2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 11

ARSIP KPKNL JEMBER www.kpknljember.djkn.or.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

7.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

http://ekolumajang.wordpress.com

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BALAI LELANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

2.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

5.

Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu Pejabat unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kegiatan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



6.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

7.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

8.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

9.

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

10. Pindah alamat adalah perubahan alamat kantor Balai Lelang dalam satu kota atau kabupaten tempat kedudukannya. 11. Pindah tempat kedudukan adalah perubahan domisili Balai Lelang di luar kota atau kabupaten tempat kedudukan yang lama. 12. Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap ketentuan penyetoran Bea Lelang. Pasal 2 Balai Lelang dapat didirikan oleh: a.

swasta nasional;

b.

patungan swasta nasional dengan swasta asing; atau

c.

patungan BUMN/D dengan swasta nasional/swasta asing;

sesuai peraturan perundang-undangan. BAB II PERIZINAN Pasal 3 Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan atau mencabut izin operasional Balai Lelang dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4



(1) Direksi Balai Lelang mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan: a.

akta pendirian Balai Lelang, yang dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

b.

bukti modal disetor paling kurang (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c.

rekening koran atas nama Balai Lelang yang bersangkutan;

d.

proposal pendirian Balai Lelang memuat antara lain:

Rp.2.500.000.000,00

1) ruang lingkup kegiatan Balai Lelang; 2) struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum, apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan; dan 3) rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun; e.

neraca awal Balai Lelang yang bersangkutan;

f.

sertifikat atau tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun serta foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor dengan luas paling kurang 60 m2 dan gudang/tempat penyimpanan barang dengan luas paling kurang 100 m2;

g.

fotokopi identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang dengan menunjukkan aslinya;

h.

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balai Lelang, para pemegang saham dan direksi dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku;

i.

Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi Balai Lelang bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

j.

Surat Keterangan Domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat;

k.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat izin/keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;



l.

bukti tersedianya tenaga penilai berupa ijazah/sertifikat penilai dan surat perjanjian kerja, apabila tenaga penilai yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang; dan

m. bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah sarjana hukum dan surat perjanjian kerja, apabila tenaga hukum yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang. (3) Izin operasional Balai Lelang diberikan setelah: a.

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; dan

b.

dilakukan peninjauan lokasi. BAB III

PINDAH ALAMAT DAN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5 (1) Balai Lelang yang pindah alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pindah alamat. (2) Balai Lelang yang pindah alamat wajib memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat. (3) Pemberitahuan melampirkan:

sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1)

harus

a.

fotokopi risalah rapat direksi;

b.

surat pernyataan tersedianya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f;

c.

surat keterangan domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat;

d.

SITU atau surat izin/surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan

e.

bukti pengumuman pindah alamat.

(4) Setiap pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah setempat.

Pasal 6 (1) Balai Lelang yang akan pindah tempat kedudukan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis disertai alasan pindah tempat



kedudukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada: a.

Kepala Kantor Wilayah setempat dalam hal kedudukan masih dalam satu Kantor Wilayah; atau

b.

Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan lama dan Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang baru, dalam hal tempat kedudukannya di luar wilayah kerja Kantor Wilayah yang lama.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a.

fotokopi risalah rapat direksi; dan

b.

surat pernyataan tersedianya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.

(3) Permohonan izin pindah tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal cq. Direktorat Lelang. (4) Direktur Jenderal memberikan izin pindah tempat kedudukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Balai Lelang yang telah mendapat izin pindah tempat kedudukan wajib: a.

b.

melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: 1.

fotokopi akta notaris tentang perubahan tempat kedudukan Balai Lelang dan fotokopi surat keterangan penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang;

2.

surat keterangan domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat; dan

3.

SITU atau surat izin/surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pindah tempat kedudukan.

(6) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang lama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang baru, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan. BAB IV KANTOR PERWAKILAN



Pasal 7 (1) Balai Lelang dapat membuka kantor perwakilan. (2) Kantor perwakilan Balai Lelang tidak berstatus badan hukum tersendiri. (3) Direksi Balai Lelang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kantor perwakilan. (4) Pemimpin kantor perwakilan bertindak untuk dan atas nama direksi Balai Lelang. Pasal 8 (1) Balai Lelang yang akan membuka kantor perwakilan, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a.

pernyataan dari direksi Balai Lelang yang bersangkutan bahwa Balai Lelang bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa lelang oleh kantor perwakilannya;

b.

susunan pengurus kantor perwakilan Balai Lelang;

c.

sertifikat atau tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun dan foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor dengan luas paling kurang 36 m2;

d.

surat keterangan domisili kantor perwakilan Balai Lelang dari kelurahan setempat; dan

e.

SITU atau surat izin/surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

(3) Permohonan izin pembukaan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal cq. Direktorat Lelang. (4) Direktur Jenderal memberikan izin pembukaan kantor perwakilan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



Pasal 9 Balai Lelang yang menutup kantor perwakilan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penutupan kantor perwakilan Balai Lelang. Pasal 10 Pengawasan kantor perwakilan Balai Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan Balai Lelang. BAB V PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN NAMA BALAI LELANG Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Balai Lelang wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan perubahan pemegang saham, dengan melampirkan: a.

fotokopi identitas calon pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya;

b.

fotokopi NPWP calon pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk calon pemegang saham Asing, ketentuan mengenai hal tersebut tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku; dan

c.

surat pernyataan dari para calon pemegang saham yang baru, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam DOT.

(2) Direktur Jenderal memberikan izin perubahan pemegang saham setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Balai Lelang yang telah memperoleh izin perubahan pemegang saham, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan perubahan pemegang saham oleh instansi yang berwenang, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang, dengan melampirkan: a.

akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan Notaris tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang;



b.

surat keterangan atau pengesahan dari instansi yang berwenang tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang; dan

c.

fotokopi NPWP para pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya. Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan direksi, Balai Lelang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan perubahan direksi, dengan melampirkan: a.

fotokopi identitas direksi yang baru dengan menunjukkan aslinya;

b.

fotokopi akta notaris tentang keputusan perubahan direksi;

c.

surat pernyataan dari direksi yang baru bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam DOT; dan

d.

fotokopi NPWP direksi yang baru dengan menunjukan aslinya. Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan nama Balai Lelang, berlaku ketentuan sebagaimana pengajuan permohonan untuk memperoleh izin operasional Balai Lelang baru. BAB VI WILAYAH KERJA DAN KEGIATAN USAHA Pasal 14 Wilayah kerja Balai Lelang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pasal 15 (1) Balai Lelang selaku kuasa pemilik barang dapat bertindak sebagai pemohon lelang atau Penjual hanya untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu: a.

Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero;

b.

Lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c.

Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan;

d.

Lelang barang milik hukum/badan usaha.

swasta,

perorangan

atau

badan

(2) Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Lelang mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

Pasal 16 Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenis lelang. Pasal 17 (1) Jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dokumen barang yang akan dilelang;

b.

meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;

c.

menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpan barang yang akan dilelang;

d.

menguji kualitas dan menilai harga barang;

e.

meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang;

f.

mengatur asuransi barang yang akan dilelang;

g.

memasarkan barang dengan cara-cara efektif, menarik, dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran lainnya; dan/atau

h.

menyiapkan/menyediakan pelaksanaan lelang.

sarana

dan

lelang

prasarana

dan

dalam

(2) Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan pada perjanjian antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yang mengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.

besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang;

b.

cara pembayaran imbalan jasa; dan

c.

pembagian uang jaminan wanprestasi. Pasal 18

(1) Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. (2) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang. Pasal 19 (1) Jasa pascalelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.

pengaturan pengiriman barang;

b.

pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembeli; dan/atau



c.

jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam memberikan jasa pascalelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Lelang dapat memperoleh imbalan jasa dari Pembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascalelang, sesuai dengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang. Pasal 20 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Balai Lelang harus melaksanakan kegiatan usaha Balai Lelang paling sedikit 2 (dua) kali jasa pralelang atau jasa pasca lelang atau 1 (satu) kali sebagai pemohon lelang atau Penjual untuk menjual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). Pasal 21 Balai Lelang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat kegiatan usahanya. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 22 Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang berhak: a.

mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pralelang;

b.

mengadakan kesepakatan dengan melaksanakan jasa pascalelang;

c.

menerima imbalan jasa pralelang dan/atau pascalelang yang diperjanjikan/disepakati;

d.

mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang;

e.

menentukan cara penawaran lelang;

f.

menerima Salinan Risalah Lelang dari KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II; dan

g.

mengusulkan Pemandu Lelang.

Pembeli

barang

untuk

Pasal 23 Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang berkewajiban: a.

membayar imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan;



b.

menyerahkan bukti pembayaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang dan salinan rekening koran Balai Lelang yang mencantumkan data penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang sesuai dengan ketentuan kepada Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang;

c.

mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli;

d.

menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Harga Lelang dibayar oleh Pembeli;

e.

menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II;

f.

menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I;

g.

menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/transfer, salinan rekening koran Balai Lelang yang mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor Bea Lelang, PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, kepada Pejabat Lelang pada saat meminta Salinan Risalah Lelang;

h.

menyerahkan Kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi;

i.

menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi; dan

j.

menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima;

k.

menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Balai Lelang. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.



(3) Pengawasan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Pasal 25 (1) Pembinaan terhadap Balai Lelang meliputi pembinaan teknis dan administrasi lelang. (2) Pembinaan teknis dan administrasi lelang terhadap Balai Lelang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. (3) Pembinaan secara langsung meliputi tetapi tidak terbatas pada sosialisasi, pengarahan dan pemeriksaan. (4) Pembinaan secara tidak langsung meliputi tetapi tidak terbatas pada memberikan himbauan dan tanggapan secara tertulis. Pasal 26 (1) Pengawasan terhadap Balai Lelang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. (2) Pengawasan secara langsung meliputi tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan catatan/administrasi perkantoran/kinerja perusahaan dan laporan atau pengaduan dari sumber-sumber lainnya. (3) Pengawasan secara tidak langsung meliputi tetapi tidak terbatas pada melakukan verifikasi dan evaluasi laporan-laporan Balai Lelang. Pasal 27 (1) Pengawasan Balai Lelang secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dilakukan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Dalam melakukan pengawasan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dapat menunjuk pejabat/pegawai Kantor Wilayah setempat sebagai pengawas. Pasal 28 (1) Balai Lelang wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen atau memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas. (2) Berdasarkan laporan pengawas, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal dipandang perlu, Direktur dapat melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan menunjuk pejabat/pegawai Direktorat Lelang sebagai pengawas.



BAB IX LARANGAN DAN SANKSI Pasal 29 Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang dilarang: a.

memungut biaya apapun dari Pembeli dan Penjual di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada buyers premium;

b.

berperan serta secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan Lelang Eksekusi dan/atau Lelang Noneksekusi Wajib;

c.

bertindak selaku pengacara, dan/atau menjadi kuasa sebagai Penjual dari Pemegang Hak Tanggungan;

d.

menjual selain dengan cara lelang terhadap barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual secara lelang;

e.

melaksanakan lelang tidak di hadapan Pejabat Lelang;

f.

melaksanakan Lelang Eksekusi dan/atau Lelang Noneksekusi Wajib;

g.

melakukan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan tindakan pemanggilan kepada debitor, penagihan piutang (debt collector); dan/atau

h.

membeli sendiri baik langsung maupun tidak langsung barang yang dikuasakan kepadanya yang dijual secara lelang. Pasal 30

(1) Balai Lelang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi: a.

surat peringatan;

b.

surat peringatan terakhir;

c.

pembekuan izin operasional;

d.

pencabutan izin operasional; dan/atau

e.

denda.

(2) Pengenaan sanksi berupa surat peringatan, surat peringatan terakhir dan denda dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang. (3) Pengenaan sanksi berupa pembekuan izin operasional dan pencabutan izin operasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31 Balai Lelang diberikan sanksi berupa surat peringatan dalam hal: (1) Tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut: a.

tidak memenuhi fasilitas kantor dan gudang/tempat penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f pada saat pindah alamat atau pindah tempat kedudukan;

b.

tidak memberitahukan secara tertulis mengenai kepindahan alamat atau tidak meminta izin secara tertulis mengenai pindah tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1);

c.

tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pindah tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf a;

d.

tidak memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian mengenai pindah alamat atau pindah tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5) huruf b;

e.

tidak meminta izin secara tertulis atas pembukaan kantor perwakilan dan tidak memberitahukan secara tertulis atas penutupan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9;

f.

tidak memenuhi fasilitas kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c pada saat pembukaan kantor perwakilan;

g.

tidak mengajukan permohonan izin secara tertulis mengenai perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

h.

tidak memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

i.

terlambat menyetorkan Bea Lelang dan PPh ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan Pasal 23 huruf g;

j.

terlambat menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan Pasal 23 huruf f;

k.

terlambat menyerahkan Hasil Bersih Lelang kepada Pemilik Barang sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i;

l.

tidak menyerahkan barang, dokumen kepemilikan objek lelang, dan kuitansi pembayaran lelang kepada Pembeli Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j;



m. tidak menyelenggarakan administrasi perkantoran dan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k; n.

terlambat menyetorkan denda atas keterlambatan penyetoran Bea Lelang;

o.

tidak memperlihatkan buku, catatan, dokumen atau memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan/atau

p.

terlambat mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli.

(2) Melakukan pelanggaran sebagai berikut: a.

memungut biaya apapun dari Pembeli dan Penjual di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada buyers premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a;

b.

berperan serta secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan Lelang Eksekusi dan/atau Lelang Noneksekusi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b; dan/atau

c.

bertindak selaku pengacara, dan/atau menjadi kuasa sebagai Penjual dari Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c. Pasal 32

(1) Terhadap Balai Lelang yang tidak memenuhi surat peringatan atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan, diberikan surat peringatan terakhir oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang. (2) Terhadap Balai Lelang yang tidak mengindahkan surat peringatan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diberikan surat peringatan terakhir oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang. Pasal 33 (1) Dalam hal Balai Lelang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan surat peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan terakhir, Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul pemberian sanksi pembekuan izin operasional Balai Lelang.



(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pembekuan izin operasional Balai Lelang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Kepala Kantor Wilayah setempat dan pertimbangan dari Direktur. (3) Direktur Jenderal melakukan pembekuan izin operasional Balai Lelang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pembekuan izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Pembekuan izin operasional Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Kepala Kantor Wilayah untuk disebarluaskan. (5) Pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 34 Selama masa pembekuan izin operasional, Balai Lelang harus menyelesaikan kewajibannya dan dilarang melakukan kegiatan usaha, pengalihan saham, dan perubahan manajemen. Pasal 35 Pembekuan izin operasional Balai Lelang dicabut, jika yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya. Pasal 36 Pencabutan izin operasional Balai Lelang dilakukan, jika Balai Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pasal 37 Izin operasional Balai Lelang dicabut tanpa didahului dengan surat peringatan, surat peringatan terakhir dan pembekuan izin operasional jika: a.

setelah izin operasional diberikan ternyata keterangan/data yang tidak benar atau palsu;

diperoleh

b.

menjual barang yang diserahkan kepadanya selain dengan cara lelang;

c.

melaksanakan lelang tidak dihadapan Pejabat Lelang;

d.

melaksanakan Lelang Eksekusi dan/atau Lelang Noneksekusi Wajib;

e.

melakukan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan tindakan pemanggilan kepada debitor, penagihan piutang (debt collector); dan/atau



f.

membeli sendiri barang yang dilelang baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 38

(1) Pencabutan izin operasional Balai Lelang bersifat final. (2) Pemegang saham dan direksi Balai Lelang yang telah dicabut izin operasionalnya tidak dapat diberikan izin operasional Balai Lelang yang baru untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin operasional dicabut. Pasal 39 (1) Balai Lelang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah yang terlambat dibayar. (2) Pembayaran denda dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. (3) Dalam menghitung pengenaan denda, bagian dari bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Negara oleh Balai Lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, melalui Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Bea Lelang dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat pelaksanaan lelang serta Direktur Jenderal. BAB X ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN Pasal 40 Balai Lelang dalam melaksanakan administrasi perkantoran wajib mempunyai: a.

Buku Register Permintaan Lelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

b.

Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

c.

Buku Penerimaan dan Penyerahan Barang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan



d.

Buku Penerimaan dan Penyetoran Harga Lelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 41

(1) Balai Lelang wajib menyampaikan: a.

Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Lelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

b.

Laporan Bulanan Kas/Bank dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dengan melampirkan bukti-bukti antara lain fotokopi Buku Kas Harian dan fotokopi Rekening Koran;

c.

Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Pascalelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan

d.

Laporan Kegiatan Tahunan Balai Lelang dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Lelang dan Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sesudah bulan laporan, kecuali Laporan Kegiatan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari sesudah tahun laporan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku: a.

Permohonan izin operasional Balai Lelang yang masih dalam proses penyelesaian tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang; dan

b.

Izin operasional Balai Lelang yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.



BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 30 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 476


LAMPIRAN IA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pemberian Izin Operasional Balai Lelang KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KM.06/20.. TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : …) MENTERI KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Saudara …, Direktur/Direktur Utama PT Balai Lelang … dengan surat Nomor: … tanggal … mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang;

b.

bahwa PT Balai Lelang … telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang sehingga dapat diberikan izin operasional Balai Lelang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang……..;

: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor … /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Balai Lelang kepada PT Balai Lelang … (NPWP : …) yang berkedudukan di … dengan alamat …, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor … tanggal … yang dibuat oleh Notaris …, yang telah disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: … tanggal …


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEDUA

: Ruang lingkup usaha PT Balai Lelang … adalah terbatas pada kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenis lelang serta sebagai kuasa pemilik barang dapat bertindak selaku pemohon lelang atau penjual hanya untuk Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu lelang barang milik BUMN/D berbentuk Persero; lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan lelang barang milik swasta, perseorangan -2atau badan hukum/badan usaha, yang sudah dapat dilakukan terhitung sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA

: Apabila dalam melaksanakan kegiatan usahanya Balai Lelang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku akan dicabut Izin Operasionalnya.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP

MENTERI KEUANGAN, ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO


LAMPIRAN IB PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Pencabutan Izin Operasional Balai Lelang KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KM.06/20.. TENTANG PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG … (NPWP : …) MENTERI KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT Balai Lelang … yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

b.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung PT Balai Lelang … telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, yang dapat menyebabkan pencabutan izin operasional Balai Lelang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Operasional PT Balai Lelang …;

: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2.


Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PECABUTAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : …).

PERTAMA

: Mencabut Izin Operasional PT Balai Lelang … (NPWP: …) yang berkedudukan di … dengan alamat …, yang melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Operasional PT Balai Lelang ... Nomor .../KM.06/20.. tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang ...


KEDUA

KETIGA KEEMPAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2: PT Balai Lelang … yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang melakukan kegiatan usaha balai lelang, melakukan pengalihan kepemilikan pemegang saham, melakukan perubahan pengurus dan melakukan perubahan manajemen. : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -2: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Surat Permohonan Izin Operasional Balai Lelang Jakarta, … Nomor : (sesuai Nomor korespondensi Balai Lelang) Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Izin Operasional PT Balai Lelang … Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Gedung Syafrudin Prawiranegara, Lantai 12 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta Pusat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Operasional PT Balai Lelang … Adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: 1. akta Pendirian PT Balai Lelang ..., yang dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; 2. bukti modal disetor sekurang-kurangnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 3. rekening koran atas nama PT Balai Lelang ...; 4. proposal pendirian PT Balai Lelang ..., yang memuat antara lain: a. ruang lingkup kegiatan Balai Lelang; b. struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum (apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan); dan c. rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun; 5. neraca awal PT Balai Lelang ...; 6. sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun dan foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas: a. kantor dengan luas sekurang-kurangnya 60 m2; b. gudang/tempat penyimpanan barang dengan luas sekurang-kurangnya 100 m2; 7. fotokopi identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang; 8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Balai Lelang ..., para pemegang saham dan direksi; 9. Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi PT Balai Lelang ..., bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT); 10. Surat Keterangan Domisili kantor PT Balai Lelang ... dari kelurahan setempat;


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -211. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat izin/keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 12. bukti tersedianya tenaga penilai berupa ijazah/sertifikat penilai dan surat perjanjian kerja (apabila tenaga penilai yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang); dan 13. bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah sarjana hukum dan surat perjanjian kerja (apabila tenaga hukum yang bersangkutan-2berasal dari luar Balai Lelang). Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Balai Lelang ... Materai ………………………….. Jabatan



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Kredit Macet Pada Bank Pemerintah Atau Swasta dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Orang Tercela

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH ATAU SWASTA DAN TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR ORANG TERCELA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak mempunyai kewajiban dan atau kredit macet kepada Bank Pemerintah atau Bank Swasta. 2. Bahwa saya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela. 3. Bahwa apabila dikemudian hari surat pernyataan yang kami buat tidak benar, maka kami sebagai pengurus PT Balai Lelang … menyatakan bersedia untuk dicabut izin operasional perusahaan lelang tersebut, tanpa melalui peringatan dan tanpa melalui proses eksekusi pengadilan. 4. Bahwa saya tidak akan menggugat Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehubungan dengan pencabutan izin operasional balai lelang tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, … Hormat kami, Materai ………………………….. Jabatan



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Pemberian Izin Pindah Tempat Kedudukan Balai Lelang KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP/KN/20.. TENTANG PEMBERIAN IZIN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...) DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang

: a. bahwa Saudara ..., Direktur Utama PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin pindah tempat kedudukan Balai Lelang; b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin pindah tempat kedudukan Balai lelang; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Pindah Tempat Kedudukan PT Balai Lelang ...;

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN PT BALAI LELANG ....

PERTAMA

: Memberikan izin pindah tempat kedudukan kepada PT Balai Lelang ..., (NPWP: ..), semula berkedudukan di:


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2(tempat kedudukan yang lama) menjadi, (tempat kedudukan yang baru). KEDUA

-2: PT Balai Lelang ... setelah mendapat izin pindah tempat kedudukan wajib memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah izin diberikan dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah setempat atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang lama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang baru, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada: 1. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 2. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP/KN/20.. TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...) DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang

: a. bahwa Saudara ..., selaku Direktur PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang; b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan PT Balai Lelang ...;

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor … /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...).

PERTAMA

: Memberikan izin pembukaan kantor perwakilan kepada PT Balai Lelang ... (NPWP: ...) yang berkedudukan di ... dengan alamat di ...;


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2KEDUA

: Kantor Perwakilan PT Balai Lelang ... bukan merupakan badan hukum tersendiri sehingga Direksi PT Balai Lelang ... bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan kantor perwakilan.

KETIGA

: Dalam melakukan kegiatan usahanya, pimpinan Kantor Perwakilan bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Balai Lelang ...

KEEMPAT

-2: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada: 1. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 2. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Pemberian Izin Perubahan Pemegang Saham KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP- /KN/20.. TENTANG . PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PT BALAI LELANG … (NPWP : ...) DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Saudara …, Direktur Utama PT Balai Lelang … dengan surat Nomor: … tanggal … mengajukan permohonan izin perubahan pemegang saham Balai Lelang;

b.

bahwa PT Balai Lelang … telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin perubahan pemegang saham Balai Lelang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Perubahan Pemegang Saham PT Balai Lelang ...;

: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor … /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2.


Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PT BALAI LELANG … (NPWP : …).

PERTAMA

: Memberikan izin perubahan pemegang saham kepada PT Balai Lelang … (NPWP : …) semula terdiri: Pemegang Saham Lama:


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2… sebanyak … saham … sebanyak … saham menjadi, Pemegang Saham Baru: … sebanyak … saham … sebanyak … saham.

KEDUA

-2: PT Balai Lelang … yang telah memperoleh izin perubahan pemegang saham, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya pengesahan perubahan pemegang saham wajib menyampaikan dokumen akta perubahan pemegang saham PT Balai Lelang … dan Surat Keterangan atau Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Negara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 5. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL KEKAYAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP MENTERI KEUANGAN, ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO


LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Pembekuan Izin Operasional Balai Lelang KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KM.06/20.. TENTANG PEMBEKUAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG … (NPWP : …) MENTERI KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara …. Nomor: …/KW…/... tanggal ... telah terjadi pelanggaran Pasal …. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, oleh PT Balai Lelang …;

b.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung PT Balai Lelang … telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, yang dapat menyebabkan pembekuan izin operasional Balai Lelang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Izin Operasional PT Balai Lelang …;

: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor …/PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2.


Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA

: Membekukan Izin Operasional PT Balai Lelang … (NPWP : …), berkedudukan di … dengan alamat …, yang melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Operasional PT Balai Lelang ... Nomor .../KM.06/20.. tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang …


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2KEDUA

: PT Balai Lelang … yang telah dibekukan izin operasionalnya harus menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pembekuan izin operasional Balai Lelang dan dilarang melakukan kegiatan usaha balai lelang, melakukan pengalihan kepemilikan pemegang saham, melakukan perubahan pengurus dan melakukan perubahan manajemen.

KETIGA

: Pembekuan izin operasional -2-Balai Lelang ini berakhir, apabila PT Balai Lelang ... telah menyelesaikan kewajibannya yang terkait dengan pembekuan izin operasional Balai Lelang, atau dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4.

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; 6. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (Tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Buku Register Permintaan Lelang

BUKU REGISTER PERMINTAAN LELANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... Nomor Urut Register 1

Nomor dan Tanggal Surat Permintaan Lelang 2

Pemilik Barang

Tempat Lelang

Sifat Barang

Tanggal dan Alasan Pembatalan Lelang

Nomor Risalah Lelang

Nama Pejabat Lelang dan/atau KPKNL

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2BUKU REGISTER PERMINTAAN LELANG Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang merupakan buku permintaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan. -2-

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun buku dibuat. Kolom 1 1. Diisi nomor urut

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

2.

Diisi nomor dan tanggal surat permintaan lelang

3.

Diisi nama/identitas pemilik barang

4.

Diisi tempat lelang

5.

Diisi sifat barang yang akan dilelang

6.

Diisi tanggal dan alasan pembatalan lelang

7.

Diisi nomor Risalah Lelang

8.

Diisi nama Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukannya

9.

Diisi keterangan lain/tambahan apabila ada



LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang

BUKU KEGIATAN PRALELANG DAN PASCALELANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... No. 1

Tanggal 2

Lelang Tempat 3

Pemohon

Jenis Lelang

Pelaksana Lelang

4

5

6

Barang yang Dilelang Jenis Jumlah 7 8


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2BUKU KEGIATAN PRA LELANG DAN PASCA LELANG Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan pra lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan. -2-

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun buku dibuat. Kolom 1 1.

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

Diisi nomor urut

2.

Diisi tanggal pelaksanaanlelang

3.

Diisi tempat pelaksanaan lelang

4.

Diisi pemohon lelang

5.

Diisi jenis lelang

6.

Diisi nama KPKNL pelaksana lelang

7.

Diisi jenis barang yang dilelang

8.

Diisi jumlah barang yang dilelang



LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Buku Penerimaan dan Penyerahaan Barang

BUKU PENERIMAAN DAN PENYERAHAAN BARANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... No. 1

Barang Yang Diterima Bulan Ini Jenis 2

Jumlah

Jumlah 3

Nama dan Alamat Pemilik Barang 4

Risalah Lelang Tanggal 5

Nomor 6

Penyerahan Barang Kepada Pemenang Lelang Tanggal Nomor Bukti 7 8

Sisa Barang Yang Diterima s/d Bulan ini Jenis Jumlah 9 10

Ket

11

Jumlah


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2BUKU PENERIMAAN DAN PENYERAHAN BARANG Buku Penerimaan dan Penyerahan Barang merupakan buku yang berisi catatan permintaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan. -2-

CARA PENGISIAN :

Judul diisi Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun Laporan dibuat. Kolom 1 1. Diisi nomor urut

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

2.

Diisi jenis barang yang diterima pada bulan ini

3.

Diisi jumlah barang yang diterima pada bulan ini

4.

Diisi nama dan alamat pemilik barang

5.

Diisi tanggal Risalah Lelang

6.

Diisi nomor Risalah Lelang

7.

Diisi tanggal penyerahan barang kepada Pemenang Lelang

8.

Diisi nomor bukti penyerahan barang kepada Pemenang Lelang

9.

Diisi jenis sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini

10.

Diisi jumlah sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini

11.

Diisi keterangan lain/tambahan apabila ada



LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Buku Penerimaan dan Penyetoran Harga Lelang

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN HARGA LELANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... Harga Lelang No. Urut

No & Tgl RL

Uraian Penerimaan

Tanggal Penerimaan & No. Buki

Hasil Lelang

1

2

3

4

5

Jumlah Penerimaan

:

Harga Lelang

PPh

Bea Lelang

Uang Jaminan Lelang

Lainlain

Jumlah

No. Urut

No & Tgl RL

Uraian Pengeluaran

6

7

8

9

10

11

12

13

Hasil Lelang 14

Tgl Setor & No. Bukti 15

PPh 16

Tgl Setor & No. Bukti

Bea Lelang


Uang Jaminan Lelang


Lainlain

Jumlah

17

18

19

20

21

22

23

Jumlah Pengeluaran :


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN HARGA LELANG Buku Penerimaan dan Penyetoran Harga Lelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan penerimaan dan penyetoran harga lelang atas lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan. CARA PENGISIAN:

-2-

Judul diisi buku kegiatan penerimaan dan penyetoran harga lelang atas lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang yang bersangkutan serta Bulan dan Tahun buku dibuat. Kolom 1 1. 2. 3. 4.

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

10.

Diisi nomor urut Diisi nomor dan tanggal Risalah Lelang Diisi uraian penerimaan Diisi tanggal dan nomor bukti penerimaan Diisi jumlah bagian hasil lelang yang dipotong untuk pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Diisi jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang disetorkan Diisi jumlah Bea Lelang yang disetorkan Diisi jumlah uang jaminan lelang Diisi Penerimaan lain-lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang Wanprestasi Diisi jumlah penerimaan kolom 5, 6,7, 8,9

11.

Diisi nomor urut

12.

Diisi nomor dan tanggal Risalah Lelang

13.

Diisi uraian pengeluaran

14.

Diisi jumlah hasil lelang yang telah diserahkan kepada pemilik barang

15.

18.

Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran hasil lelang Diisi jumlah bagian hasil lelang yang disetor untuk pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Diisi jumlah Bea Lelang yang disetor

19.

Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran Bea Lelang

20.

Diisi jumlah uang jaminan lelang

21.

Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran uang jaminan Diisi penyetoran lain-lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang Wanprestasi Diisi jumlah pengeluaran kolom 14,16,18,20,22

5. 6. 7. 8. 9.

16. 17.

22. 23.



LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Lelang

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... No. 1

Risalah Lelang tanggal Nomor 2 3

Pejabat Lelang/KPKNL 4

Hasil Lelang (Rp) Tgl Setor 5 6

Bea Lelang (Rp) Tgl Setor 7 8

(Rp) 9

PPh Tgl Setor 10

(Rp) 11

BPHTB Tgl Setor 12

Keterangan 13


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang merupakan laporan kegiatan pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan. -2-

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun laporan dibuat. Kolom 1 1.

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

Diisi nomor urut

2.


3.

Diisi Nomor Risalah Lelang

4.

Diisi Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukan Pejabat Lelang

5.

Diisi jumlah hasil lelang

6.

Diisi tanggal penyetoran hasil lelang

7.

Diisi jumlah Bea Lelang

8.

Diisi tanggal penyetoran Bea Lelang

9.

Diisi jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

10. 11.

Diisi tanggal penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Diisi jumlah BPHTB

12.

Diisi tanggal penyetoran BPHTB

13.

Diisi lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan

Catatan : 1. Pengisian Kolom 5,6,7,8,9,10,11 dan 12 dilampiri dengan Fotokopi kwitansi Hasil Lelang kepada pemilik barang, SSBP dan SSP (PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan BPHTB); 2. Dalam hal yang dilelang tanah atau bangunan, BPHTB dikenakan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah. MENTERI KEUANGAN, ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO


LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh Laporan Bulanan Kas/Bank

LAPORAN KAS BULANAN Bulan_____________ 1 Saldo Awal 2 Penerimaan

Rp Rp

3 TOTAL PENERIMAAN 4 Pengeluaran

Rp Rp

5 TOTAL PENGELUARAN 6 Saldo Akhir

Rp Rp tanggal

_____________________ Direksi Balai Lelang CARA PENGISIAN 1. diisi dengan saldo kas awal sesuai dengan saldo awal bulan buku kas. 2. diisi dengan penerimaan kas yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok penerimaan. 3. diisi dengan menjumlahkan 2. 4. diisi dengan pengeluaran kas yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok pengeluaran. 5. diisi dengan menjumlahkan 4. 6. diisi dengan menjumlah 1 dan 3 dan mengurangi dengan 5.



LAPORAN BANK BULANAN Bank __________No.Rek_____________ Bulan_____________ 1 Saldo Awal 2 Penerimaan

-2-

Rp Rp

3 TOTAL PENERIMAAN 4 Pengeluaran

Rp Rp

5 TOTAL PENGELUARAN 6 Saldo Akhir

Rp Rp tanggal

_____________________ Direksi Balai Lelang CARA PENGISIAN 1. diisi dengan saldo bank awal sesuai dengan saldo awal bulan buku bank. 2. diisi dengan penerimaan bank yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok penerimaan. 3. diisi dengan menjumlahkan 2. 4. diisi dengan pengeluaran bank yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok pengeluaran. 5. diisi dengan menjumlahkan 4. 6. diisi dengan menjumlah 1 dan 3 dan mengurangi dengan 5.



LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Pascalelang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN JASA PRALELANG DAN PASCALELANG PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... No. 1

Tanggal 2

Lelang Tempat 3

Pemohon

Jenis Lelang

Pelaksana Lelang

4

5

6

Barang yang Dilelang Jenis Jumlah 7 8


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN JASA PRALELANG DAN PASCA LELANG Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Pascalelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan pralelang dan pascalelang-2-yang diselenggaralan oleh Balai Lelang setiap bulan. CARA PENGISIAN : Judul diisi Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Jasa Pascalelang yang bersangkutan serta Bulan dan Tahun laporan dibuat. Kolom

Cara Pengisian

Keterangan

1

2

3

1.

Diisi nomor urut

2.

Diisi tanggal pelaksanaan lelang

3.

Diisi tempat pelaksanaan lelang

4.

Diisi pemohon lelang

5.

Diisi jenis lelang

6.

Diisi nama KPKNL/Pejabat Lelang pelaksana lelang

7.

Diisi jenis barang yang dilelang

8.

Diisi jumlah barang yang dilelang



LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG


Contoh Laporan Kegiatan Tahunan

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN PT BALAI LELANG ... Bulan ... Tahun ... Risalah Lelang No. 1

Tanggal

Nomor

2

3

Pejabat Lelang /KPKNL 4

Harga Lelang

Hasil Bersih lelang

Bea Lelang

PPh

(Rp)

Tgl Setor

(Rp)

Tgl Setor

(Rp)

Tgl Setor

(Rp)

Tgl Setor

5

6

7

8

9

10

11

12

(Rp) 13

BPHTB Tgl Setor 14

Keterangan 15


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN Laporan Kegiatan Tahunan Balai Lelang merupakan laporan hasil penyelenggaraan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang selama 1 (satu) tahun. CARA PENGISIAN

-2-

Judul diisi Laporan Kegiatan Tahunan Balai Lelang yang bersangkutan dan Tahun laporan dibuat. Kolom 1 1.

Cara Pengisian 2

Keterangan 3

Diisi nomor urut

2.


3.

Diisi Nomor Risalah Lelang

4.

Diisi nama Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukan Pejabat Lelang

5.

Diisi jumlah harga lelang

6.

Diisi tanggal setor harga lelang dari pembeli

7.

Diisi jumlah hasil lelang

8.

Diisi tanggal setor hasil lelang ke pemilik barang

9.

Diisi jumlah Bea Lelang

10.

Diisi tanggal setor Bea Lelang

11.

Diisi Jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

12.

Diisi tanggal setor PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

13.

Diisi jumlah BPHTB

14.

Diisi tanggal setor BPHTB

15.

Diisi Keterangan lain-lain/tambahan bila ada



2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 11

Recommend Documents