PERATURAN ORGANISASI

PERATURAN ORGANISASI

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH PENGURUS PUSAT SURABAYA, 13 SEPTEMBER 2015 JO  HASIL KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS PUSAT TANGGAL 23 OKTOBER 2015  HASIL KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS PUSAT TANGGAL 27 NOPEMBER 2015

DISALIN SESUAI ASLINYA

PENGURUS PUSAT -1-

PERATURAN ORGANISASI

PEMBUKAAN

SALINAN

PENGURUS PUSAT -2PEMBUKAAN

Assalammu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua, Dengan tanpa merebut kekuasaan Allah SWT, dan senantiasa teriringi hidayahNya, serta dengan mengucap syukur, berikut Organisasi Badan Otonom PEMUDA PUSURA menerbitkan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA. Guna mengekspresikan aspirasi dari segenap anggota PEMUDA PUSURA bahwasannya sangat diperlukan suatu landasan aturan tersendiri agar roda organisasi bisa berjalan secara proporsional, konsisten, komitmen, dan konsekuen, maka kiranya perlu untuk dicetuskannya suatu peraturan tersendiri. Peraturan organisasi PEMUDA PUSURA berfungsi sebagai suatu peraturan tersendiri bagi organisasi PEMUDA PUSURA tentang segala hal yang belum diatur dan atau lebih mempertegas dari peraturan induk organisasi yang telah ada yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan PUSURA. Diharapkan dengan disahkannya Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA, dapat menopang landasan roda organisasi sehingga dapat terus mengembangkan kiprah organisasi dimasa mendatang.

Wassalammulaikum Wr. Wb. Surabaya, 27 Nopember 2015. PENGURUS PUSAT PEMUDA PUSURA KETUA

SEKRETARIS

Ttd.

Ttd.

HOSLIH ABDULLAH

MOCH. TAUFAN KASIANTO, S. Kom

SALINAN

PENGURUS PUSAT -3-

PERATURAN ORGANISASI

JILID – I –

TENTANG PERATURAN DASAR

SALINAN

PENGURUS PUSAT -4JILID I Tentang PERATURAN DASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Substansi Peraturan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA terbagi menjadi tiga substansi, yaitu : (1) Jilid I (2) Jilid II (3) Jilid III Pasal 2 Penjelasan Masing-masing Substansi Peraturan Masing-masing substansi peraturan, berisi tentang : (1)

Jilid I

(2)

Jilid II

(3)

Jilid III

: Tentang Peraturan Dasar yaitu peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat mendasar mengenai Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA; : Tentang Peraturan Rumah Tangga yaitu peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga organisasi PEMUDA PUSURA; : Tentang Peraturan Peralihan yaitu peraturan yang disusun dan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku, yang mengatur tentang peraturan-peraturan yang belum diatur dalam suatu peraturan yang telah ada sebelumnya atau peraturan pengganti dari peraturan sebelumnya. BAB II LANDASAN Pasal 3 Landasan

Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA, dilandasi oleh : (1) (2) (3)

Anggaran Dasar PUSURA BAB X Pasal 18 Ayat (1); Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XI Pasal 24 Butir (e); Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XIV Pasal 28 Ayat (1); SALINAN

(4) (5) (6)

PENGURUS PUSAT -5Hasil Keputusan Musyawarah Mufakat Pengurus Pusat tanggal 13 September 2015; Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 23 Oktober 2015; Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 27 Nopember 2015. BAB III PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI JILID I Pasal 4 Perubahan Peraturan Organisasi Jilid I

Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA, berlaku sejak disahkan dan ditetapkan serta bersifat mengikat terhadap seluruh komponen yang diatur didalamnya. Ditetapkan di : Kota Surabaya. Pada tanggal : 27 Nopember 2015. PENGURUS PUSAT PEMUDA PUSURA KETUA

SEKRETARIS

Ttd.

Ttd.

HOSLIH ABDULLAH

MOCH. TAUFAN KASIANTO, S. Kom

SALINAN

PENGURUS PUSAT -6-

PERATURAN ORGANISASI

JILID – II –

TENTANG PERATURAN RUMAH TANGGA

SALINAN

PENGURUS PUSAT -7JILID II Tentang PERATURAN RUMAH TANGGA BAB I PELOPOR PENDIRIAN PEMUDA PUSURA Pasal 1 Pelopor Pelopor berdirinya PEMUDA PUTRA SURABAYA sebagai salah satu badan otonom perkumpulan PUTRA SURABAYA atau disingkat PUSURA, adalah : (1) (2) (3)

Hoslih Abdullah; M Ridho; Luko Joyo. BAB II IDENTITAS Pasal 2 Nama

Organisasi ini bernama PEMUDA PUTRA SURABAYA atau disingkat dengan PEMUDA PUSURA. Pasal 3 Status PEMUDA PUSURA merupakan organisasi badan otonom dari organisasi perkumpulan PUSURA. Pasal 4 Kedudukan PEMUDA PUSURA berkedudukan dan berpusat di Kota Surabaya. Pasal 5 Hari Jadi PEMUDA PUSURA didirikan pada tanggal 18 Juli 1987. SALINAN

PENGURUS PUSAT -8BAB III MOTO, MAKSUD DAN TUJUAN, VISI, DAN MISI Pasal 6 Moto Moto organisasi adalah “Dengan Semangat PANCASILA, PEMUDA PUSURA Berkarya”. Pasal 7 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dibentuknya PEMUDA PUSURA adalah guna turut serta lebih mengembangkan peran organisasi perkumpulan PUSURA sesuai fungsinya sebagai Badan Otonom khususnya dibidang sosial kepemudaan. Pasal 8 Visi Mempertahankan NKRI sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan mengembangkan nilai-nilai perjuangan dengan semangat 10 Nopember 1945 serta menjunjung tinggi asas kerakyatan, kekeluargaan, kesetaraan dan demokrasi. Pasal 9 Misi (1) (2)

Menempatkan PEMUDA PUSURA sebagai organisasi yang peduli terhadap persoalan pembangunan Nasional maupun pembangunan Regional khususnya Kota Surabaya; Menempatkan PEMUDA PUSURA sebagai suatu wadah yang mampu menampung, membina dan mengarahkan kepribadian arek-arek Suroboyo sesuai jiwa dan semangat kepahlawanan yang berkarakter Suroboyoan. BAB IV LAMBANG DAN ARTI LAMBANG Pasal 10 Lambang

(1) (2)

Lambang organisasi adalah suatu tanda khusus yang diwujudkan dalam suatu bentuk yang memiliki makna, serta dapat mengidentifikasi organisasi; Lambang organisasi wajib disertakan dalam suatu benda, alat, atribut, seragam dan atau lain sebagainya, yang pada dasar menunjukkan identitas dan rasa kebanggaan organisasi, seperti : kertas surat, amplop, stempel, dan lain-lain; SALINAN

(3)

PENGURUS PUSAT -9PEMUDA PUSURA memiliki lambang yang telah ditetapkan :

Pasal 11 Arti Lambang

(1)

Obor berwarna merah dan api yang menyala berwarna kuning dengan inti api berwarna merah mempunyai arti semangat keberanian dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang senantiasa berkobar;

(2)

Suro Ing Boyo berwarna hitam mempunyai arti berani menghadapi tantangan karena benar, yang merupakan karakter Suroboyoan;

(3)

(4)

(5)

organisasi;

Tulisan “PEMUDA PUSURA”

berwarna putih merupakan nama

Latar belakang berwarna biru mempunyai arti keteduhan atau kedamaian;

Bingkai segi lima berwarna hitam mempunyai arti landasan organisasi adalah Pancasila.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 10 BAB V BENDERA DAN ARTI BENDERA Pasal 12 Bendera (1) (2)

Bendera merupakan suatu wujud keberadaan dan kebesaran organisasi; Bendera berbahan dasar kain dengan warna dasar putih, terdapat lambang ditengah yang bisa tampak dari kedua sisi, dengan ukuran panjang 135 CM dan lebar 90 CM untuk dalam ruangan dan dengan ukuran panjang 300 CM dan lebar 200 CM untuk diluar ruangan, dengan masing-masing sesuai tingkat kepengurusan : (a)

Pengurus Tingkat PUSAT

: Jumbai-jumbai berwarna biru;

(b)

Pengurus Tingkat Kecamatan

: Jumbai-jumbai berwarna biru dan terdapat tulisan berwarna biru sesuai nama Kecamatannya dibawah lambang, misal : Pakal, Genteng dan sebagainya;

(c)

Pengurus Tingkat Kelurahan

: Jumbai-jumbai berwarna biru dan terdapat tulisan berwarna biru sesuai nama Kecamatan serta kelurahannya dibawah gambar, misal : Genteng Kapasari dan sebagainya;

SALINAN

(d)

PENGURUS PUSAT - 11 Pengurus Tingkat Kota/Kabupaten : Jumbai-jumbai berwarna biru dan terdapat tulisan berwarna biru sesuai nama Kota / Kabupaten, misal : Kabupaten Sidoarjo dan sebagainya.

Pasal 13 Arti Bendera (1) (2) (3)

Warna dasar putih mempunyai arti suci dan atau bersih; Dikelilingi jumbai-jumbai yang bermakna organisasi merupakan milik anggota; Lambang organisasi merupakan identitas organisasi. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 14 Syarat Sah Anggota

(1)

Persyaratan umum : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

Setia terhadap UUD 1945 dan Pancasila; Sanggup menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Berwarga Negara, baik Indonesia maupun asing, berikut syarat dan ketentuannya; Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah menikah dan atau telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pendaftaran; Tunduk dan melaksanakan AD/ART PUSURA; Tunduk dan melaksanakan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA; Tunduk dan melaksanakan segala peraturan dan kebijaksanaan lainnya yang menjadi ketetapan organisasi; Bersih dari penggunaan segala jenis narkotika, zat psikotropika dan obatobatan terlarang lainnya; Tidak terlibat organisasi terlarang; Sanggup berkontribusi aktif kepada organisasi secara loyal dan tanpa pamrih dengan penuh dedikasi; Sanggup menjaga, membela dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan organisasi.;

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 12 (2)

Persyaratan khusus : (a) (b) (c)

(3)

Telah mengisi, menandatangani dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran anggota beserta segala lampirannya, yaitu foto copy KTP yang masih berlaku dan pas foto berwarna terbaru; Telah melunasi biaya pendaftaran sesuai ketentuan atau ditentukan lain; Sanggup melunasi sumbangan wajib anggota yang dikenakan sesuai ketentuan atau ditentukan lain.;

Sah menjadi anggota : (a) (b)

Telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana BAB VI Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); Telah dinyatakan diterima, disetujui dan ditetapkan menjadi anggota oleh Pengurus Pusat. Pasal 15 Kriteria Anggota

Keanggotaan memiliki kriteria sesuai batas usia, yaitu : (1) (2) (3) (4)

Anggota Muda

: Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun; Anggota Madya : Telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun hingga berusia 30 (tiga puluh) tahun; Anggota Utama : Telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun hingga berusia 45 (empat puluh lima) tahun; Anggota Purna : Telah berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun. Pasal 16 Hak Anggota

Setiap anggota memiliki hak sebagai berikut : (1) (2) (3)

Memiliki hak bicara yaitu hak dalam menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap segala sesuatu yang bersifat konstruktif dan disampaikan secara santun; Memiliki hak suara, baik hak pilih maupun hak dipilih; Dan berhak atas segala sesuatu, sesuai dengan yang telah dan akan ditentukan kemudian. Pasal 17 Kewajiban Anggota

(1)

Mendukung dan berperan aktif, dalam segala hal yang telah menjadi program organisasi; SALINAN

(2) (3)

PENGURUS PUSAT - 13 Menjaga, membela dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan organisasi; Rela berkorban demi organisasi, baik secara moril maupun materiil. Pasal 18 Status Anggota

(1)

Berhalangan Tetap adalah Anggota sebagaimana Kriteria Anggota yang apabila : (a) (b)

(c) (d) (e) (f)

(2)

Meninggal dunia; Mengundurkan diri, karena sesuatu hal yang bersifat berhalangan tetap, dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, yang disampaikan secara tertulis kepada Pengurus sesuai tingkatannya, dan diputuskan secara tertulis untuk mengabulkan permohonan tersebut oleh Pengurus Pusat; Memiliki kekuatan hukum tetap baik pidana maupun perdata; Pertimbangan perubahan permohonan anggota yang sedianya status berhalangan tidak tetap; Dijatuhi sanksi dikeluarkan dari keanggotaan oleh Pengurus Pusat secara tertulis, karena dinilai telah melanggar AD/ART PUSURA, Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA, dan atau kebijkasanaan organisasi lainnya yang berlaku; Anggota yang telah memiliki status berhalangan tetap, masih dapat diterima kembali menjadi anggota dengan melalui mekanisme awal pendaftaran anggota, kecuali berhalangan tetap yang dikarenakan BAB VI Pasal 18 Ayat (1) Butir (a) dan memiliki putusan sanksi tetap akibat BAB VI Pasal 18 Ayat (1) Butir (e), baik putusan sanksi Kualifikasi Status Anggota Berhalangan Tetap Terhormat maupun putusan Kualifikasi Status Anggota Berhalangan Tetap Tidak Terhormat.;

Berhalangan Tidak Tetap adalah Anggota sebagaimana Kriteria Anggota yang apabila : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Sakit, sehingga tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk sementara waktu, hingga batas waktu sesuai dengan yang ditentukan; Mengajukan permohonan berhalangan tidak tetap secara tertulis dengan beralasan dan berbatas waktu sesuai dengan yang diajukan, sehingga bisa diterima dan disetujui oleh Pengurus Pusat; Masih dalam proses penggunaan hak bela sesuai BAB VI Pasal 18 Ayat (1) Butir (e); Karena tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga diputuskan oleh Pengurus Pusat secara tertulis; Status anggota berhalangan tidak tetap dinyatakan masih berstatus anggota sehingga hak dan kewajibannya masih wajib dipatuhi dan dijalankan; Status anggota berhalangan tidak tetap, mempunyai masa sekurangkurangnya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terdapat putusan status anggota berhalangan tidak tetap dan apabila :

SALINAN

(i) (ii)

PENGURUS PUSAT - 14 Setelah melampaui masa status berhalangan tidak tetap maka Pengurus Pusat berhak memutuskan perpanjangan satu kali masa sebagaimana BAB VI Pasal 18 Ayat (2) Butir (f); Setelah melampaui masa status berhalangan tidak tetap maka Pengurus Pusat berhak memutuskan perubahan status anggota menjadi berhalangan tetap. Pasal 19 Kualifikasi Status Anggota Berhalangan Tetap

Status Anggota Berhalangan Tetap sebagaimana BAB VI Pasal 18, memiliki kualifikasi : (1)

Terhormat, apabila : (a) (b)

(2)

Sebagaimana BAB VI Pasal 18 Ayat (1) Butir (a), (b), (d) dan Ayat (2) Butir (f); Akibat putusan sanksi yang bukan karena melanggar Pelanggaran Berat;

Tidak terhormat, apabila kecuali sebagaimana BAB VI Pasal 19 Ayat (1). Pasal 20 Pelanggaran, Mekanisme Putusan Sanksi Dan Sanksi

(1)

Jenis pelanggaran terbagi menjadi : (a) (b)

(2)

Pelanggaran Ringan, adalah pelanggaran yang dipandang masih bisa ditolerir, seperti pelanggaran administrasi, aktifitas dan sebagainya; Pelanggaran Berat, adalah pelanggaran terhadap AD/ART PUSURA, Peraturan Organisasi, kebijaksanaan organisasi, peraturan dan perundang-undangan.;

Mekanisme putusan sanksi : (a)

Putusan Tingkat I (Pertama) : (i)

Putusan yang diambil melalui Rapat Pimpinan, Selain Pengurus Pusat, Rapat Pimpinan mempunyai kewenangan memberikan rekomondasi kepada Pengurus Pusat untuk memutuskan anggota yang diduga telah melakukan pelanggaran dengan dasar yang jelas dan disampaikan secara tertulis dan oleh Pengurus Pusat memberikan putusan secara tertulis dalam suatu Surat Keputusan kepada anggota yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran sesuai jenis pelanggarannya, Bagi Pengurus Pusat bisa langsung melakukan pengambilan putusan terhadap anggota yang diduga telah melakukan pelanggaran dengan SALINAN

PENGURUS PUSAT - 15 dasar yang jelas dan disampaikan secara tertulis dan oleh Pengurus Pusat memberikan putusan secara tertulis dalam suatu Surat Keputusan kepada anggota yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran sesuai jenis pelanggarannya; (ii)

(iii)

(b)

Putusan Tingkat II (Kedua) : (i)

(ii) (iii)

(iv)

(c)

Anggota yang telah diputuskan melakukan pelanggaran pada Putusan Tingkat I (Pertama) diberikan hak bela atas putusan tersebut dengan tata laksana penyampaian secara tertulis mengenai keberatan putusan berikut dasar belaannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari efektif sejak diterimanya putusan tersebut untuk dilakukan Putusan Tingkat II (Kedua); Apabila pengajuan hak bela melebihi batas waktu yang ditentukan maka anggota dinyatakan menerima Putusan Tingkat I (Pertama), sehingga putusan bersifat akhir atau final dan mengikat.;

Pengurus Pusat wajib membuat agenda Rapat Pengurus Harian guna memutuskan pengajuan hak bela anggota atas Putusan Tingkat I (Pertama) yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari efektif sejak diterimanya pernyataan hak bela dari anggota yang mengajukan hak bela tersebut; Rapat Pengurus Harian mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mengukuhkan putusan sebelumnya, secara tertulis dalam suatu Surat Keputusan kepada anggota yang dijatuhi sanksi; Apabila anggota masih keberatan atas Putusan Tingkat II (Kedua), bisa mengajukan keberatannya untuk diajukan melalui Putusan Tingkat III (Ketiga) dengan tata laksana sebagaimana BAB VI Pasal 20 Ayat (2) Butir (a) Angka (ii); Apabila pengajuan keberatan melebihi batas waktu yang ditentukan maka anggota dinyatakan menerima Putusan Tingkat II (Kedua), sehingga putusan bersifat akhir atau final dan mengikat.;

Putusan Tingkat III (Ketiga) : (i)

(ii) (iii)

Pengurus Pusat wajib membuat agenda Rapat Pengurus guna memutuskan pengajuan keberatan atas Putusan Tingkat II (Kedua) yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari efektif sejak diterimanya pengajuan keberatan atas Putusan Tingkat II (Kedua); Rapat Pengurus mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mengukuhkan putusan sebelumnya, secara tertulis dalam suatu Surat Keputusan kepada anggota yang dijatuhi sanksi; Apabila anggota masih keberatan atas Putusan Tingkat III (Ketiga), bisa mengajukan keberatannya untuk diajukan melalui Putusan Tingkat Akhir dengan tata laksana sebagaimana BAB VI Pasal 20 Ayat (2) Butir (a) Angka (ii);

SALINAN

(iv)

(d)

Putusan Tingkat IV (Akhir) : (i) (ii)

(iii) (e)

PENGURUS PUSAT - 16 Apabila pengajuan keberatan melebihi batas waktu yang ditentukan maka anggota dinyatakan menerima Putusan Tingkat III (Ketiga), sehingga putusan bersifat akhir atau final dan mengikat.;

Pada pengambilan Putusan Tingkat IV (Akhir) adalah merupakan putusan yang bersifat akhir, atau putusan yang bersifat final dan mengikat; Putusan Tingkat IV (Akhir) adalah melalui Musyawarah Pusat dengan ketentuan disetujuinya menjadi agenda pembahasan perihal tersebut, sehingga apabila tidak disetujui menjadi agenda pembahasan maka Putusan Tingkat sebelumnya menjadi putusan akhir atau final dan mengikat; Apabila disetujui menjadi agenda pembahasan dalam Musyawarah Pusat, maka apapun putusannya bersifat akhir atau final dan mengikat.;

Hal-hal yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi, pembahasan sanksi, penyampaian sanksi, penyampaian hak bela dan penyampaian keberatan wajib ditanggapi apabila dilakukan dengan etika dan norma-norma yang santun.

(3) Putusan sanksi adalah : (a) (b) (c)

Terhormat adalah sanksi yang disandang dengan status anggota berhalangan tetap yang dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri, serta pelanggaran organisasi yang masih dapat ditoleransi; Tidak terhormat adalah sanksi yang disandang dengan status anggota berhalangan tetap karena pelanggaran organisasi yang tidak bisa ditoleransi atau disebutkan lain dengan dicabut kenggotaannya dengan tidak terhormat; Skorsing adalah sanksi yang disandang dengan status anggota berhalangan tidak tetap yang berarti gugur haknya sementara dan tidak gugur kewajibannya serta tidak diperkenankan terlibat dalam suatu kegiatan yang menjadi program organisasi, dengan masa skorsing tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan. BAB VII PENUNJANG LEGALITAS KEANGGOTAAN Pasal 21 Pengertian

Yang dimaksud penunjang legalitas keanggotaan adalah ketentuan yang bersifat baku guna menunjang keabsahan seorang anggota.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 17 Pasal 22 Penunjang Legalitas Keanggotaan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kartu Tanda Anggota (KTA); Seragam anggota; Seragam pengurus; Dimungkinkan diadakannya penunjang legalitas keanggotaan lainnya sesuai dengan kebutuhan; Tercatat dalam pembukuan keanggotaan; Seluruh legalitas keanggotaan diatas ditetapkan oleh pengurus pusat. Pasal 23 Masa Aktif Penunjang Legalitas Keanggotaan

(1) (2)

Penunjang legalitas keanggotaan memiliki masa aktif sesuai ketentuan; Khusus Kartu Anggota, memiliki masa aktif paling lama 1 (satu) tahun sesuai yang tertera dalam KTA, hal ini bisa difungsikan untuk menilai aktifitas anggota. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 24 Tingkat Kepengurusan Dan Ketentuannya

(1)

Tingkat Kepengurusan : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Pengurus Pusat atau disingkat PENGPUS adalah kepengurusan tingkat tertinggi; Pengurus Provinsi atau disingkat PENGPROV adalah kepengurusan setingkat dibawah Pengpus; Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten atau disingkat PENGKOT untuk Kota dan PENGKAB untuk Kabupaten, adalah kepengurusan setingkat dibawah Pengprov; Pengurus Tingkat Kecamatan atau disingkat PENGCAM merupakan tingkat kepengurusan setingkat dibawah Pengkot / Pengkab; Pengurus Tingkat Anak Kecamatan atau disingkat PAC merupakan tingkat kepengurusan setingkat dibawah PENGCAM; Diluar negeri, Pengpus berwenang membentuk suatu tingkat kepengurusan dibawahnya yang disebut Pengurus Perwakilan atau disingkat PERWAKIL.;

SALINAN

(2)

PENGURUS PUSAT - 18 Ketentuan Tingkat Kepengurusan : (a)

PENGPUS (i) (ii) (iii)

(b)

(iii) (iv) (c)

(iii) (iv)

(iii) (iv) (e)

(iii) (iv) (f)

: Kepengurusan setingkat dibawah PENGCAM; Memiliki luas cakupan wilayah kerja secara monografi setingkat Kelurahan sesuai monografi di wilayah Kecamatan yang terkait; Berpusat administrasi di Ibu Kota Kelurahan, atau ditentukan lain; Apabila belum terbentuk, menjadi tugas dan kewenangan tingkat kepengurusan diatasnya.;

PERWAKIL (i) (ii)

:

Kepengurusan setingkat dibawah Pengkot / Pengkab; Memiliki luas cakupan wilayah kerja secara monografi setingkat Kecamatan sesuai monografi di wilayah Kota / Kabupaten yang terkait; Berpusat administrasi di Ibu Kota Kecamatan, atau ditentukan lain; Apabila belum terbentuk, menjadi tugas dan kewenangan tingkat kepengurusan diatasnya.;

PAC (i) (ii)

:

Kepengurusan setingkat dibawah Pengprov; Memiliki luas cakupan wilayah kerja sesuai wilayah hukum Kota / Kabupaten; Berpusat administrasi di Ibu Kota Provinsi, atau ditentukan lain; Apabila belum terbentuk, menjadi tugas dan kewenangan tingkat kepengurusan diatasnya.;

PENGCAM (i) (ii)

:

Kepengurusan setingkat dibawah Pengpus; Memiliki luas cakupan wilayah kerja sesuai wilayah hukum setingkat Provinsi; Berpusat administrasi di Ibu Kota Provinsi, atau ditentukan lain; Apabila belum terbentuk, menjadi tugas dan kewenangan Pengpus.;

PENGKOT (i) (ii)

(d)

Memiliki luas cakupan wilayah kerja sesuai wilayah hukum Indonesia; Berpusat administrasi di Kota Surabaya; Membawahi seluruh tingkat kepengurusan.;

PENGPROV (i) (ii)

:

:

Kepengurusan setingkat dibawah Pengpus; Memiliki luas cakupan wilayah kerja sesuai wilayah hukum negara terkait; SALINAN

(iii) (iv)

PENGURUS PUSAT - 19 Berpusat administrasi di Ibu Kota Negara, atau ditentukan lain; Apabila belum terbentuk, menjadi tugas dan kewenangan Pengpus.; Pasal 25 Ketentuan Pembentukan Tingkat Kepengurusan

(1) (2)

Ketentuan pembentukan Pengpus telah diatur dalam AD / ART PUSURA; Ketentuan dasar pembentukan tingkat kepengurusan dibawah Pengpus selain yang telah diatur, setidaknya telah memiliki calon Ketua, calon Sekretaris, calon Bendahara, calon Biro Humas dan rencana alamat Sekretariat. Pasal 26 Struktur Organisasi

(1)

Struktur Organisasi Pengurus Pusat berdasarkan Susunan Pengurus :

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 20 (2)

Struktur Organisasi Umum :

(3)

Susunan Personalia/Fungsionaris dan Struktur Organisasi dibawah tingkatan Pengurus Pusat, menyesuaikan dan tidak melebihi Pengurus Pusat. Pasal 27 Non Struktural

(1) (2)

Pengurus Pusat berwenang mendirikan atau membentuk suatu badan atau asosiasi secara legal yang dikoordinir oleh kebiroan tertentu guna mengembangkan kiprah organisasi demi evolusi suatu era, dan dipertanggungjawabkan secara periodik; Selain Pengurus Pusat dimungkinkan mendirikan atau membentuk suatu badan atau asosiasi secara legal yang dikoordinir oleh suatu kebiroan tertentu guna mengembangkan kiprah organisasi demi evolusi suatu era, dengan terlebih dahulu memperoleh keputusan dari Pengurus Pusat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tingkat kepengurusan terkait.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 21 BAB IX KEPENGURUSAN Pasal 28 Pengukuhan Seusai dengan tingkatannya, pengukuhan pengurus berdasarkan pada : (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

PENGPUS dipilih melalui Musyawarah Pusat dan diusulkan kepada PUSURA untuk dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan; PERWAKIL dipilih melalui Musyawarah Pengurus Perwakilan dan diusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan; PENGPROV dipilih melalui Musyawarah Pengurus Provinsi dan diusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan; PENGKOT/PENGKAB dipilih melalui Musyawarah Pengurus Kota/Kabupaten dan diusulkan kepada PENGPROV, bila PENGPROV belum terbentuk maka diusulkan kepada PENGPUS untuk dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan; PENGCAM dipilih oleh Musyawarah Tingkat Kecamatan dan diusulkan kepada PENGKOT/PENGKAB, bila PENGKOT/PENGKAB belum terbentuk maka diusulkan kepada PENGPROV, bila PENGPROV belum terbentuk diusulkan kepada PENGPUS untuk dikukuhkan dalam suatu surat keputusan; PAC dipilih oleh Musyawarah Tingkat Anak Kecamatan dan diusulkan kepada PENGCAM, bila PENGCAM belum terbentuk diusulkan kepada PENGKOT/PENGKAB, bila PENGKOT/PENGKAB belum terbentuk diusulkan kepada PENGPROV, bila PENGPROV belum terbentuk diusulkan kepada PENGPUS untuk dikukuhkan dalam suatu surat keputusan; Non Struktural dipilih oleh struktur yang membidangi dan diusulkan kepada PENGPUS untuk dikukuhkan dalam suatu surat keputusan. Pasal 29 Pelantikan

Pada dasarnya, pelantikan pengurus dilakukan oleh tingkat kepengurusan setingkat diatasnya, apabila tingkat kepengurusan setingkat diatasnya belum terbentuk maka pelantikan dilakukan oleh tingkat kepengurusan diatasnya yang telah terbentuk. Sehingga pelantikan dilakukan secara struktural : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelantikan PENGPUS dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan PUSURA; Pelantikan PERWAKIL dilaksanakan oleh PENGPUS; Pelantikan PENGPROV dilaksanakan oleh PENGPUS; Pelantikan PENGKOT/PENGKAB dilaksanakan oleh PENGPROV; Pelantikan PENGCAM dilaksanakan oleh PENGKOT/PENGKAB; Pelantikan PAC dilaksanakan oleh PENGCAM; Seluruh non struktural tidak ada pelantikan, tetapi hanya merupakan peresmian.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 22 Pasal 30 Masa Bhakti (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)

(9)

Masa Bhakti PENGPUS selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan; Tingkat Kepengurusan dibawah PENGPUS Masa Bhakti selama 2 (dua) tahun; Masa bhakti non struktural adalah sesuai kebijaksanaan Pengurus Pusat; Apabila dalam Musyawarah belum terpilih pengurus baru, maka kepengurusan demisioner tetap melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dengan tugas utama menyelenggarakan Musyawarah; Apabila selama 6 (enam) bulan kepengurusan demisioner masih belum bisa melaksanakan Musyawarah, maka dilakukan penunjukan Ketua Pelaksana Tugas (Plt) dengan Masa Bhakti paling lama 6 (enam) bulan dengan tugas utama menyelenggarakan Musyawarah; Namun apabila Ketua Umum berstatus berhalangan tetap maka Jajaran Pengurus tetap melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Istimewa; Apabila sebagaimana BAB IX Pasal 30 Ayat (6) belum terlaksana, maka dilakukan penunjukan Ketua Pelaksana Tugas (Plt) dengan Masa Bhakti paling lama 6 (enam) bulan dengan tugas utama menyelenggarakan Musyawarah Istimewa; Apabila sebagaimana BAB IX Pasal 30 Ayat (7) belum terlaksana, maka Ketua Pelaksana Tugas (Plt) memberikan laporan secara tertulis dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengurus Pusat Perkumpulan PUSURA untuk PENGPUS atau kepada PENGPUS bagi tingkat kepengurusan dibawah PENGPUS; Tetapi apabila dalam Musyawarah atau Musyawarah Istimewa masih belum terdapat mufakat maka Musyawarah atau Musyawarah Istimewa berkewajiban memutuskan untuk melimpahkan pembentukan pengurus baru kepada PENGPUS untuk dibawah tingkat kepengurusan PENGPUS atau kepada Pengurus Pusat Perkumpulan PUSURA untuk PENGPUS.

BAB X SUSUNAN PENGURUS Pasal 31 Susunan Pengurus (1)

Susunan Personalia/Fungsionaris Pengurus Pusat : (a) (b) (c)

(d)

Pelindung (Pengurus Pusat Perkumpulan PUSURA); Penasehat; Ketua Umum, dimungkinkan membawahi kebiroan, dimungkinkan dibantu oleh Wakil Ketua dan dimungkinkan lebih dari 1 (satu) Wakil Ketua dengan masing-masing membawahi kebiroan dan salah seorang dimungkinkan merangkap Ketua Harian; Sekretaris Umum, dimungkinkan membawahi kebiroan, dimungkinkan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan dimungkinkan lebih dari 1 (satu) Wakil Sekretaris; SALINAN

(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (2)

Kualifikasi Susunan Pengurus : (a) (b) (c)

(3)

PENGURUS PUSAT - 23 Bendahara Umum, dimungkinkan dibantu oleh Wakil Bendahara dan dimungkinkan lebih dari 1 (satu) Wakil Bendahara; Biro-biro, jumlah kebiroan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh seorang Ketua Biro; Dimungkin adanya Staff Khusus sesuai kebutuhan; Masing-masing Susunan Pengurus memiliki Tugas, Pokok Dan Fungsi yang ditetapkan kemudian; Struktur Organisasi dibawah Pengpus tidak diperkenankan memiliki jumlah Susunan Pengurus yang melebihi Susunan Pengurus Pusat; Non Struktural harus dibentuk suatu management berikut peraturannya yang disesuaikan dengan kebutuhan; Selaku Pelindung organisasi adalah kepengurusan ditingkat yang lebih atas.;

Pimpinan Pengurus, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum; Pengurus Harian, terdiri dari Pimpinan Pengurus, Para Wakil Ketua, Para Wakil Sekretaris, Para Wakil Bendahara; Pengurus, seluruh jajaran yang tersusun dalam Susunan Pengurus.;

Kualifikasi Susunan Pengurus menurut tingkat kepengurusan : (a)

PENGPUS : (i) (ii) (iii)

(b) (4)

Pimpinan PENGPUS; Pengurus Harian Pusat; Jajaran PENGPUS.;

Dibawah tingkat kepengurusan PENGPUS, sebagaimana kualifikasi PENGPUS.;

Anggota merupakan kader organisasi yang menjadi salah satu aset berharga bagi kiprah organisasi dimasa mendatang sehingga menjadi kewajiban Pengurus terkait dalam hal kepemilikan secara kaderisasi meskipun secara keseluruhan mutlak menjadi kewenangan Pengurus Pusat. BAB XI FUNGSIONARIS KEPENGURUSAN Pasal 32 Ketentuan Fungsionaris

Fungsionaris Pengurus dipilih dan ditetapkan dengan tata cara yang ditentukan dalam Musyawarah ditingkat kepengurusan terkait.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 24 Pasal 33 Fungsionaris (1) (2)

(3) (4)

Pada dasarnya fungsionaris merupakan anggota, termasuk Ketua Umum; Fungsionaris adalah anggota yang merangkap fungsionaris, begitu juga Ketua Umum adalah anggota merangkap Ketua Umum, sehingga fungsionaris yang belum menjadi anggota harus terlebih dahulu melalui mekanisme keanggotaan, khusus Ketua Umum telah menjadi anggota selama minimal 1 (satu) tahun; Selain fungsi dan tugas fungsionaris, ketentuan lainnya sesuai BAB VI dan BAB VII, kecuali ditentukan lain oleh pengurus sesuai tingkatannya berdasarkan rekomondasi Pengurus Pusat; Seorang fungsionaris dimungkinkan memiliki jabatan rangkap yang berbeda struktur organisasi atau tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap dalam satu struktur organisasi kecuali dalam jabatan non struktural; Pasal 34 Penggantian Fungsionaris

(1)

(2)

Apabila fungsionaris berstatus berhalangan tetap maka Pengurus harus melakukan pergantian melalui Rapat Pimpinan, baik melakukan penggantian atau mengfungsikan fungsionaris yang lain secara sementara selaku Pelaksan Tugas (Plt) dan dilaporkan pada saat Musyawarah menjelang berakhirnya masa bhakti; Apabila yang berstatus berhalangan tetap adalah Ketua Umum maka harus dilakukan pemilihan Ketua Umum melalui Musyawarah Istimewa dengan meneruskan masa bhakti sebelumnya dan dilaporkan pada saat Musyawarah menjelang berakhirnya masa bhakti, sesuai dengan mekanisme yang telah ada. BAB XII MUSYAWARAH Pasal 35 Musyawarah

Musyawarah terdiri dari : (1) (2) (3) (4) (5)

Musyawarah Pusat atau disingkat MUSPUS adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan pusat, merupakan pengambilan keputusan tertinggi; Musyawarah Perwakilan atau disingkat MUSWAKIL adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan perwakilan; Musyawarah Provinsi atau disingkat MUSPROV adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan provinsi; Musyawarah Kota/Kabupaten atau disingkat MUSKOT/MUSKAB adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan kota/kabupaten; Musyawarah Kecamatan atau disingkat MUSCAM adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan kecamatan; SALINAN

(6) (7)

PENGURUS PUSAT - 25 Musyawarah Anak Kecamatan atau disingkat MUSACAM adalah Musyawarah ditingkat kepengurusan anak kecamatan; Musyawarah Istimewa atau disingkat MI, menyesuaikan dengan tingkat kepengurusannya.; Pasal 36 Fungsi Musyawarah

Musyawarah diselenggarakan dengan fungsi : (1)

MI berfungsi : (a) (b)

(c) (d) (2)

MUSPUS merupakan pengambilan keputusan tertinggi berfungsi : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(3)

Memilih Ketua Umum apabila terjadi perubahan atas status keanggota Ketua Umum menjadi berhalangan tetap; Memilih Pengurus setelah selama 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya MUSPUS belum terpilih pengurus baru dan apabila masih belum terpilih maka juga berfungsi memutuskan pelimpahan pemilihan kepada Pengurus Pusat Perkumpulan PUSURA untuk tingkat kepengurusan pusat atau kepada Pengurus Pusat untuk tingkat kepengurusan dibawah kepengurusan pusat; Pemilihan pengurus menggunakan mekanisme oleh tim formatur dengan komposisi tim formatur sesuai tata tertib MI; Fungsi lain yang bisa dimungkinkan oleh Panitia.;

Memutuskan perlu tidaknya membentuk tim khusus pada pengusulan agenda khusus di Musyawarah PUSURA, misal : amandemen AD/ART PUSURA, dan lain sebagainya; Memutuskan dan memberikan pandangan umum mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus masa bhakti sebelumnya; Memutuskan dan menetapkan segala bentuk kebijaksanaan organisasi serta amandemennya, bila tidak diagendakan berarti kebijaksanaan sebelumnya masih tetap diberlakukan; Memutuskan anggota yang mengajukan keberatan atas sanksi Putusan Tingkat III (Ketiga) yang telah dijatuhkan oleh Pengurus masa bhakti sebelumnya, Memilih Pengurus baru, dengan mekanisme memilih Ketua Umum beserta tim formatur dengan komposisi sesuai ketetapan tata tertib MUSPUS atau apabila dimungkinkan dapat dilakukan pemilihan langsung; Fungsi lain yang bisa dimungkinkan oleh Panitia.;

MUSWAKIL, MUSPROV, MUSKOT/MUSKAB, MUSCAM, MUSACAM, masing-masing berfungsi : (a)

Memutuskan untuk mengusulkan ke Pengurus Pusat, mengenai perlu tidaknya membentuk tim khusus pada pengusulan agenda khusus di Musyawarah PUSURA, misal : amandemen AD/ART PUSURA, dan lain sebagainya; SALINAN

(b) (c) (d) (e)

PENGURUS PUSAT - 26 Memutuskan dan memberikan pandangan umum mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus masa bhakti sebelumnya; Memutuskan perlu tidaknya membentuk tim perumus amandemen segala bentuk kebijaksanaan organisasi; Memilih Pengurus baru, dengan mekanisme memilih Ketua beserta tim formatur dengan komposisi sesuai ketetapan tata tertib Musyawarah atau apabila dimungkinkan dapat dilakukan pemilihan langsung; Fungsi lain yang bisa dimungkinkan oleh Panitia. Pasal 37 Tata Laksana Musyawarah

(1)

Sesuai tingkatannya, peserta Musyawarah meliputi : (a)

MI : (i)

Peserta terdiri dari Ketua yang berstatus berhalangan tetap bila dimungkinkan atau yang didelegasikan secara tertulis, Pengurus Pusat, utusan dan peninjau; (ii) Utusan terdiri dari utusan PERWAKIL, utusan PENGPROV, utusan PENGKOT/PENGKAB, utusan PENGCAM, dan utusan PAC, berdasarkan tingkat kepengurusan masing-masing; (iii) Peninjau terdiri dari Pengurus PUSURA dan badan usaha yang telah ditetapkan; (iv) Mengenai jumlah peninjau dari PUSURA dan jumlah peninjau dari badan usaha ditentukan oleh panitia; (v) Mengenai jumlah utusan ditentukan oleh panitia; (vi) Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; (vii) Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.; (b)

MUSPUS : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau; Utusan terdiri dari utusan PERWAKIL, utusan PENGPROV, utusan PENGKOT/PENGKAB, utusan PENGCAM, dan utusan PAC; Peninjau terdiri dari Pengurus PUSURA dan badan usaha yang telah ditetapkan; Mengenai jumlah utusan dan jumlah peninjau dari PUSURA dan jumlah peninjau dari badan usaha ditentukan oleh panitia; Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 27 (c)

MUSWAKIL : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

(d)

MUSPROV : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

(e)

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau; Utusan terdiri dari utusan utusan PENGKOT/PENGKAB, utusan PENGCAM dan utusan PAC, berdasarkan tingkat kepengurusan masing-masing; Peninjau terdiri dari Pengurus PUSURA dan badan usaha yang telah ditetapkan; Mengenai jumlah utusan, jumlah peninjau dari PUSURA dan jumlah peninjau dari badan usaha ditentukan oleh panitia; Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

MUSKOT/MUSKAB : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

(f)

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau; Utusan terdiri dari utusan Anggota dicakupan wilayah kerja PERWAKIL dan utusan PENGPUS; Peninjau terdiri dari Pengurus PUSURA dan badan usaha yang telah ditetapkan; Mengenai jumlah utusan, jumlah peninjau dari PUSURA dan jumlah peninjau dari badan usaha ditentukan oleh panitia; Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau; Utusan terdiri dari para anggota PENGKOT/PENGKAB, berdasarkan tingkat kepengurusan masing-masing; Peninjau terdiri dari Pengurus Pusat dan lainnya yang dimungkinkan; Mengenai jumlah utusan dan jumlah peninjau ditentukan oleh panitia; Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

MUSCAM : (i) (ii) (iii) (iv)

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau, Utusan terdiri dari utusan PAC sesuai wilayahnya; Peninjau terdiri dari Pengurus Pusat dan lainnya yang dimungkinkan; Mengenai jumlah utusan dan jumlah peninjau ditentukan oleh panitia;

SALINAN

(v) (vi) (g)

PENGURUS PUSAT - 28 Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

MUSACAM : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Peserta terdiri dari seluruh Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau; Utusan terdiri dari para anggota PAC yang telah resmi keanggotaannya sesuai wilayahnya; Peninjau terdiri dari Pengurus Pusat dan PENGCAM diwilayahnya; Mengenai jumlah utusan dan jumlah peninjau ditentukan oleh panitia; Peninjau dan utusan dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari tingkat kepengurusan terkait; Tata laksana lainnya ditentukan oleh Panitia.;

(2) Hak Pengurus Demisioner, utusan dan peninjau adalah : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Hak Bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat / pandangan; Hak suara terdiri dari hak suara pilih dan hak suara dipilih; Utusan memiliki hak bicara dan hak suara; Peninjau hanya memiliki hak bicara; Pengambilan hak dilakukan dengan persetujuan pimpinan rapat yang didasari dengan etika dan norma-norma yang santun; Hak lainnya ditentukan oleh Panitia.;

(3)

Dalam setiap Musyawarah diperkenankan terdiri lebih dari 1 (satu) komisi pembahasan yang disesuaikan dengan bidang kebutuhannya;

(4)

Tingkat keputusan meliputi : (a) (b) (c)

(5)

Keputusan sidang komisi, bila diagendakan sidang komisi; Keputusan sidang pleno, dimungkinkan lebih dari 1 (satu) sidang pleno; Keputusan sidang paripurna, merupakan keputusan sidang pleno paling akhir yang juga merupakan keputusan final, dengan didahului oleh pandangan umum peserta.;

Tata cara pengambilan keputusan terdiri dari : (a) (b)

Pada dasarnya Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat; Apabila tidak tercapai mufakat, maka ditentukan dengan pemungutan suara : (i) (ii)

Pemungutan Suara secara terbuka yaitu pengungkapan suara secara terbuka dengan model sesuai keputusan tata tertib; Pemungutan Suara secara tertutup yaitu pengungkapan suara secara tertutup dengan model sesuai keputusan tata tertib;

SALINAN

(iii) (6)

Keputusan dinyatakan sah, apabila : (a) (b)

(c)

(d) (e) (f) (7)

Quorum yaitu dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah peserta yang diundang ditambah 1 (satu) dengan menandatangani daftar hadir dan diumumkan secara terbuka sebelum Musyawarah dibuka; Jika sesuai ketentuan BAB XII Pasal 37 Ayat (6) Butir (a), dalam tenggang waktu 1 (satu) jam masih juga belum memenuhi quorum maka Musyawarah dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, sesuai opsi yang diajukan pimpinan sidang; Apabila pengambilan keputusan telah melalui Pemungutan Suara masih belum terdapat keputusan maka Musyawarah diskorsing selama 1 (satu) jam atau sesuai kesepakatan, guna melakukan loby-loby yang dilakukan dengan etika dan norma-norma yang santun guna suksesnya suatu keputusan; Setelah masa skorsing, maka pengambilan keputusan dimulai kembali dengan melalui mekanisme awal tata cara pengambilan keputusan hingga menghasilkan suatu keputusan; Khusus untuk MI, apabila hingga BAB XII Pasal 38 Ayat (6) Huruf (d) belum terputuskan maka wajib memutuskan pelimpahan wewenang kepada PUSURA; Segala bentuk keputusan yang dihasilkan wajib ditaati dan dilaksanakan seluruh elemen yang terlibat didalamnya.;

Pimpinan sidang terdiri dari : (a)

(b)

(8)

PENGURUS PUSAT - 29 Pada dasarnya pemungutan suara dilakukan untuk menentukan suara terbanyak.;

Pimpinan Sidang pleno dan sidang paripurna ditentukan oleh forum dengan diawali penawaran opsi oleh panitia, dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua Sidang, 1 (satu) orang Wakil Ketua Sidang, dan 1 (satu) orang Notulen, yang tidak melepaskan hak utusannya; Pimpinan sidang komisi ditentukan dalam sidang pleno dengan diawali oleh penawaran opsi oleh panitia, dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua Sidang dan 1 (satu) orang Notulen, yang tidak melepaskan hak utusannya.;

Panitia Musyawarah adalah : (a) (b)

(c)

Dibentuk oleh Rapat Pimpinan dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan oleh kepengurusan sesuai tingkatannya; Berfungsi menyelenggarakan dan melaksanakan Musyawarah beserta menentukan rancangan materi serta hal-hal yang terkait dengan Musyawarah, hingga melaksanakan pelantikan pengurus terpilih, yang dilaporkan secara tertulis kepada pengurus terpilih guna diusulkan ketingkat kepengurusan yang berhak untuk mengukuhkan; Diperkenankan menghadirkan undangan khusus (selain utusan dan peninjau) untuk menghadiri acara pembukaan, penutupan, dan atau pelantikan.;

SALINAN

(9)

PENGURUS PUSAT - 30 Kriteria calon ketua yang diajukan dalam Musyawarah : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Berstatus anggota, minimal selama 1 (satu) tahun; Sehat jasmani dan rohani; Berpendidikan minimal SMP atau yang sederajat; Telah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pencalonan; Telah dan atau pernah menikah; Menyatakan bersedia atas pencalonannya secara tertulis yang tertuang dalam kontrak organisasi melalui panitia; Telah melalui mekanisme sesuai ketentuan.;

(10) Mekanisme pengajuan calon ketua dalam setiap Musyawarah : (a) (b)

(c)

Menyatakan secara tertulis atas pencalonannya kepada panitia, dan atau sekaligus mengisi formulir penunjang sesuai yang ditentukan panitia; Pengajuan pencalonan menyertakan dukungan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan dukungan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat kepengurusan diwilayahnya dengan dilampiri pernyataan dukungan sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah wilayah kepengurusan terkait, dan atau bila kepengurusan belum pernah terbentuk maka menyertakan dukungan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan dukungan secara tertulis dengan ditandatangani sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota dengan dilampiri copy masing-masing kartu anggota, setiap anggota hanya memiliki satu dukungan.; Disetujui secara tertulis oleh panitia. BAB XIII RAPAT-RAPAT Pasal 38 Rapat Kerja

(1)

Sesuai tingkat kepengurusan, Rapat Kerja atau disingkat RAKER terdiri dari : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

RAKER PUSAT atau disingkat RAKERPUS ditingkat Pusat; RAKER PERWAKILAN atau disingkat RAKERWIL ditingkat Pengurus Perwakilan; RAKER PROVINSI atau disingkat RAKERPROV ditingkat Pengurus Provinsi; RAKER KOTA/KABUPATEN atau disingkat RAKERKOT/RAKERKAB ditingkat Pengurus Kota/Kabupaten; RAKER KECAMATAN atau disingkat RAKERCAM ditingkat Pengurus Kecamatan; RAKER ANAK KECAMATAN atau disingkat RAKERACAM ditingkat Pengurus Anak Kecamatan.;

SALINAN

(2)

PENGURUS PUSAT - 31 Agenda RAKER terdiri dari 3 (tiga) pokok, yaitu : (a) (b) (c)

Program Kerja, yaitu rencana kerja secara periodik yang memiliki visi dan misi; Agenda Kegiatan, yaitu penerapan program kerja yang telah tersusun dengan diwujudkan ke dalam rencana kegiatan secara periodik sehingga lebih mengena terhadap visi dan misi; Rencana Anggaran, yaitu perencanaan pembiayaan terkait dengan program kerja dan agenda kegiatan baik rencana belanja maupun prakiraan pendapatan sehingga bisa memastikan berlangsungnya program kerja dan rencana kegiatan tersebut.;

(3)

RAKER berfungsi untuk mengevaluasi keputusan RAKER sebelumnya hingga pelaksanaannya yang kemudian memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan terhadap hasil RAKER berikutnya;

(4)

Sesuai dengan masanya RAKER terdiri dari : (a)

RAKER I (PERTAMA) : (i) (ii) (iii)

(b)

RAKER II (KEDUA) : (i) (ii) (iii) (iv)

(5)

Diselenggarakan bersamaan dengan Musyawarah tetapi hanya kerangka program kerja jangka panjang / selama masa bakti, serta program kerja jangka pendek hingga RAKER berikutnya; Mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah sebelumnya; Menyusun program kerja jangka pendek yaitu hingga diadakannya RAKER selanjutnya yang disesuaikan dengan keadaan penunjang yang masih ada dan menyusun kerangka program kerja jangka panjang yaitu selama masa bhakti kepengurusan;

Diselenggarakan selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun setelah terlaksananya RAKER I (PERTAMA); Mengevaluasi program kerja jangka pendek pertama serta menyusun kembali sesuai agenda RAKER untuk jangka pendek berikutnya; Mengevaluasi program jangka panjang sementara serta merevisinya bila diperlukan serta saling koordinasi kembali pelaksanaan program tersebut; Begitu seterusnya hingga terlaksananya Musyawarah, kecuali dimungkinkan lain.;

Peserta RAKER : (a)

Ditingkat Pusat atau disingkat RAKERPUS : (i)

Utusan Pengurus Pusat, PERWAKIL, PENGPROV, PENGKOT/PENGKAB, PENGCAM, PAC;

SALINAN

(ii) (iii) (b) (c)

(6)

(b)

Terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Notulen, Pimpinan Kepengurusan atau didelegasikan secara tertulis.;

Panitia RAKER adalah : (a) (b) (c)

(8)

Ditingkat kepengurusan dibawahnya menyesuaikan. Hingga ditingkat Anak Kecamatan atau disingkat RAKERACAM : (i) Utusan anggota diwilayah terkait; (ii) Dimungkinkan diadakannya utusan khusus yang bersifat nara sumber atau ahli, baik dari unsur Pengurus Pusat atau unsur lain yang bisa dipertanggungjawabkan; (iii) Jumlah utusan dan anggota ditentukan oleh panitia; (iv) Anggota yang dimaksud adalah anggota yang sah menurut ketentuan yang berlaku.;

Pimpinan RAKER : (a)

(7)

PENGURUS PUSAT - 32 Dimungkinkan diadakannya utusan khusus yang bersifat nara sumber atau ahli, baik dari unsur Pengurus Pusat atau unsur lain yang bisa dipertanggungjawabkan; Jumlah utusan ditentukan oleh panitia.;

Berfungsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan RAKER; Dibentuk oleh Pengurus secara tertulis dalam suatu surat keputusan melalui Rapat Pimpinan di tingkat kepengurusan terkait; Menyusun rancangan agenda, tata tertib, materi dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan RAKER.;

Tata laksana RAKER sesuai dengan BAB XII Pasal 37. Pasal 39 Rapat Pengurus

(1)

Sesuai BAB X Pasal 31, Rapat Pengurus terbagi menjadi : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Rapat Pengurus Pusat yaitu Rapat Pengurus ditingkat pusat; Rapat Pengurus Perwakilan yaitu Rapat Pengurus ditingkat perwakilan; Rapat Pengurus Provinsi yaitu Rapat Pengurus ditingkat provinsi; Rapat Pengurus Kota/Kabupaten yaitu Rapat Pengurus ditingkat kota/kabupaten; Rapat Pengurus Kecamatan yaitu Rapat Pengurus ditingkat kecamatan; Rapat Pengurus Anak Kecamatan yaitu Rapat Pengurus ditingkat Anak Kecamatan.;

SALINAN

(3)

PENGURUS PUSAT - 33 Rapat Pengurus diselenggarakan sesuai kebutuhan dan sesuai fungsi yang telah ditentukan; Rapat Pengurus dihadiri oleh Pengurus ditingkat terkait;

(4)

Pimpinan Rapat Pengurus terdiri dari :

(2)

(a) (b) (c) (5)

Selaku pimpinan yaitu Ketua Umum untuk tingkat pusat atau Ketua pengurus ditingkat terkait, atau sesuai delegasi dengan dibuktikan secara tertulis mengenai pendelegasian sebagai pimpinan rapat; Unsur Wakil Ketua sebagai wakil pimpinan rapat, atau sesuai keputusan pimpinan rapat; Unsur sekretaris sebagai notulen, atau sesuai keputusan pimpinan rapat.;

Tata laksana Rapat Pengurus sesuai BAB XII Pasal 37.; Pasal 40 Rapat Pengurus Harian

(1)

Sesuai BAB VIII Pasal 24, Rapat Pengurus Harian terbagi menjadi : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(2)

Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus

Harian Harian Harian Harian Harian Harian

ditingkat pusat; ditingkat perwakilan; ditingkat provinsi; ditingkat kota/kabupaten; ditingkat kecamatan; ditingkat anak kecamatan.;

(3)

Rapat Pengurus Harian diselenggarakan sesuai kebutuhan dan sesuai fungsi yang telah ditentukan; Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus Harian ditingkat terkait;

(4)

Pimpinan Rapat Pengurus terdiri dari : (a) (b) (c)

(5)

Selaku pimpinan rapat yaitu Ketua Umum untuk tingkat pusat atau Ketua pengurus ditingkat terkait, atau sesuai delegasi dengan dibuktikan secara tertulis mengenai pendelegasian sebagai pimpinan rapat; Unsur Wakil Ketua sebagai wakil pimpinan rapat, atau sesuai keputusan pimpinan rapat; Unsur sekretaris sebagai notulen, atau sesuai keputusan pimpinan rapat.;

Tata laksana Rapat Pengurus Harian sesuai BAB XII Pasal 37.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 34 Pasal 41 Rapat Pimpinan (1)

Sesuai BAB VIII Pasal 24, Rapat Pimpinan atau disingkat RAPIM terbagi menjadi : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(2)

RAPIM RAPIM RAPIM RAPIM RAPIM RAPIM

Pusat ditingkat pusat; Perwakilan ditingkat perwakilan; Provinsi ditingkat provinsi; Kota/Kabupaten ditingkat kota/kabupaten; Kecamatan ditingkat kecamatan; Anak Kecamatan ditingkat anak kecamatan.;

RAPIM berfungsi : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Memberikan rekomondasi atas penerimaan anggota baru; Memberikan rekomondasi kepada Pengurus atas status anggota; Memberikan rekomondasi kepada pengurus atas hak bela anggota yang dijatuhi sanksi dari putusan Rapat Pengurus Harian; Memutuskan penggantian fungsionaris; Memutuskan diselenggarakan Musyawarah sekaligus membentuk panitia; Membentuk panitia rapat-rapat dan panitia-panitia lainnya yang diperlukan; Dan berfungsi lain sesuai ketentuan yang ada.;

(3) (4)

RAPIM diselenggarakan sesuai kebutuhan tingkat kepengurusan terkait; Peserta RAPIM adalah pimpinan pengurus terkait, dan dimungkinkan mengikutsertakan pihak lain dengan tujuan terkait agenda rapat;

(5)

Pimpinan Rapat Pengurus terdiri dari : (a) (b) (c)

(6)

Selaku pimpinan rapat yaitu Ketua Umum untuk tingkat pusat atau Ketua pengurus ditingkat terkait, atau sesuai delegasi dengan dibuktikan secara tertulis mengenai pendelegasian sebagai pimpinan rapat; Unsur Wakil Ketua sebagai wakil pimpinan rapat, atau sesuai keputusan pimpinan rapat; Unsur sekretaris sebagai notulen, atau sesuai keputusan pimpinan rapat.;

Tata laksana Rapat Pengurus Harian sesuai BAB XII Pasal 37. Pasal 42 Rapat Anggota

(1) (2) (3)

Rapat Anggota atau disingkat RAPANG berfungsi memberikan arahan, pelatihan atau sosialisasi tentang perkembangan organisasi serta sebagai forum silaturahmi antar anggota, atau berfungsi lain yang dimungkinkan; RAPANG diselenggarakan oleh kepengurusan ditingkat pusat; Peserta RAPANG adalah jajaran Pengurus ditingkat terkait dan undangan sesuai kebutuhan, dan atau ditentukan lain; SALINAN

PENGURUS PUSAT - 35 (4)

Pimpinan RAPANG terdiri dari : (a) (b) (c)

(5)

Selaku pimpinan rapat yaitu Ketua Umum untuk tingkat pusat atau Ketua pengurus ditingkat terkait, atau sesuai delegasi dengan dibuktikan secara tertulis mengenai pendelegasian sebagai pimpinan rapat; Unsur Wakil Ketua sebagai wakil pimpinan rapat, atau sesuai keputusan pimpinan rapat; Unsur sekretaris sebagai notulen, atau sesuai keputusan pimpinan rapat.;

Tata laksana RAPANG sesuai BAB XII Pasal 37. BAB XIV KEPANITIAAN Pasal 43 Kepanitiaan

Dalam setiap kegiatan wajib dibentuk suatu kepanitiaan berikut dengan fungsi, tugas dan wewenangnya yang diputuskan melalui RAPIM dengan ketentuan : (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Garis besar fungsi dan tugasnya ditentukan oleh RAPIM; Anggaran atau pendanaan awal diberikan oleh pengurus terkait; Diperkenankan melakukan penggalangan dana kepada pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku; Dikukuhkan secara tertulis oleh pengurus dalam suatu surat keputusan; Melaksanakan dan mensukseskan maksud dan tujuan dibentuknya kepanitiaan; Memberikan laporan secara tertulis kepada pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan. BAB XV HARTA BENDA Pasal 44 Harta Benda

Harta benda terdiri dari : (1) (2) (3)

Harta benda bergerak; Harta benda tidak bergerak; Uang. Pasal 45 Pendapatan dan Pengeluaran

(1)

Pendapatan organisasi dihasilkan dari : (a) Pendaftaran Anggota; SALINAN

PENGURUS PUSAT - 36 (b) (c) (d) (2) (3)

Iuran Wajib Anggota; Sumbangan atau bantuan, baik dari kalangan organisasi maupun dari kalangan diluar organisasi yang tidak mengikat dan tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku; Usaha-usaha lainnya yang dibenarkan oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.;

Pengeluaran organisasi diakibatkan dari belanja kebutuhan sesuai anggaran dan atau sesuai perubahan anggaran hasil keputusan Musyawarah ataupun RAKER; Guna memenuhi kebutuhan organisasi, harta benda juga dapat diperoleh dari berbagai usaha yang diatur dalam ketentuan tersendiri, yang pada dasarnya berorientasi usaha dan upaya dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Pasal 46 Pertanggungjawaban

Seluruh hal yang terkait dengan harta benda, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam setiap Musyawarah. BAB XVI PERUBAHAN DAN PERATURAN PERALIHAN Pasal 47 Tata Laksana (1)

(2) (3)

(4) (5)

Awal perancangan hingga penyusunan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pengurus Harian Pusat, sehingga menjadi suatu peraturan yang mengikat bagi seluruh elemen yang terkait didalamnya; Diagendakan sebagai agenda pembahasan dalam Musyawarah Pusat untuk persetujuan dan penyempurnaan dalam penyusunannya yang selanjutnya diajukan kepada PUSURA untuk direkomondasikan sebagai suatu peraturan; Amandemen, perubahan, dan atau penyempurnaan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA diputuskan oleh Musyawarah Pusat yang kemudian direkomondasi kembali oleh PUSURA sehingga disahkan dan ditetapkan kembali oleh Pengurus Pusat PEMUDA PUSURA terpilih; Apabila dalam Musyawarah Pusat tidak diagendakan tentang pembahasan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA maka masih diberlakukan hingga diagendakan kembali dalam Musyawarah Pusat berikutnya; Peraturan yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid II tentang Peraturan Rumah Tangga akan diatur dalam Jilid III tentang Peraturan Peralihan.

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 37 Pasal 48 Penetapan Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA yang telah disetujui dan disempurnakan penyusunannya sesuai keputusan Musyawarah, disahkan dan ditetapkan kembali oleh Pengurus PEMUDA PUSURA terpilih. BAB XVII LAIN-LAIN Pasal 49 Lain-lain (1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid I dan Jilid II, akan diatur dalam Jilid III tentang Peraturan Peralihan;

(2)

Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid II tentang Peraturan Rumah Tangga, berdasarkan : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(3)

Anggaran Dasar PUSURA BAB X Pasal 18 Ayat (1); Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XI Pasal 24 Butir (e); Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XIV Pasal 28 Ayat (1); Hasil Keputusan Musyawarah Mufakat Pengurus Pusat tanggal 13 September 2015; Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 23 Oktober 2015; Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 27 Nopember 2015.

Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid II tentang Peraturan Rumah Tangga berlaku sejak disahkan dan ditetapkan serta bersifat mengikat terhadap seluruh komponen yang diatur didalamnya. Ditetapkan di : Kota Surabaya. Pada tanggal : 27 Nopember 2015. PENGURUS PUSAT PEMUDA PUSURA KETUA

SEKRETARIS

Ttd.

Ttd.

HOSLIH ABDULLAH

MOCH. TAUFAN KASIANTO, S. Kom

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 38 -

PERATURAN ORGANISASI

JILID – III –

TENTANG PERATURAN PERALIHAN

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 39 JILID III (TIGA) Tentang PERATURAN PERALIHAN Pada Peraturan Organisasi Jilid III tentang Peraturan Peralihan merupakan suatu peraturan yang menambahkan, memperjelas, mempertegas dan mengganti suatu peraturan yang telah ada, dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi perkembangan organisasi sehingga tidak lekang oleh perkembangan jaman. Tata laksana Peraturan Peralihan adalah sebagai berikut : (1)

Peraturan Peralihan merupakan tugas dan wewenang Pengurus Pusat;

(2)

Mekanisme penyusunan peraturan : (a) (b) (c)

(3)

Melalui Rapat Pengurus menentukan tim perumus rancangan materi peraturan peralihan, atau langsung ketahap pembahasan dan penetapan; Susunan rumusan dari tim perumus rancangan peraturan tersebut, direkomondasikan kepada pengurus pusat untuk dijadikan suatu ketetapan; Peraturan Peralihan berlaku sejak disahkan dan ditetapkan, serta mengikat terhadap seluruh komponen organisasi.;

Tata penulisan Peraturan Peralihan : (a)

Peraturan baru, setiap peraturan peralihan yang belum pernah ditetapkan sebelumnya merupakan peraturan baru. Tata penulisannya, sebagaimana pembuatan surat keputusan dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat. Contoh : Peraturan Peralihan Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Pengurus Pusat PEMUDA PUSURA, Menimbang : Dan seterusnya. Mengingat : Dan seterusnya. Memperhatikan : Dan seterusnya. Menetapkan Pertama Kedua Ketiga

Memutuskan : : : Setiap anggota berkewajiban hadir disekretariat, : Hal-hal yang belum tercakup dan atau ternyata keliru dalam peraturan peralihan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya, : Peraturan peralihan ini berlaku sejak disahkan dan ditetapkan. SALINAN

PENGURUS PUSAT - 40 Ditetapkan di : Kota Surabaya. Pada tanggal : dd mmmm yyyy. Ketua Tanda tangan & nama terang (b)

Sekretaris Tanda tangan & nama terang

Selain Peraturan Baru, peraturan peralihan juga bisa ditetapkan sebagai pengganti peraturan peralihan yang pernah ditetapkan sebelumnya. Tata penulisannya sebagaimana peraturan baru, hanya berbeda pada kepala surat. Contoh : Peraturan Peralihan Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Pengganti Peraturan Peralihan Nomor 1 Tahun 2010 Pengurus Pusat PEMUDA PUSURA, Menimbang : Dan seterusnya. Mengingat : Dan seterusnya. Memperhatikan : Dan seterusnya. Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat

Memutuskan : : : Karena sekretariat berfungsi sebagai pusat informasi dan komunikasi maka setiap anggota berkewajiban hadir disekretariat guna perkembang informasi dan komunikasi, : Hal-hal yang belum tercakup dan atau ternyata keliru dalam peraturan peralihan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya, : Peraturan Peralihan nomor 1 tahun 2010, dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sejak disahkan dan ditetapkan peraturan peralihan ini. : Peraturan peralihan ini berlaku sejak disahkan dan ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Ketua Tanda tangan & nama terang (4)

Kota Surabaya. dd mmmm yyyy. Sekretaris Tanda tangan & nama terang

Yang memiliki hak dan wewenang menerbitkan Peraturan Peralihan hanya tingkat pusat dan wajib ditaati oleh seluruh komponen organisasi;

SALINAN

(5)

PENGURUS PUSAT - 41 Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid III tentang Peraturan Peralihan, berdasarkan : (a) Anggaran Dasar PUSURA BAB X Pasal 18 Ayat (1); (b) Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XI Pasal 24 Butir (e); (c) Anggaran Rumah Tangga PUSURA BAB XIV Pasal 28 Ayat (1); (d) Hasil Keputusan Musyawarah Mufakat Pengurus Pusat tanggal 13 September 2015; (e) Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 23 Oktober 2015; (f) Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pusat tanggal 27 Nopember 2015.

(6)

Maka Peraturan Organisasi PEMUDA PUSURA Jilid III tentang Peraturan Peralihan berlaku sejak disahkan dan ditetapkan serta bersifat mengikat terhadap seluruh komponen yang diatur didalamnya. Ditetapkan di : Kota Surabaya. Pada tanggal : 27 Nopember 2015. PENGURUS PUSAT PEMUDA PUSURA KETUA

SEKRETARIS

Ttd.

Ttd.

HOSLIH ABDULLAH

MOCH. TAUFAN KASIANTO, S. Kom

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 42 -

PERATURAN ORGANISASI

DAFTAR

ISI

SALINAN

PENGURUS PUSAT - 43 DAFTAR ISI PEMBUKAAN ..................................................................................... Hal. 01 –

02



02

Pembukaan .............................................................................. Hal.

JILID I

Tentang PERATURAN DASAR .............................................. Hal. 03 –

05



BAB I KETENTUAN UMUM ................................................. Hal. Pasal 1 Substansi Peraturan ................................................ Hal. Pasal 2 Penjelasan Masing-masing Substansi Peraturan ........ Hal.

04 04 04



BAB II LANDASAN .............................................................. Hal. 04 – Pasal 3 Landasan ............................................................... Hal. 04 –

05 05



BAB III PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI JILID I ......... Hal. Pasal 4 Perubahan Peraturan Organisasi Jilid I ..................... Hal.

05 05

JILID II

Tentang PERATURAN RUMAH TANGGA ................................ Hal. 06 –

37



BAB I PELOPOR PENDIRIAN PEMUDA PUSURA ................... Hal. Pasal 1 Pelopor .................................................................. Hal.

07 07



BAB II Pasal Pasal Pasal Pasal

IDENTITAS ............................................................. 2 Nama .................................................................... 3 Status ................................................................... 4 Kedudukan ............................................................ 5 Hari Jadi ................................................................

Hal. Hal. Hal. Hal. Hal.

07 07 07 07 07



BAB III Pasal Pasal Pasal Pasal

MOTO, MAKSUD DAN TUJUAN, VISI DAN MISI ......... 6 Moto ..................................................................... 7 Maksud Dan Tujuan ................................................ 8 Visi ........................................................................ 9 Misi .......................................................................

Hal. Hal. Hal. Hal. Hal.

08 08 08 08 08



BAB IV LAMBANG DAN ARTI LAMBANG ................................ Hal. 08 – Pasal 10 Lambang .............................................................. Hal. 08 – Pasal 11 Arti Lambang ........................................................ Hal.

09 09 09



BAB V BENDERA DAN ARTI BENDERA ................................. Hal. 10 – Pasal 12 Bendera ............................................................... Hal. 10 – Pasal 13 Arti Bendera ......................................................... Hal.

11 11 11



BAB VI Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

16 12 12 12 13 14 14 16

KEANGGOTAAN ....................................................... 14 Syarat Sah Anggota .............................................. 15 Kriteria Anggota ................................................... 16 Hak Anggota ........................................................ 17 Kewajiban Anggota .............................................. 18 Status Anggota .................................................... 19 Kualifikasi Status Anggota Berhalangan Tetap ........ 20 Pelanggaran, Mekanisme Putusan Sanksi Dan Sanksi

Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal.

SALINAN

11 – 11 – 12 – 13 – 14 –

PENGURUS PUSAT - 44 BAB VII PENUNJANG LEGALITAS KEANGGOTAAN ................... Pasal 21 Pengertian ............................................................ Pasal 22 Penunjang Legalitas Keanggotaan .......................... Pasal 23 Masa Aktif Penunjang Legalitas Keanggotaan ..........

Hal. 16 – Hal. 16 – Hal. Hal.

17 17 17 17



BAB VIII Pasal Pasal Pasal Pasal

STRUKTUR ORGANISASI .......................................... 24 Tingkat Kepengurusan Dan Ketentuannya ............... 25 Ketentuan Pembentukan Tingkat Kepengurusan ...... 26 Struktur Organisasi ................................................ 27 Non Struktural .......................................................

Hal. 17 – Hal. 17 – Hal. Hal. 19 – Hal.

20 19 19 20 20



BAB IX Pasal Pasal Pasal

KEPENGURUSAN ...................................................... 28 Pengukuhan .......................................................... 29 Pelantikan ............................................................. 30 Masa Bhakti ..........................................................

Hal. 21 – Hal. Hal. Hal.

22 22 21 22



BAB X SUSUNAN PENGURUS .............................................. Hal. 22 – Pasal 31 Susunan Pengurus ................................................ Hal. 22 –

23 23



BAB XI Pasal Pasal Pasal

FUNGSIONARIS KEPENGURUSAN .............................. 32 Ketentuan Fungsionaris ......................................... 33 Fungsionaris ......................................................... 34 Penggantian Fungsionaris ......................................

Hal. 23 – Hal. Hal. Hal.

24 23 24 24



BAB XII Pasal Pasal Pasal

MUSYAWARAH ........................................................ 35 Musyawarah ......................................................... 36 Fungsi Musyawarah .............................................. 37 Tata Laksana Musyawarah .....................................

Hal. Hal. Hal. Hal.

24 24 25 26

– – – –

30 25 26 30



BAB XIII Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

RAPAT-RAPAT ......................................................... 38 Rapat Kerja .......................................................... 39 Rapat Pengurus .................................................... 40 Rapat Pengurus Harian .......................................... 41 Rapat Pimpinan ..................................................... 42 Rapat Anggota ......................................................

Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal.

30 – 30 – 32 –

35 32 33 33 34 35



34 –



BAB XIV KEPANITIAAN ......................................................... Hal. Pasal 43 Kepanitiaan .......................................................... Hal.

35 35



BAB XV Pasal Pasal Pasal

Hal. 35 – Hal. Hal. 35 – Hal.

36 35 36 36



BAB XVI PERUBAHAN DAN PERATURAN PERALIHAN ............... Hal. 36 – Pasal 47 Tata Laksana ........................................................ Hal. Pasal 48 Penetapan ............................................................ Hal.

37 36 37



BAB XVII LAIN-LAIN .............................................................. Hal. Pasal 49 Lain-lain ............................................................... Hal.

37 37

HARTA BENDA ........................................................ 44 Harta Benda ......................................................... 45 Pendapatan Dan Pengeluaran ................................ 46 Pertanggungjawaban .............................................

JILID III Tentang PERATURAN PERALIHAN ........................

Hal. 38 –

41

DAFTAR ISI .........................................................................

Hal. 42 –

44

SALINAN