137
Lampiran 1. Daftar Amanat UU yang dijadikan acuan penilaian tingkat respon pemerintah daerah terhadap UU No 1 2
3 4 5 6
Amanat pertauran perundang-undangan Mempertahankan kecukupan hutan minimal 30 persen dari total luas DAS dengan sebaran proporsional (Pasal 18 ayat 1 UU No.41/1999 tentang kehutanan) Menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendorong peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 42 ayat (1) dan (2); dan pasal 70 ayat (2) UU No.41/1999 tentang kehutanan) Perlindungan Hutan baik di dalam dan luar kawasan (Pasal 48 ayat (1) & (5) UU No.41/1999 tentang Kehutanan) Perlindungan dan pelestarian sumber air dan mata air (Pasal 21 ayat (1) & (2) UU No.7/2004 tentang sumber daya air) Membentuk wadah koordinasi atau dengan nama lain (Pasal 86 UU No.7/2004 tentang Sumber daya air) Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) beserta infrasturkturnya oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Pasal 10 ayat 1 PP No.3/2007 perubahan dari PP No. 6/ 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan)
138
Lampiran 2. Pemetaan penempatan kewenangan dari UU No.41/1999; PP No.3/2008; dan PP No.76/2008 Substansi Aturan Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
urusan
(1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek (2) Penyusunan rencana dan kegiatan pengelolaan yang belum terbentuk organisasi KPH (3) Penetapan rencana jangka panjang (4) Penetapan rencana jangka pendek (5) Penetapan luas wilayah KPH (6) Pembangunan KPH dan infrastrukturnya (7) Penetapan organisasi KPH (8) Pelaksanaan penataan hutan meliputi : tata batas; inventarisasi hutan; pembagian ke dalam blok atau zona; pembagian petak dan anak petak; dan pemetaan) (9) Pemberian dan evaluasi ijin pemanfaatan hutan (IUPK & IUPJL) Pemanfaatan dan penggunaan (10) pemberian dan evaluasi ijin IUPHHK pada (restorasi ekosistem, HTI, HTR dan HTHR) dalam hutan kawasan hutan alam (11) pendampingan guna penguatan kelembagaan bagi pemegang IUPHHK HTR (12) pemberian dan evaluasi ijin (IUPHHBK) (13) pemberian dan evaluasi ijin (IPHHK) (14) pemberian dan evaluasi ijin (IPHHBK) (15) perpanjangan ijin (IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK) (16) pengesahan/persetujuan rencana kerja usaha jangka panjang yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK (17) pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK (18) pengesahan/persetujuan rencana kerja usaha jangka panjang yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR (19) pengesahan/persetujuan rencana kerja usaha jangka panjang yang telah disusun oleh pemegang IUPHHBK (20) pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun oleh pemegang IUPHHBK (21) pengesahan/persetujuan rencana kerja usaha jangka panjang yang telah disusun oleh pemegang IPHHK (22) pembentukan lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI dan HTR (23) usulan alokasi dan penetapan areal untuk pembangunan HTR (24) mengalokasikan dan penetapan areal tertentu untuk pembangunan HTR (25) penetapan harga dasar penjualan kayu pada HTR
Tingkat urusan Letak Kewenangan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10
9
9
11 12 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15
12 13 14 15
11 12 13 15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25
9 10
19
19
20
20
21 22 23 24 25
139
Rehabilitasi dan (26) penyusunan dan penetapan RTkRHL-DAS 26 reklamasi hutan (27) penetapan RPRH pada hutan produksi dan lindung 27 (28) penetapan RPRH pada hutan konservasi 28 (29) penetapan RPRL 29 (30) penyusunan RTnRH yang belum dibebani hak/izin 30 (31) penetapan RTnRL 31 (32) pelaksana rehabilitasi hutan pada hutan konversi 31 (33) pelaksana rehabilitasi hutan pada hutan lindung 31 (34) pelaksana rehabilitasi hutan pada hutan produksi dan lindung yang pengelolaannya di bebani hak 34 (35) pendampingan atas pelaksanaan rehabilitasi hutan oleh pemgang hak 31 (36) pelaksana rehabilitasi hutan pada hutan lindung dan produksi yang tidak dibebani hak 36 (37) pelaksana rehabilitasi lahan 37 (38) pelaksana rehabilitasi lahan yang dibebani hak 38 (39) pelaksana pemeliharaan tanaman pada hutan konservasi 39 (40) pelaksana pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan lindung 40 (41) pemeliharaan tanaman pada hutan taman raya 41 (42) pemeliharaan tanaman pada hutan yang dibebani hak 42 (43) pelaksana pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi lahan yang dibebani hak 43 (44) pelaksana pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi lahan 44 (45) penilaian dan persetujuan recana reklamasi 45 (46) pelaksana reklamasi pada hutan hak 46 (47) pengamanan hasil reklamsi pada hutan hak 47 (48) pelaksana reklamasi pada areal bencana alam secara murni 48 (49) penetapan besaran dana jaminan reklamasi atas usulan pemegang izin 49 (50) penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi 50 (51) perlindungan hutan pada hutan negara Perlindungan 51 dan konservasi (52) perlindungan hutan pada hutan hak 51 alam Ket.: (a) : KPH; (b). Kab.; (c). Lintas- kab.; (d). Lintas- prop.; (e). Pemegang hak/izin; (f). KPH; (g). Bup; (h). Gub; (i). Ment Sumber : UU No.41/1999; PP No.3/2008; dan PP No.76/2008
26 27 28 29 30 31 32 33
33
35 36 37
35 36
34 35
38 39 40
40 41
41
44 45
45
45
48 49
48 49
51
51
48 49 50 51
42 43
46 47
52
140
Lampiran 3. Pemetaan penempatan kewenangan dari UU No.7/2004; dan PP No.42/2008 Urus. Pokok Aturan Kebijakan umum pengelolaan sumber daya air
Substansi Urusan
Tkt. urusan Tkt. Kewenangan (a) (b) (c) (d) (e) (f) 1. penetapan kebijakan sumber daya air 1 1 1 1 1 1 2. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 2 2 2 2 2 2 3. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 3 3 3 3 3 3 4. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai 4 4 4 4 4 4 5. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 5 5 5 5 5 5 6. pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber 6 6 6 6 6 6 daya air pada wilayah sungai 7. pengaturan, menetapakan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan 7 7 7 7 7 7 pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai 8. pembentukan dewan sumber daya air 8 8 8 8 8 8 9. fasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air 9 9 9 9 9 9 10. penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengelolaan sumber daya air 10 10 10 10 11. penetapan wilayah sungai 11 11 11 11 Konservasi 12. perlindungan dan pelestarian sumber daya air 12 12 12 12 12 12 sumber daya air 13. penunjukan dan penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air 13 13 13 13 13 13 14. penetapan peraturan untuk pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan 14 14 14 14 14 14 15. pengelolaan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air 15 15 15 15 15 15 16. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air 16 16 16 16 16 16 17. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan air 17 17 17 17 17 17 18. pelaksanaan perlindungan sumber air 18 18 18 18 18 18 19. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu 19 19 19 19 19 19 20. penetapan daerah sempadan air 20 20 20 20 20 20 21. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan pengaturan sempadan air 21 21 21 21 21 21 22. Mempertahankan fungsi daerah sempadan air 22 22 22 22 22 22 23. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sekalgus pemantauan dan pelaksanaan dari kegiatan rehabilitas 23 23 23 23 23 23 24. Penerapan tarif penggunaan air yang bersifat progresif 24 24 24 24 24 24 25. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pengguna air 25 25 25 25 25 25 26. Penetapan kelas dan baku mutu air pada sumber air 26 26 26 26 26 26 27. Penanggulangan pencemaran air pada sumber air 27 27 27 27 27 27
141
28. Perbaikan fungsi lingkungan untuk pengendalian kualitas air Pendayagunaan 29. Penetapan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air sumber daya air 30. Inventarisisasi jenis pemanfaatan air yang sudah ada 31. Pemetaan potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada. 32. Penetapan urutan prioritas penyediaan air pada setiap wilayah sungai 33. Penetapan dan perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan 34. Pemberian, pembatalan, pembekuan atau diberlakukan lagi izin pengusahaan/penggunaan air 35. Pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air 36. Penetapan jangka waktu izin penggunaan air 37. Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai Pengendalian daya rusak air 38. Penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai 39. Penyebarluasan informasi dan penyuluhan 40. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat daya rusak air melalui mitigasi bencana 41. Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air 42. Sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air 43. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan akibat becana 44. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air Sistem informasi pembiayaan 45. Penyediaan anggaran pembiayaan pengelolaan sumber daya air 46. Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air 47. Penyusunan dan penetapan pedoman perhitungan dan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air Ket. : (a). Kab.; (b). lintas-kab.; (c). lintas-prov.;(d). Bup.(e). Gub.(f). Ment Sumber : UU No.7/2004; dan PP No.42/2008
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44
42 43 44
42 43 44
42 43 44
42 43 44
42 43 44
45 46 47
45 46 47
45 46 47
45 46 47
45 46 47
45 46 47
142
Lampiran 4. Nilai sikap, pengaruh dan tingkat keterlibatan stakeholder berdasarkan penilaian responden No. Nilai sikap stakeholder Nilai pengaruh stakeholder Nilai keterlibatan stakeholder Resp. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 5 4 4 2 2 2 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 7 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 10 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 5 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 13 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 5 4 2 2 2 5 2 5 3 2 1 2 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 2 3 3 4 2 4 2 2 1 2 1 15 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 1 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 2 4 3 3 5 2 4 3 2 1 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 2 2 3 4 2 4 2 2 2 1 2 18 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 3 2 5 2 5 2 2 1 2 3 19 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 4 3 2 2 4 2 5 3 2 1 1 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 3 2 3 2 4 2 4 3 2 1 2 2 Jml 60 60 60 60 60 60 60 52 90 91 86 89 69 46 49 48 71 41 70 53 49 33 35 53 Rata2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 3 Ket. (a). Bappeda kab. Sumbawa; (b). DPRD Kab. Sumbawa; (c). Dinas kehutanan & perkebunan kab. Sumbawa; (d). Dinas PU kab. Sumbawa; (e). Dinas pertanian kab. Sumbawa; (f). PDAM kab. Sumbawa; (g). Gp3A/P3A; (h). Masyarakat hulu
143
Lampiran 5. Tingkat pencapaian target pelaksanaan program kerja Dinas kehutanan dan perkebunan tahun 2010 Program
Target
Pemanfaatan • Pengembangan hutan tanaman seluas 75 Ha di sumber daya lahan masyarakat dan lahan Negara hutan • Perencanaan dan pengembanga hutan kemasyarakatan
Rehabilitasi hutan dan lahan
• Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan sebanyak 80 ribu batang/tahun • Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan seluas 200 ha • Penyusunan rancangan teknis kegiatan kehutanan seluas 120 ha • Rehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber air seluas 80 ha • Rehabilitasi lahan kritis dalam dan luar kawasan seluas 100 ha • Peningkatan konservasi tanah dan air seluas 200 ha
Indikator Kinerja Keluaran Manfaat • Terfasilitasi kelompok masyarakat dalam • Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan rehabilitasi hutan dan konservasi tanah konservasi tanah di wilayah DAS • Tersusunnya dokumen lokasi pencadangan • Adanya pemanfaatan ruang kawasan hutan HTR dan HKM melalui pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM) • Adanya bibit bakti sosial untuk • Meningkatnya luasan dalam kegiatan penghijauan serta rehabilitasi lahan kritis rehabilitasi lahan kritis • Menguatnya kelembagaan masyarakat • Meningktanya kesadaran masyarakat terhadap dalam program PSDHBM rehabilitasi hutan melalui kelembagaan HKM • Adanya dokumen perencanaan rehabilitasi • Memudahkan pelaksanaan rehabilitasi sumber sumber mata air mata air • Terlaksanannya rehabilitasi sumber mata • Berkurangnya tingkat kekritisan daerah air tangkapan dan sumber mata air • Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis • Berkurangnya lahan kritis luar dan dalam dalam dan luar kawasan kawasan • Terjaganya areal DAS hulu dan hilir • Kawasan DAS tetap lestari
Perencanaan dan • Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan • Adanya dokumen RPRHL pengembangan dan lahan hutan • Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat • Terlibatnya kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan hutan Perlindungan & • Penyuluhan dampak perusakan hutan di 5 lokasi • Meningkatnya orang tersuluh konservasi sumber daya • Fasilitasi konflik tata batas kawasan hutan • Adanya kejelasan tata batas hutan • Pengamanan dan perlindungan hutan pada 7 KPH • Terlaksanannya operasi pengamana hutan dan hasil hutan Peningkatan • Pengembangan lahan perkebunan kopi seluas 150 • Adanya lokasi-lokasi baru dalam ketahanan pangan ha pengembangan tanaman perkebunan kopi & perkeb. Sumber: LAKIP Dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Sumbawa,2010
• Memudahkan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan • Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat • Tumbuhnya kesadaran masyarakat akibatnya perusakan hutan • Berkurangnya intensitas konflik • Berkurangnya tingkat pidana kehutanan
akan
• Adanya peningkatan produksi tanaman kopi
Capaian 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
1000%
144
Lampiran 6. Tingkat pencapaian target pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 Program
Target
Pengembangan dan • Pelaksanaan normalisasi sungai pengelolaan jaringan irigasi, • Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan rawa dan jaringan jaringan irigasi pengairan lainnya • Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Indikator Kinerja Keluaran • Normalisasi alur sungai
Manfaat • Alur sungai yang terpelihara, DAS yang bebas banjir • Dokumen perencanaan • Penunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi • Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi • Jaringan irigasi yang baik dalam rangka mendukung peningkatan hasil pertanian • Pemeliharaan jaringan irigasi di 24 daerah • Membaiknya kondisi jaringan irigasi irigasi • Tersediannya sarana pengelolaan dan • Tertatanya distribusi air ke areal pertanian organisasi pengelolaan air • Dokumen perencanaan • Penunjang pelaksanaan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa • Pemeliharaan bendungan dan sungai • Bendungan dan sungai yang terpelihara
• Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Penyediaan dan • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air pengelolaan air baku • Perencanaan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa • Pemeliharaan prasarana pengambilan saluran pembawa Pengembangan • Perencanaan pemeliharaan dan rehab • Adanya dokumen perencanaan • Acuan pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan dan embung dan bangunan penampung konservasi sungai, lainnya danau dan sumber • Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan • Rehabilitasi dan pemeliharaan embung • Terpeliharanya jaringan irigasi dan bendungan daya air bangunan penampung lainnya dan bangunan penampung lainnya yang telah di bangun Sumber: LAKIP Dinas Pekerjaan Umum,2010
Capaian 97,77%
99,51 99,75% 99,38% 90,74% 97,52% 97,65% 99,81%
100%
