PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN Dr. Siti Marwiyah,S.H.,M.H.
[email protected] Abstrak Gagasan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berlatar pada asumsi bahwa pembangunan di Indonesia sedang tidak tentu arah atau tidak terencana. Paradigma ini mengakibatkan pembangunan tidak atau kurang tepat sasaran dan gagal menunjukkan maksimalitasnya. Kata Kunci: GBHN sebagai arah Pembangunan
Abstract The idea of reviving the National Guidelines of State Policy (GBHN) rests on the assumption that development in Indonesia is uncertain or unplanned. This paradigm resulted in the development of no or less on target and failed to show its maximum. Keywords: GBHN as the direction of Development *Dr. Siti Marwiyah, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo A. Pendahuluan
pembangunan yang dijalankan tidak
Maraknya perbedaan pendapat paska
Partai
Perjuangan gagasan
Demokrasi (PDIP) mengenai
Indonesi
melontarkan
berkesinambungan
antara
Presiden
yang sebelumnya ke Presiden yang selanjutnya.
Nampak
bahwa
pola
perlunya
pembangunan yang dilakukan oleh
menghidupkan kembali GBHN atau
Presiden yang memegang kekuasaan
dalam bahasa PDIP pembangunan
negaara lebih mengarah pada pola
nasional semesta Berencana (PNSB).
yang
Ide tersebut melihat ada kenyataan
penyampaian
bahwa
pola
cawapres, berbeda dengan sebelum
pembangunan Indonesia dirasa tidak
reformasi pola pembanguan sangat
terarah. Setiap ergantian Presiden pola
terarah dari
pasca
reformasi
disampaikan visi
pada misi
saat capres/
pola jangka pendek
sampai jangka panjang. Apakah kita
Kelompok yang sejalan dengan
perlu menghudupkan kembali GBHN.
gagasan
B. Pembahasan
GBHN dinilai sejalan dengan nalar.
Gagasan asumsi
bahwa
itu
berlatar
pada
pembangunan
di
Indonesia sedang tidak tentu arah atau tidak
terencana.
Paradigma
Artinya,
menghidupkan
kembali
menghidupkan
kembali
GBHN bukanlah keinginan abnormal, tetapi rasional dan objektif.
ini
Pihak
yang
sepakat
mengakibatkan pembangunan tidak
dengan
atau kurang tepat sasaran dan gagal
kembali GBHN berasumsi, bahwa
menunjukkan
kewenangan MPR telah dieliminasi
maksimalitasnya.
gagasan
tidak
Sebagaimana dikemukakan oleh Moh.
dari
Mahdud MD, Haluan negara ini
selayaknya dihidupkan kembali. Kalu
dibutuhkan, karena Indonesia tidak
sudah dieliminasi dari konstitusi berti
mempuyai arah. Negara ini sedang
layak
berjalan tanpa perencanaan, sehingga
berposisi sebagai haluan bernegara
gampang
yang “cacat”.
terhadap
menibulkan rakyat.
kerugian
Rakyat
sedang
konstitusi,
menghidupkan
sehingga
disebutnya
tidak
sebagai
BHN
Saldi Isra, Sekiranya diikuti
dirugikan oleh para pengelola negara
dengan
ini akibat ketiadaan kiblat bernama
pembangunan nasional, baik berupa
haluan negara; Haluan negara yang
Pembangunan
sedang
tentu
Berencana maupun GBHN, keduanya
bentuknya sama seperti GBHN pada
tidak mungkin dilepaskan dari peran
dirumuskan
zaman Orde Baru dulu
belum 1
sentral
cermat
kehadiran
Nasional
MPR
pola
Semesta
dalam
sistem
ketatanegaraan Indonesia. Mengambil contoh 1
Moh. Mahfud MD, Keynote Speake pada seminar Nasional ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, Jakarta 4 Maret, 2016
Ketetapan
I/MPRS/1960
MPRS
tentang
Nomor
Manifesto
Politik RI sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (Tap MPRS
No I/MPRS/1966) dan serangkaian
ini menyangkut suara rakyar sebagai
GBHN yang lahir semasa Orde Baru,
vox
produk hukum ini tidak mungkin
kedaulatan rakyat, sementara kalau
dilepaskan dari posisi MPR dalam
berurusan
UUD 1945.
2
Selain
populi
vox
dei
dengan
atau
GBHN,
atau
MPR
dituntut bias menghadirkan “itab suci” GBHN
kewenangan
strategis MPR yang sudah dihapus
untuk rakyat. Pilpres
langsung
harus
asalah soal pengangkatan Presiden dan
dipahami sebagai demokrasi untuk
atau
memilih
Wakil
Presiden,
pasalnya
pemimpin
atau
tidak
ada
Presiden dan atau Wakil Presiden
pemerintahan
sudah dipilih secara langsung oleh
kaitannya dengan GBHN. GBHN
rakyat.
merupakan Pemilihan
langsung
oleh
yang
Negara
haluan
memandu
segala
Negara
yang
pelaksanaan
rakyat terbatas soal penggunaan hak
pembangunan Negara oleh seluruh
berpolitik
cabang-cabang kekuasaan Negara.
(political
shingga
right)
tidak
Sebagai
regleksi,
dengan
direalisasikan dengan masalah GBHN.
dieliminasinya
GBHN
dalam
Soal menghidupkan kembali GBHN,
konstitusi
MPR selayaknya dapat diberi tempat
1945) paska mandemen, maka secara
kembali dalam konstitusi.
resmi di era reformasi ini, Indonesia
Harus
idealitasnya
warga,
dipilah
anatar
)Undang-Undang
dasar
tidak memiliki haluan Negara yang
kewenangan dalam Pilres dan GBHN.
memandu
jalannya
pembangunan
Kalau hubungannya dengan pilpres,
Negara disegala bidang oleh seluruh lembaga-lembaga Negara baik itu lembaga Negara penunjang lainnya.
2
Saldi Isra, Narasumber pada Seminar Nasional ” ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, Jakarta 4 Maret, 2016
Meskipun begitu ada pihak yang berbeda dalam menangggapi kewenangan
MPR
dalam
mebuat
GBHN.
Kelompok
pendapat
ini
pertama,
yang
berbeda
berpologi,
bahwa
dalam
pembangunan yang berada dalam GBHN.
membangun
Pihak
yang
menginginkan
Indonesia, sudah digariskan Rencana
GBHN hidup kembali lebih spesifik
Pembangunan
Panjang
berlogika,
Rencana
maupun RPJMN sangatlah bersifat
Panjang
Presiden
Nasional
Jangka
(RPJN)
Pembangunan
dan
Jangka
bahwa
Centris
bahwa
RPJPN
karena
yang
Menengah Nasional (RPJMN) yang
menyiapkan dokumen
saat ini berlaku yang eksisitensinya
tersebut adalah Presiden dan para
diatur dalam UU Nomor 25 tahun
pembantunya, sehingga diniscayakan
2004
belum mengakomodasi kepentingan
tentang
Sisten
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). RPJPN
dan
RPJMN
makro bangsa. itu
RPJPN maupun RPJMN masih
diidentikkannya dengan GBHN atau
diposisika
dapat
menginginkan
dijadikan
mendasar
sebagai
terhadap
perencanaan
rujukan
noleh
pihak
hidupnya
yang kembali
pembanguan
GBHN sebagai “ kitabsektoral” yang
nasional. Artinya RPJPN dan RPJMN
membahasakan kepentingan eksklusif
sudah
atau
cukup
sebagai
untuk
“buku
merancang (memenuhi)
ditempatkan
pintar”
dan
da;lam
melaksanakan
kepentingan
sekelompok
sehingga
kepentingan fundamental rakyat tidak dibahasakannya secara egaliter.
pem-
bangunan di Indonesia.
orang,
Selain
itu,
kelompok
pro
menghidupkan GBHN menilai, bahwa
Menyusun RPJPN dan RPJMN
RPJPN
dan
RPJMN
juga
saja sangat tidak mudah, sehingga naïf
mengikat
dan
jika hal ini diabaikan hanya gara-gara
lembaga
Negara
memenuhi
Presiden seperti DPR, DPD, MA, MK,
iide-ide
kepentingan atau
formalisas target-target
BPK,
KY
nengatur
tidak
dan
lembaga-
lainnya
lainnya.
diluar
GBHN
dinilainya sebagai open the way atas
maupun
kepentingan makro bangsa.
konsistensi
Selain itu, yang fundamental
konstitusi
menjaga
sikap
norma-norma
Apalah
artinya
mempunyai
perlu
banyak produk yuridis seperti GBHN,
dijabarkan
RPJPN maupun RPJMN, kalau tidak
pelaksanaannya oleh semua lembaga
teguh atau konsisten menjalankannya?
Negara dan bukan hanya oleh Presiden
Apalah gunanya menghabiskan enerji
semata.
besar untuk membahas haluan hidup
dijalankan
Negara
adalah
yuridisnya.
lagi, visi Negara dalam UUD 1945 sebagai
RPJMN,
dan
Dus, gagasan menghidupkan GBHN
sebagai
haluan
bernegara,
kalau
dalam
realitas
Negara
keseharian
haruslah diletakkan dalam kerangka
berbangsa,
semata-semata untuk mengembalikan
ditempatkan seabagai obyek untuk
visi haluan Negara dan tidak diikuti
“dikhianati”
dengan
keadilannya dipermainkan.
mengembalikan
Pemilihan
Presiden kembali oleh MPR. Menghidupkan
bermasyarakat produk
yuridis
atau
dan itu
nilai-nilai
Menurut Von Savigny hukum kembali
yang
adil
hanya
ada
dan
bisa
GBHN itu dapat dilakukan dengan
ditegakkan di negara yang demokratis.
melakukan perubahan secara terbatas
Dalam
terhadap konstitusi (grand norm),
hukum dibuat atau diangkat, dan
utamanya menambahkan kewenangan
diberlakukan sebagai respon aspirasi
MPR di Pasal 3 untuk menyusun dan
rakyat atau wajah kesejatian rakyat.
menetapkan GBHN.
Masalahnya, apakah memang masih
negara
yang
demokratis,
Yang jauh lebih fundamental
ada hukum di negara ini yang benar-
dari diskursus perbedaan antara pihak
benar mencerminkan kesejatian suara
yang
rakyat?
mendukung
penghidupan
kembali GBHN dengan yang menolak atau
menganggap
cukup
RPJPN
Pertanyaan sebagai
gugatan
itu
tentu
terhadap
saja segala
produk yuridis, mulai dari GBHN
memberikan manfaat demi dan untuk
(jika jadi dihidupkan), RPJPN maupun
rakyat.
RPJMN.
Ketiganya
ini
sekedar
Kalau hukum
secara
terus
contoh, bahwa negeri ini berlandaskan
menerus
dijadikan
norma-norma yuridis, sehingga setiap
kekuasaan,
seperti
sikap dan perilaku warga bangsa
melindungi
terikat didalamnya.
bersalah”, maka hokum tak ubahnya
Menurut
membela
dan
kuat
yang
“orang
hukum
instrument represip dan tiranistik,
Purbacaraka, bahwa dalam Negara
yang tentu saja jelas-jelas sebagai
hukum tidak bias dilepaskan dari
praktik paradoksal dengan haluan
esensi
hidup bernegara.
Negara
pakar
instrument
demokrasi.
Setiap
bentuk pelaksanaan hukum, ada hak
Begitupun jika GBHN jadi
rakyat sebagai pemegang kedaulatan
dibentuk, ia haruslah menjadi produk
yang dipertaruhkan.
yang demokratis, bukan sebagai alat
Ketika diselingkuhi,
norma
yuridis
rekayasa politik (as a tool of political
diantaranya
dengan
engineering). Ia harus menjadi produk
melakukan malapraktik profesi, maka
legislasi
yang pertama dan utama menjadi
maupun das sein memberkan manfaat
korbannya
bagi kepentingan besar rakyat negeri
adalah
rakyat
atau
kalangan pencari keadilan.
yang
secara
das
sollen
ini.
Dalam ranah itu, hukum yang demokratis idealitasnya bermaknakan sebagai hukum yang bukan hanya sejiwa
dengan
kepentingan
masyarakat, tetapi sebagai hukum yang oleh Negara bias dimediasi sebagai
norma
mengejawentah yang
yang mampu
DAFTAR PUSTAKA Moh. Mahfud MD, Keynote Speake pada seminar Nasional ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, 2016 Saldi Isra, Narasumber pada Seminar Nasional ” ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, 2016
