UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional UU 32 2004 tentang Pemerintah Daerah UU 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP 8 tahun 2008 tentang Tahapan,tatacara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan pengelolaan keuangan daerah
Perencanaan Tanpa Penganggaran
”Mimpi” Penganggaran Tanpa Perencanaan ”Pemborosan” Pendekatan : Politik, Teknokratis, Top
Down, Bottom-up, Partisipatif
Pedoman RPJP Daerah Pedo man
RPJM Daerah
Dijaba r-kan
Pedoman
RKP Daerah
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Renstra SKPD
Renja -SKPD Pedoman
20 Tahun
RAPBD
5 Tahun
Perencanaan
Pedoman
1 Tahun
Penganggaran
TAHAPAN
Musrenbang desa/kel
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Jadual
Pelaku/Aktor
Keluaran
Januari
1. Komponen Masyarakat (individu maupun kelompok) 2. Aparat desa/kel dan kecamatan 3. Bappeda dan PMD 4. Lembaga Profesi dalam desa/kel
Dokumen program prioritas desa/kel serta sumber pendanaannya Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
Februari
1. Delegasi desa/kel 2. Wakil masyarakat tingkat kecamatan 3. Aparat kecamatan 4. Lembaga profesi 5. Perwakilan BAPPEDA 6. Dinas/SKPD 7. Anggota DPRD Dapil bersangkutan.
Dokumen Rencana Kerja Kecamatan beserta pendanannya Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kab/kota.
Pertengahan Februari
1. Delegasi kecamatan 2. Kelompok masyarakat ditingkat kab/kota 3. Dinas/SKPD diKab/Kota 4. Bappeda Kab/kota 5. Anggota DPRD Kab/Kota 6. LSM dan ahli/profesional
Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. Kegiatan Prioritas beserta pendanaannya Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kab/Kota.
1. 2. 3. Musrenbang Kabupaten
Maret
4. 5. 6. 7.
Penetapan RKPD
Penyusunan dan pengajuan rancangan KUA dan PPAS
Mei
Awal Juni
1. 2. 3.
1. 2.
Delegasi kecamatan Delegasi forum SKPD Wakil kelompok masyarakat tingkat kabupaten SKPD Bappeda Anggota DPRD dari Komisi Lembaga Profesi dan akademisi
Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi dan/atau Pusat. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
Kepala Daerah Bappeda Dinas/SKPD
Dokumen RKPD memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilasanakan langsung oleh pemerintah pemerintah daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kepala daerah TPAD (Sekda,Bappeda dan Kepala SKPD)
Dokumen Rancangan KUA dan PPAS memuat : Kondisi ekonomi makro daerah, Asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, Kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; Menentukan prioritas program untuk masingmasing urusan; dan Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan
Pembahasan dan penetapan rancangan KUA dan PPAS
Akhir Juni – awal Juli
1.TAPD (Bappeda dan SKPD) 2.Panitia anggaran DPRD
Dokumen kesepakatan KUA dan PPAS
Penyusunan dan penetapan RKA-SKPD
Agustus
Masing-masing SKPD
Dokumen RKA SKPD yang memuat rencana pendapatan, pembiayaan dan belanja berdasarkan prestasi kerja
Evaluasi RKASKPD
September
Kepala SKPD dan Tim anggaran Kabupaten
Dokumen hasil evaluasi RKA masing-masing SKPD
Pengajuan Raperda APBD ke DPRD
Oktober
Pemerintah dan DPRD
Dokumen kesepakatan rancangan APBD yang diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas di DPRD
Pembahasan RAPBD
November
DPRD SKPD
Nota kesepakatan DPRD atas rancangan APBD
Evaluasi RAPBD
November
Gubernur
Dokumen hasil evaluasi atas RAPBD untuk ditetapkan menjadi perda APBD
Penetapan APBD
Desember
Kepala daerah DPRD
Dokumen Perda APBD
Penjabaran APBD
1 bulan pasca ditetapkan
Kepala daerah DPRD
Dokumen PerKaDa Penjabaran APBD, DPA SKPD
Hakekat anggaran : APBD bersumber dari rakyat APBD ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
rakyat Rakyat sendiri yang paling mengetahui kebutuhannya (aspirasi) Mengeliminir kebocoran APBD/masalah dalam proses penyusunan/potensial dikorup
Kerangka Regulasi Demokratisasi Anggaran No
Aturan
Transparansi
Partisipasi
1
UUD 1945
Jaminan hak bagi masyarakat untuk kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum
2
UU 9/1998
Setiap orang yang menghalanghalangi hak warga negara untuk menyatakan pendapat dimuka umum dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
3
UU 28/1999
Akuntabilitas
Pasal 3 : azas kepentingan umum, keterbukaan dan akuntabilitas Pasal 9: Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak mencari dan memperoleh informasi serta hak menyampaikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara
Pasal 8: Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih
4
UU. 17/2003 : Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara transparan, akuntabel dan memperhatikan rasa keadilan
5
UU 10/2004 : Peraturan Perundangundangan
Pasal 5 huruf g bahwa Pembentukan Undang-Undang menganut asas keterbukaan
6
UU 25/2004 : SPPN
Pasal 53 bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap RUU
Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22 mengisaratkan bahwa Penyusunan rencana kerja pembangunan mengikutsertakan masyarakat.
Pasal 22 ayat 1 dan 2 mengisaratkan adanya uji publik terhadap RUU
7
UU 32/2004 : Pemerintah Daerah
Pasal 23 ayat (2) : keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel Pasal 137 butir g : pembentukan Perda menganut asas keterbukaan Pasal 178 ayat 1 dan 2 : pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara transparan
Pasal 139 ayat (1) : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda
Pasal 184 ayat 2& 3 : menegaskan akuntabilitas keuangan daerah berorientasi pada hasil
8
UU 14/2008 : Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 2 ayat 1: asas informasi publik bersifat bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik Pasal 3 bahwa tujuan UU KIP adalah menjamin hak tiap warga negara untuk mengetahui yang berkaitan dengan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik Pasal 4 : setiap orang berhak mengetahui informasi publik, mendapatkan salinan dan menyebarluaskan informasi publik
9
PP 68/1999 : Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN
Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara
10
PP 71/2000 : Tatacara masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
Pasal 2 : Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi Pasal 4 :Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau LSM berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi Pasal 5: Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau LSM berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman
11
PP 58/2005 : Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
12
PP 8/2008 : Tahapan,tatacara penyusunan,pengend alian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Pasal 3 : Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan
13
Permendagri 13 tahun 2006 jo permendagri 59/2007 : Pendoman Penyusunan APBD
Pasal 4 ayat 7 : Keuangan daerah dikelola secara transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
Pasal 4 ayat 8 : Keuangan daerah dikelola secara bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
Transparansi Partisipasi Akuntabilitas
Membuka akses publik seluas-luasnya
Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum
SKPD, Musrenbang Kabupaten dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD) Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Murenbang, dan alasan usulan yang ditolak Informasi mata anggaran ditiap sektor dan spasial kelurahan-kecamatan
Musrenbang desa melibatkan seluruh
warga yang ingin terlibat Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi Musrenbang Warga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaran Pembahasan anggaran dibuka ke publik
1) Terlibat Dalam Perencanaan Warga memiliki akses informasi mengenai proses perencanaan pembangunan secara utuh & lengkap.
2) Terlibat Dalam Pelaksanaan
4) Terlibat Dalam Evaluasi
Warga memiliki akses informasi bagaimana program pembangunan berjalan.
Warga ikut mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan, serta menentukan bagaimana kelanjutannya.
3) Terlibat Dalam Manfaat Warga menerima manfaat langsung dari program pembangunan, pada berbagai tingkatan perwujudannya.
Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan
pada masyarakat Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaan Publikasi indikator pencapaian tahunan yng dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan
“Negara dibiayai dari tetesan keringat rakyat.Maka setiap rupiah duit rakyat yang disetor kepada pemerintah melalui pajak dan retribusi seharusnya digunakan untuk kesejahteraan dan tidak dihamburhamburkan apalagi dikorupsi”
Awasi dan ikut terlibat dalam tiap tahapan
(perencanaan dan penganggaran) Awasi dan turut terlibat dalam proses penganggaran Waspadai anggaran2 siluman 9 pos bantuan sosial)
Susunlah proses perencanaan dan penganggaran
sesuai tahapan!Kapan dilaksanakan? Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapannya? Apa saja keluaran dalam setiap tahapannya? Pada tahap mana masyarakat terlibat?apa implikasinya?
Tahapan
Pelaku
Dokumen Permasalahan Solusi /keluaran
