PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N SUBANG NOWOR ; 22 Tahun 2006 T ENTA N G BIAYA PENCATATAN NIKAH BEDOLAN DENGAr* RAhMAT TUHAN YANG WAHA E S A BUPATI S U B A N G , a, bahwa perl^awinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istn dengan tujuan membenluk Keluarga a(au rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang KAaha Eaa ; b
bahwa unluk sahnya perkawinan adalah harus dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan dicalat menurut Peraturan Perundangundangan yang beriaku .
c.
bahwa pencatatan perkavirinan / nrkah bagi yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamaian dan da pat pula dilaksanakan di luar Kantor yaitu di rumah alau gedung / mesjid dimana kedua calon mempelai berada :
d
bahwa untuk tertibnya pengelolaan biaya pencatatan nikah di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud hjruf c, perlu di alur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ,
1 Undang • Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 2
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 3 7 ) :
4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 3 8 9 ) :
5
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6.
Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1975 lentaf>g Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 ) ;
7
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tahf atas Jenls Penenmaan Negara Bukan Pajak yang beriaku pada Departemen Agama ,
B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 1
8. Peraluran Daerah Kabupaten Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negen Sfpil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana. Deng an Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG DAN BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menelapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SUBANG
TENTANG BIAYA
PENCATATAN NIKAH BEDOLAN BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasai 1 Oalam Peraturan Daerah ini yang d^maksud dengan ^. Pemenntah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik [ndonesia yang terdiri dan Presiden besena Para Menten , 2. Pemermtah Daerah adalah Kepala Daerah beeerta PerangkaT Daerah lainnya sebagai unsur Fenyelenggara Pemennlahan Daerah . 3 Daerah adalah Kabupaten Subang , 4 Kepala Daerah adalah Bupati Subang : 5 Kantor adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang ; 6. Pencatatan Mkah Bedolan adalah Pencatatan NIkah yang diiaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan [ Kantor Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk ) ; 7. Pegawal Pencatat adalah Pegawai Pencatat perkawinan dan perceraian ; 3 Pengadilan Negen adalah Pengadiian Negen Subang , 9. Usia Pernikahan adalah Usia Pernrkahan untuk Galon Mempelai Pria berusia 19 (Sembilan Belas] Tahun dan Galon mempelai Wanila berusia 16 [Enam Belas) Tahun. 10. Kas Negara adalah Kas Negara Republik Indonesia : 11. Kas Daerah adalaht Kas Daerah Kabupaten Subang. BAB II AZAS DAN TUJUAN Rasa I 2 (1) Pencatatan NIkah Bedolan didasarkan atas azas manfaat, dan Pelayanan Umum ; (2) Pencatatan Nikah Bedolan bertujuan memperlancar pelaksanaan nIkah masyarakat di daerah. BAB III TATA CARA PENCATATAN NIKAH BEDOLAN Pasai 3 (1) Seliap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai pencatat di lempat nikah akan dilangsungkan (2) Pembentahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) han kega sebelum mkah dilangsungkan ; (3) Pengecualran terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang panting dan dibenkan oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
Pasal 4 Pembentahuan dilahukan secara lisan atau tadulis oteh calon mempelal. atau oleh orang tua atau wakilnya
Pemberttahuan memual Nama, Umur. Agama. Pekerjaan, Tempat kediaman calon msmpelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah, disebulkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu. Pasal 6 (1) Pegawai pencatat yang menerima pembentahuan kehendak melangsungkan permkahan. rnenelili apakah syarat-syarai pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan pernrkahan menurut Undang-Undang : (2) Selam penelttian lerhadap ha! sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) pegawai pencatat menelrii pula . a Kutipan Akia Kelahiran atau Sural Kenal Lahir calon mempelal Dalam hal tidak ada Akta Kelahiran atau Sural Kenal Lahir. dapat dipergunakan Sural Keterangan yang menyatakan Umur dan asal-usul Calon mempelal yang dibenkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan. b Keterangan mengenai Nama. Agama, Pekegaan dan tempat tinggal orang tua calon mempetai ; c Izin lerlulis dan orang tua/wah apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tielum mencapal umur 21 (Dua Puiuh Salu) Tahun. d. Izin Pengadilan Agama dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mssih mempunyai fsteri e. Dispensasi dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dalam hal usia calon mempelai belum mencapal usia pernikahan ; f. Sural kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian Sural Keterangan Perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau iebih . g Izin lerluks dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menten HankamyPanglima TNI/KAPOLRL apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya Anggoia TNI / POLRI . Sural Keterangan tidak mampu dan Kepala Desa/Kelurahan bagi keluarga Miskin (CAKIN). BAB
IV
BIAYA PENCATAT AN NIKAH BEDOLAN Pasal 7 (1) Pencatatan Nikah Bedolan dilakukan oleh Pegawar Pencatat Perkawinan di Tempat Pelsksanaan Nikah , (2) Untuk Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihenakan biaya sebesar Rp 250.000- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) persatu penstiwa nikah. sudah termasuk dana untuk disetorkan kepada Pemerintah sebesar Rp 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah), (3) Alokasi Biaya Pencatatan Nikah Bedolan diatur sebagai berikul; a. KUA Kecamatan ( 5 0 % ) t e r d i n i i a n . 1. Transpor Pembantu = Rp. 20 000.2 Transpor Penghulu = Rp. 25.000 3 Pembinaan Kegialan Keagamaan/Pembinaan Catin = Rp 15 000.4. Kegiatan Lintas Sektoral - Rp. 13 750,5 Dana Teknis Operasional = Rp 30 000,6. Pembinaan Umum Adminislrasi Sarana dan Pra sarana Admjnislrasi NR - Rp. 6.250,Jumlah = Rp 110 000,-
b. Kandepag Kabupaten Subang 1. Pembinaan Kegiatan Keagamaan 2 Dana Teknis Operasional Kandepag 3. Dana Teknis Operasional Seksi Urais 4. Pembinaan / Pemeriksaan Adminislrasi Kepenghuluan 5. Pengadaan Pencetakan Model-model NR Jumlah
= Rp 20 000,- Rp. 23 500 = R p . 10 000 = Rp. 19000,- Rp. 12 500,= Rp, S5.000,-
• C
Kas Daefah (10%)
^ = =
Jumlah A * B + C d.
KasNegara Terbilang
Jumlah [ D u a Ratus Lima Puluh R i b u Rupiah )
Rp 2 5 0 0 0 . Rp 2 2 0 . 0 0 0 Rp 3 0 0 0 0 , Rp.250.000,-
(4) Bagi calon m e m p e l a i dari keluarga tIdak m a m p u (GAKIN) Pencatatan NiKahnya d i l a k s a n a k a n dibalai Nikah ( K a n t o r Urusan A g a m a K e c a m a t a n ) , d e n g a n ketentuan sesuai Pasal 6 ayat (2) hurup h, BAB
V
LARANGAN Pasal B D a l a m m e n j a l a n k a n t u g a s n y a p e l u g a s di larang : 1 m e n e t a p k a n Tarif Biaya Nikah B e d d a n di luar k e t e n t u a n pasal 7 ; 2. M e l a k u k a n t u g a s di luar k e w e n a n g a n n y a . 3. M e m p r o s e s p e r m o h o n a n Nikah yang tidak sesuat d e n g a n persyaratan y a n g telah d i t e n t u k a n ,
BAB
VI
P E N Yi DI
KAN
Pasal 9 (1) Pejabat Pegawai N e g e n Sipll tertentu dilingkungan P e m e n n t a h D a e r a h diben Keuvenangan k h u s u s s e b a g a i penyidik k h u s u s unluk m e l a k u k a n penyidikan tindak prdana . (2) W e w e n a n g penyidik s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) a d a l a h : a. M e n e r i m a merLcari, m e n g u m p u l k a n d a n menelili kelerangart a t a u laporan b e r k e n a a n d e n g a n t i n d a k a n pidana a g a r k e t e r a n g a n atau laporan lersebut m e n j a d i l e n g k a p d a n j e l a s b. Meneliti mencari d a n m e n g u m p u l k a n k e t e r a n g a n m e n g e n a i orang pribadi a t a u b a d a n t e n t a n g k e b e n a r a n perbuatan y a n g dilakukan s e h u b u n g a n d e n g a n tindak pidana ; C M e m i n t a keterangan d a n b a h a n bukti d a n o r a n g pribadi atau badan s e h u b u n g a n d e n g a n tindak pidana : d. M e m e r i k s a b u k u - b u k u catatan-catatan d a n d c k u m e n - d o k u m e n lain berl^enaan d e n g a n tindak pidana , e. M e l a k u k a n p e n g g e l e d a h a n untuk m e n d a p a t k a n bahan bukti p e m b u k u a n , pencatatan, d a n d o k u m e n - d o k u m e n lair> serta m e l a k u k a n penyjtaan terhadap bshart bukti terse b u t : f. g
M e m i n t a banTuan t e n a g a ahli dalam r a n g k a p e l a k s a n a a n t u g a s penyidikan t i n d a k pidana , M e n y u r u h berhenti / melarang s e s e o r a n g m e m n g g a l k a n r u a n g a n atau t e m p a t pada saat p e m e r i k s a a n identitas orang d a n atau d o k u m e n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada huruf e ; ti. M e m o t r e t s e s e o r a n g yang berkaltan d e n g a n tindak pidana . i. M e m a n g g i l orang untuk d i d e n g a r k e t e r a n g a n n y a d a n diperlksa s e b a g a i t e r s a n g k a atau saksl ; j. M e n g h e n t i k a n penyidikan , k. M e l a k u k a n t i n d a k a n lain y a n g perlu unluk k e l a n c a r a n penyidikan tindak pidana m e n u r u t h u k u m y a n g d a pat d i p e r t a n g g u n g i a w a b k a n (3) Penyidik s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) m e m b e r i t a h u k a n d i m u l a i n y a penyidikan d a n m e n y a m p a i k a n hasil penyidikan k e p a d a Penuntut U m u m melalui pejabat Pciisi N e g a r a Republik Indonesia s e s u a i d e n g a n ketentuan yang diatur d a l a m U n d a n g - u n d a n g N o m o r S T a h u n 1981 t e n t a n g H u k u m A c a r a Pidana
4
B A B VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) BagF petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 di kenakan sanksi AdminFslrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Terhadap setiap pelanggaran atas pasat 8 Peraturan Daerah Ini dapat dikenakan ancaman Hukuman seJama - lamanya 6 ( enam ) bulan kurungan dan / aiau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,- [ Lima Puluh Juta R u p i a l i ) , (3) TIndak Pidana sebagalmana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB
VII!
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Setiap administrasl pencatatan Nikah Bedolan yang terbil selelah berlakunya Peraturan Daerah rnl dinyalakan tetap syah Dan untuk pencatatan Nikah Bedolah selanjutnya agar di dasarkan pada Peraturan daerah ini. BAB
IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal
12
Hal-hat lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah pefaksanaannya akan diatur lebrh lanjul oleh Kepala Daerah.
ini sepanjang
mengenai
tehnik
Pasal 13 Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dafam Lembaran Daerah Kabupalen Subang
DItetapkan d pada langga
Subang 4 jLJll 2006 IJPAT|/SUBANG.
EEP HIDAYAT Diundangkan di Subang pada tanggal 4 Jufj 2006 SEKRET+JRIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
BAMBANG HERYANTG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2006 NOMOR
22 TAHUN 2006
