Peraturan Pelaksanaan UUPR : Catatan Singkat Tentang Progres Penyusunan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UUPR Oleh : DR. Dadang Rukmana Kepala Bagian Hukum, Ditjen Penataan Ruang
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang berlaku sebagai landasan hukum penataan ruang sejak diundangkan melalui penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, merupakan hukum positif yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. UUPR merupakan peraturan yang mengimplementasikan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Sebagaimana sebuah Undang-Undang, UUPR belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena norma-norma yang dimuat masih bersifat umum sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan. Menurut stuffenbau theory (teori hirarki peraturan perundang-undangan), secara umum kita dapat mengelompokkan peraturan perundang-undangan ke dalan empat tingkat yaitu : Pertama adalah ketentuan yang memuat norma dasar ( grundnorm) yaitu Undang Undang Dasar, kedua adalah ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang Undang, ketiga adalah ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah (implementing legislation), dan keempat adalah ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah yaitu antara lain: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Dalam praktek, banyak dijumpai bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan tidak selalu dilakukan seraca runtut, dapat saja misalnya suatu Undang Undang memerintahkan penetapan peraturan pelaksanaan dari salah satu norma yang dimuatnya untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah. Dalam UUPR, secara tersurat mengamanatkan secara tersurat 3 pokok aturan yang harus diatur lebih lanjut dengan Undang Undang, 18 substansi aturan yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, 2 pokok materi yang harus diatur dengan Peraturan Presiden, 8 materi yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, dan 4 pokok materi yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Secara tersirat (tidak langsung diamanatkan UUPR), cukup banyak peraturan pelaksanaan setingkat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang perlu ditetapkan, antara lain Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ada 76 Kawasan Strategis Nasional), Peraturan Menteri yang jumlahnya bisa sangat banyak karena mengatur hal-hal teknis yang berbentuk Pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut, kalau sudah ditetapkan akan membentuk suatu sistem peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
1
Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan UUPR (UUPA, UU Pertambangan, UU LH, dll.) Sejauh ini telah diinventarisasi, termasuk progres sedang disiapkan di lingkungan Departemen perundangan-undangan yang diperlukan sebagai penanggungjawab substansinya. Hasil inventarisasi ini :
Perda Provinsi
Pergub
Perda Kab/Kota
Perbup / Perwali
penyusunannya terutama sepanjang yang Pekerjaan Umum, berbagai peraturan peraturan pelaksanaan UUPR, termasuk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
2
1.
Peraturan Pemerintah
No.
JU D U L
Penanggungjawab Substansi
Status
1.
PP TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Telah ditetapkan. PP No. 26 Tahun 2008
2.
RPP TENTA NG P ERATURAN P ELAKSANAAN UNDA NGUNDA NG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Dalam proses penyusunan
3.
RPP TENTA NG KRITERIA DAN TATA CARA P ENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERTAHANAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN
Dalam proses pembahasan
4.
RPP TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
BAKORSURTANAL
Dalam proses penyusunan
PENATAGUNAAN RUANG
5.
SUBSTANSI TENTANG TANAH
P ENGATURAN PENATAGUNAAN
SUBSTANSI TENTANG AIR.
P ENGATURAN PENATAGUNAAN
SUBSTANSI TENTANG UDARA.
P ENGATURAN PENATAGUNAAN
SUBSTANSI P ENGATURAN TENTANG PENATAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA RPP TENTANG MASYARAKAT
6.
2.
BENTUK
DAN
TATA
CARA
PERAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Dalam proses pembahasan awal
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
LAPAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Dalam proses penyusunan
Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.
NO.
JUDUL
1. 2.
Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) (revisi Keppres 62/2000) RTR Pulau Sumatera RTR Pulau Jawa - Bali RTR Pulau Kalimantan RTR Pulau Sulawesi RTR Kepulauan Nusa Tenggara RTR Kepulauan Maluku RTR Pulau Papua RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Nangroe Aceh DarusalamSumatera Utara RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Kepulauan Riau – Riau
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Sulawesi Utara RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Maluku Utara – Irian Jaya Barat – Papua RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. 16.
RTR Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Maluku RTR Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur
17. 18. 19. 20.
RTR Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Papua. Penataan Ruang Kawasan Cekungan Bandung Penataan Ruang Kawasan Gerbangkertasusilo Penataan Ruang Kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) Penataan Ruang Kawasan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) RTR Makassar- Maros- Sungguminasa- Talakar (Mamminasata)
21.
22. 23.
RTR Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Kalimantan Barat – Kalimantan Timur
PENANGGUNGJAWAB SUBSTANSI DJPR, Dep BKTRN
STATUS Dalam proses legalisasi di Setkab Dalam proses pembahasan akhir
DJPR, Dep. PU
Telah dibahas dalam forum BKTRN dan untuk beberapa draft sudah ada kesepakatan antar para Gubernur. Sedang dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan UUPR
DJPR, Dep. PU
Dalam proses penyiapan penyusunan
Dalam proses pembahasan Dalam proses penyiapan penyusunan
Dalam proses pembahasan, penyesuaian dengan UUPR Dalam proses pembahasan, penyesuaian dengan UUPR
dan
3dan
3.
Peraturan Menteri/Keputusan Menteri Penanggungjawab substansi
No.
Judul
1.
Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
2.
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapidan Kawasan Rawan Gempa Bumi
Telah ditetapkan Permen PU No. 21/PRT/M/2007
3.
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
Telah ditetapkan Permen PU No. 22/PRT/M/2007
4.
Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan ReklamasiPantai
Telah ditetapkan Permen PU No. 40/PRT/M/2007
5.
Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
Telah ditetapkan Permen PU No. 41/PRT/M/2007
6.
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Dalam proses legalisasi
7.
Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Dalam proses penyusunan
8.
Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
9.
Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
10.
Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
11.
Standar Pelayanan MinimalBidang Penataan Ruang
12.
Tata Cara Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pambinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang
DJPR, Dep. PU
Status Telah ditetapkan Permen PU No. 20/PRT/M/2007
Progres Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan UUPR Meskipun UUPR mengamanatkan pengaturan lebih lanjut 18 substansi yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun hal ini tidak berarti bahwa harus ditetapkan dalam bentuk 18 PP. Untuk mengurangi resiko tumpang tindih (overlap), memudahkan harmonisasi, dan menghindari aturan yang tercecer, kebijakan yang akhir-akhir ini dijalankan oleh Departemen Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara adalah menggabungkan substansisubstansi Undang Undang yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ke dalam satu atau beberapa PP. Pelaksanaan kebijakan tersebut tercermin pada penggabungan beberapa substansi PP ke dalam satu atau beberapa PP, seperti yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
4
Jumlah PP yang diamanatkan
Undang-Undang
PP Yang Ditetapkan
UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
8 (delapan)
1) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
6 (enam)
1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 2) PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
26 (dua puluh enam)
1) PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
12 (dua belas)
1 PP
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
20 (dua puluh)
2 PP
Rapat BKTRN pada tanggal 3 Oktober 2007, menyepakati akan menerapkan pula kebijakan penggabungan substansi PP yang diamanatkan dalam UUPR. Namun mengingat beragamnya materi muatan serta instansi yang terkait, maka akan disusun 6 PP, yaitu : No
Nama PP
1.
PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2.
PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3.
PP tentang Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan
Diamanatkan pada Pasal Pasal 20 ayat (4)
Keterangan Telah ditetapkan, PP No. 26 tahun 2008 ttg RTRWN Merupakan gabungan 10 substansi
Pasal 13 ayat 4
Pembinaan Penataan Ruang
Pasal 16 ayat 4
Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Pasal 40
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 41 ayat 3
Kriteria Kawasan Perkotaan
Pasal 47 ayat 2
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Pasal 48 ayat 5
Penataan Ruang Kawasan Agropolitan
Pasal 48 ayat 6
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
Pasal 17 ayat 7
5
4.
PP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Pasal 14 ayat 7
5.
PP tentang Penatagunaan Ruang (terdiri dari substansi Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, dan Penatagunaan Sumber Daya Alam laiinya)
Pasal 33 ayat 5
6.
PP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Pasal 65 ayat 3
Konsep Sistematika RPP Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Penyusunan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UUPR direncanakan akan mengikuti alur pikir penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi : pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Meskipun ada materi-materi aturan yang akan disusun dalam Peraturan Pemerintah tersendiri seperti Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Penataan Ruang, namun materi-materi tersebut akan tetap muncul secara informatif untuk menjaga konsistensi sesuai alur pikir. Secara skematis konsep sistematika RPP dapat digambarkan sebagai berikut :
6
Penyusunan RPP dimaksud dilakukan melalui berbagai tahap pembahasan meliputi pembahasan oleh Tim Substansi (Internal DJPR), pembahasan oleh Tim Penyiapan Materi RPP (Melibatkan BKTRN), pembahasan Interdep, dan harmonisasi RPP dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam rangka penyusunan RPP ini juga akan diadakan beberapa lokarya untuk menghimpun pemikiran dari kalangan akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta akan diadakan konsultasi publik untuk menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas. Penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan UUPR ini patut menjadi perhatian dan prioritas kita bersama karena tujuan mulia dari ditetapkannya UUPR yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka Mewujudkan Ruang Nusantara yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan akan sulit dicapai kalau peraturan pelaksaan UUPR belum tersedia. Selain itu, mengingat amanat UUPR dalam Pasal 78 yang menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan harus diselesaikan paling lambat 2 tahun, Perpres harus diselesaikan dalam 5 tahun, Peraturan Menteri harus diselesaikan dalam 3 tahun, Perda tentang RTRW Propinsi harus diselesaikan dalam 2 tahun, dan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota harus diselesaikan dalam 3 tahun sejak UUPR diberlakukan, maka Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut mesti sungguh-sunguh kita laksanakan agar amanat UUPR dapat tercapai, terutama dalam penyusunan PP-PP nya mengingat PP-PP dimaksud akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hirarkinya.
7
