www.hukumonline.com
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG SUSUNAN DEWAN MARITIM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.
bahwa Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara maritim mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga segala masalah yang bersangkut-paut dengan soal-soal maritim perlu mendapat perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh.
b.
bahwa dengan pembentukan Dewan Angkutan Laut (Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 152) hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan persoalanpersoalan maritim yang bagi Negara kita sangat luas itu dapat tertampung.
c.
bahwa berhubung dengan itu dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang maritim, dipandang perlu membentuk sebuah Dewan Maritim yang diberi tugas memikirkan dan mengkoordinasikan segala upaya dan usaha yang bersangkut-paut dengan masalah-masalah maritim;
Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar. Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 19 Juli 1960. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN MARITIM. BAB I SUSUNAN DEWAN MARITIM Pasal 1 Dewan Maritim (disingkat Demar), yang selanjutnya disebut Dewan terdiri dari: 1.
Menteri Pertama sebagai Ketua;
2.
Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut dan Menteri Perhubungan Laut secara bergiliran, sebagai Wakil Ketua; 1/6
www.hukumonline.com
3
a.
Menteri Luar Negeri.
b.
Menteri Keamanan Nasional c.q. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional;
c.
Menteri Distribusi;
d.
Menteri Produksi c.q. Menteri Pertanian;
e.
Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
f.
Menteri Perdagangan;
g.
Menteri Keuangan dan
h.
Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota-anggota.
Pasal 2 Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 3 Guna melancarkan pekerjaan dan menyelenggarakan tata-usaha Dewan maka dibentuk suatu Sekretariat Dewan yang susunannya serta kedudukannya ditentukan oleh Dewan. Pasal 4 (1)
Untuk menunaikan tugasnya Dewan berhak membentuk panitia-panitia teknis, yang susunan tugas dan cara bekerjanya ditentukan oleh Dewan.
(2)
Panitia-panitia teknis bertugas memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran dalam bidang tugasnya masing-masing, baik atas permintaan Dewan maupun atas inisiatif sendiri.
(3)
Panitia-panitia itu terdiri dari anggota-anggota Dewan dan atau pejabat penasehat ahli.
(4)
Kepada Dewan diberi kuasa untuk menyesuaikan susunan, tugas dan cara bekerja Dewan Angkutan Laut yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dengan Peraturan Presiden ini agar menjadi salah satu dari panitia-panitia teknis yang dimaksud dalam ayat-ayat terdahulu. BAB II TUGAS DEWAN Pasal 5
Dewan bertugas: memberi nasehat-nasehat pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Pemerintah didalam: a.
menentukan dan merumuskan kebijaksanaan maritim nasional dalam tingkat tertinggi;
b.
merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan maritim dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan maritim;
c.
melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas maritim, antara lain mengenai: 2/6
www.hukumonline.com
1.
personil.
2.
materiil, dan
3.
operasi maritim. BAB III TATA TERTIB Pasal 6
Dewan menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya, untuk rapat-rapat panitia teknis dan lain-lain yang dianggap perlu. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 (1)
Segala pembiayaan untuk Dewan dan panitia-panitia teknis serta Sekretariat dibebankan atas Anggaran Belanja Pemerintah Agung.
(2)
Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua, anggota-anggota, anggota-anggota panitia teknis, pejabat penasehat ahli dan Sekretaris diberikan uang kehormatan yang selanjutnya akan diatur oleh Ketua Dewan. BAB V PENUTUP Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Agustus 1960 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO Diundangkan Di Jakarta, 3/6
www.hukumonline.com
Pada Tanggal 30 Agustus 1960 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SAHARDJO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 100
4/6
www.hukumonline.com
PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG SUSUNAN DEWAN MARITIM I.
UMUM Kini dirasa perlu untuk mengkoordinasikan politik kegiatan-kegiatan di perairan yang meliputi bidang angkutan laut, pertahanan laut, perikanan serta pengerahan kekayaan laut pada umum-nya, yang tidak terlepas dari politik dan ekonomi Negara pada umumnya. Untuk mencapai potensi maritim yang telah sempurna, perlu adanya koordinasi yang erat antara Angkatan Laut, pelayaran sipil, industri kapal dan lain-lain industri yang bersangkutan, industri bahan penggerak dan tenaga yang terlatih, serta aspek- aspek ekonomi dan produksi nasional. Berhubung dengan itu maka perlu diadakan suatu Dewan Maritim yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagai Dewan Tertinggi dibidang maritim.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Mengingat bidang maritim yang memerlukan penetapan dasar dari kebijaksanaan yang tertinggi, maka keanggotaan Dewan Maritim terdiri dari : Menteri Pertama, selaku pimpinan sehari-hari Kabinet Kerja. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut dan Menteri Perhubungan Laut, selaku Pemegang pelaksanaan politik maritim. Menteri Luar Negeri demi aspek-aspek international. Menteri Keamanan Nasional c.q. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional selaku pemegang politik keamanan pada umumnya; Menteri Distribusi, selaku Menteri yang berkepentingan dengan usaha penyebaran barang, termasuk yang melalui laut. Menteri Produksi c.q. Menteri Pertanian, mengingat aspek-aspek produksi yang penting bagi Negara serta kebutuhan-kebutuhan rakyat sehari-hari, terutama dalam aspek perikanan laut. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan mengingatkan kekayaan alam yang terkandung didalam Negara kita dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menteri Perdagangan demi aspek-aspek perdagangan. Menteri Keuangan mengingat segi-segi keuangan Negara. Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, selaku pimpinan planning board Negara. Pasal 2 Cukup jelas.
5/6
www.hukumonline.com
Pasal 3 Sekretariat Dewan Maritim ini merupakan suatu badan yang bertugas menyelenggarakan tata-usaha Dewan serta menyiapkan bahan-bahan dokumentasi untuk rapat Dewan dan Panitia-panitia Teknis yang tersebut dalam pasal 4. Pasal 4 Dewan Angkutan Laut yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 1959 pada hakekatnya merupakan badan yang dapat menampung satu aspek saja dari persoalan-persoalan maritim yang luas itu, yakni aspek angkutan laut yang meliputi usaha melancarkan bidang-bidang pekerjaan dalam pengusahaan kapal niaga, penguasaan pelabuhan dan peredaran barang. Dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai Dewan tersebut dalam pasal 4, maka jelaslah maksud dari peraturan ini untuk menempatkan tugas Dewan Angkutan Laut ini secara Panitia Teknis dari Dewan Maritim. Pasal 5 Untuk mencapai hasil-guna maximum dalam kekuatan nasional diperairan, baik dimasa perang maupun damai perlu dibentuk badan baru yang bertugas memberikan nasehat-nasehat, pertimbangan-pertimbangan dan usulusul kepada Pemerintah didalam menentukan dan merumuskan kebijaksanaan melakukan pengawasan bersama yang terkoordinasi dalam pelaksanaannya. Pasal 6 Istilah "yang dianggap perlu" itu diartikan antara lain untuk menetapkan soal-soal yang perlu dirahasiakan atau tidak. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2037
6/6
