ANGGARAN DASAR ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL (APERNAS)
PEMBUKAAN Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain terpenuhinya hak dasar rakyat, memiliki rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, membentuk watak dan jatidiri bangsa. Sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan.
Bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diatas khususnya dalam bidang penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu Rumah sederhana sehat tapak dan susun, dibutuhkan kesungguhan merencanakan pembangunan rumah secara terencana, tepat,terarah ,teratur dan terpadu dari semua elemen bangsa yang dilandasi akan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bangsa Indonesia yang khusunya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bahwa atas dasar pemikiran tersebut diatas dibutuhkan suatu wadah untuk menghimpun segenap potensi pengusaha pengembang dan atau perusahaan (PT,CV), Koperasi dan atau perorangan golongan kecil dengan modal terbatas kemudian yang mengkhususkan usahanya
sebagai pengembang kecil yang khusus membangun Rumah
Sederhana Sehat tapak dan susun untuk MBR diseluruh wilayah Republik Indonesia, serta secara iklas menggabungkan diri kedalam satu-satunya wadah yang diberi nama ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL disingkat APERNAS.
Terbentuknya APERNAS ini karena kebutuhan, tuntutan dan kepentingan dari pengembang kecil selaku pelaksana pengembangan dan pembangunan perumahan khususnya Rumah Sederhana Sehat tapak dan susun, yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", yang selanjutnya dijabarkan kedalam UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang menyatakan "Setiap warga Negara mempunyai hak untuk
menempati dan / atau menikmati dan / atau memiliki rumah yang layak lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur".
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha pengembang di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara alami, sehat dan benar sehingga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, yang menjurus kedalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat merugikan masyarakat pengembang kecil yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 , maka Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) sebagai wadah satu-satunya pengembang kecil yang professional jujur, bermoral, bersih, peduli, kompeten dan Gotong Royong serta peduli terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) menyatakan bersatu dan berhimpun kedalam Organisasi Profesi Pengembang dengan Susunan Anggaran Dasar sebagai berikut.
BAB I NAMA, WAKTU dan KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional disingkat APERNAS Pasal 2 Waktu APERNAS dideklarasikan dan didirikan tanggal 23 Pebruari 2009 di Gedung Joang 1945 Jl.Menteng Raya 31 Jakarta Pusat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 Kedudukan Dewan Pengurus Pusat APERNAS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 4 Azas APERNAS berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5 Tujuan APERNAS memiliki tujuan sebagai berikut : 1.
Menghimpun Pengusaha dan atau Perusahaan ( PT, CV, ) Koperasi , dan perorangan yang berusaha sebagai Pengembang Kecil Perumahan Sederhana Sehat Tapak dan Susun di Seluruh Wilayah Indonesia.
2.
Meningkatkan profesionalisme dan mendorong terciptanya peningkatan kualitas usaha pengusaha pengembang kecil yang terhimpun dalam APERNAS.
3.
Meningkatkan kwalitas dan mutu dalam penyediaan perumahan sederhana sehat tapak dan susun bagi MBR demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
4.
Baperan aktif dalam pembangunan nasional khususnya dalam pengembangan perumahan sederhana sehat dalam rangka tercapainya tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
BAB III KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan Organisasi APERNAS Kedaulatan organisasi APERNAS berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (MUNAS)
BAB IV STATUS SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7 Status Status APERNAS sebagai Wadah para Pengusaha, Perusahaan PT,CV,Koperasi/pengusaha perorangan Pengembang kecil Rumah Sederhana Sehat Nasional tapak dan susun diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Rebublik Indonesia
Pasal 8 Sifat
APERNAS bersifat terbuka, professional dan Independen.
Pasal 9 Fungsi APERNAS berfungsi sebagai wadah yang memperjuangkan hak dan kewajiban pengembang kecil perumahan sederhana sehat tapak dan susun yang antara lain : 1.
APERNAS berfungsi sebagai forum silaturahmi dan penyalur aspirasi pengembang kecil dalam meningkatkan derajad, harkat ,martabat dan kesejahteraan Anggota APERNAS.
2.
APERNAS berfungsi sebagai perekat pengembang kecil perumahan sederhana sehat.
3.
APERNAS berfungsi sebagai wadah perjuangan penyalur aspirasi dan wadah komunikasi sesama pengembang kecil dan selalu menjalin kerjasama dengan organisasi profesi perumahan
lainnya baik didalam maupun diluar negeri, serta dengan organisasi
kemasyarakatan dan sosial politik, lembaga perwakilan rakyat, dan pemerintah serta dengan instansi terkait lainya.
BAB V USAHA Pasal 10 Usaha-Usaha Berdasarkan Bab IV sebagaimana tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 maka APERNAS menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut : 1.
Menghimpun Pengembang Perumahan Sederhana Sehat tapak dan susun yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk mensukseskan program pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi MBR.
2.
Menghimpun Pengembang Perumahan Sederhana Sehat tapak dan susun untuk bersamasama menciptakan iklim usaha yang kondusif, harmonis, transparan dan terbebas dari korupsi, dan persaingan usaha tidak sehat.
3.
Mewujudkan karakter Pengembang Perumahan Sederhana Sehat tapak dan susun yang handal, tangguh, professional, mandiri dan bertanggungjawab.
4.
Membangun kemitraan usaha sejati antar pengembang kecil yang dilandasi kesetaraan dan saling menguntungkan.
5.
Mengupayakan agar pengembang perumahan sederhana sehat anggota APERNAS untuk selalu memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Indonesia ,dengan tetap konsisten keberpihakan terhadap rakyat kecil dan selalu responsif terhadap kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
6.
Membantu dan memperjuangkan pengembang kecil dalam mendapatkan hak-haknya disegala bidang yang berhubungan dengan kelancaran usaha pengembang kecil.
BAB VI KENGGOTAAN Pasal 11 Kriteria Anggota 1. Anggota APERNAS adalah Komisaris atau Direktur Perusahaan ( PT,CV ) dan atau pengusaha perorangan dan atau Ketua Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pengembangan pembangunan perumahan sederhana sehat tapak dan/atau susun yang dengan sukarela mengajukan permohonan atau mendaftarkan diri sebagai anggota APERNAS. 2. Anggota APERNAS wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi APERNAS, mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi APERNAS lainnya , aktif melaksanakan Program Kerja Nasional APERNAS. 3. Anggota APERNAS mempunyai hak bicara, hak memberikan suara, hak memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi APERNAS, disemua tingkatan. 4.
Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi APERNAS lainnya,
Pasal 12 Anggota Luar Biasa / Angota Kehormatan 1.
Selain anggota yang dimaksud dalam pasal 11 tersebut diatas, APERNAS mempunyai anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang masing-masing bersifat perorangan.
2.
Anggota Luar Biasa adalah Pengusaha Warga Negara Indonesia yang turut serta mensukseskan operasional organisasi serta memiliki dan memberikan perhatian kepada organisasi APERNAS.
3.
Anggota Kehormatan adalah orang yang telah berjasa terhadap Pembinaan dan pengembangan usaha APERNAS di Indonesia.
4.
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara. Pasal 13 Pemberhentian Keanggotaan
Anggota APERNAS diberhentikan karena :
1. Mengundurkan diri dari keanggotaan. 2. Mengundurkan diri atau tidak bergerak lagi dalam usaha Pengembang Perumahan Sederhana Sehat Tapak maupun Susun. 3. Telah sukses menjadi Pengembang Menengah atau Besar yang memiliki modal usaha besar dan menjadi anggota Organisasi Profesi Pengembang lain. 4.
Berkenaan pelanggaran pencemaran nama baik APERNAS, penggunaan dana APERNAS untuk kepentingan Pribadi dan pelanggaran disiplin organisasi (Indisipliner).
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN Pasal 14 Susunan Organisasi Susunan organisasi APERNAS terdiri dari : 1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia 2. Dewan Pengurus Wilayah ( DPW ) berkedudukan di Ibukota Propinsi / Daerah Istimewa atau untuk sementara dapat di Kabupaten/Kota. 3. Dewan Pengurus Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota. 4.
Ketentuan tentang hubungan strukrural antara DPP, DPW dan DPD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15 Komposisi kepengurusan 1. Komposisi DPP terdiri dari seorang Ketua Umum,dan beberapa orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, dan berapa orang Wakil Sekjen Seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum. 2. Komposisi DPW terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, serta 2(dua) orang Anggota Pleno atau lebih sesuai kebutuhan. 3. Komposisi DPD terdiri dan seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, serta 2(dua) orang Anggota Pleno atau lebih sesuai kebutuhan. 4.
Ketua Umum, para Waketum, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wabenum di DPP merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat ( DPHP )
5.
Ketua, Sekretaris, Bendahara ( KSB ) adalah Dewan Pengurus Harian Wilayah ( DPHW)
6. Ketua, Sekretaris, Bendahara ( KSB )adalah Dewan Pengurus Harian Daerah ( DPHD). 7.
Kepengurusan DPP, DPW dan DPD bersifat kolektif.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS Pasal 16 1. Hak dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat /DPP adalah pemegang dan penyelenggara keputusan tertinggi organisasi. 2. DPP berkewajiban : a. Menyelenggarakan
dan
menjalankan
Kepengurusan
Organisasi
berdasarkan
AD/ART, keputusan MUNAS, keputusan RAKERNAS, dan Peraturan Organisasi ditingkat Pusat. b. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional berikutnya. c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat Wilayah dan Daerah. d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional. e. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional. 3. DPP berhak : a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi. b. Membentuk atau mengesahkan susunan komposisi dan personalia DPW & DPD. c. Membentuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan orgnisasi. d. Membentuk DPW dan DPD sementara, setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno DPP. e.
Membekukan DPD apabila anggota yang ada kurang dari tiga Anggota.
Pasal 17 Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah 1.
DPW adalah pemegang dan penyelenggara keputusan tertinggi organisasi tingkat Propinsi.
2.
DPW berkewajiban : a.
Menyelenggarakan
kepengurusan
organisasi
berdasarkan
Anggaran
Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta peraturan organisasi lainnya dan ketetapan Musyawarah Wilayah APERNAS. b.
Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Wilayah.
c.
Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah berikutnya dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah.
3.
DPW berhak : a.
Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Kerja Nasional, peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta ketetapan hasil Musyawarah Wilayah dan ketapan Rakerwil.
b.
DPW berhak merekomendasikan DPD hasil MUSDA diwilayahnya kepada DPP, untuk mendapat Surat Keputusan DPP tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia DPD.
Pasal 18 Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Daerah 1. DPD adalah pemegang dan penyelenggara keputusan tertinggi organisasi didaerah tingkat Kabupaten / Kota. 2.
DPD berkewajiban : a.
Menyelenggarakan kepengurusan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta peraturan organisasi lainnya dan ketetapan Musyawarah Wilayah, Rakerwil, Musda dan Rakerda APERNAS.
b.
Melaporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP, DPW dan kepada Rapat Kerja Daerah.
a.
Menyelenggarakan Musyawarah Daerah berikutnya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah.
3.
DPD berhak : Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta ketetapan hasil Musyawarah Wilayah dan ketetapan Rakerwil, Musda dan Rakerda APERNAS
BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 19 Jenis-Jenis Permusyawaratan 1.
Permusyawaratan : a.
Musyawarah Nasional (MUNAS)
b.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
c. Musyawarah Pimpinan Paripuma (MPP) d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) e. Rapat Pleno DPP (RPDPP) f.
Rapat Dewan Pengurus Harian Pusat ( DPHP )
g.
Musyawarah Wilayah ( MUSWIL )
h.
Musyawarah Luar Biasa Wilayah (MUSWLUB)
i.
Rapat Kerja Wilayah ( RAKERWEL )
j.
Rapat Pleno DPW ( RPDPW)
k.
Rapat Dewan Pengurus Harian Wilayah (DPHW)
l.
Musyawarah Daerah (MUSDA)
m. Musyawarah Derah Luar Biasa (MUSDALUB)
2.
n.
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
o.
Rapat Pleno DPD (RPDPD)
p.
Rapat Dewan Pengurus Harian Daerah( RPHD )
q.
Temu Anggota.
Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Dewan Pengurus menurut tingkatannya dapat mengadakan rapat-rapat sesuai kewenangan dan kebutuhan yaitu : a.
Rapat Pleno Dewan Pengurus.
b.
Rapat Harian Dewan Pengurus.
c.
Rapat Koordinasi Dewan Pengurus.
Pasal 20 Kewenangan 1.
Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dan berwenang : a.
Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
b.
Menetapkan Program Umum Organisasi.
c.
Menilai pertanggung jawaban DPP.
d.
Memilih dan menetapkan kepengurusan DPP masa bhakti berikutnya.
e.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang di angggap perlu.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan musyawarah Nasional, diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional baik atas permintaan DPP atau permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 DPW dan 2/3 jumlah DPD. 3. Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) merupakan forum yang berada di bawah MUNAS yang memiliki wewenang mengadakan pembahasan pendahuluan dan merekomendasikan materi-materi, dan melaksanakan kewenangan lainya yang diatur Anggaran Rumah Tangga. 4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan DPP, dengan wewenang mengadakan evaluasi
terhadap
pelaksanaan
Program
Umum
Organisasi
serta
menetapkan
kebijaksanaan selanjutnya diadakan 1 (satu) kali dalam setahun. 5. Rapat Pleno DPP mempunyai kewenangan lainnya yang diatur Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga serta melakukan Penggantian Antar Waktu DPP, diadakan 1(satu) kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan. 6. Rapat Dewan Pengurus Harian Pusat, mempunyai kewenangan mengambil keputusan Strategis DPP yang bersifat penting dan mendesak menyangkut eksistensi APERNAS Secara Nasional. 7.
Musyawarah Wilayah (MUSWIL) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Oraganisasi ditingkat Provinsi masing-masing diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan wewenang sebagai berikut: a.
Menetapkan rencana kerja daerah 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran program umum organisasi.
b.
Menilai laporan pertanggung jawaban DPW.
c.
Memilih dan menetapkan kepengurusan DPW masa bhakti berikutnya.
d.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar Rumah Tangga, Ketetapan dan Keputusan MUNAS, peraturan Organisasi serta Keputusan DPP.
7. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) diadakan sekali dalam satu tahun dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah lima tahunan serta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya. 8. Rapat Pleno DPW menetapkan Pergantian Antar Waktu DPW dan kebijakan penting DPW lainnya. 9. Rapat Dewan Pengurus Harian Wilayah, mempunyai kewenangan mengambil keputusan Strategis DPW yang bersifat penting dan mendesak menyangkut eksistensi APERNAS ditingkat Provinsi. 11. Masyawarah Daerah (MUSDA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat Kabupaten/Kota masing-masing diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan wewenang sebagai berikut :
a.
Menetapkan rencana kerja daerah 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran program umum organisasi.
b.
Menilai laporan pertanggung jawaban DPD.
c.
Memilih dan menetapkan kepengurusan DPD masa bhakti berikutnya.
d.
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar Rumah Tangga,Ketetapan dan Keputusan MUNAS,peraturan Organisasi serta Keputusan DPP
12. Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan sekali dalam satu tahun dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah lima tahunan serta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya. 13. Rapat Pleno DPD menetapkan Pergantian Antar Waktu DPD dan kebijakan penting DPD lainnya. 14. Rapat Dewan Pengurus Harian Daerah, mempunyai kewenangan mengambil keputusan Strategis DPD yang bersifat penting dan mendesak menyangkut eksistensi APERNAS ditingkat Kabupaten / Kota.
Pasal 21 Pengambilan Keputusan Musyawarah dan atau rapat hanya sah jika quaorum telah tercapai, yakni dihadiri lebih setengah dari peserta yang hadir, dengan ketentuan Untuk Musyawarah Nasional quorum mencapai jika dihadiri 2/3 dari jumlah KSB-DPW & 2/3 dri jumlah KSB- DPD.
Pasal 22 Pemungutan Suara 1.
Keputusan musyawarah dan atau rapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
2.
Dalam hal musyawarah tidak berhasil mendapatkan mufakat walaupun sudah diusahakan secara sungguhh-sungguh, keputusan dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
BAB X DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 23 Dewan Pembina 1.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Pembina Pusat
2.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Provinsi diadakan Dewan Pembina Wilayah
3.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten / Kota diadakan Dewan Pembina Daerah.
Pasal 24 Susunan Dewan Pembina 1.
Dewan Pembina ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
2.
Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para Pejabat Pemerintahan sesuai tingkatannya.
3.
Anggota Dewan Pembina bersifat perorangan.
4.
Dewan Pembina mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat dan pembinaan kepada DPP, DPW dan atau DPD baik diminta maupun tidak diminta.
Pasal 25 Dewan Penasehat 1.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Penasehat Pusat (WANHATPUS).
2.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Provinsi diadakan Dewan Penasehat Wilayah (WAHATWIL)
3.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten / Kota diadakan Dewan Penasehat Daerah (WAHATDA) Pasal 26 Susunan Dewan Penasehat
1.
Dewan penasehat ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
2.
Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para mantan pengurus sesuai tingkatannya.
3.
Anggota Dewan Penasehat bersifat perorangan.
4.
Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh hasil kesepakatan Anggota Dewan Penasehat.
5.
Dewan Penasehat mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat kepada DPP, DPW dan atau DPD baik diminta maupun tidak diminta Pasal 27 Dewan Pertimbangan Organisasi
1. Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional diadakan Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat. 2. Pada kengurusan organisasi tingkat Provinsi diadakan Dewan Pertimbangan Organisasi Wilayah.
3.
Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten / Kota diadakan Dewan Pertimbangan Onganisasi Daerah. Pasal 28 Susunan Dewan Pertimbangan Organisasi
1.
Dewan pertimbangan organisasi ditetapkan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
2.
Yang dipilih melalui rapat pleno sesuai yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah para mantan pengurus sesuai tingkatannya.
3.
Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi bersifat perorangan.
4.
Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih oleh hasil kesepakatan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi.
5.
Dewan Pertimbangan Organisasi mempunyai tugas wewenang untuk memberikan pertimbangan kondisi APERNAS kepada DPP, DPW dan atau DPD baik diminta maupun tidak diminta. BAB XI RANGKAP JABATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 29 Rangkap Jabatan
1. Anggota Dewan Pengurus tidak boleh merangkap Jabatan pada Dewan Pengurus baik ditingkat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. 2.
Dewan Pengurus tidak boleh menjadi atau merangkap Anggota dan atau Dewan Pengurus lain pada organisasi sejenis ( REI atau APERSI ). Pasal 30 Pergantian Antar Waktu
1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karana sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kebawajibannya sampai masa jabatannya berakhir, maka Ketua umum untuk sementara digantikan oleh salah seorang Waketum yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang diagendakan untuk keperluan itu selanjutnya segera diselenggarakan MUNASLUB. 2.
Apabila karana sesuatu sebab terjadi kelowongan/kekosongan dalam Dewan Pengurus dan atau dianggap tidak aktif dan atau dianggap melanggar konstitusi, maka pergantian untuk mengisi kelowongan/kekosongan tersebut dilakukan PAW dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus, Risalah Keputusan PAW tersebut disampaikan kepada DPP bila PAW DPW dan Ke DPW bila PAW DPD.
BAB XXI KEUANGAN Pasal 31 Sumber Dana Keuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari : 1. Uang pangkat anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Rp.250.000,- ( Duaratus limapuluh ribu rupiah ). Disetor ke Rekening DPP APERNAS.
2. Iuran Wijib Anggota dikenakan melalui sumbangan sukarela dan ikhlas kepada DPP,DPW dan DPD dari setiap keuntungan Anggota tsb. membuka proyek pembanguan rumah tapak atau susun baru. 3.
Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.
Pasal 32 Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan 1.
Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggung jawab atas penggunaan dana penglolaan harta kekayaan Organisasi sesuai dengan system keuangan dan akuntansi Indonesia.
2.
Bendahara secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus.
3.
Laporan pertanggung jawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan audit oleh ankutan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
4.
Khusus penyelengara Musyawarah Nasional semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus Pusat masa bhakti berikutnya, melalui team verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu sesuai tingkatan oraganisasi.
BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 33 Perubahan Anggaran Dasar 1. Musyawarah Nasional dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini sah
jika dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah perserta. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 3.
Khususnya mengenai perubahan Anggaran Dasar : a.
Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, MUNAS harus dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah KSB-DPW dan 2/3 jumlah KSB-DPD.
b.
Untuk hal ini, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.
BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 34 Pembubaran APERNAS 1.
Pembubaran APERNAS hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk itu , yang dinyatakan APERNAS sudah tidak bermanfaat lagi bagi Bangsa dan Negara Indonesia, dengan ketentuan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah KSB-DPW dan 2/3 dan Jumlah KSB- DPD dan tidak memberikan perwakilan.
2.
Keputusan pembubaran yang dimaksud pada ayat 1 hanya sah jika disetujui sekurangkurangnya 2/3 yang hadir, dan disertai penentuan lebih lanjut tentang harta kekayaan organisasi.
BAB XV ATURAN KHUSUS Pasal 35 Ketentuan Khusus 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2.
Hal-hal yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) ayat ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
BAB XVI PENUTUP Pasal 36 Penutup 1. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tangal 23 Februari 2009 di Gedung Jo’ang ’45 Jakarta dan ditetapkan kembali pada MUNAS II APERNAS 2012 ,Tertanggal 25 Mei 2012. 2.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
