31730707095800 02, yang berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) September 2017 (dua – ribu tujuh belas); ------------------------------------ --------- Wakil Ketua : -----------------------------------------------------58

- Tuan HARSOYO, Sarjana E konomi , lahir di ---------Samarinda, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1976 -(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -------Suraba ya, Dharmahusada Indah 2/L -160 Suraba ya , ------Rukun Tetangga 0 05, Rukun Warga 009, Kelurahan danKecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3578263010760003 , yang-berlaku hingga tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2014 ---(dua ribu empat belas); -------------------------------------- Se kretaris : --------------------------------------------------------- Tuan Haji MUNIR HAKIM, lahir di Batang, pada ---tanggal 05 (lima) Oktober 1973 (seribu sembilan ratus -tujuh puluh tiga), Warga Ne gara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Sengon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Sengon, ---Kecamatan Subah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---Nomor Induk Kependudukan: 3325090510730005 , yang-berlaku hingga tanggal 05 (lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); -------------------------------------------------- Wakil Se kretaris : ------------------------------------------------- Tuan EDDY SUWANTO TIRTONO, lahir di ---------Semarang, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1965 -----(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -------Kabupaten Bekasi , Kampung Mariuk , Rukun -------------Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat , pemegang Kartu Tanda ------

59

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3216080810650001, yang berlaku hingga tanggal 08 ----(delapan) Oktober 2014 (dua ribu empat belas); ---------- Bendahara : -------------------------------------------------------- Nyonya ANIK SULISTYOWAT I, lahir di Gresik, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1967 (seribu sembilan -ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------karyawan swasta , bertempat tingga l di Kabupaten -------Purwakarta , Perumahan BIP NB II Nomor 10, Rukun ---Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Wanakerta,Kecamatan Bungursari , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3214136010670001 , yang berlaku hingga tanggal 2 0 (dua puluh) Oktober 201 7 ---(dua ribu tujuh belas); --------------------------------------- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------ Tuan WIYANTA, lahir di Bogor, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 1953 (seribu sembilan ratus lima -----puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ------bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Senam -----------Nomor 23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----Kelurahan dan Kecamatan Tanah Sareal , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Ke pendudukan: ----------32.7106.310353.0001, yang berlaku hingga tanggal 31 -(tiga puluh satu) Maret 2014 (dua ribu empat belas); ---- Hasil keputusan Dewan Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, tertanggal 20 (dua puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) -Nomor: KEP -01/DP/ASKARINDO/X/2012 tentang -------------Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO, maka ----telah diangkat: ------------------------------------------------------- DEWAN PENGURUS PUSAT ASKARINDO untuk periode – 60

tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ---(dua ribu tujuh belas ) dengan susunan sebagai berikut: --------- Ketua Umum: ------------------------------------------------------ Tuan JOHNNY BASUSENO DH EWO tersebut diatas;

- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan Haji GREGORY HATIBIE, Sarjana Ekonomi , lahir di Surabaya, pada tanggal 09 (sembilan) Juli 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) , Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Setiabudi VI Nomor 47 , Rukun ------------Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan dan --------Kecamatan Setia Budi , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3174020907570005 , yang berlaku hingga tanggal 09 (sembilan) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas); ----------------------------------- --------------- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan RONNY TRIONO , lahir di Rembang, pada -----tanggal 01 (satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus --lima puluh tiga) , Warga Negara Indonesia, karyawan ---swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Selo ------Mas VI/248, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, --Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara , -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---------Kependudukan: 3374020101530005, yang berlaku hin gga tanggal 01 (satu) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas); --- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan JIMMY TENACIOUS, lahir di Jakarta Barat , --pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) , Warga Negara Indonesia, --------61

karyawan swasta , bertempat tingga l di Kota Suraba ya , -Darmo Harapan Regenc y RC3 , Rukun Tetangga 008, ---Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------Nomor Induk Kependudukan: 3578270705790003, yang berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) Mei 2017 (dua ribu --tujuh belas); -------------------------------------------------- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan Insinyur JEMBAR SUTARTO WALUYO, -----lahir di Kudus, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh ) -------Februari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Ne gara Indonesia, karyawan swasta, bertempat --tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Cireundeu -----Permai Kaveling 80, Rukun Tetangga 009 , Rukun -------Warga 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -Kependudukan: 3674052702610001 yang berlaku hingga tanggal 27 (dua puluh tujuh ) Februari 2017 (dua ribu ---tujuh belas); -------------------------------------------------- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan KETUT SURATHA ARSANA, lahir di ----------Klungkung, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1962 – (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara – Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -----Timur, Pulo Gebang Permai Blok I.8/10 , Rukun ---------Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pulo -------Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3175061403620002, yang berlaku hingga tanggal 14 ----(empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas); --------62

- Wakil Ketua Umum: ---------------------------------------------- Tuan HENDRY, lahir di Medan, pada tanggal 06 -----(enam) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh ----lima), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , ------bertempat tinggal di Kota Medan, Jalangandhi -----------Nomor 168 A Medan , Kelurahan Sei Rengas II, ---------Kecamatan Medan Area , pemegang Kartu Tanda ---------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------1271100605650002, yang berlaku hingga tanggal 06 ----(enam) Mei 2015 (dua ribu lima belas); -------------------- Se kretaris Jendral : ----------------------------------------------- Tuan TARCESIUS YOSEF SUBAGIO , lahir di ------Yogyakarta , pada tanggal 20 (dua puluh) April 1956 ----(seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , ------bertempat tinggal di Jakarta Utara , Gading Gri ya Lestari Blok C.3/1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, ---Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, pemegang --Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ---3172042004560001, yang berlaku hingga tanggal 20 (dua puluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas); ------------------ Wakil Se kretaris Jendral I : ------------------------------------- Tuan PARLUHUTAN SIMANJUNT AK, lahir di -----Pematang Siantar , pada tanggal 16 (enam belas) Juni ---1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga ---Negara Indonesia, karyawan swast a , bertempat tinggal di Kota Bekasi , Jalan Tunas Kelapa VI/48 , Rukun ---------Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda --Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------63

3275051606620020, yang berlaku hingga tanggal 16 ----(enam belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas); ------------

- Wakil Se kretaris Jendral II : ------------------------------------ Tuan Insinyur ROEDIANTO TRI NOE GROHO -----YANI, lahir di Kediri, pada tanggal 05 (lima) Oktober -1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -Negara Indonesia, karyawan swast a, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Cit y Blok A -10 Nomor 4, Rukun Tetangga 0 06, Rukun Warga 011, Kelurahan -----Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal , pemegang Kartu ----Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----------3271060510660012, yang berlaku hingga tanggal 05 ----(lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); --------------- Bendahara : -------------------------------------------------------- Tuan SOWANWITNO LUMADJENG, lahir di -------Semarang, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1962(seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga Negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Pulo Indah Blok P.I/27 , Rukun Tetangga 002, ---Rukun Warga 018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3175061801620007, yang berlaku hingga tanggal 18 (delapan belas) Januari 2016 (dua ribu enam belas); --------------------------------------------------------- Wakil Bendahara I : ---------------------------------------------- Nyonya YOHANA MARSELLA LIM , lahir di --------Pontianak, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan ) --------November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , -----64

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Poris Indah -------Blok G.17A/1, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, ------pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---------Kependudukan: 3671056911740003, yang berlaku hingga tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2014 (dua --ribu empat belas); -------------------------------------------- Wakil Bendahara II : --------------------------------------------- Tuan ANDI KURNIAWAN WIDODO, Bachelor of --Engineering, lahir di Magelang, pada tanggal 23 (dua -puluh tiga ) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan --puluh dua), Warga Negara Indonesi a, wiraswasta, -------bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Perumahan -Valencia H-20 , Rukun Tetangga 0 07, Rukun Warga 002, Kelurahan dan Kecamatan Mertoyudan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----------3371012304820003 yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas); ------------- Ketua Komparte men Tehni k : ----------------------------------- Tuan Insinyur Haji PURYANTO, Sarjana Ekonomi , lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 (lima) Oktober ----1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga --Negara Indonesia, karyawan swast a, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Bugis Nomor 118 , Rukun -----------Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu ---Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----------3172020510570007, yang berlaku hingga tan ggal 05 ----(lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); --------------- Ketua Komparte men Huku m: ----------------------------------65

- Tuan SUPRIYADI, Sarjana Huku m, tersebut diatas

- Ketua Komparte men Niaga : ------------------------------------- Tuan BAMBANG SUTEDJO , lahir di Solo, pada -----tanggal 09 (sembilan) September 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan ---Kudin Nomor 66 , Rukun Tetangga 004, Rukun ----------Warga 003, Kelurahan dan Kecamatan Makasar, ---------pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---------Kependudukan: 3175080909480003; ----------------------- Ketua Komparte men Organisasi dan Sosial Masyarakat : -- Tuan Doktorandus MAULIATE PAKPAHAN, lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat ) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga ----Negara Indonesia, karyawan swast a, bertempat tinggal di Kota Bekasi , Jalan Merak III Blok KD Nomor 15 , Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatibening,Kecamatan Pondok Gede , pemegang Kartu Tanda -------Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ------------------3275022408590010, yang berlaku hingga tanggal 24 ----(dua puluh empat ) Agustus 2014 (dua ribu empat belas); - Pen gangkatan seluruh anggota Dewan Pembina, Dewan ------Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO tersebut – telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. --------- SE LANJUTNYA Ketua Dewan Pengurus Pusat memberi tugas dan wewenang kepada Ketua Kompartemen Hukum ------------ASKARINDO : ------------------------------------------------------I. – membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar --------------ASKARINDO yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk ---66

diantaranya menandatangani akta Pernyataan Keputusan --Musya warah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia dan ----memberitahukan akta ini kepada Instansi Yang Berwenang; II. -. mewakili seluruh anggota Karoseri, menyampaikan -------pemberitahuan adanya perubahan seluruh anggaran dasar -ini kepada Menteri Hukum dan Ha k Asasi Manusia. -------III. - melakukan semua tindakan ya ng diperlukan dan dianggap baik oleh Ketua Kompartemen Hukum ASKARINDO, tidak ada yang dikecualikan . ----------------------------------------- Penghadap menjamin bahwa seluruh hasil Musyawarah ------Nasional Ke VI Asosiasi Karoseri Indonesia tahun 2012 -------berikut Surat -surat tentang Penga ngkatan anggota Dewan -----Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang --diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu -satunya dokumen yang sah dan menjamin tidak ada dokumen lain yang dianggap juga sebagai dokumen yang sah, tidak pernah dipa lsukan dan -tidak pernah dibuat duplikatnya. ----------------------------------- Sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan -----dengan tegas membebaskan notaris pembuat akta ini dari -----segala tuntutan berupa apapun mengenai hal -hal tersebut. ------ Penghadap, sa ya Notaris kenal. ---------------------------------------------------- DEMIKIAN LAH AKT A INI ---------------------- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Timur -pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kep ala akta ini --dengan dihadiri oleh : ----------------------------------------------1. Nyonya ANIK TRIANI SETYANINGSIH, lahir di Solo, ---pada tanggal 08(delapan) November 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kudin ---Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ---------67

Kelurahan dan Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepend udukan : ---------------------3175084811610003; --------------------------- ------------------ yang identitas dan wewenangnya di terangkan kepada ----sa ya, Notaris; ----------------------------------------------------2. Nona ADI SUSAN RAVE LIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Septem ber 1984 (seribu sembilan ratus ----delapan ratus delapan puluh empat), bertempat tin ggal di --Jakarta Timur, di Cibubur, Rukun Tetangga 002, Rukun ---Warga 003, Kelurahan Cibubur, Kec amatan Ciracas, -------pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -------------Kependudukan: 3175095609840007; --------------------------kedua-duanya sa ya kenal sebagai saksi. --------------------------- Se gera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada ---------penghadap dan saksi -saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi -saksi dan sa ya, Notaris . ------------------------ Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. ------------- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuran. ------DIBERIKAN SE BAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

68