DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710
Telepon Faksimile Website
: 021-3849388 : 021-3448390 : www.djkn.depkeu.go.id
Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJKN 2. Para Kepala KPKNL di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN Nomor : SE- 13/KN/2009
TENTANG PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN/TENTARA NASIONAL INDONESIA (DEPHAN/TNI) Sehubungan dengan pelaksanaan penertiban BMN di lingkungan Dephan/TNI, dan mengingat adanya kekhususan pola pengorganisasian pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Dephan/TNI tersebut, maka agar memperlancar dan menyeragamkan langkah Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan penertiban BMN pada seluruh Satker di lingkungan Dephan/TNI, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi Pengguna Barang Berbeda dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) lainnya, fungsi pengguna barang pada Dephan/TNI tersebar pada unit yang melaksanakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penatausahaan BMN. Hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : a. Fungsi Pengadaan Barang Dephan/TNI menganut sistem pengadaan barang secara terpusat. Unit yang mempunyai anggaran belanja modal dan dapat melakukan pengadaan barang hanya sampai Satuan Kerja (Satker) tingkat Unit Organisasi (UO) yaitu seluruh unit eselon I Dephan, Mabes TNI, Mabes TNI-AD, Mabes TNI-AL dan Mabes TNI-AU. Setelah barang dibeli kemudian didistribusikan ke seluruh unit pengguna hingga subsatker. Distribusi dan serah terima barang dari UO hingga ke unit setingkat subsatker tersebut selama ini sebagian besar tidak disertai dengan dokumennya sehingga sebagian besar BMN yang dikelola/ditatausahakan oleh satker tingkat Komando Utama (Kotama), Satker dan Subsatker tidak diketahui nilai dan/atau tahun perolehannya. b. Fungsi Pengelolaan BMN Fungsi pengelolaan BMN pada Dephan dilakukan oleh 2 (dua) unit yang berbeda yaitu Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) untuk barang bergerak (BB) dan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan) untuk barang tidak bergerak (BTB). Di lingkungan TNI, baik pada Satker tingkat Unit Organisasi (UO), Kotama, Satker pengelolaan dilaksanakan oleh pejabat di bidang logistik (Asisten Logistik/Kepala Seksi Logistik), sedangkan pada Subsatker dilaksanakan oleh Kasilog atau Bintara Administrasi Logistik (Baminlog).
c. Fungsi Penatausahaan BMN Pelaksana fungsi penatausahaan BMN di lingkungan Dephan/TNI dapat dibedakan atas penanggungjawab, koordinator dan pelaksana teknis penatausahaan BMN sebagai berikut :
Tingkatan Akuntansi
Penanggungjawab
Koordinator
Pelaksana Teknis
UAPB (Departemen)
Menhan
Dirjen Kuathan
Direktur Materiil
UAPPB-E1 (UO) - KP Dephan - Mabes TNI - Mabes Angkatan
Sekretaris Jenderal Panglima TNI Kepala Staf
Karo Umum Aslog Aslog
Kabag Perlengkapan Es.I Aslog Pembina Komoditas
UAPPB-W (Kotama)
Pangkotama
Aslog
Pembina Komoditas
UAKPB (Satker)
Kepala Satker
Kasilog
Kasilog
UAPKPB (Subsatker)
Kepala Subsatker
Kasilog/Baminlog
Kasilog/Baminlog
Adapun unit yang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah para koordinator penatausahaan BMN pada semua Satker, baik tingkat UO Departemen, UO TNI, Kotama, Satker maupun Subsatker. d. Fungsi Pembinaan Komoditas Pada dasarnya pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan TNI dikoordinasikan oleh pejabat di bidang logistik (Aslog/Kasilog), namun secara teknis penatausahaan setiap kelompok barang dilaksanakan oleh Pembina Komoditas. Pembina Komoditas tersebut adalah sebagai berikut : Pembina Komoditas Tingkatan Satker
BTB
BB
Alat Perhubungan
Alat Kesehatan
Unit Organisasi (UO) - Mabes TNI - Mebes TNI-AD - Mabes TNI-AL - Mabes TNI-AU
Aslog Ditziad Disfaslanal Disfaskonau
Aslog Ditpalad Dismat Dismat
Aslog Dithubad Dismat Dismat
Aslog Ditkes Dismat Dismat
Kotama - TNI-AD - TNI-AL - TNI-AU
Zidam Disfaslan Disfaskon
Paldam Dismat Dismat
Hubdam Dismat Dismat
Kesdam Dismat Dismat
Satker/Subsatker - TNI-AD - TNI-AL - TNI-AU
Kasilog Kasilog Kasilog
Kasilog Kasilog Kasilog
Kasilog Kasilog Kasilog
Kasilog Kasilog Kasilog
2. Fungsi Penatausahaan anggaran Sesuai tingkatan unit akuntansi di lingkungan Dephan/TNI, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana teknis penatausahaan anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Tingkatan Akuntansi
Penanggungjawab
Koordinator
Pelaksana Teknis
UAPA (Departemen)
Menhan
Kapusku
Kabag Keu (Kabaku I)
UAPPA-E1 (UO) - KP Dephan - Mabes TNI - Mabes Angkatan
Sekretaris Jenderal Panglima TNI Kepala Staf
Karo Keu Pusku TNI Ditku/Disku
Kabaku KP Es.I (Kabaku II) Kabaku PuskuTNI (Kabaku II) Kabaku Dit/Disku (Kabaku II)
UAPPA-W (Kotama)
Pangkotama
Ditku/Disku
Kabaku Dit/Disku (Kabaku III
UAKPA (Satker/ Kepala Satker/Satpor Subsatker/Satpor)
Kepala Keu. Kabaku Satker (Kabaku IV) Satker/Satpor
3. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fungsi penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan adalah fungsi untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mengkonsolidasikan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L). Fungsi penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pada Dephan/TNI dapat dilihat pada gambar berikut : Fungsi KPA
Fungsi Akuntansi Tk. Departemen
BAKU I
DEPHAN ROUM
BAKU II
UO DEP (ROUM) E1
Fungsi Konsolidasi LK K/L
Fungsi KPB
Karoum/Aslog UO
Aslog KOTTAMA
Kasilog pd SATKER
BAKU III KU KOTTAMA
BAKU IV PEKAS
SATKER UAKPB
Kasubsatker/ Kasatpor
Penanggungjawab fungsi penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan pada Dephan adalah Sekretaris Jenderal Dephan, namun secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum.
4. Pelaksanaan Penertiban BMN pada Dephan/TNI Berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Tim Pelaksana Penertiban BMN terhadap kekhususan kondisi pengelolaan BMN di lingkungan Dephan/TNI. a. Jenis, Golongan dan Kodefikasi BMN 1) Jenis barang Jenis barang di lingkungan Dephan/TNI terdiri dari dua jenis barang yaitu Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Non Alutsista. Alutsista adalah barang-barang yang digunakan atau dipakai untuk mendukung TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pertahanan negara, sedangkan non alutsista adalah barang-barang yang digunakan atau untuk mendukung Dephan/TNI dalam melaksanakan tugas administrasi. 2) Golongan dan Kodefikasi Barang Selama ini penatausahaan BMN di lingkungan Dephan/TNI menggunakan data Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN). Dengan IKN tersebut semua barang diinventarisasi, dibukukan dan dilaporkan. Namun penatausahaan dengan IKN tersebut belum menerapkan penggolongan dan kodefikasi barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dephan/TNI saat ini sedang melakukan upaya untuk menerapkan SIMAK-BMN pada seluruh satker. Hal-hal yang terkait dengan penerapan SIMAK-BMN di lingkungan Dephan/TNI adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengakomodir kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan, Dephan/TNI memodifikasi SIMAK-BMN tanpa merubah fitur utama yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan; 2) Modifikasi SIMAK-BMN dilakukan pula agar data dan Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dapat dikonversi secara otomatis ke SIMAK-BMN dengan penggolongan dan kodefikasi yang sesuai dengan PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 3) Penerapan SIMAK-BMN pada Dephan/TNI dapat dilaksanakan sampai pada tingkat Subsatker yang disetarakan dengan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB); 4) Kode Satker yang digunakan adalah kode Satker yang dibuat oleh Dephan/TNI. c. Subyek Penertiban BMN Subyek penertiban BMN di lingkungan Dephan/TNI adalah seluruh satker dan subsatker. Defisini satker pada Dephan/TNI berbeda dengan definisi satker yang berlaku pada K/L pada umumnya. Satker pada Dephan/TNI adalah unit yang mendapatkan otorisasi atau kewenangan untuk antara lain mengelola dan menatausahakan BMN. Secara hirarkis satkersatker di lingkungan Dephan/TNI dibedakan menjadi 4 (empat) tingkatan atau level, yaitu tingkat Unit Organisasi (UO), Komando Utama (Kotama), Satker dan Subsatker. Perbedaan antara Satker tingkat UO dengan Satker tingkat Kotama, Satker dan Subsatker adalah Satker tingkat UO mempunyai anggaran untuk semua belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) dan dapat melakukan pengadaan barang untuk kemudian mendistribusikannya ke satker tingkat Kotama, Satker dan Subsatker, sedangkan Satker tingkat Kotama, Satker dan Subsatker tidak mengelola anggaran sendiri dan hanya menerima kemudian mengelola dan menatausahakan BMN yang didistribusikan oleh Satker tingkat UO.
Berdasarkan 4 tingkatan tersebut, Satker-satker di lingkungan Dephan/TNI dapat digambarkan sebagai berikut : Satuan Kerja (Satker) Organisasi
Tingkat (UO)
Tingkat Kotama
Tingkat Satker
Tingkat Subsatker
Dephan
KP Unit Esl. I
Mabes TNI
Mabes TNI
Kohanudnas
Kogartap
TNI-AD
Mabes TNI-AD
Kodam
Korem, Kodim BS
TNI-AL
Mabes TNI-AL
Kodikal, Kormar, Lantamal Kolinlamil, Koarma
Lanal, Rumkit
TNI-AU
Mabes TNI-AU
Kodikau, Koharmatau, korpaskhasau, Koopsau
Skadron, Rumkit
Lanud
Kodim, Koramil (dibawah Kodim BS), Rumkit Lanudal, Skatek,
Daftar Satker dan daftar kepanjangan dari singkatan-singkatan yang berlaku di lingkungan Dephan/TNI dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 surat edaran ini. d. Obyek Inventarisasi 1) Berdasarkan tahun perolehan barang : Obyek inventarisasi adalah seluruh BMN yang diperoleh/didapat sampai dengan tanggal 31 Desember 2007; 2) Berdasarkan sumber/asal barang : Obyek Inventarisasi adalah seluruh BMN, baik yang berasal dari pembelian dengan APBN maupun dari perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan dan lain-lain) dan BMN yang berasal dari kegiatan tukar-menukar (ruislag) serta hasil pemanfaatan aset. e. Obyek Penilaian 1) Penilaian dilakukan terhadap seluruh BMN yang diperoleh/didapat sampai dengan tanggal 31 Desember 2004; 2) BMN perolehan setelah tanggal 31 Desember 2004 yang belum terdaftar dalam laporan BMN atau IKN; dan 3) BMN yang sudah terdaftar/tercatat dalam laporan BMN/IKN tetapi nilainya Rp. 1,0, atau tidak ada nilainya. f.
Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Alutsista termasuk barang rahasia negara karena itu terhadap Alutsista tidak harus dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana Penertiban DJKN. Data Alutsista (jumlah, tahun perolehan, nilai perolehan, tipe, kondisi dan lain-lain) dalam rangka penertiban BMN dapat langsung menggunakan data dan informasi yang diserahkan oleh Dephan/TNI dan dapat berasal dari kegiatan inventarisasi dan penaksiran yang dilakukan oleh satker-satker Dephan/TNI.
g. Mekanisme kegiatan penertiban BMN Sebagaimana mekanisme kegiatan penertiban BMN pada umumnya, maka kegiatan penertiban BMN di lingkungan Dephan/TNI meliputi pengumpulan data awal, inventarisasi, penilaian,
pengolahan data, pelaporan, pemutakhiran data, dan koreksi nilai. Adapun beberapa kekhususan yang harus diperhatikan, antara lain adalah : 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Penertiban Tujuan Koordinasi : a) Menyamakan persepsi mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara oleh Tim Penertiban DJKN pada satuan kerja Dephan/TNI; b) Memperoleh data masing-masing satuan yang berada pada lingkup kewenangan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di wilayah terkait; c) Memberikan informasi yang jelas mengenai hal-hal teknis yang akan dilaksanakan oleh Tim Penertiban DJKN, diantaranya : i. Inventarisasi BMN bersifat Administratif, meliputi : i.1 Data Administrasi/Data Awal baik dalam bentuk Aplikasi/Laporan IKN/Laporan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara berjenjang oleh masing-masing satuan; i.2 Fotokopi Dokumen/Bukti Kepemilikan yang disimpan/dikuasai oleh masingmasing satuan; i.3 Dokumentasi / Photo BMN yang berada pada masing-masing satuan. ii.Penilaian yang akan dilaksanakan oleh Tim Penertiban DJKN meliputi pengecekan fisik BMN, pengukuran, dan pemberian nilai wajar terhadap BMN berdasarkan ketentuan yang berlaku. d) Menentukan Rencana Kerja ataupun hal lainnya yang terkait dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN; e) Kesepakatan yang diperoleh dari hasil Koordinasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan atau Surat Telegram (ST) yang diterbitkan oleh para Penanggung Jawab Wilayah, dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Penertiban BMN oleh satuan yang berada pada kewenangan masing-masing Penanggung Jawab Wilayah serta Tim Pelaksana DJKN. Koordinasi dalam rangka penertiban BMN pada Satker di lingkungan Dephan/TNI tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN/KPKNL dengan pihak koordinator penatausahaan di lingkungan Dephan/TNI, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pihak pembina komoditas. 2) Pengumpulan Data Awal Data awal yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN pada satker-satker di lingkungan Dephan/TNI antara lain adalah data Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dan data yang berasal dari dokumen penatausahaan dan/atau pengelolaan yang dimiliki oleh pejabat di bidang logistik atau Pembina Komoditas. 3) Penaksiran
Terhadap BMN yang tidak mempunyai nilai perolehan dan dokumen pendukung dapat dilakukan penaksiran. Pelaksanaan penaksiran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Penaksiran dilakukan dalam rangka mengetahui nilai atau harga barang pada waktu pengadaannya; b) Penaksiran dilakukan oleh Koordinator penatausahaan atau Pembina Komoditas pada Satker terkait; c) Penaksiran dapat dilakukan dengan cara antara lain : Menghubungi satker yang mendistribusikan BMN yang akan ditaksir; Untuk BMN yang berasal dari hibah/sumbangan dapat menghubungi pihak yang menghibahkan/menyumbangkan BMN tersebut; Menghubungi pejabat di bidang logistik untuk BMN yang berasal dari kegiatan tukarmenukar; Menggunakan pedoman yang telah dibuat oleh Dephan/TNI; atau Membandingkan harga barang yang akan ditaksir dengan barang yang jenis, tipe, dan tahun pengadaannya sama dengan yang dimilki oleh satker TNI atau K/L lain atau dengan data/informasi pasar. 4) Penilaian Pelaksanaan penilaian dilakukan berpedoman pada ketentuan yang sama dengan penilaian BMN pada K/L lainnya. 5) Pelaporan Tatacara dan format pembuatan pelaporan penertiban BMN di lingkungan Dephan/TNI tetap mengacu kepada SE-04/KN/2008, namun terkait dengan penandatanganan Berita Acara (BA) dan pelaporan hasil inventarisasi dan penilaian tersebut perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : a. Penandatanganan Berita Acara (BA) hasil inventarisasi dan penilaian dilakukan serendah-rendahnya pada Kuasa Pengguna Barang setingkat satuan kerja namun dapat dilakukan pada Subsatker. b. Kebutuhan kode numerik satker pada satuan TNI dapat dilihat pada Lampiran 1 Surat Edaran ini. Sedangkan untuk satker/subsatker yang belum/tidak diketahui kode numerik satkernya dapat diikoordinasikan lebih lanjut dengan para koordinator/ Penanggung Jawab Wilayah atau para Pembina Komoditas. c. Hasil Pelaksanaan Penertiban BMN yang tertuang dalam Laporan sesuai SE04/KN/2008 akan dilaporkan secara berjenjang oleh masing-masing satker/subsatker kepada Para Penanggung Jawab Wilayah/koordinator dan Pembina Komoditas. d. Laporan SE-04/KN/2008 menjadi dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Koreksi Saldo Awal pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan Satker atau K/L. 6) Pelaksanaan rekonsiliasi dan koreksi data hasil inventarisasi dan penilaian terkait Penertiban BMN dengan Laporan Keuangan pada pengguna/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dephan/TNI akan diatur lebih lanjut. 5. Lain-lain :
Dalam hal Satker belum bersedia menerima Tim Pelaksana Penertiban BMN DJKN dikarenakan antara lain Satker tersebut belum mendapat perintah/ijin/arahan dari Satker induk maka Kanwil DJKN/KPKNL dapat berkoordinasi langsung dengan Satker induk dimaksud dan melaporkannya ke Kantor Pusat DJKN untuk ditindaklanjuti. Tim Penertiban BMN DJKN harus menjaga kerahasiaan data BMN berupa Alutsista agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal April 2009 Direktur Jenderal,
Hadiyanto NIP 060076790 Tembusan : 1. Menteri Keuangan, sebagai laporan; 2. Menteri Pertahanan; 3. Panglima TNI; 4. Direktur Jenderal KUATHAN Dephan; 5. Direktur Jenderal RANAHAN Dephan; 6. Kepala Staf TNI-AD; 7. Kepala Staf TNI-AL; 8. Kepala Staf TNI-AU; 9. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara; 10. Direktur Barang Milik Negara I; 11. Direktur Barang Milik Negara II; 12. Direktur Penilaian Kekayaan Negara; 13. Direktur Hukum dan Informasi.
