ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Proses Kaderisasi Politik di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman)
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Tidak terasa saat ini Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi merasakan era reformasi sudah 16 tahun berjalan. Hal ini tentu menjadi sebuah prestasi tersendiri mengingat Indonesia dengan multikulturalisme yang tersebar dari sabang sampai merauke. Demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dalam keberhasilan berjalannya era reformasi dikarenakan demokrasi memberikan ruang yang sangat terbuka kepada masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang kini telah merasakan kebebasan baik untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah bahkan telah memiliki kebebasan untuk berkumpul dalam rangka membentuk sebuah perkumpulan atau organisasi. Kebebasan masyarakat untuk membentuk organisasi tentu sangat sulit untuk diwujudkan saat Soeharto bersama orde baru masih berkuasa. Dengan keterbukaan masyarakat membentuk organisasi memberikan ruang secara legal dan formal demi memperjuangkan hak-hak masyarakat yang harus diberikan pemerintah selaku pelayan masyarakat.
1
Saat ini berbagai macam organisasi masyarakat telah berdiri dengan berbagai macam ideologi yang dijadikan sebagai pedoman kepentingan organisasi. Ada organisasi yang mewakili kepentingan buruh, organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha, organisasi yang mewakili kepentingan kelompok islam dan masih banyak organisasi dengan mewakili kepentingan yang beragam. Saat ini sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sejak orde lama masih dapat memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi Pemuda Pancasila yang tentu menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar Negara semata namun juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi. Tidak hanya itu saja, organisasi Pemuda Pancasila juga menggunakan lambang Pancasila sebagai lambang organisasi. Hal ini tentu tidak terjadi di organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di Indonesia. Seiring berjalannya waktu organisasi Pemuda Pancasila saat ini telah mengalami proses pergeseran pergerakan. Transformasi organisasi bergeser sesuai dengan era kepemerintahan yang berubah. Hal ini memberikan bukti bagaimana Pemuda Pancasila berusaha untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Proses pergeseran yang terjadi ini juga agar Pemuda Pancasila sebagai organisasi senantiasa dapat diterima oleh masyarakat luas.
2
Saat ini Pemuda Pancasila memiliki pengurus cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Organisasi ini tidak puas melebarkan sayapnya hanya di Indonesia dimana organisasi Pemuda Pancasila telah memiliki pengurus cabang di luar negeri yaitu pengurus cabang organisasi Pemuda Pancasila California Amerika Serikat (Tempo, 29 Januari 2014). Keberhasilan organisasi Pemuda Pancasila ini tidak terlepas dari bagaimana organisasi
ini
melakukan transformasi
diri
terkait
pergeseran pergerakan.
Transformasi pergeseran ini salah satunya berbentuk melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen inovatif yang sangat maksimal menyesuaikan dengan era yang berkuasa. Proses keduanya yang maksimal ini tentu tidak hanya dilakukan oleh pengurus pusat semata. Hal ini terjadi dengan adanya kordinasi pengurus pusat dengan pengurus wilayah provinsi, pengurus cabang kabupaten/kota hingga pada pengurus kecamatan dan ranting sebagai akar dari organisasi Pemuda Pancasila. Kaderisasi dan rekrutmen tidak dapat dipisahkan dalam eksistensi sebuah organisasi. Hal ini terjadi dikarenakan keduanya sebagai salah satu instrumen yang menjamin keberlangsungan sebuah organisasi. Apabila proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan tidak maksimal maka eksistensi sebuah organisasi akan berjalan tidak maksimal pula. Hal ini yang sangat tidak ingin dirasakan oleh organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan besar yang telah melahirkan kader-kader terbaik sebagai putra-putri penerus generasi bangsa Indonesia.
3
Keberhasilan organisasi Pemuda Pancasila saat ini tentu tidak memberikan dilema tersendiri bagi organisasi saat ini. Salah satu permasalahan saat ini masyarakat secara luas memandang organisasi Pemuda Pancasila sangat identik dengan tindak-tindak kekerasan yang mungkin dapat disebut kearah “premanisme”. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan menarik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan eksistensi dari organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri. Permasalahan ini menjadi menarik dikarenakan stigmatisasi negatif “pandangan masyarakat secara luas” yang menganggap Pemuda Pancasila identik dengan “kekerasan” akan mempengaruhi proses rekrutmen kader (Beritajatim, 1 November 2013). Hal ini tentu akan mengganggu proses kaderisasi dikarenakan masyarakat akan sulit untuk direkrut sebagai kader yang akan memberikan kontribusi kepada Pemuda Pancasila. Namun secara umum saat ini proses perekrutan kader dalam rangka proses kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila tidak menemui hambatan yang sangat berarti. Salah satu bukti organisasi Pemuda Pancasila tetap dapat melakukan proses perekrutan kader demi memaksimalkan proses kaderisasi terwujud sangat efektif. Organisasi Pemuda Pancasila dapat melebarkan sayapnya dengan memiliki pengurus cabang di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogjatv, 9 Oktober 2013). Ini dapat dijadikan sebagai sebuah bukti keberhasilan dikarenakan watak masyarakat kabupaten Sleman sangat mudah untuk diketahui yaitu syarat akan “anti kekerasan”. Hal tersebut sedikit mematahkan pandangan negatif masyarakat secara luas terhadap organisasi Pemuda Pancasila dimana organisasi ini dapat eksis di daerah 4
yang sangat terkenal akan rasa cinta damai antar sesama masyarakat namun tetap dapat menerima keberadaan organisasi Pemuda Pancasila meskipun dianggap sebagai organisasi yang kental akan kekerasan. Eksistensi pengurus cabang Pemuda Pancasila kabupaten Sleman yang mengalami ”transformasi pergerakan” ini justru melebihi pengurus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara struktur diatas pengurus cabang kabupaten Sleman. Proses kaderisasi dan rekrutmen sebagai bagian dari transformasi dalam bentuk pergeseran pergerakan tentu tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi pengurus cabang organisasi Pemuda Pancasila kabupaten Sleman. Hal ini terjadi dikarenakan berjalannya kedua proses yang sangat maksimal dengan menyesuaikan “konteks masyarakat” kabupaten Sleman serta para pendatang yaitu mahasiswa selaku generasi muda. Seperti kita ketahui kabupaten Sleman terdiri dari berbagai macam universitas ternama sehingga kabupaten ini diklasifikasikan sebagai masyarakat dengan konteks yang multikultur secara keseluruhan. Dari berbagai macam penjelasan sederhana terkait dengan eksistensi yang berkaitan dengan transformasi pergeseran pergerakan, rekrutmen dan kaderisasi diatas Pemuda Pancasila pengurus cabang kabupaten Sleman maka penulis akan menulis tulisan yang berjudul “PROSES KADERISASI POLITIK DI MAJELIS PENGURUS CABANG PEMUDA PANCASILA KABUPATEN SLEMAN”.
5
B. RUMUSAN MASALAH Dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah untuk menjawab “pandangan negatif” masyarakat secara luas terhadap Pemuda Pancasila yaitu 1. Bagaimana pergeseran pergerakan organisasi Pemuda Pancasila hingga era reformasi? 2. Bagaimana dinamika pergerakan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman? 3. Bagaimana Proses Rekrutmen dan Kaderisasi yang Dilakukan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penulis memilih tema tersebut untuk memberikan tulisan deskriptif dalam rangka proses informasi kepada masyarakat secara luas tentang proses pelaksanaan kaderisasi beserta rekrutmen sebuah organisasi kemasyarakatan dalam rangka merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap eksistensi organisasi Pemuda Pancasila.
6
D. MANFAAT PENELITIAN Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis dapat menjadikan tulisan menjadi hasil yang bermanfaat yang diklasifikasikan kedalam 2 bagian yaitu:
Manfaat Teoritis
:
o Tulisan ini dapat menjadi sumbangsih untuk menambah variasi proses kaderisasi
organisasi
kemasyarakatan
yang
tersebar
diseluruh
Indonesia.
Manfaat Praktis
:
o Tulisan ini diharapkan dapat meminimalisir stigmatisasi negatif terhadap keberadaan organisasi Pemuda Pancasila khususnya di Kabupaten Sleman. o Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai aset tambahan bagi Organisasi Pemuda Pancasila Pengurus Cabang Kabupaten Sleman.
E. KERANGKA KONSEP 1) Organisasi Kemasyarakatan
Pengertian Makna dari eksistensi organisasi kemasyarakatan tertuju kepada basis
pergerakan kelompok kepentingan di era sekarang ini. Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan
7
dan/atau tujuan, yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengorganisasikan diri dalam rangka melindungi dan mencapai tujuan bersama (Surbakti, 2007). Sedangkan menurut Ethridge dan Handelman didalam buku Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008) dijelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan proses mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap penting bagi anggota-anggota organisasi didalamnya. Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas terkait dengan pengertian organisasi masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok kepentingan maka organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila secara jelas masuk kedalam kelompok kepentingan. Pemuda Pancasila sebagai sebuah organisasi masyarakat tentu memiliki dasar tujuan organisasi yang ingin diwujudkan yang tentu didasarkan atas kepentingan bersama. Disini secara umum terlihat jelas bahwa kepentingan pergerakan Pemuda Pancasila sebagai salah satu kelompok kepentingan adalah dengan melakukan proses advokasi terhadap kebijakan pemerintah selaku aparatur Negara. Advokasi disini maksudnya bagaimana Pemuda Pancasila memberikan pengaruh melalui kader-kader yang memiliki posisi dan peran penting untuk menegaskan secara jelas semua kebijakan yang dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan satu pucuk. Pucuk disini maksudnya adalah Pancasila yang tidak hanya sebagai dasar Negara melainkan juga sebagai ideologi tunggal 8
pergerakan Pemuda Pancasila demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fungsi Fungsi kelompok kepentingan menurut Surbakti (2007 : 109) adalah
melakukan proses memadukan berbagai macam kepentingan yang ada dijadikan alternatif kebijakan umum sebagai keputusan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Dari pengertian diatas terlihat jelas bagaimana kelompok kepentingan bergerak sesuai pada poros tujuan yang masing-masing diperjuangkan setiap kelompok. Tujuan yang dijadikan basis pergerakan kelompok kepentingan jelas didasari atas kepentingan individu-individu yang tergabung dalam kelompok kepentingan tertentu. Seiring berjalannya fungsi kelompok kepentingan demi mewujudkan tujuan yang menjadi bagian dari kepentingan maka kelompok kepentingan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sebuah kebijakan pemerintah secara politis yang tentu disesuaikan dengan basis utama kepentingan yang ingin diwujudkan.
9
Jenis Ramlan Surbakti (2007) menjelaskan bahwa kelompok kepentingan
diklasifikasikan kedalam 4 jenis kelompok yaitu : 1. Kelompok Anomik Kelompok yang terbentuk didasarkan atas kesamaan perasaan frustasi, kecewa, dan tidak puas terhadap sebuah permasalahan. Dari pengertian diatas terlihat sangat jelas bahwa contoh konkret dari kelompok anomi adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut didasarkan atas dasar kekecewaan secara keseluruhan terhadap kinerja pemerintah pada umumnya sehingga melakukan proses perlawanan dengan melakukan gerakan turun kejalan untuk mengeluarkan hak berpendapat demi mengakomodasi kepentingan bersama. Demonstrasi sebagai bentuk dari kelompok kepentingan anomik bersifat sementara. Sementara disini maksudnya kelompok demonstran tidak terasosiasi secara permanen melainkan hanya bersifat sementara terkait dalam proses kegiatan. Hal ini tentu memperlihatkan kelompok anomik seperti para demonstran akan bubar secara langsung begitu selesai melakukan demonstrasi terhadap sebuah permasalahan yang mereka protes.
10
2. Kelompok Non- asosiasonal Kelompok yang terbentuk oleh rasa solidaritas kesamaan pekerjaan, agama, etnis serta wilayah. Salah satu contoh kelompok kepentingan secara non- asosiasonal adalah paguyuban kedaerahan. Pada dasarnya kelompok kepentingan non-asosiasonal kurang lebih memiliki persamaan dengan kelompok kepentingan anomik. Namun terdapat salah satu perbedaan yang mencolok yaitu kelompok kepentingan non-asosiasonal memiliki dasar identitas yang jelas untuk diperjuangkan dalam pergerakan kelompok. Seperti paguyuban kedaerahan tentu dasar identitasnya sangat terlihat jelas yaitu atas kesamaan identitas ras, suku dan tempat tinggal didaerah yang sama. Namun kelompok kepentingan non-asosiasonal memiliki salah satu kesamaan yang identik yaitu setelah kelompok kepentingan ini melakukan sebuah gerakan dengan membawa identitas yang jelas yaitu kesamaan secara sosial dan geografis maka mereka akan membubarkan diri secraa otomatis tanpa melakukan proses rencana pergerakan selanjutnya sebagai rencana jangka panjang. 3. Kelompok institusional Kelompok yang secara formal baik dilembaga-lembaga politik seperti partai politik maupun yang berada langsung dibawah pemerintahan seperti birokrasi maupun intitusi militer. Dengan adanya kelompok kepentingan
11
yang berada dibawah pemerintahan maka memperlihatkan bagaimana setiap anggota memiliki pengaruh yang cukup besar. Eksistensi adanya anggota-anggota yang memiliki pengaruh cukup besar ini maka kelompok kepentingan institusional ini seperti partai politik dapat memberikan pengaruh dalam proses penyusunan sebuah kebijakan. Kriteria lain dari kelompok ini adalah setiap anggota kelompok cenderung memikirkan dan mengartikulasikan kepentingan kelompok sendiri. 4. Kelompok Asosiasonal Kelompok yang terbentuk didasarkan dengan tujuan eksplisit, terorganisir secara baik dalam rangka mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok kepentingan asosiasonal juga selalu mengadakan hubungan secara terus menerus dengan setiap anggota. Hal ini bertujuan untuk menjaga solidaritas dan loyalitas setiap anggota demi mewujudkan tujuan organisasi kedepannya. Dari pemaparan diatas tentu terlihat sangat jelas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila merupakan bagian dari kelompok kepentingan Asosiasonal. Hal ini terbukti bahwa Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang terorganisir sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi serta menjaga soliditas dan loyalitas antar kader demi menjaga dan memperkuat eksistensi organisasi. Tidak lupa kesemuanya tentu bertujuan untuk mewujudkan tujuan bersama yang didasarkan atas nilainilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12
2) Korporatisme
Pengertian Korporatisme merupakan istilah yang tidak asing lagi di dunia organisasi. organisasi disini tentu tidak hanya pada level pemerintahan selaku pucuk kekuasaan melainkan tertuju pada organisasi diluar pemerintahan sekalipun. bahkan korporatisme dapat menjadi alat yang menjadi penghubung antara pemerintahan dengan organisasi diluar pemerintahan. Menurut Philippe Schmitter dalam Memahami Ilmu Politik (2007) dijelaskan bahwa maksud dari korporatisme adalah proses upaya untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Dari pengertian diatas tentu secara korporatisme menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proses interaksi dengan masyarakat. Interaksi dengan masyarakat disini diwakili oleh organisasi yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan diposisikan sebagai kelompok kepentingan. Hal ini memperlihatkan bagaimana korporatisme menjadi alat kepentingan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan selaku representasi masyarakat dalam proses interaksi kepentingan. Dari pemaparan korporatisme diatas maka secara jelas korporatisme terbagi atas 2 jenis. Pertama korporatisme Negara terhadap masyarakat.
13
Jenis korporatisme ini merupakan proses penegaraan oleh pemerintah terhadap berbagai macam kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam proses kegiatan, organisasi kemasyarakatan sebagai representasi masyarakat bergantung dengan pemerintah. Kedua adalah korporatisme masyarakat terhadap Negara. Jenis korporatisme
ini
adalah
bagaimana
organisasi
kemasyarakatan
mempengaruhi pemerintahan dalam menjalankan fungsi. Hal ini tentu memperlihatkan bagaimana legitimasi pemerintah sangat bergantung dengan organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan. jenis korporatisme oleh masyarakat ini terjadi salah satunya di Negara-negara Barat pasca industri.
Kriteria
Kedua adalah korporatisme masyarakat terhadap Negara. Jenis korporatisme
ini
adalah
bagaimana
organisasi
kemasyarakatan
mempengaruhi pemerintahan dalam menjalankan fungsi. Hal ini tentu memperlihatkan bagaimana legitimasi pemerintah sangat bergantung dengan organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan. jenis
14
korporatisme oleh masyarakat ini terjadi salah satunya di Negara-negara Barat pasca industri. Meninggalkan
maksud
dan
jenis
korporatisme
sebagai
alat
penghubung interaksi pemerintah dengan masyarakat terkait kepentingan. Kriteria menjadi pemaparan yang tidak kalah pentingnya dalam memahami korporatisme. Kriteria pertama adalah adanya proses klasifikasi masyarakat secara fungsional. Fungsional disini adalah terkait konteks profesi yang identik dengan keahlian yang relatif tinggi melalui pendidikan dan pelatihan serta okupasi yang identik dengan keahlian melalui latihan yang sederhana. Kedua, proses pembentukan sebuah kelompok kepentingan harus disetujui dan diakui oleh pemerintah. Hal ini tentu memperlihatkan secara jelas bahwa semua kelompok kepentingan yang berdiri berada dibawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan proses pengarahan terhadap pergerakan organisasi.
Fungsi Korporatisme sebagai alat penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya terkait dengan kepentingan diposisikan sebagai model perwakilan kepentingan. Perwakilan kepentingan disini maksudnya adalah dengan adanya korporatisme khususnya korporatisme
15
Negara
terhadap
memberikan
masyarakat.
legitimasi
kepada
Pemerintah organisasi
dapat
dengan
mudah
kemasyarakatan
demi
mewujudkan kepentingan pemerintah. Tidak hanya itu, perwakilan kepentingan untuk mewujudkan tujuan dapat dilaksanakan secara praktis dan cepat dikarenakan pemerintah cukup menunjuk pemimpin organisasi kemasyarakatan selaku kelompok kepentingan sebagai bagian dari korporatisme Negara. Selain itu, korporatisme sebagai perwakilan kepentingan dapat menjadi alat untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat yang dipengaruhi. Hal ini agar masyarakat mau mengikuti dan melaksanakan segala program pemerintah. Korporatisme Negara juga menjadi alat untuk menjadi tempat masyarakat menyalurkan berbagai macam aspirasi kepentingan. Namun, proses menyalurkan aspirasi kepentingan dibatasi menyesuaikan
dengan
aturan-aturan
yang
telah
ditetapkan
oleh
pemerintah.
3) Rekrutmen
Pengertian Rekrutmen Berbicara keberlangsungan sebuah organisasi masyarakat tentu rekrutmen politik tidak dapat dipisahkan dikarenakan memiliki pengaruh yang begitu besar. Rekrutmen politik adalah proses seleksi, pemilihan dan
16
pengangkatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah tugas, fungsi atau peranan didalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 2007). Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 408) pengertian dari rekrutmen politik merupakan proses yang berkaitan dengan permasalahan seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan secara internal sebuah organisasi maupun kepemimpinan secara nasional yang lebih luas. Dari pengertian rekrutmen politik diatas tentu terlihat jelas bagaimana rekrutmen politik dalam sebuah organisasi merupakan sebuah proses yang menentukan keberlangsungan sebuah organisasi dimana proses rekrutmen politik
menjadi
awal
dari
proses
untuk
mempertahankan
dan
melanggengkan eksistensi organisasi dalam menjalankan fungsi, tugas serta peranan yang telah ditetapkan sesuai dengan ideologi yang dianut oleh organisasi itu sendiri.
Fungsi Rekrutmen Berbicara fungsi rekrutmen tentu berkaca dari pemaparan pengertian rekrutmen yang telah disampaikan sebelumnya. Ramlan Surbakti (2007 : 118) menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik merupakan kelanjutan dari proses mencari dan mempertahankan kekuasaan. Tidak hanya sampai disitu, rekrutmen politik juga memberikan kontribusi dengan menjamin pentingnya keberlangsungan sebuah organisasi.
17
Menjamin pentingnya keberlangsungan organisasi disini maksudnya dengan adanya proses rekrutmen maka akan memperlihatkan secara jelas bagaimana elite organisasi tersebut dapat secara maksimal menjalankan peranannya sehingga eksistensi organisasi dapat senantiasa terjaga. Selain itu, fungsi rekrutmen politik tertuju pada proses kepentingan dalam rangka memperluas dan memperbanyak keanggotaan (Budiardjo, 2008). Maksud dari fungsi ini tentu sangat jelas sebuah organisasi yang maksimal atau tidak dalam menjalankan peranan tentu dipengaruhi oleh jumlah keanggotaan yang dimiliki. Oleh karena itu semakin banyak keanggotaan dengan kualitas terbaik yang dimiliki sebuah organisasi maka semakin kuat pengaruh organisasi tersebut dilingkungan masyarakat secara keseluruhan.
Jenis Rekrutmen Setelah membahas pengertian dan fungsi dari rekrutmen politik tentu kurang kalau tidak membahas sistem rekrutmen politik sebuah organisasi. Menurut Nazaruddin Syamsuddin (1993 : 124) dijelaskan bahwa jenis rekrutmen politik sebuah organisasi terbagi 2. Jenis rekrutmen yang pertama adalah rekrutmen politik secara terbuka dimana sistem ini memberikan ruang kesempatan yang bebas dan sama bagi seluruh warga Negara untuk bersaing secara sehat dalam proses penyeleksian.
18
Jenis yang kedua adalah rekrutmen politik secara tertutup dimana sistem ini memberikan kesempatan untuk masuk dan menduduki posisi politik sebuah organisasi tidak secara bebas kepada seluruh warga Negara melainkan kesempatan yang diberikan terbatas pada orang-orang tertentu yang direkrut dalam konteks yang tidak rasional. Dari penjelasan kedua jenis rekrutmen politik diatas terlihat jelas bagaimana perbedaan sasaran dari proses rekrutmen dimana pada proses rekrutmen secara terbuka secara jelas orang-orang yang direkrut ditujukan pada posisi non strategis di organisasi. Pada sistem rekrutmen tertutup orang-orang yang direkrut secara tidak rasional ditempatkan pada posisi-posisi strategis organisasi. Hal ini bertujuan dalam rangka menjadikan mereka elite-elite politik yang berpengaruh di organisasi tersebut.
4) Kaderisasi
Pengertian Kaderisasi Kaderisasi tentu tidak asing lagi di telinga kita selaku mahasiswa khususnya dalam berorganisasi baik organisasi kepemudaan maupun organisasi-organisasi dengan berbagai variasi pergerakan yang berbeda-beda. Kaderisasi dimulai dari kata kader yang pada awalnya merupakan istilah perjuangan yang berasal dari Carde yang bermakna pembinaan yang tetap terhadap sebuah pasukan inti terpercaya yang kedepannya sewaktu-waktu
19
dapat diperlukan (Fattah, 2000). Kaderisasi menurut M.Dahlan Al-Barry (2003 : 349) dijelaskan bahwa kaderisasi merupakan proses generasi penerus masa depan baik dalam ruang lingkup pemerintahan, partai politik maupun organisasi. Sedangkan menurut Pius A. Patranto (1994 : 294) Kader merupakan individu yang dididik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu partai politik atau organisasi lainnya. Dari pengertian kader beserta kaderisasi diatas tentu dapat dilihat bahwa dalam kader yang termasuk kedalam proses kaderisasi merupakan target yang menjadi aktor yang diharapkan akan menjadi pemegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana kaderisasi beserta kader didalamnya diharapkan untuk mampu memperjuangkan ideologi yang dipegang oleh sebuah organisasi demi mewujudkan tujuan organisasi secara menyeluruh. Tidak hanya itu proses kaderisasi tentu memberikan kontribusi dalam rangka menempatkan setiap kader-kader di setiap posisi organisasi sesuai dengan kemampuan setiap anggota. Hal ini bertujuan agar setiap kader dapat memperjuangkan kepentingan organisasi sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Tidak hanya itu kaderisasi diharapkan juga dapat menciptakan regenerasi kader-kader yang terbaik sehingga menjaga keberlangsungan organisasi kedepannya.
20
Jenis Kaderisasi Menurut Veitzhal Rivai (2006 : 87) dijelaskan secara sederhana bahwa proses pelaksanaan kaderisasi terbagi atas 2 jenis yaitu kaderisasi secara Informal dan kaderisasi secara Formal. Proses kaderisasi informal secara garis besar berjalan dengan jangka waktu yang cukup lama. Hal ini maksudnya proses kaderisasi terhadap kader dimulai dari usia belia, remaja hingga dewasa dalam konteks proses pendidikan demi menjadi pemimpin tertuju pada proses pembentukan kepribadian yang unggul dalam aspek-aspek yang dibutuhkan agar mampu bersaing kedepannya. Fokus dari proses kaderisasi formal bermaksud pada proses untuk mempersiapkan seseorang calon kader atau lebih dari satu kader secara terencana, teratur, tertib, tersistematis, terarah serta sengaja untuk dilakukan. Kesemuanya tentu diselenggarakan secara terlembaga sehingga semakin menegaskan aspek formal. Dari penjelasan proses kaderisasi diatas tentu proses kaderisasi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila menggunakan proses kaderisasi formal. Hal ini tentu sangat terlihat jelas dikarenakan Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang berbadan hukum dengan memiliki sistem, struktur serta aturan secara legal dan formal.
21
Proses Kaderisasi Ridwansyah (2008 : 7) menjelaskan secara sederhana bahwa terdapat 4 tahapan proses kaderisasi sebuah organisasi. Tahapan pertama adalah proses perkenalan dimana proses ini bertujuan memberikan pengenalan pemahaman orientasi serta kontribusi kader ketika sudah bergabung kedalam organisasi. Proses kedua adalah proses pembentukan. Proses ini menjalankan pembentukan kader yang secara seimbang dengan dilihat dari konteks kompetensi yang dimiliki setiap kader. Proses selanjutnya adalah proses pengorganisasian dimana setelah kaderkader dibina dengan menyesuaikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki maka akan menuju pada proses penempatan setiap kader pada bidang-bidang yang tersedia. Penempatan ini tentu menyesuaikan pada potensi-potensi yang dimiliki setiap kader. Proses terakhir adalah proses eksekusi. Eksekusi disini maksudnya bagaimana setiap kader yang telah dibina, dibentuk serta diletakkan pada setiap posisi sesuai kemampuan siap untuk menjadi subjek dari proses kaderisasi
serta
memberikan
kontribusi
nyata
kedepannya
secara
berkelanjutan.
22
5) Rekrutmen dan Kaderisasi Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Berdasarkan AD ART beserta pedoman organisasi Pemuda Pancasila dijelaskan bahwa konsep pelaksanaan proses kaderisasi dan rekrutmen anggota
secara
garis
besar
tertuang
pada
program
Litbang
dan
Kaderisasi.Konsep kaderisasi Pemuda Pancasila meliputi : o Mengadakan pengorganisasian kaderisasi secara bertingkat dan periodik. o Merumuskan sistem kaderisasi beserta pola rekrutmen kader didalamnya. o Merumuskan kurikulum dan manejemen kaderisasi. o Menyelenggarakan pembinaan pasca pendidikan kaderisasi yan diorientasikan
pada
peningkatan
apresiasi
kepemimpinan
dan
organisasi. o Mengupayakan berdirinya pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda Pancasila. o Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tingkat Utama, Madya dan Pratama. Dari penjelasan diatas terkait dengan konsep kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman merujuk pada satu harapan. Harapan disini maksudnya proses rekrutmen dan kaderisasi berbasis teori oleh para ahli dan pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dapat meminimalisir 23
stigmatisasi negatif masyarakat selama ini terhadap eksistensi organisasi Pemuda Pancasila.
F. Definisi Konseptual a) Organisasi kemasyarakatan didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan ideologi terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional NKRI. b) Korporatisme merupakan alat penghubung interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diwakilkan oleh organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan. c) Rekrutmen politik dalam organisasi massa didefinisikan sebagai proses seleksi seseorang yang bergabung didalam suatu organisasi untuk mengemban dan menjalankan peran dan fungsi organisasi. d) Kaderisasi politik dalam organisasi massa didefinisikan sebagai proses generasi generasi muda untuk melanjutkan baik dalam ruang lingkup pemerintahan, partai politik serta organisasi massa.
24
G. Definisi Operasional 1. Rekrutmen politik dalam organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dapat diukur dari indikator sebagai berikut : a) Pelaksanaan sistem rekrutmen demi keberlangsungan organisasi. b) Pelaksanaan sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat. c) Rekrutmen dilaksanakan secara masif dan serentak. 2. Korporatisme Negara dalam organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dapat diukur dari indikator sebagai berikut : a) Pengaruh pemerintah terhadap eksistensi organisasi. b) Kepentingan organisasi disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. c) Partai politik menaungi dan mempengaruhi pergerakan organisasi. 3. Kaderisasi politik dalam organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dapat diukur dari indikator sebagai berikut : a) Pendidikan penanaman Ideologi Pancasila. b) Pelatihan kader dalam berorganisasi. c) Pendidikan kader untuk berdiskusi dan debat publik. d) Pelatihan
kader
untuk
mengaplikasikan
dan
mengekspresikan
kemampuan diri. e) Pelatihan kader untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas.
25
H. Metodologi Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman.Alasan penulis memilih Sleman sebagai lokasi penelitian dikarenakan karakteristik masyarakat Sleman sangat berbeda. Sleman terdiri atas masyarakat yang cinta damai dan anti kekerasan. Oleh karena itu penulis memilih pengurus cabang Pemuda Pancasila Sleman demi menjawab pandangan negatif masyarakat terhadap Pemuda Pancasila yang identik dengan kekerasan. 2. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Maksud penggunaan paradigma kualitatif terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman ini didasarkan atas kualitas. Proses mendalami permasalahan yang ada bukan berbasis pada kuantitas yang ada dilapangan. Hal ini tentu akan memberikan tulisan deskriptif yang detail dalam menjelaskan proses rekrutmen dan kaderisasi Pemuda Pancasila secara kualitas dalam menjawab pandangan negatif masyarakat. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menulis tulisan ini meliputi 2 teknik yaitu melakukan proses eksploratif dengan terjun langsung ke lapangan dalam bentuk proses wawancara kepada sumber-sumber
26
yang berkaitan dengan fokus dari tulisan ini proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Setelah proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses penyimpanan data melalui beberapa media yaitu melalui transkrip wawancara secara tertulis, rekaman audio visual serta transkrip rekaman dan catatan yang disimpan kedalam computer, flashdisk serta media elektronik lainnya. 4. Pemilihan Informan Didalam tulisan ini penulis menggunakan data yang diklasifikasikan kedalam dua jenis data yaitu data Primer yang bersumber langsung dari objek yang
dijadikan
sebagai
kajian
penelitian
dimana
sumber
primer
diklasifikasikan atas beberapa narasumber yaitu:
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
Sekjen MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
Ketua Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Keanggotaan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
Ketua Bidang Litbang dan Kaderisasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
Pengurus dan Fungsionaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Pada data Sekunder yang berposisi sebagai data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus dari latar belakang masalah
27
dan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas dimana dapat berbentuk dokumen-dokumen, jurnal-jurnal yang terkait dengan eksistensi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dalam merespon pandangan negatif masyarakat terhadap Pemuda Pancasila yang identik dengan kekerasan dan premanisme. 5. Analisa Data Disini penulis melakukan proses analisa data dengan mendeskripsikan kasus.Proses analisa data menjadi lebih terstruktur dan otentik dikarenakan bersumber langsung dari data yang diperoleh dilapangan. Setelah proses analisa data terkait dengan bagaimana data-data dilapangan dirangkai secara keseluruhan, dilanjutkan proses deskripsi secara jelas yang bertujuan untuk menjelaskan proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.Proses ini diharapkan dapat menjawab pandangan negatif masyarakat yang menganggap Pemuda Pancasila identik dengan kekerasan dan premanisme. 6. Proses Penelitian Proses penelitian merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam bagian metodologi penelitian. Pada bagian proses penelitian disini penulis memberikan tulisan yang berisi pemaparan secara garis besar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Ini bertuuan demi mendapatkan data-data yang akan menjadi basis untuk menjawab
28
rumusan masalah yaitu bagaimana kaderisasi yang dilakukan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Proses penelitian dimulai dengan melakukan proses wawancara terhadap informan kunci yaitu dimulai pada bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2014. Proses penelitian melibatkan 3 informan kunci yaitu Ervin Arifianto selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman, Wahju Wijiyanto selaku Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Sleman serta Maya Syla selaku Kepala Bidang Organisasi dan Keanggotaan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Proses penelitian ini berhasil dilaksanakan dan memperoleh hasil yang memuaskan yang mengakomodasi data-data terkait dengan sejarah Pemuda Pancasila, gambaran umum MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman, pergerakan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman serta rekrutmen dan kaderisasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dalam rangka menjawab pandangan negatif masyarakat secara luas terhadap eksistensi organisasi Pemuda Pancasila khususnya di Kabupaten Sleman. I. Sistematika Penulisan Alur argumen dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas 4 Bab. Bab I berisi tentang bagian pendahuluan yang terdiri dari 8 bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, definisi konseptual, definisi operasional serta metodologi penelitian. Bab II berisi tentang pemaparan umum berisi profil sejarah, pergeseran 29
pergerakan dari orde lama, orde baru dan orde reformasi, makna lambang, dilema pergerakan serta struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Bab III berisi tentang deskripsi secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh serta diolah dalam bentuk analisis data secara terinci dan berurutan terkait rekrutmen organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman dalam melakukan respon terhadap pandangan negatif masyarakat. Bab IV berisi tentang deskripsi secara mendalam terhadap data-data yang dianalisis dan berurutan terkait pada proses pelaksanaan kaderisasi organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman. Bab V berisi tentang kesimpulan dari proses pemaparan hasil analisis data yang sesuai dengan teori-teori yang dijadikan acuan bersumber dari Bab II, III, IV serta pemaparan saran-saran dari penulis untuk Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman.
30
