PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA NO : 001/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG
Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud anggota : a. Semua pekerja warga negara Indonesia pada industri rokok tembakau makanan dan minuman yang telah memenuhi ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Organisasi b. Setiap orang yang mempunyai aspirasi pada industri rokok tembakau makanan dan minuman yang telah memenuhi ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Organisasi
KEANGGOTAAN Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : MENIMBANG
:
1.
Bahwa Keanggotaan FSP RTMM - SPSI sebagaimana diatur dalam Anggran Dasar pasal 13, 14, 15, dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi pasal 1, 2, 3, 4, 5 perlu diatur lebih jelas
2.
Bahwa pengaturan lebih jelas dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses serta keabsahan keanggotaan
3.
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang keanggotaan
a.
b.
c.
a. MENGINGAT
:
1.
Undang – undang No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
2.
Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
1.
Keputusan Rapat PP FSP RTMM – SPSI tanggal 26 Februari 2011 tentang pelaksanaan dan agenda RAPIMNAS
b.
MEMPERHATIKAN
:
2.
Pandangan, Saran, dan Pendapat peserta RAPIMNAS I FSP RTMM – SPSI tahun 2011 pada tanggal 30 April 2011
MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TAHUN 2011 TENTANG KEANGGOTAAN
1
Pasal 3 Keanggotaan FSP RTMM – SPSI di buktikan dengan Kartu Tanda Anggota ( KTA )Yang dikeluarkan oleh PP FSP RTMM – SPSI dan teknis pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang. Data keanggotaan wajib dilaporkan kepada PP FSP RTMM – SPSI serta ditembuskan kepada instansi ketenagakerjaan setempat setiap 6 ( enam ) bulan sekali, dengan dilampiri foto copy KTA.
Pasal 4 Anggota yang sah dan mempunyai hak penuh sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggota yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
a. b.
MEMUTUSKAN
Pasal 2 Semua pekerja warga negara Indonesia pada industri rokok tembakau makanan dan minuman dapat menjadi anggota pada PUK SP RTMM – SPSI setempat, atau pada PC FSP RTMM – SPSI diwilayahnya bila belum terbentuk PUK SP RTMM – SPSI, atau pada PD FSP RTMM – SPSI bila diwilayahnya belum terbentuk PC FSP RTMM - SPSI Setiap orang yang mempunyai aspirasi pada industri rokok tembakau makanan dan minuman dapat menjadi anggota pada PC FSP RTMM – SPSI diwilayahnya, atau pada PD FSP RTMM – SPSI bila diwilayahnya belum terbentuk PC FSP RTMM - SPSI Ketentuan cara dan syarat menjadi anggota sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oarganisasi
Pasal 5 Anggota yang berhenti bukan karena meninggal dunia, atau diberhentikan oleh organisasi wajib membuat surat pengunduran diri Anggota yang berhenti wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang belum diselesaiakan kepada organisasi
Pasal 6 Pelaksanaan keanggotaan wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ini
Pasal 7 Pelaksanaan keanggotaan yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak sah
2
Pasal 8 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan Pada Tanggal
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA : Jakarta : 30 April 2011
NO : 002/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
ATRIBUT ORGANISASI Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : MENIMBANG
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
:
SUDARTO SEKRETARIS UMUM
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN
:
:
1.
Bahwa Atribut Organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM - SPSI pasal 49 perlu diatur lebih jelas
2.
Bahwa pengaturan lebih jelas dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan dan penggunaan atribut organisasi
3.
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang atribut organisasi
1.
Undang – undang No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
2.
Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
1.
Keputusan Rapat PP FSP RTMM – SPSI tanggal 26 Februari 2011 tengtang pelaksnaan dan agenda RAPIMNAS
2.
Pandangan, Saran, dan Pendapat peserta RAPIMNAS I FSP RTMM – SPSI tahun 2011 pada tanggal 30 April 2011 MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TAHUN 2011 TENTANG ATRIBUT ORGANISASI
3
PERTAMA
:
KEDUA
:
0 Peraturan Organisasi (PO) tentang atribut organisasi ini , meliputi : logo, kop surat, stempel, papan nama dan bendera sebagaimana terlampir. Seluruh jajaran perangkat organisasi FSP RTMM – SPSI dalam penggunaan atribut organisasi segera menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini.
4
KETIGA
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat ditetapkan oleh PP FSP. RTMM-SPSI.
KEEMPAT
:
Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Pada Tanggal
Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat FSP RTMM – SPSI NO : KEP-002/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG ATRIBUT ORGANISASI FSP.RTMM-SPSI mempunyai atribut organisasi, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.
: Jakarta : 30 April 2011
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
I.
Logo Organisasi; Kop Surat Stempel organisasi Papan Nama organisasi Bendera Organisasi;
LOGO ORGANISASI Logo FSP.RTMM-SPSI telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia untuk masa 50 tahun. LOGO ORGANISASI
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
Logo FSP.RTMM-SPSI mempunyai arti dan makna, sebagai berikut : a. Lingkaran 20 gerigi berwarna hitam melambangkan semangat dan persatuan pekerja sebagai kelanjutan SBLP yang lahir pada 20 Pebruari 1973; b. Dasar Logo berwarna biru laut, bermakna dinamika (laut) sebagai etos kerja; c. Padi dan tangkai berwarna kuning terikat erat dengan kapas warna putih, bermakna bersatu padu bekerja keras meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan pekerja dan bangsa Indonesia; d. Tangkai kapas berwarna hijau, lambang kesuburan tanah air dan lingkungan yang harus secara terus menerus dipelihara, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat; e. Segi lima warna merah dan dasar putih, lambang semangat kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; f. Tulisan FSP.RTMM-SPSI warna merah, bermakna FSP.RTMM-SPSI sebagai wahana yang dinamis untuk mencapai cita-cita.
SUDARTO SEKRETARIS UMUM
II.
KOP SURAT Kop surat FSP.RTMM-SPSI menggunakan ketentuan standard yang berlaku Kop surat FSP.RTMM-SPSI harus menggunakan Logo RTMM sebelah kiri dan Logo SPSI sebelah kanan, di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, khusus di tingkat Pimpinan Unit Kerja,.Sebelah kiri logo RTMM dan sebelah kanan adalah logo perusahaan
5
6
III.
Contoh Kop Surat Note : Dibawah logo FSP RTMM – SPSI dapat dicantumkan nama dan jabatan pengurus Nomor bukti pencatatan dan seterusnya dicantumkan di paling bawah halaman
STEMPEL ORGANISASI Stempel organisasi sesuai standard Pimpinan Pusat dengan ukuran diametric (garis tengah) berukuran tidak melebihi ukuran : 3,2 cm. Pada tengah stempel terdapat huruf yang menggambarkan tingkatan organisasi : PP, PD, PC yang ditengahnya terdapat tulisan : FSP.RTMM.
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PP. FSP. RTMM-SPSI )
KHUSUS PUK Pada tengah stempel terdapat huruf yang menggambarkan tingkatan organisasi : PUK yang ditengahnya terdapat tulisan : PT. ………….. Tulisan melingkar : SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax
.
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : 109/VN/VII/2001 Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : 0018-01-000253-30-3 BRI Tanah Abang III Jakarta
IV.
PAPAN NAMA ORGANISASI Untuk keseragaman atribut organisasi, maka papan nama digunakan acuan, sbb : Ukuran : 120 cm : 180 cm
PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PD. FSP. RTMM-SPSI ) PROPINSI …………………………………………………. Sekretariat : Jalan ……………………………..Telepon / Fax
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PP. FSP. RTMM-SPSI ) Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : …………… Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : ……………………………………………..
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : 109/VN/VII/2001 Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : …………………………………………………..
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PC. FSP. RTMM-SPSI ) KABUPATEN / KOTA …………………………………… Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PD. FSP. RTMM-SPSI ) PROPINSI …………………………………………. Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : ……………. Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : ……………………………………………..
PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PUK. SP. RTMM-SPSI ) PT. …………………………………………………. Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax
LOGO PERUSAHAAN
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : ………………. Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : …………………………………………………..
Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : ……………. Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : ……………………………………………..
7
8
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
NO : 003/PO/FSP RTMM – SPSI/IV/2011
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PC. FSP. RTMM-SPSI ) KABUPATEN / KOTA ……………………………………………
TENTANG MUSYAWARAH
Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : ……………….. Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : ………………………………..
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : MENIMBANG
PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( PUK. SP. RTMM-SPSI ) PT. ……………………………………………
:
LLOGO PPERUSAHAAN
Sekretariat : Jalan …………………………….., Telepon / Fax Nomor Bukti Pencatatan Kantor Depnakertrans : …………………. Terdaftar di Ditjen HAKI Depkumham RI No. C00200901309 Nomor rekening : ……………………………….
I.
BENDERA ORGANISASI Dasar bendera organisasi berwarna biru tua, dengan standard ukuran 3 : 2 atau panjang : 90 cm; dan lebar : 60 cm atau kelipatan dari ukuran tersebut. Dengan logo FSP.RTMM-SPSI berada pada tengah-tengah bendera.
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN
:
:
1.
Bahwa pelaksanaan Musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggran Dasar pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi pasal 13, 14, 15, 16, 17 perlu diatur lebih jelas
2.
Bahwa pengaturan lebih jelas dimasudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses Musyawarah
3.
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Musyawarah
1.
Undang – undang No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
2.
Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
1.
Keputusan Rapat PP FSP RTMM – SPSI tanggal 26 Februari 2011 tentang pelaksanaan dan agenda RAPIMNAS
2. BENDERA ORGANISASI
Pandangan, Saran, dan Pendapat peserta RAPIMNAS I FSP RTMM – SPSI tahun 2011 pada tanggal 30 April 2011
Dasar kain bendera : Biru tua (dalam lingkaran roda gigi logo warna dasar biru laut) MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TAHUN 2011 TENTANG MUSYAWARAH
9
10
Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan Musyawarah : a. Musyawarah Unit Kerja yang selanjutnya disingkat MUSNIK adalah Musyawarah ditingkat Unit Kerja / tingkat perusahaan yang diadakan setiap 3 tahun sekali b. Musyawarah Cabang yang selanjutnya disingkat MUSCAB adalah Musyawarah ditingkat Cabang / Kabupaten / Kota yang diadakan setiap 5 tahun sekali c. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disingkat MUSDA adalah Musyawarah ditingkat Daerah / Propinsi yang diadakan setiap 5 tahun sekali d. Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat MUNAS adalah Musyawarah ditingkat Pusat / Nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali
Pasal 6 Khusus untuk tingkat Pimpinan Unit Kerja yang pada umumnya dilakukan pencalonan dan pemilihan terlebih dulu sebelum acara MUSNIK harus memperhatikan : a. Diperlukan pengesahan penetapan keputusan jadwal acara, tata tertib, dan ketentuan musyawarah terlebih dahulu yang diputuskan melalui forum pra MUSNIK b. Forum pra MUSNIK dihadiri oleh Unsur PC atau PD ( bagi wilayah yang tidak ada PC ), PUK, Panitia dan Anggota atau perwakilan anggota c. Perwakilan anggota harus mendapatkan surat mandat dari anggota yang diwakilinya d. Setiap surat mandat berlaku bila ditanda tangani oleh sebanyak banyaknya 50 orang anggota ( tidak boleh lebih )
Yang secara keseluruhan mengacu sepebuhnya kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
Pasal 7 Pembuatan tata tertib / ketentuan musyawarah sekurang – kurangnya meliputi : a. Hak dan kewajiban peserta b. Hak dan kewajiban pimpinan sidang c. Hak memilih dan dipilih d. Ketentuan Pencalonan dan persyaratan calon ketua e. Ketentuan pemilihan f. Ketentuan tim formatur g. Ketentuan calon pengurus
Pasal 2 Penyelenggara Musyawarah adalah Jajaran pimpinan dtingkatan masing – masing : a. MUSNIK oleh PUK SP RTMM – SPSI b. MUSCAB oleh PC FSP RTMM – SPSI c. MUSDA oleh PD FSP RTMM – SPSI d. MUNAS oleh PP FSP RTMM – SPSI
1. Pasal 3 Pelaksanaan Musyawarah didahului pembentukan panitia, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepanitiaan a. Panitia Pengarah / Steering Comite yang bertanggung jawab membuat materi musyawarah b. Panitia Pelaksana / Organising Comite yang bertanggung jawab terhadap persiapan dan pelaksanaan pelaksanaan musyawarah
Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengarah / Steering comite, membuat : a. Rancangan keputusan keabsahan pelaksanaan musyawarah berdasarkan kehadiran peserta sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Raumah Tangga b. Rancangan keputusan jadwal acara musyawarah c. Rancangan keputusan tata tertib dan ketentuan musyawarah d. Rancangan keputusan penetapan pimpinan musyawarah e. Rancangan keputusan penetapan / pengesahan Laporan Pertanggungjawaban f. Rancangan keputusan program kerja g. Rancangan keputusan tertentu sesuai kebutuhan organisasi diwilayahnya h. Rancangan keputusan / penetapan ketua terpilih i. Rancangan keputusan / penetapan tim formatur guna menyusun kepengurusan j. Berita acara rapat formatur k. Form pernyataan kesediaan aktif sebagai pengurus
Pasal 5 Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana / Organising comite a. Membuat proposal atas perencanaan pelaksanaan b. Mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan c. Pengadaan seluruh sarana yang dibutuhkan d. Menjamin kesuksesan acara pelaksanaan e. Mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
2.
Pasal 8 Untuk tingkat PUK, PC, dan PD hasil musyawarah dikukuhkan dengan surat keputusan penetapan kepengurusan dari jajajaran pimpinan di atasnya dengan persyaratan mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan penetapan dengan dilampiri berita acara hasil rapat formatur Untuk tingkat Pimpinan Pusat, berdasarkan : a. Surat keputusan penetapan / pengesahan ketua umum terpilih yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang MUNAS b. Surat keputusan penetapan pengurus Pimpinan Pusat yang ditanda tangani oleh tim formatur dan di sahkan oleh Pimpinan Sidang Munas
Pasal 9 Pelaksanaan Musyawarah diseluruh tingkatan jajaran kepemimpinan wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ini Pasal 10 Pelaksanaan Musyawarah diseluruh tingkatan jajaran kepemimpinan yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak sah Pasal 11 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan Pada Tanggal
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SUDARTO SEKRETARIS UMUM
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
11
: Jakarta : 30 April 2011
12
Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat FSP RTMM – SPSI NO : KEP-003/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA NO : 004/PO/FSP RTMM – SPSI/IV/2011
1.
Registrasi TENTANG
2.
3.
4.
Pembukaan a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya b. Mengheningkan Cipta c. Pembacaan Panca Prasetya d. Laporan Panitia e. Sambutan-sambutan f. Doa
SISTEM PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI IURAN ANGGOTA [COS], DANA KONSOLIDASI ORGANISASI, DANA PENDIDIKAN, SERTA SUMBER-SUMBER DANA LAINNYA Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : MENIMBANG
:
Sidang Paripurna I a. Pengesahan Jadwal Acara b. Pengesahan Tata Tertib / Ketentuan Musyawarah. c. Pemilihan Pimpinan Musyawarah.
Sidang Paripurna II a. Laporan pertanggungjawaban b. Pandangan Umum Peserta Musyawarah c. Tanggapan atas pandangan umum peserta d. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban. e. Penyerahan berkas organisasi kepada Pimpinan Sidang.
MENGINGAT
:
1.
Bahwa, keuangan organisasi diatur dalam pasal 29 Anggaran dasar, dan pasal 47 Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI.
2.
Bahwa, untuk kelancaran, ketertiban pengelolaan keuangan organisasi perlu diatur dalam Peraturan Organisasi agar berhasilguna dan berdayaguna untuk kepentingan organisasi beserta anggotanya.
3.
Bahwa, untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi (PO) tentang Sistem Pengumpulan dan Distribusi iuran Anggota, Dana Konsolidasi Organisasi, Dana Pendidikan, serta Sumber-sumber dana lainnya
1.
Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Kep. 187/ MEN/X/ 2011 tanggal 04 Oktober 2004. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP. RTMMSPSI. Keputusan MUNAS IV tentang Program Umum FSP. RTMM-SPSI Periode : 2010-2015.
2. 5.
Sidang Paripurna III a. Pembahasan Progaram Kerja ( dapat melalui pembentukan Komisi ) b. Penetapan keputusan Program Kerja
3. 4.
6.
7.
8.
Sidang Paripurna IV a. Pencalonan Ketua / Ketua Umum b. Pernyataan visi dan misi calon Ketua / Ketua Umum c. Pemilihan Ketua / Ketua Umum d. Penetapan Ketua / Ketua Umum
Sidang Paripurna V a. Pembentukan formatur b. Pengumuman hasil keputusan formatur c. Penanda tanganan / pernyataan kesediaan aktif d. Pelantikan / serah terima kepemimpinan e. Sambutan Ketua / Ketua umum terpilih
Penutupan a. Kesan dan Pesan peserta b. Sambutan – sambutan c. Doa Penutupan
13
MEMPERHATIKAN
:
1.
Keputusan RAKERNAS I FSP. RTMM-SPSI No. 084/ FSP. RTMM-SPSI/ IV/ 2006 tanggal 09 April 2006
2.
Keputusan Rapat PP FSP. RTMM-SPSI Tanggal 26 Februari 2011, tentang pelaksanaan dan agenda RAPIMNAS.
3.
Pandangan, saran dan pendapat peserta RAPIMNAS I FSP. RTMM-SPSI pada tanggal 30 April 2011 MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG : SISTEM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN IURAN ANGGOTA [COS], DANA KONSOLIDASI ORGANISASI, DANA PENDIDIKAN, SERTA SUMBER-SUMBER DANA LAINNYA
14
PERTAMA
:
Peraturan Organisasi (PO) ini sebagai Petunjuk Pelaksanaan tentang sistem pengumpulan dan pendistribusian iuran anggota, dana konsolidasi organisasi, dana pendidikan, serta sumbersumber dana lainnya sebagaimana terlampir.
KEDUA
:
Semua Petunjuk Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh PP FSP. RTMM-SPSI.
KEEMPAT
:
Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
I.
Jakarta 30 April 2011
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat FSP RTMM – SPSI NO : KEP-004/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG SISTEM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN IURAN ANGGOTA, DANA KONSOLIDASI ORGANISASI, DANA PENDIDIKAN, SERTA SUMBER-SUMBER DANA LAINNYA.
II.
S U D A R T O SEKRETARIS UMUM
III.
PENDAHULUAN : 1 .
Bahwa Iuran anggota merupakan sumber dana utama untuk membiayai seluruh kegiatan dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan Program Kerja Federasi Serikat Pekerja. Rokok Tembakau Makanan Minuman –Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
2 .
Bahwa Pemotongan Iuran Anggota melalui pengusaha telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Kep. 187/ MEN/ X/ 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Iuran Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Indonesia.
3 .
Bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Organisasi tentang sistem pengumpulan dan pendistribusian iuran anggota, dana konsolidasi, dana pendidikan, serta sumber dana lainnya.
PENGERTIAN UMUM 1 .
Uang Pangkal Anggota FSP. RTMM-SPSI adalah pembayaran uang pangkal tiap anggota sebesar 2 % dari upah bruto/ gaji perbulan yang dibayarkan pada awal pendaftaran menjadi Anggota FSP. RTMM-SPSI, yang dikumpulkan dan didistribusikan kepada Perangkat dan Jajaran FSP. RTMM-SPSI (PUK-PC-PD-PP).
2 .
Iuran Anggota FSP. RTMM-SPSI adalah iuran wajib setiap Anggota FSP. RTMM-SPSI, yang dipungut setiap bulannya sebesar 1 % dari upah bruto/ gaji per bulan
3 .
Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang tidak mengikat yang diperoleh dari anggota atau bukan anggota untuk kepentingan organisasi.
4 .
Uang konsolidasi adalah uang yang didapat dari anggota, atas hasil perjuangan organisasi FSP. RTMM-SPSI, yang besarannya 10 % dari hasil perjuangan.
5 .
Usaha-usaha lain yang sah adalah sumber pendapatan keuangan organisasi yang diperoleh dari kerjasama yang tidak mengikat untuk kegiatan organisasi (sponsorship/ bantuan) dari Mitra RTMM, Instansi Pemerintah, Usaha Koperasi, dan lain sebagainya.
6 .
Bantuan dari Anggaran Negara/ Daerah adalah sumber pendapatan keuangan organisasi yang diperoleh dari Pemerintah / Pemerintah Daerah.
REKENING BANK DAN PENARIKAN DANA DARI BANK 1 2 .
15
Rekening Bank adalah rekening bank yang khusus untuk menyimpan iuran Anggota FSP. RTMM-SPSI. Pembukaan Rekening Bank : •
Setiap perangkat organisasi FSP. RTMM-SPSI dari tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK) ; Pimpinan Cabang (PC) ; Pimpinan Daerah (PD) ; Pimpinan Pusat (PP) wajib membuka Rekening Bank
16
IV.
V.
BESARNYA IURAN ANGGOTA FSP. RTMM-SPSI 1 .
Besarnya iuran anggota FSP. RTMM-SPSI setiap bulannya adalah 1 (satu) % dari Upah atau Gaji bruto perbulan.
2 .
Bagi pekerja penerima “Upah tidak tetap” (harian, borongan, batil, dan lain-lain) besarnya iuran anggota FSP. RTMM-SPSI adalah 1 (satu) % dari upah rata-rata perbulan, sekurangkurangnya 1 % dari upah/ gaji/ rata-rata perbulan sesuai UMP setempat.
3 .
Bagi anggota yang iurannya belum sesuai ketentuan AD/ART FSP. RTMM-SPSI maka iuran perbulan serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah.
5.
Dana Konsolidasi Organisasi, diperoleh atau diterima dari hasil perjuangan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI, untuk itu Organisasi berhak mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang diterima, dengan pembagian secara proposional, sebagai berikut : (1) PP FP. RTMM-SPSI sebesar 10 % (2) PD FSP. RTMM-SPSI sebesar 20 % (3) PC FSP. RTMM-SPSI sebesar 30 % (4) PUK SP. RTMM-SPSI sebesar 40 %
6 .
Bila salah satu perangkat organisasi FSP. RTMM-SPSI belum memiliki Nomor Rekening Bank maka untuk sementara Iuran Anggota, Dana Konsolidasi disimpan dalam Rekening Bank milik PUK SP. RTMM-SPSI sampai Perangakat FSP. RTMM-SPSI telah memiliki Nomor Rekening Organisasi FSP. RTMM-SPSI sesuai tingkatannya.
7 .
Kepada semua Perangkat FSP. RTMM-SPSI tidak dibenarkan melakukan pungutan Iuran secara langsung.
8 .
Kepada semua Perangkat FSP. RTMM-SPSI tidak diperkenankan menerima secara tunai/ cash pembayaran, dan menggunakannya secara langsung untuk operasional/ kegiatan organisasi/ atau kepentingan apapun dari Iuran Anggota, Dana Konsolidasi Organisasi, Dana Pendidikan, serta sumber-sumber dana lainnya terkecuali atas persetujuan rapat pengurus harian.
CARA PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI IURAN ANGGOTA, DANA KONSOLIDASI ORGANISASI, DANA PENDIDIKAN, SERTA SUMBER-SUMBER DANA LAINNYA 1 .
2.
3.
4.
a.
Bagi Anggota SP. RTMM-SPSI yang tergabung kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK SP. RTMM-SPSI) pada suatu Perusahaan, Badan Usaha atau Kelompok Usaha maka pengumpulan Iuran Anggota dilaksanakan oleh Pimpinan Perusahaan setempat, dengan terlebih dahulu memberikan “Surat Kuasa Pemotongan Upah/ gaji bruto perbulannya” baik dilakukan dengan cara surat kuasa perorangan atau kolektifitas melalui PUK SP. RTMM-SPSI setempat.
b.
Pimpinan Perusahaan wajib menyalurkan seluruh punggutan iuran anggota paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui transfer ke Nomor Rekening Bank milik PUK SP. RTMM-SPSI setempat.
c.
PUK SP. RTMM-SPSI wajib menyalurkan seluruh hasil pungutan iuran anggotanya selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya melalui transfer ke Nomor Rekening milik Perangkat Organisasi FSP. RTMM-SPSI, sebagai berikut : (1) PUK SP. RTMM-SPSI sebesar 50 % (2) PC FSP. RTMM-SPSI sebesar 25 % (3) PD FSP. RTMM-SPSI sebesar 15 % (4) PP FSP. RTMM-SPSI sebesar 10 % Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki PC FSP. RTMM-SPSI maka diatur prosentase (%) perolehan iuran anggota FSP. RTMM-SPSI, sebagai berikut : (1) PUK SP. RTMM-SPSI sebesar 60 % (2) PD FSP. RTMM-SPSI sebesar 25 % (3) PP FSP. RTMM-SPSI sebesar 15 %
Bagi Daerah Tingkat Provinsi yang tidak memiliki PD FSP. RTMM-SPSI maka diatur prosentase (%) perolehan iuran anggota FSP. RTMM-SPSI, sebagai berikut : (1) PUK SP. RTMM-SPSI sebesar 60 % (2) PC FSP. RTMM-SPSI sebesar 25 % (3) PP FSP. RTMM-SPSI sebesar 15 % Bagi Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Daerah (PD), dan Pimpinan Pusat (PP) FSP. RTMMberkewajiban menyalurkan hasil jumlah pengumpulan Iuran Anggota FSP. RTMM-SPSI yang diterima masing-masing perangkat, dan ditransfer pertiga bulan sekali, kepada : (1) Nomor Rekening Bank DPC K-SPSI sebesar 15 % dari Iuran Anggota yang diterima oleh PC FSP. RTMM-SPSI (2) Nomor Rekening Bank DPD K-SPSI sebesar 15 % dari Iuran Anggota yang diterima PD FSP. RTMM-SPSI (3) Nomor Rekening Bank DPP K-SPSI sebesar 15 % dari Iuran Anggota yang diterima PP FSP. RTMM-SPSI
17
VI.
PENARIKAN/ PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN UANG IURAN, DANA KONSOLIDASI ORGANISASI, DANA PENDIDIKAN, SERTA SUMBER-SUMBER DANA LAINNYA. 1.
Rencana Pengeluaran a. Semua Perangkat Organisasi harus menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) setiap bulan. b. RAPPO harus disahkan dalam rapat Pleno Organisasi.
2.
Penarikan/ Pengambilan Dana dari Bank a. Setiap penarikan/ pengambilan dana dari Bank hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek atau bilyet Giro. b. Cek atau Bilyet Giro harus ditanda tangani oleh (dua) orang dari beberapa orang yang ditunjuk untuk itu. c. Cek atau Bilyet Giro di utamakan di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.
3.
Penggunaan dana iuran, dana konsolidasi organisasi, dana Pendidikan, serta sumbersumber dana lainnya a. Dana organisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional dan pembinaan paling banyak 75 %. b. Paling sedikit 25 % dana disimpan sebagai cadangan penyelenggaraan Musyawarah, Rapat Kerja, dan Diklat. c. Penggunaan dana organisasi lebih dari 75 %, diputuskan melalui forum rapat.
18
VII.
L A P O R A N 1.
X.
Laporan Pelaksanaan Iuaran Anggota FSP. RTMM-SPSI a. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Perangkat/ Jajaran PUK, PC, PD FSP. RTMM-SPSI di seluruh Indonesia wajib melaporkan kepada perangkat organisasi diatasnya tentang • Jumlah pekerja diwilayahnya • Jumlah anggota SP diwilayahnya • Jumlah anggota yang membayar iuran anggota • Jumlah besaran iuran anggota setiap bulannya
PENUTUP DAN PERALIHAN 1.
Setelah diberlakukannya Peraturan Organisasi ini maka Peraturan Organisasi lama yang telah dikeluarkan tidak berlaku lagi.
3.
Kepada semua Perangkat dan Jajaran FSP. RTMM-SPSI (PUK-PC-PC-PD-PP) untuk menyesuaikan dengan hasil-hasil Keputusan ini, dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Ditetapkan di Pada tanggal
b. Bila belum terbentuk PD FSP. RTMM-SPSI, laporan PC FSP. RTMM-SPSI setempat disampaikan kepada kepada PP FSP. RTMM-SPSI. c. Bila belum terbentuk PD dan PC laporan PUK disampaikan kepada PP FSP. RTMM-SPSI. d. Tembusan laporan disampaikan kepada perangkat FSP RTMM - SPSI. 2
Laporan Pembiayaan operasional bulanan a. Bendahara ( PP, PD, PC, PUK ) wajib membuat laporan bulanan secara tertulis yang disahkan dalam rapat pengurus di tingkat masing masing b. PP wajib membuat rekap laporan keuangan tahunan kepada PD c. PD wajib membuat rekap laporan keuangan tahunan kepada PC d. PC wajib membuat rekap laporan keuangan tahunan kepada PUK e. PUK wajib membuat rekap laporan keuangan triwulan kepada anggota
IX.
S U D A R T O SEKRETARIS UMUM
P E N G A W A S A N 1.
Untuk meneliti kebenaran pengiriman iuran bukti pengiriman/ transfer/ setoran ke Bank, copy bukti transfer wajib dikirimkan.
2.
Masing – masing perangkat FSP RTMM - SPSI wajib melakukan pengawasan pelaksanaan dan penggunaan dana iuran anggota, dana konsolidasi organisasi, dana pendidikan, serta sumber-sumber dana lainnya.
S A N K S I 1.
Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan yang menyangkut Peraturan Organisasi (PO) ini dikenakan sanksi organisasi.
2.
Penyalahgunaan uang iuran, dana konsolidasi organisasi, dana pendidikan, serta sumbersumber dana lainnya yang dapat merugikan organisasi FSP. RTMM-SPSI pada umumnya adalah merupakan tindakan pidana dan dapat dikenakan tuntutan hukum.
3.
Apabila setelah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada perubahan maka dapat dilakukan tindakan melalui jalur hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh Pimpinan organisasi pada tingkatan masing-masing atas rekomendasi dan keputusan rapat yang dihadiri oleh lebih setengah jumlah pengurus (ART FSP. RTMM-SPSI BAB III Pasal 10).
19
Jakarta 30 APRIL 2011
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM VIII.
: :
20
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN Pasal 1
NO : 005/PO/FSP RTMM – SPSI/IV/2011 TENTANG TINDAKAN DISIPLIN DALAM ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN, MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (FSP RTMM-SPSI) Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : Menimbang
:
1.
2.
3.
Mengingat
:
1. 2.
Bahwa dalam organisasi yang sehat para pengurus dan anggota bersama-sama berusaha mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi sehingga bermanfaat bagi kemajuan organisasi dalam perannya di tengah-tengah masyarakat;
Bahwa sesungguhnya dalam organisasi yang sehat para pengurus dan anggota sama-sama berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi sehingga bermanfaat bagi kiprah dan kemajuan organisasi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan dikalangan anggota pada khususnya. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas sangat ditentukan oleh suasana kondusif di dalam organisasi agar organisasi beserta perangkat-perangkat yang dimiliki dapat melaksanakan program kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Musyawarah Unit Kerja, Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional FSP RTMM-SPSI. Oleh karena itu perlu diatur sebuah Peraturan Organisasi yang mengatur Tindakan Disiplin Organisasi FSP RTMM-SPSI. Peraturan Organisasi ini bertujuan memberikan panduan kepada pengurus dan anggota di setiap tingkatan untuk mengetahui secara jelas hal-hal yang menyangkut pelanggaran dan menyebabkan jatuhnya sanksi organisasi.
BAB II PENGERTIAN DISIPLIN ORGANISASI
Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas sangat ditentukan oleh suasana kondusif di dalam organisasi agar dapat melaksanakan program kerjanya;
Bahwa oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan Perraturan Organisasi yang mengatur tentang Tindakan Disiplin Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman-SPSI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI; Pokok-Pokok Program Kerja FSP RTMM-SPSI;
Pasal 2 1.
Disiplin adalah setiap perilaku positif yang berdasarkan kepada ketaatan kepatuhan serta tunduk kepada Peraturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu., Disiplin berarti juga kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun.
2.
Dalam kaitan dengan Tindakan Disiplin Organisasi FSP RTMM-SPSI peraturan yang dimaksud adalah konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART, Peraturan Organisasi dan seterusnya, perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika dan norma-norma kesusilaan yang umum. Pasal 3
Memperhatikan:
1.
2.
Keputusan MUNAS IV Federasi Serikt Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Nomor : KEP. 006/MUNAS IV/FSP RTMM-SPSI/I/2010 Tentang ORGANISASI; Saran dan Pendapat Peserta yang dikemukakan dalam RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI pada tanggal 30 April 2011.
Tindakan Disiplin Tindakan Disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat, kinerja dan nama baik organisasi. Pada dasarnya setiap tindakan disiplin dengan memperhatikan sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG TINDAKAN DISIPLIN DALAM ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN DAN MINUMAN-SPSI
21
22
BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 6 Jenis-Jenis Sanksi
Pasal 4 1.
Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, ketentuan organisasi lainnya; perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta etika, norma-norma susila umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi
2.
Sanksi adalah setiap tindakan positif yang diambil oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja anggota dan organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik organisasi FSP RTMM-SPSI Sanksi didasarkan kepada : a. b. c. d.
1.
Jenis-Jenis Sanksi : A.
Teguran; 1) Kepada anggota dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatan kepengurusan organisasi; 2) Teguran atau peringatan tersebut di atas dilakukan secara lisan maupun tertulis.
B.
Peringatan tertulis setelah teguran lisan; 1) Anggota oleh Pengurus PUK; 2) Pimpinan Unit Kerja/PUK oleh Pimpinan Cabang; 3) Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Daerah; 4) Pimpinan Daerah oleh Pimpinan Pusat; 5) Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan Rapat khusus Pimpinan Pusat.
Jenis pelanggaran Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran. Besar kecilnya pelanggaran Unsur kesengajaan. Pasal 5
Surat Peringatan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi rapat Pengurus pada tingkatan kepengurusan organisasi. C.
Jenis Pelanggaran 1.
Skorsing (pemberhentian sementara) setelah peringatan tertulis; 1) Pimpinan Unit Kerja/PUK oleh Pimpinan Cabang; 2) Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Daerah; 3) Pimpinan Daerah oleh Pimpinan Pusat. 4) Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan Rapat khusus Pimpinan Pusat.
Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi, meliputi antara lain : a. b. c.
Surat Skorsing dikeluarkan berdasarkan rekomendasi rapat Pengurus pada tingkatan kepengurusan organisasi.
AD/ART FSP RTMM-SPSI Peraturan Organisasi Ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya.
D. 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku, melakukan pelanggaaran hukum/tindakan kriminal yang berakibat jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
Pemberhentian setelah tindakan skorsing; 1) Pimpinan Unit Kerja/PUK oleh Pimpinan Cabang; 2) Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Daerah; 3) Pimpinan Daerah oleh Pimpinan Pusat. 4) Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan Rapat khusus Pimpinan Pusat.
(3) Pelanggaran terhadap Etika Organisasi. Sanksi dijatuhkan setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang khusus untuk itu. a. b. c.
Melanggar azas kepatutan Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu Merusak citra serta nama baik organisasi.
E. Penuntutan secara hukum, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi
rapat khusus untuk itu.
Pasal 7 (4) Pelanggaran Moral. Rehabilitasi a. b.
Melakukan perbuatan tercela; Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi.
23
Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik pengurus organisasi dan perorangan dapat dilakukan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan usul dan pertimbangan Pimpinan Daerah, sedangkan untuk Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat khusus Pimpinan Pusat.
24
BAB IV
Pasal 10
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI
Jangka waktu penetapan sanksi
Pasal 8 Tata cara pemberian sanksi diatur dengan memberikan klasifikasi tingkat pelanggaran sebagai berikut : (1) Pelanggaran Ringan
Jangka waktu penetapan sanksi : 1) 2) 3) 4)
Lisan : 1 (satu) bulan Tertulis 1 : 1 (satu) bulan Tertulis 2 : 2 (dua) bulan Tertulis 3 : 2 (dua) bulan
Urutan pemberian sanksi adalah : Pasal 11 a. b. c. d.
Lisan Tertulis 1 Tertulis 2 Tertulis 3
Wewenang Penetapan Sanksi
(2) Pelanggaran Sedang Wewenang penetapan sanksi : a. b. c. d.
Tertulis 1 Tertulis 2 Tertulis 3 Skorsing
(3) Pelanggaran berat - Pemecatan
Rapat Bidang Organisasi
: Pelanggaran Ringan -------------à
Lisan
Rapat Harian
: Pelanggaran Sedang ------------à
Tertulis
Rapat Pleno
: Pelanggaran Berat --------------à
Pemecatan
Rapat dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kepengurusan. Pasal 9 Tindakan Pelanggaran (1) Pelanggaran ringan: a. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan; b. Tidak melaksanakan instruksi perangkat organisasi; (2) Pelanggaran sedang: a. Tidak menyetor iuran kepada perangkat organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART; b. Tidak melakukan perlindungan terhadap anggota dan organisasi; c. Tidak melaksanakan training dan pendidikan untuk anggota dan perangkat; d. Menerima sumbangan organisasi melalui rekening milik pribadi. (3) Pelanggaran Berat: a. Menyalahgunakan keuangan organisasi untuk kepentingan pribadi; b. Melanggar azas kepatutan; c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai perangkat organisasi untuk kepentingan pribadi/ kelompok; d. Menjadi anggota/pengurus SP/SB lain; e. Merusak citra serta nama baik organisasi; f. Melakukan pemufakatan dengan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan anggota dan organisasi. g. Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi.
25
Pasal 12 Hak Jawab Hak jawab untuk pembelaan diberikan kepada perorangan sesuai dengan penetapan sanksi.
26
BAB V
KEPUTUSAN PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TAHUN 2011
PENUTUP
NO : KEP-006/PO/FSP RTMM – SPSI/IV/2011
Pasal 13 1)
2)
Peraturan Disiplin Organisasi ini dibuat dengan mengacu kepada : a. Perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku. b. AD/ART FSP RTMM-SPSI dan Peraturan Organisasi serta Ketentuan Organisasi lainnya. c. Sistem Nilai serta norma Etika yang berlaku secara umum. Peraturan Organisasi tentang Disiplin Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
TENTANG SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah :
MENIMBANG Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
: 30 April 2011
:
1.
Bahwa dalam Anggaran Dasar pasal 12 tentang salah satu Tugas Pokok FSP RTMM – SPSI adalah mengusahakan meningkatnya kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan dan ketrampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi
2.
Bahwa kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk melaksanakannya perlu dituangkan dalam silabus program pendidikan
3.
Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan RAPIMNAS I tentang Silabus Program Pendidikan
1.
Undang – undang No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
2.
Keputusan – keputusan MUNAS IV FSP RTMM – SPSI
3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
1.
Keputusan Rapat PP FSP RTMM – SPSI tanggal 26 Februari 2011 tengtang pelaksnaan dan agenda RAPIMNAS
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
MENGINGAT H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN
SUDARTO
Pjs. KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
MEMPERHATIKAN
:
:
2.
Pandangan, Saran, dan Pendapat peserta RAPIMNAS I FSP RTMM – SPSI tahun 2011 pada tanggal 30 April 2011 MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
27
:
KEPUTUSAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TAHUN 2011 TENTANG SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN
28
PERTAMA
:
Silabus Program Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat FSP RTMM – SPSI NO : KEP-006/PO/FSP RTMM – SPSI/1V/2011 TENTANG SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN
KEDUA
:
Seluruh tingkatan jajaran kepemimpinan FSP RTMM – SPSI dari pusat sampai Unit Kerja wajib melaksanakan program pendidikan diwilayah masing – masing dengan berpedoman kepada silabus program Pendidikan
I.
KETIGA
:
Dana program pendidikan di sisihkan dari iuran anggota dan / atau dari donatur yang tidak mengikat
KEEMPAT
:
Kegiatan program pendidikan wajib dilaporkan kepada jajaran kepemimpinan diatasnya
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan Pada Tanggal
DRAF SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT DASAR FSP RTMM – SPSI 1.
DESKRIPSI PENDIDIKAN TINGKAT DASAR Program Pendidikan Dasar ini dirancang untuk kader FSP RTMM – SPSI di tingkat PUK SP RTMM – SPSI dengan menyajikan bahasan tentang pemahaman dasar dan aplikasi prinsip dasar Kepemimpinan di lingkungan Pimpinan Unit Kerja, yang meliputi : a. Keorganisasian b. Komunikasi c. Nama, Ruang lingkup, Bentuk, Sifat, Asas dan Kedaulatan Organisasi d. Fungsi, Tujuan,Tugas Pokok dan Keanggotaan Organisasi e. Struktur, Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Organisasi f. Badan, Lembaga dan Dewan Penasehat Organisasi g. Musyawarah dan Rapat - Rapat Organisasi h. Kuorum dan Pengambilan Keputusan Organisasi i. Keuangan Organisasi j. Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Pembubaran Organisasi
2.
KOMPETENSI: Mampu menganalisis keberadaan dan perkembangan kepemimpinan tingkat PUK SP RTMM SPSI sesuai dengan ketentuan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM SPSI, dan mampu merancang pengembangan organisasi secara garis besar di tingkat Unit Kerja
: Jakarta : 30 April 2011
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SUDARTO SEKRETARIS UMUM
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
29
3.
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti keseluruhan proses pembelajaran kader akan mampu untuk : a. Memahami organisasi FSP RTMM – SPSI b. Mengelola mekanisme organisasi di lingkungan Unit Kerja c. Membuat konsep-konsep perbaikan berorganisasi d. Menjalankan organisasi dengan sistem standar tata kelola e. Mengevaluasi dan menganalisa masalah organisasi serta pemecahannya
4.
DAFTAR REFERENSI a. Buku – buku Keorganisasian & Kepemimpinan Dasar b. AD / ART
5.
PELAKSANA : a. PUK SP RTMM – SPSI, atau b. PC FSP RTMM – SPSI, atau c. PD FSP RTMM – SPSI bagi Daerah yang belum terbentuk PC d. PP FSP RTMM – SPSI bagi daerah dan / atau wilayah yang belum terbentuk PD, maupun PC
6.
PESERTA : a. Peserta adalah anggota kader PUK SP RTMM – SPSI, atau PUK SP RTMM – SPSI yang belum pernah mengikuti pendidikan tingkat dasar b. Diprioritaskan pengurus bidang pendidikan
7.
NARA SUMBER a. Anggota atau PUK, PC, PD dan PP, yang telah pernah mengikuti program pendidikan setingkat atau lebih dari pendidikan tingkat Dasar, dan / atau yang ditunjuk oleh pelaksana b. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing – masing
30
II.
DRAF SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT LANJUTAN FSP RTMM – SPSI 1.
2.
3.
DESKRIPSI PENDIDIKAN TINGKAT LANJUTAN Program Pendidikan tingkat lanjutan ini dirancang untuk kader FSP RTMM – SPSI di tingkat PUK SP RTMM – SPSI dan tingkat PC FSP RTMM – SPSI dengan menyajikan bahasan tentang pemahaman, aplikasi prinsip - prinsip Kepemimpinan atas efektivitas tugas perlindungan dan pembelaan yang meliputi: a. Kepemimpinan b. Komunikasi Kepemimpinan c. Manajemen Organisasi d. Negosiasi e. UU No 21 Tahun 2000, tentang SP / SB f. UU No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan g. Kesehatan dan Keselamatan Kerja KOMPETENSI: Mampu menganalisis keberadaan dan perkembangan kepemimpinan tingkat PUK SP RTMM SPSI dan PC FSP RTMM – SPSI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta merancang pengembangan kualitas kepemimpinan di wilayahnya
f.
5.
1.
DESKRIPSI PENDIDIKAN TINGKAT ATAS Program Pendidikan tingkat atas ini dirancang untuk kader FSP RTMM – SPSI di tingkat PC FSP RTMM – SPSI dan tingkat PD FSP RTMM – SPSI, dengan menyajikan bahasan tentang pemahaman, aplikasi prinsip - prinsip Tehnik Kepemimpinan secara lengkap dan kemampuan Manajemen dalam berbagai aspek yang menunjang kemampuan kepemimpinan, yang meliputi: a. Manajemen Kepemimpinan, Organisasi, Negosiasi, Administrasi, Komunikasi dan Konflik b. Penguasaan ber-acara sesuai ketentuan UU No 2 tahun 2004, tentang PPHI
2.
KOMPETENSI: Mampu menganalisis perkembangan kepemimpinan tingkat PC FSP RTMM SPSI dan PD FSP RTMM – SPSI sesuai dengan prinsip – prinsip ilmu Manajemen, serta merancang pengembangan kualitas keorganisasian di wilayahnya
3.
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti keseluruhan proses pembelajaran kader akan mampu untuk :
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti keseluruhan proses pembelajaran kader akan mampu untuk : a. b. c. d. e.
4.
III. DRAF SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT ATAS FSP RTMM – SPSI
a. b. c. d. e.
Memperkuat kemampuan kepemimpinanya Mengelola komunikasi kepemimpinan di lingkungannya Memperbaiki tata kelola organisasi Melakukan perlindungan dan pembelaan Memperkuat kemampuan bernegosiasi dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pembelaan anggota sesuai ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan Mampu mengevaluasi kinerja organisasi serta pemecahannya
f.
Memperkuat kemampuan kepemimpinanya Mengelola komunikasi kepemimpinan di lingkungannya Memperbaiki tata kelola organisasi Melakukan perlindungan dan pembelaan Memperkuat kemampuan bernegosiasi dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pembelaan anggota sesuai ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan Mampu mengevaluasi kinerja organisasi serta pemecahannya
4. DAFTAR REFERENSI a. Buku – buku Kepemimpinan, Komunikasi, Negosiasi, dan Managemen organisasi b. UU No 21 Tahun 2000, tentang SP/SB & UU No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, serta c. UU No 1 Tahun 1970, Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
DAFTAR REFERENSI a. Berbagai buku ilmu managemen b. UU No 2 Tahun 2004, tentang PPHI
5.
PELAKSANA : a. PC FSP RTMM – SPSI, atau b. PD FSP RTMM – SPSI, bagi Daerah yang belum terbentuk PC, atau c. PP FSP RTMM – SPSI bila belum terbentuk PD dan PC diwilayah setempat d. PUK SP RTMM – SPSI, bagi yang mampu dan telah melaksanakan Pendidikan tingkat dasar lebih dari 3 kali dalam setahun
PELAKSANA : a. PD FSP RTMM – SPSI, atau b. PP FSP RTMM – SPSI, atau c. PUK dan / atau PC FSP RTMM – SPSI yang mampu dan telah melaksanakan Pendidikan tingkat lanjutan lebih dari 3 kali dalam setahun
6.
PESERTA : a. Peserta adalah unsur PUK SPRTMM – SPSI, atau unsur PC FSP RTMM – SPSI, dan unsure PD FSP RTMM – SPSI yang pernah mengikuti pendidikan tingkat lanjutan b. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing - masing
7.
NARA SUMBER a. Pakar atau ahli yang ditunjuk oleh lembaga b. Pengurus PC, PD dan PP, yang telah pernah mengikuti program pendidikan setingkat atau lebih dari pendidikan tingkat Atas, dan / atau yang ditunjuk oleh pelaksana c. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing – masing
6.
PESERTA : a. Peserta adalah unsur PUK SPRTMM – SPSI, atau unsur PC FSP RTMM – SPSI, dan unsur PD FSP RTMM – SPSI yang belum pernah mengikuti pendidikan tingkat lanjutan b. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing - masing
7.
NARA SUMBER a. Pengurus PUK, PC, PD dan PP, yang telah pernah mengikuti program pendidikan setingkat atau lebih dari pendidikan tingkat Lanjutan, dan / atau yang ditunjuk oleh pelaksana b. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing – masing
31
32
IV. DRAF SILABUS PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALISASI FSP RTMM – SPSI
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN DAN MINUMAN
1.
DESKRIPSI PENDIDIKAN TINGKAT SPESIALISASI Program Pendidikan Spesialisasi ini dirancang untuk Pimpinan FSP RTMM – SPSI di tingkat PD FSP RTMM – SPSI dan tingkat PP FSP RTMM – SPSI, dengan menyajikan bahasan tentang pemahaman, aplikasi prinsip - prinsip Trainning, Penelitian dan Pengembangan serta Audit yang menunjang kemampuan Pimpinan FSP RTMM – SPSI dalam pengkaderan, dan pemberdayaan organisasi yang meliputi: a. Training of Trainers ( TOT ) b. Training tentang Penelitian dan Pengembangan c. Training Audit
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
NO: KEP – 007 /PO FSP RTMM-SPSI/II/2014 TENTANG PENGGALANGAN DANA MANDIRI ORGANISASI FSP RTMM- SPSI
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh 2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOMPETENSI: Mampu menganalisis perkembangan kepemimpinan, dan keorganisasian FSP RTMM – SPSI di seluruh tingkatan serta pemberdayaan pemimpinan dapat menjadi trainers
Indonesia, setelah : MENIMBANG
:
1.
Bahwa keuangan organisasi diatur dalam pasal 29 Anggaran Dasar dan pasal 47 Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti keseluruhan proses pembelajaran kader akan mampu untuk :
2.
a. b. c.
Bahwa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diatas keuangan organisasi dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha – usaha lain yang sah
3.
Bahwa telah disepakati dan ditetapkan keputusan NO : KEP007/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/IV/2011 melalui RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI pada tanggal 30 April 2011 tentang PENGGALANGAN DANA MANDIRI
4.
Bahwa PENGGALANGAN DANA MANDIRI di prioritaskan di dapat dari anggota melalui kupon donatur senilai Rp 5.000,- yang khusus diperuntukan pembelian tanah dan / atau pembangunan kantor PP FSP RTMM-SPSI
5.
Bahwa telah dilakukan sosialisasi tentang PENGGALANGAN DANA MANDIRI serta telah ditetapkan kembali dalam RAPIMNAS III pada tanggal 11 Desember 2013 untuk mulai dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juni 2014
6.
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi (PO) tentang Penggalangan Dana Mandiri
1.
UU No. 21 Th. 2000 tentang SP/SB
2.
AD/ART FSP RTMM-SPSI ; Anggaran Dasar pasal 29 huruf c,d dan Anggaran Rumah Tangga pasal 47 huruf c, e
3.
Keputusan RAPIMNAS I Tahun 2011 007/RAPIMNAS/FSP RTMM-SPSI/IV/2011
Melaksanakan diklat secara terprogram Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi Membuat dan menerapkan system audit organisasi
DAFTAR REFERENSI a. Berbagai buku tentang TOT, Penelitian, dan Audit b. Makalah terkait dari berbagai sumber atau pakar
PELAKSANA : a. PP FSP RTMM – SPSI, atau b. PD FSP RTMM – SPSI, yang mampu dan telah melaksanakan Pendidikan tingkat lanjutan lebih dari 3 kali dalam setahun
PESERTA : a. Peserta adalah unsur PUK SPRTMM – SPSI, unsur PC FSP RTMM – SPSI, unsure PD FSP RTMM – SPSI, unsure PP FSP RTMM - SPSI yang pernah mengikuti pendidikan tingkat atas b. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing - masing
NARA SUMBER a. Pakar atau ahli yang ditunjuk oleh lembaga b. Pengurus PD dan PP, yang telah pernah mengikuti program pendidikan setingkat atau lebih dari pendidikan Spesialisasi c. Diprioritaskan pengurus bidang Pendidikan di tingkatan masing – masing
33
MENGINGAT
:
34
NO
:
KEP-
MEMPERHATIKAN
:
1.
2.
Lampiran Peraturan Organisasi
Keputusan RAPIMNAS III FSP RTMM-SPSI No: Kep. 006/RAPIMNAS III/FSP RTMM-SPSI/XII/2013 Tentang Teknis Pelaksanaan Penggalangan Dana Mandiri
NO: KEP – 007 /PO FSP RTMM-SPSI/II/2014 TENTANG PENGGALANGAN DANA MANDIRI ORGANISASI FSP RTMM- SPSI
Saran dan pendapat pseserta RAKERNAS FSP RTMM-SPSI tahun 2014 pada Rapat Pleno V tanggal 12 Februari 2014 .
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
PERTAMA
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU, MAKANAN, MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG PENGGALANGAN DANA MANDIRI ORGANISASI FSP RTMMSPSI Peraturan Organisasi ini sebagai Petunjuk Pelaksana Tentang Pengumpulan dan Penggunaan Dana Mandiri baik yang bersumber dari anggota maupun dari sumber – sumber lainnya
:
I.
PENGUMPULAN
1.
Teknis Pengumpulan Dana Mandiri
a.
PP FSP RTMM-SPSI menyerahkan kupon dana mandiri senilai Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per lembar dengan tanda terima yang di tanda tangani para pihak diatas meterai
KEDUA
:
Teknis Pengumpulan dan Penggunaan Dana Mandiri di jabarkan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Juni 2014 untuk di evaluasi kembali dalam forum RAPIMNAS IV tahun 2014
b.
daerah sebagai penanggung jawab
c. Ditetapkan
: di Jakarta
Pada tanggal
: 12 Februari 2014
PP FSP RTMM-SPSI menyerahkan kupon dana mandiri kepada PD FSP RTMM-SPSI di setiap
Pimpinan Daerah (PD FSP RTMM-SPSI) mendistribusikan kupon dana mandiri kepada Pimpinan Cabang (PC FSPRTMM-SPSI) dan/ atau Pimpinan Unit Kerja (PUK SP RTMMSPSI) setempat dengan tanda terima resmi
d.
Pimpinan Cabang (PC FSP RTMM-SPSI) dan Pimpinan Unit Kerja (PUK SP RTMM-SPSI) menjual kupon dana mandiri kepada anggota SP RTMM-SPSI
PIMPINAN PUSAT e.
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
Bagi daerah / wilayah yang belum terbentuk PD FSP RTMM-SPSI / PC FSP RTMM-SPSI dan/atau struktur FSP RTMM-SPSI dimaksud tidak aktif, maka PP FSP RTMM-SPSI dapat
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
menyalurkan kupon dana mandiri langsung kepada PUK SP RTMM-SPSI
2.
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN
SUDARTO
PJS. KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
35
Sumber – sumber Dana Mandiri
a.
Sumber utama dana mandiri di himpun / didapat dari anggota SP RTMM-SPSI
b.
Sumber lainnya adalah mitra kerja FSP RTMM-SPSI yang mau berpartisipasi membeli / membayar kupon dana mandiri
36
II.
PENARIKAN, PENGGUNAAN, DAN LAPORAN
IV. SANKSI
1.
Penarikan Dana Mandiri dari Bank
1.
Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Organisasi ini dikenakan sanksi organisasi
a.
2.
Penyalahgunaan Dana Mandiri yang berakibat merugikan organisasi FSP RTMM-SPSI pada
Setiap penarikan / pengambilan uang Dana Mandiri dari Bank hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro
b.
umumnya adalah merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan tuntutan hukum
Cek atau Bilyet Giro ditandatangani oleh dua orang dari beberapa orang yang ditunjuk untuk itu V.
c.
Penutup
Cek atau Bilyet Giro diutamakan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Peraturan Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan
2.
Penggunaan Dana Mandiri
a.
Dana mandiri hanya khusus diperuntukkan pembelian tanah, dan pembangunan gedung PP FSP RTMM-SPSI
b.
Ditetapkan
: di Jakarta
Pada tanggal
: 12 Februari 2014
Penarikan dan penggunaan uang Dana Mandiri harus melalui keputusan Rapat Pleno PP FSP RTMM-SPSI
3.
PIMPINAN PUSAT
Laporan
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN PP FSP RTMM-SPSI berkewajiban melaporkan keadaan / perkembangan keuangan Dana Mandiri
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
setiap bulan kepada PD FSP RTMM-SPSI Seluruh Indonesia dan pihak lainnya yang di pandang perlu
III. PENGAWASAN
1.
Untuk mengetahui kebenaran pengiriman /transfer/setoran ke Bank, copy setoran/transfer harus dikirim ke PP FSP RTMM-SPSI
2.
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN
SUDARTO
PJS. KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
Masing-masing perangkat dan anggota FSP RTMM-SPSI wajib melakukan pengawasan pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Dana Mandiri
37
38
PERTAMA
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
NO : KEP- 08 /PO FSP RTMM-SPSI/II/2014
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
KETUJUH
:
TENTANG LEMBAGA PEKERJA WANITA DAN ANAK RTMM
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah :
MENIMBANG
MENGINGAT
:
: .
MEMPERHATIKAN
:
1
Bahwa dalam Anggaran Dasar pasal 10 tentang fungsi pelindung, pembela hak-hak & kepentingan pekerja tanpa melihat perbedaan gender maupun jenis kelamin
2
Bahwa perlindungan pekerja wanita sesuai ketentuan perundangan yang berlaku perlu di wujudkan
Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM merupakan alat kelengkapan organisasi yang membidangi tentang pekerja wanita menyangkut hak reproduksi pekerja wanita, Keluarga Berencana dan kesempatan merawat anak selama bekerja Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM tingkat Nasional dibentuk oleh PP FSP RTMM-SPSI yang disebut Departemen, tingkat Provinsi dibentuk oleh PD FSP RTMM-SPSI yang disebut Biro, tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh PC FSP RTMM-SPSI yang disebut Bidang, dan Tingkat Perusahaan dibentuk oleh PUK SP RTMM-SPSI yang disebut Seksi Masa bakti kepengurusan Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM menyesuaikan masa bakti kepengurusan FSP RTMM-SPSI di tingkatan masing-masing Susunan Pengurus Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Wakil Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa anggota dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi daerah masing-masing Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM adalah membantu pengurus FSP RTMM-SPSI untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap pekerja wanita dalam meningkatkan kesejahteraan selaku pekerja tanpa meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga
3
Bahwa dalam Anggaran Dasar pasal 21 bahwa secara struktural dari PP, PD PC dapat membentuk Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu
4
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Wanita Pekerja RTMM
1.
UU No. 13 Th. 2013 tentang Tenaga Kerja
2.
Keputusan Rapimnas III FSP RTMM-SPSI
3
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI
Ditetapkan
: di Jakarta
1.
Keputusan RAPIMNAS III FSP RTMM-SPSI tentang Pembentukan Lembaga Wanita Pekerja FSP RTMM-SPSI
Pada tanggal
: 12 Febuari 2014
2.
Pandangan, saran dan pendapat peserta RAKERNAS FSP RTMM-SPSI tahun 2014 pada tanggal 12 Februari 2013
Pembentukan Lembaga Pekerja Wanita dan Anak RTMM di tingkat Provinsi dan Kabupaten mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kemampuan organisasi di daerah masing-masing Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEKERJA WANITA DAN ANAK RTMM
SUDARTO
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
39
SEKRETARIS UMUM
40
PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
PERTAMA
:
Lampiran Peraturan Organisasi sebagai penjabaran mengenai teknis dan operasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
KEDUA
:
Badan ini bernama Satuan Tugas Khusus disingkat SATGASSUS RTMM
KETIGA
:
Apabila dikemudian hari ternyata Peraturan Organisasi ini terdapat kekeliruan dan kekurangan, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya.
KEEMPAT
:
Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
NO:KEP-09/ PO FSP RTMM – SPSI/II/2014 TENTANG BADAN / LEMBAGA SATUAN TUGAS KHUSUS (SATGASSUS ) RTMM
Dengan Rahmat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah : MENIMBANG
:
1.
2.
3.
MENGINGAT
:
MEMPERHATIKAN
:
Bahwa Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional
Di tetapkan Pada Tanggal
Bahwa Pimpinan Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif, dan berwenang menentukan kebijakan tingkat Nasional sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bahwa Anggaran Dasar pasal 21 : Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas – tugas dalam bidang tertentu
4.
Bahwa Anggaran Rumah Tangga pasal 21 : Badan dan / atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program organisasi
5.
Bahwa untuk itu di pandang perlu ditetapkan keputusan Tentang BADAN / LEMBAGA SATGASSUS RTMM.
1.
Undang – undang No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
2.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM – SPSI
3.
Kep-004/RAPIMNAS III/F SPRTMM-SPSI Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus F SP RTMM-SPSI
1.
Hasil rapat PP FSP RTMM – SPSI tanggal 27 Des 2013 tentang pelaksanaan dan agenda RAKERNAS 2014
2.
Pandangan, Saran, dan pendapat peserta RAKERNAS FSP RTMM – SPSI tahun 2014 pada tanggal 12 Februari 2014.
PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SUDARTO
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
SEKRETARIS UMUM
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
KEPUTUSAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI SATUAN TUGAS KHUSUS FSP RTMM-SPSI
41
: Di Jakarta : 12 Februari 2014
42
PERATURAN ORGANISASI NO:KEP-09/ PO FSP RTMM – SPSI/II/2014
4.
TENTANG
Wilayah kerja Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Unit Kerja adalah dimasing-masing Perusahaan dimana terdapat PUK SPRTMM-SPSI, yang dipimpin oleh Komandan Unit disingkat DANNIT
BADAN / LEMBAGA SATUAN TUGAS KHUSUS (SATGASSUS ) RTMM
Pasal 4, Kedudukan 1.
Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Nasional berkedudukan di Jakarta dengan tempat sekretariat di kantor PP FSP RTMM – SPSI
2.
Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Daerah di Ibu Kota Provinsi dengan tempat sekretariat di Kantor PD F SRTMM-SPSI dimasing-masing Provinsi
3.
Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan tempat sekretariat di kantor PC FSP RTMM – SPSI di masing – masing Kabupaten/kota.
4.
Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Unit Kerja berkedudukan di Perusahaan dengan tempat sekretariat di kantor PUK SPRTMM-SPSI dimasing-masing Perusahaan
PEMBUKAAN Dengan Rahmat Alloh Swt Tuhan Yang Maha Esa Bahwa berdasarkan amanat Rapat Pimpinan Nasional FSPRTMM-SPSI tanggal 10 - 12 Desember 2013 di Taman Teratai Hotel Cisarua Bogor telah disepakati dibentuknya Badan / Lembaga SATUAN TUGAS KHUSUS(SATGASSUS) RTMM. Bahwa Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM perlu di bentuk untuk membantu FSP RTMM – SPSI dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab organisasi guna mewujudkan Perlindungan, Pembelaan dan Peningkatan kesejahteraan anggota secara efektif sesuai situasi dan kondisi perkembangan ketenagakerjaan saat ini. Kondisi ketenagakerjaan yang berkembang pesat dewasa ini ternyata menimbulkan masalah-masalah yang dapat mengancam eksistensi keutuhan FSPRTMM-SPSI. Untuk memenuhi kebiasaan FSP RTMM-SPSI dalam menjunjung tinggi nilai – nilai demokratis, maka Peraturan Organisasi tentang Badan / Lembaga Satuan Tugas Khusus RTMM telah di bahas serta di tetapkan berdasarkan aspirasi seluruh struktur jajaran kepemimpinan FSP RTMM-SPSI dari seluruh tingkatan ( PP, PD, PC, PUK ) melalui forum Rapat Kerja Nasional pada tanggal 12 Februari 2014 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. Untuk itu seluruh anggota FSP RTMM- SPSI wajib turut serta berperan aktif untuk mendukung dan mewujudkannya. BAB I NAMA, BENTUK DAN LANDASAN
Pasal 5, Fungsi Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM berfungsi sebagai berikut: 1.
Fungsi organisasi, a.
Secara organisasi Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM sebagai Satuan Tugas Khusus terdepan yang menjaga dan menegakan panji – panji organisasi serta mengawal setiap aksi/kegiatan yang dilakukan F SPRTMM-SPSI dan SP RTMM-SPSI dalam kegiatan Nasional, Daerah, Cabang dan Unit Kerja
b.
Dalam menjalankan fungsi organisasi tersebut diatas wajib dalam kendali dan koordinasi Pimpinan FSP RTMM-SPSI di tingkatan masing - masing
Pasal 1, Nama & Bentuk Badan ini bernama SATGASSUS RTMM singkatan dari SATUAN TUGAS KHUSUS ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN, yang merupakan Badan / Lembaga dari FSP RTMM – SPSI dan SP RTMM-SPSI Pasal 2, Landasan Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
2.
BAB II WILAYAH KERJA, KEDUDUKAN, FUNGSI
Fungsi Kemasyarakatan, a.
Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM berfungsi sebagai satuan tugas khusus terdepan pada kegiatan sosial masyarakat ,antara lain Bhakti sosial,bencana alam dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.
b.
Untuk menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut di atas wajib dalam kendali dan koordinasi Pimpinan FSP RTMM – SPSI di tingkatan masing - masing
Pasal 3, Wilayah Kerja Untuk mempermudah koordinasi berdasarkan wilayah kerja maka dibentuk: 1. Wilayah kerja Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Nasional adalah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Komandan Koordinator Nasional atau disingkat DANKORNAS 2.
3.
BAB III SYARAT – SYARAT DAN KEWAJIBAN PERSONIL BADAN / LEMBAGA SATGASUS RTMM
Wilayah kerja Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Daerah adalah dimasing-masing Provinsi dimana terdapat PD FSPRTMM-SPSI, yang dipimpin oleh Komandan Koordinator Daerah disingkat DANKORDA Wilayah Kerja Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM Tingkat Cabang adalah di masing – masing Kabupaten/Kota dimana terdapat PC FSP RTMM – SPSI, yang dipimpin oleh Komandan Koordinator Cabang atau disingkat DANKORCAB.
43
Pasal 6, Syarat 1.
Bertaqwa kepada alloh swt tuhan yang maha esa
2.
Sehat Jasmani dan Rohani
44
3.
Tercatat sebagai anggota SP RTMM – SPSI lebih dari 1 (satu) tahun.
4.
Mengikuti Pelatihan Dasar Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM
5.
Dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan FSP RTMM – SPSI ditingkatan masing – masing
6.
Pasal 9, Atribut / Seragam 1.
Atribut / Seragam Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM secara umum sama dengan atiribut FSP RTMM-SPSI ( Gambar dan Penjelasan )
2.
Seragam Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu:
Di tetapkan dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Pimpinan F SPRTMM-SPSI / SP RTMM-SPSI di tingkatan masing - masing
a.
Kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih di punggung dengan bordiran warna merah SATGASUS RTMM dipunggung,bordiran bendera merah putih di sisi lengan kanan,bordiran di dada kanan logo FSP RTMM-SPSI tulisan F SPRTMM-SPSI warna merah bordiran didada kiri logo SATGASSUS RTMM dan tulisan SATGASSUS RTMM warna merah
Pasal 7, Kewajiban 1.
Mentaati dan melaksanakan semua hal yang tercantum dalam Peraturan Organisasi Badan / Lembaga SATGASSUS RTMM
2.
Melaksanakan dengan sungguh – sungguh setiap intruksi Pimpinan F SPRTMM-SPSI / SP RTMM-SPSI di tingkatan masing – masing sesuai keputusan / kebijakan organisasi
PDH (Pakaian Dinas Harian )
Celana panjang warna hitam di design dengan model dinas harian Sepatu hitam pendek
3.
Beperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi FSP RTMM-SPSI/ SP RTMM-SPSI
4.
Melaksanakan tugas – tugas dengan penuh tanggung jawab.
5.
Membela dan menjungjung tinggi nama baik organisasi FSP RTMM-SPSI / SP RTMM-SPSI
Tutup kepala berupa topi warna hitam sebelah depan bordiran logo SATGASSUS RTMM dan sebelah belakang bordiran tulisan SATGASSUS RTMM warna merah dan sebelah kanan tingkat pendidikan b.
PDL (Pakaian Dinas Lapangan ) Kemeja lengan panjang warna Biru kombinasi warna putih dipunggung dan,dengan Bordiran warna merah tulisan SATGASSUS RTMM di punggung, bordiran bendera merah putih di sisi lengan kanan,bordiran di dada kanan logo F SPRTMM-SPSI tulisan F SPRTMM-SPSI warna merah,bordiran didada kiri logo SATGASSUS RTMM dan tulisan SATGASSUS RTMM warna merah
BAB IV PENDIDIKAN, SERAGAM, DAN PENGGUNAAN Pasal 8, Pendidikan Tingkatan pendidikan dalan SATGASSUS; 1.
Pendidikan Latihan Dasar diberi tanda di topi list empat persegi panjang warna putih sebelah kanan
2.
Pelatihan Madya diberi tanda topi list empat persegi panjang warna kuning sebelah kanan
Kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna biru dipunggung ,dengan Bordiran warna merah tulisan SATGASSUS RTMM di punggung, bordiran bendera merah putih disisi lengan kanan,bordiran didada kanan logo F SPRTMM-SPSI warna merah bordiran didada kiri logo SATGASSUS RTMM dan tulisan SATGASSUS RTMM warna merah
3.
Pelatihan Utama diberi tanda topi list empat persegi panjang warna merah sebelah kanan
Celana panjang warna hitam di design dengan model dinas lapangan
4.
Pendidikan dapat dilakukan tingkat Nasional,daerah,cabang maupun Unit Kerja
Sepatu hitam laras panjang lapangan
5.
Contoh Gambar dan Warna Topi
Tutup kepala berupa slayer warna hitam sebelah depan bordiran tulisan SATGASSUS RTMM warna putih.
a. b. c.
Tingkat Dasar Tingkat Madya Tingkat Utama
Pasal 10, Penggunaan Atribut / Seragam
45
1.
Atribut / Seragam SATGASSUS RTMM hanya dapat diperoleh setelah seseorang sudah ditetapkan menjadi anggota SATGASSUS RTMM dan lulus Pelatihan Dasar SATGASSUS RTMM
2.
Atribut / Seragam SATGASSUS RTMM digunakan hanya pada saat kegiatan FSP RTMM – SPSI / SP RTMM-SPSI
46
3.
Atribut / Seragam SATGASSUS RTMM tidak boleh digunakan sebagai pakaian sehari – hari di luar kegiatan FSP RTMM – SPSI / SP RTMM-SPSI
Pasal 14 Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4.
Biaya pembuatan atribut dan seragam SATGASSUS RTMM ditanggung oleh Pimpinan FSP RTMM-SPSI di tingkatan masing – masing.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 12 Februari 2014
BAB V PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN PUSAT Pasal 11, Pengangkatan & Pemberhentian 1.
Personalia Badan / Lembaga SATGASUS Tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh PP FSP RTMM – SPSI dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Organisasi ini
2.
Personalia Badan / Lembaga SATGASUS Tingkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh PD FSP RTMM – SPSI dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Organisasi ini Personalia Badan / Lembaga SATGASUS Tingkat Wilayah Kabupaten / Kota diangkat dan diberhentikan oleh PC FSP RTMM – SPSI dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Organisasi ini
3.
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SUDARTO
H. MUKHYIR HASAN HASIBUAN PJS. KETUA UMUM
4.
Personalia Badan / Lembaga SATGASUS Tingkat Unit Kerja diangkat dan diberhentikan oleh PUK SP RTMM – SPSI dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Organisasi ini
5.
Jumlah personil Badan / Lembaga SATGASUS Tingkat Nasional, Tingkat Daerah Provinsi, Tingkat Wilayah Kabupaten / Kota, Tingkat Unit Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing
SEKRETARIS UMUM
Pasal 12, Tugas dan Wewenang 1.
Tugas dan wewenang Badan / Lembaga SATGASUS RTMM : a.
Menjalankan kebijakan/ intruksi dari Pimpinan FSP RTMM–SPSI / SP RTMM-SPSI di tingkatan masing - masing untuk kepentingan organisasi FSP RTMM – SPSI / SP RTMMSPSI
b.
Melakukan langkah-langkah yang mendukung tercapainya Program kerja,baik yang diamanatkan dalam Munas/Musda/Muscab maupun program kerja yang disusun oleh internal kepengurusan.
c.
Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai laporan sekaligus bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.
BAB VI PENUTUP Pasal 13 Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diatur kemudian oleh PP FSP RTMM – SPSI dan disempurnakan dalam musyawarah nasional.
47
48
