Lampiran 1 Pernyataan Terkait Pemidanaan Golput “Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, menyebut ajakan golput di sosial media juga bisa diancam pidana.”1 “Sebelumnya Kepala Biro Analisis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Pol Sukamto Handoko berjanji akan menindak tegas siapa saja yang ingin menggagalkan proses pemilu di Tanah Air. Salah satunya sanksi pidana dikenakan bagi siapa saja yang mengajak orang lain untuk tidak memilih atau berada pada posisi golput. “Mengajak masyarakat untuk golput bisa dipidana dengan undang-‐undang pemilu,” ujar Sukamto”.2 "Pelaksanaan proses pemilu dihadapkan pada kawanan separtis. Sinyalemen yang ada, elemen separatis aktif suarakan golput dan boikot pemilu mendatang,"3 1
http://news.detik.com/read/2014/02/21/222551/2505314/10/hati-‐hati-‐nge-‐tweet-‐ajak-‐orang-‐lain-‐golput-‐juga-‐ bisa-‐dipidana 2 http://www.koran-‐sindo.com/node/365496 3 http://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1900149/BIN.Kelompok.Separatis.Aktif.Suarakan.Golput.dan.Boik ot.Pemilu
Lampiran 2 Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu Sesuai dengan Undang-‐Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 73, dan pasal 74 Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : Tugas Bawaslu Pasal 73: 1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. 3. Tugas Bawaslu yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu, meliputi:
a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan; 4. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 5. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-‐undangan.
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2. Penetapan peserta Pemilu; 3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan; 4. Pelaksanaan kampanye; 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 9. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
11. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; 12. Pelaksanaan putusan DKPP; dan 13. Proses penetapan hasil Pemilu.
c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI; d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; f. Evaluasi pengawasan Pemilu; g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-‐ undangan.: 4. Dalam melaksanakan, Bawaslu memiliki wewenang sebagai berikut : 1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-‐undangan Mengenai Pemilu; 2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; 3. Menyelesaikan sengketa Pemilu; 4. Membentuk Bawaslu Provinsi; 5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan 6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-‐ undangan.
Kewajiban Bawaslu Pasal 74 : 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-‐undangan mengenai Pemilu; 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan 5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-‐undangan. Berdasarkan tugas, kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-‐undang Undang-‐ Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak terdapat kewenangan yang melekat pada Bawaslu untuk menyatakan bahwa Golput maupun mengajak untuk Golput adalah perbuatan pidana Tugas Polri dalam Pemilu
Beradasarkan Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Tugas Pokok kepolisian adalah a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakan hukum; dan c) memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarkat. Terkait dengan tugas pokok Polri diatas dalam hal penyelenggaran pemilu maka tugas Polri adalah memelihara keamanan atas penyelanggaran pemilu serta dalam hal penegakan hukum adalah terhadap pelanggaran atas tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang mana dalam pasal yang tercantum dalam UU Pemilu tidak diatur mengenai pemidanaan terhadap Golput.
Komentar Umum No.34 Pasal 19 11. Paragraf ke-‐2 mensyaratkan pihak negara untuk menjamin kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, memberi dan informasi dan gagasan tanpa mempedulikan batasan. Hak ini meliputi juga ekspresi dan penerimaan komunikasi dari dari segala bentuk gagasan dan opini yang dapat dibagikan kepada pihak lainnya, mengacu kepada isi Pasal 19 paragraf 3 dan Pasal 20. Hal tersebut juga meliputi diskursus (pembahasan) politis, komentar atas pendapat pihak lain, penelitian, diskusi atas Hak Azasi Manusia (HAM), jurnalisme, kebudayaan dan ekspresi seni, pengajaran, dan diskursus keagamaan. Pembahasan iklan komersiil juga dapat termasuk di dalamnya. Paragraf 2 mencakup pula ekspresi yang dapat digolongkan sebagai penyerangan,meskipun ekspresi yang demikian dapat dibatasi sejalan dengan Pasal 19 paragraf 3 dan Pasal 20. 12. Paragraf 2 memberikan perlindungan bagi segala bentuk ekspresi, dalam hal ini termasuk penyebarannya. Di dalamnya termasuk pula ucapan, tulisan, dan tanda serta ekspresi non verbal seperti gambar dan objek seni. Makna dari ekspresi termasuk juga buku, koran, pamflet, poster, banner, hiasan dan kesetujuan secara hukum. Termasuk pula audio-‐visual seperti ekspresi melalui media elektronik atau internet. 20. Komite, dalam komentar umum no. 25 terkait pertisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memilih, memaparkan lebih lanjut pada pentingnya kebebasan untuk berekspresi atas perilaku publik and penggunaan hak untuk memilih secara efektif. Komunikasi bebas untuk informasi dan ide tentang isu publik dan isu politis di antara warga negara, kandidat, dan wakil rakyat yang terpilih sangatlah penting. Hal ini berarti terdapat kebebasan pers dan kebebasan media untuk bisa berkomentar atas isu publik dan untuk menginformasikan opini publik tanpa sensor atau pembatasan apapun. Perhatian dari pihak negara tertuang pada komentar umum
no. 25 yang tersedia bersamaan dengan perhatian atas kampanye dan perlindungan atas kebebasan berekpresi dalam konteks yang bersangkutan.
