ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DPP APERNAS

1. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan DPP APERNAS terdiri dari : a. Uang Pangkal Anggota sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). b. Uang Iuran Wajib Sukarela setiap Anggota yang telah mendapat pencairan KYG. c. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Fee/Komisi pengurusan perijinan proper APERNAS. d. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Penugasan ke Daerah dalam rangka kepentingan APERNAS. e. Prosentasi dari Bagi Hasil Kerjasama DPP APERNAS dengan Pihak lain atau dengan Anggota APERNAS. f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. 2. Seluruh Penerimaan Keuangan sesuai pada Ayat-1 diatas dalam waktu 1 x 24 jam harus telah disetorkan ke Rekening DPP APERNAS, atau bila Bank sudah tutup harus telah diserahkan kepada Bendahara Umum DPP APERNAS untuk disetorkan esok harinya. 3. Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS terdiri dari : a. Sewa Kantor b. Bayar Listrik dan Telepon c. Gaji Karyawan d. Pembelian Alat Tulis Kantor e. Pembelian Barang Mebeler f. Pembelian Barang Souvenir g. Biaya Cetakan h. Biaya Transportasidan Akomodasi perjalanan Dinas DPP APERNAS 4. Mekanisme Tata cara Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS : a. Personalia DPP APERNAS yang mendapat amanah dari DPP APERNAS, harus mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai rincian kebutuhan kepada Ketua Umum DPP APERNAS (Formulir KU-1). b. Setelah Disetujui Ketua Umum selanjutnya Bendahara Umum Wajib mengeluarkan Uang kepada DPP APERNAS yang mengajukan tersebut. c. Personalia DPP APERNAS yang telah menerima Uang sesuai ayat-4b tersebut diatas, setelah selesai menjalankan amanah tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran Kepada Bendahara Umum. d. Setiap 3 bulan Bendahara Umum wajib membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan DPP APERNAN kepada Ketua Umum tembusan kepada seluruh DPP APERNAS. e. Apabila Kebutuhan keuangan sesuai ayat-3 tersebut diatas, mengalami defisit atau tidak terbayar, maka menjadi tanggung rente seluruh DPP APERNAS.

Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT TATA CARA PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS DI SELURUH INDONESIA 1. Anggota APERNAS adalah Anggota yang telah memiliki Sertifikat Anggota dan memiliki NAA (Nomor Anggota Apernas) serta memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota), yang dikeluarkan oleh DPP APERNAS yang di Tanda Tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APERNAS. 2. Setiap Anggota APERNAS tersebut pada ayat-1 diatas, berhak membangun Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36 Luas Tanah 72 meter persegi, dan Sejahtera Susun (Rusunami) diseluruh Wilayah Republik Indonesia. 3. Ketua DPD diseluruh Indonesia berkewajiban Membantu, Mengawasi dan Mensukseskan Proyek Perumahan yang dibangun Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA diwilayahnya. 4. Setiap Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA yang akan membangun Proyek Perumahan APERNAS, diluar Wilayah Domisili DPD nya, Terlebih dahulu Wajib membuat Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPD yang ditempati Proyek Perumahan tersebut serta ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS. 5. Bagi Ketua DPD yang mendapat Surat Pemberitahuan sebagaimana ayat-4 tersebut, selambat lambatnya 3 x 24 jam Wajib Membalas Surat Dukungan Kesiapan Membantu Proyek Perumahan APERNAS yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS. 6. Bagi Anggota APERNAS yang telah membangun Proper (Proyek Perumahan) APERNAS diwilayah DPD tersebut, Setelah Selesai 100% Pembangunan dan dinyatakan Untung maka diwajibkan Memberikan Sumbangan Sukarela Seikhlasnya kepada DPD, APERNAS yang ditempati Proper dan kepada DPP APERNAS. 7. Kepada Personalia DPD yang ditempati Proper (Proyek Perumahan) APERNAS, dilarang melakukan pemungutan apapun kecuali sesuai ayat- 6 tersebut diatas atau kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang tidak saling memberatkan. 8. Bagi Personalia DPD yang melanggar ayat-7 tersebut, berarti telah berniat merusak Citra dan tidak peduli kepada Aturan-aturan APERNAS maka akan dikenakan sanksi tegas, berupa Pemberhentian dari keanggotaan APERNAS. 9. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat mencemarkan nama baik APERNAS, Bagi Personalia DPD dan DPP APERNAS yang ditunjuk oleh Anggota APERNAS pemilik Proper sebagai Konsultan Perencana, Konsultan Perijinan, Konsultan Investor atau Konsultan KYG dan Konsultan PSU, Harus mendapatkan Persetujuan dan Surat Ijin Tertulis dari DPP APERNAS yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen DPP APERNAS. 10. Bagi Personalia DPD, dan DPP APERNAS yang tidak mengindahkan ketentuan ayat-9 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT tersebut diatas diartikan telah melanggar AD/ART dan Ketentuan–ketentuan Organisasi APERNAS maka kepadanya akan dikenakan Sanksi tegas berupa Pemberhentian dari Anggota APERNAS. 11. Bagi Pengembang Anggota APERNAS yang mempunyai Proyek Perumahan dengan menggunakan nama APERNAS, diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Melaporkan secara periodik kepada DPP-APERNAS mengenai progress pembangunan rumah. b. Menjaga kualitas konstruksi bangunan, jalan dan sarana lainnya. c. Agar penggunaan dana KYG dan KPL harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu KYG untuk pembangunan rumah dan sarana jalan, KPL untuk pembebasan lahan. d. Apabila tidak mengindahkan ketentuan pada point a, b dan c diatas, maka akan diambil tindakan berupa pemberian peringatan, yang selanjutkan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan APERNAS, untuk menghindari terjadinya pencemaran nama baik APERNAS.



DEWAN PENGURUS PUSAT TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA APERNAS ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL 1. Anggota APERNAS adalah secara Perorangan telah Sebagai Pengusaha Kecil di berbagai bidang, yang berdasarkan kesadarannya sendiri berniat menjadi Anggota APERNAS dan telah mengajukan permohonan tertulis kepada DPP APERNAS, selanjutnya : a. Bersedia mentaati Visi, Misi, Tujuan dan Panca Krida APERNAS. b. Bersedia mentaati AD/ART dan Keputusan Organisasi APERNAS. c. Bersedia Menjaga Nama Baik dan Kehormatan APERNAS. d. Berupaya semaksimal mungkin Membangun Proyek Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36/72 atau Sejahtera Susun Program FLPP KEMENPUPR di Seluruh Indonesia. e. Membayar Uang Pangkal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang langsung di transfer ke Rekening DPP APERNAS. f. Bersedia Menyumbang Sukarela setiap Selesai 100% Pembangunan Perumahan kepada DPD dan DPP APERNAS. g. Bersedia mengikuti Seleksi Wawancara oleh Tim Seleksi DPP APERNAS. h. Wajib Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) APERNAS. 2. Tim Seleksi Anggota DIANGKAT Berdasarkan Surat Keputusan DPP APERNAS, secara bergilir dengan jumlah Tim sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur DPP APERNAS, untuk masabakti selama 1 (satu) Tahun. Personalia yang di Angkat menjadi Tim Seleksi ditentukan oleh musyawarah antara Ketum, Sekjen dan Benum, Tugas Tim Seleksi adalah Sbb.: a. Menerima Surat Permohonan dan Riwayat Hidup Calon Anggota. b. Melakukan Wawancara untuk menentukan Kelayakan seorang Anggota APERNAS. c. Setelah dinyatakan Diterima menjadi Anggota APERNAS oleh Tim, selanjutnya Dijadwalkan mengikuti PSPP (Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional). d. Setelah Calon Anggota memiliki Sertifikat PSPP, selanjutnya diberikan Sertifikat Anggota dan NAA (Nomor Anggota Apernas).



DEWAN PENGURUS PUSAT TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA DPP APERNAS 1. PAW (Penggantian Antar Waktu) Personalia DPP APERNAS telah diatur didalam AD/ART APERNAS. 2. Pengisian Personalia DPP APERNAS yang mengundurkan diri, ditetapkan oleh Surat Keputusan DPP APERNAS berdasarkan persetujuan/Keputusan Rapat Pleno. 3. Untuk terciptanya kemajuan Proyek Perumahan APERNAS diseluruh Indonesia, dibutuhkan semangat, kesungguhan,keseriusan dan focus terhadap Profesi Pengembang APERNAS bagi seluruh Personalia DPP, dan DPD APERNAS, untuk itu maka Rapat Pleno memutuskan : Bagi Personalia DPP dan DPD APERNAS, yang menjadi Caleg dimohon untuk mengundurkan diri sebagai DPP, dan DPD APERNAS. 4. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang selama 1 (satu) tahun tidak mampu membangun Proyek Perumahan baik sendiri-sendiri maupun bermitra dengan beberapa orang Anggota APERNAS, maka dinyatakan tidak memiliki kemampuan sebagai Pengembang, Rapat Pleno memutuskan Personalia tersebut harus dilakukan PAW. 5. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang terkena musibah bermasalah Pidana, DPP APERNAS akan menyediakan Bantuan Hukum, dan Personalia DPP, dan DPD APERNAS tersebut akan dilakukan PAW.



DEWAN PENGURUS PUSAT PROGRAM KERJA APERNAS Pendahuluan Menyadari sepenuhnya, bahwa didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang mengamanatkan "bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak" dan dijabarkan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang mengamanatkan agar "Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur". Disadari pula, bahwa perumahan adalah sesuatu hal yang sangat penting karena sebagai kebutuhan dasar rakyat, rumah berperan dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, membentuk watak dan jati diri bangsa. Maka usaha dalam pembangunan perumahan khususnya rumah sederhana sehat (RSH) baik tapak maupun susun mempunyai kontribusi nyata multiplier efek terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masa depan bangsa-bangsa modern , termasuk Indonesia , adalah tumbuhnya kota-kota. Karena itu, kesalahan dalam menata dan membangun kota bisa dinilai sebagai kesalahan membangun masa depan bangsa. Berdasarkan data Kementerian Negara Perumahan Rakyat bahwa kondisi saat ini kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia cukup besar, dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa, akumulasi kebutuhan (backlog) rumah yang belum terpenuhi s/d tahun 2015 sekitar 15 juta rumah, disamping itu ada tambahan kebutuhan rumah baru akibat pertumbuhan penduduk setiap tahun mencapai kurang lebih 800.000 rumah. Sedangkan kemampuan seluruh pengembang hanya dapat membangun rumah MBR sekitar 200.000 rumah/tahun. Karenanya untuk mengatasi kebutuhan tersebut pada awal tahun 2015, Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI memprogramkan pembiayaan KPR untuk rumah Tipe 36/72 Tapak dengan Harga Rp.110,5 juta sampai dengan Rp.174 juta, dengan bunga KPR 5% selama 20 tahun dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) APBN Kementerian PUPR RI yang disalurkan melalui 14 Bank Konvensional ,Syariah dan Bank Pembangunan Daerah dengan total KPR 9,2 Triliun. Belum lagi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) tidak tetap seperti : tukang sayur, pengojek motor, sopir angkutan umum dll yang jumlahnya cukup besar, yang saat ini sudah puluhan tahun menempati rumah hanya berstatus sewa selama 10 s/d 15 tahun dengan membayar sewa antara Rp 150.000 s/d 300.000 per bulan padahal penghasilan mereka sesungguhnya rata-rata antar Rp.30.000 s/d 50.000 /hari, belum terpikirkan dibenak mereka kapan mereka dapat memiliki rumah sedangkan sebagian besar dari mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak rata-rata 2-5 orang, kondisi seperti ini perlu diupayakan secara bersama dan sungguh-sungguh dari semua stakeholder perumahan yang terkait suhingga tujuan Nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yakni mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terlaksana, khususnya membantu MBR dengan pembangunan RSH baik tapak maupun susun sejahtera Rumah Petak Milik (RPM) melalui KPR dan Kredit Pemilikan Rumah Petak (KPRP). Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Sebagai Pengembang kecil kami memohon perlindungan dan pembinaan dari Pemerintah melalui regulasi yang mengatur tentang usaha pengembang perumahan secara menyeluruh baik berbentuk PP ataupun Keputusan, Presiden (KEPPRES). Karena yang terjadi saat ini Pengembang Besar yang bermodal Besar, Bebas membangun Rumah-rumah mewah, Bebas membangun Rumah-rumah Menengah dan juga Bebas membangun Rumah Sederhana Sehat ( RSH). Sehingga pengembang kecil yang bermodal terbatas telah dipaksa bersaing usaha dengan pengembang besar yang bermodal besar dan pengembang menengah yang bermodal menengah tanpa ada regulasi yang mengatur. Sehingga pembebasan lahan yang dilakukan Pengembang Besar membabi buta tidak ada yang membatasi mana lahan yang tepat untuk peruntukan Rumah mewah Rumah Menengah atau Rumah Sederhana. Dan dengan modal besar yang dimiliki telah membebaskan / membeli tanah-tanah murah dalam jumlah sangat besar mencapai ratusan bahkan ribuan hektar, sehingga Pengembang kecil yang berada di setiap Kabupaten/Kota yang hanya mampu membeli 1 sampai 10 hektar tanah murah, sudah tidak ada lagi tanah murah yang tersisa bahkan saat ini telah terjadi pembangkrutan Pengembang Kecil atau banyak pengembang kecil yang sudah Mati Suri atau Pengembang papan nama yang jumlahnya mencapai 70 % dari total Pengembang kecil. Karena saat ini sudah tidak ada lagi rambu-rambu yang mengatur hak dan kewajiban Pengembang Besar, Menengah dan Kecil dalam membangun rumah sesuai peruntukannya. Yang ada saat ini hanya konglomerasi dan liberalisasi pengembang besar . Dan kebebasan membangun rumah diseluruh segmen pasar (rumah Mewah, rumah menengah dan RSH) atau tidak ada rambu-rambu persaingan usaha yang sehat, jelas dan tegas dari Pemerintah. Akibatnya kami para Penegembang Kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 70 % dari total pengembang dalam kondisi mengenaskan, mati suri dan bangkrut yang mampu bertahan hanya pengembang menengah yang jumlahnya sekitar 20 %, kalaupun ada satu dua pengembang kecil yang hidup mereka sesungguhnya adalah pengembang kecil yang masih holding company ( grup ) nya pengembang besar. Memang sungguh ironis, ditengah pemerintah terus menggalakkan dan memotivasi sektor usaha mikro golongan ekonomi lemah/pengembang kecil agar menjadi pelaku ekonomi kecil yang professional, kuat dan tangguh khususnya di bidang usaha pengembang perumahan sederhana sehat, justru saat ini telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya terjadi dibidang usaha pengembangan perumahan yang dilakukan oleh kelompok Pengembang Besar yang jelas -jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami pengembang kecil sangat hormat dan menghargai serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan para pengembang besar dan menengah yang telah berkarya sukses dalam pengembangan perumahan mewah dan menengah dan telah merubah wajah Indonesia menjadi kawasan dan hunian megah dan tertata yang tersebar diseluruh Nusantara. Namun seharusnya kesuksesan tersebut juga diberikan pada kami para pengembang kecil yang berhak hidup melalui persaingan usaha yang sehat dan berimbang, melalui cara merubah perilaku Pengembang Besar tidak membebaskan lahan yang jelas-jelas diperuntukan rumah sederhana sehat serta tidak lagi membangun rumah-rumah RSH karena itu semua adalah hak lahan dan garapan kami para pengembang kecil, apabila hal tersebut dipatuhi oleh rekan-rekan pengembang besar dengan demikian Insya Allah kamipun akan dapat berprestasi dan dapat berbuat yang sama dibidang kami yakni membangun Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Petak Milik Sehat (RPM) yang saat ini masih ditunggu jutaan unit oleh saudara-saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Nusantara. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 1. KONSOLIDASI ORGANISASI 2. KOORDINASI STAKE HOLDER KEBIJAKAN 3. KONSOLIDASI PROYEK – PROYEK APERNAS SASARAN DAN TARGET PROGRAM KERJA 1. KONSOLIDASI ORGANISASI A. PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH KABUPATEN/KOTA APERNAS SELURUH INDONESIA DENGAN TARGET SEKURANG-KURANGNYA 50 % KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA DI AKHIR TAHUN 2015. B. TARGET KEANGGOTAAN APERNAS SELURUH INDONESIA MENCAPAI 5.000 ANGGOTA APERNAS DI AKHIR TAHUN 2015. C. PELATIHAN SERTIFIKASI PENGEMBANG PROFESIONAL DI LINGKUP KEANGGOTAAN APERNAS DI TARGETKAN MENCAPAI SEKURANGKURANGNYA 2.500 SERTIFIKAT DI AKHIR TAHUN 2015. D. LAHIRNYA PENGEMBANG APERNAS DENGAN PROYEK MBRNYA DITARGETKAN SEKURANG – KURANGNYA 50.000 UNIT RUMAH TIAP TAHUNNYA. 2. KOORDINASI DENGAN STAKE HOLDER A. KOORDINASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKURANG – KURANGNYA 12 KALI DALAM SETAHUN. B.

KOORDINASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI AGAR ADA SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH SEKURANG – KURANGNYA 6 KALI DALAM SETAHUN.

C.

KOORDINASI DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKURANGKURANG 3 KALI DALAM SETAHUN.

D. KOORDINASI DENGAN INSTITUSI PENYELENGGARA UANG MUKA BAGI PNS DENGAN BAPERTARUM, TENTARA DENGAN YKPP/BPTWPAU/BPTWP-AD/BPTWP-AL DAN PEKERJA SWASTA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAANNYA, SEKURANG-KURANGNYA 3 KALI DALAM SETAHUN. E.

KOORDINASI DENGAN BANK PENYELENGGARA KPR FLPP (BTN, MANDIRI, BRI,BNI DAN BPD) SEKURANG-KURANGNYA 3 KALI DALAM SETAHUN.

F.

KOORDINASI DENGAN ASOSIASI PEMERINTAHAN KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) ATAU ASOSIASI LAINNYA SEKURANG – KURANGNYA 2 KALI DALAM SETAHUN.

G. KOORDINASI DENGAN DENGAN PIHAK KURANGNYA 1 KALI DALAM SETAHUN.

ASURANSI

SEKURANG-



DEWAN PENGURUS PUSAT 3. KONSOLIDASI PROYEK – PROYEK APERNAS DPP APERNAS MENGKONSOLIDASIKAN PROYEK – PROYEK APERNAS YANG ADA DI DAERAH DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : A. RUMAH TAPAK SEJAHTERA - NAMA KAWASAN RUMAH TAPAK SEJAHTERA : “APERNAS + NAMA KECAMATAN+ RESIDENCE “ CONTOH APERNAS JATAKE RESIDENCE - SEKURANG – KURANGNYA LUAS LAHAN PROYEK ADALAH 2 HA UNTUK 1 PENGEMBANG DI DAERAH DENGAN TYPE RUMAH MINIMAL 36 M2 DAN LUAS KAVLING MINIMAL 72 M2. - UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PSU (PRASARANA SARANA UTILITAS) DARI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT SEKURANG – KURANGNYA 300 UNIT ( + 4 HA) DAN BILA RUMAH YANG DIIBANGUN KURANG DARI 300 UNIT (< DARI 4 HA) MAKA HARUS BERGABUNG DENGAN PENGEMBANG APERNAS LAIN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN. - PERMOHONAN PENGAJUAN PSU DITUJUKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DENGAN TEMBUSAN GUBERNUR DAN KEMENTERIAN PUPR RI (CQ. DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN) SERTA DPP APERNAS. - UNTUK MENCAPAI TARGET 50.000 RUMAH TAPAK SEJAHTERA SETIAP TAHUNNYA, SEKURANG-KURANGNYA 100 PENGEMBANG APERNAS AKTIF MEMBANGUN RUMAH MBR. B. RUMAH SUSUN SEJAHTERA - NAMA KAWASAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA : “MENARA APERNAS + NAMA KECAMATAN “ CONTOH MENARA APERNAS JATAKE - SEKURANG – KURANGNYA LUAS LAHAN PROYEK ADALAH 1 HA UNTUK 1 PENGEMBANG DI DAERAH DENGAN TYPE MINIMAL 21 M2. - UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PSU (PRASARANA SARANA UTILITAS) DARI KEMENTERIAN PUPR RI SEKURANG – KURANGNYA 500 UNIT. - PERMOHONAN PENGAJUAN PSU DITUJUKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DENGAN TEMBUSAN GUBERNUR DAN KEMENTERIAN PUPR RI (CQ. DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN) SERTA DPP APERNAS - UNTUK MENCAPAI TARGET 50.000 RUMAH SUSUN SEJAHTERA SETIAP TAHUNNYA, SEKURANG-KURANGNYA 10 PENGEMBANG APERNAS AKTIF MEMBANGUN RUMAH MBR RUSUN SEJAHTERA.



DEWAN PENGURUS PUSAT REKOMENDASI Sesungguhnya Pemerintah telah berupaya keras mengatur konsep hunian berimbang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yang dikenal SKB tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat) tertanggal 16 November 1992 yang diperkuat oleh SK Menteri Perumahan Rakyat No.04/1995, yang intinya Pemerintah akan memaksa pengembang besar menerapkan pola 1 : 3 : 6 melalui jalur perijinan dan akan memberi sanksi tegas setiap pelanggarnya, yang bunyi SKB tiga menteri tersebut adalah : setiap Pengembang yang memiliki lahan diatas 200 ha wajib membangun rumah dengan perbandingan 1 rumah mewah 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana/sangat sederhana (RS/RSS) disatu kawasan/lahan tersebut, Sedang yang luasnya kurang dari 200 ha dapat dibangun RS/RSS di lokasi lain melalui kemitraan dengan pengembang menengah dan kecil, anehnya meski dalam SK bersama tiga Menteri tersebut dalam pelaksanaan pola 1 : 3 : 6 itu terungkap banyak pelanggaran tidak ada yang dikenakan sanksi terhadap pengembang besar yang melanggar tersebut, sehingga saat ini semua kawasan permukiman mewah tidak ada satupun yang melakukan ketentuan itu secara konsisten dan konsekuen. Hal inilah yang mengakibatkan konsep hunian berimbang tidak berjalan atau gagal. Mencermati situasi dan kondisi serta permasalahan yang berkembang saat ini, dengan dilandasi tanggung jawab moral sesama anak bangsa dan sesama pengembang rumah sederhana sehat, serta berkeinginan luhur untuk membantu jutaan saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang saat ini tengah membutuhkan RSH dan Rumah Petak Milik (RPM), sekaligus membantu program Pemerintah untuk memenuhi target pengembangan pembangunan pada Rencana Jangka Menengah (RPJM) rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah petak milik (RPM), baik yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun realisasi bantuan stimulan PSU tidak mencapai target dan sasaran, sehingga MBR sebagai pemilik Rumah Sejahtera tidak bisa menerima haknya bantuan stimulan PSU. Hal tersebut berakibat kawasan permukiman dan perumahan tidak terawat bahkan rusak , sehingga kawasan menjadi kumuh dan PSU rusak serta nilai rumah turun ( LTV turun ). Prosedur bantuan PSU berbelit karena melalui birokrasi PEMKAB – PEMKOT – PEMERINTAH PROVINSI – KEMENPUPR : DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN – PKS dengan KEMENPUPR, ada indikasi birokratis, lama dan lamban tata kelolanya. Di lain pihak PSU adalah komponen pembiayaan konstruksi , di mana bank penerbit KPR Sejahtera memberikan KMK ; bahkan ada pembiyaan refinancing pembebasan lahan melalui KREDIT PEMBEBASAN LAHAN ( KPL ), sepanjang yang dibangun adalah Rumah Sejahtera Tapak , Bank BTN sudah menaikkan plafon menjadi Rp.7.500.000.000,- mulai tahun 2013. Perlu kajian integrasi bantuan stimulan PSU dengan bank penerbit KPR Sejahtera dengan pola refinancing : bank yang membiayai konstruksi akan memasukan RAB dan SPESIFIKASI PSU ke dalam paket pembiayaan konstruksi sesuai standar RAB - Bestek KEMENPUPR ; pencairan PSU akan mengurangi debet KMK. Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Tim verifikasi . baik dari unsur PEMDA maupun KEMENPUPR, dapat berkoordinasi dengan bank tentang realisasi pembangunan PSU , bahkan progress pembangunan PSU dapat dilaporkan. Pada saat bank mengadakan progress report kemajuan proyek dapat dicatat dan dilaporkan khusus kemajuan PSU , ditambahi nilai pisik dan Rupiah PSU – appraisal report bank agar obyektif. Bank dapat minta pencairan nilai PSU setelah diadakan verikasi. Berikut kajian swakelola jika KEMENPUPR dapat menugasi APERNAS :

CRASH PROGRAM PSU 2015 – 2016 Dengan crash program tahun 2015 , integrasi dan refinancing PSU pemilihan lokasi langsung oleh KEMENPUPR dan Bank Penerbit KPR Sejahtera , dengan PEMDA bersifat koordinasi. DPP– DPD APERNAS membantu menyiapkan Pengembang Pemasok Rumah Sejahtera termasuk LAHAN KAWASAN PERMUKIMAN yang telah menenuhi kriteria dapat bantuan PSU, diusulkan ada Nota Kesepahaman KEMENPUPR – DPP APERNAS. Hasil kajian lapangan Bank Penerbit akan mengadakan koordinasi dengan KEMENPERA dan Pemasok Pengembang Anggota APERNAS untuk formalitas perjanjian dan persiapan fasilitas pembiayaan kredit komersial – KPL dan KMK. Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Diterbitkan SOP untuk alur bisnis tersebut di atas disertai sosialisasi kepada pemangku kepentingan perumahan dan perbankan penerbit KPR Sejahtera. Selanjutnya kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Yang Terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, untuk dapat kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama membuat regulasi usaha pengembang besar, pengembang menengah dan pengembang kecil, merekomendasikan hal – hal sebagai berikut : 1. Untuk menghindari tidak terjadinya monopoli penguasaan lahan yang berlebihan dan diluar peruntukan RSH yang dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat, perlu ada Ketentuan yang mengatur Ijin Lokasi Pembebasan lahan dimana pembebasan yang peruntukannya untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH) hanya diberikan kepada Pengembang Kecil yang bermodal terbatas tidak kepada Pengembang Besar yang bermodal besar & Pengembang Menengah yang bermodal menengah. 2. Sudah saatnya perlu regulasi Pemerintah yang mengatur tentang Pengembangan Pembangunan Perumahan secara terpadu dan berimbang berdasarkan SKB Tiga Menteri yang lebih menegaskan kembali pola 1 : 3 : 6 yaitu : a. Pengembang Besar yang bermodal besar yang hanya diijinkan membangun Rumah Mewah (susun non susun) dengan harga jual Rp. 500 juta keatas dan diwajibkan menjadi Anggota REI. b. Pengembang Menengah bermodal menengah yang hanya diijinkan membangun Rumah Menengah (susun non susun) dengan harga jual Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta,dan diwajibkan menjadi Anggota APERSI. c. Pengembang Kecil bermodal kecil/terbatas wajib menjadi anggota APERNAS hanya diijinkan membangun Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Petak Milik (RPM) susun non susun dengan harga jual Rp.200 juta kebawah. 3. Reformasi birokrasi di Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat, di daerah masih ada kebijakan yag belum mendukung pengembang RSH, biaya yang menyangkut pertanahan masih disamakan dengan pengembang untuk rumah menengah dan besar, belum ada kepastian mengenai biaya dan waktu penyelesaian perizinan. Termasuk di dalamnya Biaya sertifikat Induk dan sertifikat pecahan. 4. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus pajak pertambahan nilai (Ppn) sebesar 10% untuk pengembang RSH dan menurunkan pajak penghasilan (Pph) final dari 5 % menjadi 1 % masih belum ter-sosialisasi dengan baik. 5. Biaya Perizinan dihampir instansi pemerintah daerah masih belum seragam, biaya perizinan untuk rumah RSH, menengah dan besar hampir sama nilainya, perizinan untuk RSH masih dijadikan obyek bukan subyek pembangunan daerah. 6. Mengusulkan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan Pemerintah agar Perbankkan atau Lembaga Keuangan pemberi KPR/KPA memprioritaskan suku bunga rendah khusus KPR—RSH dan KPR—RPM, serta memberi Kredit Perbankkan Pembebasan Lahan dan Kredit Konstruksi kepada pengembang kecil dengan Bunga 4% /Tahun. Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 7. Memohon kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan atau membebaskan perijinan kepada pengembang kecil yang melaksanakan pembangunan RSH & RPM. 8. Bantuan Uang Muka dari Bapertarum untuk pegawai negeri sipil, cicilan uang muka selama 5 tahun yang bersamaan dengan angsuran KPR, disesuaikan dengan masa tenor pinjamannya. 9. Perlunya dukungan regulasi khusus yang terkait dengan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berupa PEMBEBASAN RETRIBUSI berupa Peraturan Daerah (Perda) : - SK IJIN LOKASI UNTUK PENGEMBANG RS SEJAHTERA TAPAK DAN SUSUN - IMB INDUK - IMB PECAHAN - REKOMENDASI TANAH MAKAM 10. Perlunya diterbitkannya Peraturan Daerah mengenai : - Penyerahan Prasarana sarana Utilitas (PSU) dari Pengembang RS Sejahtera Tapak agar PSU dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah. - Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membantu Pemerintah Daerah menerima alokasi APBN untuk membantu pemeliharaan PSU paska penyerahan fasos – fasum berupa PSU dari pengembang RS Sejahtera. - Percepatan bantuan PSU dari program kementerian perumahan rakyat untuk pengembang RS. Sejahtera tapak dan rusun. - Perlunya diberlakukan multi years untuk anggaran PSU maupun DAK PSU mengingat sinkronisasi di lapangan. 11. MBR penghuni kawasan permukiman berhak mendapatkan bantuan pemeliharaan PSU melalui program DAK(Dana Alokasi Khusus) dari APBN. 12. Perbankan sebagai kreditur juga sangat berkepentingan terpeliharanya PSU agar agunan KPR Sejahtera aman dari penurunan nilai (Collateral to Valuation) dan kepentingan investor pasar sekunder perumahan. 13. Percepatan proses rekomendasi dari pemerintah daerah, baik dari Kabupaten/Kota dan Propinsi atas usulan pengembang RS. Sejahtera, langsung dilakukan oleh pengembang RS. Sejahtera kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan. Dan jika Organisasi Tata Pemerintahan Daerah belum siap, khususnya Pemerintahan Daerah Baru dan Pemekaran, PKS PSU dilaksanakan langsung pengembang RS Sejahtera dengan Kementerian PUPR RI Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karunianya serta meridhoi Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT APERNAS dalam membantu Pemerintah untuk mensukseskan target Membangun Rumah Sederhana Tapak dan Susun untuk MBR dukungan FLPP di Wilayah Republik Indonesia.



DEWAN PENGURUS PUSAT Pendirian Badan otonom Meliputi : LEMBAGA PELATIHAN PENGEMBANG NASIONAL (LPPN) LEMBAGA BANK TANAH APERNAS (LBTA) PUSAT PEMASARAN RUMAH MBR BANK APERNAS



DEWAN PENGURUS PUSAT STEMPEL, KOP SURAT DPP DAN DPD APERNAS

APERNAS


DEWAN PENGURUS PUSAT Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]



DEWAN PENGURUS PUSAT

APERNAS


DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG Ruko Segitiga Emas Blok-E No.2 Jl. Prof. Dr.Hamka KM.4 Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Telp: 08122511100



DEWAN PENGURUS PUSAT MARS APERNAS Cipt. Aris Suwirya APERNAS WADAH PERJUANGANKU MEMBANGUN RUMAH SAUDARAKU KAMI CINTA DAN PEDULI RUMAH MBR TERPENUHI APERNAS WADAH PENGABDIANKU MEMBANGUN RUMAH SAUDARAKU KAMI CINTA DAN PEDULI RUMAH MBR TERPENUHI REFF BILA APERNAS JAYA MBR SEJAHTERA SEMUA PASTI BISA…SEMUA PASTI BISA... MENUJU KELUARGA YANG ADIL DAN SEJAHTERA SENTOSA DAN BAHAGIA




CETAK BIRU APERNAS 2015 - 2020

KERANGKA DASAR CETAK BIRU APERNAS 2015 - 2020











ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

Recommend Documents