3/24/2012
PP PPNI
Naskah Akademik
UU
praktik keperawatan ?
Perbandingan dengan RUU Kep di Negara lain Resistensi profesi lain Fokus hanya praktik
UU
keperawatan?
Integrasi semua kebijakan dari pendidikan praktek hingga evaluasi
1
3/24/2012
1.
2. 3. 4.
Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan mutu pelayanan keperawatan Mempercepat keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga perawat yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keperawatan
Kesehatan
sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Gillies, 1994), Hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di rumah sakit dan tempat lain dilakukan oleh perawat (Swansburg & Swansburg,1999) Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005)
2
3/24/2012
80
% Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit adalah pelayanan/Asuhan Keperawatan (Gilles, 2000) 75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan Keperawatan (DEPKES 2005) 60 % tenaga Kesehatan adalah Perawat yang tersebar tidak terbatas kondisi geografis Survei 2010: Ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kompetensi saat ini yaitu 92,3% : 68,7%
Survei
(studi kualitatif) 2010: mayoritas perawat menyatakan bahwa beban kerja sangat berat karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi perawat Riset alasan perawat Indonesia bekeja di Belanda, Kuwait dan Jepang karena ingin meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi Potensi brain drain bukan brain circulation
3
3/24/2012
Sciortino
(1995) di 26 puskesmas di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah: perawat senior mendiagnosis klinis (medis) dan memberikan pengobatan dengan bantuan perawat yunior Survei Depkes & WHO, 2005: perawat di praktekpraktek swasta: (1) melakukan diagnosa medis (92.6%); (2) tulis resep (93.1%); (3) memberi pengobatan (97.1%); (4) melakukan pre-natal periksa (70.1%) dan tindakan postnatal Sutoto (2006) di 2 puskesmas kota dan 2 puskesmas daerah pedesaan: 92% perawat melakukan diagnosis medis dan 93% memberi pengobatan
MRA
(Mutual Recognition Agreement), dimana Konsil Keperawatan sebagai Badan yang independen diperlukan untuk mengatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi praktik perawat. Di Asia, 7 dari 10 negara di Asia tenggara telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang praktik keperawatan, 3 negara yang belum memiliki undangundang keperawatan adalah Indonesia, Laos dan Vietnam.
4
3/24/2012
4 Alasan: Filosofis Yuridis Sosiologis Teknis
Sebagai profesi, keperawatan meyakini kemandirian dalam mengatur dirinya (self regulated) dalam melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dan perkembangan profesi tanggung jawab moral dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat Pelayanan dan asuhan keperawatan bersifat unik dengan karakteristik praktik yang otonom, accountable, konstan, berkesinambungan, koordinatif dan advokatif. Penyelenggaraan praktik keperawatan yang unik didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasi dengan tetap melindungi lingkungan alam.
5
3/24/2012
Bertujuan, relevan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
UU
Sisdiknas no. 20 th.2003 UU no 18 / 2004 tentang IPTEK pasal 14 tentang OP UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU no.24 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran MRA (mutual recognition arrangement)
6
3/24/2012
Amanat
UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik & sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Negara menyediakan pengaturan yang kuat untuk menjamin pelayanan Kesehatan masyarakat dengan Professionalitas dan akuntabilitas Perawat.
UU
No 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1),(2),(3),(4): ” keperawatan adalah sebuah entitas yang telah diakui secara Yuridis, dalam hal penyembuhan, pemulihan dan pengendalian memerlukan perawatan yang berdasarkan ilmu Keperawatan, tentu memerlukan pengaturan lebih lanjut secara teknis Profesi dalam bentuk UU keperawatan”
7
3/24/2012
Hingga
saat ini, peraturan-peraturan yang ada belum ada yang secara komprehensive, mampu mengawal secara lengkap:
kebijakan, pendidikan, pelatihan, pemanfaatan, jenjang karir, dan manajemen keperawatan
Sejak
tahun 2000 ada 33 Kasus penangkapan Perawat yg sedang melayani masyarakat di 7 Propinsi yang baru dilaporkan datanya. Tidak ada perlindungan hukum perawat di Puskesmas karena tidak jelas pengaturan kewenangan dan metode pelimpahan wewenang Lebih dari 80 % tindakan yang dilakukan oleh Perawat di RS dapat dikatagorikan ilegal karena tidak jelas pengaturannya. Kontroversi kewajiban Perawat menolong Gawat Darurat (di pidana) disisi lain tidak boleh menyimpan obat Tidak ada perlindungan perawat dalam melakuakan Pekerjaan di Sarana Kesehatan
8
3/24/2012
Kasus Perawat Misran yang telah dimenangkan oleh Keputusan MA bahwa perlu amendemen pasal dan ayat tertentu dari UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (Kasus pak Misran dihukum atas putusan PN dan PT yang memvonis 3 bulan kurungan subsider Rp. 2,5 juta, karena memberikan pengobatan pada masyarakat didaerah yang tidak ada dokter, apoteker dan Apotik, sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan (sebagai Kepala Puskesmas Pembantu yang telah bertugas selama 18 tahun tanpa masalah dalam melayani masyarakat
40 % puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh Perawat.
Mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan perubahan pardigma pelayanan kesehatan Sudah disepakati secara nasional pada tahun 1983 bahwa keperawatan adalah profesi Mendekatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan Meningkatkan kesinambungan perawatan Meningkatkan kontribusi pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan
9
3/24/2012
Bajawa, Kompas - Untuk mendapatkan pertolongan medis, warga Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, harus ke RSU Daerah Bajawa yang berjarak 67 kilometer. Biaya angkutan umum pergi pulang Rp 40.000 per orang. Alternatif lain, warga berobat ke Puskesmas Marunggela di pusat kota Kecamatan Riung Barat. Berjarak lebih jauh melewati tiga kecamatan. Biaya ojek pp Rp 150.000/orang, angkutan umum, Rp 70.000/orang. Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena sejak 6 bulan lalu tidak ada perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) Lindi yang berjarak sekitar 7 km dari desa itu.
Fenomena “Ponari” menunjukkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yg rasional, karena keterbatasan pengetahuan. Perawat sangat dekat dg masyarakat dapat mengatasi fenomena tsb. Kurang pemberdayaan Peran Perawat, al: tidak ada kebijakan peran perawat di puskesmas, sejak 2003 Program PERKESMAS dihapus dari program pokok puskesmas, sehingga perawat sulit melayani masyarakat sesuai dengan fungsi sebenarnya “Asuhan Keperawatan”.
10
3/24/2012
Tidak
didapatkan jaminan yang aman untuk praktik mandiri Perawat yang mendekatkan keterjangkauan masyarakat Perawat dalam pelayanan kesehatan bertanggung jawab sendiri terhadap peran sebagai perawat (akuntabilitas). Namun tanpa UU Keperawatan, terjadi kasus Perdata dan Pidana, Perawat menjadi tersangka, bukan dokter penanggung jawab.
Sebagai
akibat tingginya insiden dan prevalen penyakit di pedesaan, yang penanggulangannya telah sangat memerlukan intervensi medis, dan sementara itu penyebaran tenaga dokter di pedesaan tidak merata
Sekitar 30% Puskemas di Indonesia, tidak memiliki tenaga dokter
Perlu
diberdayakan tenaga keperawatan dalam menanggulangi masalah kesehatan yang telah memerlukan intervensi medis
11
3/24/2012
Jumlah
perawat:
Jumlah saat ini 500.000 orang perawat Indonesia
Penyebaran
perawat
Pwt Puskesmas : 55.194 orang (pusdtin Depkes) Pwt di RS : 113.555 orang (pusdatin Depkes) Selebihnya berada di RS Swasta, Klinik, Balai pengobatan, praktik mandiri, pengajar dll.
Pertumbuhan
perawat mencapai 20 ribu-24 ribu/th, dengan tingkat penyerapan hanya kurang dari 10 % pertahun
Kompetensi
perawat, skill mix Proporsi perawat 60% Sebaran perawat hingga pelosok dan perbatasan Jenjang dan mutu pendidikan perawat Kedekatan masyarakat
12
3/24/2012
56.1% melakukan asuhan keperawatan dalam Puskesmas dengan baik, 55.29% melakukan asuhan keperawatan keluarga 52.4% sudah menerapkan asuhan keperawatan kelompok 92,6% menetapkan diagnosis penyakit 93,1% membuat resep obat 97.1% melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung puskesmas 70% melakukan pemeriksaan kehamilan 57,7%melakukan pertolongan ersalinan (57.7%).
(Depkes & UI, 2005)
Anggaran
daerah untuk kesehatan antara 2,5% - 4% dan maksimal 7% dari APBD Puskesmas (7.550 unit), puskesmas pembantu (22.002 unit) dan pusesmas keliling (6.132 unit) Rasio penduduk: Nakes per 100,000 penduduk (SKN 2004)
Perawat 108.53, Bidan 28.40 dan dokter 17.47
Pertumbuhan
institusi pendidikan perawat
13
3/24/2012
2.
Perawat memang ditempatkan pula di komunitas, tetapi pemanfaatan tenaga perawat tidak optimal
3.
Penyelesaian masalah kesehatan masyarakat di pedesaan telah memerlukan intervensi medis Tetapi kompetensi perawat yang ditempatkan di pedesaan terbatas pada intervensi keperawatan
Akibatnya, penyelesaian masalah kesehatan masyarakat menjadi terhambat.
Terbatasnya kompetensi dan ruang gerak perawat menyebabkan banyak masalah kesehatan masyarakat tidak terselesaikan 27
Globalisasi
suatu tantangan versus ancaman serius terhadap martabat bangsa. Belum ada sistem “Registered Nurse (RN)”, belum terstandarisasi kompetensi perawat secara nasional Lebih dari 1000 perawat Indonesia bekerja di Jepang 50% candidate nurse (belum RN), 50 % menjadi care worker berpotensi menurunkan kompetensi (deskilling)
14
3/24/2012
Hampir
semua perawat di Timur Tengah dan sebagian Eropa bekerja di bawah supervisi perawat negara lain (karena bukan “RN”) Hasil riset (Hamid, et.al,2011): tanpa regulasi secara nasional = tanpa pengakuan internasional; perlu peningkatan kemampuan (stress management, time management dan assertiveness training).
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk: Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
15
3/24/2012
Memberikan
asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan klien. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.
Konsil keperawatan Indonesia dibentuk dalam rangka mencapai tujuan terselenggaranya pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab kepada Presiden, bersifat nasional dan dapat membentuk kantor perwakilan bila diperlukan serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
16
3/24/2012
Fungsi
pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Tugas Konsil: Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.
Disusun
oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil Kolegium Keperawatan dibentuk oleh OP untuk pembuatan standar pendidikan profesi keperawatan, Standar pendidikan profesi keperawatan adalah:
Pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan. Pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan
17
3/24/2012
Setiap
perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP). Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:
LPN untuk perawat vokasional RN untuk perawat profesional
Pelayanan/Praktik
mandiri perawat dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan; Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah; Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
18
3/24/2012
Usulan
Draft sudah ke 21 sejak tahun 1998 Prolegnas 2004-2009 no 160 Sampai dengan 2008 tidak menjadi Prioritas Aksi 2008 Inisistif DPR Hasil sbb: Minimal : eksplisit UU Kep dlam UU Kesehatan Maksimal: UU keperawatan tahun 2009 Prolegnas th 2009 No urut 26 Tidak sempat terbahas Prolegnas th 2010 No Urut 18 Tidak sempat terbahas
11
Oktober 2010 : RDPU RUU Nakes
RUU Nakes Prioritas th 2010 menggantikan RUU Keperawatan Akan diusulkan oleh pada Sidang Paripurna 12 Oktober 2010
Sidang
Paripurna 12 Oktober 2010 : menunda usulan Baleg : Memasukkan RUU NAKES prioritas tahun 2010 menggantikan RUU Keperawatan
19
3/24/2012
14
Desember 2011, dalam sidang paripurna penetapan prolegnas tahun 2011 RUU Keperawtan masuk no. 19
KOMISI
IX sudah membentuk PANJA RUU Keperawatan dan telah mulai membahasnya
Panja sudah: Melakukan
rapat dengar pendapat dengan PPNI, Pemerintah (3 Kementrian) Melakukan kunjungan kerja ke Brazil dan Marokko Melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara dan Bali Melakukan rapat konsinyasi dengan tetap dikawal oleh Tim RUU Keperawatan Diharapkan bisa selesai dalam 2 masa sidang
20
3/24/2012
Antara lain: Keterbatasan pemahaman keperawatan sebagai profesi Ancaman perubahan pola hubungan dengan tenaga kesehatan lain Langka perawat dalam posisi di eksekutif, legislatif dan posisi kunci lain Jejaring dan kerjasama yang masih terbatas Kurangnya kesatuan dan persatuan tekat, sikap dan gerakan Sosialisasi kinerja perawat professional belum optimal Kurang terukur kontribusi perawat dalam pelayanan kesehatan
21
