REPUBLIK INDONESIA
ARSIP KPKNL JEMBER www.kpknljember.djkn.or.id
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan. Kekayaan Negara dan. Lelang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
http://ekolumajang.com
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/ M .PANRB/9/2012 tanggal 24 September 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERT1KAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. BAB I Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1 (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; f. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang; g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; i. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang; pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan 1. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Wilayah Pasal 4 Kantor Wilayah terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Bidang Penilaian;
d. Bidang Piutang Negara; e. Bidang Lelang; f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan d. serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. Pasal 7 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian. Keuangan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 8 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian. Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan
barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. Pasal 9 Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, barang milik pemantauan dan penatausahaan negara/ kekayaan negara; c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan d. pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 11 Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II; dan c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.
Pasal 12 Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 13 Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian; b. penyiapan bahan penyusunan, pengolahan basis data di bidang penilaian; c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan d. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. Pasal 15 Bidang Penilaian terdiri atas: a. Seksi Penilaian I; dan b. Seksi Penilaian II. Pasal 16 Seksi Penilaian I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian,
penyusunan dan pengolahan basis data, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai, serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 17 Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; b. penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara; c. penyiapan bahan pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; d. penyiapan bahan pertimbangan atas usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek; e. penyiapan bahan pertimbangan atas usul untuk
memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur; f. penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang; g. penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara; dan h. monitoring pengurusan piutang negara. Pasal 19 Bidang Piutang Negara terdiri atas: a. Seksi Piutang Negara I; dan b. Seksi Piutang Negara II. Pasal 20 Seksi Piutang Negara I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pertimbangan atas usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, pertimbangan atas usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, verifikasi dan monitoring pengurusan piutang Negara lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 21 Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan
kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang; b. penyiapan bahan pengawasan lelang; c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; d. pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; dan e. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang. Pasal 23 Bidang Lelang terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Lelang I; dan b. Seksi Bimbingan Lelang II. Pasal 24 Seksi Bimbingan Lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidang lelang, serta pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 25 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah; d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion); e. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; f. penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan g. penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. Pasal 27 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas: a. Seksi Kepatuhan Internal; b. Seksi Hukum; dan c. Seksi Informasi. Pasal 28
(1) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan. BAB II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 29 (1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 30 KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a. inventarisasi, pengadministrasian, pengamanan kekayaan negara;
pendayagunaan,
b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; e. pelaksanaan pelayanan penilaian; f. pelaksanaan pelayanan lelang; g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; j.
pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; 1. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan n. pelaksanaan administrasi KPKNL. Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pasal 32 KPKNL terdiri atas:
a. Subbagian Umum; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Seksi Pelayanan Penilaian; d. Seksi Piutang Negara; e. Seksi Pelayanan Lelang; f. Seksi Hukum dan Informasi; g. Seksi Kepatuhan Internal; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 33 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL. (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara. (3) Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian. (4) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah
debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang. (5) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil P . Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian. (6) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. (7) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut basil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 34 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi balk di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 37 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 38 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 39 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 40 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 41
(1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah. (2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan. Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya. BAB V LOKASI Pasal 42 (1) Sejak berlakunya peraturan ini, terdapat: a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah; dan b. 85 (delapan puluh lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (2) Nama dan wilayah kerja: a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. BAB VI ESELONISASI Pasal 43 (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon IV.a. (5) Kepala Subbagian. dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah jabatan struktural eselon IV.a. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44 Pembagian wilayah kerja KPKNL Jakarta I, II, III, IV, dan V sebagaimana tercantum dalam lampiran II diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Pasal 45 (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit kepatuhan internal pada Kantor Wilayah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPKNL.
Pasal 46 (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/w layah kerja yang bersangkutan.
(2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Selama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi instansi vertikal yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 49 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/ PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Jakarta
di
pada tanggal 6 November 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1095 Lampiran
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK•01/201 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH KERJA NO
NAMA
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Provinsi Aceh •
KPKNL
1.
KANWIL DJKN ACEH
2.
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
Provinsi Sumatra Utara
1. 2. 3. 4.
Medan Pematang Siantar Kisaran Padang Sidempuan
3.
KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
1. Provinsi Riau 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Kepulauan Riau
1. 2. 3. 4. 5.
Padang Bukit Tinggi Pekan Baru Batam Dumai
4.
KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
1. Provinsi Sum.atera Selatan 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi Bangka Belitung
1. 2. 3. 4. 5.
Jambi Palembang Lahat Pangkal Pinang Baturaja
5.
KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Bengkulu
1. 2. 3. 4.
Bengkulu Curup Bandar Lampung Metro -
6.
KANWIL DJKN BANTEN
Provinsi Banten
1. Serang 2. Tangerang 3. Serpong
Provinsi DKI Jakarta
1. Jakarta I 2. Jakarta II 3. Jakarta III 4. Jakarta IV 5. Jakarta V
Provinsi Jawa Barat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
7.
8.
• KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KANWIL DJKN JAWA BARAT
1. Banda Aceh 2. Lhokseurnawe 3. Meulaboh
Bandung Bekasi Bogor Purwakarta Tasikrnalaya Cirebon Sukabumi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2WILAYAH KERJA NO.
NAMA
9.
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
10.
KANWIL DJKN JAWA TIMUR .
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi D.I. Yogyakarta •
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT .
12.
KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
13.
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Provinsi Kalimantan Barat
1. Pontianak 2. Singkawang 3. Sanggau
• 1. Provinsi Kalimantan Tengah 2. Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur
14.
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA .
1. Semarang 2. Surakarta 3. Kudus 4. Pekalongan 5. Tegal 6. Yogyakarta 7. Magelang 8. Purwokerto
Provinsi Jawa Timur ,
11.
KPKNL.
1. Provinsi Bali 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur
1. 2. 3. 4.
Surabaya Sidoarjo Malang Jember Pamekasan Madiun Bojonegoro Kediri
Palangkaraya Pangkalan Bun Banjarmasin Barabai
, _ . 1: Balikpapan 2. Samarinda 3. Tenggarong . 4. Tarakan .5. Bontang ,' ' .,` 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Denpasar Singaraja Mataram Bima Kupang Maumere
.r
MENTERI KEUANGAN RE". LJEILIK INDONESIA
-3-
NO
NAMA
WILAYAH KERJA DAERAH ADMINISTRASI KPKNL PEMERINTAHAN 1. Provinsi Sulawesi 1. Mamuju Selatan 2. Makasar 2. Provinsi Sulawesi 3. Pare-Pare Tenggara 4. Palopo 3. Provinsi Sulawesi 5. Kendari Barat
15.
KANWIL DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT . .
16.
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Gorontalo 4. Provinsi Maluku Utara
1. 2. 3. 4.
Manado Gorontalo Palu Ternate
17.
KANWIL DJKN PAPUA DAN MALUKU
1. Provinsi Maluku 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Papua Barat
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ambon Jayapura Sorong Manokwari Timika Biak
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UM,,T,ILVI u ,..coupholtio to KEPALA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
NTERIAN AGUS D .W . MARTOWARD OJ 0
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR / FMK 01 /20 I: TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKA1 DIREKTORAT JENDEPAL KEKAYAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NO.
NAMA
O.) 1,
LOKASI
(2) ___. KPKNL BANDA ACEH
WILAYAH KERJA
(3 BANDA ACEH
1. 2. 3. 4. 5.
.
2.
LHOKSEUMAWE
KPKNL LHOKSEUMAWE
.
_ (4)_ KOTA BANDA ACEH KOTA SABANG KAB. PIDIE KAB. PIDIE JAYA KAB. ACEH BESAR
1. KOTA LHOKSEUMAWE 2. KAB. ACEH UTARA 3. KAB. ACEH TENGAH 4. KAB. ACEH TIMUR 5. KAB. ACEH TAMIANG 6. KAB. ACEH TENGGARA 7. KAB. BIREUEN 8. KOTA LANGSA 9. KAB. BENER MERIAH 10.KAB. GAY° LUES
3,
KPKNL MEULABOH
MEULABOH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH JAYA KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. SIMEULEU KOTA SUBULUSSALAM KAB. NAGAN RAYA
4.
KPKNL MEDAN
MEDAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOTA MEDAN KAB. DELI SERDANG KAB. SERDANG BEDAGAI KOTA BINJAI KAB. LANGKAT KAB. KARO
5.
KPKNL PEMATANGSIANTAR
PEMATANGSIANTAR 1, KOTA PEMATANGSIANTAR 2. KOTA TEBING TINGGI 3. KAB. SAMOSIR 4. KAB. SIMALUNGUN 5. KAB. TOBA SAMOSIR 6. KAB. DAIRI 7. KAB. PAKPAK BHARAT
i sE
r\D
MENTER1 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2NO. (1) 6.
NAMA
(2) KPKNL KISARAN
LOKASI
WILAYAH KERJA
(3 1
(4) KAB. ASAHAN KOTA TANJUNG BALAI KAB. LABUHAN BATU KAB. LABUHAN BATU UTARA KAB. LABUHAN BATU SELATAN KAB, BATU BARA
KISARAN
1. 2. 3. 4. 5.
' 6. • 7. KPKNL PADANGSIDIMPUAN
PADANGSIDIMPUAN
.
• 8.
KPKNL PADANG
PADANG
1. KOTA PADANG 2. KOTA SAWAHLUNTO 3. KOTA SOLOK 4. KAB, SOLOK 5. KAB. SOLOK SELATAN 6. KOTA PARIAMAN 7. KAB. PADANG PARIAMAN 8. KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 9. KAB. PESISIR SELATAN 10.KAB. SIJUNJUNG 1 1.KAB . DHARMASRAYA
BUKIT TINGGI
1. KOTA BUKIT TINGGI 2. KOTA PAYAKUMBUH 3. KOTA PADANG PANJANG 4. KAB. AGAM 5. KAB. LIMAPULUH KOTA 6. KAB. PASAMAN 7. KAB. PASAMAN BARAT 8. KAB. TANAH DATAR
• 9.
KPKNL BUKIT TINGGI
•
,
1. KOTA PADANGSIDIMPUAN 2. KAB. TAPANULI TENGAH 3. KAB. TAPANULI UTARA 4. KAB. TAPANULI SELATAN 5. KAB. PADANG LAWAS 6. KAB. PADANG LAWAS UTARA 7. KAB. MANDAILING NATAL 8. KAB. NIAS 9. KAB. NIAS SELATAN 10.KAB. NIAS UTARA 11.KAB. NIAS BARAT 12.KAB. GUNUNG SITOLI 13.KAB. SIBOLGA 14.KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3NO. ( 1 )
10.
NAMA (2) KPKNL PEKANBARU
LOKASI (3 ) PEKANBARU
'
WILAYAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(4) KOTA PEKANBARU KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HULU KAB. KUANTAN SENGINGI KAB. INDRAGIRI HULU KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. PELALAWAN
11.
KPKNL BATAM
BATAM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA BATAM KAB. KARIMUN KAB. LINGGA KOTA TANJUNG PINANG KAB. BINTAN KAB. NATUNA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
12.
KPKNL DUMAI
DUMAI
1. 2. 3. 4.
KOTA DUMAI KAB. BENGKALIS KAB. SIAK KAB. ROKAN HILIR
13.
KPKNL JAMBI
JAMBI
1. KOTA JAMBI 2. KAB. BATANG HARI 3. KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 4. KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 5. KAB. MUARA JAMBI 6. KAB. BUNGO 7. KAB. KERINCI 8. KAB. MERANGIN 9. KAB. SAROLANGUN 10. KAB . TEBO
14.
KPKNL PA_LEMBANG
PALEMBANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KAB. BANYUASIN KAB. MUST BANYUASIN KAB. OGAN ILIR
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-4NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
(3)
(4)
(1) (2) 15. KPKNL LAHAT
LAHAT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. LAHAT KOTA PAGAR ALAM KOTA LUBUK LINGGAU KAB. MUSI RAWAS KAB. MUARA ENIM KAB. EMPAT LAWANG
16. KPKNL PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PANGKAL PINANG KAB. BANGKA KAB. BANGKA SELATAN KAB. BANGKA TENGAH KAB. BANGKA BARAT KAB. BELITUNG KAB. BELITUNG TIMUR
17.
KPKNL BATURAJA
BATURAJA
1. KAB. OGAN KOMERING ULU 2. KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 3. KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 4. KAB. OGAN KOMERING ILIR
18.
KPKNL BENGKULU
BENGKULU
1. 2. 3. 4.
KOTA BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN KAB. KAUR KAB. SELUMA
CURUP
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. REJANG LEBONG KAB. KEPAHIANG KAB. LEBONG KAB. BENGKULU UTARA KAB. BENGKULU TENGAH KAB. MUKOMUKO
BANDAR LAMPUNG
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOTA BANDAR LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG BARAT KAB. TANGGAMUS KAB. PRINGSEWU KAB. PESAWARAN
19. KPKNL CURUP
20.
KPKNL BANDAR LAMPUNG
.
rK
IVIENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5NO. (1) 21.
NAMA
(2L KPKNL METRO
LOKASI
WILAYAH KERJA
(3 )
'1* KOTA METRO KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA KAB. TULANG BAWANG KAB. TULANG BAWANG BARAT 7. KAB. WAY KANAN 8. KAB, MESUJI
METRO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SERANG
1. 2. 3. 4. 5.
'
22.
KPKNL SERANG
• 23.
KPKNL TANGERANG
KAB. SERANG KOTA SERANG KOTA CILEGON KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK
TANGERANG
KOTA TANGERANG
24. KPKNL SERPONG
SERPONG
1. KAB. TANGERANG 2. KOTA TANGERANG SELATAN
25.
KPKNL JAKARTA I
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
26.
KPKNL JAKARTA II
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
27.
KPKNL JAKARTA III
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
28.
KPKNL JAKARTA IV
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
29,
KPKNL JAKARTA V
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
30.
KPKNL BANDUNG
BANDUNG
1. 2. 3. 4. 5.
,
KOTA BANDUNG KAB. BANDUNG KAB. BANDUNG BARAT KAB. SUMEDANG KAB. CIMAHI
KPKNL BEKASI
BEKASI
1. KOTA BEKASI 2. KAB. BEKASI
32. KPKNL BOGOR
BOGOR
1. KOTA BOGOR 2. KAB. BOGOR I 3. KOTA DEPOK
31.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-6NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
1) 33.
2 KPKNL PURWAKARTA
(3) PURWAKARTA
(4) 1. KAB. PURWAKARTA 2. KAB. SUBANG 3. KAB. KARAWANG
34.
KPKNL TASIKMALAYA
TASIKMALAYA
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. CIAMIS KAB. GARUT
35.
KPKNL CIREBON
CIREBON
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA CIREBON KAB. CIREBON KAB. INDRAMAYU KAB. MAJALENGKA KAB. KUNINGAN
. 36.
KPKNL SUKABUMI
SUKABUMI
I. KOTA SUKABUMI 2. KAB. SUKABUMI 3. KAB. CIANJUR
37,
KPKNL SEMARANG
SEMARANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA SEMARANG KAB. SEMARANG KOTA SALATIGA KAB. DEMAK KAB. GROBOGAN
38.
KPKNL SURAKARTA
SURAKARTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA SURAKARTA KAB. BOYOLALI KAB. KARANGANYAR KAB. KLATEN KAB. SUKOHARJO KAB, SRAGEN KAB. WONOGIRI
KUDUS
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. KUDUS KAB. PATI KAB. JEPARA. KAB. BLORA KAB. REMBANG .
PEKALONGAN
1. 2. 3. 4.
KOTA PEKALONGAN KAB. PEKALONGAN KAB. BATANG KAB. KENDAL
39, KPKNL KUDUS
40.
KPKNL PEKALONGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-7NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
(1) (2) 41. KPKNL TEGAL
TEGAL .
1. 2. 3. 4.
(4) KOTA TEGAL KAB. TEGAL KAB. BREBES KAB. PEMALANG
42.
KPKNL YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA YOGYAKARTA KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. SLEMAN KAB. KULON PROGO
43.
KPKNL MAGELANG
MAGELANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA MAGELANG KAB. MAGELANG KAB. PURWOREJO KAB. TEMANGGUNG KAB. WONOSOBO
44.
KPKNL PURWOKERTO
PURWOKERTO
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. BANYUMAS KAB. BANJARNEGARA KAB. PURBALINGGA KAB. KEBUMEN KAB. CILACAP
45.
KPKNL SURABAYA
SURABAYA
1. KOTA SURABAYA . 2. KAB. GRESIK
46.
KPKNL SIDOARJO
SIDOARJO
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. SIDOARJO KOTA MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO KOTA PASURUAN KAB. PASURUAN
47.
KPKNL MALANG
MALANG
1. 2. 3. 4.
KOTA MALANG KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KOTA BATU
48.
KPKNL JEMBER
JEMBER
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KOTA. PROBOLINGGO KAB. PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO
(3)
MENTERI KEUANGAN FlEPUBLIK INDONESIA
-8NO.
CU
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
49.
2i KPKNL PAMEKASAN
(3 ) PAMEKASAN
50.
KPKNL MADIUN
MADIUN
1. KOTA MADIUN 2. KAB. MADIUN 3. KAB. MAGETAN .4. KAB. NGAWI 5. KAB. PONOROGO 6. KAB. PACITAN
51.
KPKNL BOJONEGORO
BOJONEGORO
1. 2. 3. 4.
KAB. BOJONEGORO KAB. LAMONGAN KAB. TUBAN KAB. NGANJUK
52.
KPKNL KEDIRI
KEDIRI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA KEDIRI KAB. KEDIRI KOTA BLITAR KAB. BLITAR KAB. JOMBANG KAB. TULUNGAGUNG KAB. TRENGGALEK KOTA PONTIANAK KAB. PONTIANAK KAB. KUBU RAYA KAB. KETAPANG KAB. KAYONG UTARA
'
1. 2. 3. 4.
(4) KAB. PAMEKASAN KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. SUMENEP
53.
KPKNL PONTIANAK
PONTIANAK
1. 2. 3. 4. 5.
54.
• KPKNL SINGKAWANG
SINGKAWANG,
1. KOTA SINGKAWANG 2. KAB. SAMBAS 3. KAB. BENGKAYANG
55.
KPKNL SANGGAU
SANGGAU
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. SANGGAU KAB, SEKADAU KAB. LANDAK KAB. SINTANG KAB. MELAWI KAB. KAPUAS HULU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-9NO.
NAMA
LOKASI
56.
(2) KPKNL PALANGKARAYA
(3 ) PALANGKARAYA
57.
KPKNL PANGKALAN BUN
58.
WILAYAH KERJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(4) KOTA PALANGKARAYA KAB. KAPUAS KAB. PULANG PISAU KAB, KATINGAN KAB. GUNUNG MAS KAB. BARITO UTARA KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO TIMUR KAB. MURUNG RAYA
PANGKALAN BUN
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 'CAB. LAMANDAU KAB. SUKAMARA KAB, SERUYAN
KPKNL BANJARMASIN
BANJARMASIN
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA BANJARMASIN • KAB. BANJAR MAR. BARITO KUALA KAB. TANAH LAUT KAB. BANJARBARU
59.
KPKNL BARABAI
BARABAI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MAR. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA MAR. KOTA BARU KAB. TABALONG KAB. TAPIN MAR. BALANGAN KAB. TANAH BUMBU
60.
KPKNL BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
1. KOTA BALIKPAPAN 2. MAR. PASIR 3. KAB. PENAJAM PASER UTARA
61.
KPKNL SAMARINDA
SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
62.
KPKNL TENGGARONG
TENGGARONG
1. KAB. KUTAI KARTANEGARA 2. KAB. KUTAI BARAT
( 1 )
.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -
NO.
NAMA
(1) 63.
(2) KPKNL TARAKAN
10 -
LOKASI
WILAYAH KERJA
(3 _ TARAKAN .
, . 64.
KPKNL BONTANG '
BONTANG
65.
KPKNL DENPASAR
DENPASAR
66.
KPKNL SINGARAJA
SINGARAJA
67.
KPKNL MATARAM
MATARAM
68.
KPKNL BIMA
BIMA
69.
KPKNL KUPANG
KUPANG
-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
(4) KOTA TARAKAN KAB. BERAU KAB. BULUNGAN KAB. MALINAU KAB. NUNUKAN KAB. TANA TIDUNG KOTA BONTANG KAB. KUTAI TIMUR
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA DENPASAR KAB. BADUNG KAB. GIANYAR KAB. KLUNGKUNG KAB. TABANAN
1. KAB. BULELENG 2. KAB, BANGLI 3. KAB. JEMBRANA 4. KAB. KARANGASEM 1. KOTA MATARAM 2. KAB. LOMBOK BARAT 3. KAB. LOMBOK TENGAH 4. KAB. LOMBOK TIMUR 5. KAB. LOMBOK UTARA 1. KOTA BIMA 2. KAB. BIMA 3. KAB. DOMPU 4. KAB. SUMBAWA 5, KAB. SUMBAWA BARAT KOTA KUPANG KAB. KUPANG KAB. BELU KAB. ALOR KAB. SUMBA BARAT KAB. SUMBA TENGAH KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. SUMBA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 10.KAB. TIMOR TENGAH UTARA 11.KAB. ROTE NDAO 12.KAB. SABU PAIJUA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11
NO.
(1) 70.
NAMA (2) KPKNL MAUMERE
-
LOKASI
WILAYAH KERJA (4)
(3 ) MAUMERE
•
71.
KPKNL MAMUJU
MAMUJU
'
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KAB. SIKKA KAB, LEMBATA KAB. ENDE KAB. FLORES TIMUR KAB. MANGGARAI KAB. MANGGARAI BARAT KAB. NGADA KAB. NAGEKEO KAB. MANGGARAI TIMUR
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. MAMUJU KAB. MAMUJU UTARA KAB. MAJENE KAB. POLEWALI MANDAR KAB. MAMASA
72.
KPKNL MAKASSAR
MAKASSAR .
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
73.
KPKNL PARE PARE
PARE PARE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PARE PARE KAB. BARRU KAB. PINRANG KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. SOPPENG KAB. WAJO KAB. BONE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PALOPO KAB. LUWU KAB. LUWU UTARA KAB. LUWU TIMUR KAB. TANA TORAJA KAB. TORAJA UTARA KAB. ENREKANG
• , 74.
KPKNL PALOPO
PALOPO
KOTA MAKASSAR KAB. BANTAENG KAB. BULUKUMBA KAB. GOWA KAB. JENEPONTO KAB. MAROS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 8. KAB. SELAYAR 9. KAB. SINJAI 10.KAB. TAKALAR
MENTEF11 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 NO.
NAMA
(1) 75.
(2) KPKNL KENDARI
(3) KENDARI
(4) 1. KOTA KENDARI 2. KAB. KOLAKA 3. KAB. KOLAKA UTARA 4. KAB. KONAWE 5. KAB. KONAWE SELATAN 6. KAB. KONAWE UTARA. 7. KAB. BOMBANA 8. KOTA BAU BAU 9. KAB. BUTON 10.KAB. BUTON UTARA 11.KAB. MUNA 12.KAB. WAKATOBI
76.
KPKNL MANADO
MANADO
1. KOTA MANADO 2. KAB. MINAHASA 3, KAB. MINAHASA UTARA 4. KAB. MINAHASA TENGGARA 5. KAB. MINAHASA SELATAN 6. KAB. BOLAANG MONGONDOW 7. KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 8. KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 9. KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 10.KOTA BITUNG 11.KOTA TOMOHON 12.KOTA KOTAMOBAGU 13.KAB. KEPULAUAN SANGIHE 14.KAB. KEPULAUAN TALAUD 15.KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO -
LOKASI
WILAYAH KERJA
-
77.
KPKNL GORONTALO
GORONTALO ,
1. KOTA GORONTALO 2. KAB. GORONTALO 3. KAB. GORONTALO UTARA 4. KAB. BOALEMO 5. KAB. BONE BOLANGO 6. KAB. POHUWATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
( 1) 78.
(2)
(3 )
(4)
KPKNL PALU
PALU
79.
KPKNL TERNATE
TERNATE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AMBON
1. KOTA AMBON 2. KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 3. KAB. MALUKU TENGAH 4. KAB. MALUKU TENGGARA 5. KAB. MALUKU BARAT DAYA 6. KOTA TUAL 7. KAB. BURU 8. KAB. BURU SELATAN 9. KAB. SERAM BAGIAN BARAT 10.KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 11.KAB. KEPULAUAN ARU
•
80.
KPKNL AMBON
.
1. KOTA PALU 2. KAB. BUOL 3. KAB. TOLI TOLI 4. KAB. DONGGALA 5. KAB. PARIGI MOUTONG 6. KAB. MOROWALI 7. KAB. BANGGAI 8. KAB. BANGGAI KEPULAUAN 9. KAB. POSO 10.KAB. TOJO UNA UNA 11.KAB. SIGI KOTA TERNATE KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. HALMAHERA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN KAB. KEPULAUAN SULA K.A.B. KEPULAUAN MOROTAI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
NO.
NAMA .„
81.
LOKASI
WILAYAH KERJA
.
KPKNL JAYAPURA
JAYAPURA
1. KOTA JAYAPURA 2. KAB. JAYAPURA 3. KAB. JAYAWIJAYA 4. KAB. MERAUKE 5. KAB. PUNCAKJAYA 6. KAB. SARMI 7. KAB. KEEROM 8. KAB. YAHUKIMO 9. KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 10 . KAB . TO LIKARA 11. KAB. BOVEN DIGOEL 12.KAB. MAPPI 13.KAB. ASMAT
•
82.
KPKNL SORONG
SORONG
1. 2. 3. 4.
83.
KPKNL MANOKWARI
MANOKWARI
1. K.A.B. MANOKWARI 2. KAB. TELUK BINTUNI 3. KAB. KAIMANA
84.
KPKNL TIMIKA
TIMIKA
1. KAB. MIMIKA 2. KAB. NABIRE 3. KAB. PANIAI
• ' 85.
KPKNL BIAK
BIAK
1
a:::ya \asl inya Salinas sisuaid:i gan:: KEPALA BI --. ;, . ,,,.,..!--':!)-re. (
KEPALA . 7 -AN-.T.,32 : KEIVI ■ TERIAN ' --__ ._. --__tikim -7-.. -.... GIARTO_ •-.t•,.;:-,. . , , ,.." 8 40g.100)NIP 1959 204,1. A .I.. o ,.... ,.,.,, .--=....---..-.:::: . ,
1. 2. 3. 4.
KOTA SORONG KAB. SORONG KAB. SORONG SELATAN KAB. FAK FAK
KAB. BIAK NUMFOR KAB. SUPIORI KAB. YAPEN WAROPEN KAB. WAROPEN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttcl. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Fu cn a
oz,
C)
g -
z
aka P.
•
w
CD z
z 0
w
(7) Z -I Cal
cD
• Z
z
ro
z¢ Z (7) w 0 >zz a0 0 w WZ
< J (9 Z
w < < Z ww W >2 Et
z
(0 1
5 z
0.
19-
z
z CD
w
a_
Er) z
(..7 WZ
0
z z
5
z Cl) a 6z z < ›-
