PPK UU

KORUPSI 2013

REGULASI • • • • • • •

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Nota Kesepakatan Bersama: Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK 2012-2025 dan 2012-2014 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)

• • • • • • •

Bentuk/jenis TPK berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Kerugian keuangan negara; Suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi.

GUNUNG ES KORUPSI lokasi : • pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan Manusia berjiwa koruptor Barang • asset negara, •barang sitaan Kegiatan : • proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa • perijinan / pelayanan publik

TINDAK PIDANA KORUPSI

(TPK)

Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : • Desire to Act • Ability to Act • Opportunity • Suitable Target

CORRUPTION HAZARDS (CH)‫‏‬

POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI

(PMPK)‫‏‬

Kelemahan bangsa • Kesisteman • Kesejahteraan / Pengghasilan • Mental / moral • Internal, sosial, self control • Budaya ketaatan hukum 4

Kondisi Korupsi di Indonesia (lanjutan) •

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN 5%, rata-rata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi.

• • •

Kebocoran APBN/ Pembangunan mencapai 45% Pungutan tidak resmi (graff) mencapai 15% dari biaya resmi. Utang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat Debt service ratio 40% dari APBN. Rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,8%) dan tingginya angka kemiskinan -+17.5% (under poverty line BPS ‘06) dan pengangguran 9% -10%. Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik , tranparansi dan akuntabililtas layanan publik. Tax ratio terhadap PDB berkisar 15%, sedangkan negaranegara ASEAN rata-rata lebih dari 17%.

•

• •

TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyelenggara Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, meliputi: • Direksi, Komisaris dan pejabat structural BUMN dan BUMD; • Pimpinan Bank Indonesia; • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; • Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; • Jaksa; • Penyidik; • Panitera Pengadilan; dan • Pemimpin dan Bendaharawa Proyek

Gratifikasi Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Regulasi Gratifikasi • Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, • Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

LHKPN  LHKPN merupakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pemerintah  Regulasi LHKPN • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; • Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Modus Operandi Korupsi di Daerah Korupsi Pejabat Daerah  Pengadaan Barang dana Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.  Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa prosedur  Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah  Manipulasi sisa APBD  Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi hutan  Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah  Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya  Menggunakan APBD untuk keperluan Keluarganya dan koleganya  Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak;  Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga  Penerimaan Fee Bank

Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi ?

ALASAN TERPIDANA KORUPSI BELUM DIEKSEKUSI (2002-2013) 1. DPO dan Buron 2. Perkembangan proses eksekusi tidak jelas 3. Sakit atau Sakit Jiwa 4. Terpidana mengajukan PK

Indeks Prestasi Korupsi (IPK)

Indeks Prestasi Korupsi Indeks Persepsi Korupsi ASEAN 2012

Indeks Persepsi Korupsi Dunia 2012 Tertinggi

Terendah

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2012

10 Besar Instansi Pusat Tertinggi

Komisi Pemberantas Korupi • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. • Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PNBP Dari Hasil TPK & Gratifikasi Yang KPK Telah Disetor Ke Negara

KASUS KORUPSI

Sumber: Litbang Kompas

Kasus Besar Korupsi DPR

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Vonis Koruptor Anggota DPR

Proyek Bagi-bagi Uang Nazaruddin

Sumber: Penjelasan Nazaruddin di KPK

Dugaan Korupsi Proyek Jalur Pantura

Sumber: LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)

Korupsi Di Usia Muda

1

2

3

4

5

6

Korupsi Tak Kenal Kasta TPK bisa dilakukan siapa saja tak mengenal strata pendidikan. Selama kurun waktu 2004 sampai 2012 tercatat sejumlah orang dengan gelar, diantaranya:

Sumber: Detik News

Kasus Dana Percepatan Infratruktur Daerah (DIPD) Suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 agar agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa menjadi penerima anggaran.

Terdakwa Kasus Dana Percepatan Infratruktur Daerah (DIPD) Nama Terdakwa: Wa Ode Nurhayati Jabatan: Anggota DPR RI periode 2009 – 2014

Pelanggaran: Menerima gratifikasi berupa uang tunai. Vonis: Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sumber : Anti-Corruption Clearing House

Orang-orang terkait Kasus DIPD

Sumber : Anti-Corruption Clearing House

Kronologi Kasus DIPD

Sumber : Anti-Corruption Clearing House

Kasus Wisma Atlet • Kasus Suap proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan (2010-2011) • Total Kerugian Negara: Rp 463,67 miliar

Terdakwa Kasus Wisma Atlet Nama Terdakwa: Muhammad Nazaruddin Jabatan: Anggota DPR RI periode 2009 – 2014 Vonis: Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 300 Juta subsidair 6 (enam) bulan Sumber : Anti-Corruption Clearing House

Tersangka Kasus Wisma Atlet

Sumber: Pemberitaan

Orang-orang terkait Kasus Wisma Atlet

Sumber: BPK

Kronologi Kasus Wisma Atlet

Kronologi Kasus Wisma Atlet Lanjutan…

Pembagian Jatah Fee Kasus Wisma Atlet

Sumber : Anti-Corruption Clearing House

Korupsi Daging Sapi Impor

Kasus suap penambahan impor daging sapi Tahun 2013

kuota

Terdakwa Kasus Daging Sapi Impor Nama Terdakwa: Ahmad Fathanah Latar Belakang: Pengusaha Impor Daging

Pelanggaran:  Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  Pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Vonis: 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara

Tersangka Kasus Daging Sapi Impor

Sumber: Kompas

10 Besar Penerima Dana Fathanah

Korupsi Pengadaan Al-Quran •

Pengadaan Kitab Suci Al-Quran {Anggaran: Rp 28,5 miliar (2009-2011)

•

Total Kerugian Negara (2009-2010) Rp 14 miliar

Terdakwa Korupsi Pengadaan Al-Quran

Pembagian Jatah Fee Tahun 2011: Rp22 miliar

2012: Rp50 miliar

Korupsi Simulator SIM

•

Proyek pengadaan simulator untuk pembuatan SIM

•

Total Kerugian Negara Rp 121 miliar

Terdakwa Simulator SIM Nama Terdakwa: Djoko Suusilo

Jabatan: Inspektur Jenderal Polisi Pelanggaran:  Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP  Pasal 3 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 55 ayat 1 kesatu jo pasal 65 ayat 1 KUHP Vonis: 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 Juta subsider enam bulan kurungan

Tersangka Simulator SIM

Korupsi Pegawai pajak

Kasus Pegawai Bea dan Cukai

TERIMA KASIH