PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22
DI DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Nama
: Miftah Hunnajah
NPM
: 44212575
Dosen Pembimbing : Dr. Budi Santoso
Jenjang / Jurusana : Diploma III / Akuntansi Komputer
LATAR BELAKANG Pajak merupakan salah satu penyumbang dana terbesar APBN dari tahun ke tahun. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Namun dalam prakteknya, ada kemungkinan wajib pungut keliru memperhitungkan PPh yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap perhitungan PPh Pasal 22.
TUJUAN KERJA PRAKTIK Tujuan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada pengadaan barang di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Serta untuk mengetahui, subjek, objek, tarif, dan pengecualian PPh pasal 22 pada Pengadaan Barang di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
DESKRIPSI KUANTITATIF INSTANSI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang beralamat di Jalan AUP Nomor 3 Pasar
Minggu, Jakarta Selatan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang berada dibawah tanggung jawab Kementrian Pertanian. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.
METODE KERJA PRAKTIK Metode Pengumpulan Data 1. Observasi / Pengamatan 2. Wawancara
3. Studi Pustaka
PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTIK
• • • •
•
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Pengadaan Barang di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Subjek Pemungut: Bendahara Pengeluaran Objek Pungut: Pengadaan barang dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) Tarif Pungutan: sebesar 1,5% Dikecualikan dari PPh pasal 22: -Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; -Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. Perhitungan PPh Pasal 22 DPP = (100/110) x Nilai Total Pengadaan Barang Atau DPP = Nilai Total Pengadaan Barang / 1.1 PPh 22= 1.5% x DPP
CONOH KASUS •
Tanggal 17 Oktober 2014 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melakukan Pembelian Perlengkapan Kebutuhan Rumah Tangga Perkantoran Kegiatan Ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan senilai Rp 4.985.000,- dari rekanan CV. Dewi Fortuna (Pemilik: Syarifah Dewi Puspita, NPWP: 03.069.627.2-017.000). Atas pekerjaan ini dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut: 100/110 x Rp 4.985.000 x 1,5% = Rp67.980,-
•
Tanggal 31 Oktober 2014 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Komputer dalam rangka Kegiatan Persiapan Bahan Informasi Pelaksanaan PHT senilai Rp 1.999.450,- dari rekanan PT. Bakti Maju Karya Putri (Pemilik: Rosmery, NPWP: 01.807.059.9-009.000). Atas pekerjaan ini tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dikarenakan nilai tagihan kurang dari Rp 2.000.000,-
TAMPILAN RECORD PERHITUNGAN PAJAK DITLIN
MANFAAT DARI KERJA PRAKTIK Manfaat yang didapat setelah kerja praktek antara lain: •
• • •
Berkesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program pendidikan dalam berbagai kasus riil di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Dapat belajar untuk lebih profesional dalam mengerjakan setiap pekerjaan dengan keterampilan emosional secara luas dalam dunia kerja yang dibutuhkan. Mengetahui dengan lebih jelas mengenai realita dunia kerja secara langsung. Memperdalam kemampuan penulis mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Pengadaan Barang Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
KESIMPULAN Perhitungan pajak peghasilan (PPh) pasal 22 pada pengadaan barang di Direktorat
perlindungan Tanaman Pangan sudah sesuani dengan tarif yang ditetapkan oleh undangundang PPh Nomor 36 tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.011/2012
SARAN Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada pengadaan barang di Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan telah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun harus dikembangkan lagi cara perhitungan menggunakan softwarenya untuk menghemat waktu perhitungan.
