212
Lampiran 1. Substansi mitigasi di UU terkait kebencanaan Sumber : Forum Mitigasi Bencana, 2007
UU 7 tahun 2004 SDA IIstilah dan pengertian : No 1.
Bencana : -
2.
Mitigasi : -
3.
Bencana alam : -
UU 24 tahun 2007 PB
UU 26 tahun 2007 PR
UU 27 tahun 2007 PWP3K
Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Mitigasi : Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Bencana : -
Bencana pesisir : Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayatipesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Mitigasi : -
Bencana alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
Bencana alam: -
Mitigasi bencana: Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bencana alam Kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan
213
angin topan, dan tanah longsor 4.
Bencana non alam : -
5.
Kegiatan pencegahan bencana : -
6.
Rawan bencana : -
7.
Pencegahan bencana : -
Bencana non alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit Kegiatan pencegahan bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana Rawan bencana Kondisi atau karakteristik geologis,biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untukjangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
Bencana non alam : -
Pencegahan bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bencana non alam : -
Kegiatan pencegahan bencana : -
Kegiatan pencegahan bencana :-
Rawan bencana : -
Rawan bencana : -
Pencegahan bencana : -
Pencegahan bencana :-
214
8.
Risiko bencana :-
9.
Penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana : -
Rehabilitasi : -
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana Risiko bencana Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat Penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana : Pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Rehabilitasi : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Risiko bencana :-
Risiko bencana : -
Penanggung jawab penyelenggara an penanggulanga n bencana : -
Penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana : Pasal 57 Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Rehabilitasi: Proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula
Rehabilitasi : -
215
No
UU 7 tahun 2004 SDA
Pasal demi pasal 1. Penanggung jawab pelaksanaan Pasal 51 (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud padaayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.
2.
Pelaksanaan Pencegahan/mitig asi bencana Pasal 51 (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan
UU 24 tahun 2007 PB
UU 26 tahun 2007 PR
Penanggung jawab pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Penanggung jawab pelaksanaan Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
Pelaksanaan Pencegahan/mitigasi bencana Pasal 31 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. Bagian Kedua Tahapan Pasal 33 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
Pelaksanaan Pencegahan/mitig asi bencana Pasal 20…. (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yangditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UndangUndang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
UU 27 tahun 2007 PWP3K Penanggung jawab pelaksanaan Pasal 56 Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana diWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya. Pasal 57 Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pelaksanaan Pencegahan/mitigasi bencana Pasal 58 Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;b. kelestarian lingkungan hidup;c. kemanfaatan dan efektivitas; serta d. lingkup luas wilayah.
216
sumber daya air.
Objek hukum Pasal 52 Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
Metodologi Pelaksanaan Pasal 53 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan non fisik.(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan oleh pengelola sumber daya air
a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Objek hukum
Metodologi Pelaksanaan Pasal 34 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi: a meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Pasal 47 (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi
Objek hukum Paragraf 5 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pasal 28. c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Metodologi Pelaksanaan Penjelasan Penjelasan ...Ayat (5) Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi,perubah an batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Pasal 5 d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan
Objek hukum Pasal 59 (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.
Metodologi Pelaksanaan Pasal 59 (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
217
yang bersangkutan.
masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang; b. ...
rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan...
Aturan turunan (4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 54 (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana.(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.(3) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kewenangan dan
Aturan turunan PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Aturan turunan Penjelasan ... Ayat (3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. …. d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lainlain bencana;
Aturan turunan Pasal 59 (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Kewenangan dan
Kewenangan dan
Kewenangan dan
218
Sanksi Pasal 55 (1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.(2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden. Pasal 56 Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). Pasal 57 … Pasal 57
Sanksi
Sanksi
Sanksi Pasal 73 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: .... h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
219
Lampiran 2. Garis besar diskursus akuisi pengetahuan dengan enam pakar. Pakar 1. Dr. Hamzah Latief (Universitas Tohoku) menyebutkan pohon dan hutan di pesisir memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan karena mampu meredam gelombang pasang atau tsunami. Tetapi karena menanam pohon untuk mencapai kerapatan dan ketinggian yang memungkinkan terbentuknya hutan yang mampu meredam gelombang pasang atau tsunami itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, maka tata ruang wilayah pesisir perlu dioptimalkan (parameter 1) sehingga publik dapat merencanakan kegiatan jangka panjang tanpa harus melanggar peruntukan yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tersebut. Pakar 2.
Djoko Suroso, PhD (Universitas Queensland) menyebutkan bahwa SDA
Pesisir
harus
dimanfaatkan
secara
bijaksana
dengan
menyeimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. Eksploitasi SDA yang tidak terkendali selain menurunkan kualitas lingkungan pesisir sehingga pesisir semakin rentan terhadap bencana alam seperti banjir yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana dan sarana pesisir (parameter 2) sehingga mengganggu kegiatan ekonomi yaitu kegagalan panen. Dampak kolateralnya menurunnya
ketahanan
pangan
dan
hal
ini
adalah
mengakibatkan
kemiskinan struktural masyarakat pesisir meningkat. Pakar 3.
Dr. rer. nat. Sumantri Tahrir (Universitas Kiel) menyebutkan bahwa abrasi dan erosi adalah proses penggerusan daratan oleh arus air. Abrasi sering diterapkan untuk penggerusan lapisan masif oleh hantaman gelombang air laut dan erosi sering diterapkan untuk penggerusan tebing terjal bisa
di
laut
dan juga
di sungai
(Schwartz, 1982). Dampak penggerusan ini adalah hilangnya daratan pesisir sepanjang satu sampai lima meter per tahun. Guna menangani abrasi dan erosi dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah
telah
mengeluarkan biaya sekitar USD 79.667 juta.
Mengingat perkembangan kegiatan ekonomi di pantura Jawa terus meningkat,
maka
sudah
saatnya
pemerintah
mengutamakan
220
pembangunan
industri
berbasis pesisir (parameter 3) dengan
menerapkan konsep Marine Protected Area (MPA) yang merupakan kewenangan pemerintah (state property regime) (parameter 5). Pakar 4.
Dr. Subandono Diposaptono (Universitas Tohoku) dari
empat
upaya
mengantisipasi
menyebutkan
bahaya gelombang pasang
atau Tsunami yaitu retreat, adaptive, stabilization dan vegetation yang
terbaik
adalah
menggabungkan
solusi
adaptive
yaitu
membangun Rumah Panggung dengan solusi protective yaitu membangun slope protection/bank revetment/sea walls yang diikuti dengan remangrovetation/reforestation dan beach nourishment/sand dune. Jika kondisi keuangan APBD memungk inkan (parameter 4) maka pesisir terbuka diberi perlindungan dengan membangun detached breakwater untuk memecah ombak dan groin untuk mencegah pergerakan sedimentasi sejajar pantai. Pakar 5.
Ir. Darsono (IPB) menyebutkan potensi Indramayu secara tradisional kultural adalah perikanan dimana nelayan melaut sampai ke Natuna dan beristirahat di Pontianak, pertanian dan perkebunan. Eksplorasi migas di Balongan dan di Mundu sumbangan
besar
terhadap
itu walaupun memberikan
negara,
belum
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, karena semuanya diperuntukan oleh/untuk Jakarta dan Jawa Barat sedangkan CSR baru dimulai pada 2007 dengan anggaran yang relatif kecil (parameter 6). Potensi Ciamis adalah perikanan yang digarap seadanya ini (karena tidak adanya motivasi masyarakat untuk menjadi nelayan handal), dan pariwisata (yang baru akan mencoba bangkit kembali dari keterpurukan pasca Tsunami khususnya memulihkan citra aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan nusantara (wisnu) maupun manca negara (wisman). Pakar 6.
Danny
Hilman, PhD (Universitas California) menyebutkan bahwa
wilayah kepulauan Indonesia sangat rawan gempabumi karena lokasinya ada di zona batas Lempeng-Lempeng
Eurasia, Hindia-
Australia, dan Pacific yang bergerak relatif terhadap satu-sama lainnya sekitar 6–12 cm/tahun.
Dikaitkan dengan wilayah pesisir,
221
sumber gempabumi yang dominant potensi merusaknya adalah yang di bawah laut pada zona subduksi di bagian atas/dangkal, yaitu dari sepanjang
palung
laut
dalam
yang
merupakan
pertemuan
lempengnya sampai kedalaman 60 km, misalnya di sepanjang pantai barat Sumatra dan selatan Jawa.
Gempa pada
zona subduksi
dangkal ini, yang disebut juga sebagai ‘megathrust’, umumnya mempunyai potensi kekuatan maximum lebih dari skala magnitude 8. Karena pergerakan patahan gempanya mengakibatkan dasar laut terangkat maka gempa megathrust ini berpotensi menimbulkan tsunami besar yang akan melanda wilayah pesisir. Gempa-tsunami di NAD tahun 2004 dan di wilayah Pangandaran, Ciamis tahun 2006 adalah contoh bencana gempa tipe megathrust ini. Mengingat wilayah pantai di sepanjang zona subduksi ini mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap gempabumi dan tsunami, maka sudah selayaknya pemerintah membuat
kebijakan perencanaan pembangunan di
wilayah ini (pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan dan migas) (parameter 7) yang berperspektif mitigasi bencana.
222
Lampiran 3. Categorisation of spatially relevant natural hazards Source: Integration of Natural Hazards, Risk, and Climate Change into Spatial Planning Change (Thomé 2006)
Natural hazards Geo-hazards
Earthquakes
Affected by climate change No
Tsunamis Volcanic eruptions Landslides* Hydro-meteorological hazards
Yes
Avalanche Drought Extreme temperature Flood Forest fire Storms Storm surges
*Including all kinds of mass movements, cavity collapses and ground failures
223
Lampiran 4. Ilustrasi posisi gelombang badai dan gelombang tsunami Ilustrasi Posisi Gelombang Badai dan Gelombang Tsunami di Pesisir Curam yang banyak ditemukan di Pansela Pulau Jawa. Sumber : Prasetya, 2006. Protection from Coastal Erosion. The role of coastal forests and trees in protecting against coastal erosion. Regional Technical Workshop. Thailand
224
Ilustrasi Posisi Gelombang Badai dan Gelombang Tsunami di Pesisir Pantura Pulau Jawa. Sumber : Prasetya, 2006. Protection from Coastal Erosion. The role of coastal forests and trees in protecting against coastal erosion. Regional Technical Workshop. Thailand T sunam i W1I I'.o
• I
225
Lampiran 5. Program aplikasi MKP2B2MB HALAMAN UTAMA PROGRAM APLIKASI MKP2B2MB
226
RULE BASE KBMS
227
~
PrJnl PreVIew
A
Rule Base 3
'"
Kule
, " ,
~c ~c
Nll m ll Pll rll meter Tata Ruano-Sarana Prasarana-Pembanounan Industri -Propo rsi D,ma Rejim Pe nouas aan Peme rintah-P embe rday aan Masya rakat Bano Sek Pariw isata-Pe ri kan ,m-Pe ttani an Pe rkeb un aan -Mio. s
penil ll ill n Tinooi Rendah Rendah
Then: Implemeni lls i Tidllk Berj ll ill n Kll ren ll Fll klor Ekslern ll l (KenY ll m ll n ll n d ll n K.. ll man ll n)
Rule Base 4 No
Rule
Nll m ll Pll rllmeler Tata Rua no-S a ra na Pra sara na -Pemba nounan Indust ri-Proporsi D.na Rejim Penouasaan Pemeri ntah-Pembe rda yaan Ma,ya ra kat Ba no Se k Pari wis ata -Peri kam n-Pe tta ni an Perkeb unaan -M ioOlS
Penilllilln Re ndah Sedano Rendah
Then: Tidllk Ad ll nY II Perh llli ll n Pemerinl ll h Dll ill m Perencll n llll n Pesisir Sehingga Rezim Pemerinl ll h y ll ng Cukup Bes ll r Dll p lll Berd ll mp ll k Neg lllif v
Prrl
I!
Kern.
~
PrJnl PreVIew
A
Rule Base 5 No
Rule
Nllm ll Pll rllmeler Tata Ruano-Sarana Prasarana-Pembanounan Industri -Propo rsi Dana Rejim Pe nouas aan Peme rintah-P embe rda yaan Masya ra kat Bano Se k Pariw isata-Pe ri ka na n-Pe ttani an Pe rkeb un aa n-Mioa s
Penil ll ill n Sedano Sedano Re nd ah
Then: Implemeni lls i Perencll n llll n Cukup Bll ik d ll n Pengu II s llll n Pemerinl ll h Cukup d ll ill m Memberd ll Yll kll n MII sY ll rll klll H" ny " Seklor Pll riwisal ll Tid ll k Diperh lllikll n
Rule Base 6 No
Rule
Nllm ll Pll rllmeler Tata Ruano-Sarana Pra s a ra na -Pemba nounan Indust ri-Propo rsi Dana Rejim Penouasaan Pemeri nta h-Pembe rda yaan Ma s ya ra kat Bano Sek Pa ri wis ata -Pe ri ka na n-Petta nianPerkeb unaan -M ioa s
Penilllilln Tin oo i Sedano Re ndah
Then: Implemeni lls i Perencll n ll lln SIInglll Bll ik dlln Pengu IIsllll n Pemerinlllh Cukup dllillm MemberdllY ll klln MIIsYllrllklll H"ny " Seklor Pll riwisal ll Tidllk Diperh llliklln
Prrl
11
Kern.
v
228
~
P'nnl P'reVlew Rule Base Rule
'" , " ,
~C ~C
A
7
Nll m ll Pll rll meter Tata Ruano-Sarana Prasarana-Pembanounan Industri-Propo rsi Dana Rejim Penouasaan Peme rintah-P embe rd ayaa n Masya rakat Bano Sek Pariw is ata-Perika nan-Pe ttani an Perkebunaan-Mioas
Pen;I II ;II n Ren dah Tino oi Re ndah
Then: Pemerinl ll h Belum Mem ll hllmi m ll nfll lli dll n Polensi Perenclln llll n Pengemb ll nglln Wil ll Yll h Pesisir Pll dll h ll l Pemerinl ll h Memiliki Pengu II sllll n y ll ng Besllr Sert ll M IIs Yll rll klll y ll ng Berpolensi Produklif
Rule Base
'"
Rule
, " ,
~c ~C
8
Nllm ll Pll rllmeler Tata Ruano -S arana Prasarana-Pemba nounan Indust ri-Pro po rsi Dana Rejim Penouasaan Peme rintah -Pemberda yaan Ma sya rakat Bang Se k Pari w is ata -Pe ri ka nan-Pe ttanianPerkebunaan-Migas
Penil ll illn Se da no Tinogi Re ndah
Then: Implemeni lls i Perenclln llll n Cukup Bll ik dlln PenguIIs llll n Pemerinl ll h SIInglll Bes ll r dllillm Memberd ll Yll kll n M IIs Yllrllklll H"ny " Seklor PllriwisIII II Tidllk Diperh lllikll n
E'rrl
I[
K.......
r8J
Pnnl PreVIew Rule Base
'"
Rule
, " ,
~C ~C
v
A
9
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruang-Sarana Prasarana-Pembangunan Industri -Proporsi Dana Rejim Pe nouasaan Peme rintah -Pe mberdayaan Ma sya rakat Bang Sek Pa ri w isata -P erik anan-Pettan ianPerkebunaan-Migas
Penil ll ill n Tino oi Tin gg i Rendah
Then: Implemeni lls i Perencll n llll n SII ng lll Bll ik dll n Pengu IIsllll n Pemerinl ll h SII ng lll Bes ll r dll ill m Memberd ll Yll kll n M IIs Yll rll klll H " ny " Seklor Pll riwis III II Tid ll k Diperh lllikll n
Rule Base 10 No
Rule
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruan o-S arana Prasaran a-Pemba ngunan Industri-Prop orsi Dana Rejim Pe nguas aa n Peme rintah-Pem be rday aa n Masyarakat Bang Sek Pariwisata-Perikanan-PettanianPe rkebuna an -Mioa s
Penil ll ill n Rendah Rendah Sedang
Then: Polensi Pll riwisIII II Bll ik Tei ll pi Kurllng respon Pemerinl llh dll illm Mengg ll lllkkll n Seklor Pll riwis III II v
E'rrl
I[
K.......
229
rgJ
PrJnl PreVIew
Rule Base 11 No
Rule
Nll m ll Pll rllmeler Tata Ruan o-Sarana Pra s a ran a -Pem ba nounan Industri-Pro porsi Dana Rejim Penouasaan Peme rintah -Pem be rd ayaa n Ma s ya rakat Bano Sek Pariwisata-Perikanan-PettanianPe rkeb unaan-Mioa s
Penil ll ill n Rendah Rendah Tin oo i
Then: Polensi Pll riwis III II SII ng lll Menj ll njikll n Tei ll pi Kurll ng respon Pemerinl ll h d ll ill m Mengg ll lll kkll n Seklor Pll riwis lli ll
Rule Base 12 No
Rule
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruano-Sarana Prasarana-Pembanounan Industri -Proporsi Dana Rejim Penouasaan Peme rinta h-P embe rda yaan Ma s ya rakat Bano Sek Pari wis ata -P erika na n-P e ttani a nPe rkeb un aa n-,'.1 io a s
Penil ll ill n Rendah Se dano Sedano
Then: Asel Pemerinl ll h Cukup Bes ll r d ll n MIIs Yll rll klll Cukup Si ll p lei ll pi Pemerinl ll h Tid ll k Mendukung Pengemb ll ng ll n Wil Pesisir v
Pro:
I[
r ....... ~
PrJnl PreVIew
Rule Base 13 No
Rule
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruan o-Sarana Pra s a ran a -Pem ba nO-lnan Industri-Pro porsi Dana Rejim Penouasaan Peme rintah -Pem be rd ayaa n Masyarakat Bano Sek Pariwisata-Perikanan-PettanoinPe rkebun aan -Mioa s
Penil ll ill n Rendah Sedano Tin oo i
Then: Asel Pemerinl ll h Cukup Bes ll r d ll n MIIs Yll rll klll SIIng lll Si ll p lei ll pi Pemerinl ll h Tid ll k Mendukung Pengembllnglln Wil Pesisir
Rule Base 14 No
Rule
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruano-Sarana Prasarana-PembanO-lnan Industri -Proporsi Dana Rejim Penouasaan Peme rinta h-P embe rda yaan Ma s ya rakat Ba no Sek Pari wis ata -P erika nan-P e tta noinP ~ rk ~ b un ~~ n -l-1 i Q ~ "
Penil ll ill n Rendah Tinooi Seda no
Then: Asel Pemerinl ll h SII ng ,,1 Bes ll r d ll n MII sY ll rllklll Cukup Si llp leillpi Pemerinlllh Tid ll k Mendukung Pengembllnglln Wil Pesisir v
230
rgJ
PrJnl PreVIew
Rule Base 15
'"
Rule
, " ,
~C ~C
Nll m ll Pll rllmeler Tata Ruan o-S a rana Pra sara na-Pemban ounan Industri-Proporsi Dana Rejim Pen oua saan Peme rintah -Pe mberd ayaa n Ma s ya ra kat Bano Se k Pariw isata -Perika nan -Petta nianPerkebunaan-Mioas
Penil ll ill n Rendah Tin oo i Tinooi
Then: r dlln MIIs Yll rll klll SIIng lll Si ll p lei ll pi Pemerinl ll h Tid ll k Mendukung Pengemb ll ng ll n Wil Pesisir
Rule Base 16
'"
Rule
, " ,
~c ~c
Nllm ll Pllrllmeler Tata Ruano-Sarana Prasarana-Pembanounan In dust ri -P roporsi Dana Rejim Pe nou a saan Peme rintah -Pembe rdayaan Ma sy a rakat Ba no Sek Pa ri wisata -Peri ka nan-Pe tta nianPe rkebun a an-Mi oa s
Penil ll ill n Sedano Sedano Sedano
Then: Pel ll ks ll n llll n Pengemb ll ng ll n WilllYllh Pesisir Cukup Bll ik Deng ll n Pengu IIsllll n Wil ll Yll h, Pemberd ll Yllll n MIIs Yll rll klll, d ll n Pengemb ll ng ll n Seklor Pll riwis III II Jug ll Cukup b ll ik
Pro:
I[
v
r .......
r8J
PrJnl PreVIew
Rule Base 17 No
Rule
Nllm ll Pllrllmeler Tata Ruan o-Saran a Prasarana-Pembanounan Industri -Proporsi Dana Rejim Pe noua s aa n Peme rinta h-Pembe rd ayaa n Ma s ya rakat Ba no Sek Pari wis ata -P erika na n-P e tta nianPerkebunaan-Mioas
Penil ll ill n Tin oo i Se dano Sedano
Then: Pel ll ks ll n llll n Pengemb ll ng ll n Wil ll Yll h Pesisir SII ng lll Bll ik Deng ll n Pengu IIsllll n Wil ll Yll h, Pemberd ll Yllll n MIIs Yll rll klll, d ll n Pengemb ll ng ll n Seklor Pll riwis III II Jug ll Cukup b ll ik
Rule Base 18 No
Rule
Nll m ll Pll rll meler Tata Rua no-S a rana Prasaran a -Pemba nounan Industri-Proporsi Dana Rej im Peno uasaan Pemerintah-Pemberda yaan Mas ya rakat Ba no Sek Pa ri wis ata -Pe rikanan-Petta nianPe rkebu naan-Mioa s
Penil ll ill n Sedano Tin oo i Se dano
Then: Pel ll ks ll n llll n Pengemb ll ng ll n Wil ll Yll h Pesisir Cukup Bll ik Denglln Pengu IIsllll n WilllYllh dlln Pemberd ll Yllll n MIIsYllrll klll sIInglll Domin ll n sertll Pengemb ll nglln Seklor Pll riwis III II Jug ll Cukup b ll ik
Pro:
I[
r .......
v
231
rgJ
Pnnl PreVIew
A
Rule Base 19
'0
Rule
, " ,
~c ~c
Nll m ll Pll rll meler Tata Ruano-Sarana Pras a ra na-Pembanounan Industri -Proporsi Dana Rejim Penouasaan Peme rinta h-Pem be rd a¥aa n Mas¥arakat Bano Sek Pa ri wis ata -Perik a nan-PettanianPerkebunaan-,'.1ioas
Penil ll ill n Sedano Se dano Tin oo i
Then: Pel llksll n llll n Pengemb ll ng ll n WilllYllh Pesisir Cukup Bll ik Deng ll n Pengu ll s llll n WilllYllh d ll n Pemberd ll Yllll n Mlls Yll rll klll y ll ng cukup b ll ik sertll Pengemb ll ng ll n Seklor Pll riwis lli ll SII ng lll Diunggulkll n
Rule Base 20 No
Rule
Nll m ll PII". meler Tata Ruano-S a rana Pra saran a -Pemba nounan Industri -Pro po rsi Dana Rej im Peno ua s aa n Peme rintah -Pembe rda ¥a an Ma s ¥a rak at Ba no Sek Pari wis ata -Pe ri kana n-Petta ni a nPe rke buna a n-Mio a s
Penil ll ill n Tin oo i Tin oo i Sedano
Then: Pel ll kslln ll lln Pengemb ll nglln Wil ll Yll h Pesisir SII nglll Bll ik Deng ll n Pengu ll s llll n WilllYllh dlln Pemberd ll Yllll n MllsYllrll klll sllnglll Domin ll n sertll Pengemb ll nglln Seklor Pllriwislli ll Cukup b ll ik
Pro:
I[
v
r .......
rEl
Pnn! PreVIew
A
Rule Base 2 1
No
Rul e
, " ,
~O
~O
N" m a p " r"met e r Tata Ruano-sa rana Prasa rana-Pemba nounan Ind ustn-Prop ors i Dana Reji m PenOJ uasaan Peme rintah-Pe mb e rdayaan M.. sy .. ra kiit Sano Sek PariwlsiiUl-Perikaniin-PettanlanPertebunaa n-MiQas
Pe nll"l"n Seda nQ TinQQ i Tinoo i
Then : pel 11 ks llnllan Pengembanglln WilaVll h Pesisir Cukup Ba ik De n glln Pengu "satl n Wil tlYtlh d tl n Pemberrltl Ytltl n MtlsYtlrtlktlt stl ng tlt Domln tl n sert tl pengembtlnglln Se kt or Pllrlwistll tl SlI n gtlt Diunggulktln
Rule Base 22
No
Rule
, ,
" ~O ~o
Nllma Pll rtlmeler Tata Ru .. nOJ -Sa ran .. Pr.. ,a ra na -Pemb anQun .. n Ind ustn-Propo rsi D.. n .. Rejim Penouasaan Pemerintah-Pembe rd ayaan Masyarakat Bano Sek par i wisata-Pe rik a nan-P ettan i a n~ Pe rtebun aa n-Mio .. s
PenH tl illn TinQo i Seda no Tin ooi
Then: s ir SlI ng " t Btll k Denglln PengulIstltl n Wll ll y o h d "n Pemberrllly"lIn Mos yorokllt Cukup Bll ik se rt o Pengembo ng ll n Se klor Pllriwi sOIO SlI ng ll l Diunggulkon
ern I [
£ek>ar
v
232
233
HASIL ASWOT KABUPATEN INDRAMAYU
234
Keterangan : ALT 1 = Minyak dan Gas ALT 2 = Perikanan ALT 3 = Pertanian ALT 4 = Perkebunan ALT 5 = Pariwisata
235
HASIL ASWOT KABUPATEN CIAMIS
236
_._.-
'-
W. .... HIU'M!
T~" I'._
..
"" ~.-I "'~ "
"
....
~ , I ""I ,~
'" ' fU qW
... ,...
W ' ~ I "~ ~
"' . ... " 0» W ' ~ I "'l
-
W'IlMII)
... , ... " "! 0 1 ~.• "
"'0',,_ .. o 'Il"'~ o....,,~ T1 !l"~
" ~, " "!
" IlIl1ll
-- ..",,, " fO." "I ,, ~
•
" "l
• fl."'"
-~. ""I
---~."''!
--~,''' ~
=
=
237
HASIL ISM POTENSI BENCANA KABUPATEN INDRAMAYU
I liM'
, ,
No
N¥M EIemer1
Keler¥lgMl
GEMPA 6UMI TS UNAMI
3
GELO MBANG BADAl PASANG
4
AN GIN KENCANGIPU TiNG BELIUNG
,
8ANJIR
ABRASI
7
EROSI
,
AKRESI
10
GERAKAN TANAH JENIS AM BLESAN
5
INTRUSI AIR LAUT
8
(I
1 [
"'"
[
[
,....
r>
I
H'"" SSIMA":.-r":. AM A":.-r":. L'~ ~ t"'": SSIM Fn.t G,,,,i< S
"'
2
, , , , , , ,
, 0 0 0 0 0 0 0
;
<0
0
2 0 0
'" '"
,
S
S
,
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
, ,
, , , , , 0
0
;
0
0
0 0 0 3
0 0 0 3
2 0 0
, , ,
S
0 0
0
;
, '", , , , , ,• 0
0
0
,
"0 oe,
, , 0
,
4
: j
, ,
, , 3
• 3 4 3
r o! ......,.., o • Dependence
R • Allngkiny
DP · Drivor
L . Levell
,.
;
[0"] ~
Jc.mIoh Aevi
P",ed". Konml""~ [ Prrl: Ho;i Se'li>i
I[
'-
Prn: .s."""'"'Y
II
,....
238
HASIL ISM POTENSI BENCANA KABUPATEN CIAMIS
I liM' N___
,
GEMPA BUMI
2
TSUNAMI
,
GELOMBANG BADAl PASANG
,
BANJIR
ANGIN KEHCANGIPUT ING BEUUNG
7
EROSI
B
INTRUSI AIR LAUT
9
AKRESI
N¥M EIemet1
3
Keler¥lO¥l
ABRASI
5
10 GERAKAN TANAH JENIS LONGSORAN"'ERUNT UHA .•
,I [
"'"
[
[
,....
r>
I
"','" SS IMA":.-r":. AM A":.-r":. L'~~t"'": SS IM Fn.t G,,,,i< S
"'
2
2
, , , , , , s
, , ;
s SO
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
,
S
S
,
2
S
, 0 0 0 0 0 0
oe
1
, , 0
~j
0
;
0 0
,
• • ,• ,• , ,
;
;
0
, , , • '"
"
'" '" , , '", , , , , ,
1
0
0 0
'" '" '"
r o! ......,.., o • Dependence
R • Allngkiny
DP · Drivor
L . Level l
,.
;
Jc.mIoh Aevi
["i"]
P",ed". Konml""~
0
[ Prrl: Ho;i Se'li>i
I[
'-
Prn: .s."""'"'Y
II
,....
239
HASIL ISM EFEKTIFITAS MITIGASI BENCANA KABUPATEN INDRAMAYU
IUh' t No
Ketel~
N.5I'M Elemen
1
Pel~ur¥ilLlnd.slg~
2
SOS~S"$i
3
Sistem
P~amale.1
t. P~«I NSPM
Oiri
4
Peoda~¥1
5
Sislem Peringatan On
6
RemMqovisillsL ArtflCi.5I Reel !. Be.sch NOU'ishme __
7
Pemec,s,
<
Pendii¥l B¥9Xl¥l $t¥ldaf
O~k,
Pered.5m Abrllsi & PeMlwl Sedi.,
"' I
, , • , S ;
, , •
0
0
0 0 0
0
0
0
, , , S
S
'.''''
[
;
",
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SSIMAII~- rll' AMAII~-r ll'
'"
0
~
~
S
, , , , , , • •
SSIMfi-.¥ Gr¥i
oe
• ,• , , , S
o • Depe nde nce
A . AIIn~
DP . Driver
l _ leye l l
J
,- ,
:I
, ,• •
JltI"Ji.l,h Revioi
Per ...... .. K ",,~. l omi
£rlll:
II
,....
I>
I
240
HASIL ISM EFEKTIFITAS MITIGASI BENCANA KABUPATEN CIAMIS
liha' [Iernen No
N ~=E~men
1
Perat1.lanlll rrlanQ-undang &, Pembuatan NSPM
2
Sositllis~si P~LnatMl
3 4
KeterMlg"-'
Dii
Sistem Periroo';atan Din
5 6
RemiY9'O'9'is~si,
7
Pemecllh Ornbak, PerediYn
Reel
P~
Art~icW,
t. BelICh NOU'isl"fTL
Pendlian BMIgI...l'OO StandtIJ Abr~si
to PenaIw; SecL
[>
"-
[ HMH Perhitung,an ~ h,.j
SS lfA Frn/ Grll",
oe ~ j
r+, ,'
,, •• , , , , 7 7
o
7
'.. ,
.
" ...,.
[
7
• , • ,, , • • 7
D • Dependence DP . Driver
7
7
7
R . Ran~ l . level I
Jcruah Ro,;,;
J
,-,
Print
I[
K. ...
I
241
HASIL MPE KABUPATEN INDRAMAYU
~
Bobot Nam~ Kfitefi~
No
''''''' 3
1
Dinamik~ Per~iran
2
Ketersediaan Dana
4
3
Kesesuaian Dengan SD MLokal
2
4
Aksesibilitas &: Waklu yang Dibutuhkan
2
Pesisw-
[
Pfirl.
I[
Ke!uar
MPE Daftar Alternatif
,,, ,• ,,
No
II/ll m ll Altemlltif Pemb uatan Peraturan/Undan o-und ano 8. NS PM Gelo mban\l Badai Pa san\l Sosi al isasi Mitioasi Gel omban o Badai Pasan\l Siste m Perin\l atan Din i Gelom ban\l Badai Pa5 an\l Siste m Penye la matan Diri Gel omban o Badai Pasan\l Pemb uatan Pemecah Ombak, Pereda m Abra5 i & Pen ahan Sed imenta si Sejaj ar Panta i Rem anorovis asi, Artifi ci al Reef & Beam Nouri 5hment Pend am pin\l an Pend iri an Ban ounan Sta ndar
I
242
HASIL MPE KABUPATEN CIAMIS
~
Bobot Nam~ Kfitefi~
No
''''''' 3
1
Dinamik~ Per~iran
2
Ketersediaan Dana
4
3
Kesesuaian Dengan SDM Lokal
2
4
Aksesibilitas &: Waklu yang Dibutuhkan
1
Pesisw-
[
Pfirl.
I[
Ke!uar
I
Pri ll! Pr.view
MPE Daftar Alternatif No 1 2 3 4 5 6 7
N im H' Ahern llt if Pen damp in\lan Pend irian Ban\l unan St and ar Unt uk Gemp a Bum i dan Tsun ami Sosi alisa si Mitio asi Gemp a Bum i dan Ts un ami Pem buatan Pe raturanjUn dan\l -und an\l & NSPM Gem pa Bu mi d an Tsu nami Sistem Perin\lat an Din i Ge mpa Bumi dan Tsuna mi Pem ecah Omb ak , Pered am Ab ra si & Pen ahan Se dim enta si Pen ¥elam atan Diri d ari Ge mpa Bumi dan Tsuna mi Rem an\lro¥isa si, Re ef Artifi cial, & Be ach Nou rish ment
Ern
) I tom.
243
HASIL AHP KABUPATEN INDRAMAYU
244
Keterangan : ALT 1 = Menyempurnakan peraturan pengembangan wilayah pesisir berperspektif mitigasi bencana
ALT 2 = Mengupayakan pendanaan bagi pengembangan wilayah pesisir ALT 3 =
Mengembangkan prasarana dan sarana wilayah pesisir berperspektif mitigasi bencana
ALT 4 = Memperbaiki kualitas SDM wilayah pesisir ALT 5 = Meningkatkan partisipasi stakeholder
245
HASIL AHP KABUPATEN CIAMIS
246
Keterangan : ALT 1 = Menyempurnakan peraturan pengembangan wilayah pesisir berperspektif mitigasi bencana
ALT 2 = Mengupayakan pendanaan bagi pengembangan wilayah pesisir ALT 3 =
Mengembangkan prasarana dan sarana wilayah pesisir berperspektif mitigasi bencana
ALT 4 = Memperbaiki kualitas SDM wilayah pesisir ALT 5 = Meningkatkan partisipasi stakeholder
