PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dalam wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya pada sektor perikanan, industri dan di sektor-sektor lainnya, maka perlu mendapat pembinaan secara maksimal mengenai pelayanan ketenagakerjaan; b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 TAhun 67 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahandan tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Daerah Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselmatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); 10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keemigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisisan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710); 14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keemigrasian (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 59); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RERIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Bulungan; 3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan; 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan; 5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan; 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan; 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Bendaharawan khusus disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan; 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi atau yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainya; 10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesuadah masa kerja; 11. Tenaga kerja adalah orang yang sedang dalam dan / atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 12. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah;
13. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha secara tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban paa pihak; 14. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah; 15. Lembaga kerja bipartite adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang maslah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsure pengusaha dan unsure pekerja; 16. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan; 17. Kesepakatan kerja bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak; 18. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha; 19. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik disektor formal maupun disektor informal; 20. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta pengguna tenaga kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan; 21. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan; 22. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 23. Izin Termasuk Pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; 24. Izin Penempatan Tenaga Kerja (AKAT) adalah Surat persetujuan penempatan tenaga kerja di dalam negeri; 25. Izin Penempatan ……. 25. Izin Penempatan Tenaga Kerja (AKAT) adalah Surat persetujuan penempatan tenaga kerja di luar negeri; 26. Izin penyimpangan waktu kerja, waktu istirahat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu yang memuat syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan; 27. Izin Kerja Malam Wanita adalah izin yang memuat syarat-syarat untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan apabila tenaga kerja wanita dipekerjakan pada malam hari; 28. Rekomendasi pestisida adalah persetujuan yang memuat syarat-syarat tenaga kerja yang dipekerjakan mengelola pestisida; 29. Rekomendasi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sendiri dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja; 30. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja adalah palayanan yang diberikan kepada tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga yang menderita sakit; 31. Panitia Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) adalah panitia pembinaan selamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisifasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dalam rangka melancarkan usaha berproduksi; 32. Operator (boiler, keran angkat/angkut) adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian (boiler., keran angkat/angkut); 33. Juru Las adalah tenaga kerja berketrampilan dalam pengelasan sambungan las tumpul yang telah lulus ujian las dan mempunyai sertifikat juru las; 34. Biaya administrasi adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blanko dan formulir lainnya; 35. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, tehnologi tepat guna dan perluasan kerja; 36. Kartu Kuning selanjunya disebut AK I adalah tanda bukti terdaftar sebagai pencari kerja; 27. SIUP-PJPTKI adalah izin usaha perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk dapat melaksnakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 38. Pelatihan dan produktifitas adalah suatu kebijaksanaan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja; 39. Kesepakatan Kerja Bersama (KSB) adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau sematamata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja; 40. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu; 41. Organisasi pekerja adalah organisasi yang dibentuk secara suka rela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan umum pekerja yang berbentukserikat pekerja di perusahaan, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja; 42. Anjuran adalah anjuran yang dikeluarkan oleh pegawai perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan; 43. Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulissetiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk; 44. Bentuk Kecelakaan Kerja (KK 1) adalah daftar perusahaan yang wajib bayar jaminan kecelakaan kerja; 45. Akte pengawasan adalah buku laporan yang digunakan untuk medukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh masing-masing perusahaan; 46. Retribusi pelayanan ketenagakerjaan adalah yang selanjutnay disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam wilayak Kabupaten Bulungan.
BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ketenagakerjaan; (2) Objek retribusi sebagai jasa pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi: a. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
b. Pelayanan hubungan industrial dan persyaratan kerja; c. Pelayanan pengawasan dan norma kerja; d. Pelayanan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. (3) Subjek retribusi meliputi: a. Orang; b. Badan; yang mendapatkan jasa pelayanan ketenagakerjaan; (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) yang memenuhi syarat merupakan wajib retribusi; (5) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membayar retribusi. BAB III PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan tingkat pelayanan ketenagakerjaan. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP RERIBUSI Pasal 4 (1) Prisip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional , biaya administrasi, biaya pengawasan dan biaya pembinaan. BAB V KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1) Klasifikasi dan besaran pelayanan ketenagakerjaan;
tarif retribusi diukur berdasarkan jenis dan
tingkat
(2) Klasifikasi dan besaran tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut: a. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja sebagai berikut: 1. Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) ……………… Rp. 5.000,-; 2. Izin antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) …………Rp. 10.000,-; 3. Izin Pelayanan Jasa Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (PJPTKI) / Perwanda ………………………………………..…Rp. 100.000,-. b. Pelayanan hubungan industrial dan persyaratan kerja sebagai berikut: 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) ……………………….Rp. 200.000,-; 2. Pemdaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) …………….Rp. 300.000,-; 3. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Perorangan …………………………………………………….Rp. 5.000,-; 4. Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ………..Rp. 5.000,-/org;
5. 6. 7. 8.
Pengesahan Perjanjian Kerja (PP) …………………………….Rp. Pendaftaran LKS Bipartit ……………………………………..Rp. Pendaftaran Organisasi Pekerja/Pengusaha …………………..Rp. Putusan Anjuran ………………………………………………Rp.
5.000,-/org; 25.000,-; 25.000,-; 10.000,-.
c. Pelayanan pengawasan dan norma kerja sebagai berikut: 1. Pemberian Izin dan pengesahan izin tempat kerja untuk setiap bangunan Rp. 350.000,ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas lantai: a) s/d 500 m2 ………………………………..…………….…..Rp. 50.000,-; b) 501 s/d 2.000 m2 …………………………..……………….Rp. 90.000,-; c) 2.001 s/d 5.000 m2 ………………….……..……………….Rp. 125.000,-; d) 5.001 s/d 10.000 m2 …………………..……..……………..Rp. 175.000,-; e) 10.001 s/d 20.000 m2 ………………….……..…………….Rp. 225.000,-; f) di atas 20.000 m2 …………………..…….……..…………. Rp. 250.000,-. 2. Mesin, pesawat. Instalasi, bahan: a) Izin / pengesahan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel Rp. 650.000,ditambah retribusi tahunan dengan luas pemanasan: 1) s/d 50 m2 ……………………………….…………..….. Rp. 80.000,-; 2) 51 s/d 100 m2 ………………………..…..………….…. Rp. 125.000,-; 3) 101 s/d 500 m2 …………………….…..………………. Rp. 200.000,-; 4) 501 s/d 1.000 m2 …………………..……..……..….….. Rp. 350.000,-; 5) Diatas 1.000 m2 …………………………..…………….Rp. 400.000,-; 6) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………….…… Rp. 50.000,-. b) Izin/pengesahan pemakaian ketel listrik Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas: 1) s/d 2,5 ton uap/jam..…………………….…………….... Rp. 80.000,-; 2) 2,5 s/d 5 ton uap/jam …….…………..…..………….…. Rp. 125.000,-; 3) 5 s/d 25 ton uap/jam.……………….…..………………. Rp. 200.000,-; 4) Diatas 25 ton uap/jam.……………..……..……..….….. Rp. 350.000,-; 5) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya ……………… Rp. 50.000,-. c) Izin pengesahan pemakaian bejana uap/pemanasan air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan: 1) s/d 20 m2 ……………………………….…………..….. Rp. 60.000,-; 2) 21 s/d 50 m2 ………………………..…..………..….…. Rp. 90.000,-; 3) 51 s/d 100 m2 …………………….…..……….………. Rp. 140.000,-; 4) 101 s/d 500 m2 …………………..……..……….….….. Rp. 220.000,-; 5) Diatas 500 m2 …………………………..……..………. Rp. 300.000,-; atau dengan volume: 6) s/d 500 liter ……………………………….………...….. Rp. 35.000,-; 7) 501 s/d 1.000 liter ………………………..…..……...…. Rp. 50.000,-; 8) 1.001 s/d 5.000 liter …………………….…..……….…. Rp. 70.000,-; 9) 5.001 s/d 10.000 liter …………………..………..….….. Rp. 110.000,-; 10) 10.001 s/d 50.000 liter ………………………..…..….… Rp. 150.000,-; 11) Diatas 50.000 liter …………………….…..…………….Rp. 175.000,-; 12) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya ……………… Rp. 50.000,-. d) Izin pengesahan pengeringan uap (superheater) yang berdiri sendiri Rp. 450.000,ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan: 1) s/d 50 m2 ……………………………….…………..….. Rp. 90.000,-;
2) 51 s/d 100 m2 ………………………..…..………..….….Rp. 3) 101 s/d 500 m2 …………………….…..……….……….Rp. 4) 101 s/d 500 m2 …………………..……..……….….….. Rp. 5) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya ……………… Rp.
140.000,-; 220.000,-; 350.000,-; 50.000,-.
3. Izin/pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen acetylin dan elpiji sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut: a) Botol baja dengan unit: 1) 1 s/d 10 buah…………………………….…………..…..Rp. 20.000,-; 2) 11 s/d 100 buah ………………..……..…..………….….Rp. 70.000,-; 3) 101 s/d 500 buah …………….….….…..……………….Rp. 140.000,-; 4) 501 s/d 1.000 buah ………………....……..……..….…..Rp. 180.000,-; 5) Diatas 1.000 buah …………………..……..…………….Rp. 270.000,-; 6) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………….…… Rp. 50.000,-. b) Bejana transport/unit …………………………………………Rp. 50.000,-; c) Bejana stationer/unit …………………………………………Rp. 50.000,-; d) Pesawat pendingin/unit ………………………………………Rp. 50.000,-. 4. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pemipaan Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut: a) Jaringan pipa uap …………………………………………….Rp. 50.000,-; b) Jaringan pipa air …………..…………………………………Rp. 50.000,-; c) Jaringan pipa minyak..……………………………………….Rp. 50.000,-; d) Jaringan pipa gas … …………………………………………Rp. 50.000,-; e) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………….…….. Rp. 50.000,-; 5. Izin/pengesahan pemakaian dapur atau tanur Rp. 350.000,- ditambah tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 25 ton ……... …………………………………………….Rp. b) 25 s/d 100 ton ……………..…………………………………Rp. c) 100 s/d 200 ton ..…………………………………………….Rp. d) Di atas 200 ton… …………….………………………………Rp.
dengan retribusi 60.000,-; 90.000,-; 140.000,-; 175.000,-.
6. Izin/pengesahan pemakaian pesawat pembangkit gas dan karbit Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas pengisian sebagai berikut: a) s/d 10 kg ……... ……………………………….…………….Rp. 20.000,-; b) 10 s/d 50 kg ……………..……………………..……………Rp. 30.000,-; c) 50 s/d 100 kg ..…………………………………...………….Rp. 50.000,-; d) Di atas 100 kg… …………….…………………….…………Rp. 90.000,-; e) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 7. Izin/pengesahan pemakaian pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap air, gas atau motor diesel) sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan daya sebagai berikut: a) s/d 100 pk ……... …………………..………….…………….Rp. 60.000,-; b) 100 s/d 500 pk ……………...…………………..……………Rp. 90.000,-; c) 500 s/d 1000 pk ..………………………………...………….Rp. 140.000,-; d) 1.000 s/d 10.000 pk ..……………..……………...………….Rp. 220.000,-;
e) Di atas 10.000 pk… …………….………………….………… Rp. 350.000,-; f) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 8. Izin/pengesahan pemakaian lokomotif yang digerakkan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut: a) Mesin uap atau motor diesel/unit ……………………………Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 9. Izin/pengesahan pemakaian jalan/jaringan rel industri sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan panjang sebagai berikut: a) s/d 2 km ……………………………….……….…………….Rp. 60.000,-; b) 2 s/d 5 km …………………...…………………..……………Rp. 90.000,-; c) Di atas 5 km …………………….………………….………… Rp. 140.000,-; d) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 10. Izin/pengesahan pemakaian conveyor sebesar Rp. 250.000,- ditambah tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 25 kg jam…... …………………..………….…………….Rp. b) 25 s/d 50 kg jam..…………...…………………..……………Rp. c) Di atas 50 kg jam……………….………………….…………Rp. d) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp.
dengan retribusi 35.000,-; 60.000,-; 70.000,-; 50.000,-.
11. Izin/pengesahan pemakaian eskalator sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Eskalator per unit …………………..………….…………….Rp. 35.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 12. Izin/pengesahan pemakaian mesin-mesin produksi untuk memproduksi barang jadi sebesar Rp. 300.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut: a) Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan motor listrik/motor bensin /motor diesel/ motor gas untuk setiap pk dengan daya: 1. s/d 6 pk…... ….........……………..………….…………….Rp. 20.000,-; 2. 6 s/d 20 pk…...…………...…………………..……………Rp. 35.000,-; 3. 20 s/d 50 pk …....………...…………………..……………Rp. 60.000,-; 4. 50 s/d 100 pk …..………...…………………..……………Rp. 90.000,-; 5. Di atas 50 kg jam ..………….………………….…………Rp. 130.000,-; 6. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya…………………Rp. 50.000,-. b) Mesin perkakas/ mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (pneumatic) dengan kapasitas: 1. s/d 5 ton ……………………………………………….…..Rp. 20.000,-; 2. 5 s/d 20 ton ....…………...…………………..……….……Rp. 35.000,-; 3. 20 s/d 50 ton ......………...…………………..……….……Rp. 60.000,-; 4. Di atas 50 ton ..………….………….………….…….……Rp. 90.000,-; 5. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya…………....……Rp. 50.000,-.
13. Izin/pengesahan pemakaian pesawat angkat/angkut Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 5 ton …... …………………..……………..….………….Rp. 35.000,-; b) 5 s/d 10 ton..…………...…………………..……...…………Rp. 50.000,-; c) 10 s/d 30 ton..…………...……………………...……………Rp. 60.000,-; d) 30 s/d 50 ton..…………...……………………...……………Rp. 70.000,-; e) 50 s/d 100 ton..…………...…………………….……………Rp. 90.000,-; f) 100 s/d 500 ton..…………...…………….……..……………Rp. 140.000,-; g) Di atas 500 ton ……………….………………….…….……Rp. h) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp.
175.000,-; 50.000,-.
14. Izin/pengesahan pemakaian gondola sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Gondola per unit .. ……………..……………..….………….Rp. 35.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya……………………Rp. 50.000,-. 15. Izin/pengesahan pemakaian forklift Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 5 ton …... …………………..……………..….………….Rp. 35.000,-; b) 5 s/d 20 ton..…………...…………………..……...…………Rp. 50.000,-; c) 20 s/d 30 ton..…………...……………………...……………Rp. 60.000,-; d) 30 s/d 50 ton..…………...……………………...……………Rp. 70.000,-; e) Diatas 50 ton ..…………...…………………….……………Rp. 90.000,-; f) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 16. Izin/pengesahan pemakaian sky lift Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) sky lift per unit .………………..……………..….………….Rp. 35.000,-; f) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-; 17. Izin/pengesahan …………. 17. Izin/pengesahan pemakaian forklift Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 5.000 m2..…………………..……………..….………….Rp. 50.000,-; b) 5.000 s/d 1.000 m2..…...…………………..……...…………Rp. 70.000,-; c) Diatas 1.000 m2.………...……………………...……………Rp. 90.000,-; d) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 18. Izin/pengesahan pemakaian tangki apung Rp. 260.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas sebagai berikut: a) s/d 10 ton …..…………………..……………..….………….Rp. 60.000,-; b) 10 s/d 30 ton..……. …...…………………..……...…………Rp. 90.000,-; c) Diatas 30 ton..…………...……………………...……………Rp. 110.000,-; d) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 19. Izin/pengesahan pemakaian instalasi listrik sebesar Rp. 600.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas:
a) s/d 100 kva... …………………..……………..….………….Rp. b) 101 s/d 500 kva………...…………………..……...…………Rp. c) 501 s/d 1.000 kva…..…...……………………...……………Rp. d) 1.001 s/d 10.000 kva.…...……………………...……………Rp. e) Diatas 10.000 kva………...…………………….……………Rp. f) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp.
90.000,-; 175.000,-; 200.000,-; 350.000,-; 440.000,-; 50.000,-.
20. Izin/pengesahan pemakaian instalasi alarm kebakaran otomatic Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi alarm kebakaran otomatic tiap zone atau tiap 20 titik ……………………...……..……………..….………….Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 21. Izin/pengesahan pemakaian instalasi hydrant Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Tiap box hydrant/hydrant pilar...……………..….………….Rp. 6.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 22. Izin/pengesahan pemakaian instalasi springker Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi springker tiap pipa pembagi atau max 48 ttk ….….Rp. 6.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 23. Izin/pengesahan pemakaian hydro static hydrant Rp. 165.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Springkler tiap unit …………………………..….………….Rp. 15.000,-; b) Pompa hydrant tiap unit …………....………..….………….Rp. 15.000,-; c) Sistim penyedia air hydrant per unit ………..…………...…Rp. 50.000,-. 24. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pemadam otomatic integratete system sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi pemadam otomatic integratete system/unit ……….Rp. 40.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 25. Izin/pengesahan pemakaian kipas tekanan udara sebesar Rp. 170.000,- ditambah dengan retribusi tahunan/ unit sebesar …………….. Rp.20.000,-. 26. Izin/pengesahan pemakaian alat pemadam api ringan Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Tiap pembuatan sample sampai dengan 200 unit .………….Rp. 30.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-.
27. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pemancar radio Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Dengan satuan unit ………………………………………….Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 28. Izin/pengesahan pemakaian instalasi menara kontrol Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Dengan satuan unit …………………………...….………….Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 29. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pelayanan medik Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Dengan satuan unit …………………………...….………….Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 30. Izin/pengesahan ………….. 30. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pesawat antena penerima gelombang elektronik sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Dengan satuan unit …………………………...….………….Rp. 60.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 31. Izin/pengesahan pemakaian instalasi petir Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi petir/unit ….………………………...….………….Rp. 35.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 32. Izin/pengesahan pemakaian lift Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Lift per unit …………………………..............….………….Rp. 35.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 33. Izin/pengesahan pemakaian instalasi pengolah limbah sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi pengolah limbah/unit ...……..............….………….Rp. 35.000,-. b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 34. Izin/pengesahan pemakaian instalasi radiasi sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) Instalasi radiasi per unit ………….…..............….………….Rp. 35.000,-; b) Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya………………...…Rp. 50.000,-. 35. Izin/pengesahan pemakaian bahan kimia berbahaya sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan: a) s/d 500 kg …………..………………..............….………….Rp. 10.000,-; b)501 s/d 1000 kg ………….…………..............….…………. Rp.20.000,-; c) Di atas 100 kg …………………..…..............….………….Rp. 35.000,-;
35. Lain-lain: a) Pendaftaran Wajib Laporan Tenaga Kerja ….………..…….Rp. b) Pendaftaran Daftar Bentuk AK 1…….............….………….Rp. c) Akta Pengawasan ……………………………….………….Rp. d)Izin Penyimpangan Jam Kerja ………………………..…….Rp. e) Izin Kerja Malam Wanita …………………………….…….Rp. f) Rekomendasi Jaring Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)... Rp. g) Penetapan Bentuk 7 Kecelakaan ……………….……..…….Rp. h) Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3) …………………………………….………….Rp. i) Surat Izin Operator Boiler (Ketel Uap) ……………………. Rp. j) Surat Izin Operator Crane……………….. ….………..…….Rp. k) Surat Izin Operator Forklif ……………..........….………….Rp. l) Akta Pengawasan ……………………………….…………. Rp. m)Rekomendasi Katering / Tata Boga …… ….………..……. Rp. n) Rekomendasi Test Control Pestisida …….......….………….Rp. o) Izin Pengesahan Pelayanan Kesehatan/ Higieni Perusahaan.Rp.
50.000,-; 50.000,-; 100.000,-; 50.000,-; 50.000,-; 100.000,-; 50.000,-; 50.000,-; 100.000,-; 50.000,-; 50.000,-; 100.000,-; 50.000,-; 50.000,-; 100.000,-;
d. Pelayanan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, Izin pendirian lembaga latihan swasta Rp. 100.000,-. (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara.
BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 6 (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin secara tertulis dari Bupati; (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 7 tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan, keringanan serta pembebasan dan kadaluwarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 8 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9 (1) Pejabat pagawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan serendah-rendahnya 60 (enam puluh) hari dan setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal, 16 Januari 2002 BUPATI BULUNGAN Dtt H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2002 Seri C Nomor 2 Tanggal 16 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH dtt Drs. H. FADLANSYAH KADIR PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 010 046 660
