Lampiran 1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemberantasan IL di Indonesia

137

Lampiran

Lampiran 1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemberantasan IL di Indonesia Peraturan Perundangundangan A. Lex specialis 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan No

Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 50

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

(1)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (7) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

138

No

2

Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Pasal

Sanksi Pidana

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. a. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; c. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; d. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; e. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(9)

Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

(1)

(10)

(11)

(12)

(13)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

139

No

Peraturan Perundangundangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal

Sanksi Pidana

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Pasal 21 (1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk: a.menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b.menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d.memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

140

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 33 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 9 (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 6 (1) Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri. Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967. (2) Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 18 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)atau Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

141

No


Pasal Pasal 7 (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. (2) Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri. (3) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. Pasal 8 (1) Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan. (2) Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

Sanksi Pidana (3)

Barang siapa : a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau Pasal 8 ayat (2); atau b. karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja :a. melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2); b. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3); c. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1); d. memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (6) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.

142

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 4 ayat (2); Pasal 4 (1) Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

(7) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk Negara.

Pasal 9 ayat (3); Pasal 9 (1) Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan. (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (3) Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 11 ayat (1) Pasal 11 (1) Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.

143

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 (1) Untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan.

4

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 12 (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah : a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti; d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis; e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Pasal 42 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 14 (1) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. (2) Termasuk dalam kegiatan

(3)

Pasal 43 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain sanksi pidana, bagi pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti rugi Pasal 45 (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi. (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pda ayat (1) disetor oleh penanggung jawab ke Kas Negara.

Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabiliasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

144

No


Pasal pemanfaatan hutan tanpa izin ialah : a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin; b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan; c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/ quota yang telah ditetapkan; d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

5

Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di KawasanHutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

1.Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

Sanksi Pidana pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Pasal 46 (1) Pengenaan pembayaran dan besarnya ganti rugi oleh penanggung jawab perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung jawab perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara. (3) Tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

145

No


Pasal a.Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. b.Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. c.Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. d.Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. e.Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 2.Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. 3.Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 4.Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.

Sanksi Pidana

146

No


Pasal

Sanksi Pidana

5.Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

B. Lex generalis 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 41 (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)., (2) Jika tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 42 (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibalkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibat kan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima.) tahun dan, denda paling banyak Rp Rp. 150.000.000,00 (seralus lima puluh juta rupiah). Pasal 43 (1) Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat. energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah. ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan,untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. diancam dengan pidana penjara. paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

147

No


Pasal

Sanksi Pidana

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilang kan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau rnembahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Pasal 44 (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan Pidana penjana paling lama 3 (tiga ratus juta rupiah) tahun dan denda paling panyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 ratus lima puluh juta rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus ratus lima puluh juta rupiah) Pasal 45 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 46 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum perseroan. perserikatan, yayasan atau organisas i tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, yayasa.,) atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak nirinna tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin itu atau terhadap kedua-duanya. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini. dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang. baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain. yang bertindak dalam lingkungan badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat adakah orang-orang tersebut baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersamasama. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan

148

No


Pasal

Sanksi Pidana

hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka. atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum. perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendin di pengadilan. Pasal 47 Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan-, dan/atau c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga lahun. Pasal 48 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan

2

Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Pasal 406 s.d. 412 (pengrusakan) Pasal 406 (1)Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pasal 407 (1)Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. (2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pasal 408 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

149

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 409 Barang siapa yang karena kesalahan (alpa) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. Pasal 410 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 411 Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini Pasal 412 Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalalm bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama Pasal 363 (pencurian) Pasal 363 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2)Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 263-276 (pemalsuan surat-surat) Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

150

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 264 (1)Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: l. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 265 Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1926. No. 359 jo. No. 429. Pasal 266 (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2)Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 267 (1)Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (2)Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. (3)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 268 (1)Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

151

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 269 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (2)Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. Pasal 270 (1)Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolaholah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolaholah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 271 (1)Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 272 Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429. Pasal 273 Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429. Pasal 274 (1)Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. (2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan. Pasal 275 (1)Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Pasal 276 Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

152

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 372 – 373 (Penggelapan) Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 3

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 5 ayat 4 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pasal 21 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pasal 22 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001.

Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

153

No 5

Peraturan Perundangundangan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 6 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

154

No


Pasal

Sanksi Pidana

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

155

No


Pasal

Sanksi Pidana

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f.pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 A (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

156

No


Pasal

Sanksi Pidana

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 6

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 2 Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: a. korupsi; b. penyuapan; c. penyelundupan barang; d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. perbankan; g. narkotika; h. psikotropika; i. perdagangan budak, wanita, dan anak; j. perdagangan senjata gelap; k. penculikan; l. terorisme; m. pencurian; n. penggelapan; o. penipuan, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 3 1. Setiap orang yang dengan sengaja: a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau

157

No


Pasal

Sanksi Pidana

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 4 1. Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. 3. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 5. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pasal 5 1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga). 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Pasal 6 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. penempatan; b. pentransferan; c. pembayaran; d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan; g. penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 2.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

158

No


Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 7 Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 9 Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. penyelundupan barang; d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. di bidang perbankan; g. di bidang pasar modal; h. di bidang asuransi; i. narkotika; j. psikotropika; k. perdagangan manusia; l. perdagangan senjata gelap; m. penculikan; n. terorisme; o. pencurian; p. penggelapan; q. penipuan; r. pemalsuan uang; s. perjudian; t. prostitusi; u. di bidang perpajakan; v. di bidang kehutanan; w. di bidang lingkungan hidup; x. di bidang kelautan; atau y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

159

No


Pasal

Sanksi Pidana

(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” “Pasal 3 (1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).” Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. penempatan; b. pentransferan;s c. pembayaran; d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan; atau g. penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).” Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 8

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

160

Lampiran 2. Identitas Responden Identitas Responden Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia. Nomor Responden 1

Nama Lengkap

Christina M Rantetana, MPH

Umur (Tahun) 53

Instansi/Lembaga

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi

Jl Merdeka Barat 15 Jakpus Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta pusat

Jl. Toor BIII No 27 Tugu Utara Jkt Utara

Jl Trunojoyo

RT05/06 No 2 batuampar, Kramatjati Jaktim

DR Andi Amir Husry, SE,MB

59

KEMENKO POLHUKAM

3

Kuriyanto, S.Si

43

POLRI

Penyidik Madya

4

Ir. Stepi Hakim, MEMD

36

EC-Indonesia Flegt Sp

Institutional Expert

5

Ir. Happy Tarumadevyanto, MSc

36


NGO Forestry Sector Partnership Specialist

7 8 9 10 11 12 13

Zainal abidin Nixon Silalahi, Sh. LLM Teguh Irawan, SH Ari Subasri Suharyono, SH, Msi Ir. Edy Purwanto, MM

54

44 39 37 39 41 50

Ir Siswoyo

Rumah

KEMENKO POLHUKAM

2

Ir Tigor Sinaga, MCP

Kantor

Nomor Telepon

Permata Harapan Baru Blok A1/P Kel. Pejuang, Kec. Medan satria, Bekasi

Staf Ahli Bidang SDA dan Ekonomi

6

Alamat

Jabatan

DEPNAKER TRANS

KLH

Staf ahli Menteri Hubungan antar Lembaga dan Internasional DEPNAKER TRANS Kasub Bid Pemberdayaan Penyediaan LH

Manggala Wanabakti Blok VII Lantai VI Jakarta Manggala Wanabakti Blok VII Lantai VI Jakarta

Komp. PD Karya Suryakencana Blok C/14, Bogor

Jl Dr. Semeru Bogor

JL D.I Panjaitan Kav 24

Jl. Melur Blok Z No 10 Durensawit Jaktim

KLH


Vila Bogor Indah Blok AA 11/10 Bogor

KNLH

GD OTORITA BARAT Lt V Jl. DI Panjaitan

Taman Kenari, Jagorawi Blok VI C Citeureup

KLH

DEPHUT DEPHUT

Dit. PPH Ditjen PHKA FUNGSIONAL

Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan

Kasubdit Penyidikan dan Perlindungan Wilayah II Kasi Illegal Logging

14

Noor Rakhmat Danumiharja, S.Hut

51

Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT

15

Ir Rudi Syaf

41

KKI WARSI

16

Daryono

52

Swasta

Manager Program Direktur SL USAHA MANDIRI

Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jakarta Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jakarta Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jakarta Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jakarta Jl Inu Kertadati No 12 SDA

34833687

Vila Bintaro Indah, Blok C 16/13 PRIM KOPTI Blok C4, No 19, Cipayung Jakarta Timur

HP

081387235155

021-34833687 021-7218612

Bogor


Kasub Bid Ratifikasi Perjanjian Internasional

Kantor

081574648899 0811110864

021-57951501

08170901560

7970277

0816715726

021-85904926

08128448035

8517185

0813193531

021-85906676 8518138

081215934567

5700242 021-5700242 5700242

Jl. Gandaria VIII No. 10 Jaksel Puri Cemara 1 C No 7 SDA

081573736033 94166678

08127402546

161

Lampiran 2. (Lanjutan) Nomor Responden

Nama Lengkap

Umur (Tahun)

FAK. Pertanian Universitas Jambi

Jabatan

17

Dr Bambang Irawan

18

Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM

70

Lembaga Adat Jambi

19

H. Busra

58

Tokoh masyarakat

20

Bambang Hermanto

35

POLRI

Kanit 2 Sat 3 ditraskrim

21

Slamet Widodo, SIK

35

POLRI

Kanit 1 Sat III DITRESKRIM POLDA JAMBI

22 23 24 25

Ir. Adriano, MBA. Dr. Dedi Mulyadi, MSi. Ir. Hasan Sudrajat Dr. Masrudin Nainggolan, SH. MH.

39

Instansi/Lembaga

57 54 50 47

26

Drs. Deddy Ramli

51

27

DR. Sahala Gultom, SH.

56

28

DR. Ir. Sunaryo

29

Andar Santario, G.

47

Staf Pengajar

Alamat Kantor Jl. Raya Jambi Ma. Bulian Km 15 Mandala Darat Jambi

Nomor Telepon Rumah

Jl Harapan Kal, Buluran Kenadi Rt 11 No 241 Jambi

Ketua LA Sejinjang Jl. Jendral Sudirman no 45 Jambi

Barau-Barau V

Jl. Jendral Sudirman no 45 Jambi

Komplek Air Panas Ma Pulan Jambi

Jl. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta (12950)

Jl. Teratai 2/21-Larangan Indah Kec. LaranganTangerang (1514)

Departemen Perindustrian

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta

Graha Indah 18/19 Jatiasih- Bekasi

Kepala Seksi

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta

Jl. Bawean B10/142, Jati Asih – Bekasi

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Hakim/Ketua Pengadilan Negeri

Jl. Tambun Bungai No.55 Kuala KapuasKalteng

Jl. Melati No. 5 Kuala Kapuas-Kalteng

Departemen Perdagangan

Kasubag Direktorat bina Pasar dan Distribusi

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5

-

Departemen Kehutanan

Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Jl. Gatot Subroto

30

Ir. Auriya Ibrahim

48


31

Buhari Sirait, SE, MA.

37

Bea Cukai

32

Drs. Gatot Priyo Waspodo, MSi.

45

Ditjen Bea dan Cukai

Kabid. Produksi dan Distribusi Perkebunan dan Hortikultura Direktur Perlindungan Hutan Kabag Umum dan Kepatuhan Internal

Max Rori, ST.

30


Ks Nautika

34

Zaky Firmansyah, SE., MM.

32

Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu

Kasi Intelijen

0741 32250

0742 21020

0811747273 08121356155

021525432

0816966390

0215253260

0818790750

051321276

08129660130

3858210

08128064901

3521857

085692407777

077721055

081918541836

Bukit Dua Manggala Wanabakti Jl. A. Yani – Tanjung Balai Karimun

Kepala Bidang

33

081366147471

Aspolda Jambi

Advisor

Menko Perekonomian

HP

Jl Letjen Suprapto 09C Telanaipura Jambi

PT. Surveyor Indonesia


Kantor

Meal – Tanjung Balai Karimun Jl. A. Yani, Meral – Tanjung Balai Karimun

Teluk Air BC 1305 – Tanjung Balai Karimun Jl. Sentosa Raya E/2 Perumahan Bukit Kencana Pondok Gede-Bekasi Komp. BC Teluk Air BC 1101 Jl. Teluk air BC 1301

08165439269 077721010

081219203456

077731800

08159129396

162

Lampiran 2. (Lanjutan) Nomor Responden

Nama Lengkap

35

Achmad Fatori, SE

36

Sandy Darmosumarto

37

Ir. Tika Wihanasari, MSi., MPP.

Umur (Tahun)

33

Instansi/Lembaga Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau

Jabatan

Kasi. Barang Bukti

Alamat Kantor Meral - Tanjung Balai Karimun

Nomor Telepon Rumah

Kantor

HP

Teluk Air - Tanjung Balai Karimun 077731833

38 39 40 41 42

43

44 45 46

Winarko Dian Subayo, SE. Iwan Hermawan, SH., MA. Sad Wibowo Erdijanto, SE Dadang Hidayat, SS., MSi.

Departemen Luar Negeri 39

Departemen Luar Negeri

37

Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau

39 37 37

Fatoni Hatam

Deris Andriani, SH.

Damly Rowelcis, SH. Rohayatie Eka Kurnia Sukmasari

Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI

31

45 43

Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

Ka. Sie Pertanian

Jl. Taman Pejambon GA

Jl. Penggilingan Baru No.33

Kasi Penyidikan I

Jl. A. Yani, Meral Tanjung Balai Karimun

Komplek Bekasi Permai Blok AD No. 1

Kabid. Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Jl. A. Yani - By Pass Jakarta Timur

Jl. Ngesrer Barat I No. 41 Semarang 50252 - Jawa Tengah

Kasie. Penyidikan II

Jl. A. Yani - Meral, Tanjung Balai Karimun

Jl. Teluk Air TBK

Kepala Seksi

Jl. Taman Pejambon No. 6 - Jakarta Pusat

Griya Bintara Blok BB 3/10 - Bekasi Barat

Kasi Wilayah I. TPUL Dir. Penuntutan

Jl. Hasanudin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

Serang - Banten

Jl. Hasanudin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

Kebagusan IV RT/RW:07/010 Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Jaksa Fungsional Kasi Wilayah II. Subdit Kamtibum Dit. Tut. Pidum Jaksa Fungsional Jaksa Fungsional

Jl. Hasanudin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan Jl. Hasanudin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan Jl. Hasanudin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

3812133

08121057724

0777325006

087877226455 08143237104

0777325006 3441508 ext. 5601

081510226484 08125159356

Perumahan Taman Cengkareng Indah Jl. Saco No. 12 Ragunan, Pasar Minggu-Jakarta Selatan 12550

085214210520 08159833333 0817729629

Gria Jakarta, Pamulang 081386660241

163

Hasil Kuesioner 4Rs Perumusan Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging Di Indonesia A. Peraturan Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia Lampiran 3.

Peraturan-peraturan atau Kebijakan yang Terkait dengan Kegiatan Pemberantasan Illegal Loggging di Indonesia.

IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

PERATURAN

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005

1

KEMENKO POLHUKAM

Keputusan Menko Polhukam No. Kep 30/Menko/Polhukam/6/2005 yang telah diubah dengan Keputusam Nomor : Kep 27/Menko/Polhukan/2/2007

Surat Menko Polhukam No. SKep 76/Menko/Polhukam/9/2007 UU tentang Kehutanan (UU No 41/1999) PP No 6/2007 2

KEMENKO POLHUKAM PP No 45/2004 tentang perlindungan hutan PP No 44/2004 tentang perencanaan hutan Inpres 4 Th 2005 tentang pemberantasan illegal logging KUHP 263 266 KUHP, UU KEHUTANAN 78 40 Pasal 50

3

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

POLRI

UU No 590 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40,19,33

Melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di Indonesia melalui penindak terhadap setiap pelanggaran badan yang melakukan kegiatan terkait dengan ilegal loging pembentukan kelompok kerja pemberantasan Illegal Logging dalam rangka mengelola, mengkoordinasikan, memadukan dan menyelaraskan pembangunan permasalahanpermasalahan terkait ilegal logging, rancangan kebijakan, monitoring, dan evaluasi Pembentukan tim koordinasi, monitoring, dan evaluasi pemberantasan Ilegal Logging di seluruh Indonesia pengelolaan hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pengelolaan hutan untuk ekonomi nasional dan masyarakat sekitar hutan dengan prinsip good governance Mencegah dan membatasi kerusakan hutan Pengurusan hutan lestari Pemberantasan penebangan liat dalam kawasan hutan Proses Pidana Apabila Illegal Logging di hutan kawasan konservasi Suaka alam (cagar alam dan pelestarian alam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan kayu, taman wisata alam)

UU Lingkungan Hidup Pasal 41 tentang perusakan lingkungan hidup

4


UU No 41 1999

Tentang kehutanan

PP No 6 2007

Perencanaan dan pemanfaatan hutan

PP No 3 2008

Amandemen PP No 6/2007 Peredaran/Penatausahaan hasil hutan kayu di negara Peredaran/Penatausahaan hasil hutan kayu di hutan hak

PERMENHUT P55/2006 PERMENHUT P51/2006 UU No 41 1999

5


PP No 45 th 2004

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan Percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya Perlindungan hutan

Tidak ada

Karena hanya pelengkap penderita

UU 23/97

Perusakan lingkungan

UU 41/99

Kehutanan

PP No 34 2002 Inpres 4 Th 2005

6 7

DEPNAKER TRANS KLH

Upaya perlindungan hutan, dalam rangka mempertahankan fungsi hutan lestari

164

Lampiran 3. (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

PERATURAN

UU 23/97

Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 27/99 tentang Amdal

Pembukaan HPH/HTI

KLH

UU No 23/1997

Peraturan/kebijakan untuk menjerat pelaku perusakan lingkungan

KNLH

UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

8

KLH

9 10

11

DEPHUT

UU 5/th 1990

Landasan hukum pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat kegiatan illegal logging Penegakan hukum konservasi

UU 41/99

Penegakan hukum kehutanan

PP 7, PP 8, PP 68

Hukum konservasi

PP 45, PP 6

Illegal Logging

Peraturan Menteri terkait

Operasional Penegakan Hukum Sebagai payung hukum untuk pembinaan, pencegahan dan pemberantasan illegal logging Sebagai payung hukum untuk pencegahan dan pemberantasan illegal logging dalam kawasan konservasi Dasar dalam pelaksanaan perlindungan hutan

UU No 41 1999

12

DEPHUT

UU No 5 Th 1990 PP No 45 Th PP No 6 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

13


Dasar hukum bagi pemberantasan illegal logging di seluruh wilayah Indonesia

PP no 6 tahun 2007 dan PP no. 3 tahun 2008

Dasar hukum dalam bidang perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT

PP No P.55/Menhut-II/2006 dan PP No. P63/Menhut-II/2006 tentang tata usaha kayu

Dasar hukum dalam bidang perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Peraturan Menhut No 48/Menhut-II/2006

Acuan dalam pelelangan hasil hutan temuan,sitaan, dan rampasan

KKI WARSI UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana pencucian uang Swasta

Dasar hukum pelaksanaan proses yustisi (penyidikan) Dasar hukum penanganan tindak pidana kehutanan terutama dalam bidang tumbuhan dan satwa liar Dasar hukum penanganan tindak pidana kehutanan selain bidang tumbuhan dan satwa liar Dasar hukum bagi pemberantasan illegal logging di seluruh wilayah Indonesia

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

16

Dasar hukum dalam penanganan kasus yang terkait dengan tata usaha hasil hutan

PP no 6 tahun 2007 dan PP no. 3 tahun 2008

Inpres No 4 Th 2004

15

Dasar hukum pelaksanaan proses yustisi (penyidikan) Dasar hukum penanganan tindak pidana kehutanan terutama dalam bidang tumbuhan dan satwa liar Dasar hukum penanganan tindak pidana kehutanan selain bidang tumbuhan dan satwa liar

Inpres no 4 Th 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia

Permenhut No P 55/Menhut-II/2006 dan Peraturan 63/Menhut-II/2006 tentang tata usaha kayu UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

14

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

-

Dasar penanganan illegal logging Menjerat pelaku pembalakan, menjerat oerjabat yang diberi kewenangan dalam masalah kehutanan Untuk menelusuri aliran dana dari kegiatan illegal logging

165


PERATURAN

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

17


-

-

18

Lembaga Adat Jambi

Perda Propinsi Jambi No 5 tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Pasal 2

Lembaga adat berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan nilai-nilai keagamaan

19

Tokoh masyarakat

20

POLRI UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

21

POLRI

Melestarikan hutan Menghukum pelaku tindak pidana kehutanan

UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana pencucian uang

Menindaklanjuti aliran dana dan disita

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Penegakan hukum illegal logging

PP No P.55/Menhut-II/2006

Penatausahaan hasil hutan

22


-

-

23


INPRES No. 4 Tahun 2005

Pemberantasan kayu illegal dan peredarannya di seluruh Indonesia

SKB Menteri Kehutanan dan Deperindag

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan

24


-

-

UU No. 41 Tahun 1999

Penyelesaian dalam kasus Illegal Logging

UU No. 5 Tahun 1990


PP No. 28 Tahun 1985


PP No. 45 Tahun 2004


Inpres No.4 Tahun 2005




KUHP PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan


25

26

Pengadilan Negeri Kepala Kapuas


Pemberantasan illegal logging dan penyelundukan kayu

27 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) 28

29

30

31


Menko Perekonomian


Bea Cukai

Perpres No. 89 Tahun 2007

Inpres No. 5 Tahun 2001 tanggal 19 April 2001

Yakni sistem penganggaran tidak lagi berdasarkan tahun takwim yang bisa terputus di jalan, tapi multiyears yang menjamin bibit ditanam dapat dipelihara hingga tumbuh besar Pemberantasan penebangan liar kayu dan peredaran hasil hutan ilegal, khususnya di Taman Nasional Gunung Leuseur dan Tanjung Puting

Keppres No.80 Tahun 2000

5 prioritas atas illegal logging Tim Wanaloya - Tim Wanabhari

Keputusan Menteri Kehutanan No. 315/KPTS-II/1999

Tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Sanksi atau Pelanggaran di Bidang Pengesahan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 3 jenis sanksi: 1) Sanksi pencabutan izin HPH atau izin PHH, bila tidak membayar; 2) Sanksi administrasi beerupa denda dari mulai 10-30 kali PSDH bila kayu yang ditebang diragukan keabsahannya;3) Sanksi pengurangan areal bila tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporan sesual PSAK 32.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Ekspor Logging

Membatasi perdagangan log kayu ke luar negeri dan penebangan kayu

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jenis Kayu Olahan yang dapat Diekspor

Membatasi konsumsi kayu

166


PERATURAN

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

32


33


34


Dilarang mengekspor kayu tanpa dokumen Kepres No. 4 Tahun 2005 UU No. 19 Tahun 2004 UU No. 17 Tahun 2006

35

Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau

36


UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 UU Lingkunga Hidup UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pengawasan ekspor dan impor kayu-kayu legal asal, tujuan, dan tahun pengangkutan antar pulau terhadap kayu illegal Memberantas penyelundupan kayu illegal Percepatan pemberantasan illegal logging di Indonesia Tentang Kehutanan Kepabeanan, untuk ekspor dan impor kayu illegal Penegakan hukum tindak pidana pabean, khusus penyelundupan ekspor

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan

Inpres No. 4 Tahun 2005

37


Kebijakan: memperkuat diplomasi di forum mulilateral, seperti ITTO

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 38

39

40


UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/Permendag/2006 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan



Dibidang kehutanan, proses administrasi pengangkutan kayu

INPRES No. 4 Tahun 2005 KUHP KUHAP

42

Kejaksaan Agung RI


Berita Acara Pidana atas kasus illegal logging Pemberantasan sanksi pidana pada penadah, pemberi bantuan, pemberi kesempatan, dan pemberat (pasal 55/56/64 KUHP) Memberantas penebangan kayu ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI Melengkapi peraturan Kehutanan yang ada. Pasal 50, 65 Untuk mengetahui cara, lid, dik dan persidangan Pemberantasan menjerat pelaku illegal logging


Menjerat pelaku dan percepatan pemberantasan illegal logging

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Memberantas praktek illegal logging

INPRES No. 4 Tahun 2005 43

Ekspor illegal logging Koordinasi antar instansi tentang penanganan illegal logging

KUHP Departemen Luar Negeri

Penawaran pengangkutan kayu antar pulau Larangan ekspor kayu bulat dan kayu gergajian -

Keppres No. 4 Tahun 2005

KUHAP

41

- Untuk memeperketat pengawasan terhadap perdagangan kayu illegal di tingkat internasional - Memperjuangkan pengetatan: a) disiplin dan pelaporan ekspor, impor, dan produksi kayu dari negara anggota; dan b) program sertifikasi legal logging dalam perdagangan (impor) kayu di negara konsumen Penindakan terhadap penyelundupan illegal logging ke luar negeri

Kejaksaan Agung RI KUHAP KUHP

Tuntutan berat terhadap pelaku illegal logging serta percepatan penyelesaian perkara illegal logging Tentang tata cara dari Lid sampai ke penuntutan Ketentuan UU tentang Kehutanan sebagai pelengkap

167


PERATURAN

UU No. 41 Tahun 1999 44

Kejaksaan Agung RI

KUHAP

Pemberantasan praktek illegal logging - Tunutan Berat terhadap pelaku illegal logging - Percepatan penyelesaian perkara illegal logging Pemberantasan tentang perkara/kehutanan/illegal logging Hukum acaranya


- Tuntutan bagi para pelaku illegal logging

KUHP

- Penyelesaian perkara illegal logging Kelengkapan penyertaan untuk perkara pidananya Perkara-perkara Kehutanan termasuk illegal logging



45

Kejaksaan Agung RI

UU No. 41 Tahun 1999 KUHAP 46

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

Kejaksaan Agung RI

KUHP INPRES No. 4 Tahun 2005

Tata cara Lid, Dik, Tut, dan Pemeriksaan perkara illegal logging Pelengkap ketentuan UU tentang Kehutanan Tuntutan bagi pelaku illegal logging dan percepatan penyelesaian perkara illegal logging

168

Lampiran 4. Efektifitas dan atau Kebijakan yang Terkait dengan Kegiatan Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

Sudah

Belum

Komentar

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

1

Karena melibatkan berbagai pihak/institusi terkait yang sudah memilki dasar pengaturan tugas pokok dan tugas masing-masing sehingga sangat sulit dalam hal menyamakan perspektif, keterpaduan dalam bertindak, dan masih meninjilkan arigansi sektoral masing-masing

2

KEMENKO POLHUKAM

1

Pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada belum seragam dan kesiapan aparat dalam pelaksanaan aturan belum memadai

3

POLRI

4


Pengawasan dari intansi kehutanan masih kurang (secara umum) baik fisik di lapangan maupun pengawasan administrasi (SKSHH tak pernah di cross check), mengeluarkan izin tapi tidak pernah di cek.

1

1

Pengawasan terhadap implementasi peraturanperaturan tersebutt masih kurang

1

Efek jera yang belum memberikan penyadaran terhadap pentingya fungsi hutan. Masih belum tingginya kesadaran hakekat penerapan undangundang tersebut untuk kepentingan penyelamatan hutan, kebutuhan ekonomi

5


6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

1

Belum adanya pemahaman yang sama antar aparat penegak hukum dan lemahnya pengawasan di lapangan

8

KLH

1

Pemerintah, masyarakat, dan pengushaa belum optimal menggunakan UU dan PP tersebut

9

10

KLH

KNLH

1

Sudah dilaksanakan, namun sulit untu menentukan siapa tersangkanya, apakah perorangan( perambah hutan)/ badan hukum. Kesulitan pembuktian

1

Jika UU tsb dijalankan menyebabkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berfikir 2x untuk melakukan kegiatan illegal logging, khususnya jika dijerat dengan pasal 43 UU 23/1997

1 11

DEPHUT

Pemahaman dari multi stakeholder belum sama, hambatan interest sektoral Peraturan terlalu sering sering berubah/partial

12

13

DEPHUT


1

Karena semua penegak hukum belum mempunyai komitmen yang sama

1

Sebagian kasus telah dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan tersebut pada poin 2.1, akan tetapi dalam beberapa kasus lain masih dirasakan ketentuan yang ada kurang "greget" dan memerlukan revisi atau tambahan

169


14

Sudah

Belum

Komentar

Instansi/Lembaga


1

15

KKI WARSI

16

Swasta

1

17


-

18

Lembaga Adat Jambi

19 20

Tokoh masyarakat POLRI

21

POLRI

22


23


24


25


26


Banyak kasis yang sudah diselesaikan dengan berdasarkan pada peraturan eprundangan tersebut, dan ada berupa catatan/usulan untuk UU anti illegal logging Revisi perturan 48 yang sudah disahkan

1

Karena ditangkapnya pelaku tebang tanpa izin -

-

1

Karena harus ada aturan-aturan/undang-undang pelaksana lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan pertimbanganpertimbangan yang sangat matang

1

-

-

Karena pelaku illegal logging merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di bumi. Tetapi pelakunya cenderung dijerat hannya dengan satu UUU saja, Padahal bisa dijerat juga dengan pasal berlapis, misalnya dengan mengaktifkan pemakaian UU 25 tahun 2003

Masih dalam pembenahan di lapangan 1

Karena selalu masih ada kendla di lapangan yang belum ada dasar hukumnya

-

-

1

Tidak dilakukan secara holistik dan masih parsial, dan kurang tegasnya sangsi terhadap pelanggaran illegal logging serta rendahnya

-

-

etika berakreasi terhadap penanganan illegal logging

Kegagalannya belum ada SOP yang jelas di dalam pelaksanaan masing-masing yang disebutkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2005. sudah dilaksanakan dan tergantung kepada: 1. Pemahaman; 2. Penerapan dan pengawasan oleh aparat yang bersangkutan

1

1

Yang bukan pedagang kayu antar pulau terdaftar di beberapa pelabuhan/daerah dapat melaksanakan pengapalan hanya untuk diantarpulaukan

27 28

29


Menko Perekonomian

1

Sedang mengupayakan subsidi silang untuk pendanaan rehabilitasi, maksudnya penghuni di sekitar DAS harus memberikan pendanaan untuk membangun hulu DAS

1

Untuk efektifnya sudah dilaksanakan, akan tetapi masalah yang belum tuntas yang berada di perbatasan, sehingga perlu pengawasan terintegrasi dengan masyarakat setempat di perbatasan

170


30

Sudah

Belum

Komentar

Instansi/Lembaga


1

Harus dilihat pola kerja link illegal logging yang dilaksanakan. Biasanya dimodali satu cukong, sehingga perlu mata-mata untuk mengungkap cukong tersebut

31

Bea Cukai

1

Karena kondisi masyarakat yang masih miskin/kurang sejahtera dan lapangan pekerjaan kurang serta kurangnya pemahaman pengusaha, jug lemahnya pengawasan aparat yang berwenang, membuat peraturan-peraturan tersebut tidak berjalan sesuai harapan

32


1

karena masih rendahnya koordinasi informasi antar instansi

33


1

Karena masih ada juga yang lolos akibat kurangnya informais dan koordinasi dengan instansi terkait

34


1

Sudah jauh lebih baik akan tetapi perlu kesungguhan dari instansi penegak hukum

35


1

Bahwa peraturan yang kami miliki, cukup efektif dalam rangka pemberantasan penyelundupan ekspor kayu

36


37


38


39


1

Karena tidak adanya sineergi antara Pemda dan Pusat (Pemerintah), secara koordinasi yang efektif dengan penegak hukum, dimana aktor penegak hukum yang terlibat dalam sindikat pembalakan liar Sudah efektif dilaksanakan karena kegiatan illegal logging saat ini sudah menurun drastris

1

- Perlu dilakukan komitmen bersama antara instansi dalam penanganan illegal logging 40


41


1

- Perlu penanganan yang lebih koordinasi antar instasi dalam proses penagnanan tangkapan kayu Pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus

42 43 44

1

Masih banyak aturan yang tidak jelas terutama UU Kehutanan

Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

1 1

Kejaksaan Agung RI

1

Hanya UU No. 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku

Kejaksaan Agung RI

1

Karena hanya UU No. 41 Tahun 1999 saja yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tersangka

Kejaksaan Agung RI

1

45 46

illegal loggingyang belum diproses sesuai ketentuan yang berlaku meskipun memang sudah dilakukan upaya-upaya ke arah itu

Dalam pelaksanaannya belum maksimal

Tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal

171

B. Aksi Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia. Lampiran 5. Kepentingan Parapihak Terhadap Pentingnya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia. IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders

a. Aparat Penegak Hukum

Kepolisian

Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

1

2

KEMENKO POLHUKAM

1

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

1

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

1

11

DEPHUT

1

12

DEPHUT

1

13 14

Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT

15

KKI WARSI

1

16

Swasta

1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


1

24

1

25

Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

26


1

Tidak Penting

1 1

1 1

27 28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

1

32


33


1

34


1

1

36

Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Departemen Luar Negeri

37


1

38


1

39


1

40

1

41

Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri

42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

35

Kurang Penting

1 1

1

172

Lampiran 5. (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders


Kejaksaan

Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

1

2

KEMENKO POLHUKAM

1

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

1

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

1

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1 1

13 14


15

KKI WARSI

1

16

Swasta

1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


1

24

1

25


26


1

Tidak Penting

1 1

1 1

27 28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

1

32


33


1

34


1

1

36


37


38


1

39


1

40

1

41


42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

35

Kurang Penting

1 1 1

1

173



Pengadilan

Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

2

KEMENKO POLHUKAM

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

1

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

1

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1 1

13 14


15

KKI WARSI

16

Swasta

1 1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


1

24

1

25


26


1

Tidak Penting

1 1

1 1

1 1

27 28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

1

32


33


1

34


1

1

36


37


38


1

39


1

40

1

41


42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

35

Kurang Penting

1 1 1

1

174


b. Pemerintah Pusat

Kantor Menkopolkam

Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

1

2

KEMENKO POLHUKAM

1

3

POLRI

1

4


5


Kurang Penting

1 1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

1

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1 1

13 14


15

KKI WARSI

1

16

Swasta

1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


23


24

1

25


26


1

28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


31

Bea Cukai

32


1

33


1

34


35 36


37


38


1

39


1

40 41


1

42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

1

1 1

1 1 1

27

1

1 1

1 1 1 1

1

Tidak Penting

175


b. Pemerintah Pusat


Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

2

KEMENKO POLHUKAM

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

1

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

1

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1 1

13 14


15

KKI WARSI

1

16

Swasta

1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


1

24

1

25


26


1

Kurang Penting

1 1

1 1

1 1

27 28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

32


33


34


35 36


37


1

38


1

39


1

40

1

41


42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

1 1 1 1 1 1

1

Tidak Penting

176


b. Pemerintah Pusat

Departemen Keuangan

Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

2

KEMENKO POLHUKAM

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

8

KLH

9

KLH

10

KNLH

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1

13 14


1

15

KKI WARSI

1

16

Swasta

1

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


1

24

1

25


26


1

28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

1

32


1

33


1

34


1

35 36


37


38


39


40

1

41


42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

Kurang Penting

Tidak Penting

1 1

1 1 1 1 1

1

1

27

1

1 1 1 1 1 1

177


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Dalam Negeri

Penting

Nomor Responden

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Instansi/Lembaga

KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia

Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian

Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan

1 1 1

Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan

1 1 1

1

Bea Cukai

1 1 1

Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu

1


1

Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau

1

1 1

1

Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai

Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

1 1 1 1 1 1 1

178


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Hukum dan HAM

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Penting Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan Bea Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

179


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Pertahanan

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Penting Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan

1

Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan Bea Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

1

Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

180


b. Pemerintah Pusat


Penting

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

2

KEMENKO POLHUKAM

3

POLRI

1

4


1

5


1

6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

8

KLH

1

9

KLH

1

10

KNLH

11

DEPHUT

12

DEPHUT

1 1

13 14


1

15

KKI WARSI

1

16

Swasta

17


1

18

Lembaga Adat Jambi

1

19

Tokoh masyarakat

1

20

POLRI

1

21

POLRI

1

22


1

23


24 25


1

26


1

Kurang Penting

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1

27 28


1

29

Menko Perekonomian

1

30


1

31

Bea Cukai

1

32


1

33


34


35 36


37


38


39


40

1

41


42

Kejaksaan Agung RI

1

43

Kejaksaan Agung RI

1

44

Kejaksaan Agung RI

1

45

Kejaksaan Agung RI

1

46

Kejaksaan Agung RI

1

1 1 1 1 1 1 1

Tidak Penting

181


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

182


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

183


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Badan Intelijen Negara

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

185


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c. Pemerintah Daerah

Gubernur

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tidak Penting

186


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Bupati

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

187


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DPRD Tingkat Provinsi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

188


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DPRD Tingkat Kabupaten

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

189


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

d. Masyarakat

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

190


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. Dunia Usaha

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Penting

Tidak Penting 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

191


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

f. LSM

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


1 1


1

Kurang Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tidak Penting

192


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

g. Dunia Internasional

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


1


1

Kurang Penting

Tidak Penting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

193

Lampiran 6. Tingkat Pemahaman Parapihak Terhadap Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kepolisian

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Baik Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan Bea Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

194



Kejaksaan

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Baik Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan

Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

195



Pengadilan

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

196


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Kantor Menkopolkam

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

197


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

198


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Keuangan

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

199


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Dalam Negeri

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

200


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Hukum dan HAM

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

201


b. Pemerintah Pusat

Departemen Pertahanan

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

202


b. Pemerintah Pusat


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

203


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

204


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

205


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

206


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Pemerintah Pusat

Badan Intelijen Negara

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

207


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gubernur

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

208


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Bupati

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

209


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DPRD Tingkat Provinsi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

210


Nomor Responden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DPRD Tingkat Kabupaten

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Baik Instansi/Lembaga

KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia

Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian

1 1

1

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan

1 1

Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan Bea Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau

Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau Ditjen Bea dan Cukai

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1


Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

1 1 1 1 1 1

211


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

d. Masyarakat

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. Dunia Usaha

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

213


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

f. LSM

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

214


Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

g. Dunia Internasional

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM POLRI EC-Indonesia Flegt Sp EC-Indonesia Flegt Sp DEPNAKER TRANS KLH KLH KLH KNLH DEPHUT DEPHUT Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Direktorat PPH, Ditjen PHKA, DEPHUT KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi Tokoh masyarakat POLRI POLRI PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Departemen Perdagangan Departemen Kehutanan Menko Perekonomian Departemen Kehutanan Bea Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri Kanwil Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI Kejaksaan Agung RI

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

215

Lampiran 7. Bentuk Tanggung-jawab dari Instansi/Lembaga Responden Terhadap Pemeberantasan Illegal Logging. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1

Instansi/Lembaga KEMENKO POLHUKAM

BENTUK TANGGUNG JAWAB LANGSUNG

Mengoordinasikan segala upaya pemberantasan ilegal loggging dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan perlaksanaannya Penegakan hukum

BENTUK TANGGUNG JAWAB TIDAK LANGSUNG

Langkah preventif

Pemberantasan illegal logging dalam kaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara dalam kaitan dengan batas-batas negara dan illegal logging oleh negara tetangga 2

KEMENKO POLHUKAM

Koordinasi pemberantasan

Memantau di lapangan

Rapat dan Evaluasi pemberantasan

Supervisi dan sosialisasi

Pelaporan ke presiden Masukan perbaikan ke presiden 3

POLRI

Menindak tegas kasus-kasus illegal logging yang terjadi di seluruh Indonesia sesuai fungsi yaitu penyidikan secara tuntas ke tingkat pengadilan

Memberikan pelatihan pendidikan kejuruan terhadap anggota polisi Memberikan masikan kepada intansi kehutanan tentang peraturan dan pelaksanaannya di lapangan dalam menangani kasus illegal logging

4


Informasikan kegiatan ilegal Mendukung Dephut (PPNS/SPORC) dalam peningkatan kapasitas melalui training

5


Mengurangi dampak pembalakan liar Menciptakan lingkungan yang harmonis Mendorong proses pemberantasan yang tepat guna

Mendukung LSM yang Proaktif anti Illegal Logging Mendukung seminar dan lokakarya terkait Illegal Logging Meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat Mendorong tata kelola negara yang baik Membantu departemen kehutanan mencapai target sasaran pembangunan kehutanan

Menyempurnakan hukum kehutanan dan penguatan Menyempurnakan tata kelola melalui peratan akuntabilitas dan transparansi Mengurangi perdangangan ilegal dan mempromosikan perdagangan legal 6

DEPNAKER TRANS

Dari segi tenaga kerja lakukan pembinaan terhadap para penganggur akibat illegal logging

Melarang kontraktor Penyiapan pemukiman untuk menggunakan kayu secara illegal

7

8

KLH

KLH

Pengawasan Dephut

Kinerja aparatnya

Pengawasan POLRI

Kinerja aparatnya

Pengawasan masyarakat

Bentuk keperdulian

Pengawasan LSM

Bentuk keperdulian

Pengawasan LH

Jika ada indikasi perusakan lingkungan

Pencegahan terhadap dampak lingkungan

Pemberian pendapat hukum

Pinalti/hukuman

sosialisasi

9

KLH

Penindakan melalui pengeakan hukum

Pembinaan, sosialisasi

10

KNLH

Jika sudah terjadi kerusakan lingkungan hidup KLH dapat melakukan pemulihan terhadap kualitas lingkungan hidup

Koordinasi dengan intitusi terkait dan kepolisian dalam rangkan melakukan pencegahan terhadap perusakan lingkungan hidup

216

Lampiran 7. (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 11


Instansi/Lembaga DEPHUT

Penegakan hukum


Pembinaan ekonomi alternatif

Sosialisasi PerUUan 12

DEPHUT

13


Perencanaan, pelaksanaan operasi, penegakan hukum Menyusun data/register penata terkait dengan tindak pidana kehutanan yang terjadi di daerah batu di UPT Dephut dan Dishut Meningkatkan kemampuan SDM baik Polhut maupun PPMS

Pembinaan dan penyuluhan Menyusun draft peraturan/perundangan kehutanan bidang PPH Menyiapkan bahan laporan Menhut dalam bidang perlindungan hutan

Melengkapi sarana dan prasarana perlindungan hutan Melaksanakan supervisi dan fasilitasi ke daerah dalam bidang perlindungan hutan 14


Mempersiapkan perangkat lunak.peraturan perundangan

Memfasilitasi UPT (BKSDA dan BTN) di daerah dalam pemberantasan illegal logging

Menyusun data tindak pidana kehutanan Meningkatkan kemampuan SDM baik Polhut maupun PPMS Melengkapi sarana dan prasarana perlindungan hutan Melaksanakan supervis dan fasilitasi ke daerah dalam bidang perlindungan hutan 15

KKI WARSI

-

Advokasi perlindungan kawasan hutan Orang Rimba dan TNBD Advokasi rasionalisasi TNBT Mendorong pengelolaan hutan dan DAS di sejumlah tempat Mendorong pengelolaan hutan adat di sejumlah tempat Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan Mendorong pembuatan Hompongan di kawasan hidup orang rimba

16

Swasta

-

17


-

Melalui pendidikan lingkungan bagi para mahasiswa Melaksanakan kegiatan/temu ilmiah yang terkait illegal logging

18

Lembaga Adat Jambi

Menerapkan aturan adat dan sanksisanksinya Memberikan penyuluhan / pembinaanpembinaan

Masyarakat mendapat persamaan jaminan hukum Bertindak tidak sewenang-wenang yang merugikan kepentingan umum

19

Tokoh masyarakat

Kekuatan hukum

20

POLRI

21

POLRI

Menangkap dan memproses sampai ke pengadilan Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging

Mensosialisasikan UU No 41 tentang kehutanan Mengamankan kawasan hutan agar tidak punak demi anak cucu

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kawasan hutan -

-

22


217


Instansi/Lembaga



23


Pemenuhan terhadap suplai bahan baku untuk industri barang kayu termasuk rotan

Peningkatan daya saing industri berbasi kayu

24


Penyiapan bahan baku industri seperti furniture dan barang lain

Pemanfaatan tenaga kerja produktif yang berbasis teknologi terapan

25


Mengadili TP Illegal Logging

Ikut berpartisipasi di dalam hal melakukan pelestarian hutan untuk sustainabilitas. Peningkatan pengetahuan dari aparat baik formal maupun informal di dalam penanggulangan bencana Perusahaan yang melaksanakan antar pulau kayu menyampaikan ilustrasinya ke Departemen Kehutanan

Penyerapan tenaga kerja

Penyuluhan hukum masalah lingkungan hidup 26


Pengangkutan kayu bulat/olahan yang diantarpulaukan hendaknya dilindungi dengan Surat Izin Pengangkutan Kayu (SIPAP-K) yang diterbitkan oleh dinas yang abupaten perdagangan -

28


Melaksanakan gerakan penanaman dengan 79 juta batang pohon melalui konferensi perubahan iklim di Bali bulan Desember tahun 2007

Menyebarluaskan bibit-bibit pohon sebagai dampak illegal logging

29

Menko Perekonomian

Sepakat untuk tidak menebang pohon

30


Memberitahukan ke saudara lingkungan Meninta data ke abupaten dan provinsi tentang pelaksanaan reboisasi penerapan gerakan penghijauan sesuai COP 13, misal: untuk proses menangkap

27

Melakukan pengawasan langsung ke lapangan Menyiapkan bahan-bahan kerja semua antar negara untuk mengawasi pelakupalaku illegal logging Bea cukai mengawasi perdagangan barang logging export

31

Bea Cukai

32


Tidak ada

33


Memberantas penyelundupan kayu illegal

34


Penanganan/penangkapan ekspor kayu illegal ke luar negeri

35

36



Kegiatan intelijen di luar dan dalam negeri tentang pemasukan dan pengeluaran kai illegal - Penyelundupan ekspor komoditi kayu

-

Aparat bea cukai jangan menggunakan barang-barang illegal logging untuk kepentingan seperti membangun rumah Melaksanakan aturan-aturan titipan dari instransi terkait terhadap pengawasan illegal logging yang diekspor maupun untuk dipakai di dalam negeri Mengamankan hak penerimaan negara dari ekspor kayu Sosialisasi ke pegawai

Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya/dampak terhadap illegal logging

- Pencegahan penebangan liar log - Pencegahan pengangkutan kayu hasil illegal logging - Menyamakan persepsi internasional re definisi “illegal logging” - Memperjuangkan konsep illegal logging agar dicantumkan dalam konvensi-konvensi multilateral

- Menghimbau negara-negara agar tidak mendukung perdagangan kayu illegal yang merupakan bagian dari rantai proses illegal logging - Secara tidak langsung mengikat negara-negara lain untuk mematuhi konvensi. Oleh karena itu, benkontribusi pada pengentasan illegal logging

218



Instansi/Lembaga

37


38


Meningkatkan perhatian dunai internasional terhdapa pencegahan illegal logging dan peningkatan kerjasama internasioan di bidang perlindungan perdagangan kayu legal - Pengawasan pengangkutan kayu di laut dengan patroli laut


Perlindungan/konservasi hutan

- Pengawasan kegiatan penyelundupan kayu yang dilarang ekspor

Membuat regulasi berupa kelengkapan dokumen ekspor kayu/produk kayu, sehingga dapat diyakini kayu/produk kayu yang diekspor tersebut bukan berasal dari illegal logging

39


Verifikasi dokumen ekspor

Pengangkutan kayu berindikasi ekspor

40


41


-

42

Kejaksaan Agung RI

Mendukung upaya-upaya yang dilakukan berbagai instansi teknis terkait dalam rangka pemberantasan penebangan kayu illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya Hasil lelang dan denda masuk dalam pendapatan negara

43

Kejaksaan Agung RI

Penegakan Hukum Tuntutan pidana bagi pelaku illegal logging 44

Kejaksaan Agung RI

45

Kejaksaan Agung RI

46

Kejaksaan Agung RI

Penegakan Hukum Dalam hal penanganan perkara baik dalam Pra Penuntutan dan Penuntutan dapat dilaksanakan baik dan maksimal Penanganan perkara illegal logging terutam menyangkut tuntutan pidana bagi pelaku illegal logging

- Berupa denda dan lelang untuk pemasukan negara - Tuntutan tinggi dan denda yang tinggi bisa juga mencegah timbulnya illegal logging Pemasukan keuangan negara yang berasal dari pidana denda Pemasukan keuangan Negara yang berasal dari: 1. Pidana denda 2. Hasil lelang kayu - Denda dan lelang sebagai pemasukan negara - TUT pidana tinggi dan denda tinggi dapat mencegah timbulnya peningkatan illegal logging

219

Lampiran 8. Bentuk Hak dan Kewajiban Instansi/Lembaga Responden dalam Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1

Hak dalam Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia


-

Kewajiban dalam Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia

Mengkoordiansikan seluruh intansi terkait Mengambil langkah-langkan yang diperlukan untuk perceaptan pemberantasan Memonitor dan mengevaluasi pelaksanan kegiatan Melaporkan kepada presiden tentang langkahlangkah yang diambil

2 3

KEMENKO POLHUKAM POLRI

4


5


6 7

DEPNAKER TRANS KLH

8

KLH

9

KLH

10

KNLH

11

DEPHUT

12

DEPHUT

13


14


15 16 17 18

KKI WARSI Swasta FAK. Pertanian Universitas Jambi Lembaga Adat Jambi

19 20 21

Tokoh masyarakat POLRI POLRI

Hanya fungsi koordinasi tidak operasional Memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam rangka penyidikan dan penyelidikan contoh apabila ingin mengetahui tentang info kawasan hutan Memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam rangka penyidikan dan penyelidikan contoh apabila ingin mengetahui tentang info kawasan hutan Memberikan pemahaman bentuk-bentuk peraturan yang berlaku Merekomendasikan aturan tahap pemberantasan Capcity building Dialog antar pihak Dep. Kehutanan Kepolisian Mengatasi kerusakan lingkungan akibat illegal logging Menjerat pelaku dengan pasal 43 UU 27/1997 yaitu dengan menghukum pelaku 6 tahun penjara operasional intelegen, represif, yustisi (penyidikan) Didukung dana yang memadai

melakukan penyidikan terhadap illegal logging yang ditemukan sendiri atas menindaklanjuti pengaduan masyarakat -

Memfasilitasi intansi terkait memberantas pembalakan liar

sesuai UU 41/99 Penyidikan tindak pidana Menangkap/menghukum pelaku perusak lingkungan hidup Penegakan hukum Melakukan pengawasan terhadap perusakan.pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan ilegal logging Menindak pelanggaran Melindungi pemegang hak yang sah Penegakan hukum sesuai perundangan yang berlaku Menindaklanjuti laporan dari daerah

Mendapat laporan dari daerah (UPT dan Dinas) tentang kegiatan perlindungan hutan secara benar dan akurat Mendapat laporan dari daerah yang benar Menindaklanjuti laporan dari daerah dan akurat -

-

Berhak untuk menerapkan aturan-aturan Menjalankan aturan-aturan/undang-undang adat itu sendiri Ikut campur dalam pembuatan aturan-aturan/undang-undang Kehutanan hukum Mendapatkan anggaran dalam rangka kegiatan pemberantasan illegal logging Mendapatkan bantuan teknis berupa saksi ahli dari departemen kehutanan dan ahli terkait lainnya

Menjaga Hutan Melaksanakan pengamanan kawasan hutan Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging

220



Instansi/Lembaga


22 23

PT. Surveyor Indonesia Departemen Perindustrian

Meningkatnya kinerja industri berbasi hasil hutan (kayu dan rotan)

24


25


Memperoleh bahan baku industri perkayuan Menanam hutan tanaman industri oleh BUMN/BUMD yang berada di bawah binaan Departemen Perindustrian Dalam hal penyelamatan hutan, maka menegakkan UU yang berkaitan dengan Hakim mendapat insentif dari hasil illegal logging dan lingkungan hidup pelelangan kayu yang selama ini tidak jelas

26 27 28

Departemen Perdagangan Departemen Kehutanan Mendenda mereka yang melakukan pengrusakan hutan melalui penyitaan seluruh aset-asetnya Menko Perekonomian Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menangai pihak-pihak yang sulit diatasi sehingga ada action plan untuk menindaknya Departemen Kehutanan Melakukan administrasi manajemen untuk perusahaan yang mendukung pekerjaan illegal logging Bea Cukai -

29

30 31

32

33 34


Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu

- Hak tidak ada - Kewajiban adalah mengawasi dan mengamankan penerimaan negara dari jalur keluar masuk ke dan dari Indonesia

Memfasilitasi kesinambungan industri hasil hutan sepanjang rantai nilai (kelembagaan, nilai tambah produksi, pemasaran)

Melaksanakan kerja sama dengan aparat Kepolisian seluruh Indonesia Menganjurkan agar terus pihak TNI, dan Kepolisian bekerjasama dengan masyarakat untuk manangkap pelaku yang membiayai illegal logging Bekerjasama dengan tim Kepolisian pusat dan daerah, untuk mengungkap pelaku illegal logging Menangkap setiap tindakan ekspor illegal logging, dan memprosesnya sampai ke pengadilan Mengawasi ekspor leggal loggging, baik persyaratannya maupun jenis dan jumlah barangnya -

Memeriksa pengangkutan kayu antar pulau Memahami perbedaan kayu legal dan illegal - Melakukan pemerikasaan kayu antar - Apabila kayu antar pulau tidak ada dokumen pulau diserahkan ke Dinas Kehutanan - Melakukan pmeriksaaan kayu tujuan ke luar negeri

- Apabila kayu tujuan luar negeri tidak ada manifest dan illegal, maka dilakukan penegakan untuk penyidikan tindak pidana

- Penegakan hukujm dibidang penyelundupan kayu ekspor

Melakukan pencegahan/penangkapan terhadap penyelundupan kayu

36


-

37


-

38


- Memeriksa kapal yang mengangkut kayu di laut

Kewajiban secara tidak langsung: Pendekatan kepada negara lain termasuk undangan untuk bekerjasama (secara langsung atau tidak langsung) dalam hal penegakan hukum; penegakan kapasitas aktor-aktor; pengelolaan hutan secara berkelanjutan Secara tidak langsung mengupayakan kerjasama internasional dalam peberantasa illegal logging - Mencegah kapal bermuatan kayu yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan


- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan - Mengenal barang ekspor yang berupa kayu terhadap kayu dan produk non kayu yang yang dilarang ekspor diekspor Pertukaran informasi dan bantuan mendukung sesuai tugas pokok dan fungsi

35

39

221


Instansi/Lembaga Ditjen Bea dan Cukai


- Pemeriksaan surat pendukung atas kayu antar pulau - Pelelangan atas kayu tangkapan - Huibah atas kayu tangkapan


- Penegakan/penangkapan atas kapal yang menghambat kayu tujuan ekspor tapi dokumen - Penyidikan atas tindak pidana ekspor illegal logging - Pemeriksaan atas dokumen kapal ekspor kayu

- Pemusnahan atas kayu tangkapan -

41


42

Kejaksaan Agung RI

43

Kejaksaan Agung RI

Hak untuk mendapatkan data-data dan informasi terhadap perkara-perkara illegal loggingdari instansi terkait

Dalah hal menangani perkara illegal logging seharusnya sesuai dengan peraturan UU yang berlaku

44

Kejaksaan Agung RI

Hak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan, temuan di TKP

Wajib menyelesaikan perkara kehutanan, apabila unsur TP telah terpenuhi

Mendapatkan laporan/informasi dari para pihak, seperti Penyidik:

Penanganan perkara secara maksimal dengan meemberika petunjuk-petunjuk kepada penyidik apabila dalam berkas perkara tersbut masih banyak kekurangan yang belum memenuhi unsur-unsur pasal

45

46

Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI

Selain mendukung upaya yang dilakukan berbagai instansi domestik, Deplu juga berupaya untuk menggalang kerjasama dan dukungan internasional dalam rangka pemberantasan illegal logging Mendapatkan informasi yang sejelasMenangani perkara yang sebaik-baiknya jelasnya dalam mendukung penegakan dalam rangka memerangi TP illegal logging hukum dari instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada

- KLH - Kepolisian - dll Dalam hal temuannya di TKP Hak mendapatkan data yang selengkap- Menangani perkara illegal logging sebaliklengkapnya terhadap perkara-perkara illegal baiknya sesuai dengan peraturan UU yang logging yang sedang ditangani baik dari ada instansi terkait dan masyarakat setempat - Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan

222

Lampiran 9. Manfaat Apabila Dampak Negatif Illegal Logging di Indonesia Dapat Dikendalikan. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1


Manfaat Langsung Meringankan beban tanggung jawab dalam kaitan dengan tugas pemberantasan illegal logging

Manfaat Tidak Langsung

Lingkungan yang lestari Terlindung dari bencana akibat illegal logging Menikmati udara segar dan iklim yang bersih

2

KEMENKO POLHUKAM

Penegakan hukum baik Konflik kepentingan berkurang Program pemerintah berjalan dengan baik

3

POLRI

Intruksi presiden dijalankan Data kegiatan menurun, tugas POLRI semakin ringan

Pengkayaan informasi pelaksanaan pembangunan

Bencana alam tidak terjadi Pemasukan negara meningkat maka kesjahteraan rakyat akan meningkat

4


Harga kayu tropis tinggi

Biodiversity tinggi

Kredibilitas negara membaik

Menyerap tenaga kerja

Tututpan hutan terpelihara

Ekonomi masyarakat terangkat

Kondisi pasar kayu stabil 5


6

DEPNAKER TRANS

7

KLH

Sumber daya hutan terjaga

Tata ekosistem air, tanah, terjaga

Paru-paru dunia, suplai oksigen

Tempat rekreasi

Sumber non kayu untuk kebutuhan masyarakat sekitar hutan

Keanekaragaman hayati

Hutan tetap utuh

Kalau diatur dengan baik dan menghasilkan devisa bisa menciptakan tenaga kerja aturannya benar, kita tidak sulit mencari kayu karena ada di pasar Udara segar

Terpeliharanya flora dan fauna

Tidak banjir/longsor

Tidak ada

Tercipta kelangsungan hidup sehat 8

KLH

9

KLH

10

KNLH

11

DEPHUT

Lingkungan hidup tidak rusak Terjaganya dan lestarinya kawasan hutan

Udara, air, dan tanah terlindungi

Berkurangnya keruaskan lingkugnan akibat kegiatan ilegal logging

Penghijauan lingkungan hidup

Kelestarian kemanfaatan

Kualitas lingkungan terjaga

Terpeliharanya ekosistem

Pembangunan berkelanjutan 12

DEPHUT

Kelestarian hutan

Menjamin nilai kehidupan masyarakat

Pengendali banjir Sebagai paru-paru dunia 13

14



Kerusakan hutan berkurang sehingga fungsi hutan optimal Pemanfaatan hutan dan hasil hutan tertib

Bencana banjir dan longsor berkurang

Devisa negara meningkat Fungsi hutan optimal sesuai peruntukannya Pemanfaatan hutan dan hasil hutan tertib

Perdagangan karbon dapat berjalan

Devisa negara meningkat Kerusakan hutan berkurang

Kebakaran hutan dapat dikendalikan

223


Instansi/Lembaga

Manfaat Langsung

KKI WARSI Terhindar dari banjir dan kekeringan

Manfaat Tidak Langsung Terhindar dari dampak pemanasan global

Dapat menikmati udara bersih 16

Swasta

17


18

Lembaga Adat Jambi

Bencana alam terutama kebakaran,banjir, dan tanah longsor dapat ditekan Menambah PAD daerah

Kekayaan sumber daya genetik hutan dapat dijaga Membantu menjaga keseimbangan lingkungan hidup

Hasil hutan bisa dikelola secara profesional untuk masyarakat adat Tercipta keseimbangan kosistem hutan 19

Tokoh masyarakat

Mencegah banjir

Udara baik

20

POLRI

Terhindar banjir

Menghindari panas global

21

POLRI

Kemudahan dalam penanganan berkas perkara illegal logging Tidak ada kendala di lapangan pada saat pemindahan

Pemberantasan illegal logging dapat tercapai

22

23



24


25


26

Departemen Perdangangan

27 28


29

Menko Perekonomian

30


31

Bea Cukai

Hutan tidak rusak Kayu sebagai bahan baku industri terjamin supply-nya Binatang hutan tidak kehilangan habitatnya Terpenuhinya kebutuhan bahan baku tuntuk industri berbasis hasil hutan Memiliki daya saing yang semakin baik dibandingkan negara lain

Kesediaan bahan baku industri Selaku warga masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lestari

Meningkatkan devisa negara dari sektor kehutanan Mencegah Global Warming Mencegah Banjir

Menumbuhkan ekonomi daerah Penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran Meningkatnya pangsa ekspor industri hasil hutan Peresapan air, sehingga tidak terjadi banjir Tidak terjadi bencana alam

Tercegahnya illegal logging, maka akan mendapatkan manfaat dari tercegahnya illegal logging

Perubahan dampak global climate change

Diketahui dengan tepat jumlah kayu yang diantar-pulaukan

Dapat mengurangi jumlah pohon yang ditebang di suatu pulau

Jumllah dan jenis kayu yang dibutuhkan di suatu pulau Melalui masyarakat kota yang telah memanfaatkan serapan karbon yang dihasilkan oleh hutan di hulu

Terkendalinya supply dan demand di masing-masing pulau

Pola ekosistem kembali berfungsi Gerakan penghijauan akan berjalan dengan baik Tentu saja pemanfaatan hasil hutan non kayu akan terus kita dorong agar semakin mensejahterakan masyarakat Lingkungan hidup akan lebih baik, yaitu dapat mengurangi timbulnya bencana banjir, tanah longsor dan perubahan iklim (global warming dapat ditekan)

Model ini akan ditiru dan akan ditiru dan akan mendapat pendanaan dari luar negeri, karena manfaat dari rehabilitasi hutan, seperti kemampuan menyerap karbon Adanya perubahan dalam bentuk bencana alam Irigasi agar berfungsi Yakni pendapatan yang bisa diperoleh dari jasa Karbon sangat tinggi. Kedepan sedang dirancang untuk dibentuk bursa kayu dan bursa Karbon

224


Instansi/Lembaga

Manfaat Langsung


32


Lingkungan dan manusia aman dari bencana alam

33


Banjir berkurang

Suhu bumi tak makin panas

Air bersih lebih tersedia

Masyarakat lebih sejahtera

Tidak ada erosi/banjir

Kayu illegal Indonesia tidak dijumpai log di luar negeri terutama negara tetangga

Terganggunya kelestarian hutan Hilangnya kegiatan penyelundupan ekspor

Kesadaran masyarakat pelaku penebangan liar tinggi

34 35

36

Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau


Ketersediaan sumber air bersih - Peningkatan forest cover akan memitigasi dampak ekosistem perubahan iklim - Peningkatan kerjasama pengelolaan hutan bersama dengan negeranegara tetangga - Perkembagnan eko-wisata hutan sebagai devisa negara

- Nilai ekonomis hutan yang meningkat - hutan untuk generasi-generasi mendatang - hutan yang sehat dan good governance dalam kehutanan sebagai nilai jual Republik Indonesi dalam posisi persidangan forum-forum internasional

- Konservasi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam hutan 37


- Peningkatan pendapatan negara - Peningkatan volume ekspor - Peningkatan pendapatan/industri perkayuan - Terjaganya harag kayu yang baik

38

- Terlindungnya hutan dan lingkungan hidup


- Suhu udara tidak panas

39


Kelangsungan sumberdaya hutan

Kualitas lingkungan hidup

40


- Lingkungan yang sehat dan lestari

- Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan negara

- Musibah tanah longsor akan berkurang - Kualitas air tanah lebih baik

- Bangga sebagai warga negara yang mampu menjaga lingkungannya

- Kebutuhan kayu tercukupi - Kebutuhan kertas tercukupi

- Menaikkan income perkapita

- Udara yang lebih bersih - Mengurangi efek rumah kaca 41


- Kerusakan lingkungan dapat diminimalkan - Marga kayu hasil hutan yang legal dapat dinaikkan

42

Kejaksaan Agung RI

- Menagatasi banjir - Global Warming

43

Kejaksaan Agung RI

44

Kejaksaan Agung RI

Berdampak tidak terjadi adanya bencana banjir, dan terjadinya global warming. - Hutan menjadi lestari - Lingkungan hidup menjadi tertata kembali - Dampak bencana alam berupa banjir/longsor dapat dikurangi

- Citra Indonesia dapat dinaikkan sebagai negara yang peduli dengan masalah lingkungan - Meningkatnya kepercayaan internasional akan enegakan aturan hukum di Indonesia Tersedianya ekosistem lingkungan hidup yang baik untuk generasi mendatang Tetap terjaga adanya kelestarian dan keanekaragaman di lingkungan hidup

225


Instansi/Lembaga Kejaksaan Agung RI

Manfaat Langsung - Dunia terasa lebih sejuk seperti dahulu kala - Agar tidak banjir - Tidak gersang


- Demi anak cucu kita - Generasi/manusia berikutnya - Sebagai amanah

- Tidak panas 46

Kejaksaan Agung RI

Tidak terjadinya Banjir, global warming

Tetap tersedianya keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna, sera lingkungan yang tetap terjaga untuk generasi penerus

226

Lampiran 10. Tingkat Interaksi antar stakeholders dalam Pemberantasan Ilegal Logging di Indonesia selama ini. Inte ra k s i a nta r Sta k e holde rs

Kepolisian - Kejaksaan Kepolisian - Pengadilan Kepolisian - Kantor Menkopolkam Kepolisian - Dept. Kehutanan Kepolisian - Dept. Keuangan Kepolisian - Dept. Dalam Negeri Kepolisian - Dept. Hukum dan Ham Kepolisian - Dept. Pertahanan Kepolisian - Dept. Perdagangan Kepolisian - Dept. Perindustrian Kepolisian - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepolisian - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Kepolisian - Badan Intelijen Negara (BIN) Kepolisian - Gubernur Kepolisian - Bupati Kepolisian - DPRD Tingkat Provinsi Kepolisian - DPRD Tingkat Kabupaten Kepolisian - Masyarakat Kepolisian - Dunia Usaha Kepolisian - LSM Kepolisian - Dunia Internasional Kejaksaan - Pengadilan Kejaksaan - Kantor Menkopolkam Kejaksaan - Dept. Kehutanan Kejaksaan - Dept. Keuangan Kejaksaan - Dept. Dalam Negeri Kejaksaan - Dept. Hukum dan Ham Kejaksaan - Dept. Pertahanan Kejaksaan - Dept. Perdagangan Kejaksaan - Dept. Perindustrian Kejaksaan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kejaksaan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Kejaksaan - Badan Intelijen Negara (BIN) Kejaksaan - Gubernur Kejaksaan - Bupati Kejaksaan - DPRD Tingkat Provinsi Kejaksaan - DPRD Tingkat Kabupaten Kejaksaan - Masyarakat Kejaksaan - Dunia Usaha Kejaksaan - LSM Kejaksaan - Dunia Internasional Pengadilan - Kantor Menkopolkam Pengadilan - Dept. Kehutanan Pengadilan - Dept. Keuangan Pengadilan - Dept. Dalam Negeri

Nom or Re s ponde n 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

3

2

2

3

0

1

1

2

3

2

3

2

2

0

0

1

1

3

3

3

2

2

0

0

1

2

1

3

1

2

0

0

1

3

3

3

2

1

0

0

3

2

3

2

1

0

2

2

3

2

1

0

1

3

2

2

1

2

2

3

2

2

2

2

2

1

3

2

3

2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

40

41

42

43

44

45

46

2

2

2

2

3

0

1

3

0

3

3

3

3

3

3

0

1

3

0

3

3

2

3

3

3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

2 1

3 3

2

3

3 2

3

2

3 2

3

2

3 3

2

1

3 3

3

2

3 3

1

2

1

2

2

2

2

0

1

2

0

3

2

2

2

2

1

2

3

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

0

1

3

0

3

2

1

3

3

2

2

2

3

1

3

1

1

2

1

2

2

2

2

0

1

2

0

3

2

2

2

1

2

0

1

1

2

2

2

2

2

1

0

1

2

0

1

2

2

2

1

2

3 2

3 3

1 3

1 2

2 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

3 2 3 2

1 3 2 2

2 3 2 2

0

1

1

2

2

2

2

2

1

0

1

3

0

1

2

2

3

1

2

3

3

2

1

1

0

0

1

2

2

2

2

2

2

1

0

1

2

0

1

2

2

2

1

2

2

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

0

1

3

0

2

2

3

2

1

2

2

2

0

0

1

1

2

1

1

2

2

2

0

1

3

0

2

2

3

2

3

2

3 2 1

2 3 2

1 3 2

1 2 2

3 3 3

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

2 1 2 2

2 2 2 2

2

2

0

0

1

1

2

2

1

2

2

1

0

1

3

0

1

2

3

1

2

2

2

1

1

1

3

1

1

1

2

1

2

1

2

3

2

2

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

0

1

3

0

2

2

3

3

3

2

2

3

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

3

3

2

2

2

0

0

1

2

3

2

1

2

2

2

0

1

3

0

2

2

2

3

2

2

1

3

2

2

2

2

2

3

3

2

0

0

1

1

2

1

1

2

2

3

0

1

3

0

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

0

0

1

1

2

1

1

2

2

3

0

1

3

0

2

2

2

3

1

2

2 1

3 0

1 3

2 2

2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 3 3

2

2

2

2

2

0

0

1

1

2

1

2

2

2

2

0

1

3

0

2

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

2

1

1

2

2

2

0

1

3

0

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1 2 1 2 1

2 2 2 3 2

2 2 2 2 0

3 2 2 2 1

1 1 1 1 2

0

0

1

1

2

1

3

0

2

2

2

2

0

1

3

0

2

2

0

0

1

2

2

0

1

3

0

2

0

0

1

1

2

2

3

0

1

3

0

2

2

0

0

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

3

2

1 1 1 1 2

2

2

3 3 2 2 2

3

1

2 2 2 2 3

0

1

1 2 1 2 1

2

0

2 2 2 2 1

2

0

2

3 2 2 1 2

2 3 2 1 2

1 1 2 1 3

3 2 3 2 2

1 3 2 3 3

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 2 3

1 1 2 2 1 1

2 2 1 1 1 3

3

2

0

2

1

0

0

1

2

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

3

3

2

2

3

2

1

3 2 2

1 2 2

0 0 0

2 2 2

1 2 2

0

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

3

0

1

2

2

0

1

0

0

1

2 2 2

3 3 3

3

2

3 2 1

1

0

2 1 1

0

1

1 1 2

2

0

2 1 1

2

0

1 1 1

2

3 2 1

2 2 2

1 3 2

3 3 1

3 2 1

2 1 1

2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3 2 3 2

2 2 2 2

3 3 2 2

2

3

0

2

2

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

1

2

2

2

1

2

2

2 2 2

2 3 2

0 0 0

2 2 2

1 1 1

0

0

1

0

0

1

2

0

1

0

0

1

0

1

2

2

0

1

0

0

1

2 2 2

2 3 3

2

2

1 1 1

1

0

2 1 2

0

1

2 2 1

2

0

1 1 1

2

0

1 1 1

2

3 1 1

2 2 2

3 2 1

1 1 3

3 2 1

1 2 2

2 2 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

3 2 2 2

2

1

0

2

1

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

0

2

1

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

0

2

1

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

1

2

1

3

3

1

3

2 2

2 2

0 0

2 2

1 2

0

0

1

1 1

1 2

1

0

0

3

2

0

1

0

0

1

2 2

2 2

3

2

3 3

0

1

1 1

2

0

1 1

2

0

3

1 1

2 2

1 1

3 3

2 2

1 1

2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

2

2

0

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

1

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

2

3

2

1

2

1 1 1 2

1 2 1 2

0 0 0 0

2 2 2 2

2 1 2 2

0

0

1

0

0

2

1

0

0

2

1

2

2

0

1

0

0

2

0

1

2

2

0

1

0

0

3

2 2 2 2

2 3 2 1

2

0

0

2 2 2 2

1

2

0

2 1 1 1

2

0

2 2 1 1

0

1

1 1 1 1

2

0

1 1 1 1

2

0

1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 2 2 1

3 2 3 2

2 1 2 2

3 2 2 2

2 2 1 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 3 2

2 2 2 1 2

2 1 2 1 1

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

3

2

2

2

2

2

1

3

3

2

2

2 2

1 2

0 0

2 2

2 2

0

0

1 1

1 1

2 2

2

1

0

0

3

2

0

1

0

0

3

2 2

2 2

3

2

2 2

0

0

1 1

2

0

2 2

3

2 1

2 2

1 1

2 2

3 2

3 2

3 2

1 1 1

2 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 2 3

2 2 2

2 2 2

2

2

0

2

1

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

11

1

3 3 1

3

2

2 2

2 2 2

36

37

38

39

2

2

3

3

2

1

2

3

2

3 3

227

Lampiran 10. (Lanjutan) Inte ra k s i a nta r Sta k e holde rs

Pengadilan - Dept. Hukum dan Ham Pengadilan - Dept. Pertahanan Pengadilan - Dept. Perdagangan Pengadilan - Dept. Perindustrian Pengadilan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengadilan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Pengadilan - Badan Intelijen Negara (BIN) Pengadilan - Gubernur Pengadilan - Bupati


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

2

0

2

1

0

0

2

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

3

3

2

2

1

31

32

33

34

35

2

3

0

2

1

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

2 2

2 2

0 0

2 2

2 2

0

0

1 1

2 1

2 2

2

1

0

0

1

2

0

1

0

0

1

2 2

2 2

2

2

1 1

0

0

1 1

2

0

2 2

2

1 1

2 2

1 2

3 3

1 3

2 2

2

1 1

2 1

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2

3

0

2

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

3

0

2

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

2

3

1

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1

2 2 2

1 1 1

36

37

38

39

40

41

2 2

2 2

3 2

2 2

2 2

2 2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

1

3

0

2

1

0

2

3

0

2

1

0

0

2

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

3

1

2

1

2 2

2 1

0 0

2 2

2 2

0

0

1 1

1 1

1 1

2 1

2

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2

2 2

2 2

2

2

3 3

0

0

2 2

2

0

2

1 1

2 2

1 3

2 1

1 2

2 1

1 1

1 1 1

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

2

1

3

1

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

1

1

3

1

3

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

2 1 2

0

0

2 2 1

2 1 1

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

0

2

2 2 2

0

2

0

1 1 1

2

0

1 1 1

2

0

2 2 2

2

0

2

1 1 1

2 2 2

2 3 1

3 3 2

1 2 2

2 3 3

2 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 3

2 2 2 1

1 2 2 2

1

2

0

2

2

0

0

2

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

0

2

3

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

3

3

0

2

2

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

3

2

3

3

1

2

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

2

3

2

0

2

1

0

0

2

1

2

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

1

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

3

3

0

2

3

0

0

2

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

2

2

2

3

1

1

3

1

2

1

2

1

2

2

2

3

3

0

2

3

0

0

2

1

2

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

2

2

3

2

3

1

3

1

2

1

2

1

2

2

3

3

3

0

2

2

0

0

2

1

2

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

2

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

3

2

0

2

2

0

0

2

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

1

1

3

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

2

0

0

2

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

2

2

3

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

3

3

0

2

1

0

0

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

3

2

1

3

3

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

0

2

1

0

0

2

1

2

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

1

3

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

2

0

2

3

0

0

2

1

2

2

2

2

2

3

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

3

3

3

1

2

2

2

0

3

2

0

0

2

1

2

2

2

2

2

3

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

2

2

2

1

3

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

Kantor Menkopolkam - DPRD Tingkat Provinsi

2

2

0

2

1

0

0

2

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

2

3

2

3

1

3

1

1

1

1

1

2

2

1

Kantor Menkopolkam - DPRD Tingkat Kabupaten Kantor Menkopolkam -

2

2

0

2

1

0

0

2

1

2

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

3

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

0

3

2

0

0

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

1

0

0

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

1

3

1

3

1

2

3

0

2

3

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

1 1

3

3

0

2

3

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

3

2

2

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

2

1

3

2

2

2

2

0

2

3

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

3

2

3

3

2

2

1

2

2

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

0

3

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

1

2

2

3

2

3

1

1

1

1

2

1

2

2

2

Pengadilan - DPRD Tingkat Provinsi Pengadilan - DPRD Tingkat Kabupaten Pengadilan - Masyarakat Pengadilan - Dunia Usaha Pengadilan - LSM Pengadilan - Dunia Internasional Kantor Menkopolkam - Dept. Kehutanan Kantor Menkopolkam - Dept. Keuangan Kantor Menkopolkam - Dept. Dalam Negeri Kantor Menkopolkam - Dept. Hukum dan Ham Kantor Menkopolkam - Dept. Pertahanan Kantor Menkopolkam - Dept. Perdagangan Kantor Menkopolkam - Dept. Perindustrian Kantor Menkopolkam - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Menkopolkam - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Kantor Menkopolkam - Badan Intelijen Negara (BIN) Kantor Menkopolkam - Gubernur Kantor Menkopolkam - Bupati

Masyarakat Kantor Menkopolkam - Dunia Usaha Kantor Menkopolkam - LSM Kantor Menkopolkam - Dunia Internasional Dept. Kehutanan - Dept. Keuangan Dept. Kehutanan - Dept. Dalam Negeri

2

42

43

44

45

46

3

2

2

2

2

2

2

2

228



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

3

0

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

3

1

2

2

2

2

2

3

2

3

0

3

2

0

0

1

1

1

2

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

3

1

2

2

3

2

1

3

2

2

0

2

2

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

1

2

2

2

3

2

1

2

2

0

2

3

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

3

2

2

1

3

2

1

1

3

0

2

2

0

0

1

1

1

2

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

2

2

2

2

2

1

2

3

2

2

0

3

2

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

1

2

3

3

2

2

1

2

2

0

2

1

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

1

1

3

1

1

2 2

1 2

0 0

3 2

3 2

0

0

1 1

1 1

1 1

1 1

2

1

0

0

2

0

1

0

0

2 1

2 2

3 3

3

2

2 2

0

0

1 1

2

0

3

1 1

2 1

2 1

2 2

1 1

3 2

2

2

0

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

2

1

3

3

3

1

1

2

2

0

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

1

3

1

3

2 2 1

1 3 1

0 0 0

3 2 3

2 3 3

0

0

1 1 1

0

0

2

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2 2 2

2 2 2

2 3 2

2

2

2 2 2

1

0

2 2 2

0

0

1 1 1

2

0

1 1 1

2

0

1 1 1

2

1 1 1

2 3 3

3 3 2

2 2 3

2 1 1

2 1 3

2

2

0

3

2

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

3

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

2

3

3

2

2

3

2

2

0

3

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

1

1

3

1

1

2

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

1

1

3

2

1

1

2

2

0

2

3

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

3

1

2

2

2

1

1

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

3

2

2

3

1

1

2

2

2

0

3

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

1

3

3

3

1

2

Dept. Keuangan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup

2

2

0

3

1

0

0

2

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

1

3

2

3

1

1

Dept. Keuangan - Badan Intelijen Negara (BIN)

2

2

0

3

2

0

0

2

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

2

1

1

3

2 2

2 2

0 0

2 3

2 3

0

0

1 1

1 1

1 1

2 1

2

1

0

0

2

0

1

0

0

2 2

2 2

2 2

2

2

2 2

0

0

2 2

2

0

2

1 1

2 3

2 1

2 2

2 2

2 2

2

2

0

2

3

0

0

2

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

3

2

2

1

1

2

3

1

1

1

2

2

0

3

2

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

0

2

1

0

0

1 1 1

1 1 1

2 2 1

2 1 1

2

2

1

0

0

2

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1

2

1 1 1

0

0

1

1 1 1

2 2 1

1 3 2

3 3 2

1 1 1

2 2

Dept. Kehutanan - Dept. Hukum dan Ham Dept. Kehutanan - Dept. Pertahanan Dept. Kehutanan - Dept. Perdagangan Dept. Kehutanan - Dept. Perindustrian Dept. Kehutanan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Kehutanan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dept. Kehutanan - Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Kehutanan - Gubernur Dept. Kehutanan - Bupati Dept. Kehutanan - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Kehutanan - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Kehutanan - Masyarakat Dept. Kehutanan - Dunia Usaha Dept. Kehutanan - LSM Dept. Kehutanan - Dunia Internasional Dept. Keuangan - Dept. Dalam Negeri Dept. Keuangan - Dept. Hukum dan Ham Dept. Keuangan - Dept. Pertahanan Dept. Keuangan - Dept. Perdagangan Dept. Keuangan - Dept. Perindustrian Dept. Keuangan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dept. Keuangan - Gubernur Dept. Keuangan - Bupati Dept. Keuangan - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Keuangan - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Keuangan - Masyarakat Dept. Keuangan - Dunia Usaha Dept. Keuangan - LSM Dept. Keuangan - Dunia Internasional Dept. Dalam Negeri- Dept. Hukum dan Ham Dept. Dalam Negeri- Dept. Pertahanan

2

2 2

2 2

0 0

3 3

3 3

0 0

0

2 2 2

2

2

0

2

3

0

0

2

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

1

1

1

3

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

3

3

2

3

2

31

32

33

40

41

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

1

2

2

2

1

2

1 1 1

2 2 2

1

2

1

2

2

3

1 1 1

2 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 2 1

1 1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 1

3 2 2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

3

2

2

1

2

1

2

1

2

3

3

2

1

2

1

2

1

2

3

3

2

1

2

1

2

1

2

3

3

2

1

2

1

2

1

2

3

3

3

1

2

1

2

1

2

3

2

2

1

2

1

2

1

2

3

2

3

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

3 2 2

2 2 2

1

1

1

2

1

2

3

2

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

2 2 2 1

1 1 1 2

1

1

1

2

1

2

3

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

34

35

36

37

38

39

42

43

44

45

46

3

1

2

2

3

2

2

2

229


Dept. Dalam Negeri- Dept. Perdagangan Dept. Dalam Negeri- Dept. Perindustrian Dept. Dalam Negeri- Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Dalam Negeri- Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dept. Dalam Negeri- Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Dalam Negeri- Gubernur Dept. Dalam Negeri- Bupati Dept. Dalam Negeri- DPRD Tingkat Provinsi Dept. Dalam Negeri- DPRD Tingkat Kabupaten


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

3

1

1

1

2

1

3

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

3

3

3

1

1

2

2

0

3

0

0

0

1

2

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

3

3

2

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

1

3

3

2

1

2 2

2 2

0 0

3 2

0 0

0

0

1 1

1 1

3 3

2 1

2

1

0

0

2

0

1

0

0

1 2

2 2

3 3

3

2

1 1

0

0

1 1

2

0

3

1 1

1 3

2 1

3 3

3 2

2 2

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

3

3

1

2

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

1

2

2

1

1

2

25

2

2

0

3

0

0

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

3

3

1

3

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

3

3

2

1

2

3

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

3

3

2

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

2

3

2

1

2

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

2

3

2

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

2

1

1

3

1

2

Dept. Hukum dan Ham - Gubernur

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

3

2

3

2

3

Dept. Hukum dan Ham - Bupati Dept. Hukum dan Ham - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Hukum dan Ham - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Hukum dan Ham Masyarakat Dept. Hukum dan Ham - Dunia Usaha Dept. Hukum dan Ham - LSM Dept. Hukum dan Ham - Dunia Internasional Dept. Pertahanan - Dept. Perdagangan

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

3

3

2

2

0

2

1

0

0

Dept. Dalam Negeri- Masyarakat Dept. Dalam Negeri- Dunia Usaha Dept. Dalam Negeri- LSM Dept. Dalam Negeri- Dunia Internasional Dept. Hukum dan Ham - Dept. Pertahanan Dept. Hukum dan Ham - Dept. Perdagangan Dept. Hukum dan Ham - Dept. Perindustrian Dept. Hukum dan Ham - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Hukum dan Ham - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dept. Hukum dan Ham - Badan Intelijen Negara (BIN)

Dept. Pertahanan - Dept. Perindustrian Dept. Pertahanan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Pertahanan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup

2

2

0

2

0

0

1

1

1

1

1

2

1

0

1

2

3

1

1

1

2

3

1

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

3

3

3

1

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

1

2

2

1

2

1

3

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

3

2

2

2

2

2

3

0

2

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

2

1

2

3

3

3

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

3

2

2

2

3

3

1

1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

1

1

3

3

31

32

33

34

35

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1 1 1

2 1 2

1 1 1

1

1

1 1

36

37

38

39

40

41

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

3

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 3 3

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

1 1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

3 3

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

2 2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

1

1

2

1

2

2

2

42

43

44

45

46

1

1

2

3

3

3

2

2

230


Dept. Pertahanan - Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Pertahanan - Gubernur Dept. Pertahanan - Bupati Dept. Pertahanan - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Pertahanan - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Pertahanan - Masyarakat Dept. Pertahanan - Dunia Usaha Dept. Pertahanan - LSM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

25

26

27

28

29

30

2

2

3

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

1

2

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

1

1

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

3

1

1 1

2 2

0 0

3 2

0 0

0

0

1 1

1 1

2 1

2 1

2

1

0

0

2

0

1

0

0

1 1

2 2

2 2

2

2

1 1

0

0

1 1

2

0

31

32

33

34

35

3

1

3

2

2

3

1

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

3

1

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1 1

2 1

3 2

3 3

2 2

1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

1 1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

3

2

1

1

1

Dept. Pertahanan - Dunia Internasional

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Dept. Perdagangan - Dept. Perindustrian

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

2

3

3

1

1

3

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

1

2

3

2

3

1

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

1

2

1

2

2

1

1

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

1

2

2

3

2

1

2

2 2

2 2

0 0

3 2

0 0

0

0

1 1

2 2

1 1

2 1

2

1

0

0

0

1

0

0

2 2

3 3

2

1 1

1

2

1 1

2

2

2 2

0

0

2 2

2

0

2 3

1 1

2 2

1 2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

3

2

3

1

3

Dept. Perdagangan - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Perdagangan - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dept. Perdagangan - Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Perdagangan - Gubernur Dept. Perdagangan - Bupati Dept. Perdagangan - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Perdagangan - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Perdagangan - Masyarakat Dept. Perdagangan - Dunia Usaha Dept. Perdagangan - LSM Dept. Perdagangan - Dunia Internasional Dept. Perindustrian - Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dept. Perindustrian - Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dept. Perindustrian - Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Perindustrian - Gubernur Dept. Perindustrian - Bupati Dept. Perindustrian - DPRD Tingkat Provinsi Dept. Perindustrian - DPRD Tingkat Kabupaten Dept. Perindustrian - Masyarakat

2

2

0

3

0

0

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

2

1

3

2

3

2

2

3

2

0

3

0

0

0

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

1

2

2

2

3

1

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

3

1

2

1

2

1

3

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

3

3

3

1

1

2

2

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

3

3

1

3

2

2

1

36

37

38

39

40

41

2 2

2 2

2 2

2

2

1

1

2

2

1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 1

2 3 2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 2 2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

3 1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

3

0

0

0

2

1

1

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

1

3

2

2

3

1

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

1

2

3

3

2

1

1 1

1 2

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

2 1

2

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

2

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

1

3

2

1

3

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

3

3

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

1

3

3

3

3

2

2

3

1

1

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

3

1

2

3

1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

3 2

Dept. Perindustrian - Dunia Internasional

3

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

3

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Kantor Meneg. Lingkungan Hidup

2

2

0

2

0

0

0

1

1

2

2

1

2

2

1

0

1

0

0

2

2

3

2

2

2

3

2

1

3 1

1

1

2

1

2

2

3

Dept. Perindustrian - Dunia Usaha Dept. Perindustrian - LSM

42

43

44

45

46

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

231


Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Badan Intelijen Negara (BIN) Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Gubernur Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Bupati Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- DPRD Tingkat Provinsi Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- DPRD Tingkat Kabupaten


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

2

0

2

0

0

0

1

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

1

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

2

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

1

2

2

1

0

1

0

0

0

1

1

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

0

2

1

1

2

1

2

26

27

28

29

30

1

3

1

1

2

1

3

1

3

2

3

3

2

3

3

1

3

2

1

3

3

2

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

25

31

32

33

34

35

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1 1

36

37

38

39

40

41

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

3

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

0

3

0

0

2

2

0

2

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

0

3

0

0

0

1

1

2

2

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

3

2

2

3

1

1

1

3

2

2

0

2

0

0

0

1

1

2

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Dunia Internasional

3

2

0

3

0

0

0

1

1

2

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

2

1

2

1

3

3

Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (BIN)

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

1

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2 1

1

1

2

1

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

2

2

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

2

2

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

2

2

2

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

0

3

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

3

1

1

3

2

3

2

3

1

1

1

2

1

2

2

1

0

2

2

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

1

3

1

1

3 1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

2 2

2

2 3

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2

1

2

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Masyarakat Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Dunia Usaha Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi- LSM

Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Gubernur Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Bupati Kantor Meneg. Lingkungan Hidup DPRD Tingkat Provinsi Kantor Meneg. Lingkungan Hidup DPRD Tingkat Kabupaten

2

2

0

2

0

0

Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Masyarakat Kantor Meneg. Lingkungan Hidup -

2

2

0

3

0

0

0

2

2

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

1

2

2

3

1

3

2

3

1

2

1

2

0

3

0

0

0

2

2

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

2

1

1

2

3

2

2

0

2

0

0

0

2

2

1

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

1

3

1

1

1

3

2

0

3

0

0

0

2

2

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

3

1

2

1

2

1

1

2

1

2

2

3

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

2

2

1

3

2

2

2

3

0

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

2

1

2

3

1

2

2

3

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

2

2

2

1

1

3

3

1

1

3

2

2

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

3

1

2

2

2

1

2

0

3

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

2

3

2

2

1

3

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

3

0

3

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

0

1

1

2

1

1

2

3

2

1

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

1

1

1

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

2

3

1

2

1

3

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

3

1

3

2

3

1

1

Dunia Usaha Kantor Meneg. Lingkungan Hidup LSM Kantor Meneg. Lingkungan Hidup Dunia Internasional Badan Intelijen Negara (BIN) Gubernur Badan Intelijen Negara (BIN) Bupati Badan Intelijen Negara (BIN) DPRD Tingkat Provinsi Badan Intelijen Negara (BIN) DPRD Tingkat Kabupaten Badan Intelijen Negara (BIN) Masyarakat Badan Intelijen Negara (BIN) Dunia Usaha Badan Intelijen Negara (BIN) LSM Badan Intelijen Negara (BIN) Dunia Internasional Gubernur - Bupati Gubernur - DPRD Tingkat Provinsi Gubernur - DPRD Tingkat Kabupaten

42

43

44

45

46

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

232


Gubernur - Masyarakat Gubernur - Dunia Usaha Gubernur - LSM Gubernur - Dunia Internasional Bupati- DPRD Tingkat Provinsi Bupati- DPRD Tingkat Kabupaten Bupati- Masyarakat Bupati- Dunia Usaha Bupati- LSM Bupati- Dunia Internasional DPRD Tingkat Provinsi- DPRD Tingkat Kabupaten DPRD Tingkat ProvinsiMasyarakat DPRD Tingkat Provinsi- Dunia Usaha DPRD Tingkat Provinsi- LSM DPRD Tingkat Provinsi- Dunia Internasional DPRD Tingkat Kabupaten Masyarakat DPRD Tingkat Kabupaten- Dunia Usaha DPRD Tingkat Kabupaten - LSM DPRD Tingkat Kabupaten - Dunia Internasional Masyarakat - Dunia Usaha Masyarakat - LSM Masyarakat - Dunia Internasional Dunia Usaha - LSM Dunia Usaha - Dunia Internasional LSM - Dunia Internasional


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

40

41

2 2 1 2 2

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

3 2 3 3 2

0 0 0 0 0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2 2 1 1

0

0

2

2

0

1

0

0

2 2 2 1 2

3 3 3 2 2

3

0

2 2 2 2 2

0

0

1 1 1 2 1

1

0

2 2 2 2 1

0

0

2 2 2 2 2

2

0

1 1 1 1 1

2

0

2 2 2 2 2

3

1 1 1 1 1

1 2 2 1 1

2 3 3 3 2

2 3 2 2 1

2 2 1 1 1

3 1 1 2 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 1 2

3 2 2 3 3

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

3

1

1

3

1

2

3

2 2 1 2

2 2 2 2

0 0 0 0

2 3 2 2

0 0 0 0

0

0

2 2 1 2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

2

0

1

0

0

2 2 2 1

2 3 2 2

3 3 2 2

3

0

2

2 2 2 2

0

2

0

2 2 2 2

2

0

2 2 2 2

2

0

1 1 1 1

2

0

0

2 2 2 2

2

0

2

1 1 1 1

2 2 3 2

3 3 3 2

3 2 1 3

2 2 1 1

1 1 2 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 1 2 1 1

3 3 3 2 2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

2

1

2

3

1

1

3

1

2

3

1

1

1

1

1

2

2

3

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

3

2

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

2

1

2

1

1

3

1

1

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

3

2

1

3

2

1

1

2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 1

3 2

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

3

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

0

3

0

0

0

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

0

0

2

1

3

3

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

1

3

2

1

3

1

2

2

2

1

2

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

1

3

2

1

3

1

3

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 1

3 2

2

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

1

0

0

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2 2

3 3

0 0

3 2

0 0

0

0

1 1

2 2

1 1

1 1

2

0

0

0

0

1 2

2 2

2 2

3

2

1 2

0

2

2 2

0

0

2 2

2

0

3

1 1

1 1

1 3

2 2

2 2

3 1

1 3 1

1 1 1

1 1 1

1 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 3

1 2 2

2

3

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

3

1

1

2

1

2

3

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

2

0

0

2

2

3

2

1

1

3

2

1

2

1 1

1 1

1 1

2 1

1 1

2 2

2 1

2

3

0

3

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

2

1

1

2

1

1

3

3

2

0

2

0

0

0

2

1

2

1

2

2

2

2

0

2

0

0

2

2

2

1

1

2

2

1

2

3

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

3 3 2 1

= Baik = Cukup = Tidak/Kurang Baik

3 2 2

3 2

25

36

37

38

39

42

43

44

45

46

2

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

1

1

3

2

1

2 2

2

3

1

2

2 3

3

2

3

3

233

Lampiran 11. Kendala-kendala yang Telah dan Mungkin Terjadi dalam Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1


Bentuk Kendala Koordinasi Antar Lembaga

Teknis

Kebijakan

Sosial

Perlunya sarana dan prasarana,dana untuk melaksanakan tugas sangat kurang memadai

Kurang sinkron satu dengan lainnya, kadangkadang partial, tidak komprehensif

Adanya hak ulayat masyarakat atas areal hutan/hutan adat Kesulitan ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang sering mendorong perilaku untuk memotong kayu sesuai kebutuhan cukong masyarakat yang belum terlibat secara memadai dalam pengelolaan hutan Ketergantungan masyarakat sekitar hutan sangat tergantung pada kayu ilegal

Kurang maksimal dan efektif

Taraf hidup masyarakat sekitar hutan yang rendah Distribusi manfaat yang tidak merata pada masyarakat Peran serta masyarakat, dukungan infrastruktur sosial dalam menghadapi penebangan liar belum tertangani dengan sempurna

Koordinasi kurang

2

KEMENKO POLHUKAM

Penataan ruang hutan di lapangan

PP yang overlap dan tidak customer oriented

3

POLRI

Pengawasan barang bukti kayu dan alat berat memerlukan biaya relatif tinggi

Aturan teknis kehutanan sering berubah ubah, contoh penata usulan hasil hutan

4


Hanya pada pengawasan yang lemah

Harmonisasi peraturan perundangan antara pusat versus daerah

5


Kurang tenaga jagawana, pemahaman tentang tata batas hutan

Peraturan, definisi legalitas kurang konsisten

6

DEPNAKER TRANS

Non teknis, berapa tidak buat tenaga kerja oleh daerah tanggung jawab ada di pusat

sudah baik

cukup, pengangguran akan diapakan

Lainnya Sikap mental aparatur terkait baik di pusat maupun di daerah

arogansi sektoral

egoisme sektoral yang masih menonjol

komitmen pemberantasan Illegal Logging yang belum merata

Tidak ada

Faktor geografis TKP illegal logging sangat sulit untuk dijangkau, biaya tinggi dan perlu peralatan canggih -

Superior antar lembaga Kepentingan sektoral (ego sektoral) Belum ada koordinasi menyeluruhm karena pemahaman dan tujaun amsingmasing lembaga masih tumpang tindih 50% baik dan 50% kurang baik

-

100% baik di tingkat rapat di pusat

234


Instansi/Lembaga KLH

8

KLH

9

KLH

10

KNLH

11

DEPHUT

12

DEPHUT

13


Bentuk Kendala Teknis

Kebijakan

Kurang pemahaman aparat di lapangan

Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku maupun aparat yang tidak disiplin

Perlu adanya peran serta dan keikutsertaan LSM dalam illegal logging

Masih rendahnya moral Moral, teknologi subtitusi penggunaan kayu -

-

-

tidak tegas hukuman dan kebijakan

lemahnya koordinasi, rendahnya pengawasan dan kurangnya pengetahuan institusi dalam penanganan kasus illegal logging Kondisi geogrsfid, sarana dan prasarana kurang, SDM lemah, kesadaran para pihak Sering peraturan tentang pengaturan teknis sering berubah Jumlah dan kemampuan SDM (Polhut dan PPNS) masih terbatas

Koordinasi Antar Lembaga

Sosial

Lainnya

Kurangnya kesinambunga n antar lembaga dalam pemberantasa n illegal logging -

-

kehidupan ekonomi masyarakat

koordinasi

akhlak

Kebijakan yang ada pada tataran operasionalnya tidak dilaksanakan/dib uat sehingga memperlemah fungsi pengawasan baik di tingkat pusat dan pemerintah daerah Kurangnya implementasi kebijakan yang sudah ada oleh pelaku illegal logging di Indonesia

-

-

-

Rendahnya perhatian pemerrintah terhadap masyarakat yang tinggal dekat hutan, sehingga pengawasan kurang berjalan

Kurangnya koordinasi diantara institusi adat rangka penanganan kasus illegal logging

-

Peraturan tidak harmonis, terlalu sering berubah

Ekonomi dan pendidikan masyarakat di sekitar kawasan hutan

Ego sektoral, kepemtingan pragmatis oknum

Dana terbatas, hubungan internasional yang kurang mendukung pemberantasan illegal logging (Malaysia/Cina)

Belum sinergisnya pusat dan daerah

Masih banyak benturan kepentingan kawasan hutan

Banyak peraturan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan bidang kehutanan

Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, dimanfaatkan oleh para cukong untuk melakukan illegal logging

Belum memiliki komitmen yang sama antar lembaga perlindungan hutan Koordinasi PPNS dengan aparat penegak hukum lainnya (Korwas dan JPU) masih lemah

-

Sarana dan prasarana pengematan belum memadai

235


Bentuk Kendala

Instansi/Lembaga

Teknis

Kebijakan


Sosial

14


Masih terjadi perbedaan pemahaman persepsi dalam menerapkan definisi illegal logging

15

KKI WARSI

Tata usaha kayu yang tidak jelas

Masih banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal pemberantasan illegal logging Kebijakan yang tidak konsisten

16

Swasta

-

-

17


Luasnya areal hutan dan akses yang terbatasm keterbatasan personil intansi teknis dalam pengamanan hutan

Political will aparat pemerintah dalam pemberantasan illegal logging masih dipertanyakan, penegakan hukum yang lemah

18

Lembaga Adat Jambi

Telah dilakukan bertahun-tahun lamanya/ merupakan mata pencaharian, adat kebiasaan suatu daerah, penghapusan kebiasaan secara bertahap

Memperhatijan ekonomi kerakyatan, memperhatikan hukum, aturanaturan adat yang berlaku, bukan bermanfaat sesaat, tapi untuk ke masa depan

19

Tokoh masyarakat

-

-

-

Tidak saling menonjolkan diri yang lebih berperan, bukan kesempatan untuk mengeruk keuntungan, bukan saling menyalahkan atau yang bertanggung jawab, lebih mempertimba ngkan kepentingan masyarakat bukan interfensi asing -

20

POLRI

Pebgeluaran fako dari kehutanan ke erusahaan banyak disalahgunakan

Tidak ada ampun dalam pemberantasan illegal logging

Benturan dengan TNI

Tidak berjalan lancar

Lainnya

Dampak sosial dalam jangka pendek pemberantasan illegal logging menimbulkan PHK, sehingga menimbulkan friksi

koordinasi antara PPNS Dephut dengan aparat penegak hukum lainnya (POLRI dan JPU) masih lemah

Dukungan sarana dan prasarana belum memenuhi

Sistem yang tidak mengakomodir masyarakat di dalam dan sekitar hutan -

Tidak jelas dan cenderung berjalan sendiri-sendiri

-

-

Anggapan bahwa hutan merupakan sumberdaya yang secara bebas dapat dimanfaatkan, sanksi sosial pelaku illegal logging mulai lemah karena rusaknya pranata sosial dalam masyarakat Menghilangkan mata pencaharian masyarakat kecil, adanya kesenjangan antara pengusaha bermodal besar dengan erusahaa bermodal kecil, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Lemahnya koordinasi diantara hampir semua lembaga pemerintah LSM dan masyarakat

Daerah penebangan liar sulit dijangkau dengan menggunakan transportasi Adanya keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan hutan sebagai sumber utama PAD

-

Kurangnya penyuluhan

236


Instansi/Lembaga


Kebijakan

Sosial

21

POLRI

Pemahaman yang belum dimiliki oleh seluruh personil yang mengawali operasi illegal logging terhadap peraturanperaturan yang ada

peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tata kelola hutan yang selalu berubah-ubah (Kepmenhut)

Berhadapan dengan nsekelompok masyarakat desa sekitar hutan yang pekerjannya menebang huran dengan alasan hanya untuk mencari makan

22


Kepulauan Indonesia yang sangat luas dengan garis pantai yang panjang, sehingga susah untuk memantaunya

Turunnya nilai sosial masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

23


Implementasi dari setiap atasan tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak dibarengi dengan sangsi yang keras sehingga pelaku jera

Perbedaan harga antara luar negeri dan dalam negeri yang cukup tinggi, sehingga merangsang orang untuk menyelundupkan ke luar negeri (illegal) Perumusan kebijakan pemberantasan illegal logging yang nsta, keras dengan sangsi yang berat bagi pelaku

24


Luar areal yang sangat besar

Sanksi yang tidak tegas. Pilihpilih bulu.

Masyarakat tidak dilibatkan

25


Karena luasnya wilayah Kalimantan, maka transportasi tidak terjangkau karena medannya sulit, maka dananya tidak ada/kurang/tidak cukup

Kebijakan Pemda dan penegakan hukum terkadang bertentangan/tid ak sejalan

- Masyarkat menggantungka n hidup dari hutan, maka susah untuk melepaskan kebutuhan masyarakat dari hutan (kayu hasil hutan)

Perilaku masyarakat dan dunia usaha yang kurang baik (Moral Hazard) termasuk birokrasi

Bahwa di Kalteng tidak ada batu, maka untuk membangun rumah dari kayu


Lainnya

Adanya persepsi yang berbeda terhadap pemahaman UU kehutanan maupun peraturan Men-Hut yang mengatur dengan kehutanan Sangat minim koordinasi antar lembaga; utamanya 3 bidang di atas (Teknis, Kebijakan, dan Sosial)

Anggaran yang kurang memadai dalam rangka pemberantasan illegal logging (pembalakan liar)

Kesulitan di lapangan dalam melakukan koordinasi yang baik karena memiliki berbagai nstansi ss yang berbeda dan pejabatpejabat memiliki waktu yang terbatatas (sibuk dengan Tupoksi-nya) Tidak jalan dengan efektif

Terdapat upaya yang memadai dan terencana dengan baik terhadap strategi pengembangan industri hasil hutan (utamanya di pasar internasional)

Koordinasi antar nstansi kepolisian dengan kehutanan dan lingkungan hidup kurang, contohnya: berapa polisi banyak tangkap kayu? Polisi tidak ada?

-

Willingnes to pay dan nstansi ss to productive, belum berjalan dengan baik Birokrasi yang terlalu panjang untuk daerah operasional maupun ke lokasi

Personilnya kurang, masyarakatnya kurang

237


Instansi/Lembaga Departemen Perdagangan

27

28



Kebijakan

Sosial

Kurang sepakat antara pimpinan departemen untuk illegal logging

Kebijakan yang saling tumpang tindih

Mengalihkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan

Terjadinya benturan kepada masyarakat tempat penghasil kayu karena pendapatan mereka tergantung akan pekerjaan memotong dan menjual kayu terutama di perbatasan

Belum adanya keseriusan untuk melaksanakan keberadaan Inpres, Perpres, PP, dll. Terkait.

Dana untuk gerakan sosial untuk menanam kembali sangat terbatas

Adanya kepentingan politik praktis, untuk dana partai

Dalam membuat regulasi atau aturan yang handal selalu ada yang intervensi untuk supaya aturan tersebut dibuat supaya kelompok tertentu bisa terhindar dalam praktek illegal logging mengeluarkan Inpres untuk dapat pendanaan kerjasama dengan negara kelompok ASEAN, dan APEC dalam memerangi pelaku illegal logging

Dana reboisasi tidak pernah dipublikasikan, sehingga untuk memberantas illegal embera cukup sulit

Kurangnya alat canggih untuk memonitor pelaku illegal logging

Memberi insentif kepada masyarakat yang mau menanam dan memelihara bibit tanaman sampai besar

Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi antar lembaga cukup baik, tapi dalam pelaksanaann ya, sehingga berjalan sendiri-sendiri Kerjasama polisi, kejaksaan, Kehutanan cukup terkoordinasi tapi ada kendala. Bilamana mencakup cukong besar/utama sulit menangkapny a, karena Badan Intelejen Nasional sulit memberi bantuan/terlal u birokrasi Perlu dukungan kerjasama antar lembaga tanpa batas

Kendalanya masih memerlukan gerakan bersama, yang tentunya ada kesepahaman tentang pelarangan illegal logging tujuannya untuk mendatangka n investor untuk mendanai penanaman pohon

Lainnya Pihak luar negeri menerima dengan tangan terbuka barang illegal yang berbentuk kayu Teknis, kebijakan, sosial, koordinasi antar lembaga, dan kerjasama Intelijen perlu diikat jadi satu, untuk memerangi para pelaku, pemodal illegal logging

Hasil perundingan kesepakatan di APEC hendaknya Indonesia terus membuktikan kalau kita sanggup menghilangkan kendala-kendala yang menghalangi emberantasan illegal logging

238


Instansi/Lembaga Menko Perekonomian

30


31

Bea Cukai

32



Kebijakan

Public Relation Pemerintah (Purelpem) antar pejabat birokrasi akan mencoba menghalangi

Sulit untuk diterapkan karena ada kepentigna golongan partai atau yang lain

Terbongkarnya kasus pajak yang tidak dibayar ke pemerintah, sehingga terjadi perang pendapat dan masyarakat jadi korban Pendanaan untuk melakukan operasi ke pedalaman dan melihat batas sekitar masyarakat perbatasan

Timbul politik saling mengkoreksi, sehingga pemikiran untuk memberantas illegal logging tertunda

Wilayah yang sangat luas, sehingga pengawasan relatif sulit. Butuh lahan untuk perkebunan dan pertanian - Rendahnnya pemahaman akan aturan hukum menyebabkan penegak hukum sulit melaksanakan tindakan tegas - Illegal Logging yang masih akan terjadi selam tidak tindakan tegas terhadap pemodal/cukong nya

Banyak instansi yang mengeluarkan kebijakan dan tidak sinkron

Belum adanya kebijakan beberapa Perpres untuk mengejar pelaku illegal logging baik domestik maupun internasional

- Harus ditentukan kebijakan yang tegas dalam koridor pelestarian SDA, ekosistem

- Rusaknya hutan untuk kekbutuhan jangka pendek karena kebijakan yang sempit amdalnya

Sosial


Lainnya

Adanya masalah interest di masyarakat seakan-akan kayu hutan merupakan income mereka

Timbul ide-ide yang mencoba menggagalka n, walaupun ada halangan yang mencoba elak melaksanakan trik-trik baru agar pemberontaka n illegal logging dapat diperlambat jalur hukumnya

Kendala yang berat bila DPR selalu intervensi untuk mengambil kesepakatan UU elaku dan pendulang illegal logging

Seringnya pelaku illegal logging berlindung di belakang para masyarakat yang ekonominya lemah, sehingga seakan-akan cukong itu tidak tersentuh Masyarakat masih menaruh harapan pada illegal logging sebagai sumber mata pencaharian

Adanya lembagalembaga prohijau hutan, tapi mekanismeny a hanya untuk mendapatkan proyek untuk pengawasan

Sulitnya dana untuk membeli pesawat heli, sehingga selalu kalah cepat dengan pelaku illegal logging

Masingmasing kepentingan sendiri

-

Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lingkungannya akan menyebabkan bencana alam

Tidak adanya sinkroniksasi yang searah antar instansi pemerintah

-

-

239


Instansi/Lembaga


Kebijakan

Sosial

33


Kurangnya koordinasi antar instansi

Kebijakan yang tidak seragam

Kurang pedulinya masyarakat sekitar

34


Pemahaman izin perusahaan/Hak: berberda antara Departemen Kehutanan dan Kepolisisan

Kebijakan tumpah tindih antar instansi

Bampk penduduk lokal yang mata pencaharian penebang kayu yang menjadi penyelundup kayu ke luar negeri

35

36



Integritas pegawai dalam kawasan law enforcement.

Peraturan tentang illegal logging Kapasitas intelijen dalam menyidik prosesproses serta sindikat pembalakan liar

Ketidakseragam an kebijakan yang dikeluarkan instansi terkait, pemegang HPH, dll.

Kesadaran masyarakat yang rendah akan bahaya dari larangan illegal logging

Non-sinergi antara instrumen daerah, naional, dan internasional

Perlu terlebih dahulu mengentas kemiskinan bagi masyarakat pedalaman hutan agar idak tergulir ke dalam sindikat pembalakan liar dengan cara memberikan sumber alternatif penghasilan

Perbedaan Patokan batasbatas wilayah hutan antara provisni dan di tingkat Pusat


Lainnya

Tidak adanya tim khusus yang lengkap dan berpengaruh -Polisi dengan Dinas Kehutanan buruk

-

- Lembaga peradilan kadang kala menjatuhkan pidana dan denda yang rendah  tidak ada efek jera Koordinasi antar lembaga: Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Kehutanan, Kepolisian belum solid

-

antara Dephut, Depdagri, dan Pemda dalam hal sinergi seluruh peraturanperaturan terkait perlu ditingkatkan. Sedangkan upaya Deplu untuk menegosiasik an kesepakatan di forum internasional tidak berarti bila dilaksanakan di tingkat nasional tidak tercermin positif (perihal penegakan hukum)

-

-

-

240


Bentuk Kendala

Instansi/Lembaga

Teknis

Kebijakan


Sosial


38


39


40


-

-

-

-

Daerah hutan rata-rata di daerah terpencil, sehingga menyulitkan pihak-pihak berwenang untuk memberantas illegal logging dan perlu penyediaan saran/prasarana untuk pihakpihak berwenang

Belum ada kebijakan pemerintah yang memanfaatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan dan belum adanya lapangan kerja yang cukup di daerah sekitar hutan (terutama di luar Pulau Jawa)

Lapangan kerja di daerah hutan sangat kurang, sehingga masyarakat setermpat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan illegal logging (pembalakan liar)

Kesamaan treatment/perlak uan atas pelaku illegal logging yang berbeda di lokasi yang berbeda

Kebutuhan ekonomi masyarakat yang masih memungkinkan illegal logging sebagai cara pemenuhan yang termudah

Belum intensifnya koordinasi antar lembaga dalam memberantas illegal logging.Hal ini dapat dibuktikan masih adanya pejabat negara yang seharusnaya mencegah/me mberantas illegal logging, namun ebaliknya pejabat tersebut menjadi tersangka kasus illegal logging Perlu diperjelas mekanisme koordinasi dan tanggung jawab masingmasing lembaga yang terlibat

- Peraturan sudah cukup lengkap yang diperlukan hanya integritas dan komitmen petugas

- Rendahnya pengetahuan penduduk atas pentingnya lingkungan

- Peningkatan penyebaran petugas

Sistem/penentua n kayu yang masuk kategori sebagai hasil illegal logging dan yang legal

- Pendapatan yang kecil

Persepsi yang tidak sama dalam penanganan tindak pidana illegal logging antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan

Lainnya Kendala dalam upaya menginternasion alisasi masalah pemberantasan illegal logging, misalnya pihak negara Malaysia yang selalu enggan untuk melaporkan sumber-sumber impor kayunya dari Indonesia -

Dissemninasi kebijakan pemberantasan illegal logging kepada masyarakat masih rendah frekuensi dan belum menyeluruh -

241


Instansi/Lembaga Departemen Luar Negeri


Kebijakan

Sosial

lemahnya penegakan hukum akibat kurangnya kapasitas maupun integritas aparat penegak hukum

Adanya kelebihan kapasitas dari industri pengolahan kayu di Indonesia

- Adanya kebutuhan akan kayu ilegal baik domestik maupun internasional

Aturan hukum `yang belum dapat menjerat para pelaku dan banyak kolusi antara aparat dan pelaku utama bahwa peraturan hukum belum bisa menjerat para pelaku yang melakukan pmbalakan hutan secara liar, sehingga terjadi illegal logging

Dibuat aturan yang khusus untuk illegal logging

42

Kejaksaan Agung RI

43

Kejaksaan Agung RI

44

Kejaksaan Agung RI

Aturan hukum yang jelas dapat menjerat para oknum yang melakukan "pembiaran" terjadinya illegal logging

Dibuat aturan yang khusus mengenai hal tersebut

45

Kejaksaan Agung RI

Adanya aturan khusus

46

Kejaksaan Agung RI

Belum dibuatnya aturan hukum bagi para oknum yang melakukan pembiaran terjadinya illegal logging Masih banyak aturan yang dibuat tumpang tindih dan tidak jelas

Harus dibuat peraturan yang khusus

Dibuat aturan yang jelas dan tegas tidak tumpang tindih antara aturan Pusat dan Daerah

- Perilaku masyarakat sekitar hutan yang diuntungkan oleh illegal logging Belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan illegal logging Dengan adanya para pelaku yang dalam tingkat sosilanya rendah/miskin dimanfaatkan pihak yang mempunyai status ekonominya lebih untuk menebang/mem balak hutan secara liar Adanya pelaku yang tingkat sosialnya rendah, oleh pihak yag mempunyai status ekonomi yang kuat (pengusaha) untuk melakukan penebangan liar Penebangan kayu yang seenaknya tanpa pemikiran akibatnya hanya demi materi Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum mengerti dengan ketentuan peraturan dibidang Kehutanan dan LH


Lainnya

Munculnya ketidakpastian /ketidakjelasa n wewenang dan otoritas dan kekuasaan terkait desentralisasi

Perlu ditingkatkan, jangan sampai ada kebijakan yang bertentangan antara Pusat dan Daerah Diperlukan untuk meningkatkan dari lembaga satu dengan instansi yang lainnya

-

-

Perlu ditingkatkan

-

Masih perlu ditingkatkan

Adanya vonis hakim yang terlalu rencah dalam setiap putusan perkara illegal logging

Perlu ditingkatkan terutama instansi yang mengeluarkan ijin pembukaan lahan untuk usaha, agar disesuaikan dengan kebijakan diatasnya.

-

242

Lampiran 12. Bentuk kelembagaan yang dianggap efektif dalam Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia. IDENTITAS RESPONDEN Bentuk Kelembagaan

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

KEMENKO POLHUKAM

Perlu dibentuk lembaga seperti KPK sehingga benar-benar efektif, atau paling tidak dibentuk pengadilan Ad Hoc untuk kasus Illegal Logging

2

KEMENKO POLHUKAM

Perlu dibentuk badan pengendalian dan pengelolaan hutan nasional

3

POLRI

Tidak perlu tergantung pada manusianya

4


Lembaga yang ada sudah cukup hanya perannya lebih diperkuat misalnya peningkatan anggaran untuk pengawasan di lapangan

5


Kelembagaan yang simpel, sederhana tapi efektif dan memahami perspektif pengelolaan sumber daya alam.

6

DEPNAKER TRANS

Untuk ditangani secara sentralisasi di daerah

7

KLH

Kehutanan, kepolisisan, KPK, Kejaksaan, Pengadilan

8

KLH

Departemen yang peduli atas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial

9

KLH

Meningkatkan status BKSDA di daerah menjdai suatu kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi yang lebih luas lagi

10

KNLH

Dewan koordinasi pemberantasan kasus illegal logging

11

DEPHUT

Optimalkan lembaga yang sudah ada dan peningkatan koordinasi antar lembaga

12

DEPHUT

Badan Pengendali Pembinaan dan Penegakan/pemberantasan pembalakan liar

13


Perlu segera dibentuk lembaga kesatuan pemangkuan hutan pada tiap kawasan hutan sehingga setiap jengkal kawasan hutan jelas pengelolaannya

14


Dengan pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) untuk setiap fungsi kawasan hutan (produksi, lindung, dan konservasi) diharapkan pengelolaan hutan dapat lebih efektif, karena seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam satuan hak yang jelas penanggungjawabnya

15

KKI WARSI

Adanya kelembagaan yang beranggotakan multi pihak

16

Swasta

17


Bentuk kelembagaan yang melibatkan multistakeholder terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan. Banyak penelitian membuktikan bahwa hanya masyarakat yang mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan

18

Lembaga Adat Jambi

Yaitu aparat penegak hukum karena lembaga ini yang membuat efek jera untuk tidak membuat perbuatan yang sama di samping tidak melepaskan aturan-aturan adat setempat

19

Tokoh masyarakat

Dinas kepolisian dan kehutanan

20

POLRI

Dibentuk satgas yang terdiri dari berbagai unsur antara lain : TNI, POLRi, kejaksaan, PEMDA Tk I dan II, tokoh masyarakat, LSM sehingga dari berbagai segi sudah terlibat, hal ini akan berdampak adanya ketegasan dan kemampuan dari berbagai sumber ilmu sehingga kendala-kendala akan dapat diatasi masih pada saat tindakan di lapangan

21

POLRI

-

22


Tidak perlu dibentuk lembaga untuk pemberantasan illegal logging ini, sudah cukup "KUHP" asal dilaksanakan secara benar, tegas dan tidak ada diskriminasi

243


Bentuk Kelembagaan Instansi/Lembaga

23


Kelembagaan terdiri dari organisasi dan aturan: 1) Dibuat organisasi dengan struktur matrik, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani pemberantasan illegal logging dengan kewenangan yang jelas dan tegas, daan didukung oleh staf yang profesional. Disamping itu juga, SOP perlu didukung oleh mekanisme dan koordinasi yang disepakati oleh seluruh masyarakat serta dijalanakan secara berkesinambungan 2) Dibuat aturan (atau PP) dengan sangsi yang lebih teas dan jelas terhadap perlaku illegal logging

24


Sektor yang terkait (Angkatan Darat, Laut dan Kepolisian) harus menjadi satu barisan dalam "illegal logging watch" masyarakat harus berperan aktif dalam wadah kelembagaan yang sama

25


Dibuat seperti lembaga KPK terutama masalah dana

26


Adanya suatu lembaga/badan yang dibentuk dari instansi-instansi yang terkait baik di tingkat Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang bertugas : 1. Menata perhutanan di daerah masing-masing; 2. Memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

27

Seperti kerja Manajemen Administrasi KPK perlu ditiru dan didukung Kapolri, Kepala Intelijen dan Sekretariat Negara serta Departemen Keuangan untuk kembali 15 tahun ke belakang diperiksa kembali, baik pelaku di luar negeri dan dalam negeri

28


Hendaknya Deplu aktif menyuarakan di forum internasionl kalau Indonesia sudah siap dengan program pengurangan gas Karbon dengan penanaman pohon-pohon yang didanai baik secara voluntary maupun secara Kyoto Protocol

29

Menko Perekonomian

Kerjasama terintegrasi: 1. Kelembagaan Masyarakat; 2. Membentuk program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)

30


1. Lembaga /kelompok masyarakat di daerah dekat kawasan hutan 2. Adanya istilah hutan industri, hutan lindung, hutan konservasi yang perlu mempunyai batas-batas alam hutan yang jelas

31

Bea Cukai

Buat special task force,misal: Komisi Pemberantasan Illegal Logging, yang permanen bukan ad hoc

32


Harus dibentuk suatu lembaga yang lembaga yang berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa instansi pemerintah dan masyarakat yang mempunyai kewenangan mulai dari pengaturan, pengawasan, penindakan sampai penyelesaian sampai tuntas habis secara hukum

33


Tim khusus yang beranggotakan semua pemangku kepentingan dan mempunyai kemauan serta mempunyai pengaruh di instansinya yang langsung ditempatkan dibawah Presiden RI

34


Sudah cukup seperti ini tidak perlu lembaga khusus. Asalkan setiap instansi melakukan tugas dan fungsi dengan benar dan memberikan sanksi maksimal apabila ada pelanggaran

35


Tim terpdu pemberantasan illegal logging yang terdiri dari instansi terkait (Dinas Kehutanan, Ditjen Bea dan Cukai. POLRI, AL, AD, dll.)

36


Efektifitas dapat tercapai bukan dengan pembentukan lembaga baru, tapi dengan peningkatan koordinasi antar departemen, agar memiliki visi yang sama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral. Kunci dari perumusan peraturan yang efektif selain dikoordinasi antar instansi pemerintah juga terletak pada DPR-RI dan DPRD yang sudah terbukti (dari kasus-kasus) berkepentingan untuk tidak meng-"goal"-kan peraturan efektif, karena beberapa kepentingan dari anggotanya yang terlibat dalam sindikat pembalakan liar

244


Bentuk Kelembagaan Instansi/Lembaga

37


Mungkin semacam komisi khusus pemberantasan illegal logging yang memiliki otoritas penuh dalam menyidik kasus-kasus illegal logging

38


Perlu dibuat yang khusus menangani hal pemberantasan illegal logging yang beranggotakan: Departemen Kehutanan, POLRI, TNI, Bea Cukai, Kejaksaan, dan masyarakat. Tim Tastipikor, misalnya.

39


Departemen kehutanan, yang ditingkatkan segala kemampuan (kualitas) maupun kuantitas, dalam hal SDM, legalitas sarana prasarana maupun persebarannya di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia

40


Peningkatan kemampuan atas lembaga yang sudah ada terutama Departemen Kehutanan, Kepolisian, Bea dan cukai, Kejaksaaan dan Pengadilan

41


Format kelembagaan bisa disesuaikan, namun yang lebih esensial adalah bahwa lembaga tersebut: 1) Memiliki unsur personil yang berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam memberantas illegal logging; 2) Otoritas lembaga tersebut harus sangat besar dan bila perlu dapat diatur dengan undangundang; 3) Harus benar-benar independen dan sama sekali tidak memiliki "vested interest" baik secara kelembagaan maupun personil dengan permasalahan illegal logging

42

Kejaksaan Agung RI

Dibentuk tim khusus antara aparat penegak hukum dan Pemda setempat serta KLH dan Kehutanan

43

Kejaksaan Agung RI

Dibentuk adanya satu tim yang terdiri dari gabungan penegak hukum, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menangani perkara illegal logging

44

Kejaksaan Agung RI

Ada satu tim yang terdiri dari gabungan penegak hukum dan departemen teknis yang menangani kasus illegal logging

45

Kejaksaan Agung RI

Dibentuknya tim gabungan/terpadu antara aparat terkait (Kepolisian, Kejaksaan, KLH, LSM, Masyarakat, Dephut dan Pengadilan) dalam hal penggunaan dan pemberantasan pelaku illegal logging

46

Kejaksaan Agung RI

Ada lembaga khusus yang menangani illegal logging, yaitu antara aparat penegak hukum, Kehutanan, dan lingkunagan dan Pemerintah Daerah setempat

245

Lampiran 13. Apakah Pemerintah Perlu Mengeluarkan Kebijakan yang Bersifat Insentif atau Disinsentif untuk Mendorong Kesadaran Semua Pihak dalam Memberantas Praktek Illegal Logging di Indonesia? IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

Instansi/Lembaga

Kebijakan Insentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

Kebijakan Disnsentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

1

KEMENKO POLHUKAM

Reward bagi aparat yang berhasil mengungkap dan menuntaskan kasus illegal logging sesuai harapan masyarakat berupa presentase dari nilai uang yang dapat diselamatkan

tindakan hukum yang tegas dan keras bagi aparat yang terlibat dengan kegiatan illegal logging

2

KEMENKO POLHUKAM

Pengembangan social forestry

Pencabutan izin sementara atau permanen bagi HPH

3

POLRI

Khusus untuk lelang kayu POLRi sudah ada insentif (yang berjasa)

Tidak perlu

Sudah cukup

Cabut izin terbang, sanksi berat buat illegal loggers, diskriminasi pasar terhadap pemilik kayu

4


Reward bagi penegak hukum, reward bagi pelaksanan ilegal logging, anggaran pengawasan ditingkatkan

Pelaku (cukong) illegal logging berkeliaran

5


Kenaikan pangkat bagi pemberantas

kasus kecil disidang, kasus besar tidak disidang

Peningkatan satuan pengaman Melibatkan masyarakat lokal dalam pemberantasan illegal logging 6

DEPNAKER TRANS

Kalau perlu ya, harus diberikan insentif

Harus diberikan hukuman jika melanggar

Atau yang mencegah dapat bagian 7

KLH

Diberi hadiah bagi aparat yang berhasil memecahkan kasus

Diberi sarana dan prasarana yang memadai

8

KLH

Diberi tunjangan yang cukup

Pengawasan yang ketat terhadap aparat

tidak

9

KLH

Kebijakan hilir bayar hulu

tidak

10

KNLH

Perlu, bagi masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap adanya kegiatan illegal logging perlu melaporkan kepada pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan teknis

11

DEPHUT

Reward dan perlindungan terhadap saksi/pelapor

Sanksi yang tegas pada pelakum oknum aparat

Insentif terhadap penegak hukum ilegal logging Reward unit kerja yang berhasil 12

DEPHUT

13


14


Pengaturan hasil lelang perlu ditetapkan yang jelas dalam PP (siapa, berapa, dan bagaimana)

Penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar aturan dan kolusi dengan pihak tersangka

246



Instansi/Lembaga KKI WARSI


Pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang sungguh-sungguh memberantas illegal logging

Kab yang peduli dengan illegal logging diberi pengurangan DAK DR

Diberikan DAK dari dari yang lebih kepada daerah yang konsisten memberantas Illegal Logging

Pejabat/ aparat yang terlibat dipecat

16

Swasta

17


18

Lembaga Adat Jambi

19

Tokoh masyarakat

20

POLRI

21

POLRI

Tidak perlu

Tidak perlu

22


-

-

23


-

Illegal Logging sesuatu yang salah dan kewajiban seluruh masyarakat untuk memeberantas, sehingga tidak perlu insentif

1. Insentive bagi penanaman (reboisasi)

1. Yang melanggar diberikan sanksi bayar yang tinggi

2. Tax holiday bagi industri yang reboisasi

2. Pelaku industri berbahan baku kayu yang melanggar aturan harus dikenakan “punishment” yang tinggi

3. Pemerintah ambil alih sebagian penguasaan HPH

3. Pemakaian kayu yang berlebih dikenakan sanksi yang berat

24

4. Industri pengguna kayu diberi alternatif untuk menggunakan bahan lainnya, seperti plastik, aluminium, dll. 25


Perlu diberikan Insentif

Perlu juga diberikan Disinsentif

Peningkatan SDM, sarana dan prasarana, culture/budaya masyarakat Peningkatan Penegakan Hukum 26

27


Untuk masyarakat yang berhasil menangkap illegal logging, maka diberikan jaminan pada keluarganya beberapa fasilitas usaha dan pendidikan untuk anak-anaknya

Diberikan sanksi yang berat kepada para masyarakat yang membantu pengrusakan hutan. Sama halnya mereka yang dulu menikmati hasil hutan, maka sekara mereka wajib membayar melalui pajak yang besar untuk rumahrumah mereka

Kembali kepada UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 bulan Maret yang mengatur Tata Ruang Nusantara supaya sebanding 40:60. 40% untuk kepentingan alam semesta dan 60% untuk penduduk. Tentunya supaya mendukung program ini diberikan insentif berupa kemerdekaan PBB, dll.

Dibidang disinsentif melakukan pembebanan pajak untuk lahan yang tidak efektif dan lahan subur pemerintah berhak untuk menanami kembali agar memenuhi pemiliknya kena UU Lahan Abadi Pertanian

247


Instansi/Lembaga



28


Memberikan lahan untuk dihijaukan melalui penanaman pohon hingga 1020 tahun dan masyarakat mendapat perpaikan konomi melalui dana rehabilitasi hutan melalui perjanjian internasional

Tidak akan dilakukan penjaminan akan tetapi akan terisolir kampungnya karena dianggap sebagai masyarakat perusak hutan

29

Menko Perekonomian

Dibutuhkan instrumen fiskal berupa: subsidi, keringanan/pembebasan pajak, bantuan modal usaha/fasilitas kredit, jaminan (asuransi) harga, pengadaan input/output/pendapatan

Dibutuhkan instrumen fiskal: Pajak Progresif, denda, tarif

Insentif untuk Pemda: a. DAK; b. Program Strategis Nasional (sarana, prasarana) dll. 30


Memberikan bibit tanaman kepada masyarakat dan uang sekolah anakanaknya disubsidi

Membayar kewajiban yang tinggi untuk kesalahannya

31

Bea Cukai

Yang menangkap illegal logging, diberikan insetif ¾ dari nilai lelang barang tersebut

Setiap pelaku illegal logging diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

32


Perlu kebijakan insentif untuk mendorong pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan

Perlu dalam hal masalah aturan main dan ketentuan yang jelas dan tegas secara hukum

33


Pengurangan biaya-biaya yang dibebankan kepada pengusaha HPH

- Denda yang sebesar-besarnya

34


Memberi rewardi terhadap penegak hukum untuk kasus illegal loggig

- Hukuman yang seberat-beratnya - Membuat peraturan dengan sanksi yang tegas dan keras (tidak karet/fleksibel) - Mencabut peraturan yang tidak sejalan dengan asas pemberantasan illegal logging termasuk peraturan daerah yang bertentangan 35


- Pemberian insentif terhadap pemegang HPH

Penyadaran kepada masyarakat di lingkungan hutan/pelaku penebangan liar

- Pemberian insentif kepada masyarakat - Regulasi pengelolaan hutan - Reward kepaa penegak hukum 36


Keringanan pembayaran pajak

- Pencabutan izin seterusnya - Denda nilai besar - Bila terkait dengan tindakan kriinal lainnya, seperti money loundry, maka hukuman penjara

248


Instansi/Lembaga Departemen Luar Negeri

Kebijakan Insentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam Pemberian "Reward" bagi masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan illegal logging

Kebijakan Disnsentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam - Pemberian hukuman yang setinggitingginya untuk para pelaku illegal logging - Penuruna pangkat/habatan bagi oknum yang terbukti terlibat dalam illegal logging - Pencabutan izin dan tuntutan pidana bagi pengusaha yang terlibat illegal logging

38


39


40

Pemberian premi atas hasil tangkapan

41


- Perlu diberikan insentif berupa uang ganjaran dari persentase uang hasil lelang kayu tangkapa kepada pihak penangkap, penyidik, kejaksaan, pengadilan, dan informan

- Menurunkan pajak ekspor bagi perusahaan yang dapat membuktikan kayunya adalah legal

Perlu peningkatan kadar hukuman untuk kejahatan illegal logging agar timbul efek jera

- Mendorong pemberian kemudahan kredit modal usaha bagi penduduk di sekitar hutan yang terbukti lestari 42

Kejaksaan Agung RI

Memberikan modal bagi masyarakat yang melaporkan adanya illegal logging, aparat penegak hukum yang berhasil menindak

43

Kejaksaan Agung RI

Memberikan penghargaan bagi pihak yang melaporkan adanya praktek illegal logging dan memberikan biaya opreasional untuk meningkatkan kinerja para penegak hukum

44

Kejaksaan Agung RI

Memberikan hadiah terhadap pihak yng melaporkan adanya praktek illegal logging

45

Kejaksaan Agung RI

Memberikan penghargaan bagi semua pihak dan membantu penyediaan dana operasional agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan

Mencegah terjadinya kolusi dari masyarakatnya dan tingkat daerah setempat

46

Kejaksaan Agung RI

- Memberikan reward bagi Pemerintah Daerah yang berhasil mencegah adanya illegal logging hutan karena adanya kerjasama antara parat Pemda dan Pelaku Usaha dalam pemberian ijin membuka lahan dan masyarakat yang melaporkan

Penegakan hukum yang benar-benar dilaksanakan secara baik sesuai perundang-undangan yang berlaku

249

Hasil Quisioner Analitical Hierarchy Process (AHP) Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Lampiran 14. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Faktor Terhadap Fokus Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia. RESPONDEN

F AKT OR

Rata-rata Geo m etris

12

13

15

16

29

30

32

33

39

40

Pen eg akan Hu ku m - Eko n o m i Rakyat Pen eg akan Hu ku m - Sistem Pen g elo laan Hu tan

1 1 1

2 3 3

3 5 5

4 5 3

5 3 1

6 7 1

7 3 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

5 7

7 1

14 3 3

3 3

3 3

17 3 7

18 3 3

19 3 3

20 3 3

21 1 1

22 9 9

23

24

25 3 3

26 7 7

27 9 7

28

7 9

7 7

31 9 1

1 1

7 5

34 7 1

35 7 5

36 3 7

37 1 1

38 3 1

7 5

1 5

41

42 1 1

43 1 1

44 1 1

45 1 1

46 1 1

3 2

Pen eg akan Hu ku m - Pen d ap atan Nasio n al d an Daerah Eko n o m i Rakyat - Sistem Pen g elo laan Hu tan

1 1

7 3

3 1

1 1

5 1

1 1

3 1

1 1

1 3

1 3

3 1

3 3

7 1

5 1

5 1

3 3

5 1

3 3

5 1

3 3

1 1

9 1

3 3

7 5

8 7

8 3

9 7

7 1

3 1

3 3

7 4

7 3

7 7

7 1

1 1

7 3

3 7

2 5

1 1

2 5

1 1

1 5

3 2

Eko n o m i Rakyat - Pen d ap atan Nasio n al d an Daerah Sistem Pen g elo laan Hu tan - Pen d ap atan Nasio n al d an Daerah

1 1

7 7

1 1

3 1

7 5

1 1

1 1

1 3

5 5

5 1

3 3

1 3

1 3

1 1

1 3

3 3

7 1

5 3

1 5

5 3

3 3

1 7

1 1

5 7

8 9

6 7

9 5

1 7

3 5

5 1

1 7

1 3

7 5

5 5

3 1

3 7

5 3

9 7

1 1

9 7

1 1

9 1

3 3

250

Lampiran 15. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Faktor terhadap Fokus Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Penegakan Hukum

Ekonomi Rakyat

Sistem Pengelolaan Hutan

Pendapatan Nasional dan Daerah

3

2

3

2

3 3

Penegakan Hukum Ekonomi Rakyat Sistem Pengelolaan Hutan Pendapatan Nasional dan Daerah

BOBOT

Faktor Penegakan Hukum Ekonomi Rakyat Sistem Pengelolaan Hutan Pendapatan Nasional dan Daerah

0.500 0.450 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000

Bobot 0.451 0.257 0.198 0.093

CR = 0,079

0.451

0.257 0.198 0.093

Penegakan Hukum

Ekonomi Rakyat

Sistem Pengelolaan Hutan FAKTOR


251

Lampiran 16. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Penegakan Hukum AKTOR Pemerintah - Pemerintah Daerah Pemerintah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah - Masyarakat Pemerintah - LSM Pemerintah Daerah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah Daerah - Masyarakat Pemerintah Daerah - LSM Aparat Penegak Hukum - Masyarakat Aparat Penegak Hukum - LSM Masyarakat - LSM

1 5 5 1 7 5 5 7 5 7 1

2 7 1 1 9 1 7 7 9 9 9

3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 7 3 1 1 3 7 5 1 1 3 1 5 1 1 3 7 3 1 1 3 7 5 1 1 3 7 5 1 1 9 7 3 1 1 7 3 5 1 1 5

8 1 3 3 3 3 3 3 9 7 5

RESPONDEN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 1 1 1 1 7 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 9 8 9 9 1 1 3 7 7 3 3 3 9 5 2 2 1 1 7 2 1 1 7 1 1 1 3 9 3 1 8 9 7 7 1 1 3 1 7 3 1 1 9 7 1 1 1 5 1 5 5 1 3 9 5 9 3 7 3 7 9 7 8 8 1 3 1 1 5 1 3 7 9 3 1 1 1 5 1 6 5 1 3 9 5 9 2 7 3 3 6 6 5 5 1 5 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 9 3 1 7 8 7 1 1 1 1 5 1 1 3 5 7 1 1 1 5 1 5 3 1 3 5 1 5 1 7 3 7 8 9 5 9 1 3 1 3 5 1 3 3 5 7 1 1 1 5 1 6 3 1 3 5 3 5 2 7 3 3 7 7 3 6 1 5 1 3 7 1 1 3 5 5 3 3 1 3 1 7 9 3 7 3 9 3 1 9 3 9 7 7 7 7 9 5 1 1 7 9 1 3 1 1 7 7 1 3 1 7 9 1 7 7 9 7 2 9 3 7 8 5 3 9 9 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 7 8 4 6 1 1 1 2 3 7 1 9 3

42 1 7 3 5 9 5 3 7 9 1

Rata-rata 43 44 45 46 Geometris 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 7 2 3 1 2 9 1 2 1 3 1 2 5 9 4 1 2 1 5 3 1 8 1 2

252

Lampiran 17. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Penegakan Hukum Pemerintah Daerah

Pemerintah

2

Pemerintah Pemerintah Daerah Aparat Penegak Hukum Masyarakat LSM Aktor Pemerintah Pemerintah Daerah Aparat Penegak Hukum Masyarakat LSM

0.4 0.35

Masyarakat

LSM

3 3

3 3

4

3 2

Bobot 0.347 0.264 0.216 0.096 0.076

CR = 0,056

0.347 0.264

0.3

BOBOT

Aparat Penegak Hukum 2 2

0.216

0.25 0.2 0.15

0.096

0.1

0.076

0.05 0

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Aparat Penegak Hukum

AKTOR

Masyarakat

LSM

253

Lampiran 18. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Ekonomi Masyarakat AKTOR Pemerintah - Pemerintah Daerah Pemerintah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah - Masyarakat Pemerintah - LSM Pemerintah Daerah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah Daerah - Masyarakat Pemerintah Daerah - LSM Aparat Penegak Hukum - Masyarakat Aparat Penegak Hukum - LSM Masyarakat - LSM

1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3

2 9 9 3 9 9 9 9 3 9 3

3 1 3 1 5 3 1 5 1 3 1

4 5 3 7 1 1 5 3 5 5 7

5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RESPONDEN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 3 3 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 8 7 9 7 1 1 3 1 1 7 3 3 9 3 1 3 3 1 1 1 1 1 5 1 1 7 1 1 1 3 3 1 3 8 9 7 9 9 5 3 3 3 7 1 1 9 3 1 3 3 1 1 2 3 3 1 5 1 1 5 5 5 5 7 3 1 8 8 8 8 9 3 1 5 1 7 1 3 9 1 1 3 3 1 1 2 5 1 2 5 1 5 5 5 5 2 7 3 2 4 5 5 5 9 1 1 5 5 7 1 1 9 1 1 3 3 1 1 3 1 1 4 1 1 7 1 1 1 3 3 3 3 7 8 9 7 9 5 1 5 1 3 1 3 9 3 1 3 3 1 1 1 1 2 4 3 1 1 3 3 3 5 7 1 7 7 8 8 9 3 1 5 1 5 1 1 9 1 1 3 3 1 1 1 5 1 3 3 1 5 3 1 3 4 7 2 3 7 7 7 3 1 7 3 9 1 3 9 1 1 3 3 1 1 2 5 1 2 5 3 5 5 5 5 3 3 3 1 6 7 4 7 1 5 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 5 1 2 5 3 1 5 5 5 6 3 1 1 5 7 3 8 1 5 1 2 3 7 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 1 2 8 5 6 1 1 1 3 3 9 1 1 3 5

Rata-rata 42 43 44 45 46 Geometris 1 9 1 9 9 2 3 1 1 1 1 2 5 7 2 7 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 9 3 2 3 1 7 4 4 5 1 1 5 2 1 3 7 7 2 2 5 3 1 1 7 1 3 2 1 1 7 1 2

254

Lampiran 19. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Ekonomi Masyarakat Pemerintah Daerah

Pemerintah

2


0.4 0.35

Masyarakat

LSM

3 3

2 3

3

2 2

Bobot 0.336 0.271 0.191 0.107 0.075

CR = 0,060

0.336 0.271

0.3

BOBOT


0.25

0.191

0.2 0.15

0.107

0.1

0.075

0.05 0

Pemerintah

Pemerintah Daerah


AKTOR

Masyarakat

LSM

255

Lampiran 20. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Sistem Pengelolaan Hutan AKTOR Pemerintah - Pemerintah Daerah Pemerintah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah - Masyarakat Pemerintah - LSM Pemerintah Daerah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah Daerah - Masyarakat Pemerintah Daerah - LSM Aparat Penegak Hukum - Masyarakat Aparat Penegak Hukum - LSM Masyarakat - LSM

1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3

2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3

3 1 3 5 5 3 5 5 3 3 1

4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RESPONDEN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 1 1 1 1 7 1 1 4 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 7 9 9 8 1 1 3 3 1 3 1 1 9 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 9 8 8 7 9 9 7 5 5 1 3 5 1 9 3 1 3 3 1 1 7 1 1 3 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 6 7 8 7 7 3 7 7 1 7 1 3 9 1 1 3 3 1 1 2 5 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 6 8 8 1 5 9 5 1 9 1 1 9 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 9 7 7 7 7 9 7 3 1 1 1 5 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 7 7 8 8 7 3 5 1 1 7 5 3 3 1 1 3 3 1 1 1 5 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 6 1 5 7 3 1 9 1 3 3 1 1 5 5 1 1 7 5 1 4 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 8 7 8 8 9 7 3 2 1 5 1 7 3 3 1 5 5 1 1 7 5 1 2 5 3 3 3 5 3 1 3 3 1 2 5 5 4 9 7 5 2 1 9 1 1 3 5 1 3 3 1 1 1 5 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 6 8 7 1 3 3 2 1 9 1 3 1

Rata-rata 42 43 44 45 46 Geometris 1 9 2 9 9 2 1 1 1 1 1 2 7 9 3 9 9 3 2 9 1 7 1 1 7 1 9 1 2 3 9 5 8 9 3 1 2 1 2 1 9 5 5 1 3 3 1 1 4 1 3 1 9 9 9 2

256

Lampiran 21. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Pengelolaan Hutan Pemerintah

Pemerintah Daerah 2

Pemerintah Pemerintah Daerah Aparat Penegak Hukum Masyarakat LSM

BOBOT

Aktor Pemerintah Pemerintah Daerah Aparat Penegak Hukum Masyarakat LSM

0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000


Masyarakat

LSM

3 3

2 2

3

3 2

Bobot 0.334 0.254 0.209 0.106 0.096

CR = 0,070

0.334 0.254 0.209

Pemerintah

Pemerintah Daerah


AKTOR

0.106

0.096

Masyarakat

LSM

257

Lampiran 22. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Sumber Pendapatan Nasional dan Daerah AKTOR Pemerintah - Pemerintah Daerah Pemerintah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah - Masyarakat Pemerintah - LSM Pemerintah Daerah - Aparat Penegak Hukum Pemerintah Daerah - Masyarakat Pemerintah Daerah - LSM Aparat Penegak Hukum - Masyarakat Aparat Penegak Hukum - LSM Masyarakat - LSM

1 7 5 7 5 7 7 5 1 5 1

2 3 4 5 3 1 1 5 9 3 5 1 9 5 1 1 9 7 5 1 9 3 5 3 9 5 1 3 9 7 5 3 3 3 5 3 9 3 5 1 3 3 5 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1

8 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1

RESPONDEN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 7 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 7 3 7 8 8 8 8 1 5 3 3 3 3 7 1 9 3 1 1 1 1 1 2 1 1 7 5 1 1 5 7 1 1 4 7 7 7 1 3 5 5 5 7 5 7 9 1 1 1 1 5 1 4 1 1 7 5 1 5 9 7 3 7 7 5 1 5 1 5 7 7 3 9 3 1 9 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 7 9 7 7 6 7 1 5 1 3 5 1 7 3 9 3 1 1 1 1 3 2 1 1 7 3 3 3 5 7 3 1 5 8 8 8 1 3 3 3 3 7 5 3 9 1 1 1 1 5 2 4 1 1 7 3 1 3 7 7 3 1 6 6 5 4 1 5 5 7 1 9 3 1 9 3 1 1 7 5 1 6 1 1 7 1 1 1 1 1 3 7 7 9 9 1 3 1 4 1 7 1 3 3 3 1 1 7 5 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1 3 3 5 8 5 6 1 1 3 5 3 9 1 1 3 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 7 3 8 1 3 1 3 3 3 1 1 5 1

Rata-rata 42 43 44 45 46 Geometris 1 9 2 9 9 2 1 1 5 1 1 2 7 9 4 9 9 3 3 9 1 3 1 1 9 1 2 4 5 3 3 1 9 1 9 2 5 1 4 1 7 3 7 1 7 9 3 3 1 1 9 2 5 2 6 5 4 1 2

258

Lampiran 23. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Aktor dalam Mempengaruhi Faktor Sumber Pendapatan Nasional dan Daerah Pemerintah Daerah

Pemerintah

2


0.4

Masyarakat

LSM

3 3

3 3

3

2 2

Bobot 0.348 0.293 0.174 0.102 0.082

CR = 0,060

0.348

0.35 BOBOT


0.293

0.3 0.25

0.174

0.2 0.15

0.102

0.1 0.05

0.082

0

Pemerintah

Pemerintah Daerah


AKTOR

Masyarakat

LSM

259

Lampiran 24. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Pemerintah dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia RESPONDEN TUJUAN

Pemulihan Ekosistem - Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan Pemulihan Ekosistem - Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan - Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21 22

1

9

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

9

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

7

3

1

7

8

9

7

9

5

3

4

2

3

1

1

9

1

7

1

1

7

7

8

8

9

3

3

2

4

7

1

3

5

1

1

7

7

6

7

8

1

3

3

1

6

1

1

3

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

3

1

1

4

1

1

2

9

3

7

7

7

1

1

2

7

1

9

9

5

3

1

2

260

Lampiran 25. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Pemerintah dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Peningkatan Ekosistem

Pemulihan Ekosistem

Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan

Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi

2

2

Peningkatan Ekonomi Hutan

2

Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekomomi Tujuan

Bobot

Pemulihan Ekosistem

0.493


0.311


0.196

0.600

BOBOT

0.500

0.493

0.400

0.311

0.300 0.196

0.200 0.100 0.000 Pem ulihan Ekosistem

Peningkatan Ekonom i Hutan

TUJUAN

Peningkatan Kesejahteraan dan Pertum buhan Ekonom i

CR = 0,046

261

Lampiran 26. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia RESPONDEN TUJUAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21 22

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

7

3

8

9

9

9

7

9

5

3

4

1

7

1

1

9

3

7

1

6

8

8

7

8

9

3

5

2

3

7

1

3

5

1

1

5

8

7

8

7

1

3

3

1

5

1

1

3

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

3

1

9

4

1

3

2

9

3

5

7

5

3

1

2

7

1

9

3

3

5

5

2

262

Lampiran 27. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Peningkatan Ekosistem Pemulihan Ekosistem



2

2


2


Bobot 0.493

Pemulihan Ekosistem Peningkatan Ekonomi Hutan

0.311


0.196

0.600 0.500

0.493

BOBOT

0.400 0.311 0.300 0.196



TUJUAN


CR = 0,046

263

Lampiran 28. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia RESPONDEN TUJUAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21 22

6

9

3

1

1

1

5

5

1

1

7

1

3

3

1

1

3

1

1

1

3

6

9

3

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

3

1

1

3

1

1

1

6

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

7

3

7

7

9

7

7

9

3

3

2

1

3

1

1

9

5

7

1

6

7

9

9

8

9

5

5

2

2

7

1

1

3

3

1

7

7

8

7

9

1

3

3

1

3

5

1

1

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

1

7

1

1

1

5

3

9

1

9

5

5

2

3

3

7

5

1

7

3

7

5

2

264

Lampiran 29. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Peningkatan Ekosistem Pemulihan Ekosistem



3

3


2


Bobot 0.594


0.249


0.157

0.700 0.600

0.594

BOBOT

0.500 0.400 0.249

0.300

0.157



TUJUAN


CR = 0,046

265

Lampiran 30. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Masyarakat dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia RESPONDEN TUJUAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21 22

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

7

3

3

3

3

1

3

5

3

5

1

5

3

1

1

1

1

5

5

1

1

7

3

1

1

3

1

3

3

5

3

5

3

1

1

1

1

3

3

1

1

1

3

1

1

5

1

1

5

3

5

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

1

7

7

9

7

7

1

5

3

4

3

7

1

1

9

1

5

6

7

8

9

8

1

5

5

4

7

9

1

3

1

5

7

7

8

7

4

1

5

3

2

6

7

1

3

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

5

3

1

1

1

3

2

9

5

5

1

2

7

5

3

7

1

9

7

3

5

3

3

266

Lampiran 31. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Masyarakat dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Peningkatan Ekosistem Pemulihan Ekosistem



2

3


3


Bobot 0.528


0.333


0.140

0.600

0.528

BOBOT

0.500 0.400

0.333

0.300 0.200

0.140

0.100 0.000 Pem ulihan Ekosistem


TUJUAN


CR = 0,046

267

Lampiran 32. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia RESPONDEN TUJUAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21 22

5

9

5

5

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

3

3

3

3

3

1

5

9

5

5

1

1

5

5

1

1

2

1

2

2

5

3

3

5

5

5

5

9

3

5

1

1

3

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

5

3

4

9

9

8

8

9

5

3

3

3

7

1

1

9

1

5

3

8

7

8

7

8

9

3

5

3

5

3

1

1

1

1

3

9

8

7

5

7

1

3

3

3

6

1

1

1

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

5

7

1

4

1

9

3

9

5

1

5

5

2

5

3

7

1

9

1

7

7

9

2

268

Lampiran 33. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan Antar Tujuan Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Peningkatan Ekosistem Pemulihan Ekosistem



3

3


2


Bobot

Pemulihan Ekosistem

0.594


0.249


0.157

0.700 0.600

0.594

BOBOT

0.500 0.400 0.249

0.300

0.157



TUJUAN


CR = 0,046

269

Lampiran 34. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Pemulihan Ekosistem RESPONDEN AL T ERNAT IF

Keb ijakan Pem b eran tasan Illo g Bersifat an d Co n tro l - Keb ijakan Pem b eran tasan Bersifat In cen tives an d Disin sen tives

Co m m an d Illo g

Keb ijakan Pem b eran tasan Illo g Bersifat Co m m an d an d Co n tro l - Gab u n g an Keb ijakan Pem b eran tasan Illo g Bersifat Co m m an d an d Co n tro l In cen tives an d Disin sen tives Keb ijakan Pem b eran tasan Illo g Bersifat

d en g an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

9

3

5

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

1

1

5

1

1

1

3

2

2

1

7

1

1

1/9

1/9

1

3

1

5

5

1

3

3

1

1

2

3

2

2

1

5

3

1

1/9

1

23

24

Rata-rata

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

9

1

7

7

9

9

8

1

5

3

3

1

1

1

3

9

3

9

1

8

8

8

7

7

1

3

3

1

3

5

1

3

3

3

1

9

9

9

8

6

1

3

3

3

2

3

1

3

41

Geo m etris

42

43

44

45

46

7

1

1

4

1

1

2

9

3

5

7

3

3

1

2

3

3

7

9

2

4

1

2

In cen tives

an d Disin sen tives - Gab u n g an Keb ijakan Pem b eran tasan Illo g Bersifat Co m m an d an d Co n tro l d en g an In cen tives an d Disin sen tives

270

Lampiran 35. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Pemulihan Ekosistem Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control

Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives

Gabungan Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control dengan Incentives and Disinsentives

2

2

Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives

2


Alternatif

Bobot

Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control

0.493


0.311


0.196

CR = 0,046

271

Lampiran 35. (Lanjutan) 0.600 0.500

0.493

BOBOT

0.400 0.311 0.300 0.196

0.200 0.100 0.000

Kebijakan Pem berantasan Illog Kebijakan Pem berantasan Illog Gabungan Kebijakan Bersifat Com m and and Control Bersifat Incentives and Pem berantasan Illog Bersifat Disinsentives Com m and and Control dengan Incentives and Disinsentives

ALTERNATIF KEBIJAKAN

272

Lampiran 36. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan RESPONDEN ALTERNATIF

Kebijakan Pem berantasan

Illog

Bersifat

Com m and

and Control - Kebijakan Pem berantasan Bersifat Incentives and Disinsentives

Illog

Kebijakan Pem berantasan

Com m and

Illog

Bersifat

and Control - Gabungan Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Com m and and Control dengan Incentives and Disinsentives

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7

9

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1/5

1/3

9

5

3

1

5

1

1

5

5

1

1

1

1

2

2

1

3

7

1

1/9

1/9

5

3

1

5

5

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

5

1

1/9

1/3

23

24

Rata-rata

25

26 27

28

29

30

31 32

33

34

35

36

37

38

39

40

3

1

7

8

9

7

7

1

5

3

1

1

5

1

3

9

7

9

1

8

7

9

8

7

1

3

3

2

2

3

1

3

3

9

1

7

7

9

7

8

1

3

5

2

3

5

1

3

41

Geom etris

42

43

44

45

46

3

1

1

1

1

1

2

9

3

5

3

2

2

1

2

5

1

7

7

3

4

3

2

Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat and Disinsentives Pem berantasan dengan

Incentives - Gabungan Kebijakan Illog Bersifat Com m and and Control

Incentives and Disinsentives

273

Lampiran 37. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control



2

2


2


Alternatif

Bobot


0.493


0.311 CR = 0,046


0.196

274

Lampiran 37. (Lanjutan)

0.600

BOBOT

0.500

0.493

0.400

0.311

0.300

0.196

0.200 0.100 0.000 Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Com m and and Control

Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives


Gabungan Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Com m and and Control dengan Incentives and Disinsentives

275

Lampiran 38. Data Responden Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi RESPONDEN ALTERNATIF

Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control - Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control - Gabungan Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control dengan Incentives and Disinsentives Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives - Gabungan Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control dengan Incentives and Disinsentives

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19

7

9

1

5

1

1

1

1

1

1

5

3

1

3

1

1

3

3

1

5

3

1

3

3

1

9

9

1

20

21

1

3

1

1

3

1

5

3

3

3

5

1

1

3

2

2

5

1

7

5

5

5

1

1

3

2

2

5

1

3

3

3

3

22 23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35 36

3

1

9

9

3

9

1

9

3

9

1

3

37

38

39

40

8

7

7

1

3

3

1

4

3

1

3

9

8

9

8

7

1

5

3

2

3

5

1

3

5

4

5

4

1

3

3

2

1

1

1

3

41

Rata-rata Geometris

42

43

44

45

46

7

1

1

4

1

1

2

9

7

3

7

3

3

1

3

3

3

9

1

9

7

1

3

276

Lampiran 39. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Perbandingan Tingkat Kepentingan dari Tiga Alternatif Kebijakan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia untuk Menjamin Tujuan: Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan Pemberantasan Illog Bersifat Command and Control



2

3


3


Alternatif

Bobot


0.528


0.333 CR = 0,046


0.140

277

Lampiran 39. (Lanjutan)

0.600

0.528

BOBOT

0.500 0.400

0.333

0.300 0.200

0.140

0.100 0.000 Kebijakan Pem berantasan Illog Kebijakan Pem berantasan Illog Gabungan Kebijakan Bersifat Com m and and Control Bersifat Incentives and Pem berantasan Illog Bersifat Disinsentives Com m and and Control dengan Incentives and Disinsentives


278

Hasil Analisis AHP Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia Lampiran 40. Nilai (Bobot) Setiap Elemen dalam Hirarki Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia.

279

Lampiran 41. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Nilai (Bobot) Setiap Faktor terhadap Fokus Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia.

Faktor

Bobot 0.451

Ekonomi Masyarakat

0.257

Sistem Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

0.198


0.093

BOBOT

Penegakan Hukum

0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

0.451

0.257 0.198 0.093

Penegakan Hukum

Ekonomi Masyarakat

Sistem Pengelolaan Hutan Berkelanjutan FAKTOR


280

Lampiran 42. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Nilai (Bobot) Setiap Aktor terhadap Faktor dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Aktor

Bobot

Pemerintah

0.342

Pemerintah Daerah

0.267


0.204

Masyarakat

0.102

LSM

0.085

0.4 0.35

0.342

BOBOT

0.3

0.267

0.25

0.204

0.2 0.15

0.102

0.1

0.085

0.05 0 Pem erintah

Pem erintah Daerah


AKTOR

M asyarakat

LSM

281

Lampiran 43. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Nilai (Bobot) Setiap Tujuan bagi Aktor dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia.

Tujuan

Bobot

Pemulihan Ekosistem Hutan

0.526


0.295


0.179

0.600

0.526

0.500

BOBOT

0.400 0.295

0.300

0.179

0.200 0.100 0.000 Pem ulihan Ekosistem Hutan

Peningkatan Nilai Ekonom i Hutan

TUJUAN


282

Lampiran 44. Hasil Pengolahan HIPRE 3+ Nilai (Bobot) Setiap Alternatif Kebijakan untuk Menjamin setiap Tujuan dalam Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia. Alternatif

Bobot


0.500


0.315


0.186

0.600 0.500 0.500

BOBOT

0.400

0.315

0.300 0.186

0.200 0.100 0.000 Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Com m and and Control

Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Incentives and Disinsentives


Gabungan Kebijakan Pem berantasan Illog Bersifat Com m and and Control dengan Incentives and Disinsentives

Lampiran 1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemberantasan IL di Indonesia

Recommend Documents