PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PUSAT PELAYANAN JASA DAN INFORMASI BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 01/SPK-PR/BPBD-KM//VII / 2012 NOMOR: 80/JASINFO.SPK/LP/7/2012
Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM
: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU.
Dr. Wiwin Ambarwulan
: Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1.
Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6
2.
Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5.
Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
9.
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2012.
Memperhaiikan 1.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mentawai, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 20.19.22.13.5.2, tanggal 16 Februari 2012;
2.
Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 065/66/BPBD-KKM/V-2012 tentang Kerjasama Pelaksanaa*-; Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana Kabupaten Mentawai, tanggal 15 Mei 2012;
3.
Surat Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor: B-1120/BIG/SESMA/LP/5/2012 tentang Kerjasama Pelaksanaar- Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 25 Mei 2012;
bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan ketentuan sebagai berikut:
2 dart 6
Pasal 1 MAKSUD DAN LINGKUP PEKERJAAN (1)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengacu pada tatacara Pengkajian menurut Panduan Nasional Rawan Bencana Tsunami Indonesia yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meliputi pekerjaan: a.
mefakukan Survei Pengumpulan Data Primer, meliputi: 1) kunjungan lapangan (ground check); dan 2) wawancara dengan responden;
(2)
b.
penggaiian Data Sekunder dan Referensi terkait; dan
c.
membenkan rekomendasi Kepulauan Mentawai.
tentang daerah
Rawan bencana di
Kabupaten
Hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa: a.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai ukuran A 0 sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar dan format digital sebanyak 30 (tiga puluh) keping CD/DVD; dan
b.
Buku Laporan Pemetaan Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani PARA PIHAK.
Pasal 3 BIAYA PEKERJAAN (1)
Pelaksanaan Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2012 yang terdapat pada DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan Nomor DPA 1.20.19.22.13.5.2 tanggal 16Februari2012. 3 dari 6
(2)
Besamya biaya pekerjaan adalah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)
Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya atas pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 PEMBAYARAN (1)
Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BAKOSURTANAL di Bank BNI 1946 Cabang Bogor Nomor 3889370 atas nama PNBP BAKOSURTANAL.
(2)
Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara 2 (dua) kali angsuran (termin) sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dikerjakan dan disetujui oleh PARA PIHAK, yaitu sebagai berikut: a.
Tahap Pertama (Termin I) 60% dan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perjanjian Kerja Sama, yaitu sebesar 60% x Rp. 500.000.000 = Rp. 300.000.000 (Tigaratus Juta Rupiahi, setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar dan disetujui oleh PIHAK KESATU serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut.
b.
Tahap Kedua (Termin II) 40% dan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perjanjian Kerja Sama, yaitu sebesar 40% x Rp. 500.000.000 = Rp. 200.000.000 (Duaratus Juta Rupiah,, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir (final report) berupa naskah laporan Pemetaan Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masing-masing dilengkapi dengan peta-peta yang diperlukan sebanyak masingmasing 30 (tiga puluh) eksemplar dan disetujui oleh PIHAK KESATU serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.
Pasal 5 SANKSI DAN DENDA Apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada PIHAK KESATU sebesar 1%o (satu perseribu) setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (tima per seratus) dari total nilai Pembayaran seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini. 4 dari 6
Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) (1)
Daiam keadaan Force Majeur, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu keadaan Force Majeur \tu berlangsung.
(2)
Selama keadaan Force Majeur, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
(3)
Yang dimaksud dengan keadaan Force Majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain a.
Bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara yang semuanya langsung berhubungan dengan pekerjaan ini; dan/atau
b.
Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
yang tidak
memungkinkan
Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1)
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara PARA PIHAK.
(2)
Bilamana masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan (domisili) PIHAK KESATU, yakni Pengadilan Negeri Padang.
Pasal 8 LAIN-LAIN (1)
Atas Perjanjian Kerja Sama ini, baik mengenai pelaksanaannya, berlaku hukum perdata sebagaimana termasuk dafam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
(2)
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik masing-masing pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
(3)
Hal-hal lain mengenai perubahan ketentuan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. 5 dari 6
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 (dua) rangkap menjadi aslinya yang masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama
PIHAK KEDUA,
;
PIHAK KESATU,
Dr. Wiwin Ambarwulanr
':
6 dari 6
