LAMPIRAN 1 BIAYA MELAKUKAN USAHA DI INDONESIA Turunnya minat investasi baik PMDN maupun PMA sangat terkait dengan tidak menariknya iklim investasi di Indonesia. Salah satu penyebab tidak menariknya iklim investasi di Indonesia adalah tingginya biaya melakukan usaha (cost of doing business). Laporan Bank Dunia dan The International Finance Corporation (2004), menunjukkan bahwa biaya melakukan usaha di Indonesia tergolong paling tinggi. Laporan tersebut didasarkan survey atas biaya langsung maupun tidak langsung (misalnya waktu) yang diperlukan sesuai regulasi dan praktik yang berlaku yang terkait dengan usaha yaitu 1) pengurusan mendirikan usaha, 2) merekrut karyawan, dan pemberhentian karyawan, 3) perlindungan hak milik, 4) memperoleh kredit, 5) penegakkan hukum atas kontrak/perjanjian, serta 6) menutup usaha. WAKTU DAN BIAYA MEMULAI USAHA. Biaya untuk memperoleh izin usaha/investasi di Indonesia tergolong tertinggi, yaitu dibutuhkan prosedur lebih banyak, waktu lebih lama dan biaya relatif tinggi. Untuk mendapatkan izin usaha dibutuhkan 12 prosedur, waktu 151 hari, dan biaya rata-rata 130,6 persen dari pendapatan per kapita. Sementara itu, negara tetangga Asia lainnya seperti Malaysia hanya dibutuhkan 9 prosedur, diselesaikan dalam waktu 32 hari tanpa dipungut biaya; Cina 12 prosedur dalam waktu 41 hari dengan biaya 15 persen pendapatan perkapita; Filipina membutuhkan 11 prosedur dalam waktu 50 hari dengan biaya 20 persen pendapatan perkapita; dan Thailand membutuhkan 8 prosedur dengan waktu 33 hari dengan biaya 7 persen pendapatan per kapita. Grafik mengenai waktu serta biaya (baik dalam persentase terhadap pendapatan per kapita maupun dalam US$ dapat dilihat pada Bab IV mengenai prosedur perijinan). BIAYA MEREKRUT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Biaya merekrut dan memutuskan hubungan kerja ditentukan oleh peraturan ketenagakerjaan. Regulasi mengenai ketenagakerjaan ditujukan untuk melindungi dari tindakan sewenang-wenangan, dan diskriminasi pengusaha. Bentuk pengaturan tersebut, berupa upah minimum, upah lembur, dan biaya pesangon, ditujukan untuk mengatasi tidak berfungsinya mekanisme pasar. Internastional Labor Organization (ILO) menyusun pedoman prinsip-prinsip dasar hak pekerja yang mencakup kebebasan untuk berserikat, hak untuk menyuarakan pendapat secara kolektif, penghapusan kerja paksa, pelarangan mempekerjakan anak di bawah umur, serta penghapusan diskriminasi pemberian kesempatan keja. Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Lampiran 1―1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
Indeks biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja di bandingkan negara-negara tetangga yaitu 61 untuk tingkat kesulitan merekrut, 40 untuk kekakuan waktu kerja, 70 untuk kesulitan melakukan pemutusan hubungan kerja, 57 untuk kekakuan tenaga kerja dan membutuhkan biaya setara 157 hari upah kerja. Sementara itu di Malaysia tingkat kesulitan merekrut dan kekakuan waktu kerja 0, kesulitan melakukan pemutusan hubungan kerja 10, dan kekakuan ketenagakerjaan 3, serta membutuhkan biaya pesangon rata-rata 74 hari kerja. Ini menempatkan biaya memberhentikan di Indonesia termahal di Asia setelah Laos dan memiliki kekakuan tenaga kerja tertinggi di Asia seperti terlihat pada grafik berikut. BIAYA MEMBERHENTIKAN TENAGA KERJA Laos Indonesia Iran Sri Lanka Lebanon Vietnam Uni Emirat Arab Bhutan Israel Nepal Taiwan Filipina Korea Pakistan Arab Saudi India Syria Malaysia Cina Bangladesh Thailand Hongkong Kuwait Kamboja Papua Nugini Yaman Mongolia Oman Singapura
0
50
100
150
200
Hari Kerja
INDEKS KEKAKUAN TENAGA KERJA Indonesia Vietnam Laos Taiwan Bhutan Pakistan India Kamboja Nepal Thailand Filipina Sri Lanka Iran Mongolia Yaman Syria Oman Korea Uni Emirat Arab Israel Cina Lebanon Bangladesh Kuwait Papua Nugini Arab Saudi Malaysia Hongkong Singapura
0
10
20
30
40
50
60
PENGURUSAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PROPERTI (TANAH DAN BANGUNAN). Mudah dan murahnya biaya pengurusan sertifikat kepemilikan properti mencerminkan rendahnya biaya untuk melindungi hak milik. Rumit, lama, dan mahalnya proses pengurusan sertifikat mengakibatkan disinsentif untuk melakukan registrasi. Ini berpotensi menimbulkan konflik saling klaim. Waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di Indonesia rata-rata 33 hari lebih cepat dari Malaysia yaitu 143 hari, tapi lebih lama dibandingkan Thailand yang hanya memakan waktu 2 hari. Namun, biaya pengurusan di Indonesia mencapai 11 persen harga tanah; tergolong mahal dibandingkan negara-negara tetangga (2,2–6,3 persen). Ini menempatkan biaya pengurusan sertifikat kepemilikan di Indonesia termahal di Asia setelah Syria dan RRC. Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Lampiran 1―2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
BIAYA PENGURUSAN PROPERTI Syria India Indonesia Hongkong Israel Taiwan Thailand Korea Lebanon Filipina Vietnam Papua Nugini Sri Lanka Iran Pakistan Kamboja Yaman Oman Malaysia Uni Emirat Arab Singapura Cina Laos Bhutan Kuwait Mongolia Arab Saudi
0
5
10
15
20
25
30
35
% Harga Properti
WAKTU PENGURUSAN PROPERTI Israel Malaysia Vietnam Kuwait Papua Nugini India Sri Lanka Kamboja Pakistan Bhutan Hongkong Iran Filipina Indonesia Cina Lebanon Syria Yaman Oman Laos Korea Mongolia Singapura Uni Emirat Arab Taiwan Arab Saudi Thailand
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Hari
AKSES TERHADAP KREDIT LEMBAGA KEUANGAN. Kemudahan mendapat akses ke lembaga keuangan berupa ketentuan mengenai kolateral serta perlindungan hukum kepada kreditor dan debitor. Untuk melindungi kepentingan kreditor, debitor diminta memberikan aset sebagai jaminan. Namun debitor potensial khususnya industri kecil dan menegah dan rumah tangga sulit mendapatkan akses karena tidak memiliki kolateral. Tiap negara memiliki ketentuan mengenai kolateral yang berbeda. Amerika Serikat memperbolehkan pengusaha menjaminkan asetnya baik tangible maupun intangible saat ini maupun masa depan sebagai kolateral. Di RRC dan Brazil, stok barang di gudang (inventory) dapat digunakan sebagai kolateral. Biaya mengajukan kolateral terkait dengan proses registrasi jaminan. Beberapa negara tidak membutuhkan registrasi, beberapa lagi menerapkan biaya murah dan waktu sekitar 2 hari, dan lainnya lagi menetapkan dengan biaya sangat mahal dan membutuhkan waktu lama yaitu 2 bulan. Di beberapa negara, eksekusi penyitaan jaminan harus melalui proses pengadilan yang panjang. Pihak kreditor umumnya menetapkan kolateral yang cukup besar hingga 3 kali lipat pinjaman dan menaikkan suku bunga. Di beberapa negara lainnya sangat mudah. Cukup menggunakan surat perjanjian untuk menyita dan menjual aset. Dalam survai Bank Dunia, akses kepada Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Lampiran 1―3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
lembaga keuangan di Indonesia tidak sebaik Malaysia dan Thailand; namun lebih baik dari Filipina. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN/KONTRAK. Di beberapa negara termasuk Indonesia, penyelesaian persoalan utang-piutang melalui peradilan sangat mahal dan berbelit. Menurut Bank Dunia (2004), untuk mendapatkan klaim atas piutang di Indonesia dibutuhkan biaya lebih besar dari piutangnya. Perusahaan Indonesia lebih senang menggunakan jasa debt collector. Dibutuhkan 34 prosedur dan waktu rata-rata 570 hari dengan biaya 127 persen dari piutangnya apabila menyelesaikan perkara utang-piutang melalui peradilan di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui peradilan di Indonesia memakan waktu terlama di Asia setelah Lebanon, Syria, Uni Emirat Arab, dan Israel dan biaya termahal di Asia seperti terlihat pada grafik berikut. WAKTU MENYELESAIKAN SENGKETA PERADILAN Lebanon Syria Uni Emirat Arab Israel Indonesia Iran Hongkong Oman Laos Sri Lanka India Vietnam Kamboja Pakistan Kuwait Thailand Filipina Bangladesh Yaman Arab Saudi Nepal Mongolia Cina Malaysia Papua Nugini Bhutan Taiwan Korea Singapura
0
200
400
600
800
Hari
BIAYA MENYELESAIKAN SENGKETA PERADILAN Indonesia Kamboja Bhutan Papua Nugini Filipina India Pakistan Syria Hongkong Laos Vietnam Lebanon Nepal Mongolia Israel Bangladesh Sri Lanka Malaysia Arab Saudi Uni Emirat Arab Thailand Kuwait Iran Yaman Cina Oman Singapura Taiwan Korea
0
20
40
60
80
100
120
140
% Utang Perusahaan
PENUTUPAN PERUSAHAAN. Biaya sangat tinggi di peradilan membuat enggan perusahaan untuk menggunakan jalur peradilan dalam menutup perusahaannya. Untuk menutup perusahaan dan mendapatkan status pailit di Indonesia dibutuhkan waktu sekitar 6 tahun dengan biaya 18 persen dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya serta tingkat pengembalian (recovery rate) hanya 10 sen dari tiap 1 dollar pinjaman. Dengan demikian, waktu penutupan usaha di Indonesia menjadi terlama di Asia setelah India dan Oman dan tingkat pengembalian terkecil setelah Bhutan, Kamboja, Laos dan Filipina. Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Lampiran 1―4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
WAKTU UNTUK MENUTUP PERUSAHAAN India Oman Indonesia Filipina Cina Vietnam Uni Emirat Arab Nepal Laos Iran Kuwait Syria Mongolia Lebanon Bangladesh Israel Hongkong Yaman Pakistan Papua Nugini Arab Saudi Thailand Malaysia Sri Lanka Korea Taiwan Singapura
0
2
4
6
8
10
Tahun
BIAYA UNTUK MENUTUP PERUSAHAAN Laos Papua Nugini Thailand Filipina Uni Emirat Arab Israel Indonesia Cina Sri Lanka Vietnam Malaysia Lebanon Arab Saudi India Syria Bangladesh Hongkong Yaman Nepal Iran Mongolia Pakistan Oman Taiwan Korea Kuwait Singapura
0
20
40
60
80
% thd Aset Tanah dan Bangunan
TINGKAT PENGEMBALIAN Korea Thailand Kuwait Pakistan Israel Malaysia Papua Nugini Sri Lanka Arab Saudi Syria Yaman Nepal Oman Bangladesh Hongkong Lebanon Cina Iran Mongolia Vietnam India Indonesia Uni Emirat Arab Filipina Laos Bhutan Kamboja
0
20
40
60
80
100
cent thd 1 USD Pinjaman
Secara ringkas survai yang dilakukan oleh Bank Dunia ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia kurang bersaing dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia, dalam menarik investasi.
Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Lampiran 1―5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
