RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a.
bahwa sumber daya air sebagai sumber daya alam dikuasai oleh
negara
dan
dipergunakan
untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat; b. bahwa dalam rangka mengelola serta mengembangkan kemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melalui koordinasi ditingkat nasional, ditingkat provinsi, dan ditingkat kabupaten/kota dalam wilayah sungai; c.
bahwa
untuk
melakukan
koordinasi
sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk dewan sumber daya air; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dewan Sumber Daya Air; Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR.
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1.
Dewan
Sumber
Daya
Air
adalah
kelembagaan
wadah
koordinasi
pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayah sungai. 2.
Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah kelembagaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
3.
Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah kelembagaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi.
4.
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai.
5.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
6.
Kebijakan nasional sumber daya air adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
7.
Pengelolaan
sumber
daya
air
adalah
upaya
merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 8.
Pemangku
kepentingan
adalah
unsur-unsur
pemerintah
dan
non
pemerintah yang dalam tugasnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air. 9.
Unsur-unsur
pemerintah
adalah
wakil-wakil
instansi
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah,
-310. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air. 11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 13. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Gubernur
adalah
kepala
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi.
Pasal 2 (1)
Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
(2)
Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air.
(3)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayah sungai.
-4BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3 (1)
Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Dewan SDA Nasional.
(2)
Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 4 (1)
Koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.
(2)
Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan
Dewan SDA
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh gubernur.
Pasal 5
(1) Dalam
rangka
mengoordinasikan
perencanaan
dan
pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai dibentuk TKPSDA WS oleh pemerintah sesuai kewenangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPSDA WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dewan SDA Nasional
-5-
Pasal 6 (1)
Dewan SDA Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)
Dewan SDA Nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Pasal 7 Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, mempunyai
tugas membantu Presiden dalam memberikan pertimbangan untuk penetapan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya air, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta strategi nasional pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan.
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Dewan
SDA Nasional menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya air; b. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan serta strategi nasional pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan; c. pelaksanaan mediasi dan advokasi dalam penanganan isu-isu strategis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; dan d. penyebarluasan informasi program dan kegiatan antar
para pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dibidang pengelolaan sumber daya air.
-6Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan SDA Nasional wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua Dewan SDA Provinsi Pasal 10 (1)
Dewan SDA Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)
Dewan SDA Provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
Pasal 11 Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu gubernur dalam memberikan pertimbangan untuk penetapan kebijakan dan strategi provinsi di bidang pengelolaan sumber daya air, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta strategi provinsi pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan.
Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan SDA Provinsi menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi di bidang pengelolaan sumber daya air; b. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan serta strategi provinsi pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan;
-7c. pelaksanaan mediasi dan advokasi dalam penanganan isu-isu strategis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; dan d. penyebarluasan informasi program dan kegiatan antar
para pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi dibidang pengelolaan sumber daya air.
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan SDA Provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Dewan SDA Nasional Paragraf 1 Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Pasal 14 (1)
Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c.
ketua harian; dan
d. anggota. (2)
Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian.
-8(3)
Wakil Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Menteri Koordinator yang membidangi kemaritiman
(4)
Ketua Harian Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Menteri.
(5)
Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur-unsur pemerintah dan nonpemerintah atas dasar prinsip keterwakilan.
Pasal 15 (1)
Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah meliputi: a. Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian; b. Menteri Koordinator yang membidangi kemaritiman; c.
Menteri/Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan nasional;
d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air; e.
Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
f.
Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan;
g.
Menteri yang membidangi pertanian;
h. Menteri yang membidangi kesehatan; i.
Menteri yang membidangi agraria dan tata ruang;
j.
Menteri yang membidangi transportasi;
k. Menteri yang membidangi perindustrian; l.
Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
m. Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan; n. Menteri yang membidangi riset dan teknologi dan pendidikan tinggi; o.
Kepala Badan yang membidangi penanggulangan bencana;
-9p. Kepala Badan yang membidangi meteorologi dan geofisika; q. Kepala Lembaga yang membidangi ilmu pengetahuan; dan r. (2)
Perwakilan pemerintah daerah.
Perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, terdiri atas: a. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat; b. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah; dan c.
(3)
2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur.
Pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, dilakukan oleh menteri koordinator yang membidangi
perekonomian
selaku
Ketua
Dewan
SDA
Nasional
berdasarkan pertimbangan menteri dalam negeri. (4)
Keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(5)
Keanggotaan
Dewan
SDA
Nasional
yang
berasal
dari
unsur
nonpemerintah pada tingkat nasional dapat terdiri atas unsur-unsur: a. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian; b. organisasi/asosiasi pengusaha air minum; c.
organisasi/asosiasi industri pengguna air;
d. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan; e.
organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
f.
organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
g.
organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga; i.
organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
- 10 j.
organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
k. organisasi/asosiasi penanggulangan bencana terkait air.
Pasal 16 (1)
Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
(2)
Pengusulan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
(3)
Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah.
(4)
Penyelenggaraan
pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.
Pasal 17 (1)
Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(2)
Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c.
tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e.
ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.
- 11 (3)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional yang berasal
dari
unsur
nonpemerintah
yang
menjalani
penggantian
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh ketua Dewan SDA Nasional atas usul unsur yang diwakilinya.
Paragraf 2 Tata Kerja Pasal 18 (1)
Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(2)
Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota.
(3)
Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan SDA Nasional
(4)
Dalam hal Wakil Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.
(5)
Dalam
melaksanakan
persidangan,
Dewan
SDA
Nasional
dapat
mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait. (6)
Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan SDA Nasional. Pasal 19
(1)
Ketua Dewan SDA Nasional berwenang: a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional; b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional;
- 12 c.
memimpin rapat Dewan SDA Nasional sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional. (2)
Ketua
Dewan
SDA
Nasional
dalam
melaksanakan
kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakil Ketua Dewan SDA Nasional. (3)
Ketua Harian Dewan SDA Nasional bertugas: a. melaksanakan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya air; b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta strategi nasional pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan; c. melaksanakan mediasi dan advokasi dalam penanganan isu strategis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; dan d. menyebarluaskan informasi program dan kegiatan antar
para
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dibidang pengelolaan sumber daya air.
Pasal 20 (1)
Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Nasional dapat dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air.
(2)
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional.
(3)
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan kajian dan memberi masukkan kepada pemberian nasional
pertimbangan di
bidang
untuk
pengelolaan
Dewan SDA Nasional dalam
penetapan sumber
kebijakan daya
air,
dan serta
strategi dalam
- 13 pengoordinasian
pelaksanaan
kebijakan
serta
strategi
nasional
pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan.
Paragraf 3 Sekretariat Dewan SDA Nasional Pasal 21 (1)
Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional.
(2)
Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris.
(3)
Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas: a.
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
b.
memfasilitasi
penyediaan
tenaga
ahli/pakar/narasumber
yang
diperlukan oleh Dewan SDA Nasional; c.
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
d.
menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
e.
memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.
(4)
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu sekretaris harian.
(5)
Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
- 14 Bagian Kedua Dewan SDA Provinsi Paragraf 1 Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Pasal 23 (1)
Susunan organisasi Dewan SDA Provinsi terdiri atas: a. ketua; b. ketua harian; dan c.
(2)
anggota.
Ketua Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
(3)
Ketua harian Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air.
(4)
Anggota Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian.
(5)
Keanggotaan Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah atas dasar prinsip keterwakilan.
Pasal 24 (1)
Keanggotaan Dewan SDA Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi: a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah; b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air; c.
lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian; e.
lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
- 15 f.
lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
g.
lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian; i.
lembaga/dinas yang membidangi pertambangan dan atau air tanah;
j.
lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
k. lembaga/dinas yang membidangi pendidikan; l.
lembaga/instansi teknis yang membidangi meteorologi dan geofisika; dan
m. lembaga/ instansi teknis yang membidangi penanggulangan bencana. (2)
Keanggotaan Dewan SDA Provinsi yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat provinsi dapat terdiri atas unsur-unsur: a. organisasi/asosiasi masyarakat adat; b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian; c.
organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
d. organisasi/asosiasi industri pengguna air; e.
organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
f.
organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
g.
organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi; i.
organisasi/asosiasi
pengguna
sumber
daya
air
untuk
pariwisata/olahraga; j.
organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan l. (3)
organisasi/asosiasi penanggulangan bencana terkait air.
Keanggotaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kondisi daerah. Pasal 25
(1)
Anggota Dewan SDA Provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- 16 (2)
Pengusulan anggota Dewan SDA Provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
(3)
Pemilihan anggota Dewan SDA Provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Dewan SDA Provinsi dari unsur nonpemerintah.
(4)
Penyelenggaraan
pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
difasilitasi oleh sekretariat dewan SDA provinsi.
Pasal 26 (1)
Keanggotaan Dewan SDA Provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(2)
Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota Dewan SDA Provinsi apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c.
tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e.
ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.
Paragraf 2 Tata Kerja Pasal 27 (1)
Dewan SDA Provinsi bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 17 (2)
Sidang Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua Dewan SDA Provinsi dan dihadiri para anggota.
(3)
Dalam hal ketua Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sidang Dewan SDA Provinsi dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Provinsi.
(4)
Dalam
melaksanakan
persidangan,
Dewan
SDA
Provinsi
dapat
mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait. (5)
Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Provinsi diatur lebih lanjut oleh ketua dewan SDA provinsi.
Pasal 28 (1)
Ketua Dewan SDA Provinsi berwenang: a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Provinsi; b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Provinsi; c.
memimpin rapat Dewan SDA Provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Provinsi. (2)
Ketua Harian Dewan SDA Provinsi bertugas: a. melaksanakan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi di bidang pengelolaan sumber daya air; b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan
serta
strategi
provinsi
pengelolaan
SDA
antar
para
pemangku kepentingan; c.
melaksanakan mediasi dan advokasi dalam penanganan isu-isu strategis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- 18 d. menyebarluaskan informasi program dan kegiatan antar
para
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi dibidang pengelolaan sumber daya air.
Pasal 29 (1)
Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Provinsi dapat dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air.
(2)
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Provinsi.
(3)
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan kajian dan memberi masukkan kepada
Dewan SDA Provinsi dalam
pemberian pertimbangan untuk penetapan kebijakan dan strategi Provinsi di bidang pengelolaan sumber daya air, serta dalam pengoordinasian pelaksanaan kebijakan serta strategi Provinsi pengelolaan SDA antar para pemangku kepentingan.
Paragraf 3 Sekretariat Dewan SDA Provinsi Pasal 30 (1)
Untuk membantu tugas Dewan SDA Provinsi, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Provinsi.
(2)
Sekretariat Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris.
(3)
Sekretariat Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Provinsi; b. memfasilitasi
penyediaan
tenaga
diperlukan oleh Dewan SDA Provinsi;
ahli/pakar/narasumber
yang
- 19 c.
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan e.
memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.
(4)
Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan SDA Provinsi ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Provinsi setelah mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 31 (1)
Hubungan kerja antara Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi, TKPSDA WS bersifat koordinatif dan konsultatif.
(2)
Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan antarwilayah administratif, antarkepentingan antarsektor, atau urusan kepentingan nasional.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan SDA Nasional dapat meminta masukan dari Dewan SDA Provinsi dan/atau TKPSDA WS.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Dewan SDA Provinsi dan/atau TKPSDA WS dapat meminta pertimbangan Dewan SDA Nasional.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 32 (1)
Pembiayaan operasional Dewan SDA Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 20 (2)
Pembiayaan operasional Dewan SDA Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini: a.
Anggota Dewan SDA Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan SDA Nasional berdasarkan Peraturan Presiden ini;
b.
Dewan SDA Provinsi, Dewan SDA Kabupaten/Kota dan TKPSDA WS yang telah
dibentuk
sebelum
berlakunya
Peraturan
Presiden
ini,
tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan SDA Provinsi, Dewan SDA Kabupaten/Kota dan TKPSDA WS; c.
Sekretariat Dewan SDA Nasional, yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Sekretariat Dewan SDA Nasional berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
d.
Sekretariat Dewan SDA Provinsi, Sekretariat Dewan SDA kabupaten/Kota dan Sekretariat TKPSDA WS yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Sekretariat Dewan SDA Provinsi,
Sekretariat
Dewan
SDA
Kabupaten/Kota
TKPSDA WS berdasarkan Peraturan Presiden ini.
dan
Sekretariat
- 21 Pasal 34
(1) Dalam hal Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA WS belum terbentuk, pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah dilakukan oleh Tim Pemilihan anggota Dewan SDA Provinsi atau TKPSDA WS.
(2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
