PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

Gedung Pemuda/DPP KNPI, Jl. HR. Rasuna Said, Komplek GEMA Kuningan Jakarta Selatan Telp. 021-5263826, 021-5263828 Fax. 021-5273827 website : www.knpi.org

PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA -----------------------------------------------------------------Nomor : 01/PO/KNPI/XII/2011

Tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI SERTA PEMBELAAN DIRI PENGURUS/ANGGOTA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

Menimbang

: 1. Bahwa dalam suatu organisasi yang sehat para pengurus dan anggota diharapkan dapat bersama sama berusaha mempertahankan serta m e n i n g ka t ka n k i n e r ja o rg a n i sa s i sehingga bermanfaat bagi kemajuan organisasi dalam perannya di tengah-tengah masyarakat; 2. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas sangat ditentukan oleh suasana kondusif di dalam organisasi agar dapat melaksanakan program kerjanya; 3 . Ba h wa oleh ka rena itu d ip andan g pe rlu unt uk d it etap kan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Disiplin Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia;

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) KNPI;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; DPP

KNPI

I

tanggal

28

1

Pleno

Page

2. Keputusan Rapat Desember 2011

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI SERTA PEMBELAAN DIRI PENGURUS/ANGGOTA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Disiplin Orgnisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia merupakan suatu tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku, baik yang tersurat maupun yang tersirat serta AD/ART, Peraturan Organisasi dan perundang-undangan yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh pengurus dan anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia yang dengan itikad tidak baik telah sengaja melanggar Disiplin Organisasi.

Pasal 2 Sanksi Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diambil Organisasi baik langsung maupun tidak langsung yang dijatuhkan kepada personil Pengurus dan atau Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia yang dengan itikad tidak baik telah sengaja melanggar Disiplin Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus dan atau anggota demi kemajuan dan nama baik Organisasi

Pasal 3 Pembelaan Diri Pengurus dan atau Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada Pengurus dan atau Anggota untuk melakukan pembelaan atas adanya Sanksi Organisasi yang dijatuhkan kepadanya.

BAB II JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 4

Page

2. Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku, melakukan tindakan-tindakan hukum dan kriminal yang berakibat jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

2

Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi adalah : 1. Mengganti status kewarganegaraan Republik Indonesia dengan kewarganegaraan Negara lain.

3. Dengan itikad tidak baik, sengaja untuk : a. Melanggar AD/ART, Keputusan Hasil Konggres Pemuda/KNPI, dan Peraturan Organisasi KNPI yang berlaku; b. Melanggar keputusan dan atau kebijakan organisasi yang telah diputuskan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI c. Merusak, mencemarkan dan atau merendahkan nama baik, wibawa dan martabat KNPI d. Tidak menandatangani Surat Pernyataan/Pakta Integritas Pengurus KNPI 4. Tidak memenuhi panggilan dan atau undangan rapat-rapat dan kegiatan yang wajib dihadiri oleh personil Pengurus dan atau Anggota KNPI di semua tingkatan dalam waktu 3 (tiga ) bulan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara organisasi.

BAB III SANKSI ORGANISASI Pasal 5 1. Sanksi organisasi didasarkan kepada : a. Jenis pelanggaran b. Frekuensi Pelanggaran c. Unsur kesengajaan 2. Bentuk sanksi organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Disiplin Organisasi adalah : a. Teguran atau Peringatan tertulis; b. Diberhentikan sementara sebagai Pengurus; c. Diberhentikan atau Pemecatan 3. Wewenang pemberian sanksi, masing-masing : a. Teguran atau Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dalam sebuah Rapat Bidang Organisasi b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dalam sebuah Rapat Harian c. Diberhentikan atau Pemecatan sebagai pengurus diberikan oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dalam sebuah Rapat Pleno.

Page

1. Mekanisme pemberian Sanksi Organisai yang diberikan oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya terhadap pelaku pelanggaran adalah : a. Pemberian peringatan tertulis pertama; b. Pemberian peringatan tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu 30(tigapuluh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan petingatan tertulis pertama.

3

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANKSI Pasal 6

c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis kedua pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan, maka masalah ini akan dibahas dalam Rapat Harian sesuai tingkatannya. 2. Khusus untuk pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang terkait perbuatan atau pelanggaran yang merugikan organisasi secara permanen dapat dijatuhkan sanksi tanpa mekanisme peringatan dengan tetap memberi hak jawab dan sanksi yang diberikan sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 3. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seorang pengurus dan atau anggota yang diberhentikan sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan tidak memperlihatkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya atau tidak melakukan upaya perbaikan diri, maka organisasi dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan atau memecat sebagai pengurus dan atau anggota KNPI

BAB V PEMBELAAN DIRI Pasal 7 1. Setiap pengurus dan atau Anggota KNPI yang dikenakan sanksi organisasi dapat melakukan pembelaan diri. 2. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Pengurus dan atau anggota yang dikenakan sanksi organisasi kepada Dewan Pengurus KNPI satu tingkat diatasnya dan setingi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 8 1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima permohonan Pembelaan Diri dari Pengurus dan atau Anggota yang dikenakan sanksi organisasi, Dewan Pengurus KNPI sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) harus melaksanakan rapat untuk mendengar Pembelaan Diri dari Pengurus dan atau Anggota yang bersangkutan. 2. Penerimaan atau penolakan Dewan Pengurus KNPI atas permohonan Pembelaan Diri yang disampaikan oleh Pengurus dan atau Anggota ditetapkan dalam Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

Page

Dalam hal terjadi pemberhentian terhadap pengurus, maka pengisian jabatan lowong dan penggantian antar waktu mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Jabatan Lowong Dewan Pengurus KNPI

4

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pasal 10 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI

Pasal 11 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Pada tanggal

: Jakarta : 28 Desember 2011

DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

BINTANG PRABOWO

5

TAUFAN E.N. ROTORASIKO

Sekretaris Jenderal,

Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA -------------------------------------------------------Nomor : 02/PO/KNPI/XII/2011

Tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN JABATAN LOWONG DEWAN PENGURUS KNPI DEWAN FENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA : 1. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran m e k a n i s m e K e r j a Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia dipandang perlu untuk senantiasa memelihara keutuhan organisasi serta berfungsinya masing-masing pengurus pada semua tingkatan organisasi; 2. Bahwa untuk itu perlu dihindari ketidak lancaran mekanisme kerja organisasi yang disebabkan oleh jabatan lowong atau ketidak aktifan pengurus dalam kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia disemua tingkatan; perlu untuk ditetapkan mengatur tentang penetapan jabatan N a s io n a l Pemuda

6

3. Bahwa oleh karena itu dipandang Peraturan Organisasi yang pergantian antar waktu dan l o wo n g P e n g u ru s Komite Indonesia.

Page

Menimbang

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) KNPI;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; ; 2. Keputusan Rapat Pleno DPP KNPI ke I tanggal 28 Desember 2011.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATUR AN ORGANIS ASI KOMITE NASION AL PEMUDA INDONESI A TENTANG PER G ANTI AN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN JABATAN LOWONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Pergantian Antar Waktu adalah pergantian seseorang atau beberapa orang Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam suatu periode kepengurusan yang sedang berjalan. 2. Penetapan Jabatan Lowong yaitu penetapan seseorang atau beberapa orang dalam jabatan tertentu pada kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia yang dinyatakan lowong. 3. Keputusan yang menyatakan lowongnya suatu jabatan dalam kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia diambil dalam Rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

Page

Suatu jabatan dapat dinyatakan lowong apabila Personalia Dewan Pengurus KNPI yang bersangkutan: a. Meninggal dunia dan atau berhalangan tetap; b. Pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan menyatakan secara tertulis; c. Rangkap Jabatan dalam struktur Dewan Pengurus KNPI dan atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; d. Berpindah tempat domisili diluar tempat kedudukan kepengurusan sehingga tidak dapat meluangkan waktu dan tidak sanggup secara aktif dalam kepengurusan;

7

BAB II PERSYARATAN PENETAPAN JABATAN LOWONG Pasal 2

e. Tidak menghadiri Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI pada tingkatannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ; f. Pengurus yang bersangkutan yang oleh karena satu dan lain hal dipandang mencemarkan nama baik organisasi sehingga diberhentikan dari jabatan kepengurusan; g. Melakukan tindakan pidana criminal dan sudah mendapat ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia

BAB III MEKANISME PENETAPAN JABATAN LOWONG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 3 1. Mekanisme tahapan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa suatu jabatan tertentu dinyatakan lowong adalah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Disiplin dan Sangsi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan atau Anggota KNPI. 2. Khusus jabatan lowong yang disebabkan oleh saksi pemberhentian dari jabatan kepengurusan harus dibicarakan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatan. 3. Jabatan dinyatakan lowong pada Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan, Jika Fungsionaaris / Pengurus terkena ketentuan pada pasal 2 Peraturan Organisasi ini.

Pasal 4 4. Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu ditetapkan : a. Untuk Tingkat Pusat melalu Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat b. Untuk Tingkat Provinsi melalu Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi c. Untuk Tingkat Kabupten/Kota melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota d. Untuk Tingkat Kecamatan melalui Rapat Dewan Pengurus Kecamatan 5. Dalam hal Pimpinan / Pengurus KNPI pada semua tingkatan terdapat rangkap jabatan di KNPI dan di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda , maka Rapat Pengurus Harian membentuk Tim untuk Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus KNPI.

Page

1. Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Pusat KNPI ditetapan oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku dengan mempertimbangkan saran Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengusulkan.

8

Pasal 5

2. Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu untuk Lembaga Dewan Pengurus Pusat KNPI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku. 3. Hasil Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu harus segera di umumkan kepada seluruh Pengurus Daerah KNPI se- Indonesia oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 6 1. Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu untuk Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dengan mempertimbangkan saran Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengusulkan 2. Hasil Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat KNPI untuk selanjutnya mendapat pengesahan. 3. Setiap Penetapan Jabatan Lowong atau Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan Kepada Dewan Pengurus KNPI Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di wilayahnya oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.

Pasal 7 1. Penetapan Jabatan Lowong atau PenggatianAntar Waktu Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota setelah mempertimbangkan saran Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengusulkan 2. Hasil Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 3. Penetapan Jabatan Lowong atau Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat KNPI. 4. Setiap Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan kepada Pengurus Kecamatan, Majelis Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di wilayahnya oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Tingkat Kabuapten/Kota

Page

1. Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu untuk Dewan Pengurus Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengurus Kecamatan setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Pemuda di Tingkat Kecamatan setempat. 2. Hasil Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Kecamatan tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.

9

Pasal 8

3. Penetapan Jabatan Lowong atau Penggantian Anar Waktu Dewan Pengurus Kecamatan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengursu Daerah KNPI Provinsi. 4. Setiap Penetapan Jabatan Lowong atau Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan, agar diberitahukan kepada seluruh organisasi pemuda di wilayahnya.

Pasal 9 Jika terjadi jabatan lowong pada posisi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI sesuai tingkatannya, maka penetapan Jabatan Lowong tersebut ditempuh melalui : 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI sesuai dengan tingkatannya untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dengan memberikan jangka waktu jabatan Pelaksana Tugas maksimal 3 (tiga) bulan dan sesudahnya segera melaksanakan Rapat Pleno kembali untuk maksud tersebut. 2. Apabila Pengisian Jabatan Lowong dengan masa jabatan yang telah ditentukan Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI sesuai dengan tingkatannya melebihi batas maksimal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka penetapannya harus disahkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan khusus untuk keperluan itu. 3. Apabila Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus KNPI berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum atau Ketua digantikan oleh salah seorang Ketua atau Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu.

BAB IV PELANTIKAN PENGURUS PENETAPAN JABATAN LOWONG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 10

Page

10

1. Pengurus hasil Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu dinyatakan resmi menjadi pengurus setelah yang bersangkutan dilantik. 2. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum / Ketua pada Rapat Pleno kepengurusan KNPI sesuai tingkatannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Mekanisme Pengisian Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus KNPI di semua tingkatan yang diputuskan melalui Rapat Pleno memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara organisasi KNPI


Pasal 13 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan Pada tanggal



BINTANG PRABOWO

11



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA --------------------------------------------------------------Nomor : 03 /P.O/KNPI/XII/2011

TENTANG PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

2. Bahwa Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan merupakan perangkat institusi tertinggi organisasi yang menentukan kadar perkembangan organisasi pada tingkatan tersebut, oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan perlu penyesuaian dalam rangka menunjang dan mewujudkan hasilhasil Kongres XIII Pemuda/KNPI Tahun 2011;

4. Bahwa untuk itu diperlukan Peraturan Organisasi KNPI tentang Permusyawaratan dan Rapar-Rapat Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai keputusan organisasi yang memberi arah dan pedoman penyelenggaraan Musyawarah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan KNPI di seluruh Indonesia.

12

3. Bahwa penataan Musyawarah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan sebagai bagian dari penataan organisasi harus dilakukan secara nasional dengan memperhatikan kepentingan perwujudan sifat dan fungsi KNPI;

Page

Menimbang

DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA : 1. Bahwa kesinambungan dan pengembangan peran organisasi secara effektif dan effisien, sangat ditentukan oleh penataan segenap perangkat organisasi di setiap tingkatan;

Mengingat

: - Anggaran Dasar KNPI Bab IX Pasal 17,18,19,20,21 dan Anggaran Rumah Tangga KNPI Bab III Pasal 12,13,14.

Memperhatikan : - Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; - Keputusan Rapat Pleno ke I DPP KNPI tangga 28 Desember 2011.


: PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA TENTANG PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Permusyawaratan dan Rapat-Rapat adalah Institusi pengambilan keputusan dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia pada masing-masing tingkatan untuk membuat keputusan dan kebijakan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan organisasi

BAB II JENIS-JENIS PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Jenis Permusyawaratan adalah sebagai berikut : a. Konggres ; b. Konggres Luar Biasa; c. Rapat Pimpinan Nasional; d. Rapat Kerja Nasional; e. Musyawarah Daerah KNPI (MUSDA KNPI) Provinsi; f. Musyawaran Daerah Luar Biasa KNPI (MUSDALUB KNPI) Provinsi; g. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (RAPIMDA KNPI) Provinsi; h. Rapat Kerja Daerah KNPI (RAKERDA KNPI) Provinsi; i. Musyawarah Daerah KNPI (MUSDA KNPI) Kabupaten/Kota; j. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (MUSDALUB KNPI) Kabupaten/Kota; k. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (RAPIMDA KNPI) Kabupaten/Kota; l. Rapat Kerja Daerah KNPI (RAKERDA KNPI) Kabupaten/Kota; m. Musyawarah Kecamatan KNPI (MUSCAM KNPI) ; n. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa KNPI (MUSCAMLUB KNPI) o. Rapat Kerja KNPI Kecamatan.

Page

1.

13

Pasal 2

2.

Jenis Rapat-Rapat adalah sebagai berikut : a. Rapat Pleno Dewan Pengurus; b. Rapat Harian Dewan Pengurus c. Rapat Majelis Pemuda Indonesia d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 3

Konggres Luar Biasa adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 14

3.

Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, Kabupaten Kota dan Musyawarah Kecamatan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai berikut : a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan b. Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja dan Organisasi KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam rangka penjabaran Pokok-pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi KNPI c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kecamatan; d. Memilih dan Menetapkan anggota Majelis Pemuda Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

4.

Musayawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20

5.

Rapat Pimpinan Nasional sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21

6.

Rapat Kerja Nasional adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 22

7.

Rapat Pimpinan Daerah dan Rapat Kerja Daerah adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26

8.

Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja Kecamatan adalah sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28

9.

Rapat Harian Dewan Pengurus : a. Mempersiapkan kebijaksanaan yang akan diputuskan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus di masing-masing tingkatan b. Mengambil keputusan-keputusan program mendesak yang berkaitan dengan kebijakan organisasi KNPI

Page

2.

14

Fungsi dan Wewenang Permusyawaratan dan Rapat-rapat adalah sebagai berikut : 1. Konggres adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 13

c. d.

e.

f.

Mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Mengambil keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan/Peraturan Organisasi baik internal maupun eksternal sejauh bukan wewenang Rapat Pleno Dewan Pengurus Setiap keputusan Rapat Harian Dewan Pengurus dilaporkan ke Rapat Pleno Dewan Pengurus berikutnya untuk disahkan sebagai keputusan Dewan Pengurus KNPI Dilaksanakan minimal 2 (dua) bulan sekali

10. Rapat Pleno Dewan Pengurus a. Menetapkan keputusan dan kebijakan sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Konggres , Peraturan Organisasi, Rapat Pimpinan Nasional dan Daerah, Rapat Kerja Nasional dan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing b. Mensahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus KNPI jika terjadi Pergantian antar Waktu sesuai dengan tingkatannya. c. Mengambil keputusan tentang rencana program / kebijakan yang disiapkan oleh Pengurus Harian d. Menerima laporan keputusan-keputusan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus. e. Apabila dianggap perlu Rapat Pleno Dewan Pengurus dapat mengikutsertakan non Pimpinan/Pengurus yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas f. Memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan Organisasi yang berlaku g. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali 11. Rapat Majelis Pemuda Indonesia sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 36 12. Rapat Koordinasi / Konsultasi : a. Membahas hal-hal khusus yang berkaitan dengan kebijakan internal dan eksternal organisasi b. Membahas hal-hal umum yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi berkenaan dengan konstalasi pembangunan bangsa

BAB IV PENYELENGGARA DAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 4

Page

15

Penyelenggara dan Penanggungjawab Permusyawaratan dan Rapat-Rapat adalah Dewan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia pada masing-masing tingkatan.

BAB V UTUSAN Pasal 5 Utusan Permusyawaratan dan Rapat-Rapat terdiri dari Peserta dan peninjau dengan ketentuan sebagai berikut : 1

Peserta dan Peninjau Konggres Pemuda / KNPI dan Konggres Pemuda / KNPI Luar Biasa: a. Peserta : i. Dewan Pengurus Pusat KNPI ii. Majelis Pemuda Indonesia iii. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi iv. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional b. Peninjau: i. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota ii. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi iii. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI

2.

Peserta dan Peninjau Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional : a. Peserta i. Dewan Pengurus Pusat ii. Majelis Pemuda Indonesia iii. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi iv Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional b.

16

Peserta dan Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dan Rapat Kerja Daerah dan Rapat Pimpimam Daerah Provinsi a. Peserta I Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi ii. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota iii. Majelis Pemuda Indoensia Provinsi iv. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di tingkat Propinsi v. Unsur DPP KNPI b. Peninjau: iv. Pengurus KNPI Kecamatan v. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD KNPI Pro vinsi

Page

3.

Peninjau : Ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI

4.

Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota dan Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota: a. Peserta : i. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota ii. Pengurus KNPI Kecamatan iii. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota iv. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota v. Unsur DPD KNPI Tingkat Provinsi b. Peninjau : i. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD KNPI Kabupaten/Kota

5.

Peserta dan Peninjau Musyawarah Kecamatan : a. Peserta : i. Pengurus Kecamatan ii. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di tingkat Kecamatan iii. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan iv. Utusan DPD Tingkat Kabupaten/Kota b. Peninjau : i. Unsur institusi atau perorangan yang diundang oleh Pengurus Kecamatan

6.

Peserta Rapat Harian Dewan Pengurus adalah Seluruh personalia Dewan Pengurus Harian KNPI pada jenjang masing – masing tingkatan

7.

Peserta Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI adalah seluruh personalia Dewan Pengurus KNPI pada jenjang masing-masing, bilamana dibutuhkan Rapat Pleno Dewan Pengurus dapat diperluas dengan dihadiri oleh Dewan Pengurus KNPI setingkat dibawahnya.

8.

Peserta Rapat Koordinasi / Konsultasi adalah Dewan Pengurus Harian dengan Majelis Pemuda Indonesia dan atau Badan- badan khusus atau Lembaga Otonom sesuai tingkatannya.

Peserta berhak : a. Mendapatkan satu hak suara yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan b. Mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis c. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan pendapat/kritik yang bersifat membangun d. Dipilih dan memilih

2.

Peninjau berhak : a. Mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis atas seijin Pimpian Sidang b. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan pendapat/kritik yang bersifat membangun

Page

1.

17

Pasal 6

3.

Penggunaan hak bicara dan hak suara dalam Musyawarah dan Rapat – Rapat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah dan Rapat – Rapat.

BAB VI PIMPINAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 7

Unsur dan Jumlah Pimpinan Musyawarah dan Rapat-Rapat diatur sebagai berikut : 1.

Konggres dan Konggres Luar Biasa dipimpin oleh : a. Unsur DPP KNPI : 2 (dua) orang b. Unsur MPI : 1 (satu) orang c. Unsur DPD Provinsi : 2 (dua) orang d. Unsur OKP : 2 (dua) orang

2.

Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh DPP KNPI

3.

Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dan Kabupaten / Kota dipimpin oleh : 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Dewan Pengurus Daerah dan unsur setiap peserta lainnya.

4.

Rapat Kerja Daerah Provinsi dipimpin oleh DPD Provinsi yang bersangkutan

5.

Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh DPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan

6.

Musyawarah Kecamatan KNPI dipimpin oleh : 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pengurus Kecamatan dan unsur setiap peserta lainnya.

7.

Sebelum Pimpinan Konggres atau Musyawarah terpilih, maka Pimpinan sementara adalah Dewan Pengurus yang bersangkutan

8.

(a) Rapat Harian dan Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan atau oleh Ketua dan sekretaris sesuai dengan tingkatan organisasi

9.

Apabila Ketua Umum DPP atau Ketua DPD sesuai dengan jenjang organisasi berhalangan hadir, dapat menunjuk salah seorang Ketua atau Wakil Ketua untuk mewakilinya.

BAB VII

1.

Permusyawaratan dan rapat-rapat dinyatakan syah apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta.

Page

Pasal 8

18

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

2.

Apabila ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi maka semua jenjang permusyawaratan di atas dapat di tunda selama 2 x 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut bekum terpenuhi maka atas persetujuan peserta yang hadir sidang selanjutnya dinyatakan sah.

3.

Ketentuan mengenai qourum dan persyaratan rapat-rapat dan rapat-rapat dewan pengurus diberlakukan sama sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini.

Pasal 9 1.

Kongres/Kongres Luar Biasa/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Daerah Provinsi/Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa/Musyawarah KabupatenKota/Musyawarah Kabupaten-Kota Luar Biasa/Musyawarah Kecamatan/Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah utusan peserta.

2.

Apabila ketentuan dalam ayat 1 ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang semua permusyawaratan dapat ditunda selama 2 x 60 menit, dan jikan dalam tenggang waktu tersebut quorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta sidang selanjutnya dinyatakan sah.

3.

Ketentuan mengenai quorum dan persyaratan rapat-rapat dan rapat-rapat dewan pengurus diberlakukan sama dengan diatur pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, terkecuali khusus rapat-rapat dewan pengurus penundaan waktunya adalah selama dua kali 30 menit. Pasal 10

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat KNPI adalah sebagai berikut: 1. 2.

Pengambilan keptusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila yang diinginkan pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan , maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak oleh peserta dalam suasana dan semangat kebersamaan untuk menunjang kebersamaan Pemuda Indonesia.

2. 3.

4.

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Apabila keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya sama maka dilakukan pemungutan suara ulang. Proses pengambilan suara dilakukan oleh peserta dengan menyatakan sikap setuju atau menolak atau abstain yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau mengacungkan tangan. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan secara langsung

Page

1.

19

Pasal 11

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 12 1.

Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat , Dewan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan disampaikan oleh Ketua Umum/ Ketua sesuai tingkatannya dalam sidang Pleno

2.

Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum / Ketua sesuai tingkatannya mendapatkan penilaian melalui Pandangan Umum dari seluruh unsur Peserta dalam Sidang Pleno. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi sebelumnya tentang Permusyawaratan dan Rapat- Rapat Komite Nasional Pemuda Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI



: di Jakarta : 28 Desember 2011


BINTANG PRABOWO

20



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ------------------------------------------------------------------Nomor : 04/PO/KNPI/XII/2011

TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA Menimbang

: 1. Bahwa administrasi kesekretariatan merupakan kegiatan penting dalam penyelenggaraan kegiatan operasional suatu organisasi untuk kelancaran pelaksanaan program kerja organisasi yang bersangkutan; 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan segala perilaku keadministrasian dan kesekretariatan; 3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Peraturan Organisasi KNPI yang mengatur pedoman administrasi kesekretariatan; : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) KNPI

-

Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; Keputusan Rapat Pleno I DPP KNPI, tanggal 28 Desember 2011.

21

Memperhatikan : -

Page

Mengingat


: PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA.

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

1. Administrasi kesekretariatan merupakan segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama antar manusia yang dilakukan secara tertulis untuk mencapai tujuan tertentu dan diselenggarakan secara tertib, teratur, bertanggung jawab, efisien dan efektif berdasarkan aturan-aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan segala perilaku keadministrasian dan kesekretariatan. 2. Administrasi Kesekretariatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan segenap proses penyelenggaraan aktivitas yang berfungsi sebagai tempat dan pusat aktivitas organisasi serta mekanisme kerja-kerja kepengurusan organisasi.

BAB II LETAK BANGUNAN SEKRETARIAT Pasal 2

Letak Sekretariat atau Kantor KNPI sebagai tempat untuk penyelenggaraan segala aktivitas dan pengelolaan administrasi organisasi hendaknya dipilih pada tempat yang ideal dan strategis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

22

Terletak di Pusat Kota. Mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Di pinggir jalan Di lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Page

1. 2. 3. 4.

Pasal 3 1.

Fasilitas Bangunan/Gedung Sekretariat KNPI hendaknya dilengkapi fasilitas Sebagai berikut : a. Ruang Tata Usaha/Staf Sekretariat b. Ruang Pengurus c. Ruang Tamu d. Ruang Rapat e. Ruang Perpustakaan f. Musholla / Tempat Ibadah g. Ruang kamar mandi / WC h. Ruang dapur i. Peralatan komunikasi : Telpon, Fax, Modem/Internet j. Peralatan kantor : Meja, Kursi, Sofa, Komputer, Lemari/Rak Arsip, ATK serta Mesin Fotocopy (Jika mampu) k. Perlengkapan organisasi : Papan nama, Stempel, Bendera

2.

Pengaturan ruangan hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor Kenyamanan kesehatan, keindahan dan keserasian sehingga bagi pemakai dan pengunjung kantor merasa nyaman dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja. BAB III PENGELOLA KANTOR DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN. Pasal 4

1. Pengelola Kantor dan Administrasi Kesekretariatan KNPI sepenuhnya menjadi kewajiban dan kewenangan Sekretaris Jenderal/Sekretaris sebagai koordinator dan penanggungjawab dibantu dengan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal/Wakil-wakil Sekretaris, Sedangkan pelaksana harian Sekretariat Jenderal dikendalikan oleh Kepala Sekretariat. 2. Penyediaan fasilitas penunjang administrasi kesekretariatan yaitu : kertas dan alat-alat tulis, serta segala fasilitas yang sifatnya mendukung kesekretariatan menjadi tugas dan tanggung jawab tim kebendaharaan.

Sekretariat adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan Ketata-Usahaan/Administrasi Organisasi yang meliputi penyampaian informasi, penggandaan dan percetakan, distribusi surat menyurat dan lain-lain

2.

Sekretariat memiliki tugas dibawah kendali Sekretaris Jenderal / Sekretaris serta membantu kelancaran kegiatan organisasi secara keseluruhan

Page

1.

23

Pasal 5

BAB IV KETATAUSAHAAN DAN STANDAR FORMAT SURAT Pasal 6 Jenis-jenis Surat dalam administrasi kesekretariatan KNPI : 1. Surat Resmi/Biasa/Rutin. 2. Surat Mandat/Surat tugas/Surat Kuasa/Surat Keterangan 3. Surat Ketetapan/Surat Keputusan.

Nomor Surat Terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu : Nomor Urut/Kode Jenis Surat/Pembuat/Bulan/Tahun. Keterangan : a . No m o r Uru t . 1. Nomor surat untuk surat-surat resmi / biasa / mandat / tugas / kuasa / keterangan. 2. Nomor surat untuk surat -surat keputusan dan surat -surat ketetapan. Nomor surat baik untuk a.1 maupun untuk a.2 di atas dimula ( dengan nomor 001 sampai dengan tak terbatas dan diperbaharui kembali dengan nomor 001 setiap periode pergantian kepengurusan. b. Kode Jenis Surat. Terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 1. A =UntukJenis Surat Resmi / Biasa / Rutin / Mandat / Tugas / Kuasa / Keterangan Internal Organisasi 2. B =Untukjenis Surat Resmi / Biasa / Rutin / Mandat / Tugas / Kuasa / Keterangan Eksternal Organisasi 3. TAP = Untuk Jenis Surat Ketetapan. 4. KPTS = Untuk Jenis Surat Keputusan. c. Pembuat / Pengirim 1. Sek = Untuk Sekretaris Jenderal/Sekretaris 2. KGR = Untuk Forum Kongres 3. MUS = Untuk Forum Musyawarah Daerah 4. Rak = Untuk Forum Rapat-Rapat Kerja d. Bulan I = Januari II = Februari III = Maret IV = April V = Mei VI = Juni VII = Juli VIII = Agustus IX = September X = Oktober XI = Nopember XII = Desember

Page

2.

24

Pasal 7 Bentuk dan Isi Surat dalam administrasi kesekretariatan KNPI : 1. Kertas Kop Surat menggunakan kertas HVS Warna Putih bersih dengan Ukuran folio (F4).

e. Tahun Masehi : 2005, 2006, 2007 ....... Dst. 3. Lampiran Surat. 4. Pokok Surat (Perihal/Hal) Ringkas tapi jelas, pendek tapi padat dan diketahui maksud atau isi surat Contoh : Hal : PERMOHO NAN PENCERAMA H. 5. Alamat Surat Alamat Surat terletak diba wah perihal, segaris lurus dibawah isi nomor surat, lapiran dan perihal dengan jarak satu setengah Spasi. Jika alamat surat ditujukan kepada Lembaga atau instansi maka penyebutannya bukan pada lembaga/instansi bersangkutan tetapi kepada Pengurus atau Pimpinan Lembaga/Instans; tersebut. Jika surat tersebut ditujukan pada salah satu unit/bagian yang ada pada lembaga/Instansi tersebut maka setelah penyebutan Pimpinan/ Pengurus Lembaga/Instansi yang bersangkutan, hendaknya dilengkapi dengan "up" yang berarti "untuk perhatian".

Page

Catatan : Pendahuluan dan penutup sebaiknya tidak lebih dari dua alinea. Sedangkan isi/uraian persoalan dibuat ringkas, padat, jelas, sopan, wajar dan tidak bertele-tele. Antara Pendahuluan, Isi dan Penutup diberi jarak 2 soasi. 8. Penutup Surat. Dalam pembuatan surat-surat resmi/rutin/biasa yang dibuka dengan " Dengan Hormat " Maka dalam menutup surat digunakan kalimat " Hormat Kami ". 9. Tanggal Surat. Tanggal surat terletak di kanan bawah surat sebelah kalimat penutup dengan jarak 2 spasi. Tanggal surat diawali dengan lokasi dikeluarkannya surat, kemudian disambung tanggal / bulan / tahun. 10. Penanda Tanganan Surat. a. Untuk surat-surat resmi yang ditujukan pada eksternal organisasi harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ditingkat Pusat Ketua dan Sekretaris ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota danKecamatan dengan terlebih dahulu mendapatkan paraf dari Ketua bidang yang bersangkutan.

25

6. Kata Permulaan Surat. Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembuka surat, dengan alinea baru dan berjarak 2 spasi. Dipakai kalimat "Dengan hormat" atau "Assalamu'alaikum Wr.Wb." 7. Isi Surat. Sistematika isi surat adalah sebagai berikut : 1. Pendahuluan 2. Uraian persoalan/isi/pokok surat 3. Penutup

b.

Dalam keadaan tertentu (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak berada di tempat), maka Ketua dan atau Wakil Sekjen yang dimandatkan dapat menanda tangani surat dimaksud.

c.

Sedangkan untuk Internal Organisasi dapat ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang yang bersangkutan, dengan sepengetahuan Ketua Umum atau antara Ketua Umum dengan Wakil Sekretaris Jenderal, atau antara Ketua dengan Sekretaris Jenderal.

d.

Tanda tangan Ketua Umum / Ketua disebelah kiri sedangkan tanda tangan Sekretaris Jenderal/Sekretaris berada di sebelah kanan

11. Tembusan ( bila perlu ) BAB V KETATA ARSIPAN Pasal 8 Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan, yaitu pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka sistem pengagendaan surat menyurat perlu diatur sebagai berikut :

Page

2. Agenda Surat Keluar. a. Surat Keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut : 1. Konsep surat harus terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada pimpinan yang bersangkutan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut. 2. Konsep surat yang telah mendapat konfirmasi dan persetujuan, baru kemudian diberi nomor verbal. b. Buku verbal untuk surat keluar memuat antara lain : 1. Nomor urut surat 2. Nomor kode arsip 3. Nomor surat 4. Tanggal Surat 5. Isi Surat 6. Tujuan Surat

26

1. Agenda Surat Masuk. Unsur-unsur yang terpenting untuk dicatat dalam surat masuk adalah sebagai berikut : a. Nomor urut Surat b. Nomor kode arsip c. Nomor Surat d. Tanggal diterima e. Tanggal Surat f. Isi Surat g. Asal Surat h. Keterangan

3. Agenda Surat Keputusan/Ketetapan memuat antara lain : a. Nomor Urut surat b. Nomor Kode Arsip c. Nomor Surat d. Tanggal Surat e. Isi Surat f. Keterangan 4. Buku Ekspidisi memuat antara lain : a. Tanggal Pengiriman b. Tujuan Surat c. Tanggal/Nomor Surat d. Lampiran e. Keterangan

Pasal 9 1. Surat menyurat Kepanitiaan / Pelaksana Program diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat menyurat Kepanitiaan/ Pelaksana Program mengikuti tata cara surat menyurat Dewan Pengurus KNPI b. Kepanitiaan / Pelaksana Program hanya mengeluarkan surat internal kepanitiaan dalam rangka koordinasi dan dinamisasi kerja panitia c. Untuk surat eksternal kepanitiaan harus dikeluarkan oleh Dewan Pengurus KNPI 2. Surat menyurat Badan dan Lembaga dilingkungan KNPI mengikuti tata cara kerja administrasi Dewan Pengurus KNPI yang telah ditetapkan

Page

1. Arsip adalah kumpulan warkat / surat-surat yang disimpan secara sistimatis karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. Tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi sehingga apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik dan sangat berguna, terutama membantu kelancaran dan ketertiban organisasi serta dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan umumnya. 2. Surat-surat organisasi harus disimpan di sekretariat / kantor dan dilarang keras disimpan di luar kantor.

27

BAB VI ADMINISTRASI KEARSIPAN Pasal 10

Pasal 11 Kode arsip administrasi kesekretariatan KNPI adalah : 1. Kode Arsip Surat Masuk a. Surat Masuk Interns! = MA b. Surat Masuk Eksternal = MB

2. Kode Arsip Surat Keluar a. Surat Keluar Internal b. Surat Keluar Eksternal

= KA = KB

3. Kode Arsip Surat Ketetapan/Keputusan. a. Surat Ketetapan b. Surat Keputusan

= TAP = KPTS

4. Kode Map Dokumentasi a. Kebijakan Org/Statemen b. Makalah/Tulisan

= DKO = DMT

BAB VII INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI Pasal 12 Tujuan dibuatnya daftar inventarisasi organisasi adalah : 1. Menunjukkan kekayaan organisasi 2. Menghindari adanya pemborosan 3. Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan, perubahan, pergantian dan menambah jika terjadi kekurangan) Pasal 13 1. Inventarisasi Organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan organisasi berbentuk inventarisasi yang permanen (tahan lama) Contohnya : Gedung/Sekretariat kantor, alat -alat kantor, komputer, meja, kursi dan lain-lain 2. Penyimpanan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab sesuai dengan job discription kesekretariatan. Penyimpanan harus dilaksanakan serta ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawa atau disimpan di rumah fungsionaris.

Page

1. Dokumentasi Organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, p e ngumpu la n, p en yimpa nan dan p enga we tan do kumen do kumen organ isasi. Dokumentasi organisasi tersebut merupakan suatu tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian disimpan. Pada hakekatnya semua arsip organisasi adalah dokumen.

28

Pasal 14

2. Bentuk-bentuk dokumen organisasi antara lain : a. Gambar-gambar dan foto-foto b. Tulisan-tulisan dan surat-surat penting c. Benda-benda berharga dan bernilai d. Foto copy atau salinan surat e. Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya. 3. Dokumentasi yang dipakai untuk menyusun laporan tahunan/akhir organisasi dan sebagai bukti yang sah serta sangat penting untuk menyusun sejarah perjuangan organisasi, oleh karena itu pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti hal lainnya barang barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam map-map/rak-rak dan tempat-tempat tertentu dengan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. BAB VIII PERPUSTAKAAN ORGANISASI Pasal 15 1.

Perpustakaan yang ideal bagi KNPI adalah meliputi buku -buku yang diperlukan bagi anggotanya. Oleh karena itu minimal yang harus dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum pelatihan KNPI, yang meliputi antara lain : a. Wawasan Ideologi b. Wawasan Pembangunan Nasional c. Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional d. Wawasan Kepemimpinan dan Manajemen e. Wawasan Ekonomi, Bisnis dan Kewira Usahaan f. Wawasan Sosial Budaya g. Da n seb a ga in ya .

2. Dalam upaya menertibkan dan mengembangkan perpustakaan organisasi, maka perlu diatur dalam administrasi perpustakaan dan diserahkan pengelolaannya kepada pengurus yang bertanggung jawab dan memahami seluk beluk perpustakaan.

Page

1. Keprotokoleran KNPI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran (acara/upacara) dan memegang peranan penting bagi sukses dan sempurnanya suatu acara/upacara. 2. Agar sasaran suatu Kegiatan upacara dapat tercapai secara optimal, diperlukan penanggungjawab dan pembagian tugas dalam penyelenggara-annya. Apabila penyelenggaraan suatu aktifitas tanpa adanya Panitia Penyelenggara, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung berada di bawah tim Sekretariat Jenderal/Sekretariat.

29

BAB IX KEPROTOKOLERAN Pasal 16

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu acara/upacara adalah sebagai berikut : o Tempat / Gedung (lay out, dekorasi dan pengaturan kursi) o Posisi tamu / undangan dan pengurus. o Jenis dan pengantar acara. o Susunan acara, terutama mengenai urutan pemberi sambutan, secara struktural pejabat / pengurus terbawah mendahului pejabat / pengurus diatasnya, sedangkan dalam sapaan sambutan berlaku sebaliknya. BAB X PENUTUP Pasal 17 1. Dengan adanya Pedoman Administrasi Kesekretariatan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menunjang dan menjadikan organisasi KNPI menjadi organisasi yang modern, karena dengan adanya pedoman tersebut segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan menjadi seragam dan teratur secara rapi sehingga segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan organisasi akan efisien dan efektif serta bermutu.

2. Untuk melaksanakan administrasi yang baik dan profesional sangat bergantung pada profesionalitas para pelaksananya, yaitu tim Sekretaris Jenderal / Sekretaris dengan dukungan dan pengertian semua fungsionaris. Pasal 18 1. Apabila di dalam peraturan organisasi ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. 2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 28 Desember 2011


BINTANG PRABOWO

30



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ------------------------------------------------------------------Nomor : 05/PO/KNPI/XII/2011 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI & MANAJEMEN KEUANGAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INIDONESIA Menimbang

: 1. Bahwa masalah utama dalam pengelolaan organisasi KNPI adalah memberdayakan sumber-sumber pemasukan dana sehingga diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup organisasi: 2. Bahwa pengorganisasian dana baik pencarian, pemakaian, pelaporan maupun pencatatan menjadi sangat penting agar dana-dana yang masuk dapat dikelola dengan efektif dan efisien; 3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Organisasi KNPI yang mengatur pedoman administrasi dan manajemen kebendaharaan;

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI 2. Garis Besar Program Kerja Olganisasi (GBPKO) KNPI;

Page

Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; - Keputusan Rapat Pleno DPP KNPI ke I tanggal 28 Desember 2011

31

Memperhatikan : -


: PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESI A TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN. . BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

1. Pedoman Administrasi dan Manajemen Keuangan KNPI adalah Cara mengatur dan mengelola keuangan organisasi KNPI secara efektif dan efisien dan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan kaidah-kaidah dan sistim pembukuan yang telah diterima secara umum. 2. Pedoman Administrasi dan Manajemen Keuangan KNPI disusun dengan sasaran sebagai berikut : a. Tertib administrasi sebagai sarana menjadi organisasi modern. b. Mudah untuk dipertanggung jawabkan c. Mendapatkan dana dengan cara yang efektif. BAB II SUMBER DANA Pasal 2 Sumber – sumber penerimaan keuangan KNPI terdiri atas : a. Iuran Pengurus / Anggota b. Sumbangan Alumni c. Bantuan dari Anggaran Pemerintah yang bersifat pembinaan d. Sumbangan Perusahaan Swasta / BUMN e. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART KNPI

Page

1. Ketua Umum /Ketua KNPI memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi 2. Bendahara Umum / Bendahara KNPI adalah bendaharawan organisasi yang membantu Ketua Umum / Ketua KNPI secara teknis melaksanakan pengelolaan keuangan organisasi dan dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara Umum / Wakil – wakil Bendahara. 3. Tugas Bendahara Umum /Bendahara KNPI dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara Umum / Wakil-wakil Bendahara adalah : a. Menyusuan anggaran kegiatan dan keuangan Tahunan yang terdiri dari Anggaran Rutin Kesekretariatan dan Anggaran Kegiatan Program Umum Organisasi KNPI b. Menyelenggarakan sistim pembukuan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi guna mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan KNPI

32

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 3

c. d.

Menyusun Laporan Keuangan KNPI Mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana lainnya. BAB IV SISTEM PENGANGGARAN Pasal 4

1.

2.

Sistem penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran dana tahunan Tahapan penyusunan anggaran di KNPI adalah sebagai berikut : a. Pengajuan kegiatan masing-masing bidang melalui Wakil-Wakil Bendahara di bidangnya masing-masing. b. Identifikasi Kegiatan / aktifitas masing-masing bidang c. Penjadwalan d. Perhitungan perkiraan biaya setiap kegiatan e. Penjumlahan biaya kegiatan.

Pasal 5 Tahapan Pelaksanaan anggaran KNPI adalah sebagai berikut : a. Pengajuan Anggaran setiap aktivitas kegiatan harus mendapat persetujuan Bendahara Umum dan Ketua Umum baik untuk kegiatan bidang maupun kepanitiaan. b. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti pembayaran. c. Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum Rapat Pimpinan. d. Laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan selambat -lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan. e. Apabila melibatkan pihak ke tiga, maka laporan kegiatan selambat lambatnya diterima 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. f. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh Bendahara sesuai tingkatannya.

BAB V SISTEM ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 6 1. Tujuan administrasi pengelolaan keuangan organisasi agar pengelolaan dan pendayagunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 2. Dalam sistim administrasi pengelolaan keuangan KNPI, Pengeluarana dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran program. membiayai

4. Pengeluaran program adalah pengeluaran organisasi guna membiayai pelaksanaan program umum KNPI termasuk bantuan OKP

33

organisasi guna

Page

3. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran kegiatan kesekretariatan KNPI

Pasal 7 Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hal administrasi pengelolaan keuangan meliputi : a. Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa Penganggaran dalam bentuk anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk satu jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan. b. Pengorganisasian (Pengelolaan). Agar lebih memudahkan kontrol pengelolaan keuangan, maka pengorganisasian keuangan di KNPI sebagai berikut : 1. Tugas pencarian dan pengumpulan dana dari sumber-sumber yang telah ditentukan diserahkan kepada Wakil-Wakil Bendahara dibawah tanggung jawab Bendahara Umum/Bendahara. 2. Penyimpanan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan harus terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara. Dana yang sudah diperoleh dilaporkan kepada Bendahara Umum/Bendahara dan Ketua Umum/Ketua. 3. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada W akil Bendahara yang ditunjuk untuk itu dengan langsung dibawah kendali Bendahara Umum / Bendahara c. Pengontrolan / Pengawasan. Pengontrolan / pengawasan keuangan organisasi meliputi : 1. Pengontrolan yang bersifat preventif, adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari : a. Permohonan untuk pengeluaran. b. Jumlah yang telah dianggarkan. 2. Pengontrolan yang bersifat refresif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya.

Page

1. Setiap penyelenggara suatu kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai oleh KNPI harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan disertai dengan bukti-bukti kuitansi yang sah 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bendahara Umum / Bendahara KNPI sesuai tingkatannya. 3. Pada setiap laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan, Bendahara Umum / Bendahara KNPI sesuai tingkatannya harus memberikan pernyataan (i) dapat menerima, (ii) tidak dapat menerima, (iii) dapat menerima dengan catatan. 4. Guna menjunjung tinggi rasa tanggungjawab dan kedisiplinan pengurus KNPI, maka hutang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu periode kepengurusan KNPI tidak dapat dialihkan kepada kepengurusan periode berikutnya melainkan menjadi tanggungjawab kepengurusan tersebut

34

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Pasal 8

BAB VII PENYUSUNAN LAPORAN Pasal 9 1. Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca dan daftar perhitungan hasil usaha (Rugi/Laba). Neraca menggambar kan posisi harga kewajiban dan kekayaan pada saat tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu tertentu yang berakhir pada tanggal neraca. 2. Tahun Buku KNPI adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 3. Pelaksanaan pengujian laporan keuangan KNPI dilakukan oleh Tim Audit Internal yang ditunjuk untuk itu.

BAB VIII PENUTUP Pasal 10 1. Pedoman Kebendaharaan ini disusun agar dapat berguna sebagai pegangan atau petunjuk pelaksanaan bagi organisasi dalam upaya pendayagunaan sumber dana yang ada, secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Apabila di dalam peraturan organisasi ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 11 Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




BINTANG PRABOWO

35



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ------------------------------------------------------------------Nomor : 06/PO/KNPI/XII/2008

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS KECAMATAN DAERAH PEMEKARAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA


: 1. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penetapan suatu wilayah / daerah yang dimekarkan, maka perlu dipersiapkan pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi / Kabupaten / Kota/Kecamatan yang mengalami pemekaran tersebut; 2. Bahwa untuk mempersiapkan pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi / Kabupaten / Kota/Kecamatan dipandang perlu diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI;

36

Memperhatikan : 1. Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; 2. Keputusan Rapat Pleno ke I DPP KNPI, tanggal 28 Desember 2011.

Page

Mengingat

3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Pengurus Daerah dan Pengurus Kecamatan Daerah Pemekaran. . : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; 2. Garis Besar Program Kerja Organisasai (GBPKO) KNPI; 3. Peraturan Organisasi KNPI Nomor : 03 /PO/KNPI/XII/2012 tentang Permusyawaratan dan Rapat-Rapat;


: PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS KECAMATAN DAERAH PEMEKARAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

BAB I DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN Pasal 1 Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan daerah Pemekaran dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut : 1 Dalam rangka menyesuaikan dengan penetapan suatu daerah / wilayah yang dimekarkan. 2 Potensi aktivitas Generasi Muda secara kuantitatif maupun kualitatif di suatu wilayah / daerah yang dimekarkan. 3 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Pontensi Generasi Muda pada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang dimekarkan.

BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN DPD KNPI DAN PENGURUS KECAMATAN DAERAH PEMAKARAN Pasal 2

Carateker Kepengurusan DPD KNPI Provinsi hasil pemekaran dilampirkan dengan berita acara pembentukan Carateker Kepengurusan dilaporkan dan dikirim kepada DPP KNPI untuk mendapatkan pengesahan.

c.

Carateker Kepengurusan DPD KNPI Provinsi hasil pemekaran mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Provinsi hasil pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Surat Keputusan Careteker Kepengurusan.

d.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Provinsi telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

Page

b.

37

1. Mekanisme pembentukan DPD KNPI Provinsi hasil pemekaran : a. Membentuk carateker Kepengurusan DPD KNPI Provinsi hasil pemekaran yang diprakarsai oleh DPD KNPI Provinsi Induk bersama DPD KNPI Kabupaten / Kota hasil pemekaran dengan melibatkan potensi kepemudaan yang ada di daerah yang bersangkutan serta DPP KNPI.

2. Mekanisme pembentuan DPD KNPI Kabupaten/Kota hasil pemekaran : a.

Membentuk carateker Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang diprakarsai oleh DPD KNPI Kabupaten/Kota Induk bersama Pengurus Kecamatan hasil pemekaran dengan melibatkan potensi kepemudaan yang ada di daerah yang bersangkutan serta DPD KNPI Provinsi.

b.

Carateker Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota hasil pemekaran dilampirkan dengan berita acara pembentukan Carateker Kepengurusan dilaporkan dan dikirim kepada DPD KNPI Provinsi untuk mendapatkan pengesahan.

c.

Carateker Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota hasil pemekaran mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota hasil pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Surat Keputusan Careteker Kepengurusan.

d.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

3. Mekanisme pembentukan Pengurus Kecamatan hasil pemekaran : a.

Membentuk carateker Pengurus KNPI Kecamatan hasil pemekaran yang diprakarsai oleh DPD KNPI Kabupaten/Kota Induk atau Pengurus Kecamatan yang wilayah / daerah pemekaran dengan melibatkan potensi kepemudaan yang ada di daerah yang bersangkutan serta DPD KNPI Kabupaten/Kota.

b.

Carateker Pengurus KNPI Kecamatan hasil pemekaran dilampirkan dengan berita acara pembentukan Carateker Kepengurusan dilaporkan dan dikirim kepada DPD KNPI Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan.

c.

Carateker Pengurus KNPI Kecamatan hasil pemekaran mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan hasil pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Surat Keputusan Careteker Kepengurusan.

d.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

Komposisi, Jumlah personalia dan struktur organisasi Majelis Pemuda Indonesia dan Pengurus DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/kota dan Pengurus Kecamatan daerah / wilayah pemekaran adalah sama dengan Majelis Pemuda Indonesia, Pengurus DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan lainnya sebagaimana diatur dalam AD/ART KNPI dan Peraturan Organisasi KNPI.

Page

1.

38

BAB III SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 3

2

Proses penetapan serta wewenang Majelis Pemuda Indonesia, Pengurus DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan daerah/wilayah pemekaran adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

BAB IV PELANTIKAN PENGURUS DPD KNPI DAN PENGURUS KECAMATAN DAERAH PEMEKARAN Pasal 4

1 Pelantikan Pengurus DPD KNPI Provinsi hasil pemekaran dilaksanakan dalam acara penutupan MUSDA KNPI Provinsi hasil pemekaran oleh DPP KNPI 2. Pelantikan Pengurus DPD KNPI Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan hasil pemekaran dilaksanakan dalam acara penutupan MUSDA hasil pemekaran oleh DPD KNPI Provinsi.

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 5 Jenis dan Fungsi Musyawarah dan Rapat-Rapat DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus KNPI Kecamatan daerah pemekaran adalah sama dengan jenis dan fungis Musyawarah dan Rapat-Rapat DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengurus KNPI Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

BAB VI ATRIBUT Pasal 6

Atribut DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/kota danPengurus KNPI Kecamatan daerah pemekaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.

Page

Apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapan Peraturan Organisasi ini di kemudian hari, maka Peraturan Organisasi ini dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

39

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7




: di Jakarta : 28 Desember 2011


BINTANG PRABOWO

40



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ---------------------------------------------------------------------Nomor : 07/PO/KNPI/XII/2008

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN DAN LEMBAGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA


: 1. Bahwa Kongres XIII Pemuda/KNPI Tahun 2011 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi telah menetapkan kebijaksanaan organisasi yang terarah pada peningkatan peran dan fungsi organisasi KNPI dalam pembinaan dan pengernbangan pemuda; 2. Bahwa diperlukan peningkatan kesatuan dan keterpaduan gerak langkah seluruh jajaran organisasi KNPI dalam rangka pelaksanaan program KNPI menuju perwujudan cita-citanya; 3. Bahwa keberadaan Badan dan Lembaga merupakan alat kelengkapan organisasi yang menjalankan kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan; 4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hasil-hasil keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Badan dan Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia;

41

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) KNPI;

Page

Mengingat

Memperhatikan : - Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; - Keputusan Rapat Pleno DPP KNPI ke I tanggal 28 Desember 2011.


: PERATURAN ORG ANIS ASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN DAN LEMBAGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Badan dan Lembaga Otonom KNPI adalah alat kelengkapan Dewan Pengurus dalam merealisasikan program kerja yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 2 1. Melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan KNPI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing 2. Meningkatkan keahlian, minat/bakat serta profesi bagi Dewan Pengurus KNPI dan pimpinan OKP, dalam bentuk pendidikan, penelitaan, kursus-kursus/pelatihan kerja dan kegiatan lain sejenisnya.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 1. Badan dan Lembaga Otonom KNPI berkedudukan di Dewan Pengurus Pusat KNPI, Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan 2. Dalam hal terntu yang sangat spesifik, Dewan Pengurus Pusat KNPI dapat membentuk Badan Lembaga Otonom tingkat Pusat yang berkedudukan di daerah

Page

1. Badan dan Lembaga Otonom yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI, Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Kabupaten Kota dan Dewan Pengurus Kecamatan dengan Surat Keputusan Komite Nasional Pemuda Indonesia sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya.

42

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN Pasal 4

2. Keputusan tentang pembentukan Badan dan Lembaga Otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia yang diadakan khusus untuk itu.

3. Pengurus yang duduk dalam kepengurusan Badan dan Lembaga Otonom yang dibentuk adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. 4. Akhir masa bakti kepengurusan Badan dan Lembaga Otonom yang dibentuk adalah sama dengan akhir masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus KNPI sesuai dengan tingkatannya. 5. Pembentukan Badan dan Lembaga Otonom di Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilakukan dengan memperhatikan : a. Jenis Badan dan Lembaga Otonom yang ada di Dewan Pengurus Pusat KNPI, untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan b. Kebutuhan kegiatan kepemudaan pada lingkup derah masing-masing, untuk memelihara aktualitas kehadiran lembaga Pasal 5 Jenis Badan dan Lembaga Otonom yang akan dibentuk di Dewan Pengurus Pusat KNPI antara lain: 1. Badan / Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Pemuda Indonesia 2. Badan / Lembaga Pengembangan Pers dan Informasi Pemuda Indonesia 3. Badan / Lembaga Pembedayaan Perempuan Indonesia 4. Badan / Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Pemuda Indonesia 5. Badan / Lembaga Keolahrgaan Pemuda Indonesia 6. Badan / Lembaga Pengembangan Seni, Budaya dan Pariwisata Pemuda Indonesia 7. Badan / Lembaga Pengembangan Koperasi dan Wiraswasta Pemuda Indonesia 8. Dan lain-lain

BAB V STRUKTUR DAN TATA KERJA KEGIATAN Pasal 6 Pembentukan Badan dan Lembaga Otonom KNPI disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya

Page

Struktur Badan dan Lembaga Otonom KNPI terdiri dari : 1. Pimpinan / Pengarah adalah Unsur Dewan Pengurus KNPI di semua tingkatan secara ex-officio menjadi Pimpinan / Pengarah. 2. Pelaksana adalah individu yang memiliki kompetensi di bidangnya atau unsur professional meliputi : a. Seorang Ketua sebagai Koordinator Pelaksana b. Beberapa Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua c. Seorang Sekretaris d. Beberapa Wakil Sekretaris e. Seorang Bendahara f. Beberapa Wakil Bendahara g. Divisi – Divisi

43

Pasal 7

Pasal 8 1. Tata Kerja Badan dan Lembaga Otonom KNPI adalah : a. Ketua berperan sebagai Pimpinan Badan dan Lembaga yang melakukan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program b. Wakil Ketua berperan sebagai Koordinator Divisi- Divisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan dan Lembaga Otonom dan bertanggungjawab kepada Ketua serta dilaksanakan secara demokratis c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merupakan tenaga yang memfasilitasi terlaksananya program-program Badan dan Lembaga secara baik serta sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan fasilitas yang ada d. Bendahara dan Wakil Bendahara merupakan tenaga yang memfasilitasi pelaksanaan program Badan dan Lembaga serta menjamin ketersediaan sarana dan dana serta fasilitasnya sesuai dengan kemampuan Badan dan Lembaga yang bersangkutan e. Divisi – Divisi berperan sebagai tenaga penggerak organisasi pada bidangnya dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Bidang masingmasing serta secara kreatif mengembangkan ide dan aktualitasnya yang sejalan dengan program kerja Badan dan Lembaga yang bersangkutan 2. Pimpinan Badan dan Lembaga Otonom bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya, serta setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program Badan dan Lembaga

Pasal 9 1. Hubungan Badan dan Lembaga KNPI dengan Dewan Pengurus KNPI dimasingmasing tingkatan merupakan hubungan koordinatif yang bersifat otonom. 2. Mekanisme Kerja Pengurus Badan dan Lembaga : a. Rapat – rapat internal Pengurus Badan dan Lembaga diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Badan dan Lembaga yang bersangkutan b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja oleh masing-masing pengurus Badan dan Lembaga 3. Dewan Pengurus KNPI sesuai dengan tingkatannya sewaktu-waktu dapat membubarkan Badan dan Lembaga, manakala berdasarkan pertimbangan organisasi sudah tidak diperlukan lagi meskipun masa kerjanya belum berakhir.

Page

1. Keuangan Badan dan Lembaga didapat dari : a. Sumbangan individu pengurus b. Simpatisan yang tidak mengikat c. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak melanggar AD/ART KNPI 2. Administrasi surat menyurat Badan dan Lembaga dalam rangka mendapatkan pendanaan wajib melalui Dewan Pengurus KNPI 3. Pengurus Badan dan Lembaga berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Pengurus KNPI

44

BAB VI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN LEMBAGA PASAL 10

BAB VII ATRIBUT Pasal 11 Atribut Badan dan Lembaga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI DPD KNPI Provinsi, Kabupaten/kota danPengurus KNPI Kecamatan daerah pemekaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan program, maka Pengurus Lembaga dapat membuat ketentuan-ketentuan dalam rangka pelaksanaan Program dan disyahkan oleh DPP KNPI melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat KNPI

Pasal 13 Apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapan Peraturan Organisasi ini di kemudian hari, maka Peraturan Organisasi ini dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pasal 14 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI Pasal 15 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 28 Desember 2011


BINTANG PRABOWO

45



Page

Ketua Umum,


PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA -------------------------------------------------------------------Nomor : 08/PO/KNPI/XII/2008

TENTANG RANGKAP JABATAN PIMPINAN/PENGURUS KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA Menimbang

: 1. Bahwa Kongres XIII Pemuda/KNPI Tahun 2011 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi telah menetapkan kebijaksanaan organisasi yang terarah pada peningkatan peran dan fungsi organisasi KNPI dalam pembinaan dan pengernbangan pemuda; 2. Bahwa diperlukan peningkatan kesatuan dan keterpaduan gerak langkah seluruh jajaran organisasi KNPI dalam rangka pelaksanaan program KNPI menuju perwujudan cita-citanya;

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) KNPI;

Page

Mengingat

46

3. Bahwa keberadaan struktur kelembagaan dan Lembaga merupakan kelengkapan organisasi yang menjalankan kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan; 4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hasil-hasil keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Rangkap jabatan Pimpinan/Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia;

Memperhatikan : - Keputusan Kongres XIII Pemuda/KNPI tanggal 25-28 Oktober 2011 di Hotel Said Jakarta.; - Keputusan Rapat Pleno DPP KNPI ke I tanggal 28 Desember 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN ORG ANIS ASI TENTANG RANGKAP JABATAN PIMPINAN / PENGURUS KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Bahwa yang dimaksud dengan rangkap jabatan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia disemua tingkatan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di semua tingkatan adalah Jabatan/Posisi penting dan strategis di masing-masing organisasi yang memungkinkan tidak dapat dijabat dalam waktu bersamaan dan periodesasi kepengurusan yang masih berlaku dimasing-masing organisasi antara KNPI dan OKP dimaksud. 2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang dimaksud dalamPeraturan Organisasi ini adalah Semua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia

Pasal 2 Jabatan yang tidak dapat dirangkat dalam Peraturan Organisasi ini adalah : 1. Untuk Pengurus DPP KNPI : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum 2. Untuk Pengurus OKP tingkat Pusat : Ketua Umum 3. Untuk DPD Provinsi, Kabupaten/Kota : Ketua.

Page

1. Keputusan penentuan pilihan jabatan yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini adalah apabila Pimpinan / Pengurus tersebut telah diputuskan dan ditetapkan pada posisi sebagai tersebut pada Pasal 2 dari Peraturan Organisasi ini 2. Waktu Penentuan Pilihan Jabatan yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini adalah 6 (enam) bulan dari penetapan posisi Pimpinan / Pengurus tersebut ditetapkan.

47

BAB II PENENTUAN PILIHAN JABATAN Pasal 3

Pasal 4 1. Penentuan salah satu jabatan yang dipilih oleh Pimpinan / Pengurus di KNPI atau di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh KNPI pada semua tingkatan, melalui permintaan langsung kepada Pimpinan / Pengurus yang bersangkutan terhadap pilihan jabatan yang akan dipilih dan kemudian akan diputuskan melalui Rapat Pleno KNPI sesuai tingkatan organisasi KNPI. 2. Tim yang dibentuk oleh Dewan Pengurus KNPI pada semua tingkatan adalah melalui Rapat Pengurus Harian KNPI pada semua tingkatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dalam hal terjadi jabatan lowong seorang Pimpinan / Pengurus KNPI di semua tingkatan yang diakibatkan oleh Rangkap jabatan dengan OKP yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini, maka untuk pengisian Jabatan Lowong atau Pergantian Antar Waktu di Kepengurusan KNPI pada semua tingkatan harus menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi tentang Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu Komite Nasional Pemuda Indonesia Pasal 6 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI Pasal 7 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan




BINTANG PRABOWO

48



Page

Ketua Umum,

PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

Recommend Documents