ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN PROGRAM KERJA NASIONAL ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL ( APERNAS )

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional,

Menimbang

: 1.

Bahwa untuk mencapai tujuan APERNAS, perlu adanya Program Kerja Nasional sebagai standar umum kegiatan APERNAS di seluruh Wilayah Indonesia yang dijabarkan secara sistimatis dan usaha organisasi selama jangka waktu tertentu.

2.

Bahwa untuk menggerakan organisasi secara optimal, terencana, terarah dan teratur MUNAS III APERNAS 2015 memandang perlu untuk menetapkan Program Kerja Nasional APERNAS 2015 - 2020.

Mengingat

: 1. 2.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 1Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.

Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Memperhatikan

4.

Naskah Deklarasi Pendirian APERNAS, tanggal 23 Februari 2009

5.

Akta Notaris Pendirian APERNAS tanggal 23 Februari 2009

: Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno MUNAS-III APERNAS , Tanggal 6-7 Agustus 2015.

1 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1.

Program Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional periode 2015 - 2020, sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketetapan ini.

2.

Ketetapan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekelirua dalam Ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang Pada Tanggal : 7 Agustus 2015 PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H.M. Aris Suwirya, SE Ketua

Ir.H. Andi M. Yusuf Anggota

H.M. Zulfakar Sekretaris

Ganda Jaya Permana, ST Anggota

Alberth Bahamba Anggota



DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PROGRAM KERJA NASIONAL ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020 I.

PENDAHULUAN Bahwa APERNAS sebagai organisasi profesi pengembang tempat berhimpunnya para Pengembang Kecil, yang bemanfaat untuk menjalin hubungan silaturahmi dan membangun jaringan kerja kemitraan (networking) diharapkan mampu mewujudkan Visi, Misi dan Panca Krida serta tujuan APERNAS, yang selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang balk dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", yang selanjutnya dijabarkan kedalam UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang menyatakan "Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur".

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut, DPP APERNAS merumuskan berbagai Program Kerja Nasional yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain : 1.

Berperan aktif dalam membantu sepenuhnya target Pemerintah untuk membangun Rumah Sederhana Sehat/Rumah Murah tapak dan susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta siap bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengatasi Rumah Kumuh Kota dan Rumah kumuh dibantaran Sungai, diseluruh Wilayah Indonesia.

2.

Melaksanakan koordinasi, audiensi dan komunikasi intensif dan berkesinambungan dengan seluruh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah 3 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Kabupaten/Kota, serta dengan Instansi Perbankkan dan Lembaga Keuangan Non Bank serta dengan Konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

3.

Menjalin kerjasarna dan kemitraan yang saling menguntungkan secara efektif dan produktif dengan sesama Pengembang Kecil, atau bila memungkinkan dengan Pengembang Menengah dan Pengembang Besar sepanjang saling hormat menghormati, dan bermanfaat bagi MBR.

II.

PROGRAM KERJA NASIONAL Untuk melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan APERNAS ditengah-tengah berbagai hambatan, kelemahan, peluang dan kekuatan yang dihadapi APERNAS, disusunlah Program Kerja Nasional sebagai berikut : 1.

Melaksanakan konsolidasi Organisasi, penataan administrasi dan keanggotaan ditingkat DPP dan

DPD

APERNAS, yang dilaksanakan secara kontinu dan

berkesinambungan.

2.

DPP APERNAS segera mengupayakan koordinasi dan komunikasi serta Audiensi dengan Presiden RI atau Wakil Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Dirut BTN, Dirut Bank Mandiri, Dirut BRI, Dirut BNI, Kepala BPN, Kepala PLN, Kepala Bapertarum, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala YKPP dan Dirut SMF.

3.

DPP APERNAS agar segera menyelesaikan legalitas APERNAS yang belum dilaksanakan antara lain Mendaftarkan ke Depdagri, Mendaftarkan ke Depkumham tentang Hak Cipta Logo dan nama APERNAS, selambat-lambatnya selama 2 bulan sejak MUNAS-III dilaksanakan.

4.

Melaksanakan pelatihan, pencerahan dan sertifikasi anggota baru APERNAS secara periodik minimal sekali dalam sebulan.



DEWAN PENGURUS PUSAT 5.

DPP APERNAS mengaktifkan Email DPP dan DPD yang menginduk pada www.apernas.org , contoh : [email protected] , [email protected] .

6.

Dalam waktu sesingkat-singkatnya DPP APERNAS segera melaksanakan pembentukan Struktur DPD secara selektif, dan professional di seluruh Wilayah Indonesia.

7.

Membuka dialog dengan berbagai elemen yang berkaitan dengan Perumahan untuk MBR dukungan FLPP.

7. Melaksanakan Kerjasama dengan Organiser untuk menyelenggarakan Pameran Perumahan MBR dengan nama ―APERNAS Expo‖ atau ―RSH EXPO‖.

8. Melaksanakan Seminar, dan Panel Diskusi Perumahan Sederhana Sehat ditingkat DPP dan DPD.

9. Melaksanakan Temu anggota ditingkat DPP dan DPD minimal sekali setiap 3 bulan.

10. Melaksanakan RAKERNAS dan RAKERDA, Minimal sekali dalam 1 tahun.

11. Agar Anggota APERNAS di DPP dan DPD seluruh Indonesia secara serentak, semangat dan Kerja Keras membangun sebanyak-banyaknya Rumah MBR Type.36/72 yang didukung FLPP.

12. Agar DPP Selalu aktif memotivasi semangat kerja DPD serta diwajibkan memberikan Informasi, dan Bantuan penyelesaian masalah di DPD.

13. Menanamkan perilaku optimisme dan percaya diri dalam usaha pengembang rumah sederhana sehat, serta menanamkan rasa memiliki APERNAS dengan memberikan uang pangkal dan iuran wajib secara sukarela kepada APERNAS. 5 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT

14. DPP APERNAS diharapkan dapat memperjuangkan kemudahan-kemudahan Perijinan, Kredit Konstrusi, KPR dan informasi perumahan bagi Anggota DPD khususnya Dukungan FLPP.

15. DPP APERNAS diharapkan segera memperjuangkan adanya Regulasi Pemerintah yang mengatur tentang hak dan kewenangan Pengembang Basar, Pengembang Menengah dan Pengembang Kecil, agar Hak Usaha pengembang Kecil dilindungi dari monopoli kekuasaan Pemodal Besar yang dimiliki pengembang Besar dan Menengah dan secepatnya menghentikan pembebasan tanah murah skala besar yang peruntukannya untuk RSH, sehingga Pengembang kecil tidak kehabisan lahan murah.

16. DPP APERNAS agar segera memperjuangkan adanya regulasi Pemerintah tentang Sertifikasi Pengembang perumahan, yaitu Pengembang besar hanya diijinkan membangun rumah dengan harga jual Rumah Rp.500 juta keatas. Dan Pengembang menengah dengan harga jual Rp.200 juta s/d Rp.490 juta, serta pengembang kecil diijinkan membangun rumah dengan harga jual Rp.200 juta kebawah.

17. DPP, dan DPD APERNAS diharapkan mampu menjembatani kepentingan Anggota tentang kemitraan pembangunan RSH disatu lokasi oleh lebih dari satu pengembang kecil Anggota APERNAS. 18. DPP dan DPD APERNAS diharapkan dapat memberikan pembelaan hukum atau Bantuan hukum terhadap masalah hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang dihadapi Anggota APERNAS yang berkaitan dengan persengketaan lahan atau kontrak kerja dengan pihak ketiga dan lain-lain.



DEWAN PENGURUS PUSAT III. PENUTUP Keberhasilan Program Kerja Nasional APERNAS ini tergantung kepada kesadaran, pengertian dan kemampuan para DPP dan DPD APERNAS, dalam menterjemahkan program tersebut kedalam kegiatan nyata. Oleh karena itu, DPP, dan DPD harus bertanggung jawab atas amanat Program Kerja Nasional ini dan perlu terus menerus bekerja keras, bahu membahu untuk selalu membangun Rumah Sejahter Tapak dan Susun untuk MBR dukungan FLPP KEMENPUPR, karena sangat ditunggu-tunggu oleh saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang pada saat ini tahun 2015 membutuhkan 15 juta rumah.









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DPP APERNAS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas, perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme penerimaan dan pengeluaran keuangan DPP APERNAS. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS No.II/DPP/XI/2013, di Jakarta tanggal 14 November 2013

Memperhatikan :

Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang didalam MUNAS III APERNAS, tanggal 6-7 Agustus 2015. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1. Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS.



DEWAN PENGURUS PUSAT 3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DPP APERNAS

1. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan DPP APERNAS terdiri dari : a. Uang Pangkal Anggota sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). b. Uang Iuran Wajib Sukarela setiap Anggota yang telah mendapat pencairan KYG. c. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Fee/Komisi pengurusan perijinan proper APERNAS. d. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Penugasan ke Daerah dalam rangka kepentingan APERNAS. e. Prosentasi dari Bagi Hasil Kerjasama DPP APERNAS dengan Pihak lain atau dengan Anggota APERNAS. f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. 2. Seluruh Penerimaan Keuangan sesuai pada Ayat-1 diatas dalam waktu 1 x 24 jam harus telah disetorkan ke Rekening DPP APERNAS, atau bila Bank sudah tutup harus telah diserahkan kepada Bendahara Umum DPP APERNAS untuk disetorkan esok harinya. 3. Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS terdiri dari : a. Sewa Kantor b. Bayar Listrik dan Telepon c. Gaji Karyawan d. Pembelian Alat Tulis Kantor e. Pembelian Barang Mebeler f. Pembelian Barang Souvenir g. Biaya Cetakan h. Biaya Transportasidan Akomodasi perjalanan Dinas DPP APERNAS 4. Mekanisme Tata cara Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS : a. Personalia DPP APERNAS yang mendapat amanah dari DPP APERNAS, harus mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai rincian kebutuhan kepada Ketua Umum DPP APERNAS (Formulir KU-1). b. Setelah Disetujui Ketua Umum selanjutnya Bendahara Umum Wajib mengeluarkan Uang kepada DPP APERNAS yang mengajukan tersebut. c. Personalia DPP APERNAS yang telah menerima Uang sesuai ayat-4b tersebut diatas, setelah selesai menjalankan amanah tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib 10 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran Kepada Bendahara Umum. d. Setiap 3 bulan Bendahara Umum wajib membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan DPP APERNAN kepada Ketua Umum tembusan kepada seluruh DPP APERNAS. e. Apabila Kebutuhan keuangan sesuai ayat-3 tersebut diatas, mengalami defisit atau tidak terbayar, maka menjadi tanggung rente seluruh DPP APERNAS.









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN TATA CARA PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS DI SELURUH INDONESIA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pembangunan proyek perumahan APERNAS di seluruh Indonesia. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS No.III/DPP/XI/2013, di Jakarta tanggal 14 November 2013

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. Tata cara pembangunan proyek perumahan APERNAS di seluruh Indonesia, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS.












DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang TATA CARA PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS DI SELURUH INDONESIA 1. Anggota APERNAS adalah Anggota yang telah memiliki Sertifikat Anggota dan memiliki NAA (Nomor Anggota Apernas) serta memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota), yang dikeluarkan oleh DPP APERNAS yang di Tanda Tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APERNAS. 2. Setiap Anggota APERNAS tersebut pada ayat-1 diatas, berhak membangun Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36 Luas Tanah 72 meter persegi, dan Sejahtera Susun (Rusunami) diseluruh Wilayah Republik Indonesia. 3. Ketua DPD diseluruh Indonesia berkewajiban Membantu, Mengawasi dan Mensukseskan Proyek Perumahan yang dibangun Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA diwilayahnya. 4. Setiap Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA yang akan membangun Proyek Perumahan APERNAS, diluar Wilayah Domisili DPD nya, Terlebih dahulu Wajib membuat Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPD yang ditempati Proyek Perumahan tersebut serta ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS. 5. Bagi Ketua DPD yang mendapat Surat Pemberitahuan sebagaimana ayat-4 tersebut, selambat lambatnya 3 x 24 jam Wajib Membalas Surat Dukungan Kesiapan Membantu Proyek Perumahan APERNAS yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS. 6. Bagi Anggota APERNAS yang telah membangun Proper (Proyek Perumahan) APERNAS diwilayah DPD tersebut, Setelah Selesai 100% Pembangunan dan dinyatakan Untung maka diwajibkan Memberikan Sumbangan Sukarela Seikhlasnya kepada DPD, APERNAS yang ditempati Proper dan kepada DPP APERNAS. 7. Kepada Personalia DPD yang ditempati Proper (Proyek Perumahan) APERNAS, dilarang melakukan pemungutan apapun kecuali sesuai ayat- 6 tersebut diatas atau kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang tidak saling memberatkan. 8. Bagi Personalia DPD yang melanggar ayat-7 tersebut, berarti telah berniat merusak Citra dan tidak peduli kepada Aturan-aturan APERNAS maka akan dikenakan sanksi tegas, berupa Pemberhentian dari keanggotaan APERNAS. 14 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 9. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat mencemarkan nama baik APERNAS, Bagi Personalia DPD dan DPP APERNAS yang ditunjuk oleh Anggota APERNAS pemilik Proper sebagai Konsultan Perencana, Konsultan Perijinan, Konsultan Investor atau Konsultan KYG dan Konsultan PSU, Harus mendapatkan Persetujuan dan Surat Ijin Tertulis dari DPP APERNAS yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen DPP APERNAS. 10. Bagi Personalia DPD, dan DPP APERNAS yang tidak mengindahkan ketentuan ayat-9 tersebut diatas diartikan telah melanggar AD/ART dan Ketentuan–ketentuan Organisasi APERNAS maka kepadanya akan dikenakan Sanksi tegas berupa Pemberhentian dari Anggota APERNAS. 11. Bagi Pengembang Anggota APERNAS yang mempunyai Proyek Perumahan dengan menggunakan nama APERNAS, diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Melaporkan secara periodik kepada DPP-APERNAS mengenai progress pembangunan rumah. b. Menjaga kualitas konstruksi bangunan, jalan dan sarana lainnya. c. Agar penggunaan dana KYG dan KPL harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu KYG untuk pembangunan rumah dan sarana jalan, KPL untuk pembebasan lahan. d. Apabila tidak mengindahkan ketentuan pada point a, b dan c diatas, maka akan diambil tindakan berupa pemberian peringatan, yang selanjutkan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan APERNAS, untuk menghindari terjadinya pencemaran nama baik APERNAS.









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: IX/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA APERNAS ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penerimaan anggota APERNAS. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS No.IV/DPP/XI/2013, di Jakarta tanggal 14 November 2013

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. Tata cara penerimaan anggota APERNAS, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS.












DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: IX/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA APERNAS ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL 1. Anggota APERNAS adalah secara Perorangan telah Sebagai Pengusaha Kecil di berbagai bidang, yang berdasarkan kesadarannya sendiri berniat menjadi Anggota APERNAS dan telah mengajukan permohonan tertulis kepada DPP APERNAS, selanjutnya : a. Bersedia mentaati Visi, Misi, Tujuan dan Panca Krida APERNAS. b. Bersedia mentaati AD/ART dan Keputusan Organisasi APERNAS. c. Bersedia Menjaga Nama Baik dan Kehormatan APERNAS. d. Berupaya semaksimal mungkin Membangun Proyek Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36/72 atau Sejahtera Susun Program FLPP KEMENPUPR di Seluruh Indonesia. e. Membayar Uang Pangkal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang langsung di transfer ke Rekening DPP APERNAS. f. Bersedia Menyumbang Sukarela setiap Selesai 100% Pembangunan Perumahan kepada DPD dan DPP APERNAS. g. Bersedia mengikuti Seleksi Wawancara oleh Tim Seleksi DPP APERNAS. h. Wajib Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) APERNAS. 2. Tim Seleksi Anggota DIANGKAT Berdasarkan Surat Keputusan DPP APERNAS, secara bergilir dengan jumlah Tim sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur DPP APERNAS, untuk masabakti selama 1 (satu) Tahun. Personalia yang di Angkat menjadi Tim Seleksi ditentukan oleh musyawarah antara Ketum, Sekjen dan Benum, Tugas Tim Seleksi adalah Sbb.: a. Menerima Surat Permohonan dan Riwayat Hidup Calon Anggota. b. Melakukan Wawancara untuk menentukan Kelayakan seorang Anggota APERNAS. c. Setelah dinyatakan Diterima menjadi Anggota APERNAS oleh Tim, selanjutnya Dijadwalkan mengikuti PSPP (Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional). d. Setelah Calon Anggota memiliki Sertifikat PSPP, selanjutnya diberikan Sertifikat Anggota dan NAA (Nomor Anggota Apernas).



DEWAN PENGURUS PUSAT Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang Pada Tanggal : 7 Agustus 2015 PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL








DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: X/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) personalia DPP APERNAS. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS No.V/DPP/XI/2013, di Jakarta tanggal 14 November 2013

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. Tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) personalia DPP APERNAS, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS.












DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: X/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA DPP APERNAS 1. PAW (Penggantian Antar Waktu) Personalia DPP APERNAS telah diatur didalam AD/ART APERNAS. 2. Pengisian Personalia DPP APERNAS yang mengundurkan diri, ditetapkan oleh Surat Keputusan DPP APERNAS berdasarkan persetujuan/Keputusan Rapat Pleno. 3. Untuk terciptanya kemajuan Proyek Perumahan APERNAS diseluruh Indonesia, dibutuhkan semangat, kesungguhan,keseriusan dan focus terhadap Profesi Pengembang APERNAS bagi seluruh Personalia DPP, dan DPD APERNAS, untuk itu maka Rapat Pleno memutuskan : Bagi Personalia DPP dan DPD APERNAS, yang menjadi Caleg dimohon untuk mengundurkan diri sebagai DPP, dan DPD APERNAS. 4. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang selama 1 (satu) tahun tidak mampu membangun Proyek Perumahan baik sendiri-sendiri maupun bermitra dengan beberapa orang Anggota APERNAS, maka dinyatakan tidak memiliki kemampuan sebagai Pengembang, Rapat Pleno memutuskan Personalia tersebut harus dilakukan PAW. 5. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang terkena musibah bermasalah Pidana, DPP APERNAS akan menyediakan Bantuan Hukum, dan Personalia DPP, dan DPD APERNAS tersebut akan dilakukan PAW. Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang Pada Tanggal : 7 Agustus 2015 PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL








DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN PROGRAM KERJA APERNAS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa APERNAS sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil perumahan Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa dalam rangka turut serta mempercepat kebutuhan rumah sederhana Tapak dan Susun Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), APERNAS perlu memperjuangkan asprasi dan kepentingan pengembang kecil dalam Program Kerja APERNAS 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan MUNAS-III 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1) 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 4. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Hasil ketetapan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2013

Memperhatikan :

Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang didalam MUNAS-III APERNAS 2015, tanggal 6-7 Agustus 2015.




:

1. Program Kerja Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh Anggota APERNAS untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PROGRAM KERJA APERNAS Pendahuluan Menyadari sepenuhnya, bahwa didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang mengamanatkan "bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak" dan dijabarkan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang mengamanatkan agar "Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur". Disadari pula, bahwa perumahan adalah sesuatu hal yang sangat penting karena sebagai kebutuhan dasar rakyat, rumah berperan dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, membentuk watak dan jati diri bangsa. Maka usaha dalam pembangunan perumahan khususnya rumah sederhana sehat (RSH) baik tapak maupun susun mempunyai kontribusi nyata multiplier efek terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masa depan bangsa-bangsa modern , termasuk Indonesia , adalah tumbuhnya kota-kota. Karena itu, kesalahan dalam menata dan membangun kota bisa dinilai sebagai kesalahan membangun masa depan bangsa. Berdasarkan data Kementerian Negara Perumahan Rakyat bahwa kondisi saat ini kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia cukup besar, dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa, akumulasi kebutuhan (backlog) rumah yang belum terpenuhi s/d tahun 2015 sekitar 15 juta rumah, disamping itu ada tambahan kebutuhan rumah baru akibat pertumbuhan penduduk setiap tahun mencapai kurang lebih 800.000 rumah. Sedangkan kemampuan seluruh pengembang hanya dapat membangun rumah MBR sekitar 200.000 rumah/tahun. Karenanya untuk mengatasi kebutuhan tersebut pada awal tahun 2015, Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI memprogramkan pembiayaan KPR untuk rumah Tipe 36/72 Tapak dengan Harga Rp.110,5 juta sampai dengan Rp.174 juta, dengan bunga KPR 5% selama 20 tahun dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) APBN Kementerian PUPR RI yang disalurkan melalui 14 Bank Konvensional ,Syariah dan Bank Pembangunan Daerah dengan total KPR 9,2 Triliun. Belum lagi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) tidak tetap seperti : tukang sayur, pengojek motor, sopir angkutan umum dll yang jumlahnya cukup besar, yang saat ini sudah puluhan tahun menempati rumah hanya berstatus sewa selama 10 s/d 15 tahun dengan



DEWAN PENGURUS PUSAT membayar sewa antara Rp 150.000 s/d 300.000 per bulan padahal penghasilan mereka sesungguhnya rata-rata antar Rp.30.000 s/d 50.000 /hari, belum terpikirkan dibenak mereka kapan mereka dapat memiliki rumah sedangkan sebagian besar dari mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak rata-rata 2-5 orang, kondisi seperti ini perlu diupayakan secara bersama dan sungguh-sungguh dari semua stakeholder perumahan yang terkait suhingga tujuan Nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yakni mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terlaksana, khususnya membantu MBR dengan pembangunan RSH baik tapak maupun susun sejahtera Rumah Petak Milik (RPM) melalui KPR dan Kredit Pemilikan Rumah Petak (KPRP). Sebagai Pengembang kecil kami memohon perlindungan dan pembinaan dari Pemerintah melalui regulasi yang mengatur tentang usaha pengembang perumahan secara menyeluruh baik berbentuk PP ataupun Keputusan, Presiden (KEPPRES). Karena yang terjadi saat ini Pengembang Besar yang bermodal Besar, Bebas membangun Rumah-rumah mewah, Bebas membangun Rumah-rumah Menengah dan juga Bebas membangun Rumah Sederhana Sehat ( RSH). Sehingga pengembang kecil yang bermodal terbatas telah dipaksa bersaing usaha dengan pengembang besar yang bermodal besar dan pengembang menengah yang bermodal menengah tanpa ada regulasi yang mengatur. Sehingga pembebasan lahan yang dilakukan Pengembang Besar membabi buta tidak ada yang membatasi mana lahan yang tepat untuk peruntukan Rumah mewah Rumah Menengah atau Rumah Sederhana. Dan dengan modal besar yang dimiliki telah membebaskan / membeli tanah-tanah murah dalam jumlah sangat besar mencapai ratusan bahkan ribuan hektar, sehingga Pengembang kecil yang berada di setiap Kabupaten/Kota yang hanya mampu membeli 1 sampai 10 hektar tanah murah, sudah tidak ada lagi tanah murah yang tersisa bahkan saat ini telah terjadi pembangkrutan Pengembang Kecil atau banyak pengembang kecil yang sudah Mati Suri atau Pengembang papan nama yang jumlahnya mencapai 70 % dari total Pengembang kecil. Karena saat ini sudah tidak ada lagi rambu-rambu yang mengatur hak dan kewajiban Pengembang Besar, Menengah dan Kecil dalam membangun rumah sesuai peruntukannya. Yang ada saat ini hanya konglomerasi dan liberalisasi pengembang besar . Dan kebebasan membangun rumah diseluruh segmen pasar (rumah Mewah, rumah menengah dan RSH) atau tidak ada rambu-rambu persaingan usaha yang sehat, jelas dan tegas dari Pemerintah. Akibatnya kami para Penegembang Kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 70 % dari total pengembang dalam kondisi mengenaskan, mati suri dan bangkrut yang mampu bertahan hanya pengembang menengah yang jumlahnya sekitar 20 %, kalaupun ada satu dua pengembang kecil yang hidup mereka sesungguhnya adalah pengembang kecil yang masih holding company ( grup ) nya pengembang besar. Memang sungguh ironis, ditengah pemerintah terus menggalakkan dan memotivasi sektor usaha mikro golongan ekonomi lemah/pengembang kecil agar menjadi pelaku ekonomi kecil yang professional, kuat dan tangguh khususnya di bidang usaha pengembang perumahan sederhana sehat, justru saat ini telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya terjadi dibidang usaha pengembangan perumahan yang dilakukan oleh kelompok Pengembang Besar yang jelas -jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami pengembang kecil sangat hormat dan menghargai serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan para pengembang besar dan menengah yang telah berkarya sukses dalam pengembangan perumahan mewah dan menengah dan telah merubah wajah Indonesia menjadi kawasan dan hunian megah dan tertata yang tersebar diseluruh Nusantara. Namun



DEWAN PENGURUS PUSAT seharusnya kesuksesan tersebut juga diberikan pada kami para pengembang kecil yang berhak hidup melalui persaingan usaha yang sehat dan berimbang, melalui cara merubah perilaku Pengembang Besar tidak membebaskan lahan yang jelas-jelas diperuntukan rumah sederhana sehat serta tidak lagi membangun rumah-rumah RSH karena itu semua adalah hak lahan dan garapan kami para pengembang kecil, apabila hal tersebut dipatuhi oleh rekan-rekan pengembang besar dengan demikian Insya Allah kamipun akan dapat berprestasi dan dapat berbuat yang sama dibidang kami yakni membangun Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Petak Milik Sehat (RPM) yang saat ini masih ditunggu jutaan unit oleh saudara-saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Nusantara. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA 1. KONSOLIDASI ORGANISASI 2. KOORDINASI STAKE HOLDER KEBIJAKAN 3. KONSOLIDASI PROYEK – PROYEK APERNAS SASARAN DAN TARGET PROGRAM KERJA 1. KONSOLIDASI ORGANISASI A. PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH KABUPATEN/KOTA APERNAS SELURUH INDONESIA DENGAN TARGET SEKURANG-KURANGNYA 50 % KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA DI AKHIR TAHUN 2015. B. TARGET KEANGGOTAAN APERNAS SELURUH INDONESIA MENCAPAI 5.000 ANGGOTA APERNAS DI AKHIR TAHUN 2015. C. PELATIHAN SERTIFIKASI PENGEMBANG PROFESIONAL DI LINGKUP KEANGGOTAAN APERNAS DI TARGETKAN MENCAPAI SEKURANGKURANGNYA 2.500 SERTIFIKAT DI AKHIR TAHUN 2015. D. LAHIRNYA PENGEMBANG APERNAS DENGAN PROYEK MBRNYA DITARGETKAN SEKURANG – KURANGNYA 50.000 UNIT RUMAH TIAP TAHUNNYA. 2. KOORDINASI DENGAN STAKE HOLDER A. KOORDINASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKURANG – KURANGNYA 12 KALI DALAM SETAHUN. B.

KOORDINASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI AGAR ADA SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH SEKURANG – KURANGNYA 6 KALI DALAM SETAHUN.

C.

KOORDINASI DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKURANGKURANG 3 KALI DALAM SETAHUN.

D. KOORDINASI DENGAN INSTITUSI PENYELENGGARA UANG MUKA BAGI PNS DENGAN BAPERTARUM, TENTARA DENGAN YKPP/BPTWP-



DEWAN PENGURUS PUSAT AU/BPTWP-AD/BPTWP-AL DAN PEKERJA SWASTA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAANNYA, SEKURANG-KURANGNYA 3 KALI DALAM SETAHUN. E.

KOORDINASI DENGAN BANK PENYELENGGARA KPR FLPP (BTN, MANDIRI, BRI,BNI DAN BPD) SEKURANG-KURANGNYA 3 KALI DALAM SETAHUN.

F.

KOORDINASI DENGAN ASOSIASI PEMERINTAHAN KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) ATAU ASOSIASI LAINNYA SEKURANG – KURANGNYA 2 KALI DALAM SETAHUN.

G. KOORDINASI DENGAN DENGAN PIHAK KURANGNYA 1 KALI DALAM SETAHUN.

ASURANSI

SEKURANG-

3. KONSOLIDASI PROYEK – PROYEK APERNAS DPP APERNAS MENGKONSOLIDASIKAN PROYEK – PROYEK APERNAS YANG ADA DI DAERAH DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : A. RUMAH TAPAK SEJAHTERA - NAMA KAWASAN RUMAH TAPAK SEJAHTERA : “APERNAS + NAMA KECAMATAN+ RESIDENCE “ CONTOH APERNAS JATAKE RESIDENCE - SEKURANG – KURANGNYA LUAS LAHAN PROYEK ADALAH 2 HA UNTUK 1 PENGEMBANG DI DAERAH DENGAN TYPE RUMAH MINIMAL 36 M2 DAN LUAS KAVLING MINIMAL 72 M2. - UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PSU (PRASARANA SARANA UTILITAS) DARI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT SEKURANG – KURANGNYA 300 UNIT ( + 4 HA) DAN BILA RUMAH YANG DIIBANGUN KURANG DARI 300 UNIT (< DARI 4 HA) MAKA HARUS BERGABUNG DENGAN PENGEMBANG APERNAS LAIN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN. - PERMOHONAN PENGAJUAN PSU DITUJUKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DENGAN TEMBUSAN GUBERNUR DAN KEMENTERIAN PUPR RI (CQ. DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN) SERTA DPP APERNAS. - UNTUK MENCAPAI TARGET 50.000 RUMAH TAPAK SEJAHTERA SETIAP TAHUNNYA, SEKURANG-KURANGNYA 100 PENGEMBANG APERNAS AKTIF MEMBANGUN RUMAH MBR. B. RUMAH SUSUN SEJAHTERA - NAMA KAWASAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA : “MENARA APERNAS + NAMA KECAMATAN “ CONTOH MENARA APERNAS JATAKE - SEKURANG – KURANGNYA LUAS LAHAN PROYEK ADALAH 1 HA UNTUK 1 PENGEMBANG DI DAERAH DENGAN TYPE MINIMAL 21 M2.



DEWAN PENGURUS PUSAT - UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PSU (PRASARANA SARANA UTILITAS) DARI KEMENTERIAN PUPR RI SEKURANG – KURANGNYA 500 UNIT. - PERMOHONAN PENGAJUAN PSU DITUJUKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DENGAN TEMBUSAN GUBERNUR DAN KEMENTERIAN PUPR RI (CQ. DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN) SERTA DPP APERNAS - UNTUK MENCAPAI TARGET 50.000 RUMAH SUSUN SEJAHTERA SETIAP TAHUNNYA, SEKURANG-KURANGNYA 10 PENGEMBANG APERNAS AKTIF MEMBANGUN RUMAH MBR RUSUN SEJAHTERA.









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN REKOMENDASI Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas dan perlu memperjuangkan asprasi dan kepentingan pengembang kecil dalam Rekomendasi Apernas. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1) 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 4. Hasil Keputusan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta, tanggal 23 Februari 2013

Memperhatikan

:

Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang didalam MUNAS III APERNAS, tanggal 6-7 Agustus 2015.




:

1. Rekomendasi Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS untuk disampaikan dan di informasikan kepada seluruh stake holder dalam setiap usaha pengembang rumah sederhana sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang REKOMENDASI Sesungguhnya Pemerintah telah berupaya keras mengatur konsep hunian berimbang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yang dikenal SKB tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat) tertanggal 16 November 1992 yang diperkuat oleh SK Menteri Perumahan Rakyat No.04/1995, yang intinya Pemerintah akan memaksa pengembang besar menerapkan pola 1 : 3 : 6 melalui jalur perijinan dan akan memberi sanksi tegas setiap pelanggarnya, yang bunyi SKB tiga menteri tersebut adalah : setiap Pengembang yang memiliki lahan diatas 200 ha wajib membangun rumah dengan perbandingan 1 rumah mewah 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana/sangat sederhana (RS/RSS) disatu kawasan/lahan tersebut, Sedang yang luasnya kurang dari 200 ha dapat dibangun RS/RSS di lokasi lain melalui kemitraan dengan pengembang menengah dan kecil, anehnya meski dalam SK bersama tiga Menteri tersebut dalam pelaksanaan pola 1 : 3 : 6 itu terungkap banyak pelanggaran tidak ada yang dikenakan sanksi terhadap pengembang besar yang melanggar tersebut, sehingga saat ini semua kawasan permukiman mewah tidak ada satupun yang melakukan ketentuan itu secara konsisten dan konsekuen. Hal inilah yang mengakibatkan konsep hunian berimbang tidak berjalan atau gagal. Mencermati situasi dan kondisi serta permasalahan yang berkembang saat ini, dengan dilandasi tanggung jawab moral sesama anak bangsa dan sesama pengembang rumah sederhana sehat, serta berkeinginan luhur untuk membantu jutaan saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang saat ini tengah membutuhkan RSH dan Rumah Petak Milik (RPM), sekaligus membantu program Pemerintah untuk memenuhi target pengembangan pembangunan pada Rencana Jangka Menengah (RPJM) rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah petak milik (RPM), baik yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun realisasi bantuan stimulan PSU tidak mencapai target dan sasaran, sehingga MBR sebagai pemilik Rumah Sejahtera tidak bisa menerima haknya bantuan stimulan PSU. Hal tersebut berakibat kawasan permukiman dan perumahan tidak terawat bahkan rusak , sehingga kawasan menjadi kumuh dan PSU rusak serta nilai rumah turun ( LTV turun ). Prosedur bantuan PSU berbelit karena melalui birokrasi PEMKAB – PEMKOT – PEMERINTAH PROVINSI – KEMENPUPR : DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN – PKS dengan KEMENPUPR, ada indikasi birokratis, lama dan lamban tata kelolanya. 32 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Di lain pihak PSU adalah komponen pembiayaan konstruksi , di mana bank penerbit KPR Sejahtera memberikan KMK ; bahkan ada pembiyaan refinancing pembebasan lahan melalui KREDIT PEMBEBASAN LAHAN ( KPL ), sepanjang yang dibangun adalah Rumah Sejahtera Tapak , Bank BTN sudah menaikkan plafon menjadi Rp.7.500.000.000,- mulai tahun 2013. Perlu kajian integrasi bantuan stimulan PSU dengan bank penerbit KPR Sejahtera dengan pola refinancing : bank yang membiayai konstruksi akan memasukan RAB dan SPESIFIKASI PSU ke dalam paket pembiayaan konstruksi sesuai standar RAB - Bestek KEMENPUPR ; pencairan PSU akan mengurangi debet KMK. Tim verifikasi . baik dari unsur PEMDA maupun KEMENPUPR, dapat berkoordinasi dengan bank tentang realisasi pembangunan PSU , bahkan progress pembangunan PSU dapat dilaporkan. Pada saat bank mengadakan progress report kemajuan proyek dapat dicatat dan dilaporkan khusus kemajuan PSU , ditambahi nilai pisik dan Rupiah PSU – appraisal report bank agar obyektif. Bank dapat minta pencairan nilai PSU setelah diadakan verikasi. Berikut kajian swakelola jika KEMENPUPR dapat menugasi APERNAS :



DEWAN PENGURUS PUSAT CRASH PROGRAM PSU 2015 – 2016 Dengan crash program tahun 2015 , integrasi dan refinancing PSU pemilihan lokasi langsung oleh KEMENPUPR dan Bank Penerbit KPR Sejahtera , dengan PEMDA bersifat koordinasi. DPP– DPD APERNAS membantu menyiapkan Pengembang Pemasok Rumah Sejahtera termasuk LAHAN KAWASAN PERMUKIMAN yang telah menenuhi kriteria dapat bantuan PSU, diusulkan ada Nota Kesepahaman KEMENPUPR – DPP APERNAS. Hasil kajian lapangan Bank Penerbit akan mengadakan koordinasi dengan KEMENPERA dan Pemasok Pengembang Anggota APERNAS untuk formalitas perjanjian dan persiapan fasilitas pembiayaan kredit komersial – KPL dan KMK. Diterbitkan SOP untuk alur bisnis tersebut di atas disertai sosialisasi kepada pemangku kepentingan perumahan dan perbankan penerbit KPR Sejahtera. Selanjutnya kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Yang Terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, untuk dapat kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama membuat regulasi usaha pengembang besar, pengembang menengah dan pengembang kecil, merekomendasikan hal – hal sebagai berikut : 1. Untuk menghindari tidak terjadinya monopoli penguasaan lahan yang berlebihan dan diluar peruntukan RSH yang dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat, perlu ada Ketentuan yang mengatur Ijin Lokasi Pembebasan lahan dimana pembebasan yang peruntukannya untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH) hanya diberikan kepada Pengembang Kecil yang bermodal terbatas tidak kepada Pengembang Besar yang bermodal besar & Pengembang Menengah yang bermodal menengah. 2. Sudah saatnya perlu regulasi Pemerintah yang mengatur tentang Pengembangan Pembangunan Perumahan secara terpadu dan berimbang berdasarkan SKB Tiga Menteri yang lebih menegaskan kembali pola 1 : 3 : 6 yaitu : a. Pengembang Besar yang bermodal besar yang hanya diijinkan membangun Rumah Mewah (susun non susun) dengan harga jual Rp. 500 juta keatas dan diwajibkan menjadi Anggota REI. b. Pengembang Menengah bermodal menengah yang hanya diijinkan membangun Rumah Menengah (susun non susun) dengan harga jual Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta,dan diwajibkan menjadi Anggota APERSI. c. Pengembang Kecil bermodal kecil/terbatas wajib menjadi anggota APERNAS hanya diijinkan membangun Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Petak Milik (RPM) susun non susun dengan harga jual Rp.200 juta kebawah. 3. Reformasi birokrasi di Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat, di daerah masih ada kebijakan yag belum mendukung pengembang RSH, biaya yang menyangkut pertanahan masih disamakan dengan pengembang untuk rumah menengah dan besar, belum ada kepastian mengenai biaya dan waktu penyelesaian perizinan. Termasuk di dalamnya Biaya sertifikat Induk dan sertifikat pecahan. 4. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus pajak pertambahan nilai (Ppn) sebesar 10% untuk pengembang RSH dan menurunkan pajak penghasilan (Pph) final dari 5 % menjadi 1 % masih belum ter-sosialisasi dengan baik. 34 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 5. Biaya Perizinan dihampir instansi pemerintah daerah masih belum seragam, biaya perizinan untuk rumah RSH, menengah dan besar hampir sama nilainya, perizinan untuk RSH masih dijadikan obyek bukan subyek pembangunan daerah. 6. Mengusulkan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan Pemerintah agar Perbankkan atau Lembaga Keuangan pemberi KPR/KPA memprioritaskan suku bunga rendah khusus KPR—RSH dan KPR—RPM, serta memberi Kredit Perbankkan Pembebasan Lahan dan Kredit Konstruksi kepada pengembang kecil dengan Bunga 4% /Tahun. 7. Memohon kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan atau membebaskan perijinan kepada pengembang kecil yang melaksanakan pembangunan RSH & RPM. 8. Bantuan Uang Muka dari Bapertarum untuk pegawai negeri sipil, cicilan uang muka selama 5 tahun yang bersamaan dengan angsuran KPR, disesuaikan dengan masa tenor pinjamannya. 9. Perlunya dukungan regulasi khusus yang terkait dengan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berupa PEMBEBASAN RETRIBUSI berupa Peraturan Daerah (Perda) : - SK IJIN LOKASI UNTUK PENGEMBANG RS SEJAHTERA TAPAK DAN SUSUN - IMB INDUK - IMB PECAHAN - REKOMENDASI TANAH MAKAM 10. Perlunya diterbitkannya Peraturan Daerah mengenai : - Penyerahan Prasarana sarana Utilitas (PSU) dari Pengembang RS Sejahtera Tapak agar PSU dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah. - Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membantu Pemerintah Daerah menerima alokasi APBN untuk membantu pemeliharaan PSU paska penyerahan fasos – fasum berupa PSU dari pengembang RS Sejahtera. - Percepatan bantuan PSU dari program kementerian perumahan rakyat untuk pengembang RS. Sejahtera tapak dan rusun. - Perlunya diberlakukan multi years untuk anggaran PSU maupun DAK PSU mengingat sinkronisasi di lapangan. 11. MBR penghuni kawasan permukiman berhak mendapatkan bantuan pemeliharaan PSU melalui program DAK(Dana Alokasi Khusus) dari APBN.



DEWAN PENGURUS PUSAT 12. Perbankan sebagai kreditur juga sangat berkepentingan terpeliharanya PSU agar agunan KPR Sejahtera aman dari penurunan nilai (Collateral to Valuation) dan kepentingan investor pasar sekunder perumahan. 13. Percepatan proses rekomendasi dari pemerintah daerah, baik dari Kabupaten/Kota dan Propinsi atas usulan pengembang RS. Sejahtera, langsung dilakukan oleh pengembang RS. Sejahtera kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan. Dan jika Organisasi Tata Pemerintahan Daerah belum siap, khususnya Pemerintahan Daerah Baru dan Pemekaran, PKS PSU dilaksanakan langsung pengembang RS Sejahtera dengan Kementerian PUPR RI Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karunianya serta meridhoi APERNAS dalam membantu Pemerintah untuk mensukseskan target Membangun Rumah Sederhana Tapak dan Susun untuk MBR dukungan FLPP di Wilayah Republik Indonesia.









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN OTONOM APERNAS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas perlu membentuk wadah otonom yang mendukung langkah – langkah strategis dalam mempercepat program umum dan program kerja Apernas yang lebih mandiri dan professional 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta tanggal 23 Februari 2013.

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. Badan Otonom Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.



DEWAN PENGURUS PUSAT 2. Keputusan ini wajib dilaksanakan dan segera membentuk kelembagaan yang bersifat otonom yang tidak terlepas dari khittah dan semangat perjuangan Apernas. 3. Hal teknis lainnya dalam pembentukan badan otonom Apernas ini, akan ditindaklanjuti oleh DPP Apernas dalam bentuk Juklak/juknis Apernas 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang Pendirian Badan otonom Meliputi : LEMBAGA PELATIHAN PENGEMBANG NASIONAL (LPPN) LEMBAGA BANK TANAH APERNAS (LBTA) PUSAT PEMASARAN RUMAH MBR BANK APERNAS









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XIV/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN STEMPEL, KOP SURAT DPP DAN DPD APERNAS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas perlu pendukung dalam administrasi surat menyurat berupa Stempel, dan Kop Surat. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta tanggal 23 Februari 2013

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. Stempel dan Kop Surat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional untuk DPP dan DPD, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.



DEWAN PENGURUS PUSAT 2. Keputusan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS untuk surat menyurat dan identitas Apernas. 3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XIV/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang STEMPEL, KOP SURAT DPP DAN DPD APERNAS

APERNAS


DEWAN PENGURUS PUSAT Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]




APERNAS


DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG Ruko Segitiga Emas Blok-E No.2 Jl. Prof. Dr.Hamka KM.4 Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Telp: 08122511100









DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XV/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN MARS APERNAS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas perlu motivasi perjuangan dalam bentuk lagu Apernas. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III APERNAS 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta tanggal 23 Februari 2013.

Memperhatikan :


Menetapkan

:

1. MARS Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS untuk dinyanyikan pada acara resmi Apernas.












DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XV/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang MARS APERNAS Cipt. Aris Suwirya APERNAS WADAH PERJUANGANKU MEMBANGUN RUMAH SAUDARAKU KAMI CINTA DAN PEDULI RUMAH MBR TERPENUHI APERNAS WADAH PENGABDIANKU MEMBANGUN RUMAH SAUDARAKU KAMI CINTA DAN PEDULI RUMAH MBR TERPENUHI REFF BILA APERNAS JAYA MBR SEJAHTERA SEMUA PASTI BISA…SEMUA PASTI BISA... MENUJU KELUARGA YANG ADIL DAN SEJAHTERA SENTOSA DAN BAHAGIA Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang Pada Tanggal : 7 Agustus 2015 PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL








DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XVI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN CETAK BIRU APERNAS 2015 – 2020 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Menimbang

:

1. Bahwa Apernas sebagai Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional yang mewadahi para pengembang kecil rumah Tapak dan Susun Sejahtera yang bersifat terbuka, professional dan Independen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjawab tantangan akan kebutuhan rumah sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Bahwa pengimplementasian hasil – hasil Munas II Apernas Tahun 2012, khususnya Visi, Misi, Pancakrida, Naskah deklarasi pendirian dan AD/ART Apernas perlu disusun Cetak Biru APERNAS tahun 2015 - 2020. 3. Bahwa untuk maksud terebut di atas, perlu ditetapkan dengan Ketetapan MUNAS III 2015.

Mengingat

:

1. AD/ART APERNAS 2. Hasil Keputusan RAKERNAS I APERNAS, di Jakarta tanggal 23 Februari 2013

Memperhatikan :

Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang didalam MUNAS III APERNAS tanggal 6-7 Agustus 2015. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1. Cetak Biru Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. 2015 – 2020, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. 2. Keputusan ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan sebagai komitmen bersama seluruh Anggota APERNAS untuk acuan pelaksanaan program kerja Apernas.












DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XVI/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang

CETAK BIRU APERNAS 2015 - 2020




KERANGKA DASAR CETAK BIRU APERNAS 2015 - 2020















DEWAN PENGURUS PUSAT KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XVIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015 Tentang PENETAPAN PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional-III Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional,

Menimbang

: 1.

Bahwa untuk mencapai tujuan APERNAS, secara optimal dan professional perlu adanya Peraturan Organisasi yang mengatur secara teknis tentang Pembidangan Tugas Personalia DPP APERNAS.

2.

Bahwa sesuai dengan Amanat MUNAS III APERNAS 2015 yang diatur didalam AD/ART APERNAS, selanjutnya untuk kebutuhan Organisasi DPP APERNAS diberikan wewenang menerbitkan Peraturan Organisasi, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pembidangan Tugas Personalia DPP APERNAS.

Mengingat

: 1.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.

Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Memperhatikan

4.

Naskah Deklarasi Pendirian APERNAS, tanggal 23 Februari 2009

5.

Akta Notaris Pendirian APERNAS tanggal 23 Februari 2009

: Saran-saran, usul, dan masukan yang berkembang dalam MUNAS III APERNAS tanggal 6-7 Agustus 2015. 53

Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]



: 1.

Pembidangan Tugas DPP APERNAS, sebagaimana terlampir dalam Ketetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

2.

Ketetapan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.









DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: XVIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015

Tentang PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL A. KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWAJIBAN,HAK DAN WEWENANG DPP APERNAS 1. Dewan Pengurus Pusat APERNAS, selanjutnya disingkat DPP APERNAS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi APERNAS, bersifat kolektif,dipilih dan ditetapkan oleh,serta bertanggung jawab kepada MUNAS APERNAS. 2. DPP APERNAS berkewajiban : a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Ketetapan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS. b. Menyampaikan Laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional. c. Melakukan Pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat DPD. d. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional. 3. DPP APERNAS mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Ketetapan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS. b. Menetapkan Peraturan Organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja Nasional dan Program Kerja Tahunan. d. Menetapkan pembentukan organisasi DPD Tingkat Kabupaten/Kota serta mengesahkan Susunan, Komposisi dan Personalia DPD. e. Mengesahkan DPD hasil MUSDA. f. Membekukan organisasi DPD Kabupaten/Kota apabila Anggota APERNAS yang ada kurang dari 3 Anggota. g. Menerima laporan keadaan dan perkembangan organisasi dari DPD. h. Memberhentikan seseorang dari jabatan kepengurusan di DPP dan DPD, baik atas permohonan sendiri, maupun karena alasan-alasan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi APERNAS. 55 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT i. Meminta Pembinaan dan Pengarahan dari Dewan Pembina APERNAS j. Meminta pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi APERNAS. k. Menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan di DPP dan DPD kecuali pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum DPP harus melalui MUNASLUB. l. Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian keanggotaan APERNAS. m. DPP dapat membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu. 4. Dewan Pengurus Harian Pusat APERNAS, selanjutnya disebut DPHP, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum merupakan pelaksana kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari. b. Mengatur pelaksanaan keputusan DPP APERNAS. c. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh DPP APERNAS. 5. Ketua Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal mewakili dan bertanggung jawab atas nama organisasi APERNAS kedalam dan keluar organisasi baik secara nasional maupun dalam hubungan luar negeri. b. Memimpin, memotivasi, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengembangan organisasi APERNAS. c. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program organisasi sesuai dengan Program Kerja Nasional dan Program Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh DPP APERNAS. d. Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan usaha antar anggota APERNAS. e. Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah khususnya KEMENPUPR, Lembaga Tinggi Negara, TNI-Polri, dan Badan serta Instansi Pemerintah maupun dengan LSM/Badan/Organisasi Profesi didalam dan di uar negeri. f. Memimpin Rapat DPP, DPHP, dan Rapat Pleno serta Rapat Paripurna APERNAS. g. Menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 6. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Perbankan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Perbankan. c. Membantu kepentingan anggota dalam memediasi dengan pihak Bank penyalur FLPP untuk proses pengajuan KYG, KPL dan KPR. 56 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT d. Membantu kepentingan anggota untuk melakukan proses percepatan pencairan kredit di Bank. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 7. Wakil Ketua Umum Bidang Penyediaan Lokasi Perumahan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Penyediaan Lokasi Perumahan. c. Membantu kepentingan anggota dalam mengupayakan kebutuhan tanah murah untuk lokasi proyek perumahan MBR dukungan FLPP. d. Membantu kepentingan anggota dalam percepatan pembangunan rumah MBR. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 8. Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan Syariah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan,mengarahkan,membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pembiayaan Syariah. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari investor non Bank yang bersifat syariah untuk kerjasama dalam pengembangan proyek perumahan MBR dukungan FLPP. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 9. Wakil Ketua Umum Bidang Legal dan Perikatan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Legal dan Perikatan. c. Membantu kepentingan anggota dalam hal legalitas pertanahan, kerjasama dengan pemilik lahan dan Investor, serta Pengikatan Jual beli. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



DEWAN PENGURUS PUSAT 10. Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP). c. Membantu kepentingan organisasi APERNAS dalam merencanakan dan melaksanakan Pelatihan Calon Pengembang secara profesional, secara periodik demi tercapainya target 2% Pengusaha bagi Negara maju, khususnya Pengembang Anggota APERNAS. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus yang ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 11. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Membantu kepentingan anggota dalam memediasi dengan Pihak terkait untuk proses Perizinan, Sertifikasi tanah, Pengajuan BUM, PSUdan Konsumen. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 12. Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan Perizinan Perumahan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan Perizinan Perumahan. c. Mermbantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan bantuan proses perizinan yang cepat, murah dan singkat agar terpenuhinya target pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP. d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi persoalan perizinan di daerah. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 13. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. 58 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Organisasi dan Keanggotaan. c. Membantu dan membina DPD agar dalam menjalankan organisasinya secara baik dan konstitusional, demokratis dan transparan. d. Pelaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 14. Wakil Ketua Umum Bidang Seminar dan Pencerahan Anggota, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan,mengarahkan,membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Seminar dan Pencerahan Anggota. c. Membantu kepentingan anggota dalam informasi ilmu pengembang melalui kajian ilmiah, seminar, workshop secara berkala. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 15. Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan KPL dan KYG, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan KPL dan KYG. c. Membantu kepentingan anggota dalam pengurusan dan realisasi Kredit Konstruksi/KYG dan Kredit Pembebasan Lahan (KPL) dari Bank untuk perumhan MBR dukungan FLPP. d. Membantu kepentingan anggota dalam percepatan pencairan kredit Konstruksi dan KPL. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 16. Wakil Ketua Umum Bidang Bisnis Media Cetak, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bisnis Media Cetak. c. Membantu kepentingan anggota dengan memberikan informasi secara akurat dan cepat berkenaan dengan bisnis properti. 59 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT d. Menyediakan sarana informasi berupa Majalah RUMAH RAKYAT, yang bersifat umum mengenai bisnis properti. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 17. Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Regulasi FLPP, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Regulasi FLPP. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan agar bantuan FLPP lebih cepat terealisasi sehingga tercapainya target pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP. d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi persoalan penyaluran FLPP di daerah. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 18. Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan Marketing dan Promosi, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan Marketing dan Promosi. c. Membantu kepentingan anggota dalam hal marketing produk perumahan secara profesional dan promosi dengan organiser pameran. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 19. Wakil Ketua Umum Bidang Kemitraan Usaha Antar Pemilik Tanah dan Investor, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kemitraan Usaha Antar Pemilik Tanah dan Investor. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari pemilik lahan yang dapat bermitra atau kerjasama untuk membangun perumahan MBR dukungan FLPP d. Membantu kepentingan anggota dalam memediasi antara investor, pemilik lahan dan pengembang anggota APERNAS untuk pembangunan rumah MBR. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 60 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 20. Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Produsen Material Bangunan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kerjasama Antar Produsen Material Bangunan. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan kerjasama dalam mendapatkan pasokan, harga dan pembayaran bahan bangunan yang efisien dan terjangkau untu pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP. d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi kebutuhan bahan bangunan di daerah. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 21. Wakil Ketua Umum Bidang INFOKOM dan IT, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang INFOKOM dan IT. c. Membantu kepentingan anggota dalam penyediaan media Humas berupa Network Online, Website dan Email yang bersifat Nasional. d. Membantu kepentingan anggota dalam penyampaian data informasi secara akurat dan cepat untuk mewujudkan optimalisasi target pembangunan rumah MBR dukungan FLPP di seluruh Indonesia. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 22. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS (PRPMA), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS (PRPMA). c. Membantu kepentingan anggota dalam Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS. d. Membantu Masyarakat dalam penyediaan rumah petak. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



DEWAN PENGURUS PUSAT 23. Wakil Ketua Umum Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Proyek Perumahan (PE3P), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Proyek Perumahan (PE3P). c. Membantu kepentingan anggota dalam bimbingan dan arahan pembangunan proyek perumahan MBR dukungan FLPP agar tepat sasaran. d. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pembangunan proyek perumahan MBR dukungan FLPP agar mencapai target sesuai progress yang dijadwalkan Pihak Perbankan. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 24. Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Permodalan, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Investasi dan Permodalan. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari investor untuk kerjasama dalam pengembangan proyek perumahan MBR dukungan FLPP. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 25. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Profesi, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga Profesi. c. Membantu kepentingan DPD dalam memotivasi anggota APERNAS untuk berorganisasi profesi secara profesional dan menjaga nama baik APERNAS. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 26. Wakil Ketua Umum Bidang Penyediaan Konsumen MBR di Seluruh Indonesia, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas 62 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT Bidang Penyediaan Konsumen MBR di seluruh Indonesia. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari konsumen secara kolektif dan terorganisir dengan instansi-instansi terkait, yang membutuhkan rumah. d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. g. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 27. Wakil Ketua Umum Bidang Lembaga Bantuan Hukum, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya. b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Lembaga Bantuan Hukum. c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari kepastian hukum agar tercipta rasa keadilan bagi pengembang anggota APERNAS. d. Membantu kepentingan anggota dalam melaksanakan supremasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal proses perizinan dan sertifikasi tanah. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 28. Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. Membantu Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP APERNAS, selain urusan keuangan. c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk Rapat Dewan Pengurus Harian, Rapat Pleno DPP dan Rapat Paripurna DPP. d. Menghadiri Rapat Dewan Pembina bersama Ketua Umum. e. Menunjuk Salah Seorang Wakil Sekjen untuk mewakilinya apabila Sekjen berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan sepengetahuan Rapat Dewan Pengur Harian Pusat. f. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. g. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 29. Wakil Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. Mewakili Sekretaris Jenderal dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk tugas Sekretariat DPP, selain menyangkut urusan keuangan berdasarkan pembidangan tugas yang ditetapkan oleh DPHP. c. Membantu para Wakil Ketua Umum menurut pembidangan tugas yang diembannya. d. Membantu kepentingan angota dalam mengatasi persoalan sesuai bidangnya didaerah. e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. 63 Sekretariat : Jl. Taruna Jaya No.102 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur - 13720 Telp: 021-91799000, Fax: 021-44741034, Web: www.apernas.org, Email: [email protected]


DEWAN PENGURUS PUSAT 30. Bendahara Umum, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab : a. Mewakili Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b. Memupuk dan mengembangkan Sumber-sumber dana dan sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kepengurusan DPP dan atau pelaksanaan program Organisasi. c. Menggalakan pemasukan Uang Pangkal dan Iuran Anggota. d. Menyusun rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP untuk ditetapkan menjadi Rencana Aanggaran Pendapatan dan Belanja DPP. e. Melaksanakan RAPB DPP dan mempertanggung jawabkannya. f. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana DPP serta mnenyusun laporan pertanggung jawaban DPP tentang perkembangan keuangan dan kekayaan Organisasi. g. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP menyangkut urusan keuangan. h. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP. i. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum. Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang Pada Tanggal : 7 Agustus 2015 PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL









SURAT KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor : I/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang : Teknis Pelaksanaan Proyek Perumahan APERNAS Nomor : II/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang : Pencabutan Ketetapan Tentang Pembekuan DPW APERNAS Nomor : III/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang : PAW Susunan, Komposisi dan Personalia DPP APERNAS Nomor : IV/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang : Pembentukan Panitia HUT APERNAS Ke-7 DAN RAKERNAS APERNAS TAHUN 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Menimbang :

1.

Bahwa sesuai kewenangan DPP APERNAS yang diatur oleh AD & ART APERNAS, serta dalam rangka optimalisasi dan revitalisasi Program Kerja Nasional, maka DPP APERNAS berwenang menyelenggarakan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat APERNAS, yang terkait dengan Pembangunan Perumahan untuk MBR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.

Bahwa untuk melaksanakan Program KPR-FLPP Kementerian PUPR R.I. DPP APERNAS selanjutnya melaksanakan konsolidasi organisasi secara terencana, terarah dan terpadu, yang salah satunya adalah dengan mengadakan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat APERNAS, untuk melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan organisasi secara demokratis dan seksama.

Mengingat :

1. 2 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang PKP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Akta Notaris Pendirian APERNAS Nomor 4 Tanggal 04 Mei 2009 Deklarasi Pendirian APERNAS Tanggal 23 Februari 2009 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APERNAS Ketetapan MUNAS-III APERNAS Tanggal 6-7 Agustus 2015

Menetapkan :

1.

MEMUTUSKAN Hasil Keputusan Rapat Pleno-II DPP APERNAS Nomor : I/PLENOII/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang Teknis Pelaksanaan Proyek Perumahan APERNAS, sebagaimana tertera dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini. 65



DEWAN PENGURUS PUSAT 2.

Hasil Keputusan Rapat Pleno-II DPP APERNAS Nomor : II/PLENOII/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang Pencabutan Ketetapan tentang Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah APERNAS, sebagaimana tertera dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

3.

Hasil Keputusan Rapat Pleno-II DPP APERNAS Nomor : III/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Susunan, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat APERNAS, sebagaimana tertera dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

4.

Hasil Keputusan Rapat Pleno-II DPP APERNAS Nomor : IV/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 Tentang Pembentukan Panitia HUT APERNAS ke-7 dan RAKERNAS APERNAS Tahun 2016, sebagaimana tertera dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

5.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, disampaikan kepada DPP, DPW dan DPD serta seluruh Anggota APERNAS, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta Pada Tanggal : 19 Desember 2015 PIMPINAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT APERNAS

H. M. ARIS SUWIRYA,SE Ketua

H. M. ZULFAKAR Sekretaris



DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN-1 KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor : I/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS 1. Sudah dilakukan kerjasama dengan Investor Brieging yang akan mendanai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-lokasi proyek, yang akan dikembalikan setelah pencairan KPL & KYG dari Bank. 2. Persyaratan lahan untuk lokasi proyek adalah : a. Lahan minimal 4 Hektar sudah bersertifikat Hak Milik (SHM). b. Tanda jadi kepada pemilik tanah sebesar maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisanya dibayar bertahap sesuai progress. c. Pemilik tanah akan mendapatkan profit Sharing sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) d. Harga tanah maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter persegi, atau sesuai dengan perhitungan porsi untuk Rumah Bersubsidi (ada untung). e. Telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP-APERNAS. 3. Profit Sharing sebagai berikut : - Investor = 45% - APERNAS Group = 55% (Pemilik Tanah, Pengembang, DPP-APERNAS dan Mediator) 100% 4. Program ini berlaku untuk seluruh Anggota APERNAS yang sudah mempunyai Nomor Anggota APERNAS (NAA), dengan lokasi proyek di seluruh Indonesia. Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta Pada tanggal : 19 Desember 2015 Pimpinan Rapat Pleno-II Dewan Pengurus Pusat APERNAS

H. M. ARIS SUWIRYA, SE Ketua

H. M. ZULFAKAR Sekretaris 67



DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN-2 KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor : II/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 TENTANG

PENCABUTAN KETETAPAN TENTANG PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS WILAYAH APERNAS

1. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015, Ketetapan tentang Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS dinyatakan dicabut, dan DPW APERNAS dinyatakan diaktifkan kembali dengan catatan harus memiliki persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 2. Persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS adalah sebagai berikut : a. DPW APERNAS harus telah atau sedang memiliki proyek perumahan, baik milik sendiri ataupun gabungan, dibuktikan dengan berkas Perizinan dan Legalitas Tanah Proyek Perumahan. b. DPW APERNAS harus memiliki kantor sekretariat. c. DPW APERNAS harus telah memiliki minimal 5 (lima) DPD aktif didalam wilayahnya. 3. Apabila Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS belum memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam point 2 (dua), maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERNAS tidak akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPW tersebut. 4. Koordinator Wilayah (KORWIL) tetap ada sebagai aparat DPP yang dijabat oleh WAKETUM dan WASEKJEN, bertugas menjalankan TUPOKSI-nya dengan titik berat pada penyelesaian masalah Perizinan dan Perbankan. Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta Pada tanggal : 19 Desember 2015 Pimpinan Rapat Pleno-II Dewan Pengurus Pusat APERNAS


H. M. ZULFAKAR Sekretaris 68



DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN-3 KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor : III/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) SUSUNAN, KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT APERNAS 1. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015, diputuskan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia DPP APERNAS yaitu : - WAKETUM-XIX : Sdr. H. SYAIFUL BACHRI, SH (NAA.1651) Pengganti : Sdr. H. JAET AHMAD FATONI, SH (NAA.1746) - WASEKJEN-XIX : Sdr. SUMANTONO (NAA.0398) Pengganti : Sdr. DRS. BUTJE J. TAHAPARY (NAA.1016) 2. Menunjuk Sdr. H. SYAIFUL BACHRI, SH (NAA.1651) sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS Provinsi Jawa Timur, Sehubungan dengan telah diputuskannya Pergantian Antar Waktu Personalia DPP APERNAS dan adanya Pencabutan Ketetapan tentang Pembekuan DPW APERNAS. 3. Pembentukan WAKETUM & WASEKJEN XXIII Bidang Bantuan Penyelesaian Masalah Perizinan dan Perbankan Anggota APERNAS di seluruh Indonesia, dengan menunjuk Sdr. SUMANTONO (NAA.0398) sebagai WAKETUM, dan Sdr. SURYANTO (NAA.1605) sebagai WASEKJEN. 4. Mengganti dan menyempurnakan WAKETUM & WASEKJEN X Bidang KPL dan KYG menjadi Bidang Perbankan dan Kelembagaan, dengan menunjuk Sdr. DR. SINEMA DAELI (NAA.1072) sebagai WAKETUM-X, dan Sdr. IQBAL HADI KUSUMA (NAA.0759) sebagai WASEKJEN-X, sedangkan untuk Sdr. REMMY JAMADHI (NAA.0088) menjabat sebagai WAKETUM-XII Bidang Informasi dan Penerapan Regulasi FLPP dengan Sdr. R. HANUNG PRAYUDHO (NAA.0637) sebagai WASEKJEN-XII. Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta Pada tanggal : 19 Desember 2015 Pimpinan Rapat Pleno-II Dewan Pengurus Pusat APERNAS





DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPIRAN-4 KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor : IV/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HUT APERNAS KE-7 DAN RAKERNAS APERNAS TAHUN 2016

1. Ketua Panitia Pelaksana terpilih yaitu Sdr. Ir. MOCH. MUSTAQIM, MM (NAA.1094), dan untuk Susunan dan Personnel Kepanitiaan akan dibentuk oleh Ketua Pelaksana. 2. Tempat pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta dan Waktu penyelenggaraan kegiatan yaitu pada hari Selasa-Rabu tanggal 23-24 Februari 2016. 3. Peserta HUT dan RAKERNAS adalah Seluruh Anggota APERNAS yang mempunyai Nomor Anggota APERNAS (NAA). 4. Peserta HUT DAN RAKERNAS dikenakan Kontribusi Sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-orang, untuk Biaya Hotel 2 (dua) malam dan Baju Seragam Batik.

Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta Pada tanggal : 19 Desember 2015 Pimpinan Rapat Pleno-II Dewan Pengurus Pusat APERNAS





DEWAN PENGURUS PUSAT HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) APERNAS TAHUN 2016 23-24 FEBRUARI 2016, HOTEL HORISON ULTIMA RISS YOGYAKARTA

1. Dalam rangka mendukung Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, APERNAS menargetkan dalam tahun 2016 akan membangun sebanyak 30.000 unit di seluruh Indonesia. 2. Untuk merealisasikan hal tersebut pada point-1, APERNAS telah mempersiapkan lokasilokasi proyek yaitu sebanyak 70 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. Bagi Pengembang APERNAS yang sebagian besar adalah para Pengembang Kecil, DPP akan mengadakan Program Proyek Gotong Royong (Konsorsium), yaitu bentuk kerjasama dalam Penyediaan Lahan dan Penyediaan Modal serta Bagi Hasil, yang teknis pelaksanaannya akan diteuangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). 4. Diaktifkannya kembali Tabloid RUMAH RAKYAT, yang sudah mulai terbit pada Edisi-5 dibulan Februari-2016, dimana sebelumnya sempat terhenti pada tahun 2013. Diharapkan dengan adanya Tabloid RUMAH RAKYAT ini, akan dapat membantu anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai informasi teknologi perumahan, perkembangan property di Indonesia dan info-info lain berkaitan dengan Rumah Rakyat. 5. Berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota APERNAS yang diwakili oleh masingmasing perwakilan dari Wilayah dan Daerah di seluruh Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016, APERNAS memutuskan akan menjalankan Hunian Berimbang dengan konsep 1:2:3 (1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 rumah sederhana), yang artinya bukan hanya 100% membangun rumah sederhana. 6. Dalam hal melengkapi persyaratan konstitusional pada point-5 diatas, maka ini akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) selambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mulai dari tanggal diputuskan.

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H. M. ARIS SUWIRYA, SE Ketua Umum

H. M. ZULFAKAR Sekretaris Jenderal


ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

Recommend Documents