BAB II PEMUDA PANCASILA DARI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB II PEMUDA PANCASILA DARI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.1 Organisasi Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yaitu lembaga kepemudaan yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, dimana umur dari anggota-anggotanya dibatasi sampai dengan umur 35 tahun. Didalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 thun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa untuk

melaksanakan

Undang-Undang

nomor

8

tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdaya guna dan berhasil ditengah-tengah masyarakat sehingga perlu ditetapkan peraturan pemerintah. 8 Setelah keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan, maka dalam undang-undang itu diatur, bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat independen. Pada masa Orde Baru partai politik pada waktu itu hanya tiga, yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI. Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik bagi setiap orang, kelompok, lembaga atau 8

Nina Karina, Perkembangan Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Medan: Percetakan TATI GROUP , 2009, hal. 52.

14

komponen masyarakat lainnya, maka organisasi Pemuda Pancasila mempercayakan Golongan Karya sebagai tempat aspirasinya politiknya. Tetapi pada Mubeslub tahun 1999 di cipayung Jawa Barat aspirasi politiknya itu dicabut dan organisasi Pemuda Pancasila menjadi independent sampai sekarang. Membicarakan struktur organisasi Pemuda Pancasila secara garis besar tidak jauh berbeda

dengan

organisasi

kemasyarakatan

pemuda

lainnya,

karena

sama-sama

membicarakan tentang suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja untuk menjalankan fungsinya masingmasing. Pada saat Pemuda Pancasila masih berbasis Organisasi Kemasyarakatan Pemuda(OKP) dipakai istilah “Dewan” untuk susunan kepengurusannya dan semenjak menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berubah menjadi “Majelis”. Pada tahun 1996 bulan Desember diadakanlah Musyawarah Wilayah ke-XI Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang mengeluarkan beberapa pokok pikiran antara lain: 1. Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila hasil musyawarah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam mengemban misi dan visi dalam pembangunan nasional akan sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang berperan pada segenap jenjang struktur organisasi. 2. Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi terdepan dalam penumpasan komunis beserta dengan antek-anteknya senantiasa tetap waspada terhadap bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu dapat muncul menjadi gerakan nyata dalam menumbangkan ideologi Pancasila.

15

3. Menguatkan arus globalisasi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya transportasi dan komunikasi menghadapkan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara kepada pemikiran-pemikiran yang dibingkai oleh faham liberalis yang semakin dominan dalam pergaulan antar bangsa. 4. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan diakui telah memperlihatkan hasil dimana penghasilan perkapita bangsa Indonesia semakin meningkat, akan tetapi disisi lain masalah pemerataan pendapatan dan ketimpangan pembangunan masih tetap merupakan isu sentral yang harus mendapatkan penyelesaian. 5. Pemuda Pancasila tetap memiliki komitmen yang tinggi dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Gerakan Marsipature Huta Na Be (MHB) yang sudah memperlihatkan hasil. 6. Bangsa Indonesia khususnya yang berdiam di Sumatera Utara merupakan bangsa dan masyarakat yang majemuk, oleh karena itu Pemuda Pancasila menyusulkan agar dibentuk dan diterapkan peraturan perundang-undangan untuk kemajemukan ini agar tidak berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. 7. Keberhasilan pembangunan politik ditandai oleh berfungsinya mekanisme politik, dimana salah satu diantaranya adalah pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. 8. Pemuda Pancasila Sumatera Utara tetap mendukung sepenuhnya kesinambungan perjuangan Orde Baru dan pelaksanaan dwi fungsi ABRI, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

16

9. Pemuda Pancasila mengusulkan kepada pemerintah menindak dengan tegas dan tanpa pandang bulu para penjual serta pemakai minuman keras, pil ectasy, pil koplo, ganja dll yang dapat merusak fisik dan psikis bangsa Indonesia. 10. Pemuda Pancasila menyatakan siap mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan aparat kepolisian dalam menindak pelaku serta penyelenggara segala bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin berkembang di wilayah Sumatera Utara.

Adapun

struktur

organisasi

Pemuda

Pancasila

sewaktu

Kemasyarakatan Pemuda secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 9 a. Dewan Penasehat : 1. Ketua Dewan Penasehat 2. Anggota-anggota. b. Dewan Pembina : 1. Ketua Dewan Pembina 2. Anggota-anggota c. Presidium 1. Ketua Presidium 2. Wakil Ketua 3. Anggota-anggota

9

Ibid., hal. 57-59.

17

menjadi

Organisasi

d. Badan Pelaksana Harian : 1. Seorang Ketua 2. Wakil-wakil ketua 3. Sekretaris 4. Wakil-wakil Sekretaris 5. Bendahara 6. Wakil-wakil Bendahara 7. Biro-biro e. Lembaga-lembaga f. Koperasi g. Yayasan. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan pimpinan Anak Ranting semuanya terdapat didalam AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Adapun struktur organisasinya secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 1. Dewan Penasehat ( ada di DPP, DPW dan DPC) 2. Dewan Pembina (ada di DPP, DPW, DPC) 3. Presidium (di DPP dan DPW) 4. Badan Pelaksana Harian (di DPP dan DPW)

18

Didalam organisasi Pemuda Pancasila pembagian kerjanya disebut dengan Departemen pada Majelis Pimpinan Pusat, di Majelis Pimpinan Wilayah dibentuk Biro, di Majelis Pimpinan Cabang dibentuk bagian dan pada Pimpinan anak Cabang dibentuk seksi, maka biro yang ada di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara berada pada Badan Pelaksana Harian yang bertugas untuk mengkoordinir setiap kegiatan organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Propinsi Sumatera Utara. Dalam organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara ada tujuh biro : 1. Biro Organisasi, Pendidikan dan pengembangan Anggota 2. Biro Cendikiawan dan Penelitian 3. Biro Seni Budaya dan Olahraga 4. Biro kewiraswastaan dan Pengembangan Usaha 5. Biro Hukum dan hubungan Lembaga Negara 6. Biro pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup 7. Biro Peranan Wanita Dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam menjalankan program kerja Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara perlu untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memperkuat keadaannya di tengah-tengah masyarakat dan diantara OKP-OKP lainnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai melalui pendataan kembali seluruh anggota Pemuda Pancasila dari pengurus wilayah sampai anak ranting, kemudian pelaksanann kaderisasi. Kemudian dilakukan pembentukan lembaga-lembaga pada organisasi Pemuda Pancasila

seperti: Satuan Pelajar dan Mahasiswa(SAPMA), Badan Koordinasi Srikandi

19

(BKS), Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), dan Komando Inti (KOTI MAHATIDANA). Adapun pembentukan lembaga-lembaga ini dilakukan dalam rangka merubah citra Pemuda Pancasila yang dipandang negatif dengan melakukan pengkaderan dari kalangan terpelajar seperti SAPMA dan LPPH diharapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Jadi tuntutan akan kualitas sumber daya manusia guna mengantisipasi pengelolaan organisasi, kaderisasi akan turut mempengaruhi kualitas orientasi dari OKP itu sendiri dalam menjawab persoalan bangsa, masyarakat dan masa depan. Konkritnya setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara termasuk pengurusnya harus mengaktualisasikan potensi dirinya sebagai kader organisasi sehingga akan mampu mengakumulasikan diri dalam merespon serta menjawab permasalahan. Selain itu tantangan kedepan juga menyangkut bagaimana kemandirian Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Salah satu faktor penting bagi sebuah organisasi yaitu masalah kemandirian. Karena kemandirian akan memperkuat Pemuda Pancasila Sumatera Utara bisa bertahan dari ujian kultural, maupun dari gesekan-gesekan berbagai kepentingan baik, antara OKP serta kekuatan sospol lainnya di Sumatera Utara

haruslah dapat terjalin dengan

harmonis saling bahu membahu, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing saling menghormati perbedaan antara sesame organisasi kepemudaan. 2.3 Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) 2001 sampai sekarang Derasnya arus reformasi yang mengkehendaki perubahan disegala aspek kehidupan bangsa menuntut adanya pembaharuan terhadap tatanan yang lama. Tidak terkecuali angin

20

reformasinyapun melanda organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila yang dilahirkan tanggal 28 Oktober 1959 secara historis politis tidak bisa dilepaskan dari misi perjuangannya sebagai “Benteng Pancasila”. Sejarah perjalanan Pemuda Pancasila membuatnya tidak pernah ragu sedikitpun dalam mempertahankan Pancasila. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang menyandang nama Pancasila membuat setiap gerakannya selalu diikuti oleh masyarakat luas. Anehnya masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat selalu saja mengidentikkan Pemuda Pancasila dengan berbagai cap negatif atau stigma sehingga terkadang menimbulkan nada-nada sumbang bahkan tidak jarang mendatangkan antipasti. Derasnya tuntutan perubahan dan pembaharuan yang sedang terjadi akibat reformasi yang mempunyai implikasi kepada wajah dunia kepemudaan termasuk Pemuda Pancasila. Maka pada tanggal 28-30 April tahun 1999 diadakanlah Musyawarah Luar Biasa untuk menjawab semua tuntutan-tuntutan itu. Tuntutan yang pertama adalah perlunya revaluasi, reposisi, dan reaktualisasi peran dan fungsi Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kepemudaan (OKP) menjadi Organisasi sosial Kemasyarakatan (ORMAS) yang diharapkan akan teridentifikasi tantangan dan peluang yang harus dihadapi dimasa mendatang. Kedua adalah tuntutan reformasi adalah peninjauan ulang hal-hal yang selama ini dianggap telah usang tidak up to date lagi dan segera diganti dengan hal-hal baru yang sesuai dengan iklim reformasi. 10 Untuk menghadapi tantangan bangsa di masa depan Organisasi Pemuda Pancasila harus mampu mengantisipasinya secara cepat, karena demokratisasi partisipasi bisa berkembang dalam dua kemungkinan. Pertama, demokrasi dengan partisipasi masyarakat

10

Ibid., hal. 83.

21

luas yang menggunakan kelompok sebagai mekanisme operasinya. Kedua, demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses politik. Dalam keadaan ini Pemuda Pancasila dapat memainkan peranan diantara dua faktor tersebut. Artinya Pemuda Pancasila bisa dikatakan satu-satunya Ormas Pemuda yang mampu menunjukkan kemandiriannya. Kemandirian dalam program akan menjadi sarana untuk negoisasi politik. Dengan demikian peran dan fungsi yang dilakukan Pemuda Pancasila sebagai penyambung aspirasi masyarakat dalam hal ini pemuda dari tingakat bawah ke elite yang memerintah. Inilah asset yang harus dimanfaatkan Pemuda Pancasila. Dengan itu berupaya meningkatkan kualitas dirinya dengan berbagai persiapan penataan sumber daya manusia yang sejalan dengan dinamika dan tuntutan jaman. Musyawarah Luar Biasa Pemuda Pancasila di Cipayung Bogor pada tahun 1999 telah telah mencanangkan bahwa Pemuda Pancasila menjadi Organisasi Sosial Kemasyarakatan sehingga tidak lagi menjadi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda(OKP), te1tapi wacana ini tidak mendapat respon dari para peserta, sebab dianggap kalau tidak lagi menjadi OKP Organisasi Pemuda Pancasila tidak lagi besar dan tidak mempunyai kegiatan lagi, sehingga serupa dengan OKP-OKP lainnya. Pada tanggal 28-30 Oktober 2001 di Caringin Bogor diselenggarakan suatu momentum yang meneguhkan itikad dan eksistensi Pemuda pancasila sebagai kader bangsa yang tidak membeda-bedakan suku, agama ras dan golongan, terbuka tetapi berbeda dilintas politik. Mubes ke VII 2001 juga merupakan langkah besar Pemuda Pancasila melaksanakan reorientasinya pada dua aspek yaitu: Pertama, orientasi kemasyarakatan, yang memposisikan Pemuda Pancasila kembali menjadi kekuatan sosial yang dapat mengontrol jalannya

22

pemerintahan sekaligus membina kesadaran dan kecerdasan masyarakat. Kedua, orientasi kepemudaan telah meluas pada berbagai bidang kehidupan seperti petani, nelayan, pekerja, wanita, pengusaha, mahasiswa, pelajar, sarjana dan lain-lain. Pada Mubes VII target program umum yang merupakan aspek kualitas atau program diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup internal dan eksternal. Pada ruang lingkup internal yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kedua yaitu mengemban kualitas peran sektoral organisasi meliputi pendayagunaan lembaga dan badan. Dalam lingkup eksternal ialah meningkatkan kualitas partisipasi organisasi. Pada Mubes ke VII ini organisasi Pemuda Pancasila telah mendeklarasikan sebagai organisasi yang tidak lagi berorientasi kepemudaan (OKP) melainkan berorientasi kemasyarakatan (ormas). Dewan Presidium dan Badan Pelaksana Harian ditiadakan juga penggunaan kata Dewan diganti menjadi Majelis. Majelis melambangkan adanya akomodasi struktur secara lebih paripurna dengan bobot dan ruang lingkup pergumulan organisasi yang telah meluas. Mubes VII tahun 2001 telah mendeklarasikan Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang tidak lagi berorientasi kepemudaan melainkan berorientasi kemasyarakatan adapun konsekuensinya ialah Ormas Pemuda Pancasila sudah harus menempatkan anggotanya bukan saja sekedar objek tetapi juga subjek dari sutu pelaksanaan program. Disisi lain Pemuda Pancasila juga harus menjadikan masyarakat umum sebagai aset program bukan anggotanya saja baik potensi maupun kondisi masyarakat itu sendiri. 11 Selepas pengembangan organisasi menjadi Ormas, dalam kurun waktu beberapa tahun ini dirasakan masih banyak terdapat kendala untuk mensejajarkan Ormas Pemuda Pancasila 11

Makalah Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara 20-22 Agustus 2004, hal.7.

23

dengan Ormas lainnya yang tidak mengkhususkan diri bagi kelompok pemuda (seperti Muhammadiyah, NU, Kosgoro, MKGR dan lain-lain). Pasalnya semangat untuk menjadi pemuda Pancasila sebagi Ormas yang mengakar, mandiri, modern, memang membentuk ketentuan dengan waktu yang cukup, mengingat selama 41 tahun sebelumnya Pemuda Pancasila mengidentifikasikan diri sebagai wadah berkumpulnya Pemuda. Adapun

struktur

organisasi

Pemuda

Pancasila

setelah

menjadi

Organisasi

kemasyarakatan keseluruhan adalah sebagai berikut : 12 Majelis Pimpinan Wilayah: a) 1 (satu) orang Ketua b) 2 (dua) orang wakil ketua c) 9 (sembilan) orang ketua bidang d) 1 (satu) orang sekretaris e) 9 (Sembilan) orang sekretaris f) 1 (satu) orang bendahara g) 2 (dua) orang wakil bendahara h) 4 (empat) orang anggota masing-masing bidang i) Ex-Officio Lembaga/Badan Bidang-bidang pada Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW) Sumatera Utara terdiri dari : a) Bidang Organisasi dan Keanggotaan

12

Nina Karina, op.cit., hal. 95-96.

24

b) Bidang Ideologi dan Politik c) Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) d) Bidang Latihan Pengembangan dan Kaderisasi e) Bidang Ekonomi f) Bidang Agama, Sosial dan Budaya g) Bidang Hukum dan HAM h) Bidang Pengembangan Usaha i) Bidang Alam dan Lingkungan Hidup Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara hanya mempunyai 4 (empat) lembaga, padahal ada 8 (delapan) lembaga yang ada di pusat (DPP), karena lembaga yang empat ini sudah dianggap mencakup segala kebutuhan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara adalah : a. Komando inti Mahatidana (KOTI) b. Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA) c. Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) d. Srikandi Pemuda Pancasila

25