MASUKAN/ USULAN PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DARI DPC SEKARPURA II
PERATURAN ORGANISASI BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Maksud dan Tujuan Peraturan Organisasi (PO) merupakan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis dari Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam rangka mengatur jalannya organisasi, menyangkut tertib administrasi, fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hirarki organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 2
Usulan DPC Polonia
Pengertian dan Istilah Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) Perusahaan adalah PT Angkasa Pura II (Persero). (2) Organisasi adalah Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (SEKARPURA II), merupakan
organisasi
di
luar
kedinasan
yang
penyelenggaraannya
berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku. (3) Karyawan adalah pegawai/pekerja sebagaimana dimaksud pada peraturan
Pasal 2 (2) Karyawan adalah pegawai/ pekerja sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, dengan status Karyawan perusahaan, Karyawan diperbantukan, Karyawan ditugaskan dan Karyawan dalam masa percobaan. ( Mengacu pada Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga, maka
perundang-undangan ketenagakerjaan, yang mempunyai hubungan kerja
Karyawan Masa Percobaan memiliki hak untuk menjadi
dengan perusahaan, dengan status Karyawan perusahaan, Karyawan
Anggota Sekarpura II)
diperbantukan atau Karyawan ditugaskan. (4) Anggota adalah Karyawan yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri
menjadi anggota organisasi. (5) Pengurus adalah Anggota SEKARPURA II yang dipilih dan ditunjuk sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (6) Dewan Penasehat Organisasi (DPO) adalah Kepengurusan di tingkat Pusat dan Cabang yang dapat memberikan pendapat konstruktif bagi Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Cabang baik diminta maupun tidak diminta. (7) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah Kepengurusan Tingkat Pusat. (8) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah Kepengurusan Tingkat Cabang. (9) Peraturan Organisasi adalah peraturan yang memuat tentang tata laksana organisasi
untuk
mendukung
penerapan/pelaksanaan
ketentuan
yang
tertuang dalam AD/ART SEKARPURA II hasil Munas. Pasal 3 Identitas Organisasi memiliki identitas lambang (logo), semboyan, panji dan himne yang penggunaannya diatur sebagai berikut : (1)
Lambang (logo) organisasi dapat digunakan pada : a. Kop surat dan buku agenda organisasi; b. Spanduk kegiatan organisasi; c. Pin, Kaos, Topi dan asesoris lainnya. dengan ketentuan desain dan tulisan harus seijin DPP.
(2)
Semboyan ”Maju dan Sejahtera Bersama Perusahaan” merupakan komitmen organisasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dengan tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
(3)
Panji organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga, dibuat dengan ukuran : 90 cm x 135 cm dan digunakan/ dikibarkan dalam ruangan pada penyelenggaraan kegiatan, sebagai berikut : a. RAPIM, RAKERNAS, MUNAS/MUNASLUB dikibarkan panji DPP dan DPC; b. Kegiatan Organisasi Tingkat Nasional dikibarkan panji DPP; c.
RAKERCAB, MUSCAB/MUSCABLUB dikibarkan Panji DPC;
d. Kegiatan Organisasi Tingkat Cabang dikibarkan Panji DPC. (4)
Pembuatan lirik lagu/himne atau mars organisasi ditetapkan dalam suatu Keputusan Organisasi.
(5)
Himne organisasi dinyanyikan pada acara resmi, sepanjang himne organisasi belum dibuat maka dapat digantikan dengan lagu Bagimu Negeri.
Pasal 4 Kedudukan (1)
Usulan DPC Polonia
Organisasi Tingkat Pusat berkedudukan tetap di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero), sedangkan Organisasi Tingkat Cabang (DPC) berkedudukan di setiap Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero), sebagai berikut : a.
DPC Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) – Tangerang;
b.
DPC Kantor Tangerang;
Cabang
Utama Bandar
Udara
Soekarno-Hatta
c.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma - Jakarta;
d.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Polonia – Medan;
e.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Supadio – Pontianak;
f.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara S.M. Badaruddin II – Palembang;
g.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara ST. Syarif Kasim II – Pekanbaru;
Pasal 4 (1) K. DPC Kantor Cabang Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang; Usulan DPC KP
– Pasal 4 Ayat 1 butir K Kedudukan DPC Kantor Cabang Raja Haji Fisabilillah – Tanjung
(2)
h.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang;
i.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara ST. Isakandar Muda – Banda Aceh;
j.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara – Bandung;
k.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Kijang – Tanjung Pinang;
l.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi;
m.
DPC Kantor Cabang Bandar Udara Depati Amir – Pangkal Pinang.
Kantor Sekretariat DPP berkedudukan di Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura II, Kantor Sekretariat DPC berkedudukan di Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura II dan setiap Bandara Cabang yang dikelola Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini. Pasal 5 Fasilitas
(1)
Pengadaan fasilitas didukung oleh Perusahaan, dengan lokasi ruangan beserta kelengkapannya berada dalam gedung permanen milik Perusahaan yang posisinya mudah dijangkau oleh anggota serta pemasangan papan nama organisasi diusahakan agar dipasang sejajar dan seukuran dengan papan nama Perusahaan.
(2)
Bantuan/dukungan pendanaan untuk kegiatan organisasi seperti Munas, Rapim, Rakernas atau Muscab, Rakercab dan atau kegiatan lainnya (rutin) dapat dimintakan ke Perusahaan dengan cara mengajukan/mengusulkan RKA pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Pasal 6 Hirarki Organisasi (1)
Bahwa untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan organisasi serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara DPP dan DPCDPC menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi
(2)
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang DPP kepada DPC dalam kerangka satu kesatuan organisasi SEKARPURA II
(3)
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari DPP kepada DPC sebagai wakil DPP dan atau DPP di cabang.
(4)
Pelimpahan tugas dari DPP kepada DPC-DPC untuk melaksanakan tugas tertentu
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaannya
dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. (5)
Kewenangan DPP, DPC untuk mengatur dan mengurus kepentingan anggota dan wilayahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi anggota sesuai dengan AD/ART dalam ikatan satu kesatuan organisasi.
BAB II
Usulan DPC KP
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
(1)
Pasal 7
Pasal 7 Ayat 1
Keanggotaan
Keanggotaan
Keanggotaan organisasi bersifat stelsel aktif, adalah keanggotaan yang
Stelsel Aktif
didasarkan atas kesadaran dan keinginan karyawan sendiri menjadi anggota
Alt 1 : ‘ DPC secara proaktif menghimbau kepada karyawan yang
organisasi melalui mekanisme pendaftaran, dengan cara mengisi formulir
belum menjadi anggota Sekarpura II agar mendaftarkan diri dengan
pendaftaran yang disiapkan oleh pengurus DPC.
mengisi formulir yang disediakan pengurus DPC.
(2)
Dalam hal terjadi pemutasian yang dikarenakan tugas atau kedinasan dari
Alt 2 : ‘ Dengan adanya 1 lembaga Serikat Karyawan di PT AP 2 yang
suatu cabang ke cabang lain, pengurus DPC asal membuat surat pelepasan
diakui, sudah seyogyanya keanggotaan dilakukan secara otomatis
anggota yang ditujukan kepada pengurus DPC penerima dengan tembusan ke
karena seluruh aspirasi anggota diperjuangkan oleh satu Serikat
DPP. Selanjutnya anggota yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada
Karyawan.
DPC penerima. Pasal 7 Ayat 2 Pasal 8
Anggota jangan dibebankan untuk melaporkan diri kepada DPC
Syarat Menjadi Anggota
penerima tetapi dibebankan kepada DPC yang harus aktif mengurusi
Syarat menjadi anggota biasa ditetapkan sebagai berikut :
keanggotaan.
a. Tercatat sebagai karyawan aktif/masih bekerja di Perusahaan; b. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran anggota; c.
Mentaati AD/ART, PKB dan Peraturan lainnya yang berlaku dalam Organisasi;
d. Menjaga nama baik Organisasi dan Perusahaan; e. Bersedia membayar iuran anggota; f.
Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja lainnya di dalam Perusahaan;
g. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang yang ditetapkan Pemerintah RI; h. Tidak membawa aspirasi politiknya ke dalam Organisasi;
Usulan DPC SSK II Pasal 7 Tambahan: 1. Keanggotaan organisasi bersifat otomatis 2. Bagi anggota yang pindah tugas tapi tidak melaporkan/membawa surat pelepasan anggota maka yang bersangkutan masih menjadi anggota sebelumnya.
Pasal 9 Tata Cara Penerimaan Anggota Tata cara penerimaan anggota diatur sebagai berikut : (1).
Anggota Biasa : a. Karyawan/calon anggota mengisi formulir pendaftaran (disiapkan oleh Sekretariat DPC), selanjutnya data calon anggota diverifikasi oleh pengurus DPC sesuai persyaratan anggota, bila disetujui formulir pendaftaran tandatangani Pengurus yang membidangi Organisasi dan stempel DPC setempat dan bila tidak disetujui maka pendaftaran dinyatakan batal; b. Pendaftaran yang telah disetujui oleh Pengurus DPC, segera diusulkan
kepada
DPP
guna
penetapan
atau
pengesahan
keanggotaan yang bersangkutan, proses pendaftaran sebagaimana tersebut paling lama dilakukan 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya formulir pendaftaran; c.
Pengurus
DPP
yang
membidangi
organisasi
mencatat
dan
memberikan nomor keanggotaan serta mengesahkan keanggotaan yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengesahaan yang ditandatangani oleh Pengurus DPP, paling lama dilakukan 14 (empat) hari kalender sejak diterima surat pengusulan dari Pengurus DPC. (2).
Anggota Luar Biasa : a. Anggota Luar Biasa diberikan kepada pihak manajemen (pemberi kerja)
yang
karena
komitmen
dan
dukungannya
terhadap
pengembangan organisasi yang ditunjukkan dalam surat resmi dari Organisasi;
Usulan DPC BDO DPC Bandung mengusulkan untuk dilakukan perubahan pada ART Pasal 9 terkait syarat khusus menjadi Ketua Cabang.
b. Komitmen dan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dievaluasi oleh Pengurus DPP yang membidangi organisasi dan selanjutnya dibawa dalam forum RAKERNAS untuk pengangkatannya; c.
Anggota Luar Biasa dapat diberikan kepada pihak manajemen (pemberi kerja) Tingkat Pusat maupun Cabang.
(3).
Anggota Kehormatan : a. Anggota Kehormatan diberikan kepada pihak di luar Perusahaan yang karena komitmennya terhadap pengembangan organisasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang ditunjukkan dalam surat resmi dari Organisasi; b. Anggota
Kehormatan
dapat
diberikan
kepada
pihak
di
luar
Perusahaan yang berada di Tingkat Pusat maupun Cabang. c.
Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dievaluasi oleh Pengurus DPP yang membidangi organisasi dan selanjutnya dibawa dalam forum Munas/Munaslub untuk pengangkatannya.
Pasal 10 Pemberhentian Anggota (1)
Usulan DPC Polonia
Pemberhentian anggota dilakukan, apabila : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri secara tertulis; c.
Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
d. Melakukan organisasi.
pelanggaran
terhadap
ketentuan
dan
peraturan
Pasal 10 (4) Pemberhentian anggota dilakukan, apabila : a. Meninggal dunia; b. Pensiun c. Mengundurkan diri secara tertulis; d. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja; Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan organisasi
(2)
Pemberhentian anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus DPC;
(3)
Pasal 10
Pemberhentian anggota dilaporkan Pengurus DPC setempat kepada Pengurus
DPP
guna
pembatalan
Usulan DPC SSK II
legalitas
keanggotaan
yang
Tambahan : 1. Pemberhentian anggota dilakukan, apabila : e. telah habis masa pengabdian/Pensiun
bersangkutan.
2. Hasil dari pembatalan keanggotaan diberikan kepada DPC yang bersangkutan sebagai arsip DPC.
Usulan DPC KP Pasal 11
Pasal 11
Kepengurusan (1)
Kepengurusan Agar Peraturan Organisasi menyesuaikan dengan AD/ART
Unsur Kepengurusan organisasi meliputi : a. Dewan Penasehat Organisasi (DPO);
Usulan DPC Supadio
b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP); c. (2)
PASAL 11
Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Dewan Penasehat Organisasi (DPO) merupakan usur kepengurusan
(3) Ditambah “ Anggota DPO dipilih secara selektif dari mantan Pengurus SEKARPURA II “
organisasi pada Tingkat Pusat atau Cabang, dibentuk oleh formatur atas usulan
Pengurus
Munas/Munaslub,
Harian
DPP
sedangkan
untuk Tingkat
Tingkat
Pusat
Cabang
pada pada
saat saat
Muscab/Muscablub. Ketua DPO dipilih secara musyawarah oleh anggota DPO yang berjumlah 5 (lima) orang.
(5)
Dewan Pengurus Harian diganti dengan Badan Pengurus Harian.
(9)
Ditambah / diganti ” maka anggota yang menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada tingkat Pusat atau dua tingkat di bawah senior
(3)
(4)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan usur kepengurusan organisasi
General Manager pada tingkat Cabang Utama Bandara Soekarno –
pada tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum hasil pemilihan
Hatta dan satu tingkat di bawah Kepala Cabang / setingkat manajerial
dalam Munas/Munaslub.
yang membidangi SDM, keuangan, dan personalia, dilarang menjadi
Dewan
Pimpinan
Cabang
(DPC)
merupakan unsur
kepengurusan
organisasi pada tingkat Cabang yang dipimpin oleh seorang Ketua hasil pemilihan dalam Muscab/Muscablub. (5)
Dewan Pengurus Harian (DPH) DPP adalah unsur kepengurusan organisasi pada Tingkat Pusat, terdiri dari Ketua umum, para Ketua, Para Sekretaris dan Bendahara yang dibentuk/ditunjuk oleh formatur pada saat Munas/Munaslub.
(6)
Dewan Pengurus Harian (DPH) DPC adalah unsur kepengurusan organisasi pada Tingkat Cabang, terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dibentuk/ditunjuk oleh formatur pada saat Muscab/Muscablub.
(7)
Pengurus Pleno DPP adalah pengurus organisasi lengkap pada Tingkat Pusat yang terdiri dari DPH dan pengurus departemen yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi, pengurus pleno dibentuk selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Munas/Munaslub dan ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP yang tembusannya
disampaikan
kepada
Manajemen
Kantor
Pusat,
Disnakertrans setempat dan seluruh DPC. (8)
Pengurus Pleno DPC adalah pengurus organisasi lengkap pada Tingkat Cabang yang terdiri dari DPH dan pengurus lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi, pengurus pleno dibentuk selambat-lambatnya 14
Ketua Umum DPP / Ketua DPC. (10) Dihapus.
(empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Muscab/Muscablub dan ditetapkan dalam Surat Keputusan DPC yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Umum DPP, Manajemen dan Disnakertrans setempat. (9)
Dengan maksud agar tidak terjadi kontradiksi kepentingan (conflict of interest) dan untuk menjaga obyektivitas dalam pengambilan Keputusan organisasi, maka anggota yang menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada tingkat Pusat atau satu tingkat di bawah Kepala Cabang untuk Tingkat Cabang, dilarang menjadi pengurus.
(10) Yang dimaksud dengan satu tingkat dibawah Direksi pada tingkat pusat membidangi SDM, Keuangan dan Personalia adalah pejabat yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi, atau satu tingkat dibawah Kepala Cabang adalah pejabat yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang apapun nama jabatannya. (11) Bilamana seorang pengurus mengalami mutasi antar cabang, dengan sendirinya status sebagai pengurus gugur. BAB III
Usulan DPC SSK II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
Pasal 12 Struktur Organisasi (1)
Tambahan :
Struktur Organisasi dibuat mengacu pada Anggaran Dasar Organisasi serta memperhatikan hasil pembentukan pengurus harian oleh formatur pada
saat
Munas/Munaslub
untuk
Tingkat
Muscab/Muscablub untuk Tingkat Cabang (DPC);
Pusat
(DPP)
dan
1. Untuk sruktur organisasi tingkat DPP ditambahkan balitbang
(2)
Struktur Organisasi Tingkat Pusat dibuat dengan sekurang-kurangnya, sebagai berikut :
(3)
Struktur Organisasi Tingkat Cabang dibuat dengan sekurang-kurangnya, sebagai berikut :
(4)
Struktur sebagaimana ayat (2) dan (3) Pasal ini, dapat dilengkapi dengan organ/struktur kepengurusan lainnya sesuai unsur pengurus DPH yang dibentuk oleh formatur dan rapat pleno pembentukan Departemen/Seksi kegiatan.
(5)
Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, struktur organisasi dapat dievaluasi melalui Rapat Pleno.
BAB IV FUNGSI, TUGAS, WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB Pasal 13 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus Tingkat Pusat (DPP), diatur sebagai berikut : (1).
KETUA UMUM 1) FUNGSI
Pasal 13 Fungsi, Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab (1) Para Ketua 2) Tugas f. Pembuatan peraturan Organisasi dan mengupayakan pendampingan dan Pemberian bantuan hukum (advokasi)
Menggerakkan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi
PO Pengurus Sekarpura II tidak memiliki kewenangan untuk
Organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik,
memberikan advokasi melainkan hanya sekedar pendampingan
serta mengambil keputusan dan kebijakan secara musyawarah dan
hukum, atau melakukan kerjasama dengan Lembaga yang
mufakat.
memiliki kewenangan advokasi untuk membela kepentingan anggota
2)
TUGAS a. Memimpin
organisasi
dengan
menerapkan
prinsip-prinsip
manajemen yang baik; b. Menyelenggarakan Munas, Munaslub atau Rakernas sesuai ketentuan yang berlaku; c.
Mengupayakan (advokasi)
penyelesaian
sesuai
masalah
ketentuan
hubungan
dan
industrial
perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlaku; d. Menggalang integrasi, konsolidasi anggota dengan berkoordinasi atau komunikasi secara impersonalistik; e. Mensosialisasikan hasil Munas, Rakernas dan PKB serta kebijakan penting lainnya; f.
Menjalin hubungan dengan Direksi/Manajemen Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero)
atau organisasi lain di Tingkat
Pusat; g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota. 3) WEWENANG a. Menetapkan
keputusan
atau
kebijakan
umum
organisasi
berdasarkan atas musyawarah dan mufakat; b. Menunjuk
pengurus
untuk
mendukung
pelaksanaan/penyelenggaraan organisasi; c.
Menandatangani PKB atau perjanjian lainnya dan atau surat-surat dengan
klasifikasi
penting
yang
menyangkut
organisasi; d. Bertindak sebagai salah satu ordonatur DPP;
kepentingan
e. Mengangkat dan memberhentikan pengurus di luar DPH dan DPO melalui Rapat Pleno. 4) TANGGUNG JAWAB a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi; b. Membuat
dan
menyampaikan
laporan
perkembangan
pelaksanaan program kerja pada Rakenas; c.
Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepengurusan dan keuangan organisasi pada Munas/Munaslub.
(2) PARA KETUA 1)
FUNGSI Mendukung
upaya
pengembangan
Ketua
serta
Umum
dalam
penggerakan
mempertahankan eksistensi
dan
organisasi,
berkoordinasi dengan pengurus bidang atau departemen/seksi kegiatan yang dipercayakan oleh Ketua Umum. 2)
TUGAS a. Memimpin
departemen/seksi
sesuai
bidang
kegiatan
yang
dipercayakan organisasi; b. Membantu Ketua Umum dalam upaya tercapainya tujuan organisasi : c.
Merealisasikan program kerja organisasi;
d. Mengadakan pendekatan dengan instansi terkait atau organisasi lain dalam
kepentingan pengembangan dan peningkatan
organisasi; e. Pembinaan organisasi dan peningkatan kinerja DPC-DPC; f.
Pembuatan peraturan organisasi dan pemberian bantuan hukum (advokasi);
g. Menginformasikan/mensosialisasikan
hasil
Munas/Munaslub,
Rakernas dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya serta melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan usaha menjaga kelangsungan perusahaan; h. Penggalangan sosial dan peningkatan kesejahteraan anggota; i.
Evaluasi peraturan perusahaan dan pelaksanaan PKB;
j.
Menjalankan tugas Ketua Umum pada saat Ketua Umum berhalangan sementara, dapat menggantikan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan tetap sampai ditentukannya secara definitif dalam Keputusan Munas/Munaslub;
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum. 3). WEWENANG a. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan sesuai bidang yang dipercayakan organisasi; b. Menggantikan
tugas
Ketua
Umum
apabila
Ketua
Umum
berhalangan tetap; c.
Mengadakan rapat koordinasi dan memberikan tugas kepada anggota
departemen/seksi-seksi
yang
berada
dalam
kewenangannya; d. Menandatangani surat dengan perihal sesuai bidang kegiatannya atau surat dengan klasifikasi penting apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap; e. Mengajukan
usul
dan
saran kepada Ketua Umum
guna
menunjang proses pengambilan keputusan; 4). TANGGUNG JAWAB a. Memimpin
departemen/seksi
sesuai
bidang
kegiatan
yang
menjadi tanggungjawabnya; b. Melaporkan pelaksanaan program kegiatan sesuai bidang yang menjadi tanggungjawanya kepada Ketua Umum; c.
Melaporkan
pelaksanaan
sosialisasi
hasil
Munas/Munaslub,
Rakernas dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya; d. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan
pertanggung
jawaban
kepengurusan
(Rakernas
&
Munas/Munaslub); e. Bertanggung
jawab
terhadap
hal-hal
lain
terkait
dengan
pelaksanaan tugasnya. (3)
SEKRETARIS UMUM 1) FUNGSI Mendukung
upaya
penyelenggaraan
Ketua
Umum
organisasi,
dengan
dan
para
Ketua
dalam
mengorganisasikan
dan
mengadministrasikan pelaksanaan program kegiatan organisasi. 2) TUGAS a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta tugas kehumasan DPP; b. Membantu Ketua Umum dan para Ketua dalam penyiapan konsep penyelenggaraan organisasi; c.
Menginformasikan/mensosialisasikan
hasil
Munas/Munaslub,
Rakernas dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya; d. Menyiapkan konsep laporan perkembangan pelaksanaan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan (Rakenas & Munas/Munaslub); e. Menyiapkan konsep keputusan atau kebijakan umum organisasi;
f.
Mengorganisir usulan kegiatan dari para pengurus organisasi;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum; 3) WEWENANG a. Mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan kehumasan DPP; b. Bersama –sama Ketua Umum menandatangani PKB, perjanjian lainnya atau surat penting yang menyangkut kepentingan organisasi; c.
Menandatangani surat keluar yang bersifat intern maupun ekstern bersama-sama Ketua Umum atau dengan para Ketua;
d. Bertindak sebagai salah satu ordonatur DPP; e. Mengajukan
usul
dan
saran kepada Ketua Umum
guna
menunjang proses pengambilan keputusan. 4) TANGGUNG JAWAB a. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta tugas kehumasan DPP; b. Penyiapan konsep penyelenggaraan organisasi; c.
Melaporkan
pelaksanaan
sosialisasi
hasil
Munas/Munaslub,
Rakernas dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya; d. Penyiapan konsep laporan perkembangan pelaksanaan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan (Rakenas & Munas/Munaslub); e. Penyiapan konsep keputusan atau kebijakan umum organisasi; f.
Memproses usulan kegiatan dari para pengurus organisasi;
g. Bertanggung
jawab
terhadap
hal-hal
lain
terkait
dengan
pelaksanaan tugasnya.
(4) BENDAHARA UMUM 1) FUNGSI Mendukung
upaya
Ketua
Umum
dalam
menggerakan,
mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi dengan menganggarkan dan mengadministrasikan keuangan organisasi. 2) TUGAS a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan DPP; b. Membantu Ketua Umum dan para Ketua dalam penyiapan anggaran kegiatan organisasi; c.
Menyiapkan
dan
mengajukan
usulan
anggaran
kegiatan
organisasi ke Manajemen; d. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan
pertanggungjawaban
kepengurusan
terkait
dengan
keuangan DPP (Rakenas & Munas/Munaslub); e. Mengorganisir usulan biaya penyelenggaraan kegiatan dari para pengurus organisasi; f.
Membuat laporan keuangan DPP secara periodik;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum. 3) WEWENANG a. Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan DPP; b. Menandatangani surat yang berkaitan dengan keuangan DPP;
c.
Bertindak sebagai salah satu ordonatur DPP;
d. Mengajukan
usul
dan
saran kepada Ketua Umum
guna
menunjang proses pengambilan keputusan. 4) TANGGUNG JAWAB a. Bertanggung jawab atas keuangan DPP; b. Penyediaan anggaran penyelenggaraan kegiatan organisasi; c. d.
Melaporkan keuangan DPP; Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan
pertanggungjawaban
kepengurusan
terkait
dengan
terkait
dengan
keuangan DPP (Rakenas & Munas/Munaslub); e. Bertanggung
jawab
terhadap
hal-hal
lain
pelaksanaan tugasnya. (5)
Dalam hal struktur organisasi (DPP/ DPC) dibuat lebih besar, seperti : Sekretaris I, II dan Bendahara I, II maka fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya mengikuti pengurus yang ada di atasnya.
(6)
Fungsi,
tugas,
wewenang
Departemen/Seksi-seksi,
dan
fungsinya
tanggung sebagai
jawab
pengurus
pelaksana
kegiatan,
bertugas membantu para Ketua/wakil Ketua sesuai bidang kegiatannya, wewenangnya
menyampaikan
usulan
dan
saran
serta
bertanggungjawab kepada para Ketua/wakil Ketua. (7)
Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud Pasal ini menjadi acuan penyusunan peraturan organisasi di Tingkat Cabang.
Pasal 14
Usulan DPC Supadio
Pergantian Antar Waktu (PAW)
PASAL 14 (1)
Pergantian antar waktu pengurus organisasi dilaksanakan apabila terjadi jabatan lowong dalam kepengurusan organisasi.
(2)
Penunjukan dan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk Ketua Umum digantikan berdasarkan Rapat Pleno pengurus dan Dewan
Diganti
” Ketua Umum di ganti Ketua I, sampai dengan
diadakannya MUNAS / MUNASLUB.
Jabatan lowong terjadi apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap dan kemudian dinyatakan tidak dapat menjalankan kegiatan.
(3)
(3)
(4)
DPH diganti BPH
(5)
Rapat Pleno diganti Rapat Pleno Diperluas.
Penasehat Organisasi dengan menunjuk salah satu Ketua sampai dengan masa kepengurusan berakhir dan diadakan Munas/Munaslub, untuk Ketua DPC digantikan berdasarkan Rapat Pleno pengurus dengan menunjuk salah satu Ketua sampai dengan masa kepengurusan berakhir dan diadakan Muscab/Muscablub (usulan DPC KP). (4)
Penunjukan dan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk DPH di luar Ketua Umum digantikan berdasarkan hasil rapat DPH.
(5)
Penunjukan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk pengurus Pleno tidak termasuk DPH digantikan sesuai hasil rapat pleno.
Usulan DPC KP Pasal 14 Pergantian Antar Waktu Pergantian Antar Waktu ayat 3 agar disesuaikan dengan AD/ART
BAB V KEUANGAN
Usulan DPC Polonia
Pasal 15 Keuangan Organisasi (1)
Keuangan organisasi berasal dari iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)
Jumlah iuran anggota yang disetor oleh anggota, seperempatnya di setorkan ke Kas DPP melalui rekening yang telah ditetapkan.
(3)
Iuran yang dihimpun oleh Bendahara dan disimpan disalah satu Bank Milik Pemerintah dengan ordonatur ditunjuk oleh BPH DPC untuk tingkat Cabang dan ordonatur pada tingkat Pusat (DPP) ditetapkan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
(4)
Setiap kegiatan organisasi yang memerlukan/menggunakan biaya harus dibuatkan proposal yang perincian biayanya ditandatangani oleh ketua
Pasal 15 (1) Iuran yang dihimpun oleh Bendahara dan disimpan disalah satu Bank Milik Pemerintah dengan ordonatur ditunjuk oleh BPH DPC untuk tingkat Cabang dan ordonatur pada tingkat Pusat (DPP) ditetapkan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. PO Tidak perlu di sebutkan lagi karena sudah disebutkan pada ayat selanjutnya dan pada pasal 16 tentang Pengeluaran Keuangan. Catatan : apakah istilah Ordonatur perlu diganti dengan Otorisator, agar sesuai dengan hukum keuangan negara. Usulan DPC KP
dan bendahara. (5)
Penerimaan
dan
pengeluaran
keuangan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma pengelolaan keuangan yang berlaku (6)
Untuk tingkat DPP keuangan organisasi wajib dibuatkan laporan secara periodik setiap 1 (satu) tahun oleh DPP kepada DPC dan untuk tingkat DPC keuangan organisasi wajib dibuatkan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada anggota dan setiap 1 (satu) tahun kepada DPP.
Pasal 15 Ayat 1 Agar ditinjau kembali dengan Pasal 33 AD dan Pasal ART Diusulkan besaran minimal iuran anggota ditentukan oleh DPP, guna memperkecil perbedaan jumlah nominal iuran antar DPC-DPC Sekarpura II.
Pasal 16 Pengeluaran Keuangan Mekanisme pengeluaran keuangan diatur sebagai berikut : (1) Pada tingkat DPP ordonaturnya : Ketua Umum dan Bendahara Umum; (2) Pada tingkat DPC ordonaturnya : Ketua dan Bendahara. Pasal 17 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) disusun dan diajukan untuk 1 (satu) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 18 Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Prosedur dan Tata cara penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Pasal 19 Penyampaian RAPBO Rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi disampaikan 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja Sekarpura II kepada peserta pada saat: a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekarpura II b. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Sekarpura II
Usulan DPC SSK II
Pasal 20 Pengesahan RAPBO
Pasal 20 Rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi (RAPBO) disyahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi (APBO) ditetapkan oleh Rapat Kerja Sekarpura II seperti pada pasal 19 dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Sekarpura II.
Pasal 21
Pasal 21 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
(1) Laporan pertanggung jawaban keuangan disampaikan pada : a. Musyawarah Cabang (Muscab) Sekarpura II Musyawarah Nasional (Munas) Sekarpura II
(2) Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tersebut ayat
(2)
pasal
17.
disampaikan kepada peserta Rapat Kerja masing-masing organisasi disemua tingkatan Sekarpura II selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan.
Transparansi besarnya angaran yang sudah disahkan agar bisa diketahui oleh setiap Cabang (DPC).
Usulan DPC Polonia
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
b.
Tambahan :
(1) Laporan pertanggung jawaban keuangan disampaikan pada : a. Musyawarah Cabang (Muscab) Sekarpura II b. Musyawarah Nasional (Munas) Sekarpura II (2) Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tersebut ayat (1) disampaikan kepada peserta Rapat Kerja masing-masing organisasi disemua tingkatan Sekarpura II selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Kerja dilaksanakan. PO Ayat (2) dirubah agar tidak menimbulkan ambiguitas dan toleransi kerja pengurus maupun panitia dari musyawarah kerja disetiap tingkatan Sekarpura II
BAB VI PENYAMPAIAN MOSI TIDAK PERCAYA, PENYELENGGARAAN MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAPIMNAS DAN MUSCAB, MUSCABLUB, RAKERCAB Pasal 22 Penyelenggaraan Munas (1)
Musyawarah Nasional diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
(2)
Tanggung Jawab Musyawarah Nasional terletak pada Dewan Pimpinan Pusat.
(3)
Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Peserta Musyawarah Nasional.
(4)
Undangan serta Rancangan Acara harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada Peserta Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan.
(5)
Musyawarah Nasional membentuk 3 (tiga) komisi persidangan yaitu : a. Komisi Persidangan A
: Bidang Keorganisasian yang membahas Perubahan atau Penyempurnaan AD/ART
b.
Komisi Persidangan B
: Bidang Program Umum yang membahas Program Umum Organisasi
c.
Komisi Persidangan C
: Bidang Umum/Khusus yang membahas kebijakan-kebijakan lainnya.
(6)
Seluruh keputusan persidangan dianggap sah, jika korum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah peserta.
(7)
Bilamana korum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 15 Menit, dan setelah penundaan korum tidak juga tercapai, maka sidang diteruskan berdasarkan kesepakatan forum yang ada dan keputusan dinyatakan sah.
(8)
Setiap peserta Musyawarah Nasional mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.
(9)
Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 22
(10) Peninjau Musyawarah Nasional hanya memiliki Hak Bicara. (11) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Pusat harus sudah mengumumkan hasil keputusan
(11) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Pusat harus sudah mengumumkan hasil keputusan Musyawarah Nasional.
Musyawarah Nasional. (12) Munas dilakukan pada akhir masa kepengurusan DPP, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh DPP melalui mekanisme rapat pleno. (13) Munas
diselenggarakan
dengan
melalui
perwakilan,
dengan
agenda
sekurang-kurangnya adalah: a. Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan; b. Perubahan/Penetapan AD/ART; c.
Program Kerja;
d. Pemilihan Ketua Umum yang sekaligus menjadi ketua tim formatur. Pasal 23 Mosi Tidak Percaya DPP (1)
DPC dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus DPP apabila disertai data-data yang valid dan diajukan lebih dari 50% DPC.
(2)
Pengajuan mosi tidak percaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan oleh DPC kepada DPP yang tembusannya disampaikan kepada DPO.
(3)
DPO wajib menindaklanjuti mosi tidak percaya dengan memanggil DPP dan mengadakan pleno untuk memutuskan apakah perlu dilaksanakan munaslub atau tidak.
PO Hasil dari Musyawarah Nasional tidak perlu menunggu terlalu lama untuk diumumkan, baik melalui media resmi (tembusan surat keputusan) maupun media non resmi (ex. Website Sekarpura II). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Organisasi ini dimana pengurus pleno yang dibentuk oleh Ketua terpilih (tim formatur) hasil Munas sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah pelaksanaan Munas/ Munaslub
Pasal 24 Mosi Tidak Percaya DPC (1)
Anggota DPC dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus DPC apabila disertai data-data yang valid dan didukung oleh lebih dari 50% anggota.
(2)
Pengajuan mosi tidak percaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan oleh anggota yang tembusannya disampaikan kepada DPO tingkat cabang.
(3)
DPO tingkat cabang wajib menindaklanjuti mosi tidak percaya dengan memanggil DPC dan mengadakan pleno apakah perlu dilaksanakan muscablub atau tidak. Pasal 25 Musyawarah Nasional Luar Biasa
(1)
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan di luar jadwal Munas berkala.
(2)
Tata cara penyelenggaraan Munaslub sama dengan penyelenggaraan Munas. Pasal 26 Rakernas, Rapimnas
(1)
Rakernas
dilakukan
sekurang-kurangnya
1
(satu)
kali
dalam
masa
kepengurusan DPP, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh DPP melalui mekanisme rapat pleno. (2)
Rapimnas dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan DPP, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh DPP melalui mekanisme rapat pleno.
Pasal 27 Agenda Rakernas/Rapimnas (1)
Agenda Pokok Rakernas sekurang-kurangnya yaitu : a. Evaluasi dan Penetapan Progam Kerja; b. Penyusunan Draft PKB; c.
(2)
Evaluasi penyelenggaraan organisasi;
Agenda Pokok Rapimnas sekurang-kurangnya yaitu : a. Evaluasi kinerja organisasi; b. Konsolidasi Organisasi; c.
Membahas perkembangan organisasi dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap perlu. Pasal 28 Mekanisme Pelaksanaan Rakernas
(1)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
(2)
Tanggung jawab penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Sekarpura II terletak pada Dewan Pimpinan Pusat Sekarpura II.
(3)
Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh peserta Rakernas.
(4)
Undangan serta Rancangan Acara Tata Tertib harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada peserta Rapat Kerja Nasional selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rakernas dilaksanakan.
(5)
(6)
Rapat Kerja Nasional membentuk 3 (tiga) komisi persidangan yaitu : a. Komisi persidangan A
: Bidang Organisasi
b. Komisi persidangan B
: Bidang Program/Rencana Kerja
c.
: Bidang Khusus
Komisi persidangan C
Seluruh Keputusan Persidangan dianggap sah, jika korum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta.
(7)
Bilamana korum tidak tercapai, rapat ditunda 15 menit, bilamana setelah ditunda korum tidak tercapai juga, maka sidang diteruskan dan keputusan dinyatakan sah.
(8)
Setiap peserta Rakernas mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara yang sama
(9)
Hak suara DPP dan DPC Sekarpura II Masing-masing :
Usulan DPC SSK II
a.
DPP Sekarpura II
:
8
Suara
b.
DPC Sekarpura II Kantor Pusat
:
7
Suara
c.
DPC Sekarpura II Bandara Soekarno-Hatta
: 15
Suara
d.
DPC Sekarpura II Bandara Halim PK
:
4
Suara
e.
DPC Sekarpura II Bandara SM Badaruddin II
:
4
Suara
f.
DPC Sekarpura II Bandara Supadio
:
4
Suara
g.
DPC Sekarpura II Bandara Polonia
:
7
Suara
h.
DPC Sekarpura II Bandara Husein S
:
4
Suara
i.
DPC Sekarpura II Bandara S Syarif Kasim II
:
4
Suara
j.
DPC Sekarpura II Bandara Minangkabau
:
4 Suara
k.
DPC Sekarpura II Bandara S Iskandar Muda
:
3 Suara
l.
DPC Sekarpura II Bandara Raja Haji Fisabilillah
:
m.
DPC Sekarpura II Bandara Depati Amir
:
3 Suara
n.
DPC Sekarpura II Bandara S. Thaha
:
3 Suara
3
Suara
Pasal 28 Revisi : 10. Peninjauan kembali hak suara karena sudah adanya penambahan karyawan.
(10)
Rapat Kerja Nasional Sekarpura II dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
(11)
Peninjau Rapat Kerja Nasional hanya memiliki hak bicara atas persetujuan
Pasal 28
Pimpinan Sidang. (12)
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Rapat kerja Nasional, Dewan Pimpinan Pusat Sekarpura II sudah harus mengumumkan hasil Keputusan Rakernas.
(1)
Pasal 29 Peserta Munas/MunasLub Penentuan alokasi kuota peserta dengan hak suara dalam Munas/Munaslub, mempertimbangkan unsur populasi anggota dan jumlah komisi yang dibentuk sesuai agenda sidang, disusun sebagai berikut: a.
DPP Sekarpura II
: 8
Suara
b.
DPC Sekarpura II Kantor Pusat
:
c.
DPC Sekarpura II Bandara Soekarno-Hatta
: 15
Suara
d.
DPC Sekarpura II Bandara Halim PK
:
4
Suara
e.
DPC Sekarpura II Bandara SM Badaruddin II
:
4
Suara
f.
DPC Sekarpura II Bandara Supadio
:
4 Suara
g.
DPC Sekarpura II Bandara Polonia
:
7 Suara
h.
DPC Sekarpura II Bandara Husein S
:
4
Suara
i.
DPC Sekarpura II Bandara S Syarif Kasim II
:
4
Suara
j.
DPC Sekarpura II Bandara Minangkabau
:
4 Suara
k.
DPC Sekarpura II Bandara S Iskandar Muda
:
3 Suara
l.
DPC Sekarpura II Bandara Raja Haji Fisabilillah
:
3 Suara
m.
DPC Sekarpura II Bandara Depati Amir
:
3 Suara
n.
DPC Sekarpura II Bandara S. Thaha
:
3 Suara
7
Suara
(12) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Rapat kerja Nasional, Dewan Pimpinan Pusat Sekarpura II sudah harus mengumumkan hasil Keputusan Rakernas.
Usulan DPC SSK II Pasal 29 Revisi : 1. Peninjauan kembali Penentuan alokasi kouta dengan hak suara dalam Munas/Munaslub karena sudah adanya penambahan karyawan.
(2)
Terhadap DPC-DPC yang mengirimkan anggotanya melebihi kuota yang ditetapkan, maka status kepesertaannya menjadi peninjau Munas/Munaslub, dengan ketentuan dibiayai sendiri oleh DPC yang bersangkutan dan peserta tersebut tidak memiliki hak suara. Usulan DPC KP Pasal 30
Pasal 30 Penyelenggaraan MUSCAB/MUSCABLUB, RAKERCAB
Penyelenggaraan Muscab/Muscablub, Rakercab (1)
Muscab dilakukan pada akhir masa kepengurusan DPC, diselenggarakan oleh Panitia dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas kepengurusan berakhir, sedangkan Muscablub dilakukan apabila diperlukan.
(2)
Sehubungan seluruh Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II telah didirikan
DPC
dan
untuk
keseragaman
masa
kepengurusan
serta
penghematan biaya, maka kepada para pengurus DPC untuk menyesuaikan masa tugas kepengurusan yang berakhir
3 (tiga) bulan sebelum
pelaksanaan Munas. (3)
Rakercab dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 3 (tiga) tahun kepengurusan DPC, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh DPC.
(4)
Muscab/Muscablub dan Rakercab diselenggarakan dengan mekanisme perwakilan, dengan Agenda pokok Muscab/Muscablub sekurang-kurangnya yaitu : 1) Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan; 2) Penyusunan draft Perubahan AD/ART; 3) Pemilihan Ketua DPC dan Pengukuhan Dewan Pengurus Harian DPC.
Ditambahkan Pasal mengenai mekanisme baku dalam pemilihan calon ketua DPC dengan usulan sebagai berikut : a. Mekanisme pemilihan bakal calon ketua DPC dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh seluruh anggota Sekarpura II di DPC tersebut; b. Penjaringan pemilihan bakal calon ketua DPC menjadi calon ketua yang akan dipilih dan dibawa dalam muscab dilakukan untuk memilih 3 orang calon ketua DPC yang dilakukan pada saat Pra Muscab; c. 3 (tiga) orang calon ketua DPC terpilih telah melalui mekanisme verifikasi sesuai dengan persayaratan menjadi Ketua DPC yang didalam AD/ART; d. Pemilihan Ketua DPC dilaksanakan setelah Pimpinan Muscab menyatakan sidang telah memenuhi qourum; e. Sebelum dilakukan proses pemilihan, calon ketua DPC diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan menjadi calon ketua, dan Pimpinan Muscab memeriksa syaratsyarat calon ketua dan formulir yang sudah ditandatangani tersebut sebagaimana diatur dalam AD/ART; f. Calon Ketua yang memenuhi syarat, diwajibkan untuk memperkenalkan diri, menyampaikan pokok-pokok pikiran atau program kerja (diberi waktu paling lama sepuluh menit untuk setiap calon) g. Setelah acraa penyampaian pokok-pokok pikiran atau program kerja, dilaksanakan pemilihan calon ketua oleh Peserta MUSCAB yang mempunyai hak suara
(5)
Sedangkan Agenda Pokok Rakercab sekurang-kuranya yaitu : 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Progam Kerja 2) Penyusunan Draft PKB; 3) Evaluasi/rekomendasi penyelenggaraan organisasi.
(6)
Alokasi kuota peserta dengan hak suara dalam Muscab/Muscablub atau Rakercab, ditentukan berdasarkan Unit Kerja setingkat Dinas dan jumlah komisi, diwakili oleh sedikitnya 1 (satu) peserta dengan hak suara dalam Sidang Komisi.
(7)
Penambahan dan atau pengurangan jumlah peserta dengan hak suara pada Munas/Munaslub atau Rakernas dan Muscab/Muscablub atau Rakercab dapat dilakukan sesuai dengan pendanaan yang diberikan oleh Manajemen.
(8)
DPC-DPC yang akan menyelenggarakan Muscab/Muscablub atau Rakercab harus melaporkan dan mengundang pengurus DPP guna pengesahan hasil dan atau pengesahan kepengurusan DPH.
Pasal 31 Musyawarah Cabang (1)
Musyawarah Cabang (Muscab) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II.
(2)
Tanggung jawab penyelenggaraan Muscab terletak pada Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II.
(3)
Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Muscab disusun oleh Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Sekarpura II dan disahkan oleh Peserta Muscab.
Pasal 30 Ayat 6 Peserta “Alokasi kuota peserta dengan hak suara dalam Muscab/Muscablub atau Rakercab, ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah karyawan setiap unit kerja setingkat Direktorat di Kantor Pusat dan Dinas di Kantor Cabang. Jumlah Komisi, diwakili oleh sedikitnya 1 (satu) peserta dengan hak suara dalam sidang komisi.
(4)
Undangan serta rancangan acara dan rancangan tata tertib harus sudah disampaikan oleh DPC Sekarpura II ke seluruh peserta Muscab selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang dilaksanakan
(5)
Musyawarah Cabang membentuk 3 (tiga) komisi persidangan yaitu : a. Komisi Persidangan A
: Bidang Organisasi
b. Komisi Persidangan B
: Bidang Program Kerja
c.
: Bidang Umum/Khusus
Komisi Persidangan C
Pasal 32 Musyawah Cabang Luar Biasa (1)
Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) diselenggarakan diluar jadwal Muscab berkala untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)
Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurangkurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota Dewab Pimpinan Cabang Sekarpura II sebagaimana yang hadir dalam Musyawarah Cabang sebelumnya , atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
(3)
Anggota Sekarpura II Cabang yang meminta dilaksanakan Muscablub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab Muscablub.
(4)
Anggota Sekarpura II Cabang yang meminta dilaksanakan Muscablub dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk komite yang bersifat ad-hoc sebagai penyelenggara Muscablub.
(5)
Acara dan Tata Terib Muscablub disusun oleh penyelenggara Muscablub atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat disahkan oleh peserta Muscablub.
Usulan DPC Polonia
Pasal 31 Musyawarah Cabang (4) Undangan serta rancangan acara dan rancangan tata tertib harus sudah disampaikan oleh DPC Sekarpura II ke seluruh peserta Muscab selambatlambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Cabang dilaksanakan
(6)
Undangan serta Rancangan harus sudah disampaikan oleh penyelenggara Muscablub kepada seluruh peserta Muscablub dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muscablub dilaksanakan.
(7)
b. Dewan Pimpinan Cabang Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang untuk : a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggung jawaban atau kinerja Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II atas dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Cabang, sebagaimana yang diduga oleh Anggota Sekarpura II yang meminta dilaksanakannya. Muscablub. b. Jika pertanggung jawaban dan atau kinerja Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a. ditolak atau tidak diterima maka Muscablub dapat memutuskan : 1)
Memberhentikan
Dewan
Pimpinan
Cabang
dan
Dewan
Pertimbangan Organisasi Cabang. 2)
Melaksanakan pemilihan dan mengangkat Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang serta Dewan Pertimbangan Organisasi Cabang yang baru.
c.
3)
Menetapkan Program Umum Cabang
4)
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Jika pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a. diterima oleh peserta Muscablub maka selanjutnya Muscablub dapat memutuskan :
Pasal 32 (6) Undangan serta Rancangan acara harus sudah disampaikan oleh penyelenggara Muscablub kepada seluruh peserta Muscablub dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Muscablub dilaksanakan.
Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri dari : a. Dewan Pimpinan Pusat
(8)
Usulan DPC Polonia
1)
Menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsip atas
Anggaran Dasar
dan
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diduga oleh Anggota Sekarpura
II
Cabang
yang
meminta
diselenggarakannya
Muscablub 2) (9)
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Seluruh persidangan dianggap sah, jika korum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta.
(10) Bilamana korum sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak tercapai, rapat ditunda satu jam, bilamana setelah ditunda korum tidak tercapai juga, maka siding diteruskan dan keputusan dinyatakan sah (11) Setiap peserta Munassus mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara yang sama (12) Muscablub tidak dihadiri oleh Peninjau. (13) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penyelenggara Muscablub sudah harus mengumumkan hasil keputusan Muscablub Pasal 33 Rapat Kerja Cabang Rapat Kerja Cabang (Rakercab) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang (1)
Tanggung jawab penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang Sekarpura II terletak pada Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II.
(2)
Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Cabang disusun oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disahkan oleh peserta Rakercab.
(3)
Undangan serta Rancangan Acara Tata Tertib harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada peserta Rapat Kerja Cabang
(13) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penyelenggara Muscablub sudah harus mengumumkan hasil keputusan Muscablub PO Penyampaian undangan dan rancangan acara yang terlalu lama dengan jadwal acara Muscablub tidaklah efektif dan efisien.
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rakercab dilaksanakan. (4)
(5)
Rapat Kerja Cabang membentuk 3 (tiga) komisi persidangan yaitu : a.
Komisi persidangan A
: Bidang Keorganisasian
b.
Komisi persidangan B
: Bidang Program/Rencana Kerja
c.
Komisi persidangan C
: Bidang Rekomendasi/Umum/Khusus
Seluruh Keputusan Persidangan dianggap sah, jika korum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta.
(6)
Bilamana korum tidak tercapai, rapat ditunda satu jam, bilamana setelah ditunda korum tidak tercapai juga, maka siding diteruskan dan keputusan dinyatakan sah.
(7)
Setiap peserta Rakercab mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara yang sama
(8)
Rapat Kerja Cabang Sekarpura II dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan Dewan Pimpinan Cabang
(9)
Penunjau Rapat Kerja Cabang hanya memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.
Usulan DPC Polonia
(10) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Rapat kerja Cabang, Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II sudah harus mengumumkan hasil Keputusan Rakercab BAB VII RAPAT PENGURUS DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI ORGANISASI Pasal 34 (1)
Kepemimpinan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang dilaksanakan secara kolektif.
Pasal 33 (10) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelenggaraan Rapat kerja Cabang, Dewan Pimpinan Cabang Sekarpura II sudah harus mengumumkan hasil Keputusan Rakercab
(2)
Keputusan Organisasi disemua tingkatan Organisasi pada ayat (1) diatas diambil dalam Rapat Pleno Pengurus.
(3)
Rapat Pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(4)
Rapat Pleno Pengurus diadakan atas undangan Pengurus Organisasi di semua tingkatan.
(5)
Di dalam Rapat Pleno Pengurus setiap peserta mempunyai hak suara masing-masing 1 (satu) suara.
(6)
Rapat Pleno Pengurus disemua tingkatan organisasi adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta (Korum).
(7)
Jika korum tidak tercapai Rapat Pleno Pengurus ditunda satu jam, bila setelah ditunda korum tidak tercapai juga maka Rapat Pleno Pengurus diteruskan dan Keputusan Rapat dinyatakan sah.
(8)
Seluruh Keputusan Rapat Pleno Pengurus wajib diberitahukan kepada seluruh Pengurus Organisasi.
(9)
Keputusan Rapat Pleno Pengurus bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pengurus.
(10)
Apabila hasil keputusan Rapat Pleno Pengurus tidak dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sekarpura II
Usulan DPC Polonia Pasal 34 (3) Rapat Pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali PO Sejalan dengan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Organisasi ini, mengantisipasi kesibukan kerja sebagai karyawan Perusahaan.
Pasal 35 Jenis Rapat Pengurus (1)
Rapat Pengurus terdiri dari : 1. Rapat Umum; 2. Rapat Koordinasi; 3. Rapat Pleno; 4. Rapat Pleno diperluas; 5. Rapat Terbatas 6. Rapat Pimpinan (Rapim).
(2)
Rapat Umum adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Pleno, membahas hal-hal lain yang bersifat umum.
(3)
Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Para Ketua/Wakil Ketua dan dihadiri oleh anggota Departemen/Seksi, membahas masalah teknis pelaksanaan atau evaluasi kegiatan organisasi.
(4)
Rapat Pleno adalah rapat konsolidasi pengurus yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Pleno, dilaksanakan secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali membahas program kerja, evaluasi pelaksanaan kegiatan atau permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi tetapi tidak termasuk masalah pengisian jabatan lowong antar waktu untuk Ketua Umum DPP, Ketua DPC, DPO atau BPH.
(5)
Rapat Pleno Diperluas adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Pleno dengan mengundang Pengurus LKS Bipartit, perwakilan DPC atau pihak manajemen satu tingkat di bawah Direksi/satu tingkat di bawah Kepala Cabang, membahas masalah yang menyangkut hubungan industrial atau program peduli terhadap perusahaan.
(6)
Rapat Terbatas adalah rapat mendadak yang diinisiasi oleh Ketua Umum atau para Ketua dihadiri oleh Pengurus yang jumlahnya terbatas (DPH), membahas hal-hal yang bersifat mendesak, rapat ini dapat dilakukan pada Tingkat Cabang (DPC).
(7)
Rapim adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Pleno DPP, Ketua dan Sekretaris DPC atau yang mewakili, membahas konsep Kebijakan Organisasi dan masalah lain yang dianggap penting dan mendesak, sehingga dipandang perlu adanya kesepakatan yang bersifat nasional. Pasal 36 Teknis Penyelenggaraan Rapat Pengurus
(1)
Dalam rangka tertibnya penyelenggaran rapat, secara teknis penyelenggaraan rapat pengurus diatur sebagai berikut : a. Agar penyelenggaraan rapat mencapai hasil yang optimal dan memiliki legitimasi, maka penyelenggaraan harus menenuhi kuorum, yang dimaksud kuorum adalah rapat minimal dihadiri oleh 50%+1 dari jumlah peserta rapat yang diundang; b. Apabila rapat belum memenuhi kuorum, maka rapat harus ditunda, penundaan dapat dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit dan maksimal penundaan dilakukan 2 (dua) kali, dan apabila penundaan sudah dilakukan 2 (dua) namun peserta rapat memenuhi kourum maka rapat harus dibatalkan; c. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b diatas dikecualikan untuk Rapat Terbatas.
(2)
Setiap penyelenggaraan rapat harus di buatkan daftar hadir dan risalah rapat;
(3)
Apabila dipandang perlu, peserta rapat dapat diberikan konsumsi dengan terlebih dahulu mengajukan anggaran ke Bendahara. Pasal 37 Rapat Dengan Pihak Manajemen
(1)
Guna keterpaduan sikap dan bahasa dalam mengikuti/menghadiri undangan rapat dengan manajemen, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. Pengurus yang akan hadir rapat dengan Manajemen Tingkat Pusat adalah DPH atau perwakilan pengurus yang membidangi kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum atau Sekretaris Umum, untuk Tingkat Cabang (DPC) berlaku sama; b. Sebelum mengikuti/menghadiri rapat pengurus sebagaimana huruf a di atas disarankan untuk mengadakan Rapat Terbatas; c. Apabila permasalahan yang akan dibahas merupakan masalah hubungan industrial, dimungkinkan untuk mengikutsertakan pengurus DPC setempat atau menghadirkan Pengurus DPP ke Cabang. d. Pendapat yang dikemukan dalam rapat perpegang pada hasil Rapat Terbatas atau pendapat yang pertama disampaikan oleh pengurus yang mengawali/ menyampaikan pendapat. e. Apabila terjadi ketidak-sepahaman antar pengurus yang mewakili rapat, diharuskan meminta waktu (Time Out) untuk konsolidasi/menyatukan pendapat;
(2)
Pengurus SEKARPURA II tidak diizinkan menghadiri rapat dengan manajemen yang terkait dengan organisasi Sekarpura II seorang diri, kecuali atas seijin Ketua Umum DPP atau Ketua DPC.
Pasal 38 Pelaksanaan Administrasi Organisasi (1) Pelaksanaan administrasi organisasi mengacu tata cara penulisan surat organisasi pada umumnya yang terdiri dari kepala surat, isi surat dan penutup surat, sebagai berikut : Kepala Surat : 1. Kop surat; 2. Tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun; 3. Nomor Surat, Klasifikasi, Lampiran dan Perihal; 4. Alamat yang dituju. Isi Surat : 1. Pendahuluan; 2. Uraian/Maksud; 3. Kalimat Penutup. Penutup Surat terdiri dari : 1. Identitas asal surat (DPP, DPC); 2. Nama Jabatan; 3. Tanda Tangan; 4. Nama Terang; 5. Cap Jabatan/Stempel Organisasi; 6. Petunjuk untuk tembusan, jika dianggap perlu. (2) Untuk bentuk-bentuk Tulisan Surat Organisasi yang merupakan produk hukum, susunannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Kewenangan Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi, diatur sebagai berikut: 1. Penandatanganan Tulisan Dinas dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. 2. Unsur-unsur penandatanganan terdiri dari : a. Nama Jabatan (ditulis dengan huruf besar); b. Tanda Tangan; c. Nama orang yang menandatangani Tulisan Dinas (ditulis dengan huruf besar) d. Cap jabatan/stempel organisasi (4) Bila tulisan Surat organisasi ditandatangani oleh selain Ketua Umum atau sekretaris Umum, unsur-unsurnya terdiri dari : 1. Nama Pejabat untuk siapa tulisan Surat organisasi dibuat; 2. Tanda Tangan; 3. Nama pejabat yang menandatangani Tulisan Surat Organisasi, ditulis dengan huruf besar; 4. Cap Jabatan/Stempel Organisasi. (5) Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi atas nama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum dapat dilakukan apabila telah diberi kuasa oleh yang bertanggungjawab. Ketua yang menandatangani Tulisan Surat Organisasi dapat mempertanggungjawabkan isi Tulisan Surat Organisasi yang ditandatangani kepada pemberi kuasa, namun tanggung jawab akhir tetap ditangan Ketua Umum, dengan ketentuan : a. Surat yang ditandatangani bukan merupakan suatu kebijaksanaan baru yang belum diputuskan rapat pleno;
b. Surat tersebut merupakan Surat rutin yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua yang bersangkutan; c. Surat tersebut tidak akan menimbulkan konsekwensi hukum maupun keuangan yang merugikan organisasi; (6) Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi dilakukan dengan tinta hitam atau biru. (7) Wewenang penandatanganan Surat Organisasi di tingkat cabang mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku di Dewan Pimpinan Pusat. BAB VIII PENYELESAIAN KELUH KESAH Pasal 39 PENYELESAIAN KELUH KESAH (1)
Masalah ketenagakerjaan diselesaikan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan
dan
prinsip-prinsip
musyawarah
mufakat,
dengan
memperhatikan kesetaraan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam proses produksi, yaitu karyawan, perusahaan dan pemerintah. (2)
Apabila terjadi keluh kesah karyawan, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan seadil-adilnya secara musyawarah, dan apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama-sama secara Bipartit.
(3)
Setiap
keluh
kesah
dan
pengaduan
karyawan
yang
menyangkut
pekerjaannya terlebih dahulu disampaikan dan diselesaikan oleh atasan karyawan yang bersangkutan.
(4)
Jika permasalahan tersebut pada ayat (3) tidak terselesaikan, maka permasalahan tersebut dapat ke tingkat yang lebih tinggi, dan apabila hal tersebut
tidak
mendapatkan
penyelesaian
maka
karyawan
dapat
meneruskan dan melimpahkannya kepada Serikat Karyawan. (5)
Apabila setelah dirundingkan tidak menghasilkan kata mufakat, maka perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai perselisihan ketenagakerjaan dan untuk penyelesaiannya mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
(6)
Selama permasalahan belum terselesaikan, maka kedua belah pihak wajib menjaga supaya kegiatan operasional perusahaan berlangsung dengan aman dan lancar. BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 40
(1)
Pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat pusat dilakukan dalam Munas/Munaslub dan keputusan tertinggi pada tingkat Cabang dilakukan dalam Muscab/Muscablub, pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui perwakilan.
(2)
Hirarki pengambilan keputusan di tingkat Pusat dan Cabang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 21.
(3)
Dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah mufakat, dan apabila dalam musyawarah tidak mencapai mufakat pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara voting.
(4)
Hasil voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini merupakan keputusan yang syah dan harus dihormati.
BAB X PENUTUP Pasal 41 (1) Peraturan
Organisasi
ini
mulai
berlaku
pada tanggal
ditetapkan
dan
disampaikan kepada Dewan Pimpinan Sekarpura II disemua tingkatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (2) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam rangka penyempurnaan peraturan organisasi, maka perubahan dimaksud harus ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP. (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. a.n. PIMPINAN RAKERNAS TAHUN 2009
KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
