DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Telepon : 3449230 (7 saluran), 3847903 Faksimili : 3448390 Kota Pos : 3169

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN 2. Para Kepala KPKNL di seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR : SE- 04 /KN/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Dalam rangka meningkatkan keandalan dan akuntabilitas penyajian data penertiban Barang Milik Negara perlu dilakukan rekonsiliasi data penertiban Barang Milik Negara dengan Laporan Barang Pengguna/Kua sa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini diberitahukan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang melakukan rekonsiliasi secara berjenjang dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Bar ang dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Milik Negara. 2. Menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP terkait koreksi nilai Neraca Awal Kementerian/Lembaga maka setiap Satker Kementerian/Lembaga yang tela h selesai dilakukan Inventarisasi dan Penertiban, agar segera melakukan koreksi nilai/pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 3. Berkaitan dengan angka 1 dan 2 di atas maka, seluruh Kanwil DJKN dan KPKNL harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan kepada pengguna/kuasa pengguna barang di wilayah kerja masing-masing, khususnya dalam rangka penyajian data inventarisasi dan penilaian terkait penertiban Barang Milik Neg ara dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna b. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi data inventarisasi dan penilaian terkait penertiban Barang Milik Negara dengan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna pada pengguna/kuasa pengguna barang dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pada pengguna/kuasa pengguna anggaran di wilayah kerja masing-masing. 4. Rekonsiliasi data inventarisasi dan penilaian terkait penertiban Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Lampiran 1 Surat Edaran DJKN Nomor : SE/KN/2009 Tanggal Februari 2009

MEKANISME PELAKSANAAN REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA I. ALUR DATA PELAPORAN A. Latar Belakang 1. Pelaporan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan sesuai dengan SE-04/KN/2008. 2. Pelaporan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara pada Pengguna Barang dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 dan Nomor 171/PMK.05/2007. 3. Pelaporan hasil rekonsiliasi data penertiban dilakuk an secara berjenjang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kantor Wilayah DJKN sebagai bagian dalam Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Wilayah . B. Bagan Alur Data Pelaporan KPKNL

KANWIL DJKN

LBMNKD

DJKN

LBMN

LBMNKW

SATKER SIMAKBMN

WILAYAH

ESELON 1

LKPP

K/L

LBPW

LBP-E1

LBP

LK-Wil

LK-E1

LK-K/L

LBKP

LK-KPA

SAK K O R EK S I MAIA* H A S IL Manual P E N E R T IB A N

* Modul Aplikasi Inventarisasi Aset

TIM INVENTARISASI & PENILAIAN

BA

LP

Risalah

-2II. PELAKSANAAN REKONSILIASI A. Tujuan 1. Memperoleh keyakinan yang memadai atas penyajian data hasil inventarisasi dan penilaian dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga , Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 2. Mempercepat proses penyajian data hasil inventarisasi dan penilaian dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Kementerian Negara/Lembaga. B. Prosedur rekonsiliasi 1. Rekonsiliasi data penertiban Barang Milik Nega ra didahului oleh proses rekonsiliasi laporan antara unit akuntansi keuangan dan unit penatausahaan barang (antara SIMAK-BMN dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)), guna meminimalisir perbedaan data Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang antara lain dapat disebabkan oleh : a. Tindak lanjut audit BPK; b. Perbedaan perlakuan antara Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap Renovasi pada SAK dan SABMN/SIMAK-BMN; c. BMN intrakomptabel dengan kondisi rusak berat disajikan sebagai aset lainnya pada SAK. 2. Rekonsiliasi Saldo Awal a. Kegiatan penertiban dapat berlangsung di tahun 2007 – 2009. Obyek penertiban untuk kepentingan rekonsiliasi dibatasi pada inventarisasi untuk BMN intrakomptabel sampai dengan tahun 2007 dan penilaian untuk BMN intrakomptabel sampai dengan tahun 2004. Dalam rangka memuat hasil penertiban tersebut, perlu terleb ih dahulu dilakukan kegiatan untuk menyamakan posisi saldo awal (rekonsiliasi saldo awal). Saldo awal yang digunakan dapat berbeda-beda, tergantung waktu pelaksanaan pelaporan hasil penertiban BMN. Saldo awal merupakan posisi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna intrakomptabel per tanggal tertentu, diambil dari hasil olahan aplikasi SABMN/SIMAK-BMN tingkat satker, yang digunakan sebagai acuan angka awal penertiban Barang Milik Negara . Dalam hal satker belum menggunakan aplikasi SABMN/SIMAK -BMN maka saldo awal Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna diambil dari laporan yang disusun secara manual. Misalnya : Penertiban TA 2007 mengacu pada posisi Barang Milik Negara berdasarkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2007 per 30 Juni 2007. Penertiban TA 2008 mengacu pada posisi Barang Milik Negara berdasarkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semester II Tahun 2007 per 31 Desember 2007.

-3b. Rekonsiliasi saldo awal dilakukan untuk memastikan bahwa saldo pada Laporan BMN tingkat Satker yang digunakan dalam rangka penertiban harus sama dengan posisi Laporan Keuangan satuan k erja pada tanggal yang sama. Misalnya : Penertiban TA 2007 mengacu pada saldo Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/LBKP) per 30 Juni 2007 LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)

Neraca Satker per 30/6/2007 

Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah

1.500 700 200 2.400

  

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah aset tetap

1.500 700 200 2.400

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

2.400

c. Dalam hal satuan kerja menggunakan SABMN dan terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan(KDP), rekonsiliasi saldo dilakukan dengan membandingkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dengan neraca periode yang sama. KDP pada LBKP SABMN dicatat dalam Catatan Ringkas Barang(CRB). LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)



1.500 700 200 2.400

 

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin KDP Jumlah aset tetap

1.500 700 200 500 2.900


2.900

CRB : KDP = 500

d. Dalam hal satuan kerja menggunakan SABMN dan terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan serta satker tersebut melakukan renovasi aset tetap yang bukan miliknya. LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)


Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah CRB : - KDP = 500 - Aset Renov = 450

1.500 700 200 2.400

 

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin KDP ATL-AR Jumlah aset tetap

1.500 700 200 500 450 3.350


3.350

e. Dalam hal satker menggunakan SIMAK-BMN dan terdapat KDP serta satker tersebut melakukan renovasi aset tetap yang bukan miliknya. LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)


Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin KDP Jumlah CRB : - Aset Renov = 450

1.500 700 200 500 2.900

  

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin KDP ATL-AR Jumlah aset tetap

1.500 700 200 500 450 3.350


3.350

-4f.

Dalam hal satker menggunakan SABMN dan melaporkan aset tetap rusak berat, misal : 2 unit mobil toyota kijang tahun 1999, harga perolehan 25 LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)



1.500 700 200 2.400

 

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah aset tetap Aset lainnya : Aset Lain-lain*)

1.500 700 175 2.375

25


Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

2.375

25

Catatan: *) Perlakuan reklasifikasi atas aset kondisi rusak berat dari kelompok Aset Tetap menjadi Aset Lainnya hanyalah sebatas pencatatan akuntansi. Keberadaan catatan tersebut tetap sampai dengan dilakukan penghapusan atas BMN dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Dalam hal satker menggunakan SIMAK BMN melaporkan aset tetap rusak berat misal mobil Toyota Kijang tahun 1999, harga perolehan 25 serta tidak melakukan input penghentian aset rusak berat pada aplikasi SIMAK BMN. LBKP per 30/6/2007 (intrakomptabel)



1.500 700 200 2.400

 

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah aset tetap Aset lainnya : Aset Lain-lain*)

1.500 700 175 2.375

25


Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

2.375

25

h. Dalam hal terdapat koreksi hasil audit BPK yang mempengaruhi nilai aset tetap di Neraca dan atas hasil audit tersebut telah dilaksanakan koreksi di LBKP. Misalnya : hasil audit BPK pada Laporan Keuangan satker per 31/12/2007 menyatakan bahwa terdapat mark-up sebesar 250 atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan satker yang dilaporkan sebesar 700 sehingga mengakibatkan nilai Gedung dan Bangunan yang dicatat terlalu besar. Atas temuan ini, bagian keuangan satker telah mengoreksi nilai G edung dan Bangunan di Neraca dari 700 menjadi 450 (700-250) namun bagian barang belum mencatat. LBKP per 31/12/2007 (intrakomptabel)  Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah

1.500 700 200 2.400

 

Aset Tetap : Tanah Gedung & Bangunan Peralatan & Mesin Jumlah aset tetap

Perbedaan karena koreksi audit

Neraca Satker per 31/12/2007 1.500 450 175 2.150


2.150

-5i.

Perbedaan saldo dengan kondisi sebagaimana dalam butir (c) s/d (f), tidak memerlukan koreksi.

j.

Kondisi butir (g) dan (h) memerlukan koreksi pada LBKP, yang selanjutnya diikuti dengan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian.

3. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban Barang Milik Negara a. Koreksi nilai hasil penertiban BMN merupakan selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar hasil penilaian yang disajikan dalam form LP-01 dan LP-02 berdasarkan SE-04/KN/2008 b. Barang berlebih merupakan barang temuan hasil inventarisasi dan penilaian yang belum dicatat dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna yang disajikan dalam form BA-03 laporan inventarisasi dan penilaian c. Barang hilang/tidak diketemukan merupakan barang yang berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dinyatakan hila ng/tidak diketemukan yang disajikan dalam form BA -04 laporan inventarisasi dan penilaian d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban Barang Milik Negara meliputi : - Rekonsiliasi koreksi nilai - Rekonsiliasi barang berlebih - Rekonsiliasi barang hilang/tidak diketemukan - Rekonsiliasi perubahan kondisi barang - Rekonsiliasi perubahan kodefikasi barang - Rekonsiliasi perubahan spesifikasi barang. e. Rekonsiliasi koreksi nilai dilakukan untuk : - memastikan apakah hasil koreksi nilai hasil penertib an telah dimasukkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga - menyesuaikan nilai awal laporan hasil inventarisasi dan penilaian dengan saldo awal yang disepakati berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo (lihat angka 2.j). f. Rekonsiliasi barang berlebih dilakukan untuk memastikan apakah barang berlebih temuan inventarisasi telah dimasukkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga g. Rekonsiliasi perubahan kondisi barang dilakukan untuk mem astikan apakah telah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi barang sesuai hasil inventarisasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga h. Rekonsiliasi perubahan kodefikasi barang dilakukan untuk memastikan apakah telah dilakukan penyesuaian terhadap kodefikasi barang sesuai hasil inventarisasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga i. Rekonsiliasi perubahan spesifikasi barang dilakukan untuk memastikan apakah telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan spesifikasi barang pada Kartu Identitas Barang dan Buku Barang oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga

-6j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Dalam hal satuan kerja menggunakan SABMN, rekonsiliasi koreksi nilai dilakukan dengan cara membandingkan koreksi nila i penertiban pada form LP-01 dan LP-02 dengan transaksi ”koreksi nilai dan kuantitas (204)” atau transaksi ”koreksi pencatatan (305)” dan mutasi dalam laporan. Dalam hal satuan kerja menggunakan SIMAK-BMN, rekonsiliasi koreksi nilai dilakukan dengan cara membandingkan koreksi nilai penertiban pada form LP-01 dan LP-02 dengan transaksi ”perubahan nilai koreksi tim penertiban aset (205)” dan mutasi dalam laporan. Rekonsiliasi barang berlebih dilakukan dengan cara membandingkan data barang berlebih pada form BA-03 dengan transaksi ”saldo awal (100)” dan mutasi dalam laporan. Rekonsiliasi barang hilang/tidak diketemukan dilakukan dengan cara membandingkan data barang hilang/tidak diketemukan pada form BA 04 dengan transaksi “penghapusan (301)”, mutasi dalam laporan dan catatan atas Laporan BMN. Rekonsiliasi perubahan kondisi barang dilakukan dengan cara membandingkan data kondisi barang pada form BA-01 dan BA-02 dengan transaksi ”perubahan kondisi (203)”, transaksi ”Penghentian BMN dari penggunaan (401)” dan mut asi laporan Rekonsiliasi perubahan kodefikasi barang dilakukan dengan cara membandingkan data kodefikasi barang pada form BA-01 dengan transaksi ”reklasifikasi keluar (304)”, ”reklasifikasi masuk (107)” dan mutasi laporan Rekonsiliasi perubahan spesifikasi barang dilakukan dengan cara membandingkan data spesifikasi barang pada form BA -01 dan laporan penilaian dengan Kartu Identitas Barang (KIB) dan Buku Barang.

4. Rekonsiliasi data penertiban Barang Milik Negara dengan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan antara : a) Tim Pelaksana Inventarisasi dan Penilaian dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara b) Unit penatausahaan barang pada Kementerian Negara/Lembaga c) Unit akuntansi keuangan pada Kementerian Negar a/Lembaga d) Pejabat pemegang nomenklatur pada Kantor Pusat, Unit Pengelola Kekayaan Negara pada Kantor Wilayah/ KPKNL PELAKSANAAN KOREKSI A. Dokumen sumber a) Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian b) Form hasil BA-01, BA-03, BA-04, dan BA-05 c) Form hasil LP-01, dan LP-02 d) Risalah / executive summary penilaian e) Laporan BMN Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban Barang Milik Negara meliputi :

-7a) Koreksi nilai dan koreksi kuantitas barang b) Koreksi atas barang berlebih c) Koreksi atas barang hilang/tidak diketemukan d) Koreksi atas perubahan kondisi barang e) Koreksi atas perubahan kodefikasi barang f) Koreksi atas spesifikasi barang. B. Prosedur Koreksi 1) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan oleh Pengguna Barang mulai tingkat satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga 2) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa koreksi nilai dapat dilakukan dengan salah satu cara : a) Koreksi dengan menggunakan data pengiriman dari aplikasi MAIA di Kanwil/KPKNL untuk kemudian diterima oleh pengguna/kuasa pengguna ke aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan aplikasi Penerimaan Data Revaluasi. b) Koreksi dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya LP-01 dan LP-02) dengan menggunakan menu transaksi ”Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset (205)” pada aplikasi SIMAK-BMN. 3) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa barang berlebih dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya BA-03) dengan cara menggunakan menu transaksi ”Saldo Awal BMN (100)” pada aplikasi SABMN/SIMAK-BMN 4) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa barang hilang/tidak diketemukan dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya BA-04) dengan cara : a) Menggunakan menu transaksi ”penghapusan (301)” pada aplikasi SABMN/SIMAK-BMN; b) Barang yang dihapuskan dipindahkan ke dalam pencatatan/pembukuan manual untuk kemudian segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain untuk barang yang hilang akibat kelalaian diproses Tuntutan Ganti Rugi. c) Koreksi ini hanya merupakan koreksi akuntansi dan tidak menghilangkan proses administrasi dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Koreksi hasil inventarisasi berupa perubahan kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya BA-01) dengan cara : a) menggunakan menu transaksi ”Perubahan Kondisi (203)” pada aplikasi SABMN/SIMAK-BMN. b) untuk barang yang berdasarkan hasil inventarisasi memiliki kondisi rusak berat dilakukan pemindahan ke aset lain -lain dengan menggunakan menu transaksi ”Penghentian BMN dari penggunaan (401)” pada aplikasi SIMAK-BMN 6) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa perubahan kodefikasi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya BA-01) dengan cara menggunakan menu transaksi ”Reklasifikasi keluar (304)” dan ”Reklasifikasi masuk (107)” pada aplikasi SABMN/SIMAK-BMN

-87) Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa perubahan spesifikasi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya BA-01 dan risalah penilaian) dengan cara menggunakan menu buku/daftar “ KIB (Kartu Identitas Barang)” dan “Buku Barang” pada aplikasi SABMN/SIMAK-BMN. Pelaksanaan rekonsiliasi dan koreksi digambarkan de ngan bagan alur sebagai berikut

Saldo LBMN intrakomptabel

Saldo LK-K/L (audited)

Saldo yang Disepakati (Hasil Rekonsiliasi)

KOREKSI PENERTIBAN (hasil inventarisasi & penilaian + mutasi tahun berjalan)

SIMAK-BMN

Direktur Jenderal

Hadiyanto NIP 060076790

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Lampiran 2 Surat Edaran DJKN Nomor : SE/KN/2009 Tanggal Februari 2009

BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI 1. FORMAT BERITA ACARA KOP SURAT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERITA ACARA REKONSILIASI DATA HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA Nomor : ........................(1)......................... Pada hari ini ......(2)....., tanggal .....(3)..... bulan ...(4)....... tahun ...(5)........... ., kami yang bertanda tangan di bawah ini: I

Nama NIP/NRP Jabatan Unit Kerja Kode

: : : : :

……(6)….. ……(7)….. ……(8)….. ……(9)….. ……(10)…..

II

Nama NIP/NRP Jabatan Unit Kerja Kode

: : : : :

……(11)….. ……(12)…… ……(13)….. ……(14)….. ……(15)…..

III

Nama NIP Jabatan Unit Kerja

: : : :

……(16)….. ……(17)….. ……(18)….. ……(19)…..

IV

Nama NIP Jabatan Unit Kerja

: : : :

……(20)….. ……(21)….. ……(22)….. ……(23)…..

Menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi data atas hasil penertiban barang milik negara pada .....(24)...... dengan cara : 1. membandingkan data Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna *) ......(25)...... posisi .........(26)............ dan data Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/Kementerian/Lembaga posisi .........(27)............ . 2. memasukkan koreksi nilai hasil penertiban barang milik negara pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna .......(28)........ .

-2KOP SURAT __________________________________________________________________________ -2Dengan hasil sebagai berikut: 1. Nilai barang milik negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan posisi .........(29)........  Nilai barang milik negara menurut Laporan Barang  Nilai barang milik negara menurut Laporan Keuangan  Selisih (rincian terlamp ir) Nilai barang milik negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan yang disepakati *)

2.

3.

Rp Rp Rp

……(30)….. ……(31)….. ……(32)…..

Rp

……(33)…..

Rincian Nilai barang milik negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan yang disepakati *)  Tanah ................................ ................................ ........................  Gedung dan Bangunan ................................ .............................  Peralatan dan Mesin ................................ ................................ .  Jalan, Irigasi, dan Jaringan ................................ .......................  Aset Tetap Lainnya ................................ ................................ ... Jumlah (Rincian terlampir)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

......……….. ......……….. ......……….. ......……….. ......……….. ……(33)…..

Koreksi nilai hasil penertiban barang milik neg ara: **)  Tanah ................................ ................................ ........................  Gedung dan Bangunan ................................ .............................  Peralatan dan Mesin ................................ ................................ .  Jalan, Irigasi, dan Jaringan ................................ .......................  Aset Tetap Lainnya ................................ ................................ ... Jumlah (Rincian terlampir)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

……(34)….. ……(35)….. ……(36)….. ……(37)….. ……(38)….. ……(39)…..

Barang berlebih : ***)  Tanah ................................ ................................ ........................  Gedung dan Bangunan ................................ .............................  Peralatan dan Mesin ................................ ................................ .  Jalan, Irigasi, dan Jaringan ................................ .......................  Aset Tetap Lainnya ................................ ................................ ... Jumlah (Rincian terlampir)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

……(40)….. ……(41)….. ……(42)….. ……(43)….. ……(44)….. ……(45)…..

 Koreksi nilai hasil penertiban seluruhnya/sebagian *) telah/belum*) dimasukkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna ***)  Barang berlebih temuan hasil inventarisasi seluruhnya/sebagian *) telah/belum*) dimasukkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna **)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga .......(46)......... Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ….(47)….. ….(48)….

….(51)…. ….(52)….

….(55)…. ….(56)….

….(59)…. ….(60)….

....(49)..... ….(50)….

….(53)…. ….(54)….

….(57)…. ….(58)….

….(61)…. ….(62)….

Mengetahui, ….(63)….

Mengetahui, ….(66)….

….(64)…. ….(65)….

….(67)…. ….(68)….

-32. PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA (1)

Diisi dengan nomor berita acara

(2)

Diisi dengan hari saat penandatanganan berita acara

(3)

Diisi dengan tanggal saat penandatanganan berita acara

(4)

Diisi dengan bulan saat penandatanganan berita acara

(5)

Diisi dengan tahun saat penandatanganan berita acara

(6)

Diisi dengan nama penanggungjawab/petugas unit akuntansi keuangan

(7)

Diisi dengan NIP/NRP penanggungjawab/petugas unit akuntansi keuangan

(8)

Diisi dengan jabatan penanggungjawab/petugas unit akuntansi keuangan

(9)

Diisi dengan unit kerja penanggungjawab/petugas unit akuntansi keuangan

(10) Diisi dengan kode unit kerja penanggungjawab/petugas unit akuntansi keuangan (11) Diisi dengan nama penanggungjawab/petugas unit penatausahaan BMN (12) Diisi dengan NIP/NRP penanggungjawab/petugas unit penatausahaan BMN (13) Diisi dengan jabatan penanggungjawab/petugas unit penatausahaan BMN (14) Diisi dengan unit kerja penanggungjawab/petugas unit penatausahaan BMN (15) Diisi dengan kode unit kerja penanggungjawab/petugas unit penatausahaan BMN (16) Diisi dengan nama ketua/perwakilan tim pelaksana inventarisasi dan penilaian (17) Diisi dengan NIP ketua/perwakilan tim pelaksana inventarisasi dan penilaian (18) Diisi dengan jabatan ketua/perwakilan tim pelaksana inventarisasi dan penilaian (19) Diisi dengan unit kerja ketua/perwakilan tim pelaksana inventarisasi dan penilaian (20) Diisi dengan nama Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Negara pada KPKNL atau Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang terkait pada Kanwil DJKN atau Kepala Seksi pemegang nomenklatur pada Kantor Pusat DJKN (21) Diisi dengan NIP Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Negara pada KPKNL atau Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang terkait pada Kanwil DJKN atau Kepala Seksi pemegang nomenklatur pada Kantor Pusat DJKN (22) Diisi dengan jabatan Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Negara pada KPKNL atau Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang terkait pada Kanwil DJKN atau Kepala Seksi pemegang nomenklatur pada Kantor Pusat DJKN (23) Diisi dengan unit kerja Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Negara pada KPKNL atau Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang terkait pada Kanwil DJKN atau Kepala Seksi pemegang nomenklatur pada Kantor Pusat DJKN (24) Diisi dengan nama satker Kementerian Negara/Lembaga (25) idem (24) (26) Diisi dengan posisi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna terakhir sebelum dilakukan rekonsiliasi Contoh : Semester I Tahun 2008

-4(27) Diisi dengan posisi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga audited terakhir sebelum dilakukan rekonsiliasi Contoh : Semester I Tahun 2008 Catatan : Posisi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga harus sama. (28) idem (24) (29) Diisi dengan posisi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga audited terakhir sebelum dilakukan rekonsiliasi Contoh : Semester I Tahun 2008 (30) Diisi dengan nilai BMN intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Contoh : Laporan BMN Semester I Tahun 2008 hasil olahan aplikasi SABMN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA WILAYAH SULAWESI SELATAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG SEMESTER I TAHAUN ANGGARAN 2004 Tanggal : 02-02-2009 Halaman : 1 Kode Lap : LBSISSKS

NAMA UAKPB : 086.01.19.450432 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASAR

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG KODE URAIAN 1 2 131111 TANAH 1.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 1.01.01.01.003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa 1.01.01.01.004 Golongan 1.01.01.04.001 Tanah Bangunan Milik Pemerintah 131311 PERALATAN DAN MESIN 2.01.03.02.001 Elevator/lift

131511 1.06.01.01.001 1.06.02.01.004 1.06.02.03.004 1.06.02.03.007 131713 1.04.05.02.002

GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen JARINGAN Instalasi PLTD Kapasitas Sedang

131921

ASET TETAP LAINNYA

TOTAL

MUTASI SALDO PER SALDO PER 1 JANUARI 2008 BERTAMBAH BERKURANG 30 JUNI 2008 KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18,864 7,743,370,000 0 0 0 0 18,864 7,743,370,000 M2 300 141,000,000 0 0 0 0 300 141,000,000 M2 1,089 559,570,000 0 0 0 0 1,089 559,570,000

SAT

M2 M2 Unit

Unit Unit Unit Unit Unit

1,500 13,800,000 15,975 7,029,000,000 5,363 14,220,743,213 3 1,977,973,900

0 0 0 0 1 11,000,000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,500 13,800,000 15,975 7,029,000,000 5,364 14,231,743,213 3 1,977,973,900

5 1 1 1 2 2 2

44,189,851,646 43,632,761,646 136,630,000 188,750,000 231,710,000 1,920,584,674 1,920,584,674

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 1 1 1 2 2 2

44,189,851,646 43,632,761,646 136,630,000 188,750,000 231,710,000 1,920,584,674 1,920,584,674

4,149

369,052,033

1

5,000,000

0

0

4,150

374,052,033

68,443,601,566

16,000,000

Selain itu, dari Catatan Ringkas Barang Semester I tahun 2008 Diketahui terdapat BMN lain berupa :  Konstruksi dalam Pengerjaan Rp.225.000.000  Aset Tak Berwujud Rp. 45.000.000  Aset Tetap Renovasi Rp.161.197.967 Sehingga total BMN menjadi sebesar Rp. 68.890.799.533

0

68,459,601,566

-5(31) Diisi dengan nilai aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Contoh : Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran audited Semester I Tahun 2008 hasil olahan aplikasi SAKPA NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2008 ( DALAM RUPIAH )

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : UNIT ORGANISASI : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA :

086 01 1900 450432

Kode Laporan Tanggal Halaman

: : :

NSAIKT 02/02/09 1

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PROP. SULAWESI SELATAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR

NAMA PERKIRAAN

JUMLAH

1

2

ASET ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

7,743,370,000 14,228,508,713 44,189,851,646 1,965,584,674 535,250,000 225,000,000 68,887,565,033

ASET LAINNYA Aset Tak berwujud Aset Lain-lain

45,000,000 3,234,500

Total 

68.935.799.533

(32) Diisi dengan selisih antara nilai BMN intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan nilai aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga [ f(x) = (30) – (31) ] Contoh : - Sesuai dengan contoh nomor (30) dan (31) di atas, terdapat selisih antara nilai BMN intrakomptabel dan nilai aset tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.234.500, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp45.000.000 dan aset tetap lainnya sebesar Rp161.197.967. - Berdasarkan hasil rekonsiliasi diperoleh penjelasan sebagai berikut : a. Selisih pada Peralatan dan Mesin seluruhnya merupakan BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dikelompokkan secara otomatis oleh aplikasi SAKPA sebagai Aset Lain-lain dalam Neraca K/L. b. Selisih pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan seluruhnya merupakan koreksi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dimana terdapat jaringan sebesar Rp45.000.000 yang belum dimasukkan dalam pembukuan. c. Selisih pada aset tetap lainnya sebesar Rp161.197.967 seluruhnya merupakan aset tetap renovasi yang pencatatannya di BMN masih secara manual (belum tersedia dalam aplikasi dan hanya bisa dituangkan dalam Catatan Ringkas Barang).

-6- Perbedaan ini perlu dijelaskan dalam lembar tersendiri sebagai lampiran berita acara. (33) Diisi dengan nilai BMN/aset tetap yang disepakati berdasarkan hasil rekonsiliasi Contoh : Dengan contoh di atas, dalam pelaksanaan rekonsiliasi unit akuntansi keuangan dan unit penatausahaan barang menetapkan nilai BMN yang disepakati sebagai aset tetap adalah sebesar Rp68.887.565.033. (34) Diisi dengan jumlah nilai koreksi hasil penilaian untuk Tanah pada LP -01 (35) Diisi dengan jumlah nilai koreksi hasil penilaian untuk Gedung dan Bangunan pada LP-01 dan LP-02 (36) Diisi dengan jumlah nilai koreksi hasil penilaian untuk Peralatan dan Mesin pada LP-01 dan LP-02 (37) Diisi dengan jumlah nilai koreksi hasil penilaian untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan pada LP-01 dan LP-02 (38) Diisi dengan jumlah nilai koreksi hasil penilaian untuk Aset Tetap Lainnya pada LP-01 dan LP-02 (39) Diisi dengan total jumlah nilai koreksi hasil penilaian pada LP -01 dan LP-02 (40) Diisi dengan jumlah nilai Tanah pada BA-03 (41) Diisi dengan jumlah nilai Gedung dan Bangunan pada BA -03 (42) Diisi dengan jumlah nilai Peralatan dan Mes in pada pada BA-03 (43) Diisi dengan jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada pada BA -03 (44) Diisi dengan jumlah nilai Aset Tetap Lainnya pada BA -03 (45) Diisi dengan total jumlah nilai pada BA -03 (46) Idem (24) (47) idem (9) (48) idem (8) (49) idem (6) (50) idem (7) (51) idem (14) (52) idem (13) (53) idem (11) (54) idem (12) (55) idem (19) (56) idem (18) (57) idem (16) (58) idem (17) (59) idem (23) (60) idem (22) (61) idem (20) (62) idem (21)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Recommend Documents