DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
A. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003: 1 KEP. 223 /MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan Tgl: 31 Oktober 2003 dari Kewajiban Membayar Kompensasi. KEP. 224 /MEN/2003 2 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Tgl: 31 Oktober 2003 Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 KEP. 225 /MEN/2003 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Tgl: 31 Oktober 2003 Pelatihan Kerja KEP. 226 /MEN/2003 4 Tentang Tata cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Tgl: 31 Oktober 2003 di Luar Wilayah Indonesia 5 KEP. 227 /MEN/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tgl: 31 Oktober 2003 *
KEP.69/MEN/IV/2004
KEP. 228 /MEN/2003
KEP. 229 /MEN/2003
8
Tgl: 31 Oktober 2003 KEP. 230 /MEN/2003 Tgl: 31 Oktober 2003
9 10
KEP. 231 /MEN/2003 Tgl: 31 Oktober 2003 KEP. 232 /MEN/2003
KETERANGAN terbit
√ √ √ √
Melalui LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas
Tidak melalui √
LKS Tripnas
√
LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas Melalui
Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Tgl: 31 Oktober 2003 7
kesepakatan tripartit
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 227/Men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Tgl. 4 Mei 2004 6
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
Melalui
Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Page 1 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah
√ √
LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas Melalui
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
Tgl: 31 Oktober 2003 11
KEP. 233 /MEN/2003
KEP. 234 /MEN/2003
KETERANGAN terbit
√
LKS Tripnas
√
LKS Tripnas
Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus
Tgl: 31 Oktober 2003 12
kesepakatan tripartit
Melalui
Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Mineral Pada Daerah Tertentu Melalui
Tgl: 31 Oktober 2003 13
KEP. 235 /MEN/2003
√
LKS Tripnas
Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak Melalui
Tgl: 31 Oktober 2003 14
KEP. 255 /MEN/2003
√ Tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
Dan
Susunan
Melalui
Tgl. 9 Desember 2003 15
KEP. 20 /MEN/III/2004
√ Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Tgl. 1 Maret 2004 16
KEP. 48/MEN/IV/2004
KEP. 49/MEN/IV/2004 KEP. 51/MEN/III/2004 KEP.102/MEN/VI/2004
LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
√
LKS Tripnas
Melalui
Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
Tgl. 1 Maret 2004 19
√
Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Tgl. 8 April 2004 18
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
LKS Tripnas Tidak melalui
Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Tgl. 8 April 2004 17
LKS Tripnas
Keanggotaan
Melalui Page 2
√
LKS Tripnas Melalui
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
Tgl. 25 Juni 2004
KETERANGAN terbit
√
LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
Tatacara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 20
21
KEP. 101/MEN/VI/2004 Tgl. 21 Juni 2004 KEP. 115/MEN/VII/2004 Tgl. 7 Juli 2004
Golongan dan Jenis Jabatan Tenaga Kerja Asing
22
23 24 25
Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat
KEP.261/MEN/XI/2004 Tgl. 25 November 2004 PER.09/MEN/V/2005 Tgl. 25 Mei 2005 KEP. 220/MEN/X/2004 Tgl. 19 Oktober 2004
√
Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
√ √
Pengesahan Ditunda Di Rapat Pleno Melalui LKS Tripnas Melalui LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
√
Melalui LKS Tripnas
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 26
27
KEP. 100/MEN/VI/2004 Tgl.21 Juni 2004 Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
PER-17/MEN/VIII/2005 Tgl. 26 Agustus 2005 B. KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003: 1 Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja 2 Peraturan Presiden Lembaga Produktivitas Nasional Nomor 50 tahun 2005 Tanggal 3 Agustus 2005 Page 3 3 Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
√ √ √
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
4 5
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
Kerja Pendamping Nomor 107 Tahun 2004 Dewan Pengupahan Tanggal 18 Oktober 2004 Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
C. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003: 1 Tata cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja 2
Nomor 23 Tahun 2004
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
√ √ √
Pengesahan ditunda di rapat pleno
√
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
√
Tidak melalui LKS Tripnas
√
Tidak melalui
Tanggal 5 Agustus 2004 3
Bentuk, Mekanisme dan Kelembagaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional
√
4
Perluasan Kesempatan Kerja dan Pembentukan Badan Koordinasi
√
5
Ketentuan Besarnya Dana Kompensasi TKA dan Penggunaan
√
6
Upaya penanggulangan Anak yang bekerja Di Luar Hubungan Kerja
√
7
Penghasilan Yang Layak, Kebijakan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Perlindungan Pengupahan, Penetapan Upah Minimum dan Pengenaan Denda
√
8
Penerapan Sistem Manajemen K3
√
9
Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Ukuran Kemampuan Perusahaan
√
10
Upaya-Upaya Untuk menumbuh-kembangkan Koperasi Pekerja/Buruh
11
Nomor 8 Tahun 2005
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Page 4 Tripartit
Tidak Melalui LKS Tripnas
√
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
Tanggal 2 Maret 2005
LKS Tripnas
12
Perubahan Perhitungan Uang Pesangon, Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak
13
Pengupahan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional 14 D. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003 1 KEP. 21/MEN/III/2004 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tgl. 1 Maret 2004 sebagai pemandu nyanyi/karaoke 2 KEP. 67/MEN/IV/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tgl. 26 April 2004 Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing 3 KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ Tgl. 28 April 2004 AIDS di Tempat Kerja 4 KEP.69/MEN/IV/2004 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tgl. 4 Mei 2004 Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 5 KEP.80/MEN/V/2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kendali Tgl. 14 Mei 2004 Alokasi Ke Singapura 6 KEP. 96 A/MEN/VI/2004 Tentang Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tgl. 21 Juni 2004 Profesi 7 KEP. 112/MEN/VII/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata Cara Tgl. 6 Juli 2004 Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia 8 KEP. 187/MEN/X/2004 Iuran Anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tgl. 4 Oktober 2004 9 PER. 02/MEN/XII/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Page 5 Tgl 31Desember 2004 Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
√ Pengesahan ditunda di rapat pleno. Sudah disepakati di rapat pleno
√ √
√ √ √
√ √ √ √
Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas
Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas
√ √
Tidak melalui LKS Tripnas
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
E. KEPUTUSAN PRESIDEN NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003 1 NOMOR 25 TAHUN 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, √ Tanggal 24 Maret 2004 Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja F. PERATURAN PEMERINTAH NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003 1 NOMOR 22 TAHUN 2004 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial √ Tanggal 5 Agustus 2004 Tenaga Kerja G. KEPUTUSAN MENTERI/ PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004 1 PER-02 /MEN/I/2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengujian dan Sanksi √ Tanggal 13 Januari 2005 Bagi Arbiter Hubungan Industrial 2 PER-10/MEN/V/2005 Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator √ Tanggal 31Mei 2005 Serta Tata Kerja Konsiliasi 3 KEP-92/MEN/VI/2004 Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata kerja Mediasi √ Tanggal 9 Juni 2004 H. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004 1 Nomor 41 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc √ Tanggal 18 Oktober 2004 Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung I. PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.41/ 2004 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG 1
PER.01/MEN/XII/2004 Tgl 28 Desember 2004
Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
J. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.107/ 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN 1 PER.03/MEN/I/2005 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional Tgl. 31 Januari 2005
Tidak melalui LKS Tripnas Tidak melalui LKS Tripnas Melalui LKS tripnas Melalui LKS tripnas Tidak melalui LKS Tripnas Tidak Melalui LKS tripnas
√
Melalui LKS tripnas
√
Melalui LKS tripnas
K. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23/ 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI 1 KEP.282/MEN/XII/2004 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi √ Tidak Melalui Tgl. 30 Desember 2004 Profesi LKS tripnas Page 6
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
L. LAIN-LAIN 1 KEP.14/MEN/I/2005 Tgl. 17 Januari 2005
SUBSTANSI PENGATURAN
Tidak Melalui LKS tripnas
Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Melalui LKS tripnas
3
SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Tgl. 7 Januari 2005 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keputusan Dirjen PHI Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc No.Kep-01A/DPHI/I/2005 Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Tgl. 28 Januari 2005 Mahkamah Agung PER.05/MEN/III/2005 Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Tgl. 8 Maret 2005 Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri PER.06/MEN/IV/2005 Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tgl. 8 April 2005 PER.07/MEN/IV/2005 Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tgl. 18 April 2005 PER. 11/MEN/VI/2005 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Tgl. 27 Juni 2005 Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja KEP. 11/MEN/I/2005 Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Tgl. 14 Januari 2005 Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja SE. 383/MEN/SJ-HK/ Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan VI/2005 Kepala Daerah (Pilkada) Tgl. 23 Juni 2005 PP Nomor 18 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tgl. 4 Mei 2005 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian Page 7 Keputusan Bersama Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
6 7 8
9 10
11 12
KETERANGAN terbit
√
PER-04/MEN/II/2005 Tgl 7 Pebruari 2005
5
kesepakatan tripartit
Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan Pelayanan Pemulangan TKI
2
4
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
√ √ √ √ √ √
Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
13
14
15
16
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
Menteri Agama, Menaker trans dan Men PAN No : 407 TAHUN 2005 No : KEP.185/MEN/VII/ 2005 No : SKB/02/M.PAN/7/ 2005 Tanggal 29 Juli 2005 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menaker trans dan Men PAN No : 362 TAHUN 2004 No : KEP.119/MEN/VII/ 2004 No : SKB/02/M.PAN/7/ 2004 Tanggal 19 Juli 2005 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menaker trans dan Men PAN No : 357 TAHUN 2003 No : KEP.191/MEN/VII/ 2003 No : 03/SKB/M.PAN/7/ 2003 Tanggal 17 Juli 2003 Keputusan Dirjen PHI No : KEP.12/DPHI/IV/ 2005 Tanggal 15 April 2005 No : PER-15/MEN/VII/ 2005
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
LKS tripnas
Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2004
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Page 8 Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
√
Melalui LKS tripnas
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
17
18
19
20
21
22
23
24
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
Tanggal 26 Juli 2005 No. KEP. 20/ DJPPK/ VI/2005 Tanggal 16 Juni 2005 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2004 Tgl 15 Desember 2004 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menaker trans dan Men PAN NOMOR : MA/10/2006 NOMOR : KEP.132/MEN /III/ 2006 NOMOR : 01/M.PAN/3/ 2006 Tanggal 22 Maret 2006 No : PER-07/MEN/III/ 2006 Tanggal 29 Maret 2006 No : PER-08/MEN/III/ 2006 Tanggal 29 Maret 2006 No : PER-21/MEN/X/ 2005 Tanggal 31 Oktober 2005 Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2005 Tgl 22 Desember 2005 Instruksi Presiden RI
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Jawa Timur
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005;Nomor KEP.185/ MEN/VII/2005;Nomor SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Perubahan Keputusan Menakertrans Nomor Kep-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Penyelenggaraan Program Pemagangan
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Page 9 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
√
Tidak Melalui LKS tripnas
√
Tidak Melalui
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
25 26 27 28
29
30
31
32
33
34
35
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
Nomor 03 Tahun 2006 Tgl 27 Pebruari 2006 No : KEP-219/MEN/2003 Tgl 28 Oktober 2003 No : KEP-220/MEN/2003 Tgl 28 Oktober 2003 No : KEP-221/MEN/2003 Tgl 28 Oktober 2003 No : KEP-135/MEN/VIII/ 2004 Tgl 18 Agustus 2004 No : KEP-137/MEN/VIII/ 2004 Tgl 18 Agustus 2004 No : KEP-75/MEN/IV/ 2005 Tgl 7 April 2005 No : KEP-76/MEN/IV/ 2005 Tgl 7 April 2005 No : KEP-77/MEN/IV/ 2005 Tgl 7 April 2005 No : KEP-149/MEN/V/ 2005 Tgl 25 Mei 2005 No : KEP-150/MEN/V/ 2005 Tgl 25 Mei 2005 Keputusan Badan Nasional Sertifikasi
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
LKS tripnas Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia
√
Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia
√ √
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
√
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Garmen
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Maritim Indonesia
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tatalaksana Rumah Tangga
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
√
Tidak Melalui LKS tripnas
Page 10
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG LAIN
Up Date by Didik Mas'adi 29-Aug-06
Terdiri atas: a. 27 Keputusan Menteri b. 5 Keputusan Presiden c. 14 Peraturan Pemerintah
NO
36 37 38 39
40 41
NOMOR DAN TGL. KEPUTUSAN
Profesi, No : KEP-005A/ BNSP/IX/2005 Tgl 8 September 2005 No : PER-01/MEN/I/2006 Tgl 20 Januari 2006 No :PER-12/MEN/IV/2006 Tgl 12 April 2006 No :PER-14/MEN/IV/2006 Tgl 24 April 2006 No :PER-15/MEN/IV/2006 Tgl 28 April 2006
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN dalam proses pembahasan/p ending
Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
Perubahan Atas Permenakertrans Nomor PER : 07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) No :PER-19/MEN/V/2006 Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tgl 12 Mei 2006 di Luar Negeri No :PER-24/MEN/VI/2006 Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Tgl 1 Juni 2006 Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
Disusun Oleh : Didik Mas'adi (Kepala Urusan Advokasi dan Kebijakan Publik DPN APINDO)
Page 11
kesepakatan tripartit
KETERANGAN terbit
√ √ √ √ √ √
Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas Tidak Melalui LKS tripnas
