PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang sangat potensial, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di kabupaten Kotawaringin Timur perlu mengintensifkan pungutan-pungutan yang bersumber dari masyarakat; b. bahwa tarif retribusi Leges untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumberpendapatan sendiri antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku baik ; c. bahwa guna memenuhi sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tambahan Lembaran Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Negara 1820) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390 ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tntang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan presiden ; 11. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman beralkohol. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan retribusi daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PETATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG RERIBUSI LEGES. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah kesatua masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pemerintah daearha dalah Kepala dearah beserta perangkat daewrah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. c. Bupati adalah bupati Kotawaringin Timur d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
e. Dinas Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotyawaringin Timur. f. Leges adalah biaya yang harus dibayar untuk keperluan pelayanan administrasi dalam bentuk benda berharga yang mencantumkan nilai nominal. g. Retribusi leges adalah pembayaran retribusi dan atau biaya administrasi untuk setiap permohonan, pengesahan/penguatan surat-surat penting/berharga, oleh atas nama Kepala daerah baik asli, kutipan, salinan maupun duplikat yang dkeluarkan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin timur. h. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangna Daerah yang berlaku. i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. k. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaina tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangs elanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencaris erta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat etrang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Untuk kepentingan pemerintah kabupaten Kotawaringin timur maka setiap pelayanan administrasi dan jasa umum yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam daerah kabupaten Kotawaringin Timur dipungut Retribusi Leges. Pasal 3 1) Objek retribusi Leges adalah pemakaian Leges kepada orang pribadi atau badan yang meliputi : 1. Jenis Pungutan sebagai berikut : a. Blanko, formulir, yang bersifat komersial terbagi 3 (tiga) sebagai berikut : 1. Pengusaha kecil ; 2. Pengusaha menengah ; 3. Pengusaha besar ; b. Dokumen Lelang ; c. Untuk minuman beralkohol perkemasan/botol ; 2. Surat Ijin Referensi dan Surat keterangan dan Legalisir foto copy ;
a.
Untuk pengesahan (legalisir) dengan pembubuhan tanda tangan Kepala daerah atau pejabat yang berwenang ; b. Pemberian surat Rekomendasi : - Bupati Kotawaringin Timur ; - Kepala Badan/ dinas/ unit kerja kabupaten Kotawaringin Timur ; - Camat ; - Kepala kelurahan dan Kepala Desa. c. Untuk penerbitan dan pemutihan setiap Ata kelahiran oleh Kepala Daerah. 3. Untuk pembelian bagan, peta, perlembar perbandingan skala. 2) Dikecualikan dari Retribusi Leges tersebut adalah surat-surat buku-buku dan jasa yang meliputi : a. Untuk kepentingan Badan Sosial dan Keagamaan yang dikeluarkan untuk kepentingan badan/Lembaga Pemerintahan ; b. Salinan atau Duplikat Perjanjian yang dibuat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang turut menendatangani perjanjian tersebut ; c. Surat {perintah Membayar Uang (SPMU) ; d. Surat-surat atau buku-buku yang diberikan kepada anggota dewan perwakilan rakyat; e. Surat-surat keputusan Pengangkatan, kenaikan pangkat dan atau pengangkatan dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah daerah ; f. Kepentingan seseorang yang tidak mampu, yang dibuktikna dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan dan disahkan oleh Camat Wilayahnya meliputi tempat kediaman yang berkepentingan dan kepentingan pelajar dan mahasiswa sepanjang menyangkut kepentingan pendidikan. g. Surat-surat untuk kepentingan dan penelitian. Pasal 4 Subjek Retribusi Leges adalah orang pribadi atu badan yang mempergunakan retribusi Leges BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 1) Tarif digolongkan berdasarkan obyek pelayanan dan diterapkan secara bervariasi untuk masing-masing objek Leges. 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapka sebagai berikut : 1. Jenis pungutan sebagai berikut : a. Blanko, formulir yang bersifat komersial sebagai berikut : - Pengusaha kecil……………………………..Rp. 5.000,- Pengusaha menengah……………………….Rp. 10.000,- Pengusaha besar…………………………….Rp. 25.000,b. Kualifikasi Bidang Pemborongan. Bidang konstruksi : 1. K3 dengan nilai Rp.0.- sampai dengan
Rp.100.000.000,-…………………………..Rp. 7.500,2. K2 dengan nilai Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,-…………………….……Rp. 15.000,3. K1 dengan nilai Rp.400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-………………………..Rp. 22.500,4. M2 dengan nilai Rp.1.000.000.000,- sampai denagn Rp.4.000.000.000,-…………………...……Rp. 37.500,5. M1 dengan niali Rp.4.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,-……………………….Rp. 52.500,6. B dengan nilai Rp.10.000.000.000,Rp. 5.000,Bidang Perencanaan : 1. K2 dengan nilai Rp.0,- sampai dengan Rp.200.000.000,-………………………….Rp. 15.000,2. M2 dengan nilai Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-………………………. Rp. 52.500,3. M1 dengan nilai Rp.1.000.000.000,- keatas …………………………………………….Rp. 75.000,Bidang Pengadaan barang / Jasa : 1. K2 dengan nilai Rp.0,- sampai dengan Rp.200.000.000,-…………………………Rp. 15.000,2. K1 dengan nilai Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.400.000.000,-…………………………..Rp. 37.500,3. M dengan nilai RP.400.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000.000…………………………..Rp. 52.500,4. B dengan nilai Rp.4.000.000.000,- keatas .……………………………………………..Rp. 75.000,1.
Untuk Minuman beralkohol perkemaan : - Untuk Botol Besar…………………………….Rp. 1.500,- Untuk Botol Kecil / kaleng……………………Rp. 1.000,2. Surat ijin, Referensi dan Surat Keterangan dan legalisir foto copy : a. Untuk pengesahan (legalisir) dengan pembubuhan Tanda tangan Kepala daerah atau Pejabat yang Mewakili……………………………………….Rp. 20.000,b. Pemberian Surat Rekomendasi oleh : - Bupati Kabupaten Kotim…..………………Rp. 15.000,- Badan/Dinas/Unit Kerja Kab.Kotim……….Rp. 5.000,- Camat………………………………………Rp. 1.000,- Kepala Kelurahan dan Kep. Desa………….Rp. 500,c. Untuk penerbitan dan pemutihan setiap Akta Kelahiran oleh Kepala Daerah……………...…..Rp. 5.000,3. Untuk pembelian Bagan, Peta Perlembar adalah sebagai berikut : - Skala 1 : 50.000……………………………………Rp. 5.000,- Skala 1 : 30.000……………………………………Rp. 5.000,- Skala 1 : 25.000……………………………………Rp. 10.000,-
-
Skala 1 : 20.000……………………………………Rp. 15.000,Skala 1 : 10.000……………………………………Rp. 20.000,Skala 1 : 5.000……………………………………Rp. 25.000,Skala 1 : 1.000 s.d. 100…………………………..Rp. 35.000,BAB IV CARA MENGHITUNG RETRIBUSI Pasal 6
Retribusi Leges yang terutang dihitung dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasl 5. BAB V WILAYAH PUNGUTAN Pasal 7 Retribusi Leges dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin timur BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8 Masa Retribusi leges adalah jangka waktu yang ditentukan berdasarkan penggunaan/ pemakainya BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 1. Jumlah Retribusi Leges yang ditetapka berdasarkan Peraturan daerah ini dibayar lunas lebuh dahulu sebelum penyerahan surat-surat , buku-buku atau jasa yang diberikan. 2. Pembayaran retribusi Leges dilakukan melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur. Pasal 10
1. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) peraturan daerah ini diwajibkan menyetorkan Retribusi Leges yang diterimanya ke Kas daerah melalui Bendaharawan penerima khusus. 2. Tata cara pemungutan. Penyetoran dan pertanggungjawaban hasil pemungutan Retribusi Leges diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kotawaringin timur. Pasal 11 Petugas yang melaksanakan pungutan, melakukan penyimpangna dari ketentuan berdasarkan Peraturan daerah ini dapat ditunda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 12 1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, 3, dan 5 Peraturan daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 2.
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 13
1) Pejabat apegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap penggunaan retribusi Leges. 2) Wewenang, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengguanan leges agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penggunaan leges. c. Meminta bahan keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana penggunaan Leges. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidan penggunaan Leges e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakuka penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penggunaan Leges. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaa sedang berlangsung dan memeriksa identita orang dan atua dolumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan Leges. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukantindakan lain yang perlu untuk Kelancaran penyidikan tindak pidana penggunaan Leges menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada yat (1) memberithukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebelum Peraturan Dearah ini, dihilangkakn dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Pertauran daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 16 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ditetapkan di Sampit. Pada tanggal 3 Pebruari 2002. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Ttd
M. WAHYUDI K.ANWAR
Diundangkan di sampit Pada tanggal 5 Pebruari 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Ttd Drs. GODHARD S.NION Pembina Tingkat I NIP.010 072 662 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C
.
