PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa BUPATI SUBANG Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
Bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya; Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair untuk ke badan-badan air maka dipandang perlu adanya Izin Pembuangan Limbah Cair untuk meningkatkan mutu kualitas badan air; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat memungut retribusi pembuangan limbah cair.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2581); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Nomor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kawasan Lindung; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG DAN BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang; 6. Bendahara Umum Daerah adalah bendahara umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; 7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; 8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Koperasi atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya; 9. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri; 10. Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan; 11. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air;
12. Baku Mutu Air Limbah adalah Batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu; 13. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat; 14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah; 15. Badan Air adalah tempat atau wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang; 16. Ijin adalah Ijin Pembuangan Limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan; 17. Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon sebagai syarat pembuatan ijin; 18. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau Perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingat SKRD adalah Surat yang menentukan besarnya pokok retribusi; 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 21. Penggolongan Limbah Cair adalah Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan oleh suatu Badan yang telah ditentukan pergolongannya; 22. IPAL Kecil adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas pengolahan 0,5 m3/detik; 23. IPAL sedang adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas pengolahan 0,5 sampai dengan 1 m3/detik; 24. IPAL Besar adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas pengolahan 1 m3/detik; 25. Rumah Sakit Kelas A adalah Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistis dan sub spesialistis luas; 26. Rumah Sakit Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistis luas; 27. Rumah Sakit Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit 4 (empat) Cabang Spesialistis yaitu penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan/Penyakit Kandungan dan Kesehatan anak;
BAB II IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 2 (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair harus memiliki izin; (2) Dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus memenuhi persyaratan, antara lain; a. Memiliki izin lokasi; b. Memiliki rekomendasi teknis; c. Pembuangan limbah cair harus memenuhi baku limbah cair; d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air; (3) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas; (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke badan air; Pasal 3 (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikeluarkan oleh Dinas atas nama Bupati didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; (2) Izin Pembuangan Limbah Cair diberikan dan berlaku selama kondisi air, daya dukung, daya tampung pada badan air masih memungkinkan; (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang; (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 4 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan : a. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (Permukaan dan air tanah dalam) skala 1 : 50.000; b. Gambar Konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta saluran Pembuangan air limbah; c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan; d. Dokumen AMDAL, (AMDAL, RKL,RPL) dan UPL; e. Surat Pernyataan tidak akan melakukan pengeceran limbah cair; f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair; g. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dan instansi teknis; h. Surat Pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan; i. Surat Pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan; j. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengirim hasil pemeriksaan kualitas limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali; k. Nota perhitungan disain Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) l. Gambar Desain Konstruksi IPAL; m. Izin Undang-Undang gangguan / HO atau SITU; n. Surat Pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah; (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Pasal 5 Setiap pemegang izin di wajibkan : a. Mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan; b. Tidak melakukan pengeceran (mengurangi konsentrasi); c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; d. Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis; e. Tidak membuang limbah cair kedalam tanah. Pasal 6 (1) Izin tidak berlaku karena : a. Kegiatan usaha berakhir; b. Pencabutan izin;
(2) Izin dicabut apabila : a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan; b. Melakukan pelanggaran yang berkaitaan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini; c. Menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pasal 7 (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali tenggang waktu 7 (tujuh) hari; (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka 7(tujuh) hari; (3) Jika Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dimaksud dicabut dan saluran limbah cair yang menuju ke Badan Air Penerima ditutup/disegel. Pasal 8 Izin dapat dicabut melalui proses peringatan dalam hal usaha : a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum; b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.
BAB IV NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan limbah cair kepada orang pribadi atau badan usaha yang mendapat izin pembuangan limbah cair; (2) Subjek Retribusi adalah pribadi atau badan Hukum yang mendapat izin pembuangan limbah cair; (3) Objek Retribusi adalah pemberian izin pembuangan limbah cair; (4) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) adalah : a. Limbah cair rumah tangga perorangan; b. Limbah cair dalam rangka penelitian/pendidikan; c. Limbah cair perkantoran pemerintah
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB VI PRINSIP DALAM PENTAPAN DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 (1) Prinsip dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada penggolongan atas volume limbah industri; (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengkajian, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.
BAB VII PENGOLONGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 12 (1) Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari I, II, III, IV, V; (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang setiap bulannya yaitu sebagai berikut : a. Golongan I : Dibawah 50 m3/bulan b. Golongan II : 51 - 100 m3/bulan c. Golongan III : 101 - 500 m3/bulan d. Golongan IV : 501 - 1.000 m3/bulan e. Golongan V : Diatas 1.00 m3/bulan
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 13 Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) adalah : A. IZIN BARU a. Golongan I sebesar Rp. 100.000,b. Golongan II sebesar Rp. 250.00,c. Golongan III sebesar Rp. 500.00,d. Golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,e. Golongan V sebesar Rp. 2.000.000,B. DAFTAR ULANG a. Golongan I sebesar Rp. 50.000,b. Golongan II sebesar Rp. 150.000,c. Golongan III sebesar Rp. 250.000,d. Golongan IV sebesar Rp. 500.000,e. Golongan V sebesar Rp. 1.000.000,C. Dalam hal perusahaan mengalami perubahan kapasitas atau volume limbah terbuang yang telah mempunyai izin, maka badan/Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB IX TATA CARA PENYETORAN, PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 14 Semua hasil penerimaan dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Bendahara Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Dalam hal pembayaran dilakakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut disetor ke Bendahara Umum daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Bentuk, isi dan dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (3) ini diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati; Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
Pasal 15 (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penetapan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD; (2) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan retribusi dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; (3) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan. Pasal 16 Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ketetapan Retribusi daerah diterbitkan.
BAB X PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PEMBATALAN Pasal 17 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan dan atau pembatalan retribusi; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas;
BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD; (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran; (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima; (5) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (6) Apabila dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas atau Instansi yang ditunjuk. (2) Dinas dan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pasal 20 (1) Setiap pembuang limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air; (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur air menjadi tanggungjawab pemegang izin; (3) Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan bangunan ukur debit air; (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; (2) Setiap badan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dapat diancam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; c. Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
Ttd
Ttd.
BAMBANG HERDADI, SH
Diundangkan di Subang Pada tanggal
BUPATI SUBANG
: 1 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
Drs. H. BAMBANG HERYANTO, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 480 099 378 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2006 NOMOR 5
EEP HIDAYAT
