PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Karo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 33 Tahun 2001 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. b. dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 33 Tahun 2001 tersebut pada butir a di atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan. c. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b di atas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 ); 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 248, tambahan Lembaran Negara Nomor 4084); 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 6. Undang …..
~2~ 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO Dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Karo; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Tempat …..
~3~
7. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan tempat tinggal pada setiap Kelurahan; 8. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan tempat tinggal pada setiap Kelurahan; 9. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang berasal dari TPS; 10. Alat pengangkutan sampah adalah semua alat yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah, baik berbentuk kenderaan bermotor kereta roda tiga maupun berbentuk kereta sorong; 11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 12. Retribusi Pelayanan Persampahan dan atau kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten; 13. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan non organik , logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis atau kotoran manusia; 14. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia; 15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok
Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi; 17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 20. Surat
~4~ 20. Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yag telah ditetapkan. 22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yanhg digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan dan atau pemusnahan sampah rumah tinggal, toko, kantor, industri, rumah makan, restoran, kedai kopi, dan atau kedai nasi tempat perbelanjaan umum, kios, industri, pabrik perbengkelan, penjualan makanan dan atau minuman, buah-buahan dan tempat pertemuan umum maupun pengusaha kios/ stand di pasar. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Bentuk Pelayanan Pengangkutan Sampah dan pelayanan kebersihan atas setiap pemilik atau pemakai persil yang ada di Kabupaten Karo. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum. BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 6 (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan dan kebersihan, oleh Pemerintah Kabupaten Karo melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan. (2) Retribusi ……
~5~ (2) Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada ; a. Pemilik dan atau penghuni rumah tinggal. b. Pemilik pengusaha toko, kantor, rumah makan, retoran, kedai kopi dan atau kedai nasi. c. Pemilik dan atau pengusaha industri, perbengkelan dan pabrik. d. Pemilik pengusaha kios, stand dan tempat berjualan lainnya di pasar. e. Pedagang sayur-mayur, bunga-bungaan dan buahbuahan. f. Penjaja makanan, minuman dan rokok di dalam dan atau diluar pasar. BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7 (1) Kepada setiap penghuni rumah tinggal dan atau pemilik toko-toko, kantor, industri, rumah makan, restoran, kedai kopi, sekolah, dan bangunan khusus maupun tempat-tempat perbelanjaan, penjual makanan, minuman, buah-buahan dan pelaksanaan pertemuan pada tempat-tempat tertentu sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini di wajibkan menjaga kebersihan lingkungan. (2) Setiap penghuni dan atau pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan sampah pada lingkungan masing-masing. (3) Bagi wilayah yang tidak dapat dijangkau dan atau dimasuki oleh kenderaan pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan, penduduk disekitarnya diwajibkan untuk membuang sampah ke dalam bak sampah yang disediakan Pemerintah Kabupaten.
(4) Wajib retribusi supaya melunasi retribusi angkat sampah pada waktu petugas yang telah dihunjuk oleh Bupati mengadakan tagihan. (5) Setiap orang dilarang membuang sampah di sembarang tempat seperti dipinggir dan atau ditengah jalan maupun pada trotoar, parit, selokan, lapangan, taman-taman kecuali pada tempat sebagaimana dimaksud pad aayat (2) pasal ini atau pada tempat yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten. Pasal 8 (1) Setiap penghuni Rumah Tinggal, Kantor, Sekolah dan Bangunan lainnya yang memelihara pagar hidup, diwajibkan memangkas dan memelihara pagar dimaksud secara teratur dan rapi. (2) Setiap
…..
~6~ (2) Setiap penghuni rumah tinggal dan atau pemilik toko, kantor, industri, rumah makan, restoran, kedai kopi, sekolah, tempat-tempat perbelanjaan, penjual makanan, minuman buah-buahan dan bangunan-bangunan lainnya diwajibkan memelihara kerapian bangunan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Pasal 9 (1) Setiap penghuni dan atau pemilik rumah tinggal maupun pemilik toko-toko, kantor, industri, rumah makan, restoran, tempat-tempat perbelanjaan umum apabila membuat pagar pembatas bangunan, dilarang melebihi
ketinggian 1,5 meter dan apabila melebihi ketinggian 1,5 meter, maka kelebihan dimaksud harus tembus pandang. (2) Bangunan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk bangunan pagar depan sejajar dengan jalan tidak dibenarkan melebihi garis sempadan yang telah ditetapkan. BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan volume, jenis dan golongan wajib retribusi. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF. Pasal 11 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan seluruh fasilitas yang diperlukan dalam upaya penggelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kewajiban. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 12 Struktur besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan jenis dan golongan wajib retribusi. Pasal 13 Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 12 Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut : a. Setiap pemilik dan atau penghuni rumah tinggal, dikenakan retribusi angkat sampah ……………… Rp.1.500/bulan
b. Setiap ……
~7~
1.000/hari
1.000/hari
500/hari Rp.1.500/hari 500/hari 1.000/hari
b. Setiap pemilik dan atau penghuni toko-toko, Kantor-kantor,rumah makan, restoran, dikenakan retribusi angkat sampah ...............
Rp.
c. Setiap pemilik dan atau pengusaha industri, perbengkelan dan pabrik dikenakan retribusi angkat sampah ...............................
Rp.
d. Kepada Pengusaha dan atau Perusahaan Komersial : 1. Pedagang Eceran .......................................
Rp.
2. Pedagang Durian ....................................... 3. Loosd Terbuka .........................................
Rp.
4. L o s m e n
Rp.
.............................................
5. Hotel Berbintang : - Hotel berbintang 1..................................... Rp.2.000/hari - Hotel berbintang 2..................................... Rp.5.000/hari - Hotel berbintang 3..................................... Rp.5.000/hari - Hotel berbintang 4.................................... Rp.6.000/hari 6. Hotel Non Berbintang.................................... Rp.2.000/hari 7. Bungalow ................................................... Rp.1.500/hari 8. RSU Pemerintah dan Swasta........................... Rp.2.000/hari 9. Klinik/BPU ..................................................
Rp.1.000/hari 10. Praktek Dokter ........................................... 1.000/hari 11. Gudang dan Panglong ................................. 1.000/hari 12. Jambur dan atau Losd ……………………… Rp.15.000/kegiatan 13. Panggung Bioskop ..................................... 1.500/hari 14. Kedai Kopi ................................................ 1.000/hari 15. W a r u n g ............................................... 500/hari 16. Pembuangan Sampah Kilang Padi dan atau Kilang Papan ke TPA ……………………………………........ 3.000/hari 17. Tukang Pangkas dan Saloon…………………..... 1.000/hari 18. Doorsmer ....... ............................................ 1.500/hari 19. Pertunjukan, permainan pada Lapangan terbuka untuk 1 kali show ………………………….. Rp.12.000/hari 20. Galon Minyak.... ........................................... 1.500/hari 21. Apotik dan Depot obat................................... 1.000/hari
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
Sisa Sampah pembangunan yang dilakukan oleh Pihak Swasta (Kontraktor) sesuai dengan nilai proyek masingmasing untuk satu jenis kegiatan NO 1 2 3 4 5 6
100 juta 400 juta 1 Milyard 3 Milyard 10 Milyard
Nilai Proyek
Nilai Retribusi Rp.
s/d s/d s/d s/d s/d s/d
30.000/kontraktor 50.000/kontraktor 75.000/kontraktor 150.000/kontraktor 300.000/kontaktor 500.000/kontraktor
100 juta 400 juta 1 Milyard 3 Milyard 10 Milyard tak terbatas
e. Kepada …..
~8~
500/hari 500/hari
e. Kepada setiap penyewa kios, stand, meja dan tempat berjualan lainnya dipasar diwajibkan membayar retribusi angkat sampah ......................................................
Rp.
f. Pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan dipasar terbuka ............................................
Rp.
g. Penjaja makanan, rokok diluar losd,kios……….. Rp. 500/hari h. Setiap penyedotan limbah tinja dari setiap rumah tempat tinggal dan atau toko di Kota Kabanjahe dan Berastagi sebesar Rp.200/liter dan diluar kota Kabanjahe dan Berastagi ditambah ongkos angkut sebesar ...............................................Rp.75.000.-/sekali angkut. i. Untuk pembuangan sampah pemotongan pagar hidup dan pembongkaran bangunan lainnya dikenakan pembayaran ongkos mengangkat, sebesar …………………………….. Rp.3.000.-/m³ BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14 Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Karo. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi terhadap penghuni dan atau pemilik rumah tempat tinggal dilaksanakan tiap bulan.
(2) Pemungutan retribusi terhadap toko-toko, kantor, industri, rumah makan, restoran, perbengkelan, pabrik, penyewa losd, kios, stand, meja dan tempat berjualan lainnya di pasar-pasar dalam daerah Kabupaten Karo serta pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan di pasar terbuka dan penjaja makanan, rokok diluar took, kios dilaksanakan setiap hari. (3) Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf a sampai dengan g Peraturan Daerah ini dapat didahulukan pembayarannya oleh wajib retribusi untuk beberapa hari kedepan. (4) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah. BAB …..
~9~ BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan. (4) Tata cara pembayaran , tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD, terhadap wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KADALUARSA Pasal 19 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retrubusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung. …..
BAB
~ 10 ~ BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRUBUSI YANG KADALUARSA Pasal 20 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB XVI KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN Pasal 21 (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat tinggal dan lingkungannya. (2) Usaha menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam bentuk gotong royong guna pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemerintah kabupaten menyediakan sarana penunjang. (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan dilaksanakan atas koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pasal 22 (1) Pengaturan dan penempatan TPS, Transfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pengangkutan sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. BAB XVII
PENGECUALIAN Pasal 23 Pengutipan retribusi sangkat sampah dapat dikecualikan terhadap : a. Kantor-Kantor pemerintah. b. Rumah Jabatan. c. Sekolah-sekolah. d. Rumah Ibadah keagamaan dan Panti Asuhan. BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 24 Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB
…..
~ 11 ~ BAB XIX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 25 (3) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 7, 8, 9 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.(Lima Juta Rupiah). (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah. (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
Pasal 26 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : c.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
d.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
e.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
f.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ;
g.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
h.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
i.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
j.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi k. memanggil …..
~ 12 ~ k. l. m.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan ; melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 33 Tahun 2001 tentang retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan dan Keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.
2006
Ditetapkan di Kabanjahe Pada Tanggal 10 Oktober BUPATI KARO
Diundangkan di Kabanjahe Pada Tanggal 2006
DAULAT DANIEL SINULINGGA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO SUMBUL SEMBIRING DEPARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR
ð H €C Š
ð H €C Š
ð H €C Š
ð H €C Š
ð H €C Š
