RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOMISI A TENTANG EVALUASI LAPORAN KEGIATAN SERTA PROGRAM KERJA DPC SKJM 2012
1. Mengapresiasi atas kinerja pengurus DPC SKJM Purbaleunyi tahun 2012, karena anggota SKJM memahami kondisi serta situasi yang berat untuk dilalui. 2. Merekomendasikan bahwa jabatan Ketua secara otomatis dapat diberhentikan karena sudah berhalangan tetap sesuai pasal 24 j.o. pasal 22 Anggaran Rumah Tangga tentang Pergantian Antar Waktu dan Pemecatan Anggota SKJM. 3. Merekomendasikan dan mengusulkan agar ditetapkan sdr. Dadang warmana yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPC menjadi Ketua DPC sampai berakhirnya masa kepengurusan. 4. Memberikan kewenangan kepada Ketua terpilih untuk melakukan pergantian kepengurusan yang kosong dan atau berhalangan tetap paling lambat 14 hari sejak penetapan. 5. Menyepakati draft atau rancangan keputusan menjadi keputusan Rakercab tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu jabatan Ketua DPC SKJM Purbaleunyi periode 2011-2014. 6. Menyepakati Draft / Rancangan Keputusan menjadi Keputusan Rakercab tentang Iuran Dana Sosial SKJM yang besarannya dinaikkan dari sebelumnya 2000 menjadi 6000. 7. Masalah pembentukan Komisi Penjaringan Calon Ketua DPC dan Sekretaris DPC serta Ketua MPC dan Anggota Komisi agar tidak dibahas di Rakercab dan agenda / masalah tersebut agar dibahas di Rapat Pengurus DPC SKJM mengingat keterbatasan waktu Rakercab.
Bandung , 7 November 2013 Atjeng Saefulloh Ketua Komisi
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOMISI B TENTANG USULAN PERUBAHAN AD/ART DAN REKOMENDASI 1. Anggaran Dasar pasal 5 : agar ditambah kata “proaktif dan tanggap” untuk pont 1 samapi 4 2. Pasal 6 pont (4) : Kata “wadah” diganti menjadi “ membantu dan mendorong manajemen dalam pembinaan para anggota untuk menjadi karyawan yang rajin, jujur, produktif dan professional” 3. Pasal 14 : ayat 2 pont 2f dan 2g menghilangkan kata “memberhentikan” Ayat 4 point 4d yaitu menghilangkan kata “memberhentikan” 4. pasal 14 di ayat 3 dan 5 ditambah kata “memberhentikan” 5. Pasal 15 ayat 1 diganti menjadi definisi Rapat Kerja dan Rapat Kerja terdiri dari : a. Rapat Kerja tingkat Nasional b. Rapat Kerja tingkat Cabang c. Rapat Kerja Pimpinan d. Rapat Kerja Koordinasi 6. Dibuatkan definisi masing masing rapat dan kewenangan. 7. Pasal 16 ayat 2; menghilangkan kalimat “ Uang bantuan sukarela” diganti “ Pengajuan RKAP yang diajukan oleh Serikat “ 8. Anggaran Rumah Tangga pasal 15 ayat 1g. DPP wajib memberitahukan kepada anggota tentang PKB yang belum terealisasikan
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
2013
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
Diusulkan di : Bandung Pada tanggal : 7 November 2013
PIMPINANRAPAT KERJA CABANG DEWAN PENGURUS CABANG SERIKAT KARYAWAN JASA MARGA CABANG PURBALEUNYI
Ketua
Olih Solihuddin
Sekretaris
Agus Hadiono
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
USULAN PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN PASAL ANGGARAN RUMAH TANGGASERTA USULAN TENTANG KODE ETIK ORGANISASI USULAN PENAMBAHAN PASAL DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA
Usulan Tambahan Pasal Non Aktif dan Pengunduran Diri
1. Pengurus ditingkat pusat (DPP) maupun ditingkat cabang harus menyatakan Non Aktif dan atau mengundurkan diri dari jabatannya apabila terindikasi melakukan tindakan pelanggaran disiplin karyawan dan atau pelanggaran hukum yang dimulai sejak diterbitkannya surat panggilan pemeriksaan. 2. Pernyataan Non Aktif dan atau pengunduran diri ini dilakukan sebagai bagian dari etika (kode etik) organisasi agar tetap berjalan sesuai AD/ARTdengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. 3. Pernyataan Non Aktif dan atau pengunduran diri dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk tetap terpeliharanya independensi dan kridibilitas serikat serta mempermudah jalannya pemeriksaan. 4. Pengurus yang menyatakan Non Aktif dapat kembali menduduki jabatannya apabila dikemudian hari tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum. 5. Pengurus yang menyatakan Mengundurkan Diri tidak dapat kembali menduduki jabatannya walaupun dikemudian hari tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum.
USULAN PENAMBAHAN ATURAN KODE ETIK ATAU PEDOMAN PRILAKU (CODE OF CONDUCT)
Usulan Tambahan Keputusan Etika Organisasi
1. Diusulkan agar dibuat Pedoman Prilaku untuk pengurus baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Cabang sebagai acuan atau pedoman etika organisasi juga mengatur kesesuaian tingkah laku dalam semua kegiatan keserikatan serta dalam membina hubungan industrial yang harmonis, independen dan transparan sejalan dengan visi misi serikat karyawan jasa marga. 2. Diusulkan bahwa dalam setiap pengangkatan atau pengukuhan kepengurusan baik ditingkat Pusat (DPP) maupun ditingkat Cabang (DPC) diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud nyata dari penerapan kode etik atau pedoman prilaku para pengurus serikat. 3. Penambahan pasal dalam aturan anggaran rumah tangga serta draft rancangan keputusan kongres tentang Kode Etik Organisasi Serikat agar dibahas di Rakernas.
RAKERCAB DPC SKJM PURBALEUNYI
2013
