PANITIA SUMPAH PEMUDA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014
BUKTI PEMBAYARAN Bukti Pembayaran yang absah harus memuat : 1. Tanda Tangan Penerima 2. Tanda Tangan Bendaharawan 3. Tanda Tangan Ketua KNPI/OKP 4. Materai (Sesuai dengan aturan Bea Materai) 5. Surat Bukti Bernomor urut/No. Pagu 6. Stempel KNPI/Organisasi 7. Tanda Lunas
3
HONORARIUM Bukti Pembayaran Honorarium yang sah harus dilengkapi bukti Pendukung berupa: - Daftar Pembayaran Honorarium Yang Telah Diotorisasi - Bukti Potong & setor PPh 21 - Khusus untuk Panitia, dilampirkan SK. Pembentukan Panitia dan hasil Pekerjaan.
NB : Besarnya honorarium & lembur disesuaikan dengan SK. Ketua KNPI dengan memperhatikan standar honor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 4
UPAH LEMBUR Bukti Pembayaran Upah Lembur yang sah harus dilengkapi bukti Pendukung berupa: - Surat Perintah Lembur - Daftar Hadir Lembur - Bukti Potong & setor PPh 21
NB : Besarnya honorarium & lembur disesuaikan dengan SK. Ketua KNPI dengan memperhatikan standar harga lembur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5
BIAYA PERJALANAN DINAS DLM /LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang sah harus dilengkapi bukti Pendukung berupa: - Undangan /Telaahan Staf
- Surat Perintah Kerja/Tugas - Surat Perintah Perjalanan Dinas - Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas - Kelengkapan SPPD ( Nama Jelas Penandatangan, Stempel instansi yang dituju) - Kwitansi,Tiket dan paspor - Laporan hasil Perjalanan Dinas Catatan :
SPPD hanya dapat digunakan oleh Pengurus KNPI, dan sekretariat KNPI Provinsi Kalimantan Timur 6
BIAYA TUNJANGAN RAPAT/ BIAYA RAPAT (KONSUMSI RAPAT) Bukti Pembayaran Biaya Tunjangan, Biaya Konsumsi Rapat dll yang sah harus dilengkapi bukti Pendukung berupa: - Undangan Rapat - Daftar Hadir/Absensi Rapat - Permohonan dana - Kwitansi Pengadaan barang/bahan rapat (Invoice) - Laporan Hasil Rapat - Bukti potong pajak yang terkait - SSP Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN 7
PENGADAAN BARANG & JASA Bukti Pembayaran Pengadaan Barang & Jasa yang sah harus dilengkapi bukti Pendukung berupa: - Kwitansi/Nota/Invoice - Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Penyelesaian Pekerjaan (Jika nominal diatas Rp 250.000,-) - Bukti Potong & setor PPh & PPN (Jika nominal diatas Rp 1.000.000,-) - Surat Pemesanan Barang (Jika nominal diatas Rp 5.000.000,-) - Surat Perintah Kerja (Jika nominal diatas Rp 5.000.000,-) - Dokumen Lelang, Surat Penawaran dan Surat Penunjukan (Jika nominal diatas Rp 50.000.000,-) NB : Prosedur Pengadaan barang dan jasa mengacu pada Keppres No.80 Tahun 2003 dan perubahannya 8
ADMINISTRASI BENDAHARAWAN DALAM HAL PERPAJAKAN
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK Bendahara dan Pajabat yang melakukan pembayaran yang
dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut ; Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 23 dan, Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Selain Memungut bendahara juga berkewajiban menyetor dan
melaporkannya.
10
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21/26 Bendaharawan wajib memotong PPh pasal 21/26 terhadap honorarium, uang lembur, uang hadir, imbalan prestasi kerja dan imbalan lainnya. Yg diterima oleh Pejabat Negara, PNS dan anggota ABRI dan para Pensiunan, kecuali PNS golongan II-d kebawah dan Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah. Dipotong PPh psl 21 sebesar 15% x jumlah bruto dan bersifat final. Selain Pejabat Negara, PNS dan anggota ABRI dan para Pensiunan. Dipotong PPh psl 21 berdasarkan penerapan tarif pasal 17 x jumlah bruto. ( PP RI 45 tn 1994 ) 11
JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH PASAL 21 (Lanjutan) Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diantaranya : Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur. Penghasilan Pegawai, penerima pensiun atau. mantan pegawai secara tidak teratur. Upah harian, mingguan, satuan, borongan. Uang tebusan pensiun,Tabungan hari tua atau jaminan, uang pesangon. Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, bea siswa, dan imbalan lain sehubungan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan,pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain. 12
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21/26 (Lanjutan) Honorarium atau imbalan lainnya yg dibayarkan kepada tenaga ahli, dipotong sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto (50%). Kecuali jika mempekerjakan orang lain dikenakan PPh Psl 23 ( Per-DJP 15/PJ/2006 )
NB : Setiap pemotongan PPh psl 21 Bendaharawan wajib membuat bukti potong PPh psl 21 Besarnya tarif sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan lebih tinggi 20% kepada WP yang tidak memiliki NPWP (Psl 21 (5a) UU PPh)
13
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Untuk
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Sebesar Rp. 24.300.000,00/Tahun atau Sebesar Rp.2.025.000,00/bulan. Tambahan untuk Wajib Pajak Yang Kawin Sebesar Rp. 2.025.000,00/Tahun atau Sebesar Rp.168.750./bulan Tambahan untuk Seorang Istri yang Penghasilannya Digabung dengan Penghasilan Suami Sebesar Rp. 24.300.000,00/Tahun atau Sebesar Rp.2.050.000,00/bulan (pasal 8 Ayat (1)) Tambahan untuk setiap Anggota Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda dalam garis Keturunan lurus serta anak angkat (3 Orang) sebesar Rp. 2.025.000,00/Tahun atau sebesar Rp. 168.750,00/bulan Catatan : Pengurang selain PTKP adalah Biaya Jabatan sebesar 5% dari Gaji 14
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 22 Bendaharawan wajib memotong PPh pasal 22 terhadap pembayaran atas pembelian barang yg didanai dari APBN/D sebesar 1,5% x nilai pembelian (tidak termasuk PPN). Pembayaran yg dikecualikan dari pemotongan PPh 22 adalah : - Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yg dipecah-pecah) paling banyak Rp1.000.000,- Pembayaran atas pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos. - WP yg dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh psl 22 ( 210/PMK.03/2008 )
NB :
Dalam pengisian SSP untuk pemungutan PPh psl 22, NPWP yang dicantumkan adalah NPWP rekanan. Bendaharawan hanya menandatangani saja. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan lebih tinggi 100% kepada WP yang tidak memiliki NPWP (Psl 22 (5a) UU PPh) 15
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 Bendaharawan wajib memotong PPh pasal 23 terhadap pembayaran : - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn harta, kecuali sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 2% dari penghasilan bruto. - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sebesar 2% dari penghasilan bruto. ( Psl 23 (1c) UU PPh ) NB :
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan lebih tinggi 100% kepada WP yang tidak memiliki NPWP (Psl 23 (1a) UU PPh) 16
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 (Lanjutan) Contoh : 1. Sewa Khusus Angkutan Darat dikenakan tarif = 20% x 10% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) atau 2% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) 2. Sewa Selain Angkutan Darat dikenakan tarif = 20% x 10% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) atau 2% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) 3. JasaTeknik/Manajemen/Konsultan/Akuntansi/Aktuaris/ dikenakan tarif = 20% x 10% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) atau 2% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) 4. Jasa Catering dikenakan tarif = 20% x 10% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) atau 20% x jumlah bruto(tdk termasuk PPN) Sewa Tanah dan atau Bangunan dikenakan PPh psl 4 (2) sebesar 10% dari jumlah bruto(tdk termasuk PPN) ( S-239/PJ.332/2005 ) 17
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN Bendaharawan wajib memungut PPN yg terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada instansi pemerintah. PPN yg dipungut wajib disetorkan paling lambat 7 hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan. PPN tidak dipungut jika : - Bukan merupakan BKP dan/atau JKP - Harga jual/penyerahannya tidak melebihi dari Rp1.000.000,- PPN ditanggung pemerintah 18
Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertamabahan Nilai Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketering Uang, emas batangan, dan surat berharga. UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 2 ( 1 April 2010)
19
Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertamabahan Nilai Jasa Pelayanan Kesehatan Medis. Jasa Pelayanan Sosial Jasa Pengiriman Surat dengan perangko. Jasa Keuangan Jasa Asuransi Jasa Keagamaan Jasa Pendidikan Jasa Kesenian dan hiburan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 3 ( 1 April 2010)
20
Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Lanjutan) Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja. Jasa perhotelan Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum Jasa penyedia tempat parkir. Jasa telephone umum dengan menggunakan uang logam Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; Jasa Boga atau katering. UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 3 ( 1 April 2010)
21
BEA MATERAI Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Berdasarkan UU No 13 Thn 1985 ttg Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, yaitu: yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau yang berisi pengakuan bahwa hutang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 22
BEA MATERAI yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); 23
24
