PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
1.
2.
3.
4. 5. Memperhatikan
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1697/M.PAN/7/2008 tanggal 8 Juli 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
–2– KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BAB I Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi Pasal 1 (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; f. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang; g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; i.
pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang;
–3– j.
pelaksanaan dan pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan lelang;
pengelolaan
kekayaan
negara,
penilaian,
k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; l.
pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Wilayah Pasal 4 Kantor Wilayah terdiri dari: a. Bagian Umum; b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Bidang Penilaian; d. Bidang Piutang Negara; e. Bidang Lelang; f. Bidang Hukum dan Informasi; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; e. serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.
–4– Pasal 7 Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 8 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. Pasal 9 Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan negara. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara; b. penyiapan bahan bimbingan teknis penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara ; c. penyiapan bahan penetapan satus penggunaan, pemanfaataan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara; d. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara; e. penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.
–5– Pasal 11 Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri dari: a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II; c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III. Pasal 12 Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara serta penetapan status penggunaan, pemanfaataan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara kekayaan negara lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 13 Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha; b. penyiapan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha; c. penyiapan bahan bimbingan terhadap Penilai; d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. Pasal 15 Bidang Penilaian terdiri dari: a. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam; b. Seksi Penilaian Properti; c. Seksi Penilaian Properti Khusus dan Usaha.
–6– Pasal 16 (1) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam. (2) Seksi Penilaian Properti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian properti. (3) Seksi Penilaian Properti Khusus dan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian properti khusus dan usaha. Pasal 17 Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; b. penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; c. penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan atas usul keringanan hutang; d. pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang negara; e. penggalian potensi piutang negara; f. pelaksanaan pengurusan piutang negara; g. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; h. pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.
–7– Pasal 19 Bidang Piutang Negara terdiri dari: a. Seksi Piutang Negara I; b. Seksi Piutang Negara II; c. Seksi Piutang Negara III. Pasal 20 Seksi Piutang Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis dan evaluasi penetapan, penagihan, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, melakukan pendataan, pengolahan dan pengelolaan barang jaminan piutang negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 21 Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, dan pengembangan lelang; b. penyiapan bahan pengawasan lelang; c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang. Pasal 23 Bidang Lelang terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Lelang I; b. Seksi Bimbingan Lelang II; c. Seksi Bimbingan Lelang III.
–8–
Pasal 24 Seksi Bimbingan Lelang I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, dan pengembangan lelang, pengawasan lelang, dan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang serta bimbingan dan pelaksanaan pengawasan profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 25 Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan bantuan hukum dan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; b. penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; c. pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; d. penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara; e. pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; f. pengawasan implementasi sistem aplikasi; g. pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi data. Pasal 27 Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari: a. Seksi Bantuan Hukum; b. Seksi Verifikasi; c. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi.
–9– Pasal 28 (1) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara, serta verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang. (3) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengawasan implementasi sistem aplikasi dan pengelolaan jaringan komunikasi data.
BAB II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi Pasal 29 (1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 30 KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
30,
KPKNL
a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
– 10 – d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; e. pelaksanaan pelayanan penilaian; f. pelaksanaan pelayanan lelang; g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; i.
pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
j.
pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 32 KPKNL terdiri dari: a. Subbagian Umum; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Seksi Pelayanan Penilaian; d. Seksi Piutang Negara; e. Seksi Pelayanan Lelang; f. Seksi Hukum dan Informasi; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 33 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.
– 11 – (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara. (3) Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. (4) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan. (5) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero). (6) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 34 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
– 12 – Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 37 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 38 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 39 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 40 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
– 13 –
Pasal 41 (1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah. (2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.
BAB V LOKASI Pasal 42 (1) Sejak berlakunya keputusan ini, terdapat: a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah; b. 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja: a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan ini.
BAB VI ESELONISASI Pasal 43 (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah jabatan struktural eselon III.a.
– 14 – (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural eselon IV.a. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44 Pembagian wilayah kerja KPKNL Jakarta I, II, III, IV, dan V sebagaimana tercantum dalam lampiran II diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Selama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi instansi vertikal yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA DAERAH ADMINISTRASI KPKNL PEMERINTAHAN Propinsi Nangroe Aceh 1. Banda Aceh Darussalam 2. Lhokseumawe 3. Meulaboh
1.
KANWIL I DJKN BANDA ACEH
BANDA ACEH
2.
KANWIL II DJKN MEDAN
MEDAN
Propinsi Sumatra Utara
1. Medan 2. Binjai 3. Pematang Siantar 4. Kisaran 5. Padang Sidempuan
3.
KANWIL III DJKN PEKANBARU
PEKANBARU
1. Propinsi Riau 2. Propinsi Sumatera Barat 3. Propinsi Kepri
1. Padang 2. Bukit Tinggi 3. Pekan Baru 4. Batam 5. Tanjung Pinang 6. Dumai
4.
KANWIL IV DJKN PALEMBANG
PALEMBANG
1. Propinsi Sumatera Selatan 2. Propinsi Bangka Belitung 3. Propinsi Jambi
1. Jambi 2. Palembang 3. Lahat 4. Pangkal Pinang 5. Baturaja
5.
KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
1. Propinsi Lampung 2. Propinsi Bengkulu
1. Bengkulu 2. Curup 3. Bandar Lampung 4. Metro
6.
KANWIL VI DJKN SERANG
SERANG
Propinsi Banten
1. Serang 2. Tangerang 3. Serpong
7.
KANWIL VII DJKN JAKARTA
JAKARTA
Propinsi DKI Jakarta
1. Jakarta I 2. Jakarta II 3. Jakarta III 4. Jakarta IV 5. Jakarta V
-2-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA DAERAH ADMINISTRASI KPKNL PEMERINTAHAN Propinsi Jawa Barat 1. Bandung 2. Bekasi 3. Bogor 4. Purwakarta 5. Tasikmalaya 6. Cirebon 7. Sukabumi
8.
KANWIL VIII DJKN BANDUNG
BANDUNG
9.
KANWIL IX DJKN SEMARANG
SEMARANG
1. Propinsi Jawa Tengah 2. Propinsi D.I. Yogyakarta
1. Semarang 2. Surakarta 3. Kudus 4. Pekalongan 5. Tegal 6. Yogyakarta 7. Bantul 8. Sleman 9. Magelang 10. Purwokerto
10.
KANWIL X DJKN SURABAYA
SURABAYA
Propinsi Jawa Timur
1. Surabaya 2. Sidoarjo 3. Malang 4. Jember 5. Pamekasan 6. Madiun 7. Bojonegoro 8. Kediri
11.
KANWIL XI DJKN PONTIANAK
PONTIANAK
Propinsi Kalimantan Barat
1. Pontianak 2. Singkawang 3. Sanggau
12.
KANWIL XII DJKN BANJARMASIN
BANJARMASIN
1. Propinsi Kalimantan Tengah 2. Propinsi Kalimantan Selatan
1. Palangkaraya 2. Pangkalan Bun 3. Banjarmasin 4. Barabai
13.
KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SAMARINDA
Propinsi Kalimantan Timur
1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tenggarong 4. Tarakan 5. Bontang
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
1. KPKNL BANDA ACEH
BANDA ACEH
1. 2. 3. 4. 5.
2. KPKNL LHOKSEUMAWE
LHOKSEUMAWE
1. KOTA LHOKSEUMAWE 2. KAB. ACEH UTARA 3. KAB. ACEH TENGAH 4. KAB. BIREUEN 5. KOTA LANGSA 6. KAB. ACEH TIMUR 7. KAB. ACEH TAMIANG 8. KAB. BENER MERIAH 9. KAB. GAYO LUES 10. KAB. ACEH TENGGARA
3. KPKNL MEULABOH
MEULABOH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4. KPKNL MEDAN
MEDAN
1. KOTA MEDAN 2. KAB. DELI SERDANG
5. KPKNL BINJAI
BINJAI
1. KOTA BINJAI 2. KAB. LANGKAT 3. KAB. TANAH KARO
6. KPKNL PEMATANG SIANTAR
PEMATANG SIANTAR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA BANDA ACEH KOTA SABANG KAB. ACEH PIDIE KAB. ACEH BESAR KAB. PIDIE JAYA
KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH SELATAN KAB. SIMEULEU KAB. ACEH SINGKIL KOTA SUBULUSSALAM KAB. ACEH JAYA KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. NAGAN RAYA
KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA TEBING TINGGI KAB. SAMOSIR KAB. SIMALUNGUN KAB. TOBA SAMOSIR KAB. DAIRI KAB. PAKPAK BHARAT
-2-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
7. KPKNL KISARAN
KISARAN
1. KAB. ASAHAN 2. KOTA TANJUNG BALAI 3. KAB. LABUHAN BATU
8. KPKNL PADANG SIDEMPUAN
PADANG SIDEMPUAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
9. KPKNL PADANG
PADANG
1. KOTA PADANG 2. KOTA SAWAHLUNTO 3. KOTA SOLOK 4. KOTA PARIAMAN 5. KAB. PADANG PARIAMAN 6. KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 7. KAB. PESISIR SELATAN 8. KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG 9. KAB. SOLOK 10. KAB. SOLOK SELATAN 11. KAB. DHARMASRAYA
10. KPKNL BUKIT TINGGI
BUKIT TINGGI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KOTA BUKIT TINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PADANG PANJANG KAB. AGAM KAB. LIMAPULUH KOTO KAB. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. TANAH DATAR
11. KPKNL PEKANBARU
PEKANBARU
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PEKANBARU KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HULU KAB. KUANTAN SENGINGI KAB. INDRAGIRI HULU KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. PELALAWAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS SELATAN KAB. SIBOLGA KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
-3-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
12. KPKNL BATAM
BATAM
1. KOTA BATAM 2. KAB. KARIMUN 3. KAB. LINGGA
13. KPKNL TANJUNG PINANG
TANJUNG PINANG
1. KOTA TANJUNG PINANG 2. KAB. KEPULAUAN RIAU 3. KAB. NATUNA
14. KPKNL DUMAI
DUMAI
1. 2. 3. 4.
KOTA DUMAI KAB. BENGKALIS KAB. SIAK KAB. ROKAN HILIR
15. KPKNL JAMBI
JAMBI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KOTA JAMBI KAB. BATANG HARI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KAB. MUARA JAMBI KAB. BUNGO KAB. KERINCI KAB. MERANGIN KAB. SAROLANGUN KAB. TEBO
16. KPKNL PALEMBANG
PALEMBANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KAB. BANYUASIN KAB. MUSI BANYUASIN KAB. OGAN ILIR
17. KPKNL LAHAT
LAHAT
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. LAHAT KOTA PAGAR ALAM KOTA LUBUK LINGGAU KAB. MUSI RAWAS KAB. MUARA ENIM
18. KPKNL PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PANGKAL PINANG KAB. BANGKA KAB. BANGKA SELATAN KAB. BANGKA TENGAH KAB. BANGKA BARAT KAB. BELITUNG KAB. BELITUNG TIMUR
-4-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
19. KPKNL BATURAJA
BATURAJA
1. KAB. OGAN KOMERING ULU 2. KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 3. KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 4. KAB. OGAN KOMERING ILIR
20. KPKNL BENGKULU
BENGKULU
1. 2. 3. 4.
KOTA BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN KAB. KAUR KAB. SELUMA
21. KPKNL CURUP
CURUP
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. REJANG LEBONG KAB. KEPAHYANG KAB. LEBONG KAB. BENGKULU UTARA KAB. MUKOMUKO
22. KPKNL BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA BANDAR LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. TANGGAMUS KAB. LAMPUNG BARAT KAB. PESAWARAN
23. KPKNL METRO
METRO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOTA METRO KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA KAB. TULANG BAWANG KAB. WAY KANAN
24. KPKNL SERANG
SERANG
1. 2. 3. 4.
KAB. SERANG KOTA CILEGON KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK
25. KPKNL TANGERANG
TANGERANG
KOTA TANGERANG
26. KPKNL SERPONG
SERPONG
KAB. TANGERANG
27. KPKNL JAKARTA I
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
28. KPKNL JAKARTA II
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
29. KPKNL JAKARTA III
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
30. KPKNL JAKARTA IV
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
-5-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
31. KPKNL JAKARTA V
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
32. KPKNL BANDUNG
BANDUNG
1. 2. 3. 4. 5.
33. KPKNL BEKASI
BEKASI
1. KOTA BEKASI 2. KAB. BEKASI
34. KPKNL BOGOR
BOGOR
1. KOTA BOGOR 2. KAB. BOGOR 3. KOTA DEPOK
35. KPKNL PURWAKARTA
PURWAKARTA
1. KAB. PURWAKARTA 2. KAB. KARAWANG 3. KAB. SUBANG
36. KPKNL TASIKMALAYA
TASIKMALAYA
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. CIAMIS KAB. GARUT
37. KPKNL CIREBON
CIREBON
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA CIREBON KAB. CIREBON KAB. INDRAMAYU KAB. MAJALENGKA KAB. KUNINGAN
38. KPKNL SUKABUMI
SUKABUMI
1. KOTA SUKABUMI 2. KAB. SUKABUMI 3. KAB. CIANJUR
39. KPKNL SEMARANG
SEMARANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA SEMARANG KAB. SEMARANG KOTA SALATIGA KAB. DEMAK KAB. GROBOGAN
40. KPKNL SURAKARTA
SURAKARTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA SURAKARTA KAB. BOYOLALI KAB. KARANGANYAR KAB. KLATEN KAB. SUKOHARJO KAB. SRAGEN KAB. WONOGIRI
KOTA BANDUNG KAB. BANDUNG KOTA CIMAHI KAB. SUMEDANG KAB. BANDUNG BARAT
-6-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
41. KPKNL KUDUS
KUDUS
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. KUDUS KAB. PATI KAB. JEPARA KAB. BLORA KAB. REMBANG
42. KPKNL PEKALONGAN
PEKALONGAN
1. 2. 3. 4.
KOTA PEKALONGAN KAB. PEKALONGAN KAB. BATANG KAB. KENDAL
43. KPKNL TEGAL
TEGAL
1. 2. 3. 4.
KOTA TEGAL KAB. TEGAL KAB. BREBES KAB. PEMALANG
44. KPKNL YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
45. KPKNL BANTUL
BANTUL
1. KAB. BANTUL 2. KAB. GUNUNG KIDUL
46. KPKNL SLEMAN
SLEMAN
1. KAB. SLEMAN 2. KAB. KULON PROGO
47. KPKNL MAGELANG
MAGELANG
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA MAGELANG KAB. MAGELANG KAB. PURWOREJO KAB. TEMANGGUNG KAB. WONOSOBO
48. KPKNL PURWOKERTO
PURWOKERTO
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. BANYUMAS KAB. BANJARNEGARA KAB. PURBALINGGA KAB. KEBUMEN KAB. CILACAP
49. KPKNL SURABAYA
SURABAYA
1. KOTA SURABAYA 2. KAB. GRESIK
50. KPKNL SIDOARJO
SIDOARJO
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. SIDOARJO KOTA MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO KOTA PASURUAN KAB. PASURUAN
51. KPKNL MALANG
MALANG
1. 2. 3. 4.
KOTA MALANG KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KOTA BATU
-7-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
52. KPKNL JEMBER
JEMBER
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KOTA. PROBOLINGGO KAB. PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO
53. KPKNL PAMEKASAN
PAMEKASAN
1. 2. 3. 4.
KAB. PAMEKASAN KAB. BANGKALAN KAB. SAMPNG KAB. SUMENEP
54. KPKNL MADIUN
MADIUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOTA MADIUN KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. PONOROGO KAB. PACITAN
55. KPKNL BOJONEGORO
BOJONEGORO
1. 2. 3. 4.
KAB. BOJONEGORO KAB. LAMONGAN KAB. TUBAN KAB. NGANJUK
56. KPKNL KEDIRI
KEDIRI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA KEDIRI KAB. KEDIRI KOTA BLITAR KAB. BLITAR KAB. JOMBANG KAB. TULUNG AGUNG KAB. TRENGGALEK
57. KPKNL PONTIANAK
PONTIANAK
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA PONTIANAK KAB. PONTIANAK KAB. KUBU RAYA KAB. KETAPANG KAB. KAYONG UTARA
58. KPKNL SINGKAWANG
SINGKAWANG
1. KOTA SINGKAWANG 2. KAB. SAMBAS 3. KAB. BENGKAYANG
59. KPKNL SANGGAU
SANGGAU
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KAB. SANGGAU KAB. SEKADAU KAB. LANDAK KAB. SINTANG KAB. MELAWI KAB. KAPUAS HULU
-8-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
60. KPKNL PALANGKARAYA
PALANGKARAYA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KOTA PALANGKARAYA KAB. KAPUAS KAB. PULANG PISAU KAB. KATINGAN KAB. GUNUNG MAS KAB. BARITO UTARA KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO TIMUR KAB. MURUNG RAYA
61. KPKNL PANGKALAN BUN
PANGKALAN BUN
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. LAMANDAU KAB. SUKAMARA KAB. SERUYAN
62. KPKNL BANJARMASIN
BANJARMASIN
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA BANJARMASIN KAB. BANJAR KAB. BARITO KUALA KAB. TANAH LAUT KAB. BANJAR BARU
63. KPKNL BARABAI
BARABAI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. KOTA BARU KAB. TABALONG KAB. TAPIN KAB. BALANGAN KAB. TANAH BUMBU
64. KPKNL BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
1. KOTA BALIKPAPAN 2. KAB. PASIR 3. KAB. PENAJAM PASER UTARA
65. KPKNL SAMARINDA
SAMARINDA
66. KPKNL TENGGARONG
TENGGARONG
67. KPKNL TARAKAN
TARAKAN
KOTA SAMARINDA 1. KAB. KUTAI KARTANEGARA 2. KAB. KUTAI BARAT 1. KOTA TARAKAN 2. KAB. BERAU 3. KAB. BULUNGAN 4. KAB. MALINAU 5. KAB. NUNUKAN 6. KAB. TANA TIDUNG
68. KPKNL BONTANG
BONTANG
1. KOTA BONTANG 2. KAB. KUTAI TIMUR
-9-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
69. KPKNL DENPASAR
DENPASAR
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA DENPASAR KAB. BADUNG KAB. GIANYAR KAB. KLUNGKUNG KAB. TABANAN
70. KPKNL SINGARAJA
SINGARAJA
1. 2. 3. 4.
KAB. BULELENG KAB. BANGLI KAB. JEMBRANA KAB. KARANGASEM
71. KPKNL MATARAM
MATARAM
1. 2. 3. 4.
KOTA MATARAM KAB. LOMBOK BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR
72. KPKNL BIMA
BIMA
1. 2. 3. 4. 5.
KOTA BIMA KAB. BIMA KAB. DOMPU KAB. SUMBAWA KAB. SUMBAWA BARAT
73. KPKNL KUPANG
KUPANG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KOTA KUPANG KAB. KUPANG KAB. BELU KAB. LEMBATA KAB. SUMBA BARAT KAB. SUMBA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH SELATAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB. ROTE NDAO
74. KPKNL MAUMERE
MAUMERE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KAB. SIKKA KAB. ALOR KAB. ENDE KAB. FLORES TIMUR KAB. MANGGARAI KAB. MANGGARAI BARAT KAB. NGADA
75. KPKNL MAMUJU
MAMUJU
1. 2. 3. 4. 5.
KAB. MAMUJU KAB. MAMUJU UTARA KAB. MAJENE KAB. POLEWALI MANDAR KAB. MAMASA
- 10 -
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
76. KPKNL MAKASSAR
MAKASSAR
1. KOTA MAKASSAR 2. KAB. BANTAENG 3. KAB. BULUKUMBA 4. KAB. GOWA 5. KAB. JENEPONTO 6. KAB. MAROS 7. KAB. PANGKEP 8. KAB. SELAYAR 9. KAB. SINJAI 10. KAB. TAKALAR
77. KPKNL PARE PARE
PARE PARE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KOTA PARE PARE KAB. BARRU KAB. PINRANG KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. SOPPENG KAB. WAJO KAB. BONE
78. KPKNL PALOPO
PALOPO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOTA PALOPO KAB. LUWU KAB. LUWU UTARA KAB. LUWU TIMUR KAB. TANA TORAJA KAB. ENREKANG
79. KPKNL KENDARI
KENDARI
1. KOTA KENDARI 2. KAB. KOLAKA 3. KAB. KOLAKA UTARA 4. KAB. KONAWE 5. KAB. KONAWE SELATAN 6. KAB. BOMBANA 7. KOTA BAU BAU 8. KAB. BUTON 9. KAB. BUTON UTARA 10. KAB. KONAWE UTARA 11. KAB. MUNA 12. KAB. WAKATOBI
80. KPKNL MANADO
MANADO
1. KOTA MANADO 2. KAB. BOLAANG MONGONDOW 3. KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 4. KAB. MINAHASA 5. KAB. MINAHASA UTARA 6. KAB. MINAHASA TENGGARA
- 11 -
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA 7. KAB. SANGIHE 8. KOTA BITUNG 9. KAB. KEPULAUAN TALAUD 10. KAB. MINAHASA SELATAN 11. KOTA TOMOHON 12. KOTA KOTAMOBAGU 13. KAB. SITARO
81. KPKNL GORONTALO
GORONTALO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
82. KPKNL PALU
PALU
1. KOTA PALU 2. KAB. BUOL 3. KAB. TOLI TOLI 4. KAB. DONGGALA 5. KAB. PARIGI MOUTONG 6. KAB. MAROWALI 7. KAB. BANGGAI 8. KAB. BANGGAI KEPULAUAN 9. KAB. POSO 10. KAB. TOJO UNA UNA
83. KPKNL TERNATE
TERNATE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KOTA TERNATE KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. HALMAHERA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN KAB. KEPULAUAN SULA
84. KPKNL AMBON
AMBON
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KOTA AMBON KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. MALUKU TENGAH KAB. MALUKU TENGGARA KOTA TUAL KAB. PULAU BURU KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. KEPULAUAN ARU
KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KAB. GORONTALO UTARA KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. POHUWATO
LAMPIRAN III-1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
BIDANG PENILAIAN
BIDANG PIUTANG NEGARA
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG LELANG
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
BIDANG HUKUM DAN INFORMASI
SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I
SEKSI PENILAIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKSI PIUTANG NEGARA I
SEKSI BIMBINGAN LELANG I
SEKSI BANTUAN HUKUM
SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II
SEKSI PENILAIAN PROPERTI
SEKSI PIUTANG NEGARA II
SEKSI BIMBINGAN LELANG II
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA III
SEKSI PENILAIAN PROPERTI KHUSUS DAN USAHA
SEKSI PIUTANG NEGARA III
SEKSI BIMBINGAN LELANG III
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LAMPIRAN III-2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SUBBAGIAN UMUM
SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
SEKSI PELAYANAN PENILAIAN
SEKSI PIUTANG NEGARA
SEKSI PELAYANAN LELANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI HUKUM DAN INFORMASI
